AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Harta merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep harta dalam Islam, meliputi definisi dan kedudukan harta, harta sebagai amanah Allah, prinsip-prinsip pengelolaan harta, kepemilikan harta, distribusi harta melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, hibah, dan waris, serta relevansi konsep harta dalam konteks hukum Islam kontemporer di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam khazanah hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bijak dan bertanggung jawab. Pemeliharaan harta (hifz al-mal) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syariah). Islam menyediakan berbagai instrumen distribusi harta yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, terdapat dinamika yang menarik antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam pengaturan harta yang memerlukan ijtihad kontemporer yang bijaksana.
Kata kunci: Harta, Islam, Maqashid Syariah, Distribusi Harta, Hukum Islam Kontemporer
Abstract
Wealth is one of the fundamental aspects of human life that receives serious attention in Islamic teachings. This article comprehensively examines the concept of wealth in Islam, including its definition and position, wealth as a divine trust (amanah), principles of wealth management, ownership of wealth, distribution of wealth through various instruments such as zakat, waqf, hibah, and inheritance, as well as the relevance of the concept of wealth in the context of contemporary Islamic law in Indonesia. The method used is a literature review with a descriptive analytical approach to primary and secondary sources in the Islamic legal tradition. The results of the study show that wealth in Islam is viewed as a trust from Allah SWT that must be managed wisely and responsibly. The preservation of wealth (hifz al-mal) is one of the five main objectives of Islamic law (maqashid al-syariah). Islam provides various instruments for wealth distribution aimed at realizing social and economic justice. In the Indonesian context, there is an interesting dynamic between Islamic law, customary law, and positive law in the regulation of wealth that requires wise contemporary ijtihad.
Keywords: Wealth, Islam, Maqashid Syariah, Wealth Distribution, Contemporary Islamic Law
1. Pendahuluan
Harta merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam. Sebagai agama yang bersifat komprehensif dan universal, Islam tidak hanya mengatur dimensi spiritual kehidupan manusia, tetapi juga memberikan panduan yang rinci mengenai aspek material, termasuk konsep harta, cara memperolehnya, mengelolanya, dan mendistribusikannya. Dalam perspektif Islam, harta bukan sekadar alat pemenuhan kebutuhan duniawi semata, melainkan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya (Arviana et al., 2023).
Pandangan Islam terhadap harta berbeda secara fundamental dengan pandangan materialistik yang menganggap harta sebagai segalanya dan sebagai sumber kebahagiaan yang mutlak. Dalam Islam, harta hanyalah sarana untuk mencapai kesuksesan di akhirat (al-falah), serta "kehidupan yang baik" (hayat tayyibah) dan surga (jannah) (Arviana et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang konsep harta dalam Islam menjadi sangat penting bagi setiap Muslim agar dapat memposisikan harta dengan baik dan benar sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Budiantoro & Larasati, 2020).
Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif konsep harta dalam Islam, meliputi definisi dan kedudukan harta, harta sebagai amanah Allah, prinsip-prinsip pengelolaan harta, kepemilikan harta dalam Islam, distribusi harta melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, hibah, dan waris, serta relevansi konsep harta dalam konteks hukum Islam kontemporer.
2. Definisi Dan Kedudukan Harta Dalam Islam
2.1 Pengertian Harta (Al-Māl)
Secara etimologis, harta dalam bahasa Arab disebut māl yang berarti cenderung atau condong (Samsuri, 2023). Dalam terminologi Islam, harta mencakup segala sesuatu yang dimiliki manusia dan dapat dimanfaatkan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Al-Qur'an menyebutkan bahwa harta meliputi emas, perak, kuda, hewan ternak, dan pertanian (Arviana et al., 2023). Bahkan, dalam perspektif yang lebih luas, bumi beserta isinya pun termasuk dalam kategori harta (Hazalia & Muliati, 2022).
Harta merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang mencakup berbagai dimensi, termasuk ekonomi, sosial, dan spiritual (Siregar, 2024). Dalam Islam, harta tidak hanya terbatas pada uang saja, akan tetapi semua benda yang menjadi milik manusia serta segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya itu termasuk harta (Hazalia & Muliati, 2022). Pemahaman yang luas tentang harta ini mencerminkan betapa Islam memandang harta sebagai elemen integral dari kehidupan manusia yang perlu diatur secara komprehensif.
2.2 Kedudukan Harta dalam Maqashid Syariah
Salah satu aspek terpenting dalam memahami konsep harta dalam Islam adalah kedudukannya dalam kerangka maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam). Para ulama ushul fikih telah menetapkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khams), yaitu: memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-'aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal) (Muchlis, 2021).
Pemeliharaan harta (hifz al-mal) merupakan salah satu dari lima kebutuhan dasar yang sangat penting dalam tatanan hukum Islam (Budiantoro & Larasati, 2020). Manusia membutuhkan harta untuk bisa bertahan dan menjalankan hidupnya di bumi. Oleh karena itu, tujuan dari syariat juga termasuk menjaga dan melestarikan harta (Ridlo & Muhajirin, 2022). Imam Ibnu Taimiyah membagi hifdz al-mal dalam tiga bagian penting, yaitu ketetapan syariat, penegakan keadilan dalam aktivitas ekonomi, dan penegakan syariat (Ridlo & Muhajirin, 2022).
Dalam konteks yang lebih luas, operasionalisasi menjaga harta dalam konsep maqashid syariah pada indikator kinerja dan manajemen menekankan pada aspek ekonomi (Muchlis, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan harta bukan hanya urusan individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Perlindungan terhadap mashlahah yang meliputi kehidupan (an-nafs), ilmu (al-'ilm), keimanan (ad-dien), kelangsungan keturunan (an-nash), dan harta (al-maal) merupakan tujuan utama syariat Islam (Muchlis, 2021).
2.3 Harta sebagai Amanah Allah
Salah satu prinsip fundamental dalam konsep harta Islam adalah bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya sebagai pemegang amanah (khalifah) atas harta tersebut. Konsep harta merupakan amanah dari Allah yang dititipkan pada orang-orang yang dikehendaki-Nya, sehingga perlu pengelolaan secara bijak dengan harapan terciptanya kemaslahatan umum (Nurmaulida & Mustofa, 2023). Pemahaman ini memiliki implikasi yang sangat mendalam terhadap cara seorang Muslim memandang dan mengelola hartanya.
Dalam pandangan Islam, harta dan cara mengelolanya adalah sebagai indikator dan peningkat ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah SWT (Arviana et al., 2023). Konsep manajemen kekayaan Islam (Islamic Wealth Management) menekankan bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita bertindak sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang kita emban, dengan mengakui bahwa harta adalah amanah yang Allah titipkan kepada mereka yang Dia kehendaki (Nurmaulida & Mustofa, 2023). Dengan demikian, setiap tindakan yang berkaitan dengan harta harus dilandasi oleh kesadaran bahwa harta tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Harta Dalam Islam
3.1 Prinsip Tauhid dalam Pengelolaan Harta
Prinsip tauhid merupakan landasan utama dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk pengelolaan harta. Prinsip tauhid dapat menumbuhkan keyakinan bahwa segala upaya manusia harus bergantung pada Allah (Arviana et al., 2023). Ketertundukan aktivitas ekonomi terhadap zat yang kekal (Allah) adalah dasar sekaligus asas fundamental dalam ekonomi Islam (Samsuri, 2023). Dengan prinsip tauhid ini, seorang Muslim tidak akan memandang harta sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk beribadah dan mencapai ridha Allah.
Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang merupakan acuan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi bersumber dari syariat Islam mencakup prinsip tauhid, keseimbangan, tanggung jawab, dan keadilan (Arviana et al., 2023). Prinsip-prinsip keseharian yang mendasar dalam ekonomi Islam mencakup keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan, yang menjadi nilai-nilai penting dalam ranah ekonomi Islam (Siregar, 2024).
3.2 Cara Memperoleh Harta yang Halal
Islam memberikan panduan yang jelas tentang cara memperoleh harta yang dibenarkan oleh syariat. Perolehan harta dilakukan dengan cara usaha (amal) atau mata pencaharian (maliyah) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah SWT (Nurmaulida & Mustofa, 2023). Al-Qur'an dan hadis Nabi banyak yang mendorong atau menganjurkan manusia untuk berusaha dalam memperoleh harta (Nurmaulida & Mustofa, 2023).
Islam mendorong penganutnya untuk berjuang mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu dimaksud antara lain adalah mencari harta yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara yang batil, tidak berlebih-lebihan, tidak menzalimi maupun dizalimi, menjauhkan dari unsur riba, maysir, gharar, serta tidak melupakan kewajiban sosial berupa zakat, infak dan sedekah (Budiantoro & Larasati, 2020). Selain itu, harta tidak boleh diam atau hanya disimpan tanpa dikembangkan, karena akan habis atau terkena inflasi (Budiantoro & Larasati, 2020).
Dalam perspektif kepemilikan Islam, pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitu pun Islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang (Nurhayati, 2021). Hal ini tergantung pada kesanggupan, kemampuan dan keterampilan masing-masing, sepanjang dilakukan dengan baik dan benar, yang mengandung arti halal menurut undang-undang dan hak sesuai dengan pedoman yang baik dan bijaksana (Nurhayati, 2021).
3.3 Larangan Penimbunan Harta
Islam secara tegas melarang penimbunan harta (ihtikar) karena bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dan kemaslahatan umat. Harta dalam Islam harus produktif dan terus mengalir (investasi) dan tidak boleh ditimbun demi tercapainya kemaslahatan (Budiantoro & Larasati, 2020). Prinsip ini mencerminkan pandangan Islam bahwa harta harus berputar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Dalam konteks pengelolaan harta negara, motivasi utama disusunnya dasar-dasar pengelolaan harta negara adalah untuk tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat (Ibrahim et al., 2023). Kemaslahatan merupakan salah satu konsep utama dalam Islam, sehingga merupakan hal yang menarik apabila dilakukan kajian pengelolaan harta negara berdasarkan pemikiran tokoh Islam (Ibrahim et al., 2023). Pemikir Islam seperti Baqir As-Sadr menekankan bahwa tujuan utama dari pengelolaan harta adalah kesejahteraan sosial (Ibrahim et al., 2023).
3.4 Pengelolaan Harta dalam Kerangka Islamic Wealth Management
Konsep Islamic Wealth Management (IWM) merupakan pendekatan komprehensif dalam pengelolaan harta yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konsep IWM, pengelolaan harta meliputi perolehan atau penciptaan harta kekayaan, peningkatan kekayaan, perlindungan kekayaan, pemurnian kekayaan, dan pendistribusian kekayaan (Nurmaulida & Mustofa, 2023).
Pengawasan harta dalam Islam mencakup aspek penciptaan harta, peningkatan harta, keamanan harta, pembagian harta, dan pemurnian harta yang berdasarkan hukum Islam (Arviana et al., 2023). Harta dapat digunakan untuk banyak hal, tetapi tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama (Arviana et al., 2023). Dalam perspektif al-baaqiyat as-sholihat (amal saleh yang kekal), pengelolaan harta yang memiliki nilai kebajikan mencakup lima tahap, yaitu penciptaan harta, konsumsi harta, pemurnian harta, distribusi harta, dan perlindungan harta sesuai dengan prinsip syariah atau ekonomi Islam (Arviana et al., 2023).
Pengelolaan harta dalam Islam terdapat tiga alokasi yaitu sepertiga digunakan untuk kehidupan saat ini, sepertiga digunakan untuk perjuangan di jalan Allah, dan sepertiga lagi digunakan untuk investasi (Budiantoro & Larasati, 2020). Jika seorang Muslim tidak mampu melakukan pengelolaan terhadap hartanya maka dapat dilakukan oleh pihak ketiga (Budiantoro & Larasati, 2020). Cara yang digunakan dalam pengelolaan harta harus sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari riba (Budiantoro & Larasati, 2020).
