00431 - Ekonomi Pertanahan dan Agraria Perspektif Islam: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Ekonomi pertanahan dan agraria dalam perspektif Islam merupakan bidang kajian yang berakar kuat dalam tradisi fikih dan maqāṣid al-syarī'ah. Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai aspek ekonomi pertanahan Islam, meliputi konsep kepemilikan tanah, ihyā' al-mawāt, sistem iqtā', kharaj, larangan monopoli, waqf tanah, keadilan distribusi, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka berbasis sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer, artikel ini menegaskan bahwa Islam memiliki kerangka konseptual yang komprehensif dalam mengatur hubungan manusia dengan tanah sebagai amanah ilahi. Prinsip istikhlāf menjadi fondasi utama yang membedakan pandangan Islam dari sistem ekonomi lainnya, di mana kepemilikan tanah diakui sebagai hak yang sah namun terikat kewajiban sosial dan dibatasi oleh kepentingan umum. Temuan kajian menunjukkan bahwa instrumen-instrumen agraria Islam seperti ihyā' al-mawāt, waqf, muzāra'ah, musāqāh, dan pembiayaan mikro Islam memiliki relevansi tinggi dalam konteks pembangunan ekonomi kontemporer. Reformasi agraria berbasis maqāṣid al-syarī'ah dinilai mampu mewujudkan keadilan sosial, produktivitas pertanian, dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan.

Kata kunci: ekonomi pertanahan Islam, maqāṣid al-syarī'ah, ihyā' al-mawāt, waqf tanah, keadilan agraria

Abstract
Land economics and agrarian studies in Islamic perspective constitute a field deeply rooted in the tradition of Islamic jurisprudence (fiqh) and maqāṣid al-sharī'ah. This article comprehensively examines various aspects of Islamic land economics, including the concept of land ownership, ihyā' al-mawāt, the iqtā' system, kharaj, prohibition of monopoly, waqf land, distributive justice, and sustainable environmental management. Employing a library research approach based on classical and contemporary fiqh sources, this article affirms that Islam possesses a comprehensive conceptual framework for regulating the relationship between human beings and land as a divine trust. The principle of istikhlāf serves as the primary foundation that distinguishes the Islamic perspective from other economic systems, wherein land ownership is recognized as a legitimate right yet bound by social obligations and constrained by public interest. The findings indicate that Islamic agrarian instruments such as ihyā' al-mawāt, waqf, muzāra'ah, musāqāh, and Islamic microfinance hold significant relevance in the context of contemporary economic development. Agrarian reform grounded in maqāṣid al-sharī'ah is assessed to be capable of simultaneously realizing social justice, agricultural productivity, and environmental sustainability.

Keywords: Islamic land economics, maqāṣid al-sharī'ah, ihyā' al-mawāt, waqf land, agrarian justice

1. Pendahuluan: Landasan Filosofis Pertanahan dalam Islam
Ekonomi pertanahan dan agraria dalam perspektif Islam merupakan salah satu bidang kajian yang memiliki akar yang sangat dalam dalam tradisi fikih dan maqāṣid al-syarī'ah. Islam sebagai sistem hidup yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur secara rinci hubungan manusia dengan bumi dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, Islam datang sebagai manhaj yang mencakup seluruh dimensi kehidupan, termasuk dimensi ekonomi, sosial, dan politik (Badaoui, 2012). Dalam konteks ini, tanah bukan sekadar aset ekonomi semata, melainkan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.
Konsep dasar yang melandasi seluruh bangunan ekonomi pertanahan Islam adalah prinsip bahwa bumi dan segala isinya pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanyalah khalifah atau pemegang amanah di muka bumi ini. Prinsip istikhlāf (kekhalifahan) ini menjadi fondasi utama yang membedakan pandangan Islam tentang kepemilikan tanah dari sistem-sistem ekonomi lainnya (العتبي, 2026). Manusia diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan tanah, namun dengan tanggung jawab yang besar untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan keberlangsungan alam. Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tanah—mulai dari kepemilikan, pengolahan, hingga distribusi hasilnya—semuanya harus berorientasi pada pencapaian maqāṣid al-syarī'ah, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Almaala & Shanin, 2023).
Kajian tentang ekonomi pertanahan Islam tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang maqāṣid al-syarī'ah secara menyeluruh. Para ulama maqāṣid menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariah yang berkaitan dengan tanah dan agraria bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudaratan (الشراح, 2013). Dalam konteks ini, tanah memiliki posisi strategis karena ia merupakan sumber utama penghidupan manusia, basis produksi pangan, dan fondasi peradaban. Oleh karena itu, pengaturan tanah yang adil dan efisien merupakan salah satu prasyarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan Islam (علي, 2025).

2. Konsep Kepemilikan Tanah dalam Islam
2.1 Dasar-Dasar Kepemilikan
Syariah Islam mengakui hak kepemilikan tanah sebagai hak yang sah dan dilindungi. Kepemilikan dalam Islam dipahami sebagai hubungan syar'i antara manusia dengan suatu benda yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelola benda tersebut sesuai dengan ketentuan syariah (الهولي, 2013). Namun demikian, kepemilikan dalam Islam bukanlah hak yang mutlak dan tak terbatas. Sebaliknya, ia merupakan hak yang terikat dengan berbagai kewajiban dan batasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah terjadinya kezaliman (الشرقاوي, 1978).
Penelitian al-Fāyiz tentang kepemilikan tanah dalam Islam menegaskan bahwa kepemilikan merupakan hak syar'i yang diakui dan dijelaskan oleh syariah Islam, dan bahwa tanah dapat menjadi milik pribadi yang dapat dikuasai dan dikelola, namun dengan berbagai kewajiban dan batasan yang melekat padanya (الفايز, 2023). Kepemilikan tanah dalam Islam dapat diperoleh melalui beberapa cara yang sah, antara lain: ihyā' al-mawāt (menghidupkan tanah mati), iqtā' (pemberian dari penguasa), jual beli, warisan, dan hibah. Masing-masing cara perolehan ini memiliki ketentuan dan syarat-syarat tersendiri yang diatur secara rinci dalam fikih Islam.

