00473 - Strategi Regulasi untuk Penguatan Ekosistem Industri Halal, Pariwisata Halal, UMKM, dan Ekonomi Digital di Indonesia: Sintesis Literatur

Abstract

This article presents a systematic literature synthesis on regulatory strategies for strengthening the halal industry ecosystem, halal tourism, micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and digital economy in Indonesia. The discussion covers five main dimensions: (1) strengthening BPJPH (Halal Product Assurance Agency) through derivative regulations in an upstream-downstream integration framework; (2) halal tourism regulation as a lex specialis connecting supporting sectors and Muslim-friendly service standards; (3) integrated single-window licensing institutions combining OSS and SIHALAL; (4) regulatory synergies among the halal industry, MSMEs, and educational institutions for human resource development; and (5) digital economy regulation supporting healthy fintech ecosystems with consumer protection and sharia governance. The synthesis results show that regulatory strategies oriented toward upstream-downstream integration, bureaucratic simplification, safe digitalization, and sharia supervision have strong argumentative support in the literature, although several specific policy outputs—such as formal cross-subsidization schemes, halal tax incentives, and pesantren-based synergies—require additional evidence beyond the available references. The study concludes that the main obstacles of cost, procedural complexity, weak legal culture, and regulatory gaps are real issues that require comprehensive, adaptive, and multi-stakeholder policy responses.

Keywords: halal industry; halal tourism; MSMEs; digital economy; regulatory strategy; BPJPH; Islamic fintech; halal certification

Abstrak

Artikel ini menyajikan sintesis literatur secara sistematis mengenai strategi regulasi untuk penguatan ekosistem industri halal, pariwisata halal, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ekonomi digital di Indonesia. Pembahasan mencakup lima dimensi utama: (1) penguatan BPJPH melalui regulasi turunan dalam kerangka integrasi hulu–hilir; (2) regulasi pariwisata halal sebagai lex specialis yang menghubungkan sektor pendukung dan standardisasi layanan Muslim-friendly; (3) institusi perizinan satu pintu terintegrasi antara OSS dan SIHALAL; (4) sinergi regulasi antara industri halal, UMKM, dan institusi pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia; serta (5) regulasi ekonomi digital yang mendukung ekosistem fintech yang sehat dengan perlindungan konsumen dan tata kelola syariah. Hasil sintesis menunjukkan bahwa strategi regulasi yang berorientasi pada integrasi hulu–hilir, penyederhanaan birokrasi, digitalisasi yang aman, dan pengawasan syariah memiliki dukungan argumentatif yang kuat dalam literatur, meskipun beberapa keluaran kebijakan yang spesifik—seperti skema subsidi silang formal, insentif pajak halal, dan sinergi berbasis pesantren—memerlukan bukti tambahan di luar referensi yang tersedia. Kajian ini menyimpulkan bahwa hambatan utama berupa biaya, kompleksitas prosedur, lemahnya budaya hukum, dan kekosongan regulasi merupakan isu nyata yang menuntut respons kebijakan yang komprehensif, adaptif, dan melibatkan multipihak.

Kata kunci: industri halal; pariwisata halal; UMKM; ekonomi digital; strategi regulasi; BPJPH; Islamic fintech; sertifikasi halal

1. Pendahuluan

Penguatan ekosistem industri halal di Indonesia secara konsisten diposisikan sebagai agenda strategis pembangunan ekonomi syariah yang menuntut konsolidasi regulasi, kelembagaan, dan tata kelola lintas sektor. Kerangka Indonesian Sharia Economic Master Plan (MEKSI) 2019–2024 secara eksplisit memuat empat pilar utama—penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, serta penguatan ekonomi digital—yang secara konseptual menuntut desain kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir (Destyana & Setyowati, 2022; Muin & Tahir, 2023; Trimulato & Syarifuddin, 2023; Yuli & Wojtyla, 2020).

Pada saat yang sama, literatur menekankan bahwa jaminan produk halal bukan semata isu kepatuhan keagamaan, tetapi juga isu kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Karena itu, penguatan kebijakan publik dan regulasi turunan dipandang penting agar kewajiban sertifikasi halal dapat berjalan secara sistemik, efektif, dan berdampak pada pengembangan industri (Hasan & Pasyah, 2022; Jubaedah et al., 2023; Santoso & Rachman, 2024; Waluyo, 2020). Sejumlah studi juga menunjukkan hambatan implementasi yang berulang, terutama terkait kompleksitas prosedur, biaya sertifikasi yang dirasakan tinggi, serta keterbatasan literasi dan sosialisasi kebijakan, yang pada akhirnya mengurangi kapasitas UMKM untuk memenuhi kewajiban sertifikasi dan memanfaatkan peluang pasar halal (Hasan & Pasyah, 2022; Assagaf et al., 2022; S. Santoso et al., 2021).

Dalam konteks inilah strategi regulasi yang menekankan penguatan BPJPH, pembentukan regulasi pariwisata halal, integrasi layanan satu pintu, sinergi lintas aktor (industri–UMKM–lembaga pendidikan/komunitas), serta penguatan regulasi ekonomi digital dan fintech menjadi relevan, sekaligus perlu ditakar konsistensinya dengan bukti yang tersedia dalam literatur.

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan sintesis literatur (literature synthesis) yang bersifat integratif dan deskriptif-analitis. Sumber-sumber yang digunakan merupakan artikel jurnal ilmiah bereputasi yang diterbitkan dalam kurun waktu 2019–2024, mencakup topik-topik industri halal, sertifikasi halal, pariwisata halal, UMKM, ekonomi digital, dan fintech syariah di Indonesia dan perbandingan global. Proses sintesis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema berulang, membangun koneksi antarkonsep, serta mengevaluasi konsistensi argumentatif antara rekomendasi kebijakan dan bukti empiris yang tersedia dalam referensi.

