00474 - Strategi Penciptaan Kerangka Hukum yang Membangun Link antara Pembiayaan Industri Halal dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam Halal Value Chain Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji strategi penciptaan kerangka hukum yang membangun keterkaitan antara pembiayaan industri halal dan lembaga keuangan syariah (LKS) dalam halal value chain Indonesia. Ekosistem industri halal Indonesia menghadapi problem struktural berupa lemahnya integrasi hulu–hilir, fragmentasi regulasi antarlembaga, rendahnya literasi halal dan keuangan syariah, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Melalui tinjauan literatur secara sistematis, artikel ini mengidentifikasi tiga pilar utama yang diperlukan: (i) konsolidasi norma integrasi melalui pemanfaatan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan UU JPH No. 33 Tahun 2014 sebagai titik taut pembiayaan syariah; (ii) desain tata kelola kelembagaan lintas otoritas yang mengatasi koordinasi dan fragmentasi regulasi; serta (iii) intervensi literasi dan inklusi yang meminimalkan hambatan prosedural bagi UMKM. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan wajib harus diimbangi dengan fasilitasi berupa pendampingan, penguatan infrastruktur, dan kapasitas SDM auditor/LPH/penyelia halal agar integrasi pembiayaan–halal memperkuat daya saing UMKM, bukan menciptakan eksklusi finansial. Harmonisasi regulasi harus memasukkan digitalisasi, pelaporan kepatuhan, dan mekanisme audit yang memperkuat transparansi sekaligus akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, kerangka hukum yang dihasilkan dapat bergerak dari dokumen normatif menjadi ekosistem halal terintegrasi dalam halal value chain Indonesia dari hulu ke hilir.

Kata Kunci: kerangka hukum, lembaga keuangan syariah, industri halal, halal value chain, UMKM, sertifikasi halal, tata kelola syariah

Abstract

This article examines the strategy for creating a legal framework that establishes linkages between halal industry financing and Islamic financial institutions (LKS) within Indonesia's halal value chain. Indonesia's halal industry ecosystem faces structural problems including weak upstream–downstream integration, regulatory fragmentation across institutions, low halal and Islamic finance literacy, and limitations in infrastructure and human resources. Through a systematic literature review, this article identifies three main pillars: (i) consolidation of integration norms by leveraging mandatory halal certification under Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance as the nexus for Islamic financing; (ii) cross-authority institutional governance design to address coordination failures and regulatory fragmentation; and (iii) literacy and inclusion interventions to minimize procedural barriers for MSMEs. Findings suggest that mandatory policies must be balanced with facilitative measures—mentoring, infrastructure development, and capacity building for auditors, halal inspection bodies, and halal supervisors—so that halal–financing integration strengthens MSME competitiveness rather than creating financial exclusion. Regulatory harmonization must incorporate digitalization, compliance reporting, and audit mechanisms that reinforce both transparency and accountability. Through this approach, the resulting legal framework can evolve from a normative document into an integrated halal ecosystem across Indonesia's halal value chain from upstream to downstream.

Keywords: legal framework, Islamic financial institutions, halal industry, halal value chain, MSMEs, halal certification, sharia governance

1. Pendahuluan

Kebutuhan untuk membangun keterkaitan (link) yang eksplisit antara pembiayaan industri halal dan lembaga keuangan syariah berangkat dari problem struktural ekosistem industri halal di Indonesia yang masih belum terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk pada dimensi pembiayaan, proses produksi, dan regulasi (Aris & Nasution, 2022; Jas et al., 2023). Literatur kebijakan industri halal menegaskan bahwa tantangan besar Indonesia mencakup belum adanya integritas hulu–hilir, integritas produk yang belum kuat karena regulasi yang masih parsial, serta literasi produk halal yang masih rendah—terutama pada pelaku UMKM (Jas et al., 2023). Dari perspektif teknik industri dan supply chain, lemahnya interlinkage halal dan keuangan syariah juga diidentifikasi sebagai kendala, bersamaan dengan isu bahwa regulasi terkait keuangan syariah tersebar di banyak regulator dan kelembagaan keuangan syariah belum tertata dengan baik (Aris & Nasution, 2022).

Karena itu, strategi penciptaan kerangka hukum yang mengaitkan pembiayaan syariah dengan kepatuhan halal—melalui sertifikasi, audit, dan tata kelola—harus dipahami sebagai strategi integrasi ekosistem, bukan sekadar penambahan kewajiban administratif baru (Aris & Nasution, 2022; Jas et al., 2023).

Secara konseptual, "ekosistem industri halal" dijelaskan sebagai kondisi lingkungan yang memengaruhi dinamika pertumbuhan industri halal dan mencakup pedoman, kontrol, pengaturan, prosedur tata kelola, karakter pemangku kepentingan, serta regulasi yang mengarahkan pelaku industri menuju kepatuhan syariah (Jas et al., 2023). Dalam kerangka kebijakan penguatan industri halal, aspek pembiayaan diposisikan krusial karena kriteria halal tidak hanya diukur dari bahan baku dan produksi, tetapi juga termasuk dimensi finansial yang membutuhkan kekuatan regulasi sehingga keuangan syariah memiliki peranan penting dalam pembentukan ekosistem industri halal (Jas et al., 2023). Dengan demikian, desain regulasi yang "menghubungkan" pembiayaan syariah dan industri halal perlu dibangun sebagai governance arrangement yang mengikat, terkoordinasi, dan memiliki kepastian hukum—seraya memitigasi risiko beban kepatuhan yang berlebihan bagi UMKM (Arifin, 2024; Rusydiana et al., 2023).