2.2 Jenis-Jenis Kepemilikan Tanah
Fikih Islam membagi kepemilikan tanah ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, kepemilikan pribadi (al-milkiyyah al-khāṣṣah), yaitu tanah yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu dengan hak penuh untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai ketentuan syariah. Kedua, kepemilikan negara (milkiyyah al-dawlah), yaitu tanah yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum, seperti tanah-tanah yang diperoleh melalui penaklukan (fath) atau tanah yang tidak bertuan. Ketiga, kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'āmmah), yaitu sumber daya alam yang oleh syariah ditetapkan sebagai milik bersama seluruh umat, seperti air, padang rumput, dan hutan (النفيسي, 1977).
Pembagian ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi kebijakan agraria dalam negara Islam. Dalam konteks kepemilikan sumber daya alam, al-Hūlī dalam kajiannya tentang kepemilikan sumber daya alam dalam fikih Islam menegaskan bahwa siapa yang memiliki tanah, ia memiliki apa yang ada di atas dan di bawahnya, namun penguasa (imam) berwenang untuk membatasi kepemilikan tersebut demi kepentingan umum, dengan syarat bahwa hasil dari sumber daya tersebut dikembalikan kepada seluruh rakyat (الهولي, 2013). Prinsip ini menjadi landasan bagi kebijakan nasionalisasi sumber daya alam yang dapat dibenarkan secara syar'i.

2.3 Perlindungan Hak Kepemilikan
Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak kepemilikan tanah. Syariah melarang segala bentuk perampasan, pengambilalihan paksa, atau pelanggaran terhadap hak milik orang lain tanpa dasar yang sah. Namun demikian, perlindungan ini tidak bersifat mutlak. Syariah juga menetapkan bahwa kepemilikan dapat dibatasi atau bahkan dicabut demi kepentingan umum yang lebih besar, dengan kompensasi yang adil kepada pemiliknya (الفايز, 2023). Al-Syarqāwī dalam kajiannya tentang pembatasan kepemilikan untuk kepentingan umum dalam syariah Islam menegaskan bahwa syariah mengakui hak individu atas kepemilikan, namun hak ini bukanlah hak yang mutlak, melainkan hak yang dapat dibatasi demi kepentingan umum (الشرقاوي, 1978).

3. Ihyā' al-Mawāt: Menghidupkan Tanah Mati sebagai Instrumen Agraria
3.1 Konsep dan Dasar Hukum
Salah satu instrumen agraria yang paling khas dalam Islam adalah konsep ihyā' al-mawāt, yakni menghidupkan atau mengolah tanah yang mati atau tidak bertuan. Konsep ini memiliki landasan yang kuat dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Prinsip ini mencerminkan orientasi Islam yang sangat kuat terhadap produktivitas dan pemanfaatan optimal sumber daya alam (البعداني & الروحاني, 2023).
Al-Bu'dānī dan al-Rūhānī dalam kajian fikih maqāṣidī mereka tentang tahjīr (penguasaan tanah mati tanpa menghidupkannya) menegaskan bahwa tanah mati tidak dapat dimiliki kecuali melalui ihyā', dan bahwa tahjīr hanya memberikan hak prioritas untuk menghidupkan tanah tersebut, bukan hak kepemilikan penuh (البعداني & الروحاني, 2023). Ini berarti bahwa dalam Islam, kepemilikan tanah tidak dapat diperoleh hanya melalui klaim atau penguasaan formal semata, melainkan harus disertai dengan upaya nyata untuk mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut secara produktif.

3.2 Maqāṣid Syariah dalam Ihyā' al-Mawāt
Kajian maqāṣidī terhadap ihyā' al-mawāt mengungkapkan bahwa syariah menjadikan ihyā' sebagai syarat kepemilikan karena beberapa tujuan yang mulia. Pertama, untuk mendorong produktivitas dan pemanfaatan optimal sumber daya tanah demi kesejahteraan masyarakat. Kedua, untuk mencegah penimbunan dan monopoli tanah yang dapat merugikan masyarakat luas. Ketiga, untuk mewujudkan 'imārat al-arḍ (kemakmuran bumi) yang merupakan salah satu maqāṣid syariah yang penting (البعداني & الروحاني, 2023). Keempat, untuk memastikan bahwa tanah dimanfaatkan secara produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks Malaysia, Edris et al. menunjukkan bahwa ihyā' al-mawāt dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi masalah tanah terbengkalai melalui pembiayaan mikro Islam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (Edris et al., 2023). Ini menunjukkan relevansi konsep ihyā' al-mawāt yang tidak hanya bersifat historis, tetapi juga sangat aktual dalam konteks pembangunan ekonomi kontemporer.

3.3 Tahjīr dan Batas Waktu Penguasaan
Fikih Islam juga mengatur tentang tahjīr, yakni penguasaan tanah mati dengan tanda-tanda tertentu tanpa segera menghidupkannya. Para ulama sepakat bahwa tahjīr memberikan hak prioritas kepada orang yang melakukannya untuk menghidupkan tanah tersebut dalam batas waktu tertentu. Namun jika dalam batas waktu tersebut ia tidak menghidupkannya, maka hak prioritasnya gugur dan orang lain berhak untuk menghidupkan tanah tersebut (البعداني & الروحاني, 2023). Ketentuan ini mencerminkan prinsip Islam yang tidak membenarkan penguasaan tanah secara pasif tanpa upaya produktif.

4. Iqtā': Sistem Pemberian Tanah oleh Penguasa
4.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Iqtā'
Iqtā' adalah sistem pemberian tanah atau hak atas tanah oleh penguasa (imam) kepada individu atau kelompok tertentu. Sistem ini memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam dan merupakan salah satu instrumen kebijakan agraria yang penting dalam negara Islam. Para ulama fikih membedakan antara beberapa jenis iqtā', antara lain iqtā' tamlik (pemberian kepemilikan), iqtā' istighlāl (pemberian hak pemanfaatan), dan iqtā' irfāq (pemberian hak penggunaan fasilitas umum) (البعداني & الروحاني, 2023).
Al-Bu'dānī dan al-Rūhānī menegaskan bahwa iqtā' dari imam tidak dianggap sebagai pemindahan kepemilikan penuh, melainkan hanya sebagai pemberian hak tertentu yang terikat dengan syarat-syarat dan kewajiban tertentu (البعداني & الروحاني, 2023). Ini berarti bahwa penerima iqtā' tidak memiliki kebebasan penuh untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuka hatinya, melainkan harus menggunakannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh penguasa dan ketentuan syariah.