3. Pembahasan

3.1 Mendukung Kinerja BPJPH melalui Penguatan Regulasi Turunan: Integrasi Hulu–Hilir, Aksesibilitas Biaya, dan Insentif Kebijakan

Literatur yang tersedia menegaskan bahwa BPJPH memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH), khususnya dalam ranah sertifikasi dan pengawasan, serta diposisikan sebagai institusi kunci untuk mempercepat implementasi Undang-Undang JPH guna perlindungan konsumen dan pengembangan industri halal (Mubarak et al., 2023; Rofiah et al., 2024; Waluyo, 2020). Keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem regulasi sertifikasi halal juga didokumentasikan melalui terbitnya PP No. 39 Tahun 2021 sebagai kerangka implementasi bidang JPH, yang dalam literatur dipahami sebagai regulasi operasional yang memperjelas mandat UU JPH dan kebijakan Cipta Kerja sekaligus mendorong digitalisasi layanan melalui SIHALAL (Destyana et al., 2024; Hidayat et al., 2025; Mubarak et al., 2023).

Namun, studi lain menyoroti bahwa regulasi terkait halal kerap terfragmentasi, tumpang tindih, dan belum sepenuhnya sistemik sehingga berdampak pada lemahnya kepastian hukum operasional dan efektivitas perlindungan konsumen, yang menguatkan argumen perlunya BPJPH berfungsi sebagai pengintegrasi kebijakan halal lintas sektor dan rantai pasok (Muslih & C, 2021; Rofiah et al., 2024; Waluyo, 2020). Dengan demikian, gagasan "BPJPH sebagai integrator peraturan kehalalan dari hulu ke hilir" sejalan dengan kebutuhan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang ditekankan literatur, sekaligus dengan pendekatan halal value chain yang menuntut integrasi proses dari bahan baku, produksi, distribusi, hingga informasi produk kepada konsumen (Z. Hasan, 2021; Izza et al., 2022; Mahsun et al., 2023).

Kebutuhan BPJPH untuk berperan sebagai integrator juga berkaitan dengan tuntutan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Studi tentang percepatan sertifikasi halal menekankan bahwa BPJPH diproyeksikan bekerja kolaboratif dengan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan urusan industri, kesehatan, pertanian, standardisasi-akreditasi, koperasi/UMKM, dan pengawasan obat-makanan, sehingga integrasi aturan dan prosedur menjadi prasyarat tata kelola yang efektif (Rofiah et al., 2024; Waluyo, 2020). Dalam dimensi layanan, digitalisasi sertifikasi halal juga dilaporkan memberi kepastian hukum bagi transformasi digital dan dapat menurunkan biaya serta mempercepat proses sertifikasi bagi UMKM, sehingga menguatkan urgensi integrasi sistem layanan BPJPH dengan ekosistem perizinan nasional (Mubarak et al., 2023; Purborini, 2024; L. Santoso & Rachman, 2024). Pada titik ini, dukungan regulasi turunan—misalnya peraturan pemerintah dan peraturan menteri—dipahami penting bukan sekadar menambah norma baru, tetapi memastikan interoperabilitas sistem, kejelasan pembagian kewenangan, dan penyederhanaan prosedur—isu yang juga muncul pada sektor digital/fintech yang menghadapi perizinan rumit dan menuntut mekanisme one-stop permit procedure (Muryanto, 2022; Muryanto et al., 2021).

Terkait agenda subsidi silang biaya sertifikasi halal antara perusahaan besar dan UMKM, literatur yang disediakan tidak memuat desain kebijakan "subsidi silang" sebagai skema eksplisit. Akan tetapi, literatur secara kuat mendokumentasikan bahwa biaya dan kerumitan prosedur merupakan hambatan utama UMKM dalam sertifikasi halal dan bahwa kebijakan yang menurunkan beban biaya menjadi faktor penentu niat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi (Hasan & Pasyah, 2022; Assagaf et al., 2022; S. Santoso et al., 2021). Beberapa sumber juga menunjukkan adanya praktik fasilitasi pemerintah berupa program sertifikasi halal gratis/terfasilitasi bagi usaha mikro dan kecil serta mekanisme self-declaration yang memperpendek dan mempermudah proses, walaupun memunculkan perdebatan normatif tentang konsistensinya dengan substansi UU JPH serta kebutuhan pengawasan yang memadai (Destyana et al., 2024; Jubaedah et al., 2023; Rofiah et al., 2024).

Dengan basis ini, dukungan terhadap instrumen pembiayaan yang meringankan UMKM—termasuk opsi subsidi yang bersumber dari berbagai kanal pembiayaan—memiliki justifikasi problematik yang kuat dalam literatur, meskipun "subsidi silang" sebagai bentuk spesifik belum didemonstrasikan dalam referensi (Assagaf et al., 2022; Radhitya et al., 2024; S. Santoso et al., 2021). Secara kebijakan, literatur empiris juga menunjukkan persepsi bahwa penetapan biaya dan prosedur sertifikasi dapat dirasakan memberatkan sebagian pelaku UMKM, sehingga kebijakan pembiayaan/dukungan biaya perlu dirancang secara sensitif terhadap kapasitas UMKM dan risiko drop-off dalam proses pengajuan (Assagaf et al., 2022).

Adapun agenda insentif pajak bagi perusahaan yang sudah bersertifikasi halal, khususnya UMKM, tidak dibahas secara eksplisit dalam kumpulan referensi yang disediakan, sehingga bukti rinci terkait desain, mekanisme, maupun efektivitas insentif pajak tidak tersedia untuk diklaim secara faktual. Namun, literatur yang ada tetap menegaskan kebutuhan peran negara melalui kebijakan dan regulasi untuk mendorong penguatan ekosistem halal, termasuk penciptaan kepastian hukum dan instrumen kebijakan yang mendorong daya saing serta partisipasi UMKM dalam rantai nilai halal (Hidayat et al., 2023, 2025; Machmud & Widuhung, 2024). Dengan demikian, insentif fiskal dapat diposisikan sebagai usulan kebijakan yang koheren dengan tujuan memperluas kepatuhan sertifikasi dan memperkuat UMKM, tetapi klaim mengenai bentuk konkret "insentif pajak" memerlukan rujukan tambahan di luar sumber yang tersedia.

