00479 - Tantangan Fesyen Muslim di Indonesia: Analisis Sistemik dari Perspektif Rantai Pasok, Standardisasi, dan Ekosistem Halal

Abstract

Muslim fashion (also discussed as modest fashion, hijab fashion, or halal fashion) is an increasingly significant segment of the global halal economy, yet its development in Indonesia faces multidimensional and systemic challenges. This article synthesizes existing literature to map the structural challenges of Indonesian Muslim fashion across fourteen thematic dimensions: (1) dependence on imported raw materials and vulnerability of production inputs for small and medium industries; (2) high energy costs as a production cost pressure; (3) limited research, human resource competencies, and market intelligence; (4) aging production machinery, technological limitations, and industry upgrading barriers; (5) quality and quantity standardization of materials and halal integrity from production to logistics; (6) marketing constraints, suboptimal digital channels, and post-pandemic environmental changes; (7) concerns over maintaining Islamic values in production processes; (8) global competition from low-cost countries, Chinese products, and Western brands entering the modest fashion market; (9) weak access to international markets and the need to upgrade value-added functions; (10) low utilization of information technology in production, traceability, and marketing; (11) central–regional government policy coherence, roadmap consistency, and halal ecosystem institutional frameworks; (12) financing constraints, financial literacy, and bankability requirements for creative industries; (13) limited Muslim fashion designer associations and collaborative ecosystems; and (14) a synthesized conclusion mapping challenges and evidence-based strengthening directions. The analysis reveals that these challenges are deeply interconnected and cannot be resolved through isolated interventions. Strengthening Indonesian Muslim fashion requires systemic policy coherence, institutional collaboration, halal supply chain integrity, technology upgrading, human resource capacity building, and the development of a supportive Islamic financial ecosystem.

Keywords: Muslim fashion, modest fashion, halal fashion, halal supply chain, halal economy, Indonesian SMEs

Abstrak

Fesyen Muslim (yang juga dibahas sebagai modest fashion, hijab fashion, atau halal fashion) merupakan segmen yang semakin signifikan dalam ekonomi halal global, namun pengembangannya di Indonesia menghadapi tantangan yang bersifat multidimensi dan sistemik. Artikel ini mensintesis literatur yang ada untuk memetakan tantangan struktural fesyen Muslim Indonesia dalam empat belas dimensi tematik: (1) ketergantungan bahan baku impor dan kerentanan produksi bagi industri kecil dan menengah; (2) biaya energi yang mahal sebagai tekanan biaya produksi; (3) keterbatasan riset, kompetensi sumber daya manusia, dan kecerdasan pasar; (4) mesin produksi yang tua, keterbatasan teknologi, dan hambatan peningkatan kapasitas industri; (5) standardisasi kualitas dan kuantitas bahan serta integritas halal dari produksi hingga logistik; (6) hambatan pemasaran, kanal digital yang belum optimal, dan perubahan lingkungan pascapandemi; (7) kekhawatiran menjaga nilai Islam dalam proses produksi; (8) kompetisi global dari negara berbiaya rendah, produk Tiongkok, dan masuknya merek Barat ke pasar modest fashion; (9) akses pasar internasional yang masih lemah dan kebutuhan peningkatan fungsi nilai tambah; (10) pemanfaatan teknologi informasi yang rendah dalam produksi, keterlacakan, dan pemasaran; (11) koherensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, konsistensi peta jalan, serta kelembagaan ekosistem halal; (12) keterbatasan akses modal, literasi keuangan, dan persyaratan kelayakan pembiayaan bagi industri kreatif; (13) keterbatasan asosiasi desainer fesyen Muslim dan ekosistem kolaborasi; serta (14) kesimpulan sintesis yang memetakan tantangan dan arah penguatan yang didukung literatur. Analisis menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini saling terhubung secara mendalam dan tidak dapat diselesaikan melalui intervensi yang terisolasi. Penguatan fesyen Muslim Indonesia memerlukan koherensi kebijakan yang sistemik, kolaborasi kelembagaan, integritas rantai pasok halal, peningkatan teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekosistem keuangan Islam yang mendukung.

Kata Kunci: fesyen Muslim, modest fashion, halal fashion, rantai pasok halal, ekonomi halal, UMKM Indonesia

1. Pendahuluan: Fesyen Muslim sebagai Bagian dari Ekonomi Halal dan Industri Kreatif

Fesyen Muslim (sering dibahas sebagai modest fashion, hijab fashion, atau halal fashion) semakin dipahami sebagai bagian dari sektor ekonomi halal yang lebih luas, yakni ekosistem produk dan layanan yang menuntut kepatuhan pada nilai dan standar Islam (termasuk dimensi "halal dan tayyib") sepanjang rantai nilai dari hulu hingga hilir, serta bukan hanya pada atribut produk akhir semata (Hasan, 2021; Maharani et al., 2023; Meylinda & Matondang, 2023). Literatur juga menempatkan modest fashion sebagai fenomena yang berkembang dan terkait dengan prinsip berpakaian yang selaras dengan etika Islam (misalnya tuntutan kesopanan, kerapian, kebersihan, kenyamanan) sekaligus sebagai segmen industri yang semakin relevan bagi pasar yang lebih luas, tidak hanya konsumen Muslim (Nusran et al., 2024; Sumarliah et al., 2020).

Dalam konteks ekonomi halal global, meningkatnya permintaan terhadap produk halal (termasuk sektor gaya hidup seperti fesyen) dan menguatnya faith-based consumerism dipandang sebagai pendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Islam (Jaafar et al., 2021; Randeree, 2019). Salah satu rujukan yang disitasi dalam studi strategi industri halal Indonesia menyebut adanya pertumbuhan belanja konsumen pada sektor ekonomi Islam global pada 2022 (mencakup modest fashion) (Rusydiana, 2024), sehingga persaingan, tuntutan kualitas, dan kebutuhan tata kelola rantai pasok menjadi semakin menonjol dalam pengembangan fesyen Muslim (Randeree, 2019; Rusydiana, 2024).

Di Indonesia, potensi pasar kerap dihubungkan dengan besarnya populasi Muslim dan dinamika halal lifestyle (Hamdan et al., 2021; Maziyyah et al., 2023). Namun, kajian strategi penguatan fesyen Muslim Indonesia berbasis analisis SWOT menegaskan bahwa pertumbuhan sektor ini berjalan bersamaan dengan kelemahan struktural (misalnya keterbatasan akses sumber daya dan teknologi) serta ancaman eksternal (misalnya kompetisi global dan perubahan regulasi) (Azwar & Nasir, 2024). Karena itu, "tantangan fesyen Muslim" tidak dapat dipahami hanya sebagai isu desain atau tren, melainkan sebagai persoalan sistemik pada rantai pasok tekstil–garmen, infrastruktur produksi, standardisasi–sertifikasi, pemasaran, pembiayaan, tata kelola kebijakan, dan penjagaan integritas nilai Islam di sepanjang proses bisnis (Azwar & Nasir, 2024; Batubara & Harahap, 2022; Maharani et al., 2023).