4.2 Iqtā' dalam Perspektif Sejarah Islam
Sistem iqtā' telah dipraktikkan sejak masa Nabi SAW dan para sahabat. Al-Nafīsī dalam kajiannya tentang pemikiran politik Islam menyebutkan bahwa sikap Nabi SAW terhadap kepemilikan tanah, air, dan padang rumput mencerminkan semangat pemikiran politik Islam yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama (النفيسي, 1977). Nabi SAW memberikan tanah kepada beberapa sahabat untuk dikelola, namun dengan ketentuan bahwa tanah tersebut harus dimanfaatkan secara produktif dan tidak boleh ditelantarkan.
Dalam sejarah Islam, sistem iqtā' mengalami berbagai perkembangan dan transformasi. Pada masa Dinasti Abbasiyah dan Umayyah, sistem ini berkembang menjadi lebih kompleks dan kadang-kadang disalahgunakan oleh para penguasa. Namun dalam kerangka fikih yang ideal, iqtā' seharusnya menjadi instrumen untuk mendistribusikan tanah secara adil dan mendorong produktivitas pertanian.

5. Kharaj dan Sistem Perpajakan Tanah dalam Islam
5.1 Konsep Kharaj
Kharaj adalah pajak tanah yang dikenakan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh negara Islam, khususnya tanah-tanah yang diperoleh melalui penaklukan dan kemudian dibiarkan di tangan pemilik aslinya (baik Muslim maupun non-Muslim) dengan kewajiban membayar pajak. Sistem kharaj merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara Islam dan memiliki peran penting dalam kebijakan agraria Islam (التميمي, 2023).
Al-Māwardī, sebagaimana dikaji oleh al-Tamīmī, memiliki pandangan yang sangat maju tentang kharaj. Al-Māwardī mengaitkan kharaj dengan kemampuan tanah untuk dimanfaatkan, bukan semata-mata dengan luas tanah. Ia menegaskan bahwa kharaj dikenakan atas tanah yang memungkinkan untuk ditanami, dan bahwa kharaj merupakan faktor positif yang mendorong pengolahan tanah dan pencapaian pembangunan pertanian (التميمي, 2023). Pandangan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tanah dalam Islam dirancang bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong produktivitas pertanian.

5.2 Prinsip Keadilan dalam Perpajakan Tanah
Salah satu prinsip utama dalam sistem perpajakan tanah Islam adalah keadilan. Al-Māwardī, sebagaimana dikutip oleh al-Tamīmī, merupakan pelopor dalam mengaitkan pajak dengan kemampuan dan kapasitas pembayar pajak, yang merupakan prinsip yang sangat modern dalam ilmu perpajakan (التميمي, 2023). Prinsip ini berarti bahwa besaran kharaj harus disesuaikan dengan produktivitas tanah, kondisi iklim, ketersediaan air, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kemampuan petani untuk membayar pajak.
Sistem perpajakan tanah yang adil dalam Islam juga mencakup ketentuan tentang pengurangan atau pembebasan pajak dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti bencana alam, kekeringan, atau gagal panen. Ini mencerminkan prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, serta prinsip bahwa beban tidak boleh dipikulkan kepada seseorang melebihi kemampuannya.

6. Larangan Monopoli dan Penimbunan Tanah
6.1 Ihtikar al-Arḍ dalam Perspektif Fikih
Islam secara tegas melarang monopoli dan penimbunan tanah (ihtikar al-arḍ) yang dapat merugikan masyarakat luas. Al-Fāyiz dalam kajiannya menegaskan bahwa monopoli tanah merupakan salah satu tindakan yang membolehkan penguasa untuk campur tangan dalam pengelolaan tanah milik pribadi (الفايز, 2023). Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa tanah adalah sumber daya yang vital bagi kehidupan manusia, dan penimbunannya oleh segelintir orang dapat mengakibatkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah.
Dalam konteks ini, al-Syarqāwī menegaskan bahwa syariah membolehkan berbagai pembatasan atas kepemilikan tanah demi kepentingan umum, termasuk larangan terhadap bentuk-bentuk penggunaan tanah yang merugikan masyarakat, kewajiban untuk mengolah tanah, dan larangan menelantarkan tanah (الشرقاوي, 1978). Pembatasan-pembatasan ini mencerminkan prinsip Islam bahwa kepemilikan tanah membawa serta tanggung jawab sosial yang tidak dapat diabaikan.

6.2 Kewajiban Mengolah Tanah
Salah satu implikasi penting dari larangan monopoli tanah adalah kewajiban untuk mengolah dan memanfaatkan tanah secara produktif. Syariah Islam tidak membenarkan seseorang untuk menguasai tanah yang luas namun membiarkannya terbengkalai sementara orang lain membutuhkan tanah untuk bercocok tanam. Al-Fāyiz menegaskan bahwa 'imārat al-arḍ (kemakmuran bumi) merupakan maqāṣid yang diakui secara syar'i, sehingga penelantaran tanah dilarang (الفايز, 2023).
Prinsip ini memiliki implikasi kebijakan yang sangat penting. Negara Islam berwenang untuk memaksa pemilik tanah yang menelantarkan tanahnya untuk mengolahnya, atau bahkan mengambil alih tanah tersebut untuk diberikan kepada orang lain yang mampu dan mau mengolahnya. Ini merupakan bentuk intervensi negara yang dibenarkan oleh syariah demi kepentingan umum dan pencapaian maqāṣid al-syarī'ah.

