00430 - Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Perkotaan

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Islamic economics has a significant role in urban development through various instruments such as Islamic microfinance, zakat, waqf, and community-based economic empowerment. This article comprehensively examines the dimensions of Islamic economics' contribution to urban development, including the role of Islamic Microfinance Institutions (LKMS) in providing capital access for urban communities not served by formal banking, Islamic philanthropic instruments in more equitable wealth distribution, the concept of the Islamic city that integrates Islamic values in urban planning and governance, and community-based economic empowerment that strengthens the socio-economic resilience of urban communities. Various empirical studies show that Islamic economic institutions such as BMT, LKMS, and Bank Wakaf Mikro have made real contributions to improving urban community welfare, reducing poverty, and promoting inclusive economic growth. However, challenges in human resource quality, capital, technology, and public understanding of sharia financial products still need to be addressed. Strengthening institutions, product innovation, capacity building, and more comprehensive regulatory support are key to maximizing the role of Islamic economics in sustainable urban development.

Keywords: Islamic economics, urban development, Islamic microfinance, zakat, waqf, financial inclusion

Abstrak
Ekonomi Islam memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan perkotaan melalui berbagai instrumen seperti microfinance syariah, zakat, wakaf, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan perkotaan, mencakup peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam menyediakan akses permodalan bagi masyarakat urban yang tidak terlayani oleh perbankan formal, instrumen filantropi Islam dalam distribusi kekayaan yang lebih merata, konsep kota Islami yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perencanaan dan tata kelola perkotaan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat perkotaan. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ekonomi Islam seperti BMT, LKMS, dan Bank Wakaf Mikro telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat urban, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun, tantangan dalam kualitas sumber daya manusia, permodalan, teknologi, dan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah masih perlu diatasi. Penguatan kelembagaan, inovasi produk, peningkatan kapasitas, dan dukungan regulasi yang lebih komprehensif merupakan kunci untuk memaksimalkan peran ekonomi Islam dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Islam, pembangunan perkotaan, microfinance syariah, zakat, wakaf, inklusi keuangan

1. Pendahuluan
Pembangunan perkotaan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana urbanisasi yang pesat seringkali diiringi oleh meningkatnya kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai sistem alternatif yang menawarkan pendekatan holistik terhadap pembangunan, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan material semata, tetapi juga pada keadilan sosial, kesejahteraan spiritual, dan keberlanjutan lingkungan. Ekonomi Islam, dengan instrumen-instrumennya seperti zakat, wakaf, microfinance syariah, dan lembaga keuangan mikro Islam, memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan (Yurtseven & Bayram, 2020).
Peran ekonomi Islam dalam pembangunan perkotaan dapat dipahami melalui berbagai dimensi: pertama, melalui lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan akses permodalan bagi masyarakat urban yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional; kedua, melalui instrumen filantropi Islam seperti zakat dan wakaf yang mendistribusikan kekayaan secara lebih merata; ketiga, melalui konsep kota Islami yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perencanaan dan tata kelola perkotaan; dan keempat, melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat urban (Syafii & Nurdiana, 2023). Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi tersebut dengan merujuk pada bukti-bukti empiris dari berbagai penelitian yang telah dilakukan.

2. Landasan Teoritis Ekonomi Islam dalam Konteks Perkotaan
2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam
Ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi yang berisikan nilai-nilai syariat memberikan manfaat yang besar bagi umat (Daulay, 2016). Sistem ini tidak hanya mengatur transaksi ekonomi semata, tetapi juga menetapkan kerangka moral dan etika yang komprehensif bagi seluruh aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi harus selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syariah) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Djaafar, 2018). Kehadiran Islam memberikan angin segar dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan, dengan memiliki pengetahuan dan inovasi yang dianggap sebagai pendorong utama bagi pembangunan ekonomi (Zainur, 2020).
Dalam konteks perkotaan, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, kewajiban zakat, anjuran wakaf, dan semangat ta'awun (tolong-menolong) menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Nilai-nilai religius yang dipegang oleh para pelaku ekonomi Muslim terbukti memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, hemat, keterbukaan, dan transparansi yang merupakan nilai-nilai religius yang diajarkan dalam bertransaksi, pada kenyataannya berdampak pada peningkatan nilai penjualan dalam bisnis mereka, yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Mardani, 2021).