2. Regulasi yang Membangun Link Pembiayaan Industri Halal–LKS untuk Ekosistem Halal Terintegrasi Hulu–Hilir

Kerangka hukum yang menautkan pembiayaan industri halal dan LKS harus bertumpu pada prinsip bahwa integrasi industri halal tidak dapat berkembang secara parsial dan memerlukan dukungan sektor lain, terutama keuangan syariah (Jas et al., 2023). Literatur mikro-pembiayaan syariah menekankan bahwa kepastian hukum, proses yang mudah, dan tata kelola yang baik merupakan faktor yang diperlukan untuk menjaga konsistensi ekosistem keuangan syariah sebagai kerangka kebijakan bagi penguatan inovasi (Nasution, 2020). Selaras dengan itu, kajian tata kelola halal di Indonesia menempatkan dimensi "infrastruktur"—termasuk sarana prasarana dan SDM—sebagai dimensi masalah paling prioritas dalam implementasi jaminan produk halal; sementara sub-masalah prioritas yang menonjol adalah koordinasi antar-stakeholder penyelenggara jaminan halal yang belum baik (Maulana et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa link pembiayaan halal–LKS tidak cukup hanya "dirumuskan" dalam norma hukum, tetapi harus disertai institutional governance yang memaksa koordinasi lintas otoritas serta dukungan infrastruktur dan SDM (Aris & Nasution, 2022; Maulana et al., 2022).

Secara hukum positif, titik masuk penguatan link pembiayaan halal–LKS dapat memanfaatkan perubahan rezim sertifikasi halal di Indonesia. Sejarah penjaminan halal menunjukkan adanya evolusi bertahap dari labelisasi halal sukarela menuju kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha (Firman, 2019). Secara eksplisit, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014 ditegaskan sebagai regulasi yang mengubah sertifikasi halal dari opsional menjadi "diwajibkan" dan dipandang sebagai undang-undang yang paling konkret dan komprehensif mengenai sertifikasi halal (Firman, 2019). Kajian transformasi kelembagaan sertifikasi halal juga menegaskan bahwa UU JPH No. 33 Tahun 2014 berisi kewajiban semua produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal—kecuali yang mencantumkan keterangan tidak halal—dan ketentuan tersebut berlaku mulai 17 Oktober 2019 (Huda, 2021). Dengan basis normatif ini, desain regulasi pengaitan pembiayaan syariah dengan kepatuhan halal dapat ditempatkan sebagai kebijakan yang memanfaatkan kewajiban sertifikasi halal yang sudah ada untuk menciptakan integrasi value chain melalui instrumen pembiayaan, bukan menciptakan kewajiban baru yang sepenuhnya terpisah dari rezim JPH (Firman, 2019; Huda, 2021).

Namun, literatur juga mengingatkan adanya ketegangan kebijakan: analisis yuridis terhadap penyelenggaraan produk halal pascaUU 33/2014 dan PP 39/2021 menilai pengaturan baru berpotensi memunculkan polemik dan dapat menjadi tekanan baru bagi produsen makanan-minuman tradisional (Rusydiana et al., 2023). Kajian sosiologi UMK menunjukkan problem adaptasi sertifikasi halal disebabkan hambatan informasi, keuangan, infrastruktur, dan teknologi, sehingga dibutuhkan optimalisasi sosialisasi, pendampingan, dan fasilitas pendukung (Santoso et al., 2020). Pendampingan UMK dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) 2022 juga menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman UMKM dalam mengajukan program tersebut masih rendah, banyak yang kesulitan adaptasi teknologi dan belum memahami mekanisme pengajuan—termasuk self-declaration—serta masih kurang sosialisasi pemerintah dan tidak adanya fungsi penyelia halal bagi pelaku usaha (Prianto, 2022). Karena itu, kerangka hukum yang mengikat pembiayaan syariah dengan sertifikasi halal perlu dirancang dengan asas tadarruj kebijakan (bertahap), berbasis dukungan pendampingan dan digitalisasi proses, agar tidak berubah menjadi "filter" pembiayaan yang justru mengeksklusi UMKM yang paling membutuhkan akses modal (Prianto, 2022; Rusydiana et al., 2023; Santoso et al., 2020).