7. Pembatasan Kepemilikan Tanah untuk Kepentingan Umum
7.1 Kewenangan Negara atas Kepemilikan Tanah
Dalam Islam, negara memiliki kewenangan yang signifikan untuk mengatur dan membatasi kepemilikan tanah demi kepentingan umum. Al-Fāyiz menegaskan bahwa penguasa dalam Islam memiliki otoritas atas kepemilikan, bahkan kepemilikan pribadi sekalipun, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang membenarkan intervensi penguasa dalam kepemilikan pribadi demi kepentingan umum atau khusus (الفايز, 2023). Kewenangan ini didasarkan pada prinsip bahwa penguasa adalah wakil umat yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.
Al-Syarqāwī dalam kajiannya yang komprehensif tentang pembatasan kepemilikan untuk kepentingan umum dalam syariah Islam menyebutkan berbagai bentuk pembatasan yang dibenarkan oleh syariah, antara lain: pembatasan terhadap perdagangan dan industri untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan publik, kewajiban untuk memagari tanah kosong, pembatasan untuk tujuan militer, dan pengaturan pertanian untuk mencegah hama atau meningkatkan hasil panen (الشرقاوي, 1978). Semua pembatasan ini dibenarkan oleh syariah selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

7.2 Prinsip Keseimbangan antara Kepentingan Pribadi dan Umum
Salah satu tantangan utama dalam kebijakan agraria Islam adalah menyeimbangkan antara hak kepemilikan pribadi dan kepentingan umum. Al-Syarqāwī menegaskan bahwa syariah mengakui hak kepemilikan pribadi, namun juga menetapkan bahwa kepemilikan tersebut harus digunakan sesuai dengan maqāṣid Allah, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya (الشرقاوي, 1978). Dalam kerangka ini, kepentingan umum dapat mengesampingkan kepentingan pribadi dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur oleh syariah.
Al-Syarāh dalam kajiannya tentang maqāṣid al-mukallafīn antara kepentingan umum dan khusus menegaskan bahwa syariah telah menetapkan aturan-aturan umum yang menjelaskan dasar-dasar interaksi dengan orang lain dalam hal niat dan tujuan, dan bahwa kepentingan umum dapat mengesampingkan kepentingan pribadi jika kepentingan pribadi tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain (الشراح, 2013).

8. Pertanian dan Ziraah dalam Perspektif Islam
8.1 Kedudukan Pertanian dalam Islam
Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pertanian sebagai sektor ekonomi yang vital. Berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW mendorong umat Islam untuk mengolah tanah dan bercocok tanam. Al-Marzūqī dalam kajiannya tentang aktivitas ekonomi dari perspektif Islam menegaskan bahwa Islam mendorong semua jenis aktivitas ekonomi yang sah, termasuk pertanian, dan bahwa teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah mendorong individu untuk bekerja dan mencari rezeki (المرزوقي, 2001). Bahkan, Islam mengangkat derajat aktivitas ekonomi yang bermanfaat dan menjadikannya sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Allah SWT selama dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariah.
'Alī dalam kajiannya tentang maqāṣid al-syarī'ah dalam pertanian dan penanaman menegaskan bahwa syariah Islam memiliki visi yang seimbang yang memadukan antara kemakmuran bumi dan pelestarian sumber daya, dan bahwa maqāṣid al-syarī'ah berkontribusi pada perlindungan kebutuhan pokok (ḍarūriyyāt) dan pengembangan serta kemakmuran bumi (علي, 2025). Ini menunjukkan bahwa pertanian dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi biasa, melainkan merupakan bagian integral dari misi kekhalifahan manusia di muka bumi.

8.2 Akad-Akad Pertanian dalam Fikih Islam
Fikih Islam mengatur berbagai akad yang berkaitan dengan pertanian, antara lain muzāra'ah (bagi hasil pertanian), musāqāh (bagi hasil perkebunan), dan ijārah (sewa tanah pertanian). Akad-akad ini dirancang untuk memfasilitasi kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap secara adil dan saling menguntungkan.
Nasution dalam kajiannya tentang penerapan ijārah pertanian di Desa Bintogo menegaskan bahwa akad ijārah merupakan bentuk saling membantu antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan bahwa fikih mu'āmalah melarang praktik-praktik yang merugikan antara sesama manusia (Nasution, 2022). Namun, kajian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah dalam praktik ijārah pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, seperti ketidakjelasan dalam penetapan harga sewa yang dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian).

8.3 Muzāra'ah dan Musāqāh: Sistem Bagi Hasil Pertanian
Muzāra'ah dan musāqāh merupakan dua akad bagi hasil yang sangat penting dalam ekonomi pertanian Islam. Muzāra'ah adalah akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, di mana hasilnya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Musāqāh adalah akad serupa yang khusus berkaitan dengan perkebunan, di mana petani merawat tanaman dan mendapatkan bagian dari hasilnya.
Kedua akad ini mencerminkan prinsip Islam tentang keadilan dalam distribusi hasil produksi pertanian. Pemilik tanah mendapatkan imbalan atas kontribusi tanahnya, sementara petani penggarap mendapatkan imbalan atas tenaga dan keahliannya. Sistem ini berbeda dari sistem sewa tanah biasa yang dapat memberatkan petani, terutama dalam kondisi gagal panen, karena dalam muzāra'ah dan musāqāh risiko ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

9. Waqf Tanah: Instrumen Sosial-Ekonomi Islam
9.1 Konsep dan Sejarah Waqf Tanah
Waqf (wakaf) tanah merupakan salah satu instrumen sosial-ekonomi Islam yang paling penting dan memiliki sejarah yang sangat panjang dalam peradaban Islam. Waqf adalah tindakan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah (Nugroho & Hilal, 2019). Dalam konteks pertanahan, waqf tanah telah memainkan peran yang sangat besar dalam menyediakan infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat Muslim sepanjang sejarah.
Waqf tanah memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan instrumen kepemilikan tanah lainnya. Ketika tanah diwakafkan, kepemilikannya beralih dari pemilik pribadi menjadi milik Allah SWT (hak umum), dan manfaatnya diperuntukkan bagi tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh wakif. Tanah wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan, sehingga ia terlindungi dari fragmentasi dan alienasi yang sering terjadi pada tanah milik pribadi (Medaline et al., 2022).