2. Ketergantungan Bahan Baku Impor, Kerentanan Produksi, dan Akses Bahan Baku bagi IKM

Salah satu tantangan yang paling konsisten muncul dalam literatur adalah ketergantungan pada impor bahan baku dan/atau sarana produksi, yang membuat industri fesyen Muslim rentan terhadap faktor eksternal. Studi strategi pengembangan fesyen Muslim Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa ketergantungan pada impor untuk bahan baku dan peralatan produksi membuat industri fesyen Muslim rentan terhadap fluktuasi nilai tukar (Azwar & Nasir, 2024). Kerentanan berbasis impor juga tampak pada level empiris perdagangan: sebuah studi kasus tentang strategi pemasaran merek hijab di Indonesia mengutip data impor tekstil pada masa pandemi, termasuk nilai impor kain tenun tertentu dan barang tekstil untuk penggunaan industri, serta juga menyebut data nilai dan berat impor komoditas terkait pada Mei 2020 (Novianty & Wibowo, 2023). Walaupun rujukan tersebut berfokus pada konteks merek dan pandemi, ia memperlihatkan bahwa impor tekstil dapat meningkat dan menjadi faktor lingkungan bisnis yang signifikan bagi pelaku fesyen Muslim (Novianty & Wibowo, 2023), selaras dengan argumen SWOT bahwa ketergantungan impor memperbesar paparan guncangan eksternal (kurs dan pasokan) (Azwar & Nasir, 2024).

Keterbatasan akses bahan baku bagi industri kecil dan menengah (IKM/UMKM) juga berkaitan dengan kelemahan akses terhadap sumber daya. Kajian SWOT industri fesyen Muslim Indonesia mengidentifikasi "kurangnya akses terhadap sumber daya dan teknologi" sebagai salah satu kelemahan internal (Azwar & Nasir, 2024). Di sisi lain, studi mengenai bisnis model berlapis pada UMKM fesyen Indonesia menekankan bahwa lemahnya perencanaan bisnis pada pelaku UMKM berkontribusi terhadap tantangan kompetisi, kendala finansial, dan keterbatasan pengembangan produk (Hurriyati et al., 2023); kondisi ini dapat mempersempit kemampuan UMKM untuk merencanakan pengadaan bahan baku, melakukan pembelian dalam skala ekonomis, atau mengamankan pemasok yang stabil. Literatur lintas-konteks tentang bisnis fesyen mikro–kecil juga menekankan bahwa kesulitan akses modal menghambat upaya bulk-buying material dan peralatan serta scaling up produksi (England et al., 2021), yang konsisten dengan tantangan akses input bagi IKM ketika pasokan domestik tidak mencukupi dan impor menjadi mahal atau tidak pasti (Azwar & Nasir, 2024; Novianty & Wibowo, 2023).

Dengan demikian, isu "bahan baku dalam negeri belum mencukupi" dan "akses IKM terhadap bahan baku terbatas" dapat disintesis sebagai satu rangkaian masalah hulu: keterbatasan basis input domestik mendorong impor (Azwar & Nasir, 2024), impor menciptakan paparan volatilitas (kurs dan pasokan) (Azwar & Nasir, 2024; Novianty & Wibowo, 2023), dan keterbatasan kapasitas perencanaan–pembiayaan UMKM memperlemah daya tawar dan akses mereka terhadap input tersebut (England et al., 2021; Hurriyati et al., 2023). Catatan penting: sumber yang disediakan tidak memberikan ukuran kuantitatif mengenai seberapa besar kesenjangan pasokan bahan baku domestik Indonesia untuk fesyen Muslim, sehingga besaran defisit input domestik tidak dapat dipastikan dari referensi yang tersedia (Azwar & Nasir, 2024; Novianty & Wibowo, 2023).

3. Biaya Energi yang Mahal sebagai Tekanan Biaya Produksi

Tekanan biaya energi (misalnya listrik) muncul di literatur Indonesia sebagai bagian dari biaya internal yang perlu dikelola untuk menjaga kinerja industri fesyen. Studi tentang kinerja ekspor industri kreatif fesyen Indonesia menyarankan strategi efisiensi biaya internal dan secara eksplisit menyebut listrik sebagai salah satu komponen biaya yang perlu dikendalikan oleh pelaku industri (Asmoro et al., 2022). Pada konteks yang lebih luas di negara berkembang, tinjauan mengenai keberlanjutan produksi tekstil menekankan bahwa tantangan keberlanjutan dan daya saing dapat terkait dengan infrastruktur dan pasokan energi, serta menyatakan bahwa biaya energi dapat menjadi faktor penentu (tipping point) bagi kelangsungan industri tekstil (meskipun contoh yang disebutkan berada pada konteks Afrika Barat, bukan Indonesia) (Diyaolu, 2022). Dikombinasikan, kedua rujukan ini mendukung pembacaan bahwa energi merupakan komponen biaya penting yang memengaruhi kelayakan produksi dan daya saing industri tekstil–fesyen, termasuk ketika targetnya adalah fesyen Muslim yang harus memelihara kualitas, kepatuhan, dan konsistensi pasokan (Asmoro et al., 2022; Diyaolu, 2022).

Namun demikian, sumber yang diberikan tidak menyediakan statistik komparatif biaya listrik Indonesia versus negara pesaing, maupun proporsi biaya energi dalam struktur biaya industri fesyen Muslim Indonesia. Karena itu, klaim mengenai "mahalnya" biaya energi harus dipahami sebagai pengakuan literatur atas signifikansi biaya listrik sebagai komponen biaya internal (yang perlu diefisienkan), bukan sebagai kesimpulan kuantitatif lintas-negara dari data yang tersedia (Asmoro et al., 2022; Diyaolu, 2022).

4. Keterbatasan Riset, Kompetensi SDM, dan Market Intelligence (Tren, Segmentasi, Selera)

Keterbatasan riset dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) muncul berulang kali dalam literatur halal dan fesyen Muslim. Studi kerangka rantai pasok hijab menegaskan bahwa riset tentang hijab fashion masih sangat terbatas dan prinsip-prinsip rantai pasok hijab masih bersifat obscure, sehingga diperlukan agenda riset lebih lanjut untuk memperjelas konsep dan praktiknya (Sumarliah et al., 2020). Sejalan dengan itu, kajian manajemen risiko rantai pasok pakaian Islami menyatakan adanya kelangkaan riset yang fokus pada produk pakaian Islami dalam konteks manajemen risiko rantai pasok, dan menawarkan agenda sistematis untuk mitigasi risiko (Sumarliah, 2021). Pada tataran ekosistem industri halal yang lebih luas, studi optimasi halal value chain juga menyebut kelangkaan peneliti yang fokus pada riset halal sebagai tantangan bagi negara berkembang dalam mencapai kematangan halal value chain (Dzukroni & Afandi, 2023).

Dengan demikian, "kurangnya riset" pada fesyen Muslim dapat diposisikan sebagai masalah struktural yang berdampak pada: (i) kemampuan mengelola risiko pasokan dan produksi (Sumarliah, 2021); (ii) kapasitas standardisasi dan integritas halal sepanjang rantai pasok (Dzukroni & Afandi, 2023; Sumarliah et al., 2020); serta (iii) kompetensi SDM untuk menjalankan proses yang konsisten dan sesuai standar (Batubara & Harahap, 2022; Khurana, 2022).