2.2 Konsep Kota Islam dalam Perspektif Al-Qur'an
Konsep kota dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang jauh lebih kaya dibandingkan sekadar entitas fisik. Dalam Al-Qur'an, pembangunan kota harus mempertimbangkan lingkungan sekitarnya dan tidak menjadikan alam sebagai tempat pembuangan. Proses pembangunan yang bersinergi dengan Al-Qur'an bertujuan untuk membuat manusia sadar dan mengubah perilaku mereka demi keselamatan alam semesta (Kusumadewi, 2018). Kota-kota Islam historis seperti Madinah, Baghdad, Cordoba, dan Granada dibangun dan dikembangkan mengikuti prinsip-prinsip Islam, di mana masjid agung terletak di pusat kota dan memainkan peran kunci sebagai ruang publik di pusat aktivitas komunal (Manan et al., 2020).
Sejarah peradaban Islam di al-Andalus menunjukkan bagaimana kota-kota Islam dapat menjadi pusat kemakmuran dan pertukaran intelektual. Kota-kota seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi kota budaya dan perdagangan yang hebat, dengan jaringan interaksi yang meluas melalui daratan dan lautan (Sulaiman, 2019). Warisan historis ini memberikan inspirasi bagi pengembangan kota-kota modern yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

2.3 Relevansi Ekonomi Islam dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan microfinance dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Yurtseven & Bayram, 2020). Tujuan utama untuk mencapai SDGs adalah sukses mengentaskan kemiskinan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan melalui peran Islamic Microfinance (Ardiansyah & Nawawi, 2022). Implementasi Islamic Microfinance sangat sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam menyelesaikan kemiskinan (Ardiansyah & Nawawi, 2022).
Dalam konteks perkotaan, SDGs menekankan pentingnya kota dan komunitas yang berkelanjutan (SDG 11), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan penghapusan kemiskinan (SDG 1). Ekonomi Islam, melalui berbagai instrumennya, dapat berkontribusi pada pencapaian ketiga tujuan tersebut secara simultan. Penataan ruang perkotaan yang berkelanjutan selalu berkaitan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan dampak serta menyadari akan kebutuhan generasi yang akan datang (Fuadi, 2022).

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Pilar Pembangunan Perkotaan
3.1 Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang paling relevan dalam konteks pembangunan perkotaan. LKMS sebagai lembaga keuangan syariah memiliki peran dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan literasi keuangan Islam (Harahap & Nawawi, 2022). Secara fungsional, LKMS tidak berbeda jauh dengan perbankan syariah, namun memiliki jangkauan yang lebih luas ke segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan formal (Asytuti, 2012).
Lembaga keuangan mikro (LKM) berfungsi sebagai lembaga keuangan untuk kredit mikro yang merupakan jasa finansial pada skala kecil yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan akses ke jasa perbankan tradisional, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana pembiayaan mikro (Ardiansyah & Nawawi, 2022). Dalam konteks perkotaan, keberadaan LKMS menjadi sangat penting mengingat banyaknya masyarakat urban yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.
Manfaat LKMS bagi pembangunan makro mencakup: (1) mengembangkan peran pelaku usaha mikro dan kecil sebagai salah satu pilar ekonomi daerah secara lebih tepat; (2) menciptakan rasa tanggung jawab bersama di antara pelaku usaha (Darwanto, 2014). Dengan demikian, LKMS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di perkotaan.

3.2 Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Perkotaan
Salah satu bentuk LKMS yang paling berkembang di Indonesia adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Pertumbuhan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan Islam sangat cepat dan masif (Khoirudin & Akbar, 2017). BMT hadir sebagai opsi untuk mencapai pembangunan ekonomi, di mana tujuan pembangunan ekonomi secara umum adalah memberikan kepuasan kepada setiap individu masyarakat dalam hal kecukupan ekonomi. Dan bukan hanya pembangunan ekonomi saja yang dapat dicapai dengan hadirnya BMT, namun juga pembangunan negara yang meliputi pembangunan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan spiritual (Khoirudin & Akbar, 2017).
Penelitian empiris menunjukkan bahwa keberadaan BMT dalam komunitas meningkatkan kesejahteraan rata-rata rumah tangga petani sebesar 1,65% (Astuti & Samir, 2021). Meskipun dampaknya terhadap rumah tangga dengan kegiatan usaha non-pertanian tidak signifikan secara statistik, koefisien positif dari analisis difference-in-difference mengindikasikan bahwa BMT dan kesejahteraan memiliki hubungan yang positif (Astuti & Samir, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa BMT memiliki potensi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat urban.
Namun, BMT juga menghadapi berbagai tantangan. Penelitian di Kota Bogor menunjukkan bahwa masalah internal lebih dominan dibandingkan masalah eksternal, dengan tingkat prioritas 54%. Berdasarkan aspek masalah internal, isu yang paling dominan adalah masalah "Kualitas dan Pemahaman Sumber Daya Manusia yang Rendah", sementara dari aspek masalah eksternal adalah "Ketatnya Persaingan Bisnis" (Khoirudin & Akbar, 2017). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pelatihan sumber daya manusia dan pendampingan BMT oleh pemerintah yang relevan (Khoirudin & Akbar, 2017).