9.2 Peran Waqf Tanah dalam Pembangunan Ekonomi
Waqf tanah memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Dalam sejarah Islam, waqf telah menjadi sumber utama pembiayaan bagi berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, penelitian, dan infrastruktur publik. Syarief menegaskan bahwa revitalisasi pengelolaan tanah wakaf merupakan agenda yang sangat penting dan mendesak, dan bahwa hal ini dapat dilakukan melalui program sertifikasi tanah wakaf, pengembangan konsep fikih wakaf yang berkaitan dengan produktivitas, dan penerapan konsep modern pengelolaan tanah wakaf berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Syarief, 2021).
Dalam konteks Malaysia, waqf tanah telah berkembang menjadi instrumen yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah Malaysia telah membuat berbagai pengaturan hukum untuk melindungi aset wakaf dan memastikan pengelolaannya yang efektif (Razak, 2022). Pengalaman Malaysia ini dapat menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya dalam mengoptimalkan potensi waqf tanah untuk pembangunan ekonomi.

9.3 Tantangan dan Peluang Waqf Tanah Kontemporer
Meskipun memiliki potensi yang besar, waqf tanah menghadapi berbagai tantangan dalam konteks kontemporer. Tantangan-tantangan ini meliputi: lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf, ketidakjelasan status hukum tanah wakaf, dan kurangnya inovasi dalam model pengelolaan wakaf. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang komprehensif, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan inovasi dalam model pembiayaan dan pengelolaan wakaf.
Edris et al. dalam kajiannya tentang ihyā' dan investasi tanah mati di Malaysia melalui pembiayaan mikro Islam menunjukkan bahwa investasi tanah wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah merupakan pendekatan alternatif yang inovatif untuk memanfaatkan tanah-tanah tersebut dalam proyek-proyek produktif (Edris et al., 2023). Pendekatan ini dapat membantu mengatasi masalah tanah wakaf yang terbengkalai sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10. Keadilan Distribusi Tanah dan Penanganan Kemiskinan
10.1 Tanah sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan
Dalam perspektif Islam, distribusi tanah yang adil merupakan salah satu prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan kepemilikan tanah merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Syāmah dalam kajiannya tentang visi maqāṣidī untuk mengatasi masalah kemiskinan menegaskan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan salah satu maqāṣid syariah yang penting, karena kemiskinan mengancam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (شامة, 2013).
Dalam konteks ini, reformasi agraria yang adil merupakan salah satu instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial. Islam mendukung redistribusi tanah yang adil melalui berbagai mekanisme, termasuk zakat, wakaf, dan kebijakan agraria negara yang berorientasi pada kepentingan umum.

10.2 Zakat dan Tanah Pertanian
Zakat merupakan salah satu instrumen redistribusi kekayaan yang paling penting dalam Islam, termasuk dalam konteks pertanahan. Zakat pertanian (zakat al-zirā'ah) dikenakan atas hasil pertanian yang mencapai nisab tertentu, dan hasilnya didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Sistem zakat ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara pemilik tanah yang kaya dan petani yang miskin.
Al-Riyāhī dalam kajiannya tentang pemahaman ekonomi dan sosial zakat menegaskan bahwa tasyri' zakat merupakan instrumen fundamental untuk mengaktifkan ekonomi dan tidak dapat dipisahkan dari konteks zaman dan realitas kehidupan, mengingat peran zakat dalam distribusi kekayaan dan bahkan dalam pembentukan modal itu sendiri (الرياحي, 1997). Ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang memiliki dampak nyata terhadap distribusi kekayaan dan pembangunan ekonomi.

10.3 Peran Negara dalam Mewujudkan Keadilan Agraria
Negara Islam memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan keadilan agraria. Ini mencakup berbagai kebijakan, antara lain: redistribusi tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah, pengaturan harga sewa tanah yang adil, perlindungan terhadap hak-hak petani penggarap, dan pencegahan monopoli tanah oleh segelintir orang. Al-Māwardī, sebagaimana dikaji oleh al-Tamīmī, menegaskan bahwa fungsi keuangan merupakan salah satu fungsi terpenting negara karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak negara dan kesejahteraan rakyat (التميمي, 2023).

11. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tanah Berkelanjutan
11.1 Prinsip-Prinsip Islam tentang Pelestarian Lingkungan
Islam memiliki pandangan yang sangat komprehensif tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam, termasuk tanah. Prinsip-prinsip Islam tentang pelestarian lingkungan mencakup larangan terhadap kerusakan (fasād) di muka bumi, kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk merawat dan melestarikan alam (الصمادي, 2002). Prinsip-prinsip ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi kebijakan pengelolaan tanah dan sumber daya alam.
Al-Ṣamādī dalam kajiannya tentang metode Islam dalam menjaga lingkungan dari pencemaran menegaskan bahwa tasyri' Islam yang bersumber dari pandangannya tentang kehidupan mencegah kerusakan di bumi dan pencemaran lingkungan, dan bahwa Islam menjamin penerapan tasyri' ini melalui berbagai sanksi syar'i (الصمادي, 2002). Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan secara normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan yang efektif.

11.2 Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Islam
Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) memiliki resonansi yang kuat dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan sumber daya alam. 'Alī dalam kajiannya menegaskan bahwa syariah Islam memiliki visi yang seimbang yang memadukan antara kemakmuran bumi dan pelestarian sumber daya, dan bahwa maqāṣid al-syarī'ah berkontribusi pada perlindungan kebutuhan pokok dan pengembangan serta kemakmuran bumi (علي, 2025). Visi ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Almāla dan Shanin dalam kajiannya tentang dimensi pembangunan berkelanjutan sebagai pendekatan untuk mencapai maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan, di mana manusia harus menjaga bumi dan mengembangkan lingkungan, ekonomi, dan standar kehidupan dalam dimensi spiritual, etis, dan peradaban (Almaala & Shanin, 2023). Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kerangka konseptual yang komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan yang jauh melampaui sekadar pertimbangan ekonomi semata.

11.3 Larangan Merusak Tanah dan Lingkungan
Islam secara tegas melarang segala bentuk kerusakan terhadap tanah dan lingkungan. Al-Qadhāfī dalam kajiannya tentang ḍawābiṭ syar'iyyah untuk perlindungan lingkungan menegaskan bahwa syariah Islam telah menetapkan sistem yang komprehensif dari ḍawābiṭ dan panduan yang memperkuat perlindungan lingkungan, termasuk larangan terhadap isrāf (pemborosan), pencegahan kemudaratan, pelestarian sumber daya, dan ihyā' al-arḍ (menghidupkan bumi) (القذافي, 2026). Prinsip-prinsip ini memiliki implikasi langsung bagi kebijakan pengelolaan tanah yang berkelanjutan.