3.2 Regulasi Pariwisata Halal: Kebutuhan Kepastian Hukum, Keterkaitan Sektor Pendukung, dan Standardisasi Layanan Muslim-Friendly

Literatur pariwisata halal yang disediakan menempatkan ketiadaan regulasi yang jelas dan komprehensif sebagai salah satu tantangan utama pengembangan pariwisata halal di Indonesia, di samping keterbatasan sertifikasi halal pada produk makanan-minuman, hotel, dan restoran (Pasarela et al., 2022). Sumber lain memperlihatkan bahwa praktik regulasi pariwisata halal di Indonesia tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga berkembang melalui regulasi daerah, misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang pariwisata halal yang dijadikan rujukan implementasi prinsip kepatuhan syariah dan etika bisnis, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan pariwisata halal (Solehudin et al., 2024; Zulvianti et al., 2022). Di Nusa Tenggara Barat, literatur juga mencatat adanya regulasi tingkat gubernur terkait pariwisata halal yang digunakan sebagai pedoman dan legitimasi penyelenggaraan pariwisata halal (Muflihin et al., 2023).

Keragaman rezim regulasi ini memperkuat argumen bahwa Indonesia memerlukan regulasi pariwisata halal yang lebih terkoordinasi dan mampu menghubungkan sektor pendukung—makanan-minuman, akomodasi, sertifikasi, layanan ibadah, hingga ekosistem digital informasi destinasi—agar kepastian hukum tidak bersifat parsial (Muflihin et al., 2023; Pasarela et al., 2022).

Dalam aspek policy review atas regulasi yang pernah ada, referensi menunjukkan bahwa sektor pariwisata halal pernah memiliki payung regulasi berbasis peraturan menteri yang mengatur aspek tertentu dari bisnis pariwisata, misalnya pedoman hotel syariah dan sertifikasi usaha pariwisata, serta adanya perubahan/amandemen regulasi sertifikasi usaha pariwisata (Reza & Tinggogoy, 2023). Walaupun literatur yang disediakan tidak memverifikasi secara langsung detail pencabutan spesifik sebagaimana dirumuskan dalam tugas pengguna, keberadaan berbagai regulasi tingkat kementerian dan perubahan kebijakannya menunjukkan perlunya tinjauan regulatif yang menilai konsistensi, ruang lingkup, dan daya ikat lintas sektor (Pasarela et al., 2022; Reza & Tinggogoy, 2023).

Sejalan dengan itu, studi lain menegaskan bahwa kebutuhan "regulasi dasar" untuk pariwisata halal penting sebagai pedoman bagi pelaku usaha dan wisatawan, terutama karena rezim halal produk—UU JPH dan regulasi turunannya—sering dinilai belum memadai sebagai dukungan hukum spesifik untuk industri pariwisata halal (Ahyani et al., 2022; Muflihin et al., 2023). Dengan kata lain, pembentukan regulasi pariwisata halal sebaiknya tidak dipahami sebagai duplikasi UU JPH, melainkan sebagai lex specialis yang mengatur standar layanan, keterkaitan sertifikasi sektor pendukung, dan mekanisme pengawasan serta koordinasi antarlembaga.

Keterkaitan pariwisata halal dengan sektor pendukung juga muncul kuat dalam literatur standardisasi layanan. Studi standardisasi layanan Muslim-friendly menekankan bahwa pemenuhan fasilitas, infrastruktur, dan layanan sesuai kebutuhan wisatawan Muslim perlu distandardisasi; bahkan, jika memungkinkan, layanan/fasilitas tertentu didorong untuk tersertifikasi MUI agar wisatawan merasa tenang dalam konsumsi atau penggunaan produk halal (Muflihin et al., 2023; Pasarela et al., 2022). Literatur juga menempatkan kepatuhan syariah dalam pariwisata halal sebagai isu etika dan tata kelola, merujuk pada peraturan daerah dan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan normatif pelaksanaan pariwisata berbasis prinsip syariah (Pasarela et al., 2022; Solehudin et al., 2024).

Dalam konteks ini, regulasi pariwisata halal yang baru akan lebih robust apabila mengikat hubungan antara standardisasi layanan destinasi, kewajiban sertifikasi sektor pendukung, dan mekanisme informasi publik—termasuk kanal digital—yang memadai untuk membangun kepercayaan dan mengurangi asimetri informasi (Destiana & Kismartini, 2020; Muflihin et al., 2023).

Dimensi digital juga signifikan: literatur menunjukkan bahwa lemahnya informasi destinasi halal di platform digital dapat menurunkan digital presence dan efektivitas promosi, seperti kasus Lombok dan Penyengat Island yang menunjukkan kurangnya informasi konseptual dan panduan layanan halal bagi wisatawan Muslim di kanal digital (Destiana & Kismartini, 2020). Karena itu, regulasi pariwisata halal yang mengatur keterkaitan sektor pendukung perlu dipadukan dengan kewajiban/standar minimal informasi digital destinasi, integrasi data layanan halal, serta strategi promosi digital yang akuntabel—selaras dengan model "smart halal destination" yang memasukkan basis data digital, manajemen destinasi digital, dan rantai nilai industri berbasis digital sebagai komponen ekosistem (Sumaryadi et al., 2020). Dengan pendekatan demikian, keluaran kebijakan berupa "peraturan pariwisata halal" dapat dibaca bukan hanya sebagai norma administratif, tetapi juga sebagai perangkat tata kelola ekosistem layanan dan informasi.

3.3 Institusi Birokrasi Satu Pintu untuk Perizinan Halal dan UMKM: Auditor Halal, OSS, Digitalisasi, dan Tata Kelola Data

Agenda pembentukan institusi satu pintu perizinan halal dan UMKM memiliki landasan problematik yang jelas dalam literatur: prosedur yang kompleks, alur perizinan yang panjang, dan biaya yang relatif tinggi dipandang menghambat UMKM, sehingga deregulasi dan penyederhanaan birokrasi melalui layanan terintegrasi menjadi kebutuhan (Hasan & Pasyah, 2022; Kusumaningtyas et al., 2022). Kerangka hukum perizinan berbasis layanan terintegrasi juga dipaparkan dalam studi mengenai kebijakan digitalisasi UMKM: ketentuan perizinan usaha diarahkan untuk menyederhanakan prosedur melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu, termasuk skema perizinan tunggal yang dapat mencakup sertifikasi JPH (Kusumaningtyas et al., 2022).