Kekurangan riset juga terkait langsung dengan kebutuhan market intelligence, misalnya riset pergerakan pasar, segmentasi, dan selera pasar. Kajian risiko pada rantai pasok pakaian Islami memasukkan risiko "model/ide desain yang kurang maju" dan menyarankan pengendalian melalui investigasi perkembangan pasar pakaian serta rekrutmen desainer yang kreatif (Sumarliah, 2021). Pada ranah kebijakan dan strategi industri, riset tentang keunggulan kompetitif ekonomi kreatif fesyen Indonesia memasukkan R&D dan Indonesia trend forecasting sebagai strategi penting (Muis et al., 2020), yang secara implisit menempatkan intelijen tren sebagai kapabilitas sistemik yang perlu dibangun. Kajian Bank Dunia mengenai penguatan industri apparel di Sri Lanka (sebagai pembanding kebijakan di sektor apparel) menempatkan market intelligence, R&D, dan penguatan kapabilitas desain sebagai bagian strategi industri–pemerintah untuk meningkatkan daya saing (Basher et al., 2012). Walaupun contoh tersebut bukan Indonesia, ia relevan sebagai bukti bahwa di sektor apparel, kurangnya intelijen pasar dan desain merupakan kendala umum yang ditangani lewat strategi institusional dan pendidikan (Basher et al., 2012), selaras dengan rekomendasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dalam strategi industri halal Indonesia (Batubara & Harahap, 2022; Rusydiana, 2024).

Karena itu, isu SDM pada fesyen Muslim bukan hanya soal jumlah tenaga kerja, melainkan kualitas kompetensi yang mencakup kemampuan desain, pemahaman standar halal/etika, manajemen produksi, dan kecakapan pemasaran (termasuk kanal digital dan analitik pasar) (Batubara & Harahap, 2022; Khurana, 2022; Sumarliah, 2021; Sumarliah et al., 2020). Literatur yang membahas dampak COVID-19 dan transformasi digital pada industri fesyen–tekstil India juga menegaskan bahwa untuk sukses dalam transisi, dibutuhkan manajer dan SDM yang terdidik serta pelatihan pada perangkat digital (misalnya pemasaran online dan pengelolaan logistik secara daring) (Khurana, 2022), yang konsisten dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dalam strategi industri halal Indonesia (Rusydiana, 2024) dan temuan bahwa keterbatasan SDM merupakan masalah internal pengembangan industri halal di Indonesia (Batubara & Harahap, 2022).

5. Mesin Produksi yang Tua, Keterbatasan Teknologi, dan Hambatan Upgrading Industri

Mesin produksi yang sudah tua dan keterbatasan fasilitas/teknologi merupakan sumber inefisiensi, ketidakstabilan kualitas, dan keterlambatan pemenuhan permintaan. Kajian risiko pada rantai pasok pakaian Islami memasukkan risiko "mesin, peralatan, dan fasilitas yang tidak memadai" dan menyarankan strategi mitigasi seperti pemeliharaan preventif dan penggunaan mesin substitusi ketika terjadi kegagalan (Sumarliah, 2021). Dalam studi value chain tekstil–fesyen di Uzbekistan (sebagai pembanding di negara berkembang), para eksekutif perusahaan menandai outdated equipment dan low efficiency in operations sebagai alasan utama gangguan rantai pasok, bersama dengan masalah bahan baku berkualitas dan kekurangan profesional berkualifikasi (Khurana & Ataniyazova, 2020). Literatur tinjauan mengenai adopsi keberlanjutan di produksi tekstil negara berkembang juga mengidentifikasi penggunaan teknologi usang dan kendala biaya akuisisi teknologi sebagai faktor penghambat (Diyaolu, 2022). Walaupun dua rujukan terakhir tidak spesifik Indonesia, keduanya memberikan bukti bahwa penuaan mesin dan keterbatasan teknologi adalah masalah klasik pada industri tekstil–garmen di ekonomi berkembang dan berdampak pada daya saing (Diyaolu, 2022; Khurana & Ataniyazova, 2020), sejalan dengan kelemahan akses teknologi pada industri fesyen Muslim Indonesia yang diidentifikasi melalui SWOT (Azwar & Nasir, 2024).

Dalam konteks UMKM halal di Indonesia, studi tentang industri mikro-kecil berbasis produk halal di Lampung menyatakan bahwa penggunaan teknologi tradisional (peralatan sederhana dan proses manual) membatasi kapasitas produksi, menurunkan efisiensi, dan menyebabkan mutu produk tidak pasti (Hanif & Siatan, 2024). Temuan ini memperkuat argumen bahwa persoalan teknologi tidak hanya milik pabrikan besar, tetapi juga melekat pada basis produksi UMKM yang banyak menopang industri fesyen Muslim (Hanif & Siatan, 2024; Novianty & Wibowo, 2023). Akibatnya, modernisasi mesin dan teknologi perlu dipahami sebagai prasyarat untuk mencapai konsistensi kualitas, kapasitas produksi, dan keandalan suplai—tiga elemen yang juga disorot sebagai parameter kompetitif pada global value chain apparel (misalnya kualitas, ketepatan waktu, fleksibilitas, dan reliabilitas, termasuk akses input dan kepatuhan standar sosial–lingkungan) (Fernández-Stark et al., 2022).

6. Standardisasi Kualitas–Kuantitas Bahan dan Integritas Halal: Dari Produksi hingga Logistik

Ketiadaan standardisasi kualitas dan kuantitas bahan utama maupun pendukung (kain, lining, interlining, aksesori) dapat menghasilkan kualitas yang tidak konsisten, biaya rework, dan risiko pengembalian barang. Dalam SWOT industri fesyen Muslim Indonesia, risiko kualitas yang rendah atau tidak konsisten dikaitkan dengan meningkatnya return/refund yang pada akhirnya menambah biaya operasional bagi merek dan desainer (Azwar & Nasir, 2024). Pada level perilaku konsumen, studi tentang niat beli produk hijab UMKM menunjukkan bahwa faktor material kain, jahitan, desain, dan harga berasosiasi dengan munculnya niat beli (Surjanti et al., 2020). Sintesis kedua rujukan ini memperlihatkan bahwa kualitas material dan kualitas produksi berfungsi sekaligus sebagai determinan preferensi pasar (Surjanti et al., 2020) dan sumber risiko biaya operasional serta reputasi merek ketika kualitas tidak konsisten (Azwar & Nasir, 2024).

Dalam industri halal, standardisasi juga mencakup dimensi integritas halal sepanjang rantai pasok, termasuk proses logistik, pelabelan, dokumentasi, pemisahan (segregation), dan kebersihan untuk mencegah kontaminasi (Okdinawati et al., 2021; Suhairi et al., 2023). Model value co-creation pada layanan logistik halal menempatkan proses segregasi, pengemasan, pembersihan, pelabelan halal, dan dokumentasi halal sebagai bagian dari desain proses logistik untuk memastikan jaminan halal (Okdinawati et al., 2021). Studi tentang kunci pelaksanaan logistik halal di Indonesia menekankan pentingnya harmonisasi, standardisasi, dan perluasan sertifikasi halal yang tidak hanya melekat pada produk, tetapi juga pada proses supply chain dan logistik, termasuk kebutuhan sinergi antarlembaga pemerintah terkait (Suhairi et al., 2023). Pada ranah konseptual pengukuran kinerja rantai pasok halal, model performa HSCM menegaskan bahwa rantai pasok halal yang baik tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga kepatuhan pada nilai Islam dan pemeliharaan halal integrity di sepanjang supply chain (Maharani et al., 2023). Kerangka halal traceability pada industri halal (di sektor pangan) juga mengidentifikasi isu otoritas, standardisasi, implementasi, dan kolaborasi sebagai sumber hambatan penerapan traceability halal (Bachtiar et al., 2024), yang paralel dengan tantangan standardisasi proses pada logistik halal (Suhairi et al., 2023) dan kebutuhan indikator kualitatif untuk menilai kepatuhan nilai Islam dalam SCM halal (Maharani et al., 2023).