4. Kepemilikan Harta Dalam Islam
4.1 Konsep Kepemilikan (Al-Milkiyyah)
Kepemilikan dalam hukum Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum (Nurhayati, 2021). Islam memiliki pandangan yang jelas tentang masalah properti, yang tidak sama dengan perspektif tentang kapitalisme dan komunisme. Harta sebagaimana ditunjukkan oleh Islam bukanlah milik pribadi semata (usaha bebas) dan bukan pula milik bersama (komunisme), namun memiliki tempat di sisi Allah (Nurhayati, 2021).
Dalam pembagian kepemilikan (al-milkiyah) dalam ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara (Nurhayati, 2021). Pembagian ini mencerminkan pandangan Islam yang komprehensif tentang harta, di mana tidak semua harta dapat dimiliki secara pribadi, dan ada harta-harta tertentu yang merupakan milik bersama atau milik negara.
Zallum menyebutkan tiga jenis pengelompokan harta dalam Islam, yaitu: pertama, sumber daya alam dan barang tambang yang tidak terbatas jumlah; kedua, kaum Muslim dalam kehidupan sehari-harinya memerlukan sarana dan prasarana umum yang wajib disediakan oleh negara; ketiga, yaitu harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya (Muchlis, 2021).
4.2 Cara-Cara Memperoleh Kepemilikan
Islam mengakui beberapa cara yang sah dalam memperoleh kepemilikan harta. Pertama, harta atau barang diperoleh melalui pewarisan, yaitu harta atau barang yang dapat menjadi milik karena mendapatkan bagian dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh ahli waris, atau mendapat wasiat untuk memiliki harta dari pemberi wasiat (Rahmat & Rofiq, 2018). Kedua, kepemilikan dapat diperoleh melalui akad (al-'aqd), yaitu barang-barang atau harta yang kepemilikannya harus didahului oleh adanya akad, seperti harta yang diperoleh melalui transaksi jual beli (Rahmat & Rofiq, 2018).
Selain itu, kepemilikan juga dapat diperoleh melalui mekanisme tadhmin dan ta'widh yang memberlakukan peralihan hak milik dari pemilik semula kepada pemilik baru (Rahmat & Rofiq, 2018). Dalam konteks pernikahan, harta yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi harta bersama (gono-gini) yang diatur oleh hukum adat dan dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (Suparji, 2019).
4.3 Harta Bersama dalam Perkawinan
Konsep harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu isu yang menarik dalam hukum Islam kontemporer. Pembahasan harta bersama secara komprehensif oleh para fukaha diakui juga sebagai fikih kontemporer (fikih baru), karena pemahaman syariat waktu kitab-kitab fikih tersebut ditulis ketika keadaan masyarakat belum mengenal konsep harta bersama (Elimartati & Elfia, 2020). Harta bersama di Indonesia dikenal melalui hukum adat yang diterapkan secara terus-menerus sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (Elimartati & Elfia, 2020).
Kitab fikih tidak mengenal adanya percampuran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri, baik harta yang dimilikinya sebelum perkawinan atau harta yang diperolehnya dalam perkawinan, baik bersumber dari warisan, hibah atau hasil usahanya sendiri (Elimartati & Elfia, 2020). Namun demikian, dalam fikih tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah (Elimartati & Elfia, 2020).
Konsep harta bersama bersumber dari hukum adat yang berlaku di masyarakat yang dikenal dengan istilah gono-gini. Istilah ini telah dikenal di Jawa Timur sebagai harta campur kaya, di Jawa Barat disebut dengan guna kaya, di Minangkabau disebut dengan harta suarang dan di Aceh disebut hareuta seuhareukat (Suparji, 2019). Konsep harta bersama merupakan 'urf (kebiasaan) yang telah dikenal di berbagai daerah di Indonesia dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam Indonesia (Bahrudin, 2022).
Dalam konteks musyarakah pada harta bersama, menurut ulama kontemporer yang lebih dekat dengan konsep permasalahan harta bersama dalam perkawinan adalah syirkah mufawadhah dan syirkah 'abdan (Nadia & Noval, 2021). Namun, jika melihat kembali ciri dari syirkah mufawadhah dan syirkah 'abdan dengan ciri harta bersama, terlihat beberapa perbedaan yang seharusnya tidak dapat disamakan hukumnya (Nadia & Noval, 2021). Harta bersama yang merupakan adat kebiasaan masyarakat yang kemudian dilegalkan oleh hukum di Indonesia, meskipun harta bersama tidak dikenal dalam tradisi Islam, namun ulama di Indonesia melahirkan produk ijtihadi dengan mengadaptasi urf dan perkongsian atau kerja sama dalam bisnis Islam yang kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (Nadia & Noval, 2021).
5. Distribusi Harta Dalam Islam
5.1 Zakat sebagai Instrumen Distribusi Harta
Zakat merupakan salah satu instrumen terpenting dalam distribusi harta dalam Islam. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, dan diwajibkan berdasarkan dalil-dalil qath'iy sharih dan shahih, di samping itu kewajibannya juga disepakati oleh seluruh ulama (Afwan & Andri, 2022). Zakat menempati posisi dharuriyyat dalam tatanan hukum Islam (Afwan & Andri, 2022). Secara istilah, zakat adalah nama bagi harta yang dikeluarkan manusia sebagai hak Allah SWT kepada orang miskin (Afwan & Andri, 2022).
Harta-harta yang wajib dizakatkan menurut ulama fikih klasik meliputi: mata uang (emas dan perak), hasil pertanian, hasil perdagangan, hewan ternak, rikaz, dan ma'adin (Afwan & Andri, 2022). Zakat mencerminkan bahwa hidup harus selaras dan saling melengkapi secara sistem kehidupan ekonomi, bukan untuk menciptakan sekelompok orang yang semakin kaya dan begitu pula sebaliknya (Syahputra et al., 2022). Penekanan wajibnya berzakat bagi orang yang telah diharuskan berzakat dalam Islam merupakan bukti Islam yang aware terhadap kelompok lemah agar harta manusia dapat terdistribusikan dengan baik (Syahputra et al., 2022).
Dalam konteks sosio-ekonomi, zakat merupakan salah satu indikator yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah (Syahputra et al., 2022). Keadilan dalam penyaluran zakat merupakan upaya lain dalam keadilan distribusi harta dalam ekonomi Islam (Syahputra et al., 2022). Zakat sebagai instrumen sosioekonomi pada masa Rasulullah SAW merupakan sistem Islam yang sangat kompleks dari sistem kapitalis maupun sosialis, di mana pelaksanaannya sebagai sebuah instrumen yang menjalankan proses distribusi kekayaan yang adil dalam kehidupan (Zayl et al., 2024).
Dalam Islam, ada prinsip-prinsip tertentu yang mengatur bagaimana harta harus diperoleh, disimpan, dan digunakan. Zakat, yang merupakan kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, merupakan aspek penting dari pengelolaan kekayaan dalam Islam (Siregar, 2024). Selain itu, konsep riba (bunga) diharamkan, menekankan pentingnya transaksi ekonomi yang adil dan tanpa eksploitasi (Siregar, 2024).
5.2 Wakaf sebagai Instrumen Pengelolaan Harta
Wakaf merupakan instrumen penting lainnya dalam pengelolaan dan distribusi harta dalam Islam. Wakaf dalam istilah syariah Islam adalah retensi hak milik atas hal-hal yang berwujud (al-'ain) untuk tujuan pembagian keuntungan atau keuntungan (al manfaa'ah) (Nurmadina, 2023). Rachmat Djatmika menegaskan bahwa wakaf adalah menahan harta (dengan kegunaan jangka panjang) dari peredaran transaksi dengan cara menahan diri dari jual beli, mewariskan, atau menghibahkannya, dan dengan menyumbangkan manfaat untuk kepentingan bersama (Nurmadina, 2023).
Harta wakaf terbagi menjadi dua yaitu harta wakaf bergerak dan harta wakaf tidak bergerak (Syamsuri et al., 2020). Wakaf dapat berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan masyarakat Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, usaha masyarakat, dan umat beragama (Syamsuri et al., 2020). Konsep ini menandakan bahwa Islam telah memikirkan solusi permasalahan ketimpangan sosial di masyarakat (Syamsuri et al., 2020).
Dalam konteks pengelolaan wakaf, nazhir wakaf bukan pemilik harta wakaf merupakan konsep hukum yang dapat melindungi harta wakaf dari penguasaan nazhir (Alfurqan, 2020). Mendudukkan nazhir wakaf bukan sebagai pemilik harta wakaf merupakan konsep syariat dalam pemeliharaan harta wakaf (Alfurqan, 2020). Hal ini mencerminkan prinsip Islam bahwa harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik pribadi, melainkan menjadi milik Allah yang dikelola untuk kepentingan umat.
5.3 Hibah dalam Pengelolaan Harta
Hibah merupakan salah satu cara pemindahan kepemilikan harta yang diakui dalam Islam. Pengaturan wasiat dalam Islam sebagai bentuk legalisasi terhadap konsep perpindahan kepemilikan harta dengan ketentuan harta tersebut dapat dimanfaatkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia (Hamid et al., 2024). Persoalan harta dalam Islam diberikan kebebasan untuk men-tasarruf-kan hartanya sesuai dengan keinginan dan kemauan pemiliknya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis (Hamid et al., 2024).
Batasan harta yang boleh dihibahkan menurut fikih Islam adalah tidak melebihi sepertiga dari harta benda milik si pemberi hibah (Rasyid, 2023). Pendapat ini merupakan hasil kesepakatan ulama, yakni aturan yang termaktub dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 210 ayat (1) (Rasyid, 2023). Dengan demikian, jumlahnya sama antara hibah dengan wasiat yakni tidak melebihi 1/3 (sepertiga) (Rasyid, 2023).
Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memberikan legalisasi terhadap praktik kewarisan dengan menggunakan hibah sebagai alternatif. Pembagian harta hibah sebagai pengganti waris kepada anak dilatarbelakangi atas perkembangan hukum Islam (Sakirman, 2018). Potret hukum Islam tidak terlepas dari wacana pembaruan hukum Islam menuju hukum yang berkeadilan (Sakirman, 2018).
6. Hukum Waris Islam: Distribusi Harta Pasca Kematian
6.1 Konsep Dasar Hukum Waris Islam
Hukum waris Islam merupakan salah satu aspek terpenting dalam distribusi harta dalam Islam. Hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari al-muwarist (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (al-waarits) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak (bagian) nya (Ikhwanudin, 2023). Hukum waris Islam memiliki landasan yang kuat pada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur mengenai pembagian harta warisan (Prasetya et al., 2024).
Hukum Islam menentukan bahwa pewarisan bertujuan untuk memelihara harta dan keturunan sebagaimana merujuk pada konsep maqashid al-syariah (tujuan diturunkannya syariat Islam) (Aziz et al., 2023). Dalam Islam seseorang yang telah meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, yaitu meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta warisan (Arafat & Syibli, 2023). Adapun harta warisan belum dapat dibagi, sebab ada tiga hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membagi harta warisan, yaitu biaya kepengurusan jenazah, melunasi utang jenazah, dan yang ketiga menjalankan wasiat jenazah, kemudian barulah pembagian warisan (Arafat & Syibli, 2023).
Waris dalam istilah fikih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara' (Ikhwanudin, 2023). Adapun yang menjadi sebab seseorang mendapatkan harta warisan di antaranya adalah hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan agama (Ikhwanudin, 2023).
6.2 Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Waris
Salah satu isu yang sering diperdebatkan dalam hukum waris Islam adalah prinsip keadilan dalam pembagian harta, khususnya terkait perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Keadilan dalam hukum waris erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan (Rifenta, 2019). Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam (Rifenta, 2019).
Konsep 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam bukan suatu bentuk ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor yang melatarbelakangi pembagian tersebut. Salah satunya ialah perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Di mana perempuan mendapat nafkah, sekaligus mendapat hak warisan. Sedangkan laki-laki mendapat hak warisan, namun masih harus menafkahi kaum perempuan yang berada di dalam tanggungannya (Wahyuni, 2019).