Dalam praktik, literatur juga mencatat keberadaan OSS sebagai sistem perizinan elektronik yang menerbitkan perizinan atas nama otoritas terkait melalui sistem elektronik, sehingga secara konseptual mendukung gagasan "satu pintu" (Kusumaningtyas et al., 2022; Mubarak et al., 2023). Lebih lanjut, beberapa sumber menegaskan adanya upaya menyatukan layanan sertifikasi halal dengan OSS melalui SIHALAL, yang diposisikan sebagai bagian dari penyederhanaan rangkaian tindakan sertifikasi halal dan digitalisasi layanan (Mubarak et al., 2023; Purborini, 2024).

Digitalisasi sertifikasi halal dipandang dapat meningkatkan efisiensi, memangkas waktu proses, dan menurunkan biaya bagi UMKM, sehingga menjadi strategi tata kelola yang konsisten dengan tujuan percepatan sertifikasi (Izza et al., 2022; Rofiah et al., 2024; L. Santoso & Rachman, 2024). Pada saat yang sama, literatur menegaskan bahwa efektivitas percepatan sertifikasi halal belum maksimal karena masih terdapat masalah dalam aspek substansi, struktur, dan budaya hukum, sehingga integrasi sistem perlu dibarengi penguatan regulasi, pendampingan, serta edukasi publik (Rofiah et al., 2024; S. Santoso et al., 2021). Artinya, institusi satu pintu tidak cukup hanya "menggabungkan kanal layanan", tetapi juga harus mengelola end-to-end process—mulai dari literasi, pendampingan, verifikasi, audit, hingga pengawasan pascasertifikasi—yang dalam literatur dipandang sebagai rangkaian strategi penting agar akselerasi sertifikasi tidak berhenti pada aspek administratif (Rofiah et al., 2024; S. Santoso et al., 2021).

Terkait kebutuhan peraturan pemerintah mengenai auditor halal, literatur menunjukkan bahwa auditor halal merupakan elemen kunci dalam jaminan mutu proses audit dan kredibilitas sertifikasi, tetapi terdapat isu mengenai kelangkaan profesi, pembatasan auditor pada LPH tertentu, serta tantangan kesesuaian latar belakang keilmuan auditor (Kusumaningtyas et al., 2022; Mubarak et al., 2023; Purborini, 2024). Studi komparatif efektivitas akselerasi sertifikasi halal juga menyebut dukungan LPPOM MUI oleh ratusan auditor halal dari berbagai jenjang pendidikan dan bidang ilmu sains terapan—misalnya teknologi pangan, kimia, biokimia, biologi, farmasi—dan menegaskan peran laboratorium sebagai penjamin audit, yang memperlihatkan bahwa tata kelola auditor bukan sekadar isu jumlah, tetapi juga kompetensi dan infrastruktur pendukung (Rofiah et al., 2024).

Sumber lain menekankan bahwa auditor idealnya berasal dari latar belakang keilmuan yang relevan dan bahwa variasi alur sertifikasi—misalnya alur lebih panjang yang melibatkan BPJPH–LPH–MUI—menjadikan kebutuhan auditor dan kejelasan mekanisme audit semakin penting (Kusumaningtyas et al., 2022; Purborini, 2024). Dengan demikian, peraturan pemerintah tentang auditor halal dapat diposisikan sebagai instrumen untuk menstandardisasi kompetensi, akreditasi, distribusi auditor lintas wilayah, dan mekanisme pengawasan auditor, sekaligus mengurangi bottleneck sertifikasi yang sering dirasakan UMKM (Kusumaningtyas et al., 2022; Radhitya et al., 2024; Rofiah et al., 2024).

Aspek menjaga kerahasiaan data perusahaan dalam OSS tidak dijelaskan secara spesifik dalam referensi yang disediakan sebagai desain kebijakan OSS untuk JPH. Namun, literatur yang lebih luas mengenai ekonomi digital dan transaksi daring menekankan kebutuhan regulasi yang melindungi konsumen dan memitigasi penyalahgunaan teknologi digital, termasuk kebutuhan pengaturan yang efektif untuk mencegah kerugian konsumen dalam transaksi online, misalnya obat/kosmetik palsu (Sudiro et al., 2024; Zubairy, 2023). Literatur lain juga menegaskan bahwa tantangan regulasi ekonomi digital mencakup perlindungan konsumen di sektor digital, isu kejahatan siber, dan kebutuhan kerangka kebijakan yang lebih adaptif (Wulandari et al., 2021). Oleh karena itu, sekalipun isu kerahasiaan data perusahaan dalam OSS-JPH tidak dibahas secara rinci, penguatan tata kelola data dan keamanan siber tetap konsisten dengan garis besar kebutuhan perlindungan dalam ekosistem digital yang disorot oleh literatur, terutama ketika sertifikasi halal dan perizinan semakin terdigitalisasi (Sudiro et al., 2024; Wulandari et al., 2021; Zubairy, 2023).

3.4 Regulasi untuk Mensinergikan Industri Halal, UMKM, dan Pesantren: Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Penguatan SDM

Literatur menempatkan kolaborasi pemangku kepentingan sebagai prasyarat untuk memenangkan kompetisi ekosistem halal global: ekosistem halal Indonesia dipandang belum optimal akibat lemahnya koordinasi, infrastruktur halal yang belum lengkap, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia; karena itu, kolaborasi multipihak diposisikan sebagai strategi perbaikan ekosistem (Machmud & Widuhung, 2024; Rofiah et al., 2024). Kerangka inovasi seperti quadruple helix juga direkomendasikan untuk menjamin pengembangan UMKM agar lebih kompetitif dan efektif, sekaligus menegaskan perlunya keterlibatan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam aspek modal, manajemen, dan sertifikasi halal (Hidayat et al., 2023, 2025).