Secara regulatif, literatur juga menunjukkan bahwa aspek halal tidak semata berbasis klaim produsen, tetapi terkait sistem Jaminan Produk Halal dan perubahan sifat sertifikasi halal di Indonesia menjadi wajib (mandatory) melalui kerangka regulasi nasional yang dibahas dalam kajian penguatan ekosistem industri halal (Gunawan et al., 2022). Pada ranah tekstil sebagai bahan dasar pakaian, penelitian tentang adopsi halal pada industri tenun juga mengutip landasan UU JPH yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor yang beredar dan dipasarkan di Indonesia, dan memasukkan produk tekstil sebagai salah satu barang yang memerlukan sertifikasi halal dalam konteks tertentu (Lita et al., 2023).

Implikasi sintesisnya: standardisasi pada fesyen Muslim idealnya mencakup (i) kualitas material dan proses produksi untuk menjaga konsistensi dan mengurangi risiko return (Azwar & Nasir, 2024; Surjanti et al., 2020); (ii) standardisasi–sertifikasi halal dan logistik untuk menjaga integritas halal dan mengurangi keraguan konsumen (Maharani et al., 2023; Okdinawati et al., 2021; Suhairi et al., 2023); serta (iii) penguatan tata kelola ekosistem JPH yang kini bersifat mandatory (Gunawan et al., 2022).

7. Pemasaran yang Terhambat, Kanal Digital yang Belum Optimal, dan Perubahan Lingkungan Pascapandemi

Hambatan pemasaran merupakan isu hilir yang memengaruhi penyerapan pasar dan kemampuan skala usaha. Kerangka rantai pasok hijab menempatkan pemasaran sebagai aktivitas hilir yang mencakup promosi, penetapan harga, pemilihan agen/distributor, dan logistik keluar, serta memperkenalkan konsep halal marketing sebagai orientasi bisnis sekaligus cara hidup yang menghindari niat buruk, korupsi, dan kecurangan (Sumarliah et al., 2020). Studi niat beli hijab UMKM juga menegaskan pentingnya pemenuhan tuntutan kualitas, kuantitas, dan harga untuk menjawab permintaan pasar (Surjanti et al., 2020). Pada level praktik, studi strategi pemasaran ritel modestwear di Indonesia merumuskan strategi pemasaran berbasis analisis internal–eksternal dan menekankan kebutuhan implementasi kanal pemasaran yang lebih beragam dan teroptimasi (Hasanah et al., 2023). Studi lain pada merek hijab di masa pandemi menyimpulkan bahwa salah satu akar masalah adalah kanal pemasaran yang tidak berkembang memadai dan tidak menyesuaikan perubahan situasi akibat COVID-19 (Novianty & Wibowo, 2023). Literatur tentang kemampuan manajemen pemasaran UMKM fesyen selama pandemi (di Malaysia) juga mendukung pentingnya kapabilitas perencanaan dan implementasi pemasaran untuk memperbaiki kinerja bisnis UMKM dalam new norm (Hamdan et al., 2021).

Dari sisi dukungan pemerintah dan promosi, kajian tentang modest fashion sebagai diplomasi kreatif menyatakan bahwa pemerintah melakukan dukungan melalui kegiatan fashion show, zona pameran modest fashion, serta pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industri modest fashion, dan juga mendorong partisipasi pada event fesyen internasional untuk masuk pasar global (Fithriana & Nopitasari, 2018). Namun, kajian strategi industri halal Indonesia menilai strategi pengembangan industri halal belum optimal karena faktor internal (misalnya kurang standardisasi, branding, dan SDM terbatas) dan faktor eksternal (misalnya ketiadaan roadmap dan dukungan pemerintah yang kurang) (Batubara & Harahap, 2022). Sintesis kedua rujukan tersebut menunjukkan nuansa: ada bentuk dukungan promosi dan pelatihan (Fithriana & Nopitasari, 2018), tetapi masih ada persepsi kebijakan–strategi yang belum tepat/optimal pada level sistem (roadmap, standardisasi, branding, SDM) (Batubara & Harahap, 2022), yang dapat bermuara pada pemasaran yang "terhambat" secara struktural meskipun ada aktivitas promosi.

8. Kekhawatiran Menjaga Nilai Islam dalam Produksi: Etika, Kepatuhan, dan "Islamic-ness" sebagai Proses yang Tidak Stabil

Tantangan khas fesyen Muslim adalah kebutuhan menjaga nilai Islam dalam produksi, pemasaran, dan tata kelola usaha. Literatur rantai pasok hijab menegaskan bahwa hijab fashion idealnya diproduksi dan didistribusikan sejalan prinsip syariah, dari pemilihan bahan hingga penyampaian produk akhir (Sumarliah et al., 2020). Pada tingkat rantai pasok halal secara konseptual, model pengukuran kinerja HSCM menekankan bahwa kinerja rantai pasok halal tidak cukup diukur secara kuantitatif berbasis profit, karena kepatuhan pada prinsip Islam untuk menjaga halal integrity sering memerlukan indikator kualitatif (misalnya dimensi kepatuhan, kontrol titik kritis halal–tayyib, dan eliminasi keraguan) (Maharani et al., 2023). Di sisi lain, studi tentang keberlanjutan sosial pada rantai pasok apparel di negara mayoritas Muslim menunjukkan bahwa kurangnya penerapan etika bisnis Islam dapat berkontribusi pada kondisi kerja yang buruk dan gangguan pada kepatuhan sosial; studi tersebut mengusulkan integrasi etika Islam dan kerangka pengadaan berkelanjutan untuk berbagi risiko gangguan antara pemasok dan merek serta mencegah praktik subkontrak ilegal (Mousa et al., 2022). Walaupun fokusnya bukan Indonesia secara spesifik, studi itu relevan karena fesyen Muslim Indonesia beroperasi dalam rantai pasok apparel yang juga menghadapi tekanan standar sosial–etika dan reputasi (Fernández-Stark et al., 2022; Mousa et al., 2022).

Kajian geografis tentang veiling-fashion di Turki menambahkan kompleksitas konseptual: "Islamic-ness" pada komoditas fesyen tidak selalu dapat "difiksasi" sebagai satu atribut, melainkan bekerja sebagai bentuk insertion ke dalam jaringan sosial-spasial (termasuk pembiayaan, produksi, dan pemasaran) yang dapat bersifat ambivalen dan tidak stabil (Gökarıksel & Secor, 2010). Implikasi sintesisnya bagi Indonesia adalah bahwa "kekhawatiran menjaga nilai Islam" bukan sekadar kepatuhan formal, tetapi juga tantangan tata kelola jaringan (pemasok–pabrik–logistik–ritel–pembiayaan) agar nilai Islam tetap terjaga secara konsisten di seluruh titik rantai pasok (Gökarıksel & Secor, 2010; Maharani et al., 2023; Sumarliah et al., 2020). Ini sejalan dengan temuan bahwa industri halal memerlukan pergeseran paradigma kinerja menuju kepatuhan nilai Islam (Maharani et al., 2023) dan bahwa Indonesia dinilai belum optimal dalam mengejar integritas halal sepanjang supply chain (Trimulato, 2021).