Arti dari keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak bisa diukur dari tingkatan kesetaraan ahli warisnya, namun dilihat dari berapa besar beban atau tanggung jawab masing-masing (Ikhwanudin, 2023). Islam melihat bahwa kewajiban untuk memberi nafkah keluarga adalah tanggung jawabnya seorang laki-laki, maka sudah pantaslah seorang laki-laki bagiannya lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan (Ikhwanudin, 2023).
Keberlakuan sistem kewarisan 'ashabah tidak berimplikasi diskriminatif, sebaliknya justru mengandung nilai keadilan distributif, sebab keadilan dalam kewarisan tidak selalu diukur dari kesamaan peruntukan antara ahli waris, tapi juga ditentukan pada proporsionalitas berdasarkan besar-kecilnya beban tanggung jawab yang diembankan kepada masing-masing ahli waris, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan (Darussamin et al., 2023).
6.3 Wasiat dan Wasiat Wajibah
Wasiat merupakan salah satu instrumen penting dalam distribusi harta pasca kematian dalam Islam. Ajaran Islam lebih mengedepankan pelaksanaan wasiat terlebih dahulu dibandingkan dengan warisan, sehingga dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan wujud dari kepedulian sosial (Hamid et al., 2024). Wasiat juga memiliki potensi dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus sebagai sarana menumbuhkembangkan hubungan sosial dan kekeluargaan (Hamid et al., 2024).
Konsep wasiat wajibah merupakan sebuah upaya pemberian harta warisan si mayit kepada seseorang yang pada dasarnya tidak berhak atas harta kewarisan tersebut dikarenakan terdapat ahli waris lain yang menjadi penghalang atas diberikannya harta waris tersebut (Rahim, 2021). Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209, yang memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Astuti & Nofitasari, 2023).
Pembagian harta waris kepada anak kandung non-Muslim melalui wasiat wajibah pada intinya menentukan bahwa ahli waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan sebagaimana ketentuan wasiat dalam agama Islam (Aziz et al., 2023). Hal ini merupakan salah satu bentuk ijtihad kontemporer yang berupaya menjawab tantangan realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.
6.4 Harta Warisan dan Sistem Kewarisan Adat
Salah satu isu yang menarik dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia adalah hubungan antara hukum waris Islam dengan sistem kewarisan adat yang beragam. Masyarakat Indonesia umumnya memilih sistem adat dalam pembagian harta warisan meskipun mayoritas beragama Islam yang juga memiliki sistem kewarisan yaitu faraidh (Tarmizi & Zubair, 2023). Terdapat beberapa sistem kewarisan adat di Indonesia yaitu pembagian ketika pewaris masih hidup melalui hibah dan wasiat, pembagian dengan cara perdamaian atau musyawarah, pembagian dengan mengutamakan anak laki-laki tertua dan pembagian dengan mengutamakan anak perempuan (sistem matrilineal) (Tarmizi & Zubair, 2023).
Sistem tersebut tidak sesuai dengan sistem kewarisan Islam, namun hukum Islam memberikan toleransi dengan beberapa catatan. Hibah dihitung sebagai warisan masih dibolehkan sebagaimana Pasal 211 KHI, wasiat pun dibolehkan asal tidak melebihi sepertiga dari harta warisan (Tarmizi & Zubair, 2023). Begitu juga perdamaian dan musyawarah dibolehkan asal disepakati setiap ahli waris yang menyadari bagiannya (Tarmizi & Zubair, 2023).
Dalam konteks kewarisan adat Minangkabau, konsep pusaka tinggi merupakan harta milik bersama, sedangkan dalam pandangan hukum Islam harta yang dapat diwariskan adalah harta milik pribadi. Harta pusaka tinggi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai harta warisan (Tarmizi & Zubair, 2023). Fikih mawaris tidak mengatur mekanisme pewarisan terhadap harta yang status dan kondisinya seperti harta pusaka tinggi (Iskandar, 2022).
7. Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer
7.1 Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial
Secara general, distribusi kekayaan dalam Islam tidak bisa lepas dari aliran kepemilikan harta (Samsuri, 2023). Islam memandang bahwa distribusi yang adil merupakan salah satu tujuan utama sistem ekonominya. Dalam konteks keadilan sosial, fikih ekonomi Islam berpegangan teguh pada asas perbaikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi setiap umat Muslim dengan jalan ijtihad distribusi harta secara adil (Samsuri, 2023).
Konsep zakat tidak harus hanya dipahami sebagai kewajiban beragama, namun zakat mampu menumbuhkan keadilan sosial, serta meminimalisir kesenjangan ekonomi (Zayl et al., 2024). Berlangsungnya sistem zakat memberikan dampak dalam pemerataan pendistribusian harta kekayaan terhadap sosial masyarakat (Zayl et al., 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan ekonomi umat manusia yang adil dan efektif hendaknya memiliki injeksi moral dalam perekonomian guna sebagai langkah stabilisasi dalam menjalankan aktivitas ekonomi berkeadilan (Zayl et al., 2024).
7.2 Musyarakah dan Kemitraan dalam Pengelolaan Harta
Musyarakah merupakan salah satu model kemitraan dalam pengelolaan harta yang diakui dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, konsep musyarakah didasari oleh firman Allah dalam surat al-Nisa'/4: 12, "...maka mereka bersekutu dalam sepertiga harta" (Arifin, 2016). Dalam ayat ini Allah mengafirmasi kerja sama berbagai pihak (syuraka') dalam sepertiga harta yang dimiliki (Arifin, 2016).
Musyarakah dalam praktik perbankan syariah tidak dikonstruk melalui fikih an sich, tetapi telah diadaptasikan dengan situasi dan kondisi riil yang didasarkan pada fikih lokal kekinian, KHI atau fatwa MUI (Arifin, 2016). Di sinilah konsep musyarakah sebagai sebuah konsep yang menjunjung nilai-nilai kesalihan syariah dalam membangun kesejahteraan manusia (Arifin, 2016).
7.3 Rahn (Gadai) sebagai Instrumen Keuangan Islam
Rahn (gadai) merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang berkaitan dengan pengelolaan harta. Rahn adalah perjanjian utang antara rahin (peminjam) dan murtahin (pemberi pinjaman), yaitu seseorang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan utangnya (Alexander et al., 2023). Kesepakatan dari para ulama fikih bahwa gadai atau rahn dibolehkan dalam Islam dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis (Alexander et al., 2023).
Dalam konteks maqashid syariah, penerapan jaminan yang dilakukan oleh bank syariah dalam pembiayaan modal kerja secara khusus bertujuan untuk mengamankan aset sahib al-mal (hifz al-mal), dan secara umum hukum jaminan telah masuk ke dalam elemen daruriyat al-khamsah (Nopriansyah et al., 2023). Oleh karena itu, menerapkan hukum jaminan diperbolehkan untuk melindungi aset sahib al-mal (Nopriansyah et al., 2023).
8. Perlindungan Harta Dalam Hukum Islam
8.1 Hifz al-Mal sebagai Tujuan Syariat
Pemeliharaan harta (hifz al-mal) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam. Tujuan dari syariat juga termasuk menjaga dan melestarikan harta (Ridlo & Muhajirin, 2022). Dalam konteks maqashid syariah, esensi nilai-nilai maqashid syariah pada konsep menjaga dan memelihara harta dalam pendekatan indikator kinerja dan manajemen, di bidang lingkungan, yaitu lingkungan hidup merupakan harta yang tak ternilai harganya (Muchlis, 2021).
Apabila penyandang disabilitas bisa bertransaksi dengan aman dan nyaman, maka tujuan syariat untuk melindungi hak kepemilikan serta hifz al-mal (menjaga harta) telah tercapai (Maulana, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan harta dalam Islam bersifat universal dan mencakup semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Menurut konsep maslahah yang diinisiasi oleh al-Ghazali, tujuan dari konsep maslahah ini adalah suatu kepentingan yang berkorelasi dengan memelihara maqasid syariah, yakni meliputi lima hal: aspek memelihara agama, aspek memelihara jiwa, aspek memelihara akal, aspek memelihara keturunan, dan memelihara harta (Rasyid, 2023). Dengan demikian, perlindungan harta merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang komprehensif.
8.2 Larangan Riba dan Transaksi yang Merugikan
Islam secara tegas melarang riba dan berbagai bentuk transaksi yang merugikan dalam pengelolaan harta. Riba melibatkan baik penindasan (zhulm) maupun eksploitasi, dan riba mentransfer kekayaan dari yang miskin kepada yang kaya, meningkatkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan (Arifin, 2016). Larangan riba ini merupakan salah satu bentuk perlindungan Islam terhadap harta dan keadilan ekonomi.
Dalam konteks pembiayaan syariah, beberapa maqashid syariah yang diimplementasikan mencakup hifzu al-mal (menjaga harta) baik dari sisi memproduksinya maupun dari sisi memeliharanya, sad bab al-niza' wa subul al-dagha'in (menutup pintu perselisihan dan permusuhan), al-taysir (memudahkan) dan dar'u al-darar (menghindari bahaya) (Hanif et al., 2023).
8.3 Perlindungan Harta melalui Instrumen Hukum
Islam menyediakan berbagai instrumen hukum untuk melindungi harta, termasuk ketentuan tentang pencurian, penipuan, dan berbagai bentuk pengambilan harta secara tidak sah. Dalam konteks hukum keluarga, Kompilasi Hukum Islam mengatur berbagai aspek perlindungan harta, termasuk harta bersama dalam perkawinan, harta warisan, dan hibah.
Tujuan menetapkan ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk unifikasi, kodifikasi dan tertib hukum, serta pemikiran untuk melindungi hak-hak istri dalam harta perkawinan (Elimartati & Elfia, 2020). Penetapan harta bersama dalam Undang-Undang dan KHI berbeda dengan ketentuan fikih, namun merupakan upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak dalam perkawinan (Elimartati & Elfia, 2020).
9. Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Surah Al-Kahfi Ayat 46
Surah al-Kahfi ayat 46 adalah salah satu ayat yang memberikan penjelasan tentang harta dan cara mengelolanya sesuai dengan ajaran Islam (Arviana et al., 2023). Ayat ini mengajarkan tentang makna dan peran harta dalam kehidupan manusia, baik di dunia juga pada akhirat (Arviana et al., 2023). Dalam ayat tersebut, harta memiliki tiga posisi, yaitu sebagai perhiasan dunia, sebagai penopang kehidupan, dan sebagai amanah dari Allah SWT (Arviana et al., 2023).
Karena harta bersifat tidak kekal dan fana, Allah SWT mengingatkan manusia bahwa amal saleh yang kekal (baqiyat shalihat) adalah lebih baik dari harta duniawi (Arviana et al., 2023). Amal saleh yang kekal mencakup semua perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, termasuk memanfaatkan harta (Arviana et al., 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, al-baaqiyat as-sholihat didefinisikan sebagai proses pengelolaan harta yang memiliki nilai kebajikan atau amal saleh (Arviana et al., 2023).
Allah SWT juga menyebut harta yang baik dengan kata thayyibat di beberapa surat, seperti al-Baqarah: 57, 172, 267, an-Nisa: 160, al-Maidah: 87, al-A'raf: 160, dan Thaha: 81 (Arviana et al., 2023). Kata thayyibat mengajarkan umat Islam untuk hanya menggunakan dan mengonsumsi harta yang baik dan halal (Arviana et al., 2023). Hal ini mencerminkan pandangan Islam yang holistik tentang harta, di mana aspek spiritual dan material tidak dapat dipisahkan.
10. Harta Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia
10.1 Kompilasi Hukum Islam dan Pengaturan Harta
Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan harta, termasuk harta bersama dalam perkawinan, harta warisan, hibah, dan wasiat. Tujuan menetapkan ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk unifikasi, kodifikasi dan tertib hukum (Elimartati & Elfia, 2020).
Kompilasi Hukum Islam memuat pengaturan komprehensif mengenai hukum waris dalam 23 pasal, mulai dari Pasal 171 hingga Pasal 193 (Prasetya et al., 2024). Analisis mendalam terhadap setiap pasal menunjukkan bahwa secara umum, ketentuan waris dalam Kompilasi Hukum Islam, meski terdapat beberapa perbedaan dengan kitab-kitab fikih klasik, dapat dianggap sebagai kodifikasi hukum waris Islam dalam bentuk yang lebih modern (Prasetya et al., 2024).