2.1 Memacu Pertumbuhan Auditor Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang Merata

Agenda peningkatan jumlah auditor halal dan pemeriksa halal secara merata perlu diletakkan dalam konteks bahwa problem implementasi JPH dipetakan pada dimensi infrastruktur—yang mencakup SDM penyelenggaraan JPH—dan dimensi hubungan antarlembaga; serta prioritas masalah yang tinggi pada koordinasi antar-stakeholder penyelenggara jaminan halal (Maulana et al., 2022). Dalam definisi "tata kelola halal" yang dikembangkan dalam kajian tersebut, tata kelola halal dipahami meliputi unsur legislasi dan regulasi, manajemen kontrol, inspeksi dan penguatan, serta informasi–pendidikan–komunikasi (Maulana et al., 2022). Artinya, auditor halal dan LPH bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan bagian dari arsitektur kontrol dan inspeksi yang harus dipastikan kapasitas, sebaran, dan integrasinya dalam sistem tata kelola (Maulana et al., 2022; Santoso et al., 2020).

Selain itu, studi tentang tantangan industri halal global menyoroti persoalan rendahnya jumlah produk bersertifikat halal, regulasi pemerintah, serta SDM yang minim pemahaman halal; dan menekankan bahwa negara-negara umumnya memiliki lembaga dan regulasi khusus untuk sertifikasi halal serta terus melakukan edukasi perbaikan kualitas SDM (Nahlah et al., 2023). Di level implementasi UMK, ketiadaan fungsi penyelia halal yang diidentifikasi dalam evaluasi program SEHATI menunjukkan adanya celah SDM kepatuhan halal pada tingkat mikro yang beririsan langsung dengan kemampuan UMK memenuhi prosedur (Prianto, 2022). Oleh sebab itu, kerangka hukum yang membangun link pembiayaan halal–LKS patut memasukkan desain capacity building auditor/LPH dan penyelia halal sebagai syarat enabling environment agar kewajiban sertifikasi halal yang menjadi titik taut pembiayaan dapat dipenuhi secara realistis oleh pelaku usaha di berbagai daerah (Firman, 2019; Maulana et al., 2022; Prianto, 2022).

2.2 Melengkapi Kebutuhan Infrastruktur Halal bagi Masyarakat, Khususnya UMKM

Kebutuhan infrastruktur halal bagi UMKM tidak dapat dilepaskan dari temuan bahwa hambatan adaptasi sertifikasi halal pada UMK berkaitan dengan keterbatasan informasi, keuangan, infrastruktur, dan teknologi (Santoso et al., 2020). Temuan pendampingan SEHATI juga menunjukkan hambatan teknologi dan literasi digital dasar—misalnya kendala membuat surel (email), mengelola akun OSS, hingga membuat akun sistem layanan halal—sehingga perbaikan infrastruktur harus dimaknai sebagai gabungan infrastruktur fisik, digital, dan support services pendampingan (Prianto, 2022). Sementara itu, kajian inovasi pembiayaan mikro syariah menekankan bahwa untuk mempercepat inovasi diperlukan percepatan edukasi dan literasi, penguatan infrastruktur pendukung, dan penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) untuk efisiensi usaha (Nasution, 2020). Dengan demikian, "infrastruktur halal" untuk UMKM idealnya diintegrasikan dengan agenda penguatan infrastruktur keuangan syariah, karena hambatan UMKM adalah gabungan hambatan kepatuhan halal dan hambatan akses pembiayaan yang saling memperkuat (Nasution, 2020; Prianto, 2022; Santoso et al., 2020).

Pada konteks sektor riil yang spesifik, studi pembiayaan syariah sektor pertanian di Aceh menunjukkan rendahnya pemahaman dan literasi keuangan syariah di kalangan petani sehingga persepsi masih menyamakan kredit konvensional dan pembiayaan syariah; dan merekomendasikan penguatan literasi serta pendampingan syariah oleh tenaga penyuluh (Azdifah, 2019). Studi yang sama juga menekankan perlunya strategi kelembagaan pembiayaan syariah yang dibangun dengan relasi kebijakan program pemerintah untuk koperasi dan UMKM, Dana Desa, lembaga asuransi syariah (nonbank), dan BUMD (Azdifah, 2019). Meskipun konteksnya pertanian Aceh, implikasinya relevan: regulasi integrasi pembiayaan halal–LKS untuk UMKM membutuhkan policy mix infrastruktur dan pendampingan lintas program pemerintah agar kepatuhan halal dan akses pembiayaan saling menguatkan, bukan saling menghambat (Azdifah, 2019; Nasution, 2020).

2.3 Mengintegrasikan Pertumbuhan Industri Halal dengan Keuangan Syariah melalui "Kondisionalitas" Sertifikasi Halal dalam Akses Pembiayaan

Gagasan mewajibkan sertifikasi halal sebagai prasyarat memperoleh pembiayaan syariah—terutama untuk UMKM—perlu diposisikan sebagai instrumen integrasi halal value chain yang selaras dengan argumen bahwa ekosistem industri halal mencakup dimensi pembiayaan/pendanaan dan dimensi regulasi, serta bahwa aspek finansial juga bagian dari kriteria halal yang memerlukan dukungan regulasi (Jas et al., 2023). Dari sisi diagnosis masalah, kajian teknik industri menyebut rendahnya interlinkage halal dan keuangan syariah dan menyatakan banyak pelaku industri halal menjalankan halal supply chain tanpa keterkaitan kuat dengan keuangan syariah; serta menyoroti bahwa regulasi keuangan syariah tersebar di banyak regulator (Aris & Nasution, 2022). Dengan basis ini, "kondisionalitas" sertifikasi halal dalam pembiayaan syariah dapat dipahami sebagai upaya memperkuat interlinkage yang selama ini lemah melalui regulatory alignment dan integrasi tata kelola antarotoritas (Aris & Nasution, 2022; Jas et al., 2023).