3.3 Bank Wakaf Mikro sebagai Inovasi Keuangan Syariah
Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan inovasi terbaru dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia yang didirikan untuk menjawab persoalan masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses jasa keuangan karena dipandang sebagai unbankable (Rozalinda & Nurhasnah, 2020). BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbadan hukum koperasi yang menyediakan pembiayaan dan pendampingan dengan segmen pasar masyarakat miskin potensial produktif yang berada di sekitar pondok pesantren (Rozalinda & Nurhasnah, 2020).
Model pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng, yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas dalam Islam. BWM telah menunjukkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian pelatihan kepada calon nasabah, penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang lulus uji kelayakan kelompok, dan pemberian pendampingan kepada nasabah yang menerima pembiayaan melalui kegiatan halaqah mingguan (Rozalinda & Nurhasnah, 2020). Model ini sangat relevan untuk diterapkan di lingkungan perkotaan, khususnya di kawasan-kawasan yang memiliki komunitas Muslim yang kuat.

3.4 Strategi Penguatan Microfinance Syariah Berbasis Kelembagaan
Penguatan microfinance syariah memerlukan pendekatan kelembagaan yang komprehensif. Strategi berbasis maqashid syariah sangat jarang ditemukan, namun ia merupakan prinsip dasar bagi pengembangan murni lembaga keuangan yang berbasis pada syariah dan bertujuan untuk mencapai falah dan maslahah (Djaafar, 2018). Modal sosial Islam dapat dibentuk dari kepercayaan (trust) antara lembaga dengan nasabah, dan menjadi instrumen dari aksi yang bertalian dengan lembaga dalam setiap agen sosial ekonomi (Djaafar, 2018).
Beberapa strategi penguatan yang dapat diterapkan mencakup: (1) memperkuat pengawasan terhadap lembaga microfinance syariah; (2) memperkuat institusi/asosiasi lembaga microfinance syariah dengan membentuk himpunan di masing-masing kabupaten atau kota; (3) membangun modal sosial berdasarkan banyaknya masyarakat pemeluk agama Islam atau kerja sama dengan ormas Islam Indonesia; dan (4) membangun kepercayaan masyarakat tentang prinsip lembaga microfinance syariah yang amanah dan islami (Darwanto, 2014).

4. Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Perkotaan
4.1 Zakat sebagai Alat Redistribusi Kekayaan Urban
Zakat merupakan instrumen yang bertugas menciptakan keadilan distribusi, pemerataan pembangunan, dan sekaligus menjadi alat pemberdayaan sosial ekonomi kelompok miskin serta kelompok termarjinalkan (Suryanto, 2018). Dalam konteks perkotaan, zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang seringkali lebih tajam di kota dibandingkan di pedesaan.
Sistem ekonomi Islam melalui zakat merupakan solusi untuk menanggulangi kesenjangan sosial yang akan berakibat pada kecemburuan sosial, konflik sosial, bahkan sampai revolusi sosial (Setiawan, 2019). Pengelolaan zakat yang baik mendistribusikan dana zakat tidak bersifat konsumtif tetapi secara produktif baik dimensi ekonomi, pendidikan, bahkan sarana sosial lainnya sehingga mustahik mampu mengembangkan dana zakat yang diterima guna meningkatkan taraf kehidupannya (Setiawan, 2019).
Penelitian tentang dampak zakat produktif dari BAZNAS Microfinance di Desa Sawojajar menunjukkan bahwa program zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan indeks kemiskinan material (Efendi & Fathurrohman, 2021). Temuan ini mengindikasikan bahwa zakat produktif, ketika dikelola dengan baik melalui lembaga microfinance, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pembangunan ekonomi perkotaan.
Penelitian di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa BAZ/LAZ telah mengimplementasikan program distribusi zakat yang efektif, termasuk BAZNAS, LAZ Al Ummah, LAZISMU, dan LAZ Jawa Tengah, yang menggunakan zakat produktif untuk mempromosikan potensi masyarakat melalui berbagai jenis inisiatif zakat produktif (Arwani et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga zakat di perkotaan dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