Di tingkat daerah, studi tentang strategi ekonomi kreatif syariah menunjukkan pola sinergi berbasis pentahelix dan program "smart economy" yang menekankan sistem digital untuk akses pemasaran, produksi, dan pembiayaan, sehingga memperkuat argumen bahwa sinergi lintas aktor dapat dirancang melalui kebijakan publik yang mengaitkan pelaku usaha, pemerintah, dan institusi pendukung (Sumaryadi et al., 2020; Syamsuri & Rahman, 2019).

Namun, secara ketat berbasis bukti, referensi yang disediakan tidak membahas pesantren secara eksplisit sebagai subjek regulasi ekonomi halal, sehingga klaim faktual mengenai program pemberdayaan pesantren sebagai sentra ekonomi umat, mencetak auditor/penyelia halal bersumber dari pesantren, maupun izin usaha pendirian hypermarket halal nasional tidak dapat diverifikasi dari sumber yang tersedia. Meski demikian, literatur yang ada tetap menyediakan landasan konseptual untuk mendiskusikan "sinergi kelembagaan" melalui dua jalur utama.

Pertama, jalur penguatan SDM: tantangan pengembangan industri halal di Indonesia mencakup aspek SDM dan regulasi; strategi yang diajukan meliputi transformasi SDM dan digitalisasi SDM agar mampu mengoperasikan ekosistem halal yang kian terdigitalisasi (Rofiah et al., 2024; Yuli & Wojtyla, 2020). Kedua, jalur penguatan kapasitas sertifikasi dan audit: BPJPH terdokumentasi menjalankan fasilitasi dan pelatihan, termasuk pelatihan auditor halal, sementara literatur menekankan bahwa akselerasi sertifikasi memerlukan faktor regulasi dan pendampingan (Jubaedah et al., 2023; Rofiah et al., 2024). Dalam kerangka ini, institusi pendidikan dan komunitas—yang secara teoritis dapat mencakup pesantren—dapat diposisikan sebagai potential talent pool untuk literasi halal, pendampingan UMKM, dan penguatan budaya hukum kepatuhan, walaupun detail desain program berbasis pesantren memerlukan bukti tambahan di luar referensi yang disediakan (Rofiah et al., 2024; Yuli & Wojtyla, 2020).

Selain itu, sinergi industri–UMKM juga dapat dipahami dalam kerangka rantai pasok dan ketersediaan input halal. Literatur menegaskan bahwa penguatan rantai nilai halal menuntut integrasi proses dan standar dari hulu ke hilir; model integrated halal zone dan halal supply chain dipandang dapat memudahkan pengawasan standar halal dan meningkatkan efisiensi melalui integrasi sistem digital (Z. Hasan, 2021; Mahsun et al., 2023). Pada level bahan baku, literatur tentang kesadaran halal menekankan bahwa keterlibatan industri besar/menengah dalam sertifikasi halal dapat membantu mengatasi kesulitan bahan baku halal bagi pelaku kecil, meskipun konteksnya lebih pada rantai pasok bahan dibanding skema subsidi pembiayaan (Mutmainah et al., 2022). Dengan demikian, regulasi sinergi industri–UMKM dapat diarahkan untuk memperkuat konektivitas rantai pasok, standardisasi, dan pembinaan, yang seluruhnya konsisten dengan kebutuhan integrasi hulu–hilir yang juga dituntut oleh agenda penguatan BPJPH sebagai integrator (Rofiah et al., 2024; Waluyo, 2020).

3.5 Regulasi Ekonomi Digital yang Sehat untuk Mendukung Industri Halal: Perlindungan Konsumen, Tata Kelola Fintech, dan Pengawasan Syariah

Literatur menempatkan ekonomi digital sebagai arena peluang sekaligus risiko bagi industri halal. Pada satu sisi, digitalisasi—termasuk e-commerce—memperluas akses pasar, mendorong efisiensi, dan meningkatkan visibilitas produk halal; pada sisi lain, ia menimbulkan problem perlindungan konsumen, keamanan transaksi, serta kebutuhan kerangka regulasi yang memadai (Fauzan et al., 2023; Sudiro et al., 2024; Zubairy, 2023).

Dalam konteks Indonesia, studi tentang Islamic fintech menunjukkan tantangan serius: regulasi yang belum memadai, prosedur izin yang rumit, maraknya fintech ilegal, potensi penyalahgunaan untuk pembiayaan terorisme, serta sengketa konsumen; seluruhnya memunculkan kebutuhan pembangunan kerangka hukum komprehensif melalui pembentukan "Undang-Undang Fintech" yang memuat kepatuhan syariah, perizinan satu pintu, pembagian kewenangan dan koordinasi antarlembaga, pencegahan krisis sistem keuangan digital, sanksi pidana, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen (Muryanto et al., 2021). Literatur komparatif lain menegaskan bahwa tantangan utama Islamic fintech adalah lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan syariah, sehingga ekosistem yang baik membutuhkan regulasi pendukung, keberadaan Sharia Supervisory Board, serta standardisasi tata kelola syariah fintech (Muryanto, 2022; Wiwoho et al., 2023). Dalam perspektif ini, kebutuhan "regulasi yang mendukung ekosistem ekonomi digital yang sehat" dapat dipahami sebagai agenda yang menggabungkan perlindungan konsumen, ketertiban perizinan, dan tata kelola kepatuhan syariah sebagai satu paket kebijakan (Muryanto, 2022; Muryanto et al., 2021).