9. Kompetisi Global: Biaya Produksi Negara Lain Lebih Murah, Produk Tiongkok, dan Masuknya Brand Barat ke Modest Fashion

Daya saing fesyen Muslim Indonesia juga dipengaruhi oleh struktur global value chain tekstil–apparel yang sangat terdiferensiasi dan kompetitif. Analisis global value chain tekstil–pakaian menegaskan bahwa pada tahap awal globalisasi, daya saing produksi apparel sangat bergantung pada kebijakan perdagangan dan biaya tenaga kerja yang rendah, sementara saat ini pembeli menuntut kapabilitas pemasok pada dimensi biaya, kualitas, lead time, fleksibilitas, reliabilitas, akses input, layanan full package, keterampilan produksi, serta kepatuhan sosial–lingkungan (Fernández-Stark et al., 2022). Pada konteks ekonomi halal, kajian tentang ekonomi Islam juga menekankan adanya tantangan sektor modest fashion berupa lemahnya keterhubungan supply chain antara desainer dan manufaktur, defisit suplai untuk memenuhi permintaan tinggi, dan kapasitas manufaktur yang tidak memadai—yang dapat meningkatkan biaya produksi dan harga bagi konsumen (Randeree, 2019). Dua rujukan ini bersama-sama mendukung klaim bahwa Indonesia dapat "kalah bersaing" bila biaya produksi tinggi dan kapabilitas manufaktur–supply chain tidak memadai dibanding negara berbiaya rendah dan/atau berkapasitas tinggi (Fernández-Stark et al., 2022; Randeree, 2019).

Tekanan kompetisi dari Tiongkok muncul dalam beberapa rujukan melalui dua jalur: (i) dominasi Tiongkok dalam ekspor dan jaringan pasok; dan (ii) kemampuan produksi massal berbiaya rendah. Studi tentang ekonomi Islam mencatat Tiongkok sebagai eksportir terbesar ke negara-negara mayoritas Muslim (dengan nilai ekspor yang disebutkan dalam studi tersebut) (Randeree, 2019). Studi tentang sektor pakaian bekas di Liberia juga menyatakan bahwa industri tekstil di negara Asia seperti Tiongkok sangat maju dan mampu melakukan manufaktur massal dengan biaya yang lebih rendah, sehingga sangat sulit untuk bersaing (Sumo, 2022). Selain itu, studi Uzbekistan menunjukkan bahwa persentase besar kain diimpor terutama dari Tiongkok karena produsen lokal bahan baku terbatas (Khurana & Ataniyazova, 2020). Walaupun dua studi terakhir bukan Indonesia, keduanya memperkuat logika kompetisi biaya dan penetrasi produk berbasis impor dari Tiongkok—sebuah kondisi yang juga relevan bagi Indonesia ketika impor tekstil meningkat dan pasokan bahan baku domestik tidak mencukupi (Azwar & Nasir, 2024; Novianty & Wibowo, 2023).

Pada saat yang sama, persaingan juga datang dari brand Barat/global yang mulai masuk ke lini modest fashion. Kerangka hijab fashion menyebut bahwa brand ternama dunia telah memproduksi lini hijab/modest fashion untuk menembus pasar Muslim (Sumarliah et al., 2020). Literatur tentang modest fashion dan brand personality di Malaysia juga menegaskan bahwa banyak desainer internasional memasuki pasar modest fashion dan memandangnya sebagai pasar yang sebelumnya belum tergarap (Zainudin et al., 2018). Literatur mengenai kapabilitas pemasaran UMKM fesyen selama pandemi juga menyebut brand mainstream meluncurkan lini modest fashion (misalnya lini hijab/sportswear tertentu) untuk menyasar segmen muda (Hamdan et al., 2021).

Sintesisnya, persaingan fesyen Muslim Indonesia semakin "berlapis": bersaing dengan produk murah (termasuk dari Tiongkok) (Randeree, 2019; Sumo, 2022), dengan brand global yang telah mapan dan kuat dalam branding–distribusi (Hamdan et al., 2021; Sumarliah et al., 2020), serta dengan negara lain yang semakin aktif menyelenggarakan panggung modest fashion global (misalnya rujukan mengenai keterlibatan peragaan modest fashion pada event internasional) (Fithriana & Nopitasari, 2018; Sumarliah et al., 2020). Namun, sumber yang disediakan tidak memungkinkan verifikasi detail mengenai "seberapa banyak" negara yang menyelenggarakan event serupa atau tren kuantitatifnya; yang dapat dipastikan hanya adanya contoh keterlibatan modest fashion pada event internasional dan masuknya brand global ke segmen ini (Fithriana & Nopitasari, 2018; Hamdan et al., 2021; Sumarliah et al., 2020).

10. Akses ke Pasar Internasional yang Masih Lemah dan Kebutuhan Upgrading Fungsi Nilai Tambah

Akses pasar internasional berkaitan dengan kemampuan ekspor, kepatuhan standar, branding, dan integrasi ke global value chain. Studi SWOT fesyen Muslim Indonesia memasukkan ancaman kompetisi global dan menekankan perlunya strategi penguatan, termasuk pengendalian pasar ekspor (Azwar & Nasir, 2024). Pada level kebijakan ekonomi kreatif, studi tentang faktor yang memengaruhi kinerja ekspor industri kreatif fesyen Indonesia membahas variabel makro yang berasosiasi dengan performa ekspor serta menempatkan ekspor fesyen sebagai bagian penting dari ekonomi kreatif (Asmoro et al., 2022). Kajian penguatan ekosistem halal value chain Indonesia juga menekankan tujuan peningkatan kontribusi produsen produk halal (termasuk skala mikro hingga besar) untuk ekspor dalam kerangka global halal value chain, serta menekankan kebutuhan standardisasi dan pengakuan internasional untuk memperluas pasar (Gunawan et al., 2022). Ini konsisten dengan argumen global value chain bahwa akses pasar kini sangat terkait standar privat, kode etik, dan tuntutan kualitas–ketepatan waktu–kepatuhan sosial–lingkungan (Fernández-Stark et al., 2022).

Di sisi lain, literatur strategi pengembangan industri halal Indonesia menyatakan bahwa strategi pengembangan yang dijalankan pelaku usaha belum tepat karena persoalan internal seperti kurangnya standardisasi, branding, dan SDM terbatas, serta persoalan eksternal seperti ketiadaan roadmap dan dukungan pemerintah yang kurang (Batubara & Harahap, 2022). Sintesisnya, akses pasar internasional "lemah" dapat dipahami sebagai akibat gabungan dari (i) kebutuhan upgrading (kapabilitas desain, branding, pemasaran, dan manajemen supply chain) (Basher et al., 2012; Fernández-Stark et al., 2022); (ii) kebutuhan standardisasi–sertifikasi dan pengakuan internasional dalam ekosistem halal (Batubara & Harahap, 2022; Gunawan et al., 2022); serta (iii) strategi penguatan ekspor yang masih perlu konsolidasi pada level kebijakan, roadmap, dan dukungan institusional (Azwar & Nasir, 2024; Batubara & Harahap, 2022).

11. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Rendah: Dampak pada Produksi, Traceability, dan Pemasaran

Pemanfaatan TI yang rendah dapat menurunkan efisiensi produksi, menghambat transparansi supply chain, dan membatasi kapasitas pemasaran digital. Dalam SWOT fesyen Muslim Indonesia, keterbatasan akses teknologi diidentifikasi sebagai kelemahan (Azwar & Nasir, 2024). Pada konteks UMKM produk halal, studi Lampung menyatakan penggunaan teknologi tradisional/manual mengakibatkan efisiensi rendah dan mutu produk tidak pasti (Hanif & Siatan, 2024). Literatur sistematis tentang digitalisasi dan strategi hijau pada industri tekstil–apparel menegaskan bahwa teknologi digital (misalnya platform digital dan IoT) dapat meningkatkan transparansi dan traceability rantai pasok, memungkinkan data real-time untuk pengelolaan inventori–produksi–logistik yang lebih baik dan pengurangan pemborosan (Orisadare et al., 2024). Tinjauan tentang Industry 4.0 pada textile SMEs menekankan bahwa penerapan I4.0 dapat meningkatkan agility, transparansi, kualitas, produktivitas, dan kepuasan pelanggan sekaligus menurunkan biaya operasional dan waktu pengiriman, tetapi juga menghadapi tantangan investasi dan kebutuhan pelatihan (Caballero-Morales et al., 2023). Literatur tentang rantai pasok fesyen pascapandemi juga memasukkan AI, IoT, blockchain, dan inovasi digital lain sebagai ide untuk membangun supply chain fesyen yang lebih berkelanjutan dan adaptif (Tam & Lung, 2022). Meski rujukan-rujukan ini bersifat lintas-negara, mereka memberikan bukti bahwa rendahnya adopsi TI berpotensi menghambat efisiensi dan daya saing industri tekstil–fesyen, sehingga relevan dengan kelemahan teknologi yang diidentifikasi di konteks Indonesia (Azwar & Nasir, 2024; Hanif & Siatan, 2024; Khurana, 2022).

Dalam konteks halal, TI juga terkait integritas dan kepatuhan. Kajian sistematis mengenai RFID untuk integritas rantai pasok fesyen halal menyatakan bahwa RFID dapat mendukung tracking and tracing sehingga setiap tahap dapat dijaga agar sesuai dengan hukum Islam (Mefid & Eitiveni, 2023). Kajian logistik halal di Indonesia juga menekankan pentingnya pengembangan teknologi pelacakan dan sertifikasi di titik pergudangan, distributor, dan penjual untuk memperkuat logistik halal dan mengurangi biaya (Suhairi et al., 2023). Dengan demikian, "pemanfaatan TI rendah" dapat disintesis sebagai hambatan ganda: menghambat produktivitas dan kualitas (I4.0) (Caballero-Morales et al., 2023); menghambat traceability–integritas halal (RFID dan sistem logistik halal) (Mefid & Eitiveni, 2023; Suhairi et al., 2023); dan menghambat pemasaran digital yang semakin penting di era pascapandemi (Khurana, 2022; Novianty & Wibowo, 2023).

12. Kebijakan Pemerintah Pusat–Daerah, Koherensi Roadmap, dan Kelembagaan Ekosistem Halal

Tantangan kebijakan dalam literatur lebih sering muncul sebagai isu ketiadaan roadmap, kurangnya dukungan, dan kebutuhan penguatan regulasi, daripada secara spesifik menyatakan "ketidakselarasan pemerintah pusat dan daerah." Studi strategi industri halal Indonesia menyatakan adanya ketiadaan roadmap halal dan kurangnya dukungan pemerintah sebagai faktor eksternal yang membuat strategi pengembangan industri halal tidak tepat (Batubara & Harahap, 2022). Studi strategi industri halal Indonesia berbasis Delphi juga menempatkan penguatan regulasi dan kebijakan sebagai salah satu prioritas strategi (Rusydiana, 2024). Kajian yang menghubungkan perbankan syariah dan fintech syariah untuk mendukung industri halal menyatakan bahwa peran pemerintah belum mencakup pembentukan institusi, kolaborasi antarinstitusi publik, dan pelatihan auditor profesional untuk memastikan integritas rantai pasok halal yang andal, serta menilai konsep supply chain belum dipahami luas sebagai variabel penting pengembangan industri halal (Trimulato, 2021). Kajian logistik halal di Indonesia juga menekankan kebutuhan sinergi antarlembaga (misalnya BPJPH dengan kementerian terkait) dalam pengaturan transportasi dan pergudangan produk halal, dan menempatkan harmonisasi–standardisasi sebagai agenda kebijakan (Suhairi et al., 2023).

Sintesisnya: meskipun sumber yang tersedia tidak secara eksplisit memetakan disharmoni pusat–daerah, literatur menegaskan adanya tantangan koherensi kebijakan melalui ketiadaan roadmap (Batubara & Harahap, 2022), kebutuhan penguatan regulasi (Rusydiana, 2024), dan kebutuhan koordinasi/kolaborasi kelembagaan lintas instansi untuk integritas halal dan logistik (Suhairi et al., 2023; Trimulato, 2021).

13. Pembiayaan: Keterbatasan Akses Modal, Literasi Keuangan untuk Industri Kreatif, dan Persyaratan Bankability

Keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan merupakan tantangan yang diakui dalam riset tentang halal fashion Indonesia. Kajian pemetaan riset halal fashion Indonesia menyebut keterbatasan akses modal dan pembiayaan sebagai tantangan yang dihadapi bisnis halal fashion Indonesia (Maziyyah et al., 2023). Studi UMKM fesyen Indonesia berbasis TLBMC juga menyatakan bahwa ketiadaan perencanaan yang memadai berkontribusi pada kendala finansial (Hurriyati et al., 2023), yang dapat menurunkan bankability usaha (misalnya kemampuan menyusun rencana bisnis yang dibutuhkan untuk mengakses pembiayaan). Pada level kebijakan keuangan syariah, studi tentang linkage perbankan syariah dan fintech syariah menekankan pentingnya ekosistem pendanaan bagi pengembangan industri halal serta mengaitkan penguatan regulasi dan kemitraan strategis antara keuangan syariah dan industri halal (Trimulato, 2021). Studi lain tentang peran fintech syariah menyatakan bahwa fintech syariah dapat mendukung pengembangan industri halal melalui kemudahan akses pembiayaan, P2P lending, dan crowdfunding, serta juga mendukung pemasaran digital (Ismawati et al., 2022). Secara konseptual, literatur tentang halal value chain juga menempatkan sektor keuangan syariah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekosistem halal (Dzukroni & Afandi, 2023), konsisten dengan kebutuhan membangun halal value chain Indonesia untuk daya saing global (Gunawan et al., 2022).

Namun, butir tugas yang menyatakan bahwa lembaga pembiayaan "membutuhkan jaminan yang tangible seperti ijazah, sertifikat, dan terutama business plan" tidak dapat diverifikasi dari sumber yang disediakan, karena tidak ada rujukan yang secara eksplisit menyebut jenis agunan tersebut atau praktik persyaratan dokumen spesifik itu pada pembiayaan fesyen Muslim Indonesia. Yang dapat ditegaskan dari referensi adalah: pembiayaan terbatas merupakan kendala (Maziyyah et al., 2023), perencanaan bisnis yang lemah berkontribusi pada kendala finansial UMKM (Hurriyati et al., 2023), dan penguatan pembiayaan melalui instrumen keuangan syariah/fintech dipandang potensial untuk mendukung industri halal (Ismawati et al., 2022; Trimulato, 2021).