Hal lain yang menjadi titik perbedaan antara fikih mawaris klasik dengan KHI adalah adanya harta bersama atau yang disebut sebagai harta gono-gini. Harta bersama adalah harta yang dihasilkan baik oleh suami atau istri setelah terjalinnya pernikahan (Hasanudin, 2021). Sedangkan dalam fikih mawaris klasik harta bersama tidak disinggung sama sekali (Hasanudin, 2021).
10.2 Ijtihad Kontemporer dalam Pengelolaan Harta
Perkembangan hukum Islam di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, salah satunya adalah berbagai ijtihad kontemporer yang berkaitan dengan pengelolaan harta (Z. Arifin et al., 2022). Ijtihad-ijtihad ini berupaya untuk menjawab tantangan realitas sosial yang terus berkembang dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam.
Salah satu contoh ijtihad kontemporer adalah konsep zakat profesi yang dipopulerkan oleh Yusuf Al-Qardhawi. Zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer demi mewujudkan kemaslahatan umat (Afwan & Andri, 2022). Beliau mencoba memadukan prinsip kemaslahatan dan koridor ushul fikih dalam konsep zakat profesi yang ia tawarkan (Afwan & Andri, 2022). Meskipun demikian, sejak dicetuskannya, zakat profesi menyemai banyak polemik di tubuh umat Islam, dengan sebagian ulama menyatakan persetujuannya berlandaskan kemaslahatan yang dituju, dan tidak jarang pula yang menolak karena menganggap lemahnya dalil dalam ijtihad ini (Afwan & Andri, 2022).
Dalam konteks pengelolaan harta negara, pemikiran Baqir As-Sadr menawarkan konsep yang komprehensif. Tujuan utama dari pengelolaan harta menurut As-Sadr adalah kesejahteraan sosial (Ibrahim et al., 2023). Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diterapkan beberapa kebijakan strategis seperti kepemilikan yang harus ditiadakan untuk swasta dan diubah menjadi hak pengelolaan atau pemanfaatan saja (Ibrahim et al., 2023). Hal itu bertujuan untuk memastikan produksi yang tidak berlebihan dan bermanfaat bagi masyarakat (Ibrahim et al., 2023).
11. Kesimpulan
Konsep harta dalam Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif dan holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting:
Pertama, harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Harta bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat (Arviana et al., 2023).
Kedua, pemeliharaan harta (hifz al-mal) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syariah), yang menunjukkan betapa pentingnya harta dalam tatanan hukum Islam (Muchlis, 2021; Ridlo & Muhajirin, 2022).
Ketiga, Islam menyediakan berbagai instrumen distribusi harta yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, termasuk zakat, wakaf, hibah, dan waris (Hamid et al., 2024; Ikhwanudin, 2023; Syahputra et al., 2022; Syamsuri et al., 2020).
Keempat, konsep kepemilikan harta dalam Islam bersifat terbatas dan bertanggung jawab, di mana tidak semua harta dapat dimiliki secara pribadi, dan ada harta-harta tertentu yang merupakan milik bersama atau milik negara (Muchlis, 2021; Nurhayati, 2021).
Kelima, hukum waris Islam merupakan sistem distribusi harta yang komprehensif dan adil, meskipun terdapat berbagai perbedaan interpretasi dan implementasi di berbagai konteks sosial dan budaya (Darussamin et al., 2023; Ikhwanudin, 2023; Tarmizi & Zubair, 2023).
Keenam, dalam konteks Indonesia, terdapat dinamika yang menarik antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam pengaturan harta, yang memerlukan ijtihad kontemporer yang bijaksana untuk menjawab tantangan realitas sosial (Elimartati & Elfia, 2020; Nadia & Noval, 2021; Suparji, 2019).
Dengan demikian, konsep harta dalam Islam merupakan suatu sistem yang tidak hanya mengatur aspek material kehidupan manusia, tetapi juga memberikan panduan moral dan spiritual yang komprehensif tentang bagaimana harta harus diperoleh, dikelola, dan didistribusikan demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.
Daftar Pustaka
Afwan, M. M., & Andri, A. (2022). Analisis Kritis terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi. Jurnal An-Nahl, 9(1), 39–44. https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.46
Agustine, H. K., & Supriyadi, Y. (2023). Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Pandangan Generasi Z mengenai Kafa'ah dalam Pernikahan. Al Mashalih - Journal of Islamic Law, 4(1), 45–57. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.173
Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. Hutanasyah Jurnal Hukum Tata Negara, 2(1), 41–54. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639
Alfurqan, A. (2020). Nazhir dalam Lembaga Wakaf: Kemandirian Wakaf Masyarakat di Kabupaten Bireuen. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 22(1), 65. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6059
Arafat, M. R., & Syibli, M. R. (2023). Penerapan Bagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Waris Islam (Perspektif Filosofis). Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial, 1(4), 491–498. https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.112
Arifin, S. (2016). Musyârakah: Antara Fikih Dan Perbankan Syariah. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 36(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.109
Arifin, Z., Hamidah, T., & Yasin, N. (2022). Telaah Kritis terhadap Pemikiran Maqasid Shari'ah al-Shatiby tentang Wasiat Wajibah. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(1), 112–127. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.112-127
Arviana, P., Abubakar, A., Basri, H., & Rif'ah, Muh. A. F. (2023). Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(3), 1167–1184. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608
Astuti, W. N., & Nofitasari, K. D. (2023). Perlindungan Hak Waris Anak Adopsi. Jurnal Antologi Hukum, 3(2), 235–250. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2603
Azharuddin, A., & Tanjung, D. (2022). Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Studi Pemikiran Hazairin. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 5(2), 163. https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.495
Aziz, A., Maksum, G., Asyari, N. A., & Huda, N. (2023). Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi. Tasyri Journal of Islamic Law, 2(1), 141–173. https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.72
Bachtiar, M. (2013). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. Jurnal Ilmu Hukum, 3(2). https://doi.org/10.30652/jih.v2i02.1142
Bahrudin, N. (2022). 'Urf Sebagai Dasar Ratio Decidendi Dalam Putusan Pengadilan Agama. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(2), 261. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11641
Billah, M. (2021). Konsep Radd Dalam Kompilasi Hukum Islam. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 9(1), 27–54. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.27-54
Budiantoro, R. A., & Larasati, P. P. (2020). Wealth Allocation Framework: Dalam Kerangka Maslahah. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 11. https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2583
Darussamin, Z., Adynata, A., Zailani, Z., Armansyah, A., & Zikri, A. (2023). Analisis Hadis-Hadis 'Ashâbah dalam Konteks Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemaknaan dan Implementasi). Al Quds Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 7(2), 397. https://doi.org/10.29240/alquds.v7i2.6652
Elimartati, E., & Elfia, E. (2020). Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 19(2), 231. https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2283
Hamid, A., Nahari, L., Hsb, Z., Ritonga, R., & Nst, A. M. (2024). Dekonstruksi Spekulasi Hukum: Kajian terhadap Wasiat Beda Agama dari Sudut Pandang Hukum Islam. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 38–49. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1349
Hanif, A., Susanto, H., & Armen, R. E. (2023). Analisis Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Penyelesaian Utang Murabahah. Scientia Jurnal Hasil Penelitian, 8(1), 1–20. https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.2607
Hasanudin, H. (2021). Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(1), 43. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i1.8942
Hazalia, R., & Muliati, I. (2022). Implementasi Konsep Islam Ramah Lingkungan. An-Nuha, 2(1), 142–155. https://doi.org/10.24036/annuha.v2i1.167
Hidayat, R., Muhibbin, M. S. A., & Afifullah, M. (2022). Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau). Dih Jurnal Ilmu Hukum, 223–233. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6558
Ibrahim, M. Y., Herman, S., & Bhinekawati, R. (2023). Konsep Pengelolaan Harta Negara Berdasarkan Pemikiran Baqir As-Sadr. International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues, 3(1), 68–77. https://doi.org/10.30653/ijma.202331.77
Ikhwanudin, M. (2023). Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. Syntax Idea, 5(10), 1734–1745. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756
Iskandar, N. (2022). Kompromi Hukum Islam Dan Adat Dalam Kewarisan Pusaka Tinggi Di Minangkabau. Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(3), 483. https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8379
Maulana, D. F. (2023). Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah dan Telaah KHES. Muslim Heritage, 8(2), 201–218. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.6924
Muchlis, S. (2021). Indikator Kinerja Dan Manajemen Bidang Lingkungan Dalam Konsep Maqashid Syariah. Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Islam, 6(2), 89–100. https://doi.org/10.34202/imanensi.6.2.2021.89-100
Nadia, N., & Noval, N. (2021). Musyarakah Pada Harta Bersama. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 14(2), 341–362. https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.601
Nopriansyah, W., Mujib, A., & Sodiqin, A. (2023). Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Modal Kerja (Akad Muḍārabah) di Bank Syariah dalam Pendekatan Maqāṣid Syarī'ah. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(1), 54–74. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.870
Nurhayati, N. (2021). Artikel Ekonomi Syariah (Mekanisme Pasar Syariah Pada Hukum Kepemilikan Dalam Islam). https://doi.org/10.31219/osf.io/59zce
Nurmadina. (2023). Peluang dan Tantangan Pengelolaan Wakaf. https://doi.org/10.31219/osf.io/3dr9q
Nurmaulida, R. O., & Mustofa, M. (2023). Implementasi Islamic Wealth Management Dalam Mengembangkan UMKM (Studi Kasus Seblak Prasmanan Manggung Gajah Mojokerto). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4155. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9882
Prasetya, A. D., Rahmawati, R., Basri, R., Rusdianto, R., & Sunuwati, S. (2024). Pengaturan Legitime Portie Terhadap Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 6(2), 214–229. https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7382
Rahim, A. (2021). Penyelesaian Kewarisan Dzawil Arham Dalam Kompilasi Hukum Islam. Taqnin Jurnal Syariah Dan Hukum, 3(1). https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.9515
Rahmat, R., & Rofiq, M. H. (2018). Konsep Kepemilikan Ekonomi Islam Materi Fiqh Kelas XII (Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam untuk Menanggulangi Pengangguran). Nazhruna Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 241–275. https://doi.org/10.31538/nzh.v1i2.85
Rama, F. T. (2018). Kritik Istihsan Terhadap Konstruksi Faraid Amina Wadud. Al-Hukama, 8(1), 87–115. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.87-115
Rasyid, A. (2023). Pembatalan Hibah Perspektif Teori Maslahah: Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 955/PDT.G/2021. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 5(2), 107–125. https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i2.5497
Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Taraadin Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(2), 65. https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86
Rifenta, F. (2019). Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam. Jurnal Fuaduna Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 2(1), 23. https://doi.org/10.30983/fuaduna.v2i1.2024
Sadari, S. (2018). Qur'anic Studies: Ber-Ushul Fiqh dengan Maqashid Syariah Sebagai Metode dalam Perspektif Yudian Wahyudi. Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinary, 3(1), 47–61. https://doi.org/10.22515/shahih.v3i1.1103
Sakirman, S. (2018). Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access to Justice terkait Hibah dan Waris. Jurnal Konstitusi, 15(1), 95. https://doi.org/10.31078/jk1515
Samsuri, S. (2023). Formulasi Keadilan Sosial dalam Perspektif Fikih Ekonomi Islam serta Relevansinya dalam Konteks Indonesia. Peradaban Journal of Economic and Business, 2(1), 1–23. https://doi.org/10.59001/pjeb.v2i1.58
Siregar, R. H. (2024). Nalar Tafsir Emansipatoris dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(12), 4995–5006. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1299
Suparji, S. (2019). Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 5(1), 21. https://doi.org/10.36722/sh.v5i1.327
Syahputra, A., Kaswinata, K., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2022). Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat di Indonesia. Jurnal Iqtisaduna, 8(2), 126–135. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32182
Syamsuri, S., Perdi, P. F. R., & Stianto, A. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). Malia (Terakreditasi), 12(1), 79–94. https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939
Tarmizi, T., & Zubair, A. (2023). Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia. Adhki Journal of Islamic Family Law, 4(2), 131–147. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98
Wahyuni, A. (2019). Humanisme Waris Dalam Islam. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 6(1), 13–26. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10453
Zakirah, Z. (2020). Maslahat Menurut Imam Malik. https://doi.org/10.31219/osf.io/z8pkf
Zayl, L. A., Maruapey, M. W., & Hamizar, A. (2024). Zakat Sebagai Instrumen Sosioekonomi Pada Masa Rasulullah SAW. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 2(2), 660–668. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1026
Narahubung: Klik Disini (Nindi) Hubungi Kami untuk pembelian produk, layanan, & buku-buku terbitan Kami |
Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Kavita_260503110146_ Blockchain dianggap mampu meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Namun, jika suatu transaksi yang tercatat secara permanen ternyata terbukti mengandung unsur riba atau melanggar syariah, bagaimana mekanisme koreksi dapat dilakukan tanpa menghilangkan karakteristik blockchain yang sulit diubah?