Terkait agenda undang-undang perlindungan data konsumen, referensi yang disediakan tidak secara eksplisit mendokumentasikan rancangan atau ketentuan hukum perlindungan data pribadi Indonesia. Akan tetapi, literatur yang tersedia menekankan urgensi perlindungan konsumen dalam transaksi digital dan perlunya regulasi yang efektif untuk mencegah kerugian konsumen akibat penyalahgunaan teknologi digital—misalnya pada peredaran obat/kosmetik palsu secara online yang menuntut pengawasan dan rezim tanggung jawab yang tegas (Sudiro et al., 2024; Zubairy, 2023). Literatur juga menyinggung bahwa keamanan dan privasi merupakan fokus penting dalam transformasi digital, dan bahwa data pelanggan perlu ditangani secara aman serta mematuhi regulasi perlindungan data dalam praktik pemasaran digital UMKM, meskipun sumber tersebut tidak menguraikan rezim hukum Indonesia secara rinci (Atikah et al., 2023; Fitriani et al., 2023).

Lebih jauh, riset tentang crowdfunding syariah dan ekonomi digital menyoroti bahwa regulasi perlindungan konsumen sektor digital masih kurang dan isu kejahatan siber belum sepenuhnya tertangani, memperkuat dasar normatif perlunya penguatan regulasi perlindungan pengguna layanan digital (Wulandari et al., 2021). Dengan demikian, walaupun klaim keberadaan/ketiadaan undang-undang perlindungan data tidak dapat dibuat dari sumber yang tersedia, kebutuhan kebijakan perlindungan data dan privasi dapat diletakkan sebagai respons atas problem perlindungan konsumen digital yang secara luas diidentifikasi literatur (Atikah et al., 2023; Sudiro et al., 2024; Wulandari et al., 2021).

Agenda undang-undang trust fund untuk memperkuat perlindungan dana konsumen/investor dalam fintech juga tidak dibahas secara eksplisit dalam referensi yang disediakan sebagai konsep trust fund dalam terminologi yang sama. Namun, literatur Islamic fintech menekankan adanya sengketa konsumen, risiko penyalahgunaan, serta kebutuhan instrumen regulasi yang mencakup pencegahan krisis sistem keuangan digital dan mekanisme penyelesaian sengketa, yang secara substansial berkaitan dengan tujuan melindungi dana masyarakat dalam sistem keuangan digital (Muryanto, 2022; Muryanto et al., 2021). Literatur lain tentang perlindungan konsumen di transaksi daring juga menekankan kebutuhan kerangka regulasi yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dari kerugian transaksi elektronik (Sudiro et al., 2024; Zubairy, 2023). Karena itu, konsep trust fund dapat dibaca sebagai salah satu opsi instrumen tata kelola dana titipan dalam ekosistem fintech, tetapi bukti tekstual yang secara langsung mengafirmasi kebutuhan "UU trust fund" spesifik tidak tersedia dalam kumpulan sumber ini.

Akhirnya, agenda merevisi Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk mempersyaratkan perusahaan berbasis syariah memiliki pengawas syariah memiliki koherensi yang kuat dengan rekomendasi literatur mengenai tata kelola syariah, meskipun literatur tidak menyebut revisi UU No. 40 Tahun 2007 secara eksplisit. Studi komparatif menegaskan pentingnya Sharia Supervisory Board dan standardisasi tata kelola syariah untuk memperkuat pengawasan Islamic fintech (Muryanto, 2022), sementara studi tentang kerangka regulasi aset kripto Islam juga menekankan kebutuhan dewan pengawas syariah dan standar tata kelola syariah sebagai bagian dari ekosistem inovasi keuangan digital yang melindungi konsumen dan mendorong inovasi (Wiwoho et al., 2023). Pada ranah security crowdfunding, literatur bahkan menyarankan perlunya pejabat kepatuhan syariah dan keterlibatan DSN-MUI untuk menjamin kepatuhan syariah dalam transaksi investasi digital.

Dengan demikian, persyaratan formal keberadaan pengawas syariah pada entitas syariah dapat diposisikan sebagai instrumen untuk memperkecil risiko rendahnya kepatuhan syariah dan lemahnya pengawasan—dua isu yang berulang diidentifikasi literatur—meskipun rute legislasi spesifik, yakni revisi UU PT atau regulasi sektoral lain, tidak diputuskan oleh bukti dalam sumber yang ada (Muryanto, 2022; Wiwoho et al., 2023).

Sebagai pelengkap tata kelola digital, literatur juga mengusulkan pemanfaatan teknologi lanjut untuk transparansi dan keterlacakan halal. Digitalisasi sertifikat halal, penggunaan kode QR untuk pelacakan status halal, dan adopsi blockchain untuk penyimpanan/verifikasi sertifikat dipandang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik, meskipun kesiapan lembaga pemeriksa halal dapat bervariasi dan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan (Karyani et al., 2024; Rofiah et al., 2024). Literatur lain juga menempatkan blockchain sebagai penguat traceability informasi halal di sepanjang rantai nilai dan sebagai respons atas masalah pemalsuan produk serta kebingungan informasi halal, sehingga mendukung agenda regulasi yang tidak hanya mengatur "kepatuhan", tetapi juga ekosistem data halal yang dapat diaudit dan diverifikasi (Bux et al., 2022; Mahsun et al., 2023).

Dengan demikian, strategi regulasi ekonomi digital yang sehat untuk industri halal perlu memadukan: (i) perlindungan konsumen; (ii) penguatan perizinan dan penegakan; (iii) tata kelola syariah melalui pengawasan; serta (iv) infrastruktur teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas (Karyani et al., 2024; Muryanto, 2022; Muryanto et al., 2021; Rofiah et al., 2024).

4. Kesimpulan

Sintesis literatur menunjukkan bahwa arah strategi regulasi yang menempatkan BPJPH sebagai pusat integrasi, memperkuat regulasi pariwisata halal yang terhubung dengan sektor pendukung, membangun layanan perizinan satu pintu terintegrasi OSS–SIHALAL, serta menata ekosistem ekonomi digital—khususnya fintech—dengan perlindungan konsumen dan tata kelola syariah memiliki dukungan argumentatif yang kuat dalam referensi yang disediakan (Mubarak et al., 2023; Pasarela et al., 2022; Rofiah et al., 2024; Waluyo, 2020).