Meski demikian, penerapan kondisionalitas tersebut harus mengantisipasi risiko eksklusi UMKM yang sudah teridentifikasi mengalami hambatan keuangan, infrastruktur, informasi, dan teknologi dalam sertifikasi halal (Prianto, 2022; Santoso et al., 2020). Kritik yuridis juga mengingatkan bahwa rezim baru JPH dapat diprediksi menimbulkan tekanan baru bagi produsen makanan-minuman tradisional (Rusydiana et al., 2023). Karena itu, kerangka regulasi yang mengaitkan pembiayaan syariah dengan sertifikasi halal perlu memadukan kewajiban dengan supporting measures—misalnya fasilitasi sertifikasi, pendampingan, dan penguatan infrastruktur—sebagaimana pelajaran dari SEHATI menunjukkan kebutuhan sosialisasi, dukungan teknologi, dan keberadaan penyelia halal (Prianto, 2022; Santoso et al., 2020). Dengan kata lain, norma "wajib" perlu diimbangi dengan norma "hak atas fasilitasi kepatuhan" agar integrasi pembiayaan–sertifikasi meningkatkan daya saing UMKM, bukan menciptakan hambatan akses modal (Nasution, 2020; Prianto, 2022).

3. Harmonisasi Regulasi Kelembagaan Ekonomi Syariah antara LKS dan Industri Halal

Harmonisasi regulasi kelembagaan ekonomi syariah menjadi krusial karena dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dalam sistem tertutup—melalui hierarki peraturan dan politik hukum yang panjang—sekaligus sistem terbuka, melalui fatwa DSN MUI dan yurisprudensi yang kemudian dapat diotorisasi regulator (Abubakar & Handayani, 2018). Kompleksitas ini beririsan dengan temuan bahwa regulasi keuangan syariah tersebar dan terbagi antarregulator (Aris & Nasution, 2022), sehingga integrasi industri halal dan LKS membutuhkan harmonisasi yang tidak hanya substantif, tetapi juga governance kelembagaan lintas otoritas (Abubakar & Handayani, 2018; Aris & Nasution, 2022). Dari perspektif inovasi pembiayaan mikro syariah, kepastian hukum dan tata kelola yang baik diposisikan sebagai faktor penting untuk konsistensi ekosistem keuangan syariah (Nasution, 2020), sedangkan dari tata kelola halal, koordinasi antarlembaga menjadi masalah prioritas dalam penyelenggaraan JPH (Maulana et al., 2022).

Maka, harmonisasi regulasi kelembagaan ekonomi syariah harus dipahami sebagai proyek koordinasi tata kelola yang menjembatani rezim JPH—BPJPH, LPH, dan otoritas terkait—dengan rezim regulasi jasa keuangan syariah—OJK/BI dan lembaga keuangan—agar link pembiayaan–halal tidak berhenti pada wacana, tetapi menjadi mekanisme operasional (Maulana et al., 2022; Nasution, 2020).

Dari sisi tata kelola lembaga keuangan syariah, literatur menegaskan urgensi sharia governance untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memberikan kepastian serta perlindungan bagi bank syariah dan masyarakat (Umam, 2020; Widiastuti et al., 2022). Pedoman IFSB dan AAOIFI juga disebut menempatkan audit syariah sebagai bagian penting dalam kerangka tata kelola syariah untuk lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan berbasis syariah (Umam, 2020; Widiastuti et al., 2022). Lebih spesifik, kajian penerapan prinsip syariah pada LKS menjelaskan bahwa sistem tata kelola syariah mencakup aspek regulasi, struktur organisasi, proses, dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Saefullah, 2023). Karena itu, harmonisasi regulasi kelembagaan ekonomi syariah bagi industri halal dan LKS seharusnya menyelaraskan: (i) standar kepatuhan syariah dalam pembiayaan—termasuk transparansi dan audit—dan (ii) standar kepatuhan halal dalam produk/proses—termasuk audit halal dan kelembagaan pemeriksa—agar keduanya dapat saling diakui dalam governance chain yang terpadu (Maulana et al., 2022; Saefullah, 2023; Umam, 2020).