12. Aktivitas Ekonomi Pertanahan: Jual Beli, Sewa, dan Investasi
12.1 Jual Beli Tanah dalam Fikih Islam
Jual beli tanah merupakan salah satu transaksi ekonomi yang paling umum dalam kehidupan masyarakat. Fikih Islam mengatur jual beli tanah dengan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan mencegah terjadinya penipuan, gharar (ketidakpastian), dan kezaliman. Prinsip-prinsip umum jual beli dalam Islam, seperti kejelasan objek transaksi, kebebasan berkontrak, dan larangan terhadap riba dan gharar, semuanya berlaku dalam transaksi jual beli tanah.
Al-Marzūqī menegaskan bahwa Islam mendorong semua jenis aktivitas ekonomi yang sah dan bahwa syariah tidak pernah membenarkan atau mentolerir bentuk-bentuk penghasilan yang haram (المرزوقي, 2001). Dalam konteks jual beli tanah, ini berarti bahwa transaksi harus dilakukan secara transparan, jujur, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang syariah.

12.2 Sewa Tanah (Ijārah al-Arḍ)
Sewa tanah (ijārah al-arḍ) merupakan akad yang sangat penting dalam ekonomi pertanian Islam. Melalui akad ini, pemilik tanah dapat menyewakan tanahnya kepada petani penggarap dengan imbalan sewa yang disepakati. Fikih Islam mengatur berbagai aspek dari akad sewa tanah ini, termasuk syarat-syarat sahnya akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan ketentuan tentang penyelesaian sengketa.
Nasution dalam kajiannya tentang penerapan ijārah pertanian menegaskan bahwa akad ijārah merupakan bentuk saling membantu antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan bahwa fikih mu'āmalah melarang praktik-praktik yang merugikan antara sesama manusia (Nasution, 2022). Namun, kajian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah dalam praktik ijārah pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, yang menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan fikih di kalangan masyarakat.

12.3 Investasi Tanah melalui Instrumen Keuangan Islam
Perkembangan keuangan Islam kontemporer telah membuka berbagai peluang baru untuk investasi tanah melalui instrumen-instrumen keuangan yang inovatif. Instrumen-instrumen ini mencakup sukuk berbasis tanah, reksa dana properti syariah, dan berbagai bentuk pembiayaan syariah untuk pengembangan properti. Semua instrumen ini harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba, gharar, dan maysir (perjudian).
Edris et al. menunjukkan bahwa pembiayaan mikro Islam dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menginvestasikan tanah mati dan meningkatkan produktivitasnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Edris et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa inovasi dalam instrumen keuangan Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi berbasis tanah.

13. Kewenangan Negara dalam Kebijakan Agraria Islam
13.1 Fungsi Negara dalam Pengelolaan Tanah
Negara Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan tanah dan kebijakan agraria. Peran ini mencakup berbagai fungsi, antara lain: pengaturan kepemilikan tanah, pencegahan monopoli, redistribusi tanah kepada yang membutuhkan, pengelolaan tanah negara, dan penegakan hukum agraria. Al-Fāyiz menegaskan bahwa penguasa dalam Islam memiliki otoritas atas kepemilikan, bahkan kepemilikan pribadi sekalipun, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang membenarkan intervensi penguasa dalam kepemilikan pribadi demi kepentingan umum (الفايز, 2023).
Al-Hūlī dalam kajiannya tentang kepemilikan sumber daya alam menegaskan bahwa penguasa berkewajiban untuk menyediakan sumber daya alam ini bagi mereka yang dapat memanfaatkannya dan memastikan bahwa hamba-hamba Allah dapat mengambil manfaat dari kekayaan yang Allah titipkan kepada mereka (الهولي, 2013). Ini menunjukkan bahwa negara dalam Islam bukan sekadar regulator pasif, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan distribusi dan pemanfaatan sumber daya tanah yang adil dan optimal.

13.2 Kebijakan Agraria dan Maqāṣid al-Syarī'ah
Kebijakan agraria negara Islam harus selalu berorientasi pada pencapaian maqāṣid al-syarī'ah. Ini berarti bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan tanah harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Kebijakan yang memperkuat kepemilikan tanah yang adil, mendorong produktivitas pertanian, dan melindungi lingkungan hidup merupakan kebijakan yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah.
Al-Syarqāwī menegaskan bahwa semua pembatasan kepemilikan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menolak kemudaratan dari masyarakat luas dapat dibenarkan oleh syariah, dan bahwa kepemilikan tanah pada hakikatnya adalah milik Allah, sementara individu hanyalah khalifah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan maqāṣid-Nya berupa kemaslahatan hamba-Nya (الشرقاوي, 1978).

14. Pemikiran Ulama Klasik tentang Ekonomi Pertanahan
14.1 Kontribusi al-Māwardī
Al-Māwardī (364–450 H/974–1058 M) merupakan salah satu ulama klasik yang memberikan kontribusi terbesar dalam pemikiran tentang ekonomi pertanahan Islam. Dalam karyanya al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, al-Māwardī membahas secara rinci berbagai aspek kebijakan agraria negara Islam, termasuk sistem kharaj, pengelolaan tanah negara, dan distribusi sumber daya alam. Al-Tamīmī dalam kajiannya tentang aspek-aspek keuangan al-Māwardī menegaskan bahwa al-Māwardī mengaitkan kharaj dengan kemampuan tanah untuk dimanfaatkan, dan bahwa kharaj merupakan faktor positif yang mendorong pengolahan tanah dan pencapaian pembangunan pertanian (التميمي, 2023).
Al-Māwardī juga memiliki pandangan yang sangat maju tentang keadilan distribusi. Ia mengaitkan zakat dengan redistribusi yang adil dan menegaskan bahwa zakat wajib atas harta yang dipersiapkan untuk berkembang, sehingga tujuannya dalam memperkaya orang miskin dapat terwujud (التميمي, 2023). Pandangan ini menunjukkan bahwa al-Māwardī memahami zakat bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang efektif.