Namun, beberapa keluaran kebijakan yang spesifik dalam rumusan kajian—terutama skema "subsidi silang" formal, "insentif pajak" bagi yang tersertifikasi halal, serta sinergi yang secara eksplisit berbasis pesantren dan izin hypermarket halal—tidak dapat dipastikan atau dielaborasi secara faktual dari sumber yang tersedia, sehingga pada titik tersebut diperlukan bukti tambahan di luar referensi yang diberikan.

Meski demikian, literatur secara konsisten menegaskan bahwa hambatan biaya, kompleksitas prosedur, lemahnya budaya hukum, serta kekosongan/ketidakselarasan regulasi adalah isu nyata. Karena itu, strategi regulasi yang berorientasi pada integrasi hulu–hilir, penyederhanaan birokrasi, pendampingan, digitalisasi yang aman, dan pengawasan syariah berpotensi menjadi kerangka kebijakan yang lebih efektif untuk mempercepat pertumbuhan industri halal, memperkuat UMKM, dan melindungi konsumen dalam ekonomi digital (Hasan & Pasyah, 2022; Muryanto, 2022; Muryanto et al., 2021; Rofiah et al., 2024).

Daftar Pustaka

Ahyani, H., Putra, H. M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 10. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3795

Assagaf, A. A., Sumardi, J., & Sitorus, W. (2022). The Effect of Cost Determination in the Provision of Halal Certificates on Traded Products in Makassar City. Khazanah Hukum, 4(3), 192–204. https://doi.org/10.15575/kh.v4i3.19945

Atikah, N., Astuti, A. W., Sayudin, S., Khan, A., & Hussain, S. A. (2023). Islamic Economic Transformation in the Digital Era: A Review of the Role of Fintech. Jurnal Impresi Indonesia, 2(12), 1219–1225. https://doi.org/10.58344/jii.v2i12.4654

Bux, C., Varese, E., Amicarelli, V., & Lombardi, M. (2022). Halal Food Sustainability between Certification and Blockchain: A Review. Sustainability, 14(4), 2152. https://doi.org/10.3390/su14042152

Destiana, R., & Kismartini, K. (2020). Halal Tourism Marketing in the Disruption Era: A Case Study of Penyengat Island in Riau Islands Province. Society, 8(1), 264–283. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.174

Destyana, M. E., & Setyowati, R. (2022). Wakaf Contribution in the Development of Halal Value Chain Ecosystem on the Legal Perspective in Indonesia. Eduvest - Journal of Universal Studies, 2(10), 2167–2178. https://doi.org/10.36418/eduvest.v2i10.629

Destyana, M. E., Setyowati, R., Musyafa, A. A., & Akhsanty, A. S. (2024). Self-Declare on Micro and Small Restaurant in Supporting Muslim-Friendly Tourism Industry. Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 8(1), 124–135. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i1.3447

Fauzan, A. P., Athoillah, A., & Salam, A. N. (2023). Optimization of Halal Industrial Products with the Assistance of Digital Technology in the Industrial Revolution Era 4.0. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 158–169. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7778

Fitriani, H., Samsuri, T., Karmana, I. W., Sulastri, N., Zaenuddin, M., Haerazi, H., Aminullah, A., Soemardiawan, S., Hariyanto, F. A., & Ikhsan, M. (2023). Marketing Management Training for UMKM Assisted by Baznas Microfinance Village (BMD) Gunungsari. Sasambo Jurnal Abdimas (Journal of Community Service), 5(4), 898–908. https://doi.org/10.36312/sasambo.v5i4.1682

Hasan, Kn. S., & Pasyah, T. (2022). Challenges of Indonesian Halal Industry in the Digital Economic Era. Sriwijaya Law Review, 319–335. https://doi.org/10.28946/slrev.vol6.iss2.869.pp319-335

Hasan, Z. (2021). Making Indonesia as Integrated Halal Zone and World Halal Sector Hub Through the Implementation of Halal Supply Chain. Journal of Islamic Economic and Business Research, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i1.11529

Hidayat, Y., Machmud, A., Zulhuda, S., & Suartini, S. (2023). Is Indonesia Destined to Become the World's Market for Halal Products? RSF Conference Series Business Management and Social Sciences, 3(2), 66–72. https://doi.org/10.31098/bmss.v3i2.652

Hidayat, Y., Machmud, A., Zulhuda, S., & Suartini, S. (2025). Legal aspects and government policy in increasing the role of MSMEs in the Halal ecosystem. F1000Research, 13, 722. https://doi.org/10.12688/f1000research.148322.3

Izza, N. N., Sari, M. Z., & Shanty, M. K. (2022). Sentiment analysis of halal food trends during COVID-19. Indonesian Journal of Islamic Economics Research, 4(2), 64–75. https://doi.org/10.18326/ijier.v4i2.7869

Jubaedah, D., Nor, M. R. M., Taeali, A., Putra, H. M., Jauhari, Moh. A., & Aniq, A. F. (2023). Halal Certification in Indonesia: Study of Law Number 6 of 2023 on Job Creation. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 14(1), 154–184. https://doi.org/10.18860/j.v14i1.19948

Karyani, E., Geraldina, I., Haque, M. G., & Zahir, A. (2024). Intention to adopt a blockchain-based halal certification: Indonesia consumers and regulatory perspective. Journal of Islamic Marketing, 15(7), 1766–1782. https://doi.org/10.1108/jima-03-2023-0069

Kusumaningtyas, R. O., Subekti, R., Jaelani, A. K., Orsantinutsakul, A., & Mishra, U. K. (2022). Reduction of Digitalization Policy in Indonesian MSMEs and Implications for Sharia Economic Development. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 21(2), 157. https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.6855

Machmud, A., & Widuhung, S. D. (2024). The Future of the Global Halal Products and Services Ecosystem. International Journal of Religion, 5(10), 5257–5264. https://doi.org/10.61707/dz6xht33