14. Asosiasi Desainer Fesyen Muslim dan Ekosistem Kolaborasi: Bukti Terbatas, tetapi Ada Indikasi Komunitas dan Model Klaster

Isu keterbatasan asosiasi desainer fesyen Muslim tidak dapat dikonfirmasi dari sumber yang disediakan karena tidak ada referensi yang menyebut IPBM atau menghitung jumlah asosiasi desainer fesyen Muslim di Indonesia. Akan tetapi, literatur menyediakan indikasi bahwa ekosistem sosial–komunitas modest fashion ada dan berperan dalam dinamika pasar. Studi kapabilitas pemasaran UMKM fesyen mengutip munculnya komunitas fesyen Muslim di berbagai wilayah Indonesia (misalnya komunitas hijab) sebagai bagian dari dinamika perkembangan modest fashion (Hamdan et al., 2021). Di tingkat model ekosistem, konsep halal clusters menempatkan pendidikan–riset dan jaringan integritas halal sebagai pilar untuk mengorganisasi produksi dan perdagangan halal agar akses bahan halal dan pasar Muslim menjadi lebih mudah (Tieman, 2015). Literatur konseptual lain tentang keberlanjutan organisasi halal menekankan bahwa pembentukan klaster/asosiasi industri dapat memfasilitasi berbagi praktik terbaik, standardisasi proses sertifikasi halal, serta promosi produk halal di pasar global (Karudin et al., 2024).

Dengan demikian, sekalipun bukti tentang asosiasi desainer spesifik tidak tersedia, literatur mendukung gagasan bahwa penguatan wadah kolaborasi (komunitas, klaster, asosiasi industri) merupakan mekanisme relevan untuk mengatasi keterbatasan koordinasi, standardisasi, dan promosi kolektif dalam ekosistem fesyen Muslim (Hamdan et al., 2021; Karudin et al., 2024; Tieman, 2015).

15. Kesimpulan: Peta Tantangan dan Arah Penguatan yang Didukung Literatur

Secara sintesis, tantangan fesyen Muslim Indonesia dapat dipetakan sebagai persoalan sistemik yang saling terhubung. Ketergantungan impor input dan peralatan menimbulkan kerentanan kurs serta guncangan pasokan (Azwar & Nasir, 2024; Novianty & Wibowo, 2023); keterbatasan akses sumber daya, teknologi, dan perencanaan UMKM memperlemah pengadaan input dan kapasitas skala (Azwar & Nasir, 2024; England et al., 2021; Hurriyati et al., 2023); tekanan biaya internal termasuk listrik/energi menuntut efisiensi (Asmoro et al., 2022; Diyaolu, 2022); keterbatasan riset dan kompetensi SDM menghambat mitigasi risiko, inovasi desain, serta penguasaan pemasaran digital dan logistik modern (Batubara & Harahap, 2022; Khurana, 2022; Sumarliah, 2021; Sumarliah et al., 2020); penuaan mesin dan teknologi tradisional/manual menurunkan produktivitas dan konsistensi kualitas (Diyaolu, 2022; Hanif & Siatan, 2024; Sumarliah, 2021); lemahnya standardisasi kualitas material serta kebutuhan standardisasi halal-logistik untuk menjaga integritas halal dan kepercayaan pasar (Azwar & Nasir, 2024; Okdinawati et al., 2021; Suhairi et al., 2023); pemasaran yang terhambat akibat kanal yang belum adaptif dan kebutuhan kapabilitas pemasaran yang lebih kuat pascapandemi (Hamdan et al., 2021; Novianty & Wibowo, 2023); tekanan kompetisi global dari negara berbiaya rendah, produk murah, dan brand global yang masuk ke modest fashion (Fernández-Stark et al., 2022; Randeree, 2019; Sumarliah et al., 2020; Sumo, 2022); akses pasar internasional yang membutuhkan upgrading desain–branding–standar serta roadmap dan dukungan kebijakan yang lebih koheren (Azwar & Nasir, 2024; Batubara & Harahap, 2022; Gunawan et al., 2022); serta kendala pembiayaan yang menuntut instrumen keuangan yang lebih sesuai dengan karakter industri kreatif serta dukungan ekosistem keuangan syariah/fintech (Ismawati et al., 2022; Maziyyah et al., 2023; Trimulato, 2021).

Pada akhirnya, literatur yang tersedia juga menunjukkan bahwa sebagian butir tantangan dalam daftar yang dikaji (misalnya klaim spesifik tentang "hanya ada IPBM" atau persyaratan agunan tertentu) belum memiliki dukungan bukti langsung dari referensi yang disediakan. Karena itu, penguatan diskursus kebijakan dan strategi fesyen Muslim Indonesia juga memerlukan riset lanjutan yang lebih empiris mengenai struktur input domestik, peta kelembagaan desainer, mekanisme pembiayaan yang benar-benar dihadapi UMKM, serta pengukuran terstandardisasi untuk kualitas material dan integritas halal di sepanjang rantai pasok fesyen (Bachtiar et al., 2024; Maharani et al., 2023; Maziyyah et al., 2023; Sumarliah et al., 2020).

Daftar Pustaka

Asmoro, T., Rodoni, R., & Meirinaldi, M. (2022). Factors affecting export performance Indonesian fashion creative industry. https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315830

Azwar, A., & Nasir, M. N. (2024). Muslim fashion development strategy in the Ḥalāl industry in Indonesia: Some notes from the Quran and Hadith. Al-Irsyad Journal of Islamic and Contemporary Issues, 1272–1291. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v9i1.444

Bachtiar, W. F., Masruroh, N. A., Asih, A. M. S., & Sari, D. P. (2024). Halal food sustainable traceability framework for the meat processing industry. Journal of Islamic Marketing, 15(11), 2759–2784. https://doi.org/10.1108/jima-12-2023-0412

Basher, A., Kathuria, S., & Moorty, L. M. (2012). Consolidating and accelerating exports in Bangladesh. https://doi.org/10.1596/26887

Batubara, C., & Harahap, I. (2022). Halal industry development strategies: Muslims' responses and sharia compliance in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 16(1), 103. https://doi.org/10.15642/jiis.2022.16.1.103-132

Caballero-Morales, S., Cuautle-Gutiérrez, L., Guridi, J. de J. C., & Álvarez-Tamayo, R. I. (2023). Six-sigma reference model for Industry 4.0 implementations in textile SMEs. Sustainability, 15(16), 12589. https://doi.org/10.3390/su151612589

Diyaolu, I. J. (2022). Adoption of sustainability in clothing and textile production among developing countries. Journal of Environment and Sustainable Development, 49–57. https://doi.org/10.55921/iijv6461

Dzukroni, A. A., & Afandi, M. Y. (2023). Optimizing sharia insurance in building halal value chain. Malia Journal of Islamic Banking and Finance, 6(2), 145. https://doi.org/10.21043/malia.v6i2.16593

England, L., Ikpe, E., Comunian, R., & Kabir, A. J. (2021). Africa fashion futures: Creative economies, global networks and local development. Geography Compass, 15(9). https://doi.org/10.1111/gec3.12589

Fernández-Stark, K., Bamber, P., & Couto, V. (2022). Analysis of the textile and clothing industry global value chains. https://doi.org/10.18235/0004638

Fithriana, A., & Nopitasari, W. (2018). Modest fashion: Diplomatic creativity in supporting halal tourism. IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application), 28. https://doi.org/10.31764/ijeca.v0i0.1974

Gökarıksel, B., & Secor, A. J. (2010). Islamic-ness in the life of a commodity: Veiling-fashion in Turkey. Transactions of the Institute of British Geographers, 35(3), 313–333. https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2010.00384.x

Gunawan, S., Rakhmawati, N. A., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., Pradhana, Y. W., & Prabowo, A. (2022). Merajut ekosistem industri halal dalam menumbuhkembangkan usaha kompetitif melalui merdeka belajar. Sewagati, 6(4), 1–10. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i4.110

Hamdan, H., Abdullah, Z., Razak, W. M. W. A., Aziz, N. U. A., & Sudarti, K. (2021). The relationship between marketing management capabilities and SMEs business performance during COVID-19 pandemic. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(18). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i18/11434

Hanif, H., & Siatan, M. S. (2024). Micro and small industry (MSI) based on halal products in Lampung: What has the government done? Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16285

Hasan, Z. (2021). Making Indonesia as integrated halal zone and world halal sector hub through the implementation of halal supply chain. Journal of Islamic Economic and Business Research, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i1.11529

Hasanah, A. N. C., Zaim, I. A., & Wibowo, S. A. (2023). Proposed marketing strategy to increase sales for Indonesian modestwear retailer (use case: Toko Bani Adam). Jurnal Ilmu Manajemen Advantage, 7(1), 16–29. https://doi.org/10.30741/adv.v7i1.1026

Hurriyati, R., Dagustani, D., Surachim, A., Sulastri, S., & Lisnawati, L. (2023). Triple-layered business model canvas environment based in the fashion industry. Journal of Human Earth and Future, 4(4), 411–423. https://doi.org/10.28991/hef-2023-04-04-03

Ismawati, I., Trimulato, T., Muhlis, M., & Musdalifah, M. (2022). The role sharia fintech to support halal industry in Indonesia. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 7(2), 1. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i2.245

Jaafar, H. S., Aziz, M. L. A., Ahmad, M. R., & Faisol, N. (2021). Creating innovation in achieving sustainability: Halal-friendly sustainable port. Sustainability, 13(23), 13339. https://doi.org/10.3390/su132313339

Karudin, K. M., Shaharudin, M. R., Zainoddin, A. I., & Moryadee, C. (2024). Halal logistics, halal manufacturing, competitiveness and halal organizational sustainability: A conceptual exploration. Information Management and Business Review, 16(3(I)S), 1001–1011. https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3(i)s.3977

Khurana, K. (2022). The Indian fashion and textile sector in and post COVID-19 times. Fashion and Textiles, 9(1). https://doi.org/10.1186/s40691-021-00267-4

Khurana, K., & Ataniyazova, Z. (2020). Insights and future forward for fashion and textile value chain in Uzbekistan. Research Journal of Textile and Apparel, 24(4), 389–408. https://doi.org/10.1108/rjta-03-2020-0020

Lita, R. P., Putri, N. T., Meuthia, M., & Rahmi, D. Y. (2023). The readiness of Minang weaving towards halal fashion adoption: A clustering analysis of TOE framework. Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS), 5(1), 361–386. https://doi.org/10.37385/jaets.v5i1.3242

Maharani, S. N., Nurhandayani, A., & Putri, D. M. (2023). Reconstruction of SCM performance measurement model for halal industry. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i13.13743

Maziyyah, N., Uula, M. M., & Rusydiana, A. S. (2023). Halal fashion in Indonesia as a business industry. BS, 2(1). https://doi.org/10.58968/bs.v2i1.322

Mefid, K. N., & Eitiveni, I. (2023). RFID technology to improve integrity of halal fashion supply chain management: A systematic literature review. 424–434. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-158-6_40

Meylinda, S., & Matondang, R. A. (2023). Strengthening of Islamic principles in the halal industry for sustainable development goals. Islamic Economics Methodology, 2(1). https://doi.org/10.58968/iem.v2i1.187

Mousa, K., Ahmad, M. N., & Sumarliah, E. (2022). COVID-19-driven societal sustainability in the apparel supply chain: Insight from Muslim-majority countries. International Journal of Islamic Business Ethics, 7(2), 85. https://doi.org/10.30659/ijibe.7.2.85-99

Muis, A. R. C., Harahap, A. M., & Hakiem, F. N. (2020). Sustainable competitive advantage of Indonesia's creative economics: Fashion sub-sector. Tourism and Sustainable Development Review, 1(2), 76–86. https://doi.org/10.31098/tsdr.v1i2.12

Novianty, N., & Wibowo, S. A. (2023). Proposed integrated marketing communications strategy to increase brand awareness and sales of women apparel: Hijab Sabine. International Journal of Current Science Research and Review, 06(06). https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i6-65

Nusran, M., Lamatinulu, L., & Suwardi, I. (2024). Halal industry and tourism in Maros: Exploring the harmony between faith and travel values. Engineering and Technology Journal, 09(05). https://doi.org/10.47191/etj/v9i05.24

Okdinawati, L., Simatupang, T. M., Imran, A., & Lestari, Y. D. (2021). Value co-creation model of halal logistics services. Jurnal Ilmiah Teknik Industri, 20(1), 45–60. https://doi.org/10.23917/jiti.v20i1.13028

Orisadare, E. A., Achukwu, O. E., Ogunyemi, A. A., Adedeji, D. O., Diyaolu, I. J., Ugwu, E. I., Oluwatope, A., Bakare, K. O., & Awoyelu, I. O. (2024). Digitalisation and green strategies: A systematic review of the textile, apparel and fashion industries. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4804089/v1

Randeree, K. (2019). Demography, demand and devotion: Driving the Islamic economy. Journal of Islamic Marketing, 11(2), 301–319. https://doi.org/10.1108/jima-06-2018-0102

Rusydiana, A. S. (2024). How to develop halal industry in Indonesia. HFS, 1(1). https://doi.org/10.58968/hfs.v1i1.450

Suhairi, S., Prameswari, A., Octavia, D. R., & Bayani, L. N. (2023). Kunci pelaksanaan kegiatan logistik halal di Indonesia dalam praktik logistik global. Widya Balina, 8(1), 568–576. https://doi.org/10.53958/wb.v8i1.172

Sumarliah, E. (2021). Risk assessment in the Islamic clothing supply chain management using best-worst method. International Journal of Islamic Business Ethics, 6(1), 1. https://doi.org/10.30659/ijibe.6.1.1-26

Sumarliah, E., Li, T., & Wang, B. (2020). Hijab fashion supply chain: A theoretical framework traversing consumers' knowledge and purchase intention. MATEC Web of Conferences, 308, 04004. https://doi.org/10.1051/matecconf/202030804004

Sumo, P. D. (2022). The retail second-hand clothing sector in developing economy: Case study of Liberia. Croatian Regional Development Journal, 3(2), 139–160. https://doi.org/10.2478/crdj-2022-0013

Surjanti, J., Soesatyo, Y., Sanaji, & Chendra, W. S. (2020). Antecedents of consumer buying intention on the products of hijab SMEs in Gresik. Holistica – Journal of Business and Public Administration, 11(1), 1–12. https://doi.org/10.2478/hjbpa-2020-0001

Tam, F. Y., & Lung, J. (2022). Impact of COVID-19 and innovative ideas for a sustainable fashion supply chain in the future. Foresight, 25(2), 225–248. https://doi.org/10.1108/fs-12-2021-0257

Tieman, M. (2015). Halal clusters. Journal of Islamic Marketing, 6(1), 2–21. https://doi.org/10.1108/jima-05-2014-0034

Trimulato, T. (2021). Linkage sharia banking and sharia fintech to support halal industry in Indonesia. Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB), 1, 138–151. https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.15

Zainudin, M., Ali, A.-A. E. B. R., Syahmi, A., Fadzil, A. S. A., Sarin, M. F., Zaki, N. A. S. B. A., Othman, A. K., & Hassan, F. (2018). Halal brand personality and brand loyalty among millenials modest fashion consumers in Malaysia: A conceptual paper. International Journal of Asian Social Science, 8(11), 985–994. https://doi.org/10.18488/journal.1.2018.811.985.994