3.1 Kajian Kelembagaan Ekonomi Syariah pada LKS dan Industri Halal sebagai Basis Harmonisasi

Kebutuhan kajian kelembagaan sebagai prasyarat harmonisasi dapat ditopang oleh pembelajaran dari studi transformasi institusi sertifikasi halal (LPPOM MUI) yang menggunakan Soft System Methodology dan menghasilkan strategi kunci transformasi, termasuk identifikasi aktor, evaluasi visi-misi-nilai, perbaikan manajerial, transformasi legal institusi, serta mitigasi risiko dalam era UU JPH (Huda, 2021). Studi tersebut juga menegaskan adanya pergeseran kewenangan sertifikasi halal dari MUI ke pemerintah (BPJPH), yang memaksa lembaga eksisting beradaptasi agar tetap dapat berperan dalam layanan pemeriksaan halal (Huda, 2021). Di ranah simbol dan legitimasi, kajian desain logo halal BPJPH juga berangkat dari konteks enactment UU 33/2014 dan PP 39/2021 yang memindahkan otoritas penyelenggaraan sertifikasi halal dari LPPOM MUI kepada BPJPH, sekaligus memunculkan pro-kontra di masyarakat (Rosihan et al., 2022). Kedua kajian ini memperlihatkan bahwa perubahan kelembagaan halal adalah proses transformasi tata kelola yang kompleks dan menyentuh legitimasi, kewenangan, serta praktik layanan; sehingga kajian kelembagaan ekonomi syariah yang mengaitkan industri halal dengan pembiayaan syariah perlu memetakan relasi kewenangan, alur proses, dan titik risiko yang serupa (Huda, 2021; Rosihan et al., 2022).

Pada sisi lembaga keuangan syariah, studi manajemen perubahan BPRS di Indonesia mengidentifikasi tantangan seperti gangguan teknologi, pangsa pasar, likuiditas rendah, kompetensi SDM, aturan segmentasi, hingga ketiadaan diferensiasi produk; dan menempatkan strategi prioritas teratas pada penguatan kebijakan dan regulasi kelembagaan BPRS (Rahmawati et al., 2022). Studi tersebut juga menyatakan bahwa kebijakan sangat dibutuhkan untuk menyusun landasan hukum yang kuat bagi lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan multiakad; tanpa kebijakan yang kuat, berpotensi melahirkan akad yang tidak sesuai hukum Islam (Rahmawati et al., 2022). Karena itu, kajian kelembagaan untuk harmonisasi perlu menguji bagaimana kerangka pembiayaan syariah—termasuk multiakad dan produk inovatif—dapat diselaraskan dengan kebutuhan pembiayaan industri halal, sekaligus memastikan kepatuhan halal produk dan kepatuhan syariah pembiayaan berada dalam satu rantai pengawasan yang koheren (Maulana et al., 2022; Rahmawati et al., 2022; Saefullah, 2023).

3.2 Harmonisasi Kerangka Hukum, Regulasi, dan Tata Kelola Kelembagaan: Menyatukan Regulatory Fragmentation dan Koordinasi Antarlembaga

Rujukan kebijakan mengindikasikan bahwa salah satu persoalan mendasar adalah fragmentasi regulasi: regulasi keuangan syariah disebut tersebar di banyak regulator (Aris & Nasution, 2022), sementara implementasi JPH menghadapi problem inter-relasi—hubungan antarlembaga—dan koordinasi antar-stakeholder yang belum baik (Maulana et al., 2022). Dalam konteks perumusan regulasi publik, kajian sinkronisasi kewenangan regulasi pemerintah kabupaten/kota menekankan bahwa perencanaan, perancangan, dan penyusunan regulasi yang komprehensif membutuhkan sinkronisasi materi muatan dengan melibatkan eksekutif, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat. Meskipun kajiannya berbasis iklim investasi daerah, prinsipnya relevan untuk harmonisasi regulasi industri halal–LKS: harmonisasi bukan sekadar legal drafting, tetapi proses tata kelola regulasi yang partisipatif dan menguatkan kapasitas kelembagaan dan layanan publik (Maulana et al., 2022; Nasution, 2020).

Harmonisasi juga perlu memasukkan dimensi digital dan transparansi karena proses sertifikasi dan pembiayaan semakin terdigitalisasi. Studi penguatan regulasi transformasi digital perbankan menekankan bahwa perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan bank digital memiliki kerangka tata kelola TI yang baik, terintegrasi dengan tata kelola perusahaan, dan membutuhkan penguatan regulasi pada aspek tata kelola dan manajemen risiko TI (Arsyad et al., 2021). Di sisi lain, kajian financial technology perbankan syariah menunjukkan regulasi laporan ketaatan syariah belum teridentifikasi secara tegas dan transparansi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan syariah melalui internet financial reporting masih bersifat voluntary, sehingga tidak ada regulasi rigid yang mewajibkan publikasi meskipun transparansi adalah salah satu prinsip tata kelola syariah (Herizal et al., 2021). Temuan bahwa regulasi berpengaruh signifikan terhadap transparansi namun tidak selalu berpengaruh terhadap akuntabilitas pada instansi pemerintah juga mengingatkan bahwa harmonisasi regulasi harus disertai desain akuntabilitas yang operasional—misalnya audit, pelaporan, dan mekanisme evaluasi—agar tidak berhenti pada keterbukaan informasi semata (Nugroho et al., 2020). Maka, kerangka harmonisasi industri halal–LKS idealnya membangun: (i) interoperabilitas data sertifikasi halal dan data pembiayaan, (ii) kewajiban pelaporan kepatuhan—halal dan syariah—yang transparan, dan (iii) mekanisme akuntabilitas yang dapat diaudit, bukan hanya narasi integrasi (Arsyad et al., 2021; Herizal et al., 2021; Nugroho et al., 2020).