Mahsun, M., Putra, Y. H. S., Asnawi, N., Djalaluddin, A., & Hasib, N. (2023). Blockchain as a Reinforcement for Traceability of Indonesian Halal Food Information through the Value Chain Analysis Framework. Al-Muqayyad, 6(1), 49–66. https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1031

Mubarak, M. A. R. A., Malihah, L., Mu'minah, M., & Ma'mun, M. Y. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Al-Adl Jurnal Hukum, 15(1), 214. https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072

Muflihin, M. D., Lating, A. I. S., Nufaisa, N., & Junjunan, M. I. (2023). Development of Muslim-Friendly Service Standardization in the Halal Tourism Industry in Indonesia. Eksyar Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam, 10(1), 157–169. https://doi.org/10.54956/eksyar.v10i1.452

Muin, F., & Tahir, P. (2023). Legal Policy of Halal Products for the Development of Small and Micro Enterprises after the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on the Job Creation. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 23(1), 1–12. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1323

Muryanto, Y. T. (2022). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: a comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. Journal of Financial Crime, 30(5), 1264–1278. https://doi.org/10.1108/jfc-05-2022-0099

Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Nugraheni, A. S. C. (2021). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint. International Journal of Law and Management, 64(2), 239–252. https://doi.org/10.1108/ijlma-07-2021-0162

Muslih, M., & C, F. A. (2021). Prospects for the Development of Halal, Thoyib, and Hygienic Food Production During the New Normal Covid-19 Period as Supporting Pillars of National Food Security. Unram Law Review, 5(2). https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i2.184

Mutmainah, N., Hapidin, A., Ramdhani, M. A., Nuryadin, B. W., Muharir, M., & Ahyani, H. (2022). Global Awareness of Halal Products in Indonesia in Era 4.0. Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 14(1), 14. https://doi.org/10.24235/amwal.v14i1.9657

Pasarela, H., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Halal Tourism Development Strategy in Indonesia. Konfrontasi Jurnal Kultural Ekonomi dan Perubahan Sosial, 9(1), 14–26. https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v9i1.188

Purborini, V. S. (2024). Study of Halal Certification for Food and Beverage Products based on PP No. 39 of 2021. Edu-Riligia Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan, 8(2). https://doi.org/10.47006/er.v8i2.20631

Radhitya, A., Yuniarsih, Y., & Azizah, R. A. (2024). Juridical Review Regarding the Making of Halal Certification for MSMEs in Sangatta City. Awang Long Law Review, 6(2), 405–410. https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1162

Reza, F., & Tinggogoy, F. L. (2023). Application of the Halal Concept in the Era Industrial Revolution 4.0 in Indonesia. International Journal of Research in Vocational Studies (IJRVOCAS), 3(2), 05–10. https://doi.org/10.53893/ijrvocas.v3i2.85

Rofiah, K., Safira, M. E., & Rosele, M. I. (2024). The Effectiveness of Accelerating Halal Product Certification: Regulations and Companions. Journal of Human Rights Culture and Legal System, 4(2), 449–476. https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.203

Santoso, L., & Rachman, A. (2024). Digitalising Halal Certification: The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 14(2), 265–293. https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24115

Santoso, S., Alfarisah, S., Fatmawati, A. A., & Ubaidillah, R. (2021). Correlation Analysis of the Halal Certification Process and Perceptions of the Cost of Halal Certification with the Intentions of Food and Beverage SMEs Actors. Religious Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, 5(2), 297–308. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11627

Solehudin, E., Ahyani, H., & Putra, H. M. (2024). Study on Sharia Compliance Principles in Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of Islamic Business Ethics Principles (Professional Ethics). Millah Journal of Religious Studies, 39–66. https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art2

Sudiro, A. A., Farhani, S., & Machmud, A. (2024). Online Counterfeit Drugs in Point View of National Laws and Maqashid Sharia. International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies, 4(1), 28–40. https://doi.org/10.31098/ijeiis.v4i1.2192

Sumaryadi, S., Sutono, A., Rahtomo, W., Rumayar, C. H., & Puksi, F. F. (2020). Smart Halal Destination Ecosystem: The Exploration of Halal Tourism Ecosystem Model. Masyarakat Pariwisata Journal of Community Services in Tourism, 1(1), 29–48. https://doi.org/10.34013/mp.v1i1.345

Syamsuri, S., & Rahman, M. R. F. (2019). Creative Economy Based on Syariah as an Effort to Increase Communities Welfare: Case Study at BAPPEDA, East Java Province, 2019. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 43(2), 149. https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.674

Trimulato, T., & Syarifuddin, S. (2023). The Role State Sukuk Instruments to Support Halal Industry. Benefit Journal of Bussiness Economics and Finance, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.37985/benefit.v1i1.14

Waluyo, A. (2020). The developmental policy of halal product guarantee in the paradigm of maqāṣid sharī'ah in Indonesia. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 20(1), 41–60. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.41-60

Wiwoho, J., Trinugroho, I., Kharisma, D. B., & Pujiyono, P. (2023). Islamic crypto assets and regulatory framework: evidence from Indonesia and global approaches. International Journal of Law and Management, 66(2), 155–171. https://doi.org/10.1108/ijlma-03-2023-0051

Wulandari, T. R., Saktiawan, B., & Ahmad, D. P. (2021). Can Islamic crowdfunding support Indonesian Islamic Economic Masterplan? Sebelas Maret Business Review, 6(1), 47. https://doi.org/10.20961/smbr.v6i1.55839

Yuli, S. B. C., & Wojtyla, E. (2020). Challenges and strategies in developing human resources for the halal industry: Evidence from Indonesia. Journal of Innovation in Business and Economics, 4(02), 77–86. https://doi.org/10.22219/jibe.v4i02.8270

Zubairy, A. (2023). The Assurance of the Product Halality of Cosmetics on E-Commerce. 74–82. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9_9

Zulvianti, N., Aimon, H., & Abror, A. (2022). The Influence of Environmental and Non-Environmental Factors on Tourist Satisfaction in Halal Tourism Destinations in West Sumatra, Indonesia. Sustainability, 14(15), 9185. https://doi.org/10.3390/su14159185