4.2 Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (Yasniwati, 2023). Wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai fasilitas publik seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat urban.
Namun, pemanfaatan wakaf untuk kegiatan ekonomi masih sangat terbatas. Di Sumatera Barat, misalnya, peruntukan tanah wakaf lebih banyak digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, sedangkan untuk kegiatan di bidang ekonomi masih sangat sedikit (Yasniwati, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dalam pengelolaan wakaf agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi perkotaan.
Sektor keuangan Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, dan di antara lembaga keuangan non-bank yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah zakat, baitul maal wattamwil, wakaf, dan lainnya (Zainur, 2020). Integrasi antara wakaf dan instrumen keuangan syariah lainnya dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan perkotaan.

4.3 Filantropi Islam dan Pemulihan Ekonomi Perkotaan
Filantropi Islam memiliki tujuan untuk menggunting kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat, selain itu juga sebagai bentuk memperbaiki hubungan sesama manusia serta meningkatkan hubungan kepada Allah sebagai salah satu bentuk ibadah (Akbar et al., 2023). Dalam konteks perkotaan, filantropi Islam dapat berperan penting dalam pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak krisis, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19.
Penelitian di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa filantropi Islam memiliki peran penting dalam memulihkan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi, termasuk melalui program Baznas Microfinance Desa (BMD) (Akbar et al., 2023). Temuan ini menegaskan bahwa instrumen filantropi Islam dapat menjadi jaring pengaman sosial yang efektif bagi masyarakat urban yang rentan.

5. Inklusi Keuangan Syariah dan Pembangunan Perkotaan
5.1 Konsep Inklusi Keuangan dalam Perspektif Islam
Inklusi keuangan merupakan konsep di mana setiap orang memiliki akses penuh ke layanan keuangan dengan biaya yang kompetitif, kemudahan, dan prestige (Puteri, 2015). Dalam perspektif Islam, inklusi keuangan tidak hanya bermakna akses terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) berpandangan bahwa inklusi keuangan dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan serta pembangunan sosial dan ekonomi (Latifah, 2022).
Islamic Microfinance Institutions (IMI) menjadi salah satu industri keuangan yang mampu menyajikan ekosistem keuangan syariah yang lebih bisa meningkatkan inklusi keuangan di tingkat UMKM (Latifah, 2022). Ekosistem dalam LKMI terdiri dari instrumen filantropi ekonomi Islam termasuk wakaf, zakat, infak, dan sedekah, serta inovasi dalam produk keuangan syariah yang dapat memenuhi dan meningkatkan inklusi keuangan (Latifah, 2022).

5.2 Masjid sebagai Pusat Inklusi Keuangan Perkotaan
Masjid, sebagai institusi sentral dalam kehidupan Muslim, memiliki potensi besar sebagai pusat inklusi keuangan di perkotaan. Penelitian tentang Masjid Jogokariyan di Yogyakarta dan Masjid Sabilillah di Kota Malang menunjukkan bahwa relevansi inklusi keuangan masjid terhadap ekonomi berkelanjutan dapat dibuktikan pada kedua masjid tersebut (Holle et al., 2023). Bayt al-Māl, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Koperasi Masjid, dan Yayasan menjalankan indikator akses tanpa melibatkan sektor keuangan formal atau pemerintah (Holle et al., 2023).
Kedua masjid tersebut menjalankan kewirausahaan sosial Islam sebagai instrumen inklusi keuangan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, dengan cara memaksimalkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah yang berdampak pada perubahan kehidupan masyarakat (Holle, 2024). Model ini menunjukkan bahwa masjid dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang efektif di lingkungan perkotaan.
Penelitian tentang model manajemen masjid di Indonesia menunjukkan bahwa para peneliti Indonesia cenderung membuat model di mana masjid berfungsi sebagai lembaga microfinance, dengan ide-ide