4. Kerangka Hukum untuk Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah serta Budaya Halal Masyarakat

Kerangka hukum yang menautkan pembiayaan industri halal dan LKS pada akhirnya memerlukan penerimaan sosial—yang sangat ditentukan oleh literasi, persepsi, dan budaya halal masyarakat. Literatur perbankan syariah menempatkan mispersepsi publik mengenai akad, produk, dan layanan—yang dianggap belum patuh syariah—sebagai salah satu isu strategis penghambat pertumbuhan; dan menegaskan implementasi tata kelola sebagai upaya percepatan pertumbuhan (Umam, 2020; Widiastuti et al., 2022). Di tingkat sektor riil, literasi halal didefinisikan sebagai kemampuan membedakan barang/jasa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan hukum dan nilai Islam; rendahnya literasi halal berdampak pada rendahnya kesadaran halal masyarakat (Natardi, 2022). Sejalan dengan itu, literatur kebijakan industri halal menyebut masih rendahnya literasi produk industri halal sebagai tantangan utama dan mengaitkannya dengan rendahnya kapasitas pelaku industri—khususnya UMKM—dalam memahami rantai pasok halal (Jas et al., 2023). Dengan demikian, kerangka hukum integrasi pembiayaan halal–LKS harus memasukkan dimensi literasi sebagai regulatory objective (tujuan regulasi), bukan sekadar program sosialisasi ad hoc (Jas et al., 2023; Natardi, 2022; Umam, 2020).

Dalam konteks literasi keuangan syariah, kegiatan sosialisasi keuangan syariah di pedesaan menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih rendah dan data OJK menunjukkan belum mencapai 20 persen; serta menekankan keterlibatan berbagai pihak—BI, OJK, LKS, institusi pendidikan—untuk memperluas edukasi (Sambodo, 2018). Studi pembiayaan syariah sektor pertanian di Aceh juga menemukan petani belum memiliki pemahaman dan literasi keuangan syariah sehingga masih dominan menyamakan kredit konvensional dan pembiayaan syariah, dan merekomendasikan pendampingan syariah oleh tenaga penyuluh untuk meningkatkan akses dan literasi (Azdifah, 2019). Selain itu, evaluasi SEHATI memperlihatkan rendahnya pemahaman UMKM terkait mekanisme sertifikasi dan keterbatasan pengetahuan produk halal, sehingga program literasi halal perlu menargetkan aspek prosedural sekaligus substansial (Prianto, 2022). Konvergensi bukti ini menunjukkan bahwa literasi yang dibutuhkan bukan hanya "pengetahuan normatif" halal/syariah, tetapi juga literasi prosedural—bagaimana mengakses sertifikasi dan pembiayaan—serta literasi digital dalam menggunakan sistem layanan (Azdifah, 2019; Prianto, 2022; Sambodo, 2018).

Agar efektif, regulasi literasi dan inklusi dapat memanfaatkan prinsip bahwa ekosistem industri halal mencakup pedoman, kontrol, prosedur tata kelola, dan regulasi yang mengarahkan pelaku menuju kepatuhan syariah (Jas et al., 2023). Karena tata kelola halal juga meliputi informasi, pendidikan, dan komunikasi sebagai unsur tata kelola (Maulana et al., 2022), maka perangkat regulasi dapat mengunci kewajiban public communication dan capacity building sebagai bagian dari mandat kelembagaan—BPJPH/LPH dan LKS—bukan sekadar aktivitas sukarela (Maulana et al., 2022; Sambodo, 2018). Di sisi lain, temuan bahwa regulasi mendorong transparansi tetapi tidak otomatis meningkatkan akuntabilitas mengisyaratkan bahwa desain regulasi literasi perlu memiliki indikator, pembiayaan program, dan mekanisme evaluasi berbasis kinerja agar tidak menjadi formalitas (Nugroho et al., 2020). Dengan demikian, perangkat hukum literasi dan inklusi yang mendukung budaya halal perlu dirancang sebagai governance system: menghubungkan kewajiban edukasi, keterbukaan informasi, pendampingan, dan evaluasi yang terukur (Azdifah, 2019; Maulana et al., 2022; Nugroho et al., 2020).

5. Dari Rancangan ke Realisasi: Menjadikan Kerangka Hukum sebagai Tata Kelola Terintegrasi

Agenda penciptaan link, harmonisasi, dan peningkatan literasi dapat dibaca sebagai penegasan dua tahap kebijakan: tahap perancangan (desain kerangka hukum) dan tahap realisasi (implementasi, pengawasan, dan evaluasi tata kelola). Literatur governance menekankan tata kelola sebagai proses kompleks yang tidak hanya terikat pada dimensi kelembagaan formal dan informal, tetapi juga perilaku aktor; perubahan perilaku memerlukan waktu untuk membangun kepercayaan (trust and confidence) (Rachmah & Purwandari, 2024). Pada konteks tata kelola perbankan syariah, keberhasilan implementasi tata kelola syariah tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah, kesiapan regulasi, pelaku usaha, dan masyarakat, serta pentingnya audit syariah dalam standar tata kelola (Umam, 2020; Widiastuti et al., 2022). Sementara pada konteks jaminan produk halal, prioritas masalah koordinasi antar-stakeholder menunjukkan bahwa implementasi memerlukan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang operasional (Maulana et al., 2022). Dengan demikian, realisasi kerangka hukum harus diformulasikan sebagai desain kelembagaan dan coordination mechanism yang jelas, termasuk pembagian peran, interoperabilitas data, standar audit, dan akuntabilitas lintas lembaga (Maulana et al., 2022; Rachmah & Purwandari, 2024; Umam, 2020).