14.2 Pemikiran Ibn Khaldūn tentang Tanah dan Peradaban
Ibn Khaldūn, meskipun tidak secara khusus membahas ekonomi pertanahan, memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pemahaman tentang hubungan antara tanah, pertanian, dan peradaban. Konsep 'umrān (peradaban) yang dikembangkan oleh Ibn Khaldūn menempatkan pertanian dan pengelolaan tanah sebagai fondasi utama bagi perkembangan peradaban manusia. Kajian tentang fikih al-'umrān wa al-ijtimā' yang dikembangkan oleh para ulama kontemporer, seperti yang dilakukan oleh Audīnah dalam kajiannya tentang pemikiran Ibn Bādīs, menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab 'umrān yang darinya dapat ditarik kaidah-kaidah dan ḍawābiṭ yang menjadi sebab perkembangan peradaban (أودينة, 2021).

15. Reformasi Agraria Kontemporer dalam Perspektif Islam
15.1 Tantangan Agraria Kontemporer
Dunia Muslim kontemporer menghadapi berbagai tantangan agraria yang serius, termasuk ketimpangan kepemilikan tanah yang ekstrem, urbanisasi yang tidak terkendali, degradasi lahan pertanian, dan krisis pangan. Tantangan-tantangan ini memerlukan respons kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umum.
Al-Fāyiz dalam kajiannya tentang kepemilikan tanah dan dampaknya terhadap masalah perumahan menegaskan bahwa masalah perumahan dimulai dari asal kepemilikan tanah, kemudian monopoli dan penelantarannya, kemudian perampasan hak masyarakat untuk memanfaatkannya (الفايز, 2023). Analisis ini menunjukkan bahwa akar dari berbagai masalah sosial-ekonomi kontemporer, termasuk krisis perumahan, dapat ditelusuri kembali kepada ketidakadilan dalam sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah.

15.2 Reformasi Agraria Berbasis Maqāṣid
Reformasi agraria yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah harus mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, redistribusi tanah yang adil kepada petani yang tidak memiliki tanah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah tentang kepemilikan dan kompensasi yang adil. Kedua, pengembangan sistem perpajakan tanah yang adil dan mendorong produktivitas. Ketiga, penguatan sistem wakaf tanah sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dapat menyediakan tanah bagi kepentingan umum. Keempat, pengembangan sistem pembiayaan pertanian yang berbasis syariah dan dapat diakses oleh petani kecil.
Al-Tukūrī dalam kajiannya tentang prinsip-prinsip reformasi ekonomi dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang masalah ekonomi secara umum merupakan nilai-nilai, kebijakan, dan prinsip-prinsip umum untuk mengatur kehidupan ekonomi dan melindunginya dari penyimpangan, bukan program-program rinci dan wadah-wadah bagi gerakan ekonomi umat. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kerangka nilai dan prinsip yang fleksibel yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan kondisi.

15.3 Peran Pembiayaan Mikro Islam dalam Pemberdayaan Petani
Pembiayaan mikro Islam merupakan salah satu instrumen yang sangat potensial untuk memberdayakan petani kecil dan meningkatkan produktivitas pertanian. Edris et al. menunjukkan bahwa pembiayaan mikro Islam dapat menjadi solusi bagi masalah pembiayaan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin (Edris et al., 2023). Dalam konteks pertanian, pembiayaan mikro Islam dapat membantu petani kecil untuk mendapatkan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

16. Keamanan Ekonomi dan Tanah dalam Perspektif Islam
16.1 Tanah sebagai Fondasi Keamanan Ekonomi
Tanah merupakan salah satu fondasi utama keamanan ekonomi dalam perspektif Islam. Kepemilikan tanah yang adil dan produktif merupakan prasyarat bagi terwujudnya keamanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Allan dalam kajiannya tentang keamanan ekonomi dari perspektif Islam menegaskan bahwa keamanan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama syariah yang berkaitan erat dengan misi kekhalifahan manusia di muka bumi (Allan, 2025). Tanpa keamanan ekonomi yang memadai, manusia tidak dapat menjalankan misi kekhalifahan mereka secara optimal.

16.2 Integrasi Keamanan Ekonomi dengan Maqāṣid al-Syarī'ah
Keamanan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari maqāṣid al-syarī'ah secara keseluruhan. Perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) merupakan salah satu dari lima maqāṣid ḍarūriyyah yang harus dijaga oleh setiap sistem ekonomi yang Islami. Dalam konteks pertanahan, ini berarti bahwa sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat melindungi hak-hak ekonomi semua anggota masyarakat, mencegah eksploitasi dan kezaliman, dan mendorong produktivitas dan kemakmuran bersama (Almaala & Shanin, 2023).

17. Kesimpulan
Ekonomi pertanahan dan agraria dalam perspektif Islam merupakan bidang yang sangat kaya dan kompleks, dengan landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan tradisi fikih yang panjang. Beberapa prinsip utama yang dapat disimpulkan dari kajian ini adalah sebagai berikut.
Pertama, tanah pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanyalah khalifah yang bertanggung jawab untuk mengelolanya sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah (الشرقاوي, 1978). Prinsip ini menjadi landasan bagi seluruh bangunan hukum agraria Islam.
Kedua, kepemilikan tanah dalam Islam diakui sebagai hak yang sah, namun bukan hak yang mutlak. Kepemilikan terikat dengan berbagai kewajiban dan batasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah kezaliman (الفايز, 2023).
Ketiga, ihyā' al-mawāt merupakan instrumen agraria yang sangat penting dalam Islam, yang mencerminkan orientasi Islam terhadap produktivitas dan pemanfaatan optimal sumber daya alam (البعداني & الروحاني, 2023). Prinsip ini memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks pembangunan ekonomi kontemporer.
Keempat, sistem perpajakan tanah (kharaj) dalam Islam dirancang bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong produktivitas pertanian dan mewujudkan keadilan distribusi (التميمي, 2023).
Kelima, waqf tanah merupakan instrumen sosial-ekonomi yang sangat potensial untuk menyediakan tanah bagi kepentingan umum dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Edris et al., 2023).
Keenam, negara Islam memiliki kewenangan yang signifikan untuk mengatur dan membatasi kepemilikan tanah demi kepentingan umum, namun kewenangan ini harus dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (الهولي, 2013).
Ketujuh, pengelolaan tanah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan merupakan kewajiban syar'i yang tidak dapat diabaikan, karena manusia bertanggung jawab kepada Allah SWT atas cara mereka mengelola bumi yang diamanahkan kepada mereka (علي, 2025).
Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi pertanahan dan agraria secara komprehensif, negara-negara Muslim dapat mengembangkan sistem agraria yang adil, produktif, dan berkelanjutan yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan cita-cita maqāṣid al-syarī'ah.