BalasHapussafa salsabila azhar_250503110033_pbs A izin bertanya, Bagaimana konsep harta (mal) dalam Islam menurut kajian klasik dan kontemporer?
BalasHapusAugie Ryan Rahman_230503110085, Bagaimana pandangan ulama turats dan fikih modern mengenai legalitas kepemilikan aset digital (crypto/NFT) sebagai harta (mal)?
BalasHapusAmelia Septi Hidayatullaili_250503110061, Assalamu’alaikum, izin bertanya. Islam memandang harta sebagai amanah. Jika seseorang menyimpan emas bertahun-tahun tanpa dimanfaatkan atau dizakati, bagaimana Islam memandangnya? Apa konsep harta (mal) menurut kajian turats dan kontemporer? Terima kasih.
BalasHapusDwi Rahmania Putri_260503110163
BalasHapusIzin bertanya Bapak. Zakat dipandang sebagai instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Namun, kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia. Menurut Bapak, apakah permasalahan utamanya terletak pada rendahnya penghimpunan zakat, kurang tepatnya pendistribusian, atau belum optimalnya pengelolaan zakat secara produktif?
Anta Kuna Lutfi Sholiha (NIM: 250503110004), assalamu'alaikum, izin bertanya Pak.
BalasHapusBerkaitan dengan pembahasan mengenai kedudukan harta dalam Maqashid Syariah ( hifz al-mal ) dan konsep harta sebagai amanah di atas—khususnya pandangan harta bahwa pada hakikatnya adalah milik Allah SWT dan manusia hanya bertindak sebagai pemegang amanah ( khalifah ) —bagaimana bentuk implementasi praktis dari prinsip kepemilikan relatif ini dalam mekanisme pengoperasian kekayaan modern ( Islamic Wealth Management ) agar tetap digabungkan dengan tujuan yang dicapai kemaslahatan umum?
TASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Bagaimana perbedaan pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer dalam mendefinisikan harta (mal), dan bagaimana perbedaan tersebut berpengaruh pada penetapan hukum atas aset digital seperti uang elektronik?
BalasHapusNadya Auliya Azzahra_250503110053
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Dalam artikel dijelaskan bahwa Islam memperbolehkan seseorang memiliki harta dalam jumlah besar selama diperoleh secara halal dan dikelola sesuai prinsip syariah. Namun, bagaimana batasan antara hak seseorang untuk menikmati kekayaannya dengan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat yang membutuhkan? Apakah menunaikan zakat saja sudah cukup untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, atau Islam juga mendorong bentuk distribusi harta lainnya demi mewujudkan keadilan ekonomi? Terimakasih.
fatwaulayyahaniifah_250503110014
BalasHapusizin bertanya Pak/Bu. Berdasarkan kajian turats hingga pandangan kontemporer, apa kriteria utama harta yang dikategorikan sah dan bersih dalam Islam? Terima kasih.
Ahmadah Latifatul Hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, "Apabila penyandang disabilitas bisa bertransaksi dengan aman dan nyaman, maka tujuan syariat untuk melindungi hak kepemilikan serta hifz al-mal telah tercapai (Maulana, 2023)." - Ini lompatan logis yang jauh. Apakah indikator keberhasilan hifz al-Mal hanya soal aksesibilitas transaksi disabilitas? Bagaimana dengan perlindungan harta dari inflasi, penipuan investasi bodong syariah, atau gagal bayar bank syariah? Bukankah itu lebih fundamental?
BalasHapusAdwa Al Fadhilah_250503110070
BalasHapusizin bertanya, Bagaimana kriteria penetapan kehalalan kepemilikan harta dalam konteks ekonomi digital kontemporer (seperti aset virtual atau hak kekayaan intelektual) menurut tinjauan kitab turats dan kontemporer?
[Difah Rimadhani_250503110052]
BalasHapusIzin bertanya Pak, instrumen distribusi harta dalam Islam ada zakat, wakaf, hibah, waris. Untuk waris, kenapa bagian laki-laki 2:1 dari perempuan? Apakah itu tidak adil? Dan bagaimana dengan wasiat wajibah untuk anak angkat & ahli waris non-Muslim yang diatur KHI maksimal 1/3? Apakah itu ijtihad kontemporer?
Velani Laily Noviana (250503110042)
BalasHapusIzin bertanya Bapak, bagaimana konsep kepemilikan dan pemanfaatan harta dalam kajian Islam klasik dapat tetap relevan ketika bentuk kekayaan saat ini semakin beragam, seperti aset digital dan investasi modern?
Syahrina Rafa Maula (250503110071)
BalasHapusizin bertanya, Di era digital, seseorang bisa memperoleh penghasilan dari aset digital yang nilainya berubah sangat cepat. Bagaimana prinsip kepemilikan dan tanggung jawab atas harta dalam Islam diterapkan pada aset seperti ini?
Nama: Albaid Lau Dzikrillah
BalasHapusNIM: 260503110125
Pertanyaan
"Bagaimana hukum Islam kontemporer di Indonesia dapat merumuskan titik temu (mashlahah) yang harmonis antara ketentuan normatif distribusi harta warisan berbasis faraidh dengan realitas budaya hukum masyarakat yang majemuk—seperti praktik hibah pengganti waris, wasiat wajibah, dan sistem harta bersama (gono-gini)—tanpa mengorbankan esensi perlindungan harta (hifz al-mal) dalam kerangka Maqashid Syariah?"
Kusiroh (250503110077)
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana penerapan prinsip harta sebagai amanah dari Allah SWT dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial di masyarakat saat ini?
Indah putri rahmawati (250503110043)
BalasHapusDalam turats klasik, konsep kepemilikan harta (milkiyyah) dibagi menjadi kepemilikan individu, publik, dan negara. Sejauh mana reinterpretasi kajian kontemporer terhadap pemisahan jenis kepemilikan ini dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam serta kepemilikan BUMN di era ekonomi modern?
Muhammad Rafid Mubarak_250503110008
BalasHapusBagaimana rekonseptualisasi hak kepemilikan dan kedudukan aset digital (seperti kripto/NFT) jika ditinjau dari konsep harta (mal) dalam literatur turats dan fiqh kontemporer?
M. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
BalasHapusPertanyaan: Bagaimana konsep kepemilikan dan pengelolaan harta dalam Islam dapat diterapkan pada aset digital dan kekayaan modern saat ini?
Nama: M. Iqbal Aqilah
BalasHapusNIM: 260503110126
Artikel ini menyimpulkan bahwa Islam mengakui kepemilikan harta secara terbatas dan bertanggung jawab (harta sebagai amanah), lalu menutup dengan pandangan bahwa sistem waris dan distribusi harta Islam “komprehensif dan adil”. Namun, bagian 10.2 memuat kutipan pemikiran As-Sadr yang menyatakan kepemilikan swasta harus ditiadakan dan diganti hak pengelolaan, padahal bagian 3.2 menyebut Islam tidak membatasi jenis dan jumlah harta yang diperoleh. Artikel juga tidak menjelaskan bagaimana kedua pandangan ini dipadukan. Selain itu, pembahasan harta bersama (gono-gini) memperlihatkan bahwa konsep itu tidak dikenal dalam fikih klasik dan berasal dari adat yang dikodifikasi lewat KHI (bagian 4.3 dan 10.1). Sementara itu, pembahasan tentang keadilan waris 2:1 hanya dijawab dengan argumen beban nafkah tanpa memeriksa kondisi ketika perempuan juga menjadi pencari nafkah. Apakah kesimpulan “komprehensif dan adil” didukung analisis yang memadai, atau hanya mengulang pembelaan normatif tanpa menguji konsistensi antarkonsep dan realitas kontemporer yang disebutkannya sendiri?
NAMA : IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM : 260503110025
Apa yang dimaksud dengan harta (al-māl) dalam perspektif Islam, dan bagaimana konsep tersebut berbeda dari pandangan ekonomi konvensional?
Syifaul Awwalin. H
BalasHapusBagaimana penerapan prinsip hifz al-māl dapat membantu mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia melalui pengelolaan zakat dan wakaf yang produktif?
"Bagaimana pandangan fikih klasik dan kontemporer mengenai kepemilikan aset digital atau kripto sebagai bagian dari harta?"
BalasHapusNIM: 250503110062
NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah
WILDANI AFIFAH_250503110017_PBS A
BalasHapusBagaimana pemikiran klasik (turats) memandangi kepemilikan harta jika dibandingkan dengan instrumen keuangan digital saat ini?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusIntan Aprilia NurFadilla (260503110111)
BalasHapusizin bertanya bapak, Zakat diposisikan sebagai instrumen utama untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Namun, jika kemiskinan struktural masih tinggi di Indonesia, apakah akar masalahnya terletak pada rendahnya kesadaran penghimpunan zakat, atau justru pada belum optimalnya transformasi zakat menjadi instrumen ekonomi yang produktif?
Inayatin Najah (250503110067)
BalasHapusIzin bertanya bapak, bagaimana cara membedakan seseorang yang menimbun harta dengan seseorang yang menabung atau berinvestasi untuk masa depannya?
Nama: M. Fahril Abidin
BalasHapusNIM: 260503110133
Izin bertanya, Bapak.
Soal Kritis:
Bagaimana cara menyelaraskan hukum waris Islam dengan hukum adat dan hukum positif di Indonesia agar pembagian harta tetap menghormati prinsip syariat, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh ahli waris, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai hak dan bagian masing-masing?
Assalamu’alaikum Pak, perkenalkan nama saya Afdal Faisal Ahmadani (260503110084), izin bertanya.
BalasHapusBerdasarkan kajian harta dalam Islam baik dari perspektif turats maupun kontemporer, harta diposisikan sebagai amanah di mana manusia bertindak sebagai pengelola (mustakhlaf). Bagaimana relevansi konsep kepemilikan mutlak di tangan Allah ini dalam merumuskan produk-produk investasi dan wealth management modern di perbankan syariah?
250503110058_ULFI HIDAYAH
BalasHapusIzin bertanya,
Bagaimana prinsip kepemilikan dan pengelolaan harta dalam literatur klasik Islam diterapkan pada aset
Rayhana Annisa Karyanto (250503110069)
BalasHapusDalam artikel dijelaskan bahwa konsep hifz al-mal bertujuan melindungi harta. Bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam transaksi digital saat ini, misalnya untuk melindungi masyarakat dari penipuan online dan penyalahgunaan data keuangan?
izin bertanya bapak, Bagaimana pandangan fikih klasik versus kontemporer mengenai status kepemilikan aset digital dan kripto sebagai bagian dari harta (maal)?
BalasHapusNIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
izin bertanya bapak, Instrumen lindung nilai (hedging) seperti apa yang dibolehkan secara syariah untuk mengantisipasi risiko fluktuasi nilai tukar valas?
BalasHapusNIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
Bagaimana pandangan kitab turats klasik dan ulama kontemporer dalam mendefinisikan fungsi sosial harta kepemilikan individu? — NIM: 250503110055, NAMA: Bryan Alinzky
BalasHapus250503110038_Ririt Shinta Nurjanatin
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Bapak. Bagaimana Islam menyeimbangkan hak seseorang untuk mengembangkan hartanya demi masa depan dengan kewajiban membantu orang yang membutuhkan? Terima kasih.
Karimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109 Islam membolehkan kepemilikan harta dalam jumlah besar selama diperoleh secara halal, namun di sisi lain menekankan fungsi sosial. Apakah menunaikan zakat saja sudah cukup untuk memenuhi tanggung jawab sosial tersebut dalam mengatasi kesenjangan ekonomi saat ini?
BalasHapusZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
BalasHapusizin bertanya pak, Dalam pandangan Islam, manusia diposisikan sebagai pengelola (khalifah) dan pemegang amanah atas harta, bukan pemilik mutlak (yang kepemilikan mutlaknya hanya milik Allah SWT). Bagaimana prinsip ini secara kritis membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem kapitalisme (kepemilikan mutlak individu) dan sosialisme (kepemilikan mutlak negara) dalam praktiknya sehari-hari?
Nabila Rizky Rahmadani (250503110059) izin bertanya. Materi menyebut harta pada hakikatnya milik Allah dan manusia hanya pemegang amanah, sehingga harta tidak boleh ditimbun dan harus dikelola secara produktif, didistribusikan, serta dimurnikan. Bagaimana prinsip harta sebagai amanah ini bisa diwujudkan dalam pengelolaan keuangan pribadi maupun lembaga di masa kini, dan bagaimana membedakan harta yang disimpan secara wajar dari penimbunan yang dilarang?
BalasHapusanya amelya febriyantie (250503110074)
BalasHapusizin bertanya pak,Islam melarang penimbunan harta karena dapat menghambat distribusi kekayaan. Namun, seseorang juga perlu menabung untuk kebutuhan darurat dan masa depan. Bagaimana membedakan penimbunan harta yang dilarang dalam Islam dengan tindakan menyimpan kekayaan sebagai bentuk perlindungan finansial?
Sallyka Zahra_250503110066
BalasHapusIzin bertanya Bapak, Bagaimana konsep kepemilikan harta dalam Islam dapat menjawab persoalan modern, seperti penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan kesenjangan ekonomi?
Bagaimana definisi harta (mal) menurut ulama Hanafiyah dan jumhur, dan apa relevansinya untuk aset digital saat ini? NIM: 250503110018 | Nama: Yuga Dwi Saputra
BalasHapusArya Wijaya_250503110005, izin bertanya pak, Bagaimana konsep kepemilikan dan pengelolaan harta dalam literatur Islam klasik dapat diterapkan pada aset digital dan kekayaan modern yang bentuk serta mekanisme transaksinya belum dikenal pada masa klasik?
BalasHapusAchmad Chaidar Jazuli_250503110032
BalasHapusBagaimana konsep harta (mal) dalam Islam menurut kajian ulama klasik dan kontemporer?
Nayla Amartya_250503110029 Izin bertanya Bapak, bagaimana ulama klasik dan kontemporer mendefinisikan harta (mal), dan apa perbedaan pandangan di antara keduanya? Apakah aset digital seperti kripto dapat dikategorikan sebagai harta menurut kajian tersebut, dan apa konsekuensinya bagi hukum muamalah?
BalasHapusALIFIA YUSNITA SALSABILAH_250503110009
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana filsafat hukum Islam meletakkan batasan antara hak kepemilikan individu (milkiyyah fardiyyah) yang bersifat relatif dengan kepemilikan publik (milkiyyah 'ammah), serta bagaimana implikasinya terhadap intervensi negara dalam redistribusi kekayaan?
250503110025_Dwi Dita Saskia
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa Islam mengatur pembagian harta untuk mewujudkan keadilan, tetapi di Indonesia masih terdapat perbedaan antara hukum waris Islam dan kebiasaan masyarakat dalam membagi warisan. Jika sebuah keluarga memilih membagi warisan secara sama rata melalui musyawarah agar tidak terjadi konflik, padahal pembagian tersebut berbeda dari ketentuan faraidh, bagaimana cara memastikan bahwa keputusan tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan benar-benar adil bagi seluruh ahli waris?
Agung Kasya Naipospos_250503110026.
BalasHapusDalam penetapan harga produk pembiayaan seperti Murabahah di perbankan syariah, Margin Keuntungan (Profit Margin) dipatok dan dikalkulasikan secara matematis dengan merujuk langsung pada tingkat suku bunga pasar yang berlaku (misalnya mengacu pada suku bunga acuan konvensional ditambah spread tertentu), sehingga fluktuasi biaya dana bank sepenuhnya diserap melalui penyesuaian margin tersebut. Mengingat esensi ekonomi Islam melarang penentuan imbal hasil di muka yang dihitung dari besaran pokok utang dan waktu layaknya bunga konvensional, sejauh mana praktik penentuan margin keuntungan yang berkiblat pada suku bunga ini berbeda secara substansial, alih-alih sekadar pembeda nama (semantic rebranding) yang melegitimasi praktik ribawi melalui kamuflase akad jual beli semu?
Naila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065, Assalamualaikum, izin bertanya bapak, Artikel menjelaskan bahwa wasiat dan hibah dibatasi maksimal sepertiga harta. Apa hikmah di balik batas ini, dan apakah batas tersebut boleh dilampaui jika seluruh ahli waris menyetujuinya setelah pewaris meninggal?
BalasHapus250503110034_afifah nukmah
BalasHapusizin bertanya bapak
Dalam materi dijelaskan bahwa harta merupakan amanah dari Allah SWT dan Islam memiliki instrumen seperti zakat, wakaf, hibah, dan waris untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Namun, kenyataannya kesenjangan ekonomi masih terjadi di masyarakat. mengapa kesenjangan tersebut masih terjadi meskipun Islam sudah mengatur distribusi harta, dan bagaimana cara agar instrumen-instrumen tersebut dapat diterapkan secara lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan?
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Bagaimana perbedaan definisi harta (mal) menurut Hanafiyah dan jumhur ulama, dan apakah aset digital seperti kripto dapat dikategorikan sebagai harta yang bernilai (mutaqawwam)?
BalasHapusNilna Rohmatal Maula_250503110013.
Dwi aurora nayla rahmadina_250503110035 izin bertanya bapak
BalasHapusDi tengah meningkatnya kesenjangan ekonomi, apakah zakat saja sudah cukup untuk mewujudkan pemerataan kekayaan, atau diperlukan instrumen lain seperti wakaf dan kebijakan pemerintah?
Salsabilla Lyrabiha (250503110048)
BalasHapusIzin bertanya bapak, Artikel menjelaskan bahwa Islam melarang penimbunan harta karena harta seharusnya berputar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, seseorang juga perlu menyimpan uang untuk kebutuhan darurat, pendidikan, atau masa depan. Lalu, bagaimana membedakan tindakan menimbun harta yang dilarang dengan kebiasaan menabung untuk menjaga keamanan keuangan pribadi?
Khulafatul Anshor_250503110021
BalasHapusBagaimana konsep kepemilikan harta dalam Islam menjawab persoalan aset digital yang tidak dikenal pada masa ulama klasik?
Bagaimana ulama klasik (Hanafiyah dan jumhur) mendefinisikan harta (mal), dan apakah definisi itu relevan untuk aset digital seperti kripto?
BalasHapusTabina AfraLiyudhza Chafidh_250503110012
Bagaimana konsep kepemilikan dan fungsi sosial harta dalam Islam berdasarkan tinjauan literatur turats dan perkembangannya di era kontemporer? (MOHAMMAD RAFI ALGHOZALI_260503110061)
BalasHapusTisyah Novea Awaliyah 098
BalasHapusBagaimana ulama klasik (turats) dan kontemporer mendefinisikan harta (mal)?
Apa klasifikasi harta dan implikasinya terhadap transaksi?
250503110001_Shakinah Binti Al - Azahro
BalasHapusIzin bertanya, jika harta merupakan amanah dari Allah dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, apakah seseorang boleh mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya selama diperoleh secara halal, meskipun kekayaan tersebut hanya dinikmati sendiri dan tidak membantu orang lain?
250503110073_Shabrina Aulia Aufa Apakah seseorang yang memiliki kekayaan sangat besar tetapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sudah menjalankan fungsi harta sesuai dengan ajaran Islam?
BalasHapusLintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114) izin bertanya. Bagaimana batasan antara menabung yang wajar untuk masa depan dengan penimbunan harta (ihtikar) yang dilarang dalam Islam? Terima kasih.
BalasHapusAhmad Dimas Arviansyah_250503110006
BalasHapusBerikan contoh harta bergerak dan tidak bergerak dalam kehidupan modern, seperti saham atau aset digital. Apakah termasuk harta menurut definisi ini?
Nafisah Munawwaroh_093
BalasHapusBagaimana konsep kepemilikan harta dalam Islam menghadapi perkembangan zaman, terutama munculnya aset digital yang belum banyak dikenal pada masa ulama terdahulu?
Nahdya Dina Fauzia
BalasHapus260503110089
Jika wakaf memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, mengapa pengelolaan wakaf di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat? Apakah masalahnya terletak pada kurangnya dana wakaf atau lemahnya profesionalitas nazhir?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusArin Kamal Windiyanti_250503110068
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Pada bagian 3.4 disebutkan bahwa pengelolaan harta dalam Islam dialokasikan sepertiga untuk kehidupan saat ini, sepertiga untuk perjuangan di jalan Allah, dan sepertiga untuk investasi. Apa dalil atau dasar fikih dari pembagian ini, dan apakah sifatnya mengikat atau hanya anjuran? Sebab bagian 3.2 menyatakan Islam tidak membatasi jenis maupun jumlah harta yang diperoleh. Selain itu, bagaimana pembagian ini dapat dipahami secara praktis, mengingat angka sepertiga dalam artikel juga muncul sebagai batas wasiat dan hibah, sehingga berpotensi membingungkan? Terima kasih.
Siti Filzah Nur Sabrina (260503110096)
BalasHapusMohon maaf, izin bertanya pak.
Apakah seseorang yang memiliki kekayaan melimpah, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dan membantu orang yang membutuhkan, dapat dikatakan telah menggunakan hartanya sesuai dengan prinsip Islam?
Afifah Bunga Arya_250503110057
BalasHapusAssalamu'alaikum bapak saya izin bertanya,Bagaimana konsep kepemilikan harta dalam Islam dapat diterapkan pada perkembangan aset digital yang belum banyak dikenal dalam kajian ekonomi klasik?
Naysilla Ika Y S T_250503110046 izin bertanya.
BalasHapusDalam artikel dijelaskan bahwa konsep harta bersama di Indonesia didasarkan pada hukum adat dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam kehidupan rumah tangga, kontribusi suami dan istri terkadang tidak sama secara finansial. Misalnya, suami bekerja mencari nafkah, sedangkan istri lebih banyak mengurus rumah tangga. Menurut penulis, bagaimana menentukan pembagian harta bersama yang adil dalam kondisi tersebut agar hak kedua pihak tetap terlindungi sesuai prinsip keadilan dalam Islam?
Bagaimana cara menerapkan prinsip bahwa harta adalah amanah Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika seseorang dihadapkan pada pilihan antara memenuhi kebutuhan pribadi atau membantu orang lain yang lebih membutuhkan?
BalasHapusSiti Khumaeroh - 250503110063
Jazilatur Rohmah_250503110022
BalasHapusBagaimana konsep kepemilikan harta dalam Islam dapat menjawab persoalan kepemilikan aset digital di era modern?
Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
BalasHapusBagaimana kriteria fiqih muamalah kontemporer dalam menetapkan status kepemilikan dan nilai harta (al-māl) terhadap aset digital tidak berwujud (intangible digital assets seperti cryptocurrency atau token digital), mengingat aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik namun memiliki nilai ekonomi nyata di pasar modern?
Ashdaq Rijal Bahri (260503110119) izin bertanya, bagaimana cara merumuskan titik temu (mashlahah) yang harmonis antara ketentuan distribusi waris normatif berbasis faraidh dengan realitas budaya hukum masyarakat yang majemuk—seperti praktik hibah pengganti waris, wasiat wajibah, dan sistem harta bersama (gono-gini)—tanpa mengorbankan esensi perlindungan harta (hifz al-mal) dalam kerangka Maqashid Syariah?
BalasHapusLathifatuz zulfa an najiyah
BalasHapus260503110070
Iziin bertanya bapak,Jika harta adalah amanah dan milik hakiki Allah, bagaimana batas hak milik pribadi dijelaskan?
Apakah konsep mutaqawwam (bernilai menurut syariah) masih cukup untuk menilai aset digital yang sifatnya non-fisik?
Novia Indriani_260503110179
BalasHapusPak, sekarang kan harta bukan cuma uang tunai atau tanah, tapi ada saldo e-wallet, aset kripto, sampai koin game. Menurut Islam, apakah aset digital seperti ini sah dianggap harta (maal)? Syarat apa saja yang harus dipenuhi agar kepemilikannya halal, bagaimana mengelolanya supaya jauh dari judi/penipuan, dan apakah wajib dizakati?
nama Olivia Dinie Carolina NIM 260503110075, Mengingat kitab fikih klasik secara tegas memisahkan kepemilikan harta suami-istri dan hanya mengakui percampuran melalui akad bisnis formal (syirkah), sejauh mana legitimasi metodologis ijtihad ulama Indonesia dalam memaksakan analogi (qiyas) harta bersama ke dalam konsep syirkah mufawadhah atau 'abdan, padahal terdapat cacat keselarasan (illat) yang fundamental antara hakikat akad pernikahan (tujuan ibadah dan sosial) dengan hakikat akad syirkah (tujuan komersial dan profit)?
BalasHapusDini Fatimatuzzahro_260503110074
BalasHapusIslam melarang penimbunan harta karena dapat menghambat distribusi kekayaan. Namun, seseorang juga dianjurkan untuk menabung demi kebutuhan masa depan. Bagaimana membedakan tindakan menabung yang diperbolehkan dengan penimbunan harta yang dilarang?
Yasin Rahadatul Syiham (250503110076)
BalasHapusBagaimana Islam mengatur kepemilikan dan pemanfaatan harta agar tidak hanya menjadi sarana memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan, terutama ketika kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin masih tinggi?
Febby Indah Rahmawati (250503110027)
BalasHapusMenyatakan bahwa Islam pada prinsipnya tidak membatasi kadar banyak sedikitnya harta yang boleh diperoleh individu. Namun, secara kontradiktif, ada pula kutipan pemikiran Baqir As-Sadr yang menegaskan bahwa kepemilikan swasta harus ditiadakan dan diubah menjadi hak pengelolaan saja demi kesejahteraan sosial. Bagaimana ekonomi Islam mendudukkan pertentangan fundamental ini? Apakah model As-Sadr ini tidak justru mencederai hak milkiyyah individu yang dijamin dalam turats klasik?
zahara padlianti zunnurahmani_260503110169
BalasHapusAssalamualaikum wr wb, izin bertanya bapak,
Pada artikel disebutkan bahwa harta dalam Islam adalah amanah dari Allah yang harus dikelola secara bijak dan tidak boleh ditimbun, namun di sisi lain Islam mengakui kepemilikan pribadi dan tidak membatasi banyak sedikitnya harta yang diperoleh seseorang. Menurut bapak, bagaimana menyeimbangkan hak kepemilikan pribadi dengan konsep harta sebagai amanah agar tidak menimbulkan kesenjangan, dan apakah instrumen seperti zakat dan wakaf sudah cukup untuk mewujudkan distribusi harta yang adil di Indonesia saat ini?
Terima kasih bapak.
Iqbal nur raafid ferdiyansyah_260503110012 Zakat profesi diusulkan Yusuf Al-Qardhawi untuk keadilan sosial, tapi menimbulkan polemik karena dianggap tidak punya landasan dalil klasik yang kuat. Pertanyaannya: Apakah pelembagaan zakat profesi ini bentuk fleksibilitas Maqashid Syariah yang adaptif, atau malah bentuk pemaksaan otoritas syariat (taqnin) yang melangkahi konsensus fukaha terdahulu demi mengejar target ekonomi semata?
BalasHapusNurul intan putriana dewi 260503110058
BalasHapusHukum waris Islam itu sudah jelas aturannya, tapi ternyata masih ada perbedaan saat diterapkan di masyarakat. Apakah karena pengaruh adat, atau memang ada yang perlu diperbarui dari cara penerapannya ya?
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Apa pengertian dan karakteristik Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer, bagaimana pengelolaannya menurut prinsip syariah, serta bagaimana perannya dalam kegiatan ekonomi atau operasional perbankan?
BalasHapusNama: Sri Vidiya Ningsih
NIM: 250503110016
Nama : Lavivatul Masluha
BalasHapusNim : 260503110184
Pernyataan: Harta dipandang sebagai amanah Allah, sementara konsep harta bersama (gono-gini) berasal dari hukum adat dan tidak dikenal dalam fikih klasik.
Pertanyaan: Bagaimana sikap kita jika hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan fikih klasik, dan siapa yang berhak menentukan mana yang lebih utama?
Haeva Lila Nurma Sada_260503110178
BalasHapusdalam materi disebutkan bahwa konsep harta bersama (gono-gini) tidak dikenal dalam kitab fikih klasik, tetapi diadopsi dari hukum adat dan dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam melalui ijtihad. Menurut Bapak, apakah hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, dan bagaimana batas antara menyesuaikan hukum Islam dengan adat setempat tanpa menyimpang dari ketentuan syariat?
nama : ahmad hadi fidzikri azhari NIM : 260503110117
BalasHapusassalamualikum pak izin bertanya Jika harta merupakan milik Allah SWT dan manusia hanya sebagai pemegang amanah, apakah seseorang bebas menggunakan hartanya sesuai keinginannya sendiri?
Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
BalasHapusNIM: 250503110028
Pertanyaan: Bagaimana relevansi pandangan ulama turats mengenai status kepemilikan harta terhadap konseptualisasi aset tak berwujud seperti cryptocurrency dan data pribadi?
Malikha Zaskiya_250503110044. Izin bertanya, Jika hifz al-mal (memelihara harta) merupakan salah satu tujuan utama maqashid syariah yang tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kepemilikan individu, tetapi juga mencakup keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, bagaimana prinsip tersebut seharusnya diterapkan dalam kegiatan ekonomi modern, khususnya pada lembaga keuangan syariah? Misalnya, ketika bank syariah berorientasi pada peningkatan keuntungan melalui penyaluran pembiayaan, tetapi keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah atau masyarakat akibat risiko pembiayaan yang tinggi, bagaimana bank dapat menyeimbangkan kepentingan memperoleh keuntungan dengan kewajiban melindungi harta seluruh pihak? Selain itu, bagaimana penerapan hifz al-mal dapat memastikan bahwa pengelolaan harta tidak hanya berfokus pada menjaga dan mengembangkan kekayaan, tetapi juga mencegah penipuan, eksploitasi, ketimpangan ekonomi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat?
BalasHapusMuhammad Anggi Abdillah_260503110073
BalasHapusBagaimana bentuk interaksi atau pengaturan harta di Indonesia yang melibatkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif?
Moch.Rifqi hilman_260503110115 izin bertanya pak, Jika harta dalam Islam pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah, sejauh mana manusia memiliki kebebasan untuk menggunakan dan mengembangkan harta tersebut?
BalasHapusIhda Hana Qolbiyah_260503110151
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Terkait kedudukan harta sebagai amanah (khalifah) sekaligus objek pengujian ketakwaan, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara kewajiban mengelola dan mengembangkan harta secara produktif melalui instrumen ekonomi modern dengan prinsip larangan eksploitasi dan orientasi pencapaian falah di akhirat?
Rafika Ulfah_260503110136, izin bertanya pak, Bagaimana konsep harta sebagai amanah Allah dan prinsip hifz al-mal dalam maqashid al-syariah dapat dioperasionalisasikan secara konkret melalui instrumen distribusi harta Islam (zakat, wakaf, hibah, dan waris) untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi di Indonesia, di tengah dinamika antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif yang berlaku?
BalasHapusShila Azra Abdillah_260503110059
BalasHapusMengapa musyarakah dalam perbankan syariah tidak dikonstruksi melalui fikih an sich, tetapi diadaptasikan dengan KHI atau fatwa MUI?
Mohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak. Para ulama klasik mendefinisikan harta (mal) secara berbeda, misalnya antara pandangan Hanafiyah dan jumhur. Bagaimana perbedaan itu menjawab status aset kontemporer seperti aset digital, kripto, hak kekayaan intelektual, dan data pribadi, dan implikasi apa yang ditimbulkannya bagi pengembangan produk keuangan syariah?
Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007
BalasHapusBagaimana pandangan ulama klasik (turats) maupun kontemporer mengenai fungsi sosial kepemilikan harta dalam Islam?
Nisa Nuril Aini (250503110040)
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Dalam Islam, harta merupakan titipan dari Allah SWT yang harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang benar. Bagaimana pandangan Islam mengenai kepemilikan dan pemanfaatan harta dalam kehidupan masyarakat modern? Kemudian, bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam kajian klasik dapat diterapkan pada perkembangan keuangan saat ini, seperti investasi, tabungan, dan kegiatan usaha agar tetap sesuai dengan syariat Islam?
Irsaduddin tsakif fitroh (250503110011)
BalasHapusBagaimana Islam membatasi kebebasan seseorang dalam memiliki dan menggunakan harta agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial?
FASHA SHANDA _260503110162
BalasHapusBagaimana konsep pengelolaan harta dalam Islam yang masih relevan untuk diterapkan di kondisi ekonomi kontemporer saat ini?
Nadiyah Zulfa
BalasHapusNIM 260503110014
Izin bertanya, Bapak:
Bagaimana cara memastikan bahwa implementasi manajemen kekayaan Islam (Islamic Wealth Management) dan instrumen distribusinya—seperti zakat, wakaf, dan waris—dapat terintegrasi secara optimal dengan sistem hukum positif di Indonesia tanpa menimbulkan benturan regulasi dengan hukum adat setempat?
Muhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
BalasHapusIzin bertanya bapak terkait artikel ini
Bagaimana ulama klasik dan kontemporer mendefinisikan harta (mal), dan apakah aset digital
termasuk harta?
Assalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167 mohon izin bertanya bapak.
BalasHapusJika dalam Islam harta merupakan amanah dari Allah SWT dan harus dikelola untuk mewujudkan keadilan serta kemaslahatan umat, bagaimana menyikapi kondisi ketika penerapan aturan syariah tentang kepemilikan dan pembagian harta, seperti ketentuan waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, justru dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat karena perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan tanggung jawab keluarga saat ini? Apakah aturan tersebut harus tetap diterapkan secara tekstual, atau dapat dilakukan ijtihad untuk menyesuaikan penerapannya dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah tanpa menyimpang dari ketentuan Allah SWT?
Yulicha putri_260503110124_
BalasHapusBapak izin bertanya,Jelaskan perbedaan sistem kewarisan adat yang mengutamakan anak laki-laki tertua (patrilineal) dengan sistem yang mengutamakan anak perempuan (matrilineal). Mengapa kedua sistem tersebut dinilai tidak sesuai dengan sistem kewarisan Islam, dan dalam hal apa hukum Islam tetap memberikan toleransi?
nayla ijabah_260503110028
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya Artikel menyebut batas hibah tidak melebihi sepertiga, dan menyamakannya dengan wasiat, padahal KHI Pasal 211 memperlakukan hibah orang tua kepada anak sebagai warisan. Apakah ada ketegangan konseptual? Mengapa perlu diverifikasi ke teks KHI?
Muh. Amrullah Ni'amudin_260503110116
BalasHapusBagaimanakah pandangan turats dan kontemporer dalam menjelaskan konsep kepemilikan harta di dalam ajaran Islam?
Muhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
BalasHapusPertanyaan: Bagaimana pandangan kitab turats klasik dibandingkan dengan ulama kontemporer dalam mendefinisikan kepemilikan harta (mal) serta batasan pemanfaatannya yang sesuai dengan syariat?
Najwa Safira 260503110083
BalasHapusApa definisi harta (maal) menurut ulama klasik, dan apakah berbeda dengan pemahaman kontemporer?
AMELIA FAUZIAH ANWAR_260503110055
BalasHapusAssalamualaikum bapak, izin bertanya. Islam memandang harta sebagai amanah, sekaligus melarang penimbunan dan mewajibkan distribusi lewat zakat, wakaf, hibah, dan waris. Bagaimana prinsip amanah ini diwujudkan dalam pengelolaan harta di era modern, dan di mana tantangan terbesarnya?
Apakah definisi harta (mal) dalam fikih klasik masih memadai untuk aset digital dan kekayaan intelektual masa kini?
BalasHapusziyana walida_260503110023
BalasHapusIzin bertanya, bagaimana konsep kepemilikan harta dalam Islam mengatur hak individu dan masyarakat?
Amelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusBagaimana definisi harta (mal) menurut ulama klasik dan kontemporer?
Maura Falsa Febriandini_260503110006
BalasHapusJelaskan definisi harta (mal) menurut ulama klasik beserta klasifikasinya (mutaqawwim dan ghairu mutaqawwim), serta bagaimana konsep ini berkembang dalam kajian kontemporer, misalnya terkait aset digital.
assalamualaikum pak perkenalkan nama saya Bayu prasetyo_260503110106 izin bertanya, Bagaimana konsep kepemilikan dan fungsi harta dalam Islam jika ditinjau dari kajian kitab kuning (turats) hingga konteks ekonomi kontemporer, di mana harta dipandang sebagai amanah yang memiliki fungsi sosial untuk kesejahteraan umat?
BalasHapusNAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
BalasHapusNIM: 260503110066
48. [Kode: 00509] Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
Uraikan konsep kepemilikan dan fungsi harta dalam pandangan khazanah turats klasik serta relevansinya di era ekonomi kontemporer!
FAULAHTUL FAJRI 260503110065
BalasHapusBagaimana relevansi konsep kepemilikan harta (milkiyah) dalam literatur turats klasik apabila dihadapkan pada bentuk-bentuk kekayaan dan instrumen finansial kontemporer (seperti aset digital, kripto, dan hak kekayaan intelektual) dalam perspektif maqasid syariah?
Zeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_260503110140. Izin bertanya, Pak. Bagaimana prinsip hifz al-mal dalam konsep harta Islam dapat diimplementasikan melalui ijtihad kontemporer untuk merumuskan regulasi atas bentuk harta digital modern (seperti aset kripto dan hak kekayaan intelektual) di Indonesia yang bersinggungan dengan hukum positif dan hukum adat?
BalasHapusrisalatuz zahro_260503110161
BalasHapusizin bertanya bapak, Kenapa Islam menganggap harta yang kita punya itu hanya titipan atau amanah dari Allah, padahal kita sendiri yang bekerja keras mendapatkannya?
Najwa Afifah Mahmuzah_260503110150
BalasHapusKenapa zakat disebut instrumen penting distribusi harta? Harta apa saja yang wajib dizakati menurut ulama klasik?
Medina Zahra Neysa Edfaza_260503110056
BalasHapusKonsep harta (mal) berbeda antara ulama Hanafiyah dan jumhur, terutama soal manfaat dan hak. Bagaimana perbedaan ini berdampak pada penilaian aset digital dan kekayaan intelektual dalam keuangan Islam kontemporer?
Suci Ramadhani_260503110072
BalasHapusAssalamualaikum Pak, izin bertanya.
Bagaimana Islam mengatur agar harta yang dimiliki seseorang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar?
Terima kasih, Pak.
NAMA :IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM : 260503110025
Apa saja jenis-jenis harta yang dikenal dalam kajian fikih Islam?
jihan rihadatul asiy_260503110035
BalasHapusBagaimana Islam mengatur kepemilikan harta agar tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi di masyarakat?
Shabrina Arinza Salsabila_250503110003
BalasHapusDi mana letak batas tegas antara menabung untuk perlindungan darurat keluarga dengan praktik penimbunan harta (ihtikar) yang terlarang dalam Islam, terutama jika harta tersebut sudah melewati nisab zakat dan tersimpan dalam bentuk aset tidak bergerak?
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BalasHapusIzin bertanya kepada penulis: Pada bagian 6.4 dijelaskan bahwa harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan milik bersama, sedangkan harta yang dapat diwariskan dalam hukum Islam adalah milik pribadi, sehingga pusaka tinggi dinilai tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat sebagai harta warisan. Di sisi lain, bagian 4.1 hanya membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu pribadi, umum, dan negara. Dengan pembagian tersebut, termasuk jenis kepemilikan yang mana pusaka tinggi, dan apakah kesimpulan bahwa ia “tidak bertentangan” tidak sekadar menghindari pertanyaan tentang status hukumnya? Padahal artikel sendiri mengakui bahwa fikih mawaris tidak mengatur mekanisme pewarisan harta seperti ini. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab menetapkan status dan pengelolaan harta tersebut agar hak anggota kaum tetap terlindungi sesuai prinsip hifz al-mal, apakah ulama, pemuka adat, atau negara melalui hukum positif?
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama: Suci Oktavia Al Irsyady
NIM: 250503110037
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusBagaimana Islam mengatur kepemilikan dan pemanfaatan harta agar tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi di masyarakat?
NAUVAL THORIQUL ASLAM_260503110039
BalasHapusJika harta dalam Islam merupakan amanah dari Allah SWT, apakah seseorang yang memperoleh kekayaan secara halal tetapi tidak peduli terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemilik harta?
Jika zakat merupakan instrumen wajib untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sedangkan wakaf merupakan instrumen sosial yang manfaatnya dapat berlangsung dalam jangka panjang, mengapa pengelolaan zakat dan wakaf belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah kemiskinan? Apakah kendalanya terletak pada kesadaran masyarakat, pengelolaan lembaga, atau sistem distribusinya?
BalasHapusMohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak.
Para ulama klasik mendefinisikan harta (mal) dengan kriteria tertentu, seperti dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara syar’i. Bagaimana konsep tersebut diterapkan pada aset digital seperti kripto, data, dan hak kekayaan intelektual yang tidak berwujud? Apakah definisi turats perlu direkonstruksi, atau cukup diperluas melalui qiyas dan maqashid?
Bernessa Eka Emilia_260503110164
BalasHapusKita sering memahami hifz al-mal sebagai menjaga harta agar tidak hilang atau tidak terlibat riba. Tetapi, jika seseorang menyimpan seluruh uangnya secara tunai karena takut riba, padahal nilai uangnya terus tergerus inflasi dan tidak memberi manfaat sosial, apakah ia benar-benar telah menjaga harta? Atau justru ia gagal menjalankan prinsip bahwa harta harus produktif dan mengalir? Dari kasus Cash Waqf Linked Sukuk, dapatkah wakaf menjadi model pengelolaan harta yang lebih seimbang antara perlindungan harta, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial?
ADINDA EKA PUTRI_260503110152
BalasHapusBagaimana konsep harta dalam kajian turats diterapkan pada aset digital dan aset tak berwujud yang tidak dikenal para ulama klasik?
tsania fitri anwar h 260503110048 Jika Islam mengakui hak kepemilikan individu, mengapa seseorang tetap memiliki kewajiban sosial terhadap harta yang dimilikinya? Bagaimana batas antara kebebasan mengelola kekayaan pribadi dan kewajiban mendistribusikan harta untuk kepentingan masyarakat?
BalasHapusZAKIYAH NUR RAHMA_260503110001
BalasHapusHarta dipandang sebagai amanah Allah dan penimbunan dilarang, namun Islam tidak membatasi jumlah harta yang boleh diperoleh. Bagaimana menyeimbangkan hak kepemilikan pribadi dengan fungsi sosial harta, dan bagaimana membedakan menabung yang wajar dari penimbunan (ihtikar) yang dilarang?
Senja Kafka Nisa'ul Wardah_260503110127
BalasHapusPada titik mana prinsip kebebasan memperoleh harta tanpa batas dalam ekonomi Islam masih dapat dipertahankan ketika dihadapkan pada gagasan penghapusan kepemilikan swasta atas sumber daya demi kesejahteraan sosial?
Launa Zahrotur Rumman_260503110130
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya,
Bagaimana kriteria fikih muamalah klasik dan kontemporer dalam menetapkan status kepemilikan serta nilai harta terhadap aset digital tak berwujud (seperti mata uang kripto atau token digital) yang tidak memiliki bentuk fisik namun bernilai ekonomi di pasar modern?
Desiputriauliarohmah-176 izin bertanya bapak, bahwa jurnal ini menyatakan bahwa harta dalam Islam adalah amanah dari Allah dan kepemilikan pribadi dibatasi, serta menyebut bahwa tidak semua harta boleh dimiliki secara pribadi. Namun di bagian lain, jurnal juga mengatakan bahwa Islam tidak membatasi bentuk usaha maupun jumlah harta yang boleh diperoleh seseorang. Jika harta hanya amanah dan kepemilikannya terbatas, bagaimana batas yang jelas antara kepemilikan pribadi yang boleh dengan yang tidak boleh?
BalasHapusNama: Khusnul khotimah
BalasHapusNIM: 260503110131
Apa definisi harta (mal) menurut ulama Hanafiyah dan jumhur ulama, dan apa perbedaannya?
DESTIA NUR ANGGRAINI ARIFIN_260503110159
BalasHapusDalam jurnal dijelaskan bahwa harta dalam Islam merupakan amanah dari Allah yang tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi orang lain. Namun, dalam kehidupan sekarang, masih banyak orang yang memiliki kekayaan sangat besar, sementara di sekitarnya masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kalau Islam sudah mengajarkan kewajiban berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah, kenapa kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin masih terus terjadi? Apakah masalahnya terletak pada kurangnya kesadaran orang dalam mengelola harta, atau sistem pembagian kekayaan di masyarakat yang memang belum berjalan secara adil?
MUTIARA LAILATUL PUTRI 260503110043
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya
Bagaimana konsep harta menurut turats diterapkan pada aset modern seperti aset digital dan kripto?
Syifaul Muayanah_260503110045
BalasHapusIzin bertanya pak, Bagaimana batas antara mengejar harta sebanyak-banyaknya yang dibolehkan Islam dengan sikap berlebih-lebihan yang dilarang, jika diterapkan pada gaya hidup konsumtif dan investasi modern saat ini?
Melinda putri dwi ulyani_260503110094
BalasHapusJelaskan definisi harta (mal) menurut ulama Hanafiyah dan jumhur ulama serta perbedaannya.
Muhammad Cinta Fauzan Akbar_260503110148
BalasHapusBagaimana Islam mengatur kepemilikan dan pemanfaatan harta agar tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat?
salsyah sandella (260503110010)
BalasHapusdalam tradisi turats, ilmu pengetahuan dipandang sebagai milik publik yang tidak sepatutnya dimonopoli, sedangkan dalam ekonomi kontemporer Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), paten perangkat lunak, dan hak cipta diakui sebagai harta bernilai ekonomi tinggi (al-huquq al-maliyah). Di mana letak titik keseimbangan dalam fikih muamalah kontemporer antara melindungi hak eksklusif inovator sebagai harta yang sah dengan mencegah praktik monopoli yang menghambat kemaslahatan umum?
terimakasih bapak
M. Wafiyul Himam (250503110049)
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya Bapak, bagaimana konsep kepemilikan harta dalam Islam membatasi kebebasan seseorang dalam memperoleh dan menggunakan kekayaan agar tidak merugikan kepentingan masyarakat? Terima kasih.
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusJika harta dalam Islam pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah, sejauh mana manusia memiliki kebebasan untuk menggunakan dan mengembangkan harta tersebut?
Mahira Tsaniya (260503110102)
BalasHapusHarta disebut titipan kepada yang dikehendaki-Nya. Apakah pandangan ini membuat kemiskinan dianggap takdir, dan bagaimana menjaga agar tidak mengurangi tanggung jawab sosial?