Digitalisasi dapat menjadi pengungkit realisasi link pembiayaan halal–LKS karena dapat mempercepat layanan dan koordinasi, tetapi membutuhkan payung regulasi dan penguatan kelembagaan. Studi transformasi digital tata kelola pemerintahan menyatakan pemanfaatan teknologi digital dapat mempercepat pembuatan kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempermudah penciptaan tata kelola kolaboratif; serta menyebut bahwa dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Indonesia diatur melalui PP No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Ramadhan & Riani, 2024). Di sektor perbankan, penguatan regulasi transformasi digital dibutuhkan pada tata kelola dan manajemen risiko TI agar transformasi digital mencapai tujuan inklusi keuangan dan akses luas bagi UMKM (Arsyad et al., 2021). Pada sektor perbankan syariah, kelemahan regulasi terkait pelaporan ketaatan syariah dan internet financial reporting yang masih voluntary menunjukkan perlunya regulasi yang lebih rigid untuk memastikan transparansi sebagai prinsip tata kelola syariah (Herizal et al., 2021). Ini mengarah pada implikasi kebijakan: integrasi data sertifikasi halal–pembiayaan syariah berbasis platform digital harus diiringi kewajiban pelaporan kepatuhan dan standar audit, agar digitalisasi memperkuat akuntabilitas dan bukan sekadar memindahkan proses manual menjadi elektronik (Arsyad et al., 2021; Herizal et al., 2021; Ramadhan & Riani, 2024).

Akhirnya, kerangka hukum yang membangun link pembiayaan industri halal dan LKS sepatutnya juga mempertimbangkan sumber pembiayaan syariah yang lebih luas, termasuk integrasi keuangan sosial syariah. Analisis strategi ZISWAF menegaskan bahwa salah satu rencana aksi untuk memasukkan dana zakat dan wakaf sebagai bagian keuangan Islam dalam value chain adalah menyalurkan distribusi dana tersebut untuk mendukung sektor riil, khususnya industri halal (Sumantri, 2023). Kajian pengabdian masyarakat tentang integrasi keuangan sosial syariah menekankan adanya persoalan kelembagaan, teknologi, SDM, regulasi, dan tata kelola; serta menyebut masih terdapat kurangnya koordinasi dan sinergi antarregulator dan keterbatasan kapasitas lembaga dalam membangun infrastruktur—khususnya tata kelola berbasis teknologi (Lubis & Latifah, 2019). Ini memperkuat argumen bahwa kerangka hukum integrasi halal–LKS dapat diperluas menjadi integrasi halal–keuangan syariah komersial–keuangan sosial syariah, tetapi tetap mensyaratkan tata kelola dan koordinasi lintas regulator yang kuat (Lubis & Latifah, 2019; Sumantri, 2023).

6. Simpulan

Sintesis literatur menunjukkan bahwa strategi penciptaan kerangka hukum untuk membangun link pembiayaan industri halal dan LKS membutuhkan tiga pilar yang saling terkait: (i) konsolidasi norma integrasi dengan memanfaatkan kewajiban sertifikasi halal dan standar kepatuhan syariah; (ii) desain tata kelola kelembagaan lintas otoritas yang mengatasi masalah koordinasi dan fragmentasi regulasi; serta (iii) intervensi literasi–inklusi yang meminimalkan mispersepsi dan hambatan prosedural UMKM (Aris & Nasution, 2022; Jas et al., 2023; Maulana et al., 2022). Pada tahap implementasi, kebijakan wajib—sertifikasi—perlu diseimbangkan dengan fasilitasi berupa pendampingan, infrastruktur, dan penguatan SDM auditor/LPH/penyelia halal agar integrasi pembiayaan–halal memperkuat daya saing UMKM, bukan menciptakan eksklusi finansial (Prianto, 2022; Rusydiana et al., 2023; Santoso et al., 2020). Harmonisasi regulasi harus juga memasukkan digitalisasi, pelaporan kepatuhan, dan mekanisme audit yang memperkuat transparansi sekaligus akuntabilitas (Arsyad et al., 2021; Herizal et al., 2021; Nugroho et al., 2020). Dengan pendekatan ini, keluaran yang ditargetkan—yakni kerangka hukum, regulasi, dan tata kelola kelembagaan yang membangun link pembiayaan industri halal dan LKS—dapat bergerak dari dokumen normatif menjadi ekosistem halal terintegrasi dalam halal value chain Indonesia dari hulu ke hilir (Aris & Nasution, 2022; Jas et al., 2023; Maulana et al., 2022).

Daftar Pustaka

Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Percepatan pertumbuhan perbankan syariah melalui implementasi tata kelola syariah. Law and Justice, 2(2), 124–134. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3417

Arifin, I. (2024). Optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam inklusivitas grand design ekonomi syariah di tingkat Asia. Economic Reviews Journal, 3(1), 641–654. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.213

Aris, D. A., & Nasution, L. Z. (2022). Determinan penentu inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah bagi penguatan daya saing UMKM. Islamic Circle, 1(2), 152–173. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.687

Arsyad, Sulfemi, W. B., & Munthoi, A. (2021). Pemahaman dan implementasi standar pengelolaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. IQ (Ilmu Al-Qur'an) Jurnal Pendidikan Islam, 4(02), 259–278. https://doi.org/10.37542/iq.v4i02.239

Azdifah, N. (2019). Pengembangan masyarakat melalui lembaga hisbah dalam meningkatkan ekonomi umat. Jurnal Al-Tatwir, 6(2), 89–101. https://doi.org/10.35719/altatwir.v6i1.46

Firman, R. N. (2019). Laju percepatan perkembangan perbankan syariah melalui penerapan tata kelola syariah. Journal of Sharia Economics, 1(2), 165–182. https://doi.org/10.35896/jse.v1i2.75

Herizal, H., Rassanjani, S., & Muhkrijal, M. (2021). Kebijakan kepariwisataan di Provinsi Aceh: Peluang dan tantangan. Jurnal Public Policy, 7(1), 21. https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3341

Huda, A. M. (2021). Implementasi instrumen hukum shariah dalam pariwisata halal. Journal of Economics and Policy Studies, 2(2), 13–22. https://doi.org/10.21274/jeps.v2i2.5320

Jas, W. S., Maarif, M. S., Syaukat, Y., & Beik, I. S. (2023). Implementasi model manajemen perubahan strategis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen. https://doi.org/10.17358/jabm.9.1.163

Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis strategi pengembangan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf di Indonesia. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(1), 45–56. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999

Maulana, H., Amri, A., & Iski, N. (2022). Model pengembangan pembiayaan syariah sektor pertanian di Provinsi Aceh: Suatu telaah Soft System Methodology. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 28(1), 140–154. https://doi.org/10.18343/jipi.28.1.140

Nahlah, N., Siradjuddin, S., Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1891. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923

Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. Journal of Regional Economics Indonesia, 1(2), 33–57. https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437

Natardi, N. (2022). Upaya meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelola potensi ekonomi keagamaan di Indonesia. Jurnal Perspektif, 15(1), 60–74. https://doi.org/10.53746/perspektif.v15i1.76

Nugroho, I. S., Bhagya, T. G., & Rosinawati, D. (2020). Industri dan supply chain halal dilihat dari aspek keilmuan teknik industri. Sainteks Jurnal Sains dan Teknik, 2(2), 58–71. https://doi.org/10.37577/sainteks.v2i2.264

Prianto, W. (2022). Analisis terhadap penyelenggaraan produk halal setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lakidende Law Review, 1(2), 73–84. https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.8

Rachmah, A. A., & Purwandari, H. (2024). Penguatan partisipasi nasabah bank sampah melalui tata kelola kelembagaan. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM), 8(01), 56–68. https://doi.org/10.29244/jskpm.v8i01.1286

Rahmawati, Thamrin, H., & Putra, Z. N. T. (2022). Overview industri halal di perdagangan global. Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(2), 72–81. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657

Ramadhan, A. I., & Riani, N. Z. (2024). Pengaruh tata kelola pemerintah terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 6(1), 41. https://doi.org/10.24036/jkep.v6i1.15838

Rosihan, A., Sulistyo, B., Alfani, H., & Utama, A. S. (2022). Pelatihan dan pengurusan PIRT produk kopi dan gula aren Bumdes "Karya Usaha" Desa Sipatuhu Kabupaten OKU Selatan. Artinara, 1(02), 1–11. https://doi.org/10.36080/an.v1i02.16

Rusydiana, A. S., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika penerapan jaminan produk halal di Indonesia: Analisis tata kelola halal. Harmoni, 22(1), 167–186. https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572

Saefullah, A. (2023). Pendampingan pelaku UMK dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022. Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 4(1). https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108

Sambodo, M. T. (2018). Tata kelola dan peningkatan daya saing ekonomi nasional: Suatu penelusuran konsep. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 25(2), 33–46. https://doi.org/10.14203/jep.25.2.2017.33-46

Santoso, L., Cahyani, Y. T., & Suryani, S. (2020). Dilema kebijakan wisata halal di Pulau Lombok. Jurnal Sosiologi Reflektif, 15(1), 23. https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1968

Sumantri, I. (2023). Transparansi dalam pemerintahan: Tinjauan kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia. Journal of Scientech Research and Development, 5(1), 97–109. https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.110

Umam, K. (2020). Sejarah pembangunan hukum perbankan syariah di Indonesia. Veritas et Justitia, 6(2), 250–273. https://doi.org/10.25123/vej.3629

Widiastuti, T., Sukmaningrum, P. S., Ningsih, S., Mawardi, I., Herianingrum, S., Hijriah, H. Y., & Putra, M. W. H. (2022). Pembinaan integrasi keuangan sosial syariah pada lembaga filantropi Islam. Aksiologiya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 6(3), 439. https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.9912