Daftar Pustaka
Allan, A. A. A. (2025). الأمن الاقتصادي من منظور الإسلام وأثره في الاستقرار الاجتماعي والسياسي "دراسة قرآنية تحليلية موضوعية." Dirasat Human and Social Sciences, 52(5), 9484. https://doi.org/10.35516/hum.2025.9484
Almaala, S. H., & Shanin, M. A. (2023). أبعاد التنمية المستدامة كمقاربة لتحقيق مقاصد الشريعة وفق الاقتصاد الإسلامي: قراءة في المنهج والآليات. Journal of Islamic Social Finance, 1(1), 63–83. https://doi.org/10.31436/jislamicsocfin.v1i1.10
Badaoui, M. (2012). إدارة الامتياز: رؤية إدارية وفقا للمنهج الإسلامي. Dirassat Journal Economic Issue, 3(1), 253–270. https://doi.org/10.34118/djei.v3i1.567
Edris, M. M. A. M., Bashir, M. S., & Hasan, B. M. M. (2023). إحياءُ واستثمارُ الأراضي الْمَوات في ماليزيا من خلال التمويل الأصغر الإسلامي. Malaysian Journal of Syariah and Law, 11(2), 396–404. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no2.512
Medaline, O., Nurhayati, S., & Fatmawati, I. (2022). Waqf land's utilization in fulfilling the welfare of the West Sumatra community. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 24(3), 339–351. https://doi.org/10.24815/kanun.v24i3.27338
Nasution, M. Y. (2022). تطبيق الإيجارة المزرعة في قرية بينتوجو منظور عن فقه المعاملة. Jurnal El-Thawalib, 3(4), 586–597. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5937
Nugroho, W. B., & Hilal, F. N. (2019). Micro waqf bank in Indonesia: Analysis of the constitution concept according to the maqashid sharia. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 3(1). https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i1.3905
Razak, D. A. (2022). Islamic banking and methods used in Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c65
Syarief, E. (2021). Optimization of waqf land management in Indonesia. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 10(2), 270–283. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i2.1076
أودينة, أ. ج. ا. (2021). فقه العمران والاجتماع عند الإمام عبد الحميد بن باديس. مجلة الشريعة والاقتصاد, 10(2), 96–114. https://doi.org/10.37138/jceco.v10i2.119
البعداني, ج. ع. م., & الروحاني, ب. ح. ي. (2023). (التحجير على الأرض الموات دون إحيائها في الشريعة الإسلامية) دراسة فقهية مقاصدية. المجلة العلمية - جامعة إقليم سبأ, 6(1). https://doi.org/10.54582/tsj.2.2.71
التميمي, ا. م. د. ع. ع. ا. م. ا. (2023). الجوانب المالية عند الماوردي (ت 450 هـ / 1058 م) (دراسة في كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية نموذجا). مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث, 3(7). https://doi.org/10.56989/benkj.v3i7.415
الرياحي, ي. (1997). من أجل فهم اقتصادي واجتماعي للزكاة. الفكر الإسلامي المعاصر (إسلامية المعرفة سابقا), 3(9), 133–152. https://doi.org/10.35632/citj.v3i9.1961
الشراح, ي. ح. (2013). مقاصد المكلفين بين المصالح العامة والخاصة. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 28(93). https://doi.org/10.34120/jsis.v28i93.2085
الشرقاوي, ج. (1978). قيود الملكية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية. مجلة الحقوق, 2(2). https://doi.org/10.34120/jol.v2i2.237
الصمادي, ع. أ. (2002). منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 17(51). https://doi.org/10.34120/jsis.v17i51.1463
العتبي, ع. م. ح. م. (2026). فلسفة الاستخلاف في التربية الإسلامية وعلاقتها بالتعليم المستدام. College of Basic Education Research Journal, 56–80. https://doi.org/10.33899/berj.2026.vol22.iss2.5.64067
الفايز, ع. ا. ب. ع. ا. ب. م. (2023). ملكية الأرض في الإسلام وأثر ذلك على مشكلة الإسكان - دراسة فقهية. مجلة آداب الفراهيدي, 15(54), 254–274. https://doi.org/10.51990/jaa.15.54.1.17
القذافي, س. ع. ص. (2026). الضوابط الشرعية لحماية البيئة ودورها في بناء السلوك المستدام لدى طلبة العلم. Al-Farooq Journal of Sciences, 2(4), 412–417. https://doi.org/10.65405/stb0z987
المرزوقي, ع. ف. (2001). النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 16(45). https://doi.org/10.34120/jsis.v16i45.1381
النفيسي, ع. (1977). معالم الفكر السياسي الإسلامي. مجلة العلوم الاجتماعية, 5(3). https://doi.org/10.34120/jss.v5i3.985
الهولي, خ. ج. (2013). ملكية الموارد الطبيعية في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بالدستور الكويتي. مجلة الحقوق, 37(2). https://doi.org/10.34120/jol.v37i2.1917
شامة, أ. ا. م. أ. (2013). ملامح رؤية مقاصدية لعلاج مشكلة الفقر. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 28(94). https://doi.org/10.34120/jsis.v28i94.2099
علي, د. ع. ع. ا. م. (2025). مقاصد الشريعة الإسلامية في الغرس والزراعة وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة. المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الإنسانية والاجتماعية, 465–478. https://doi.org/10.65418/ajashss.v4i4.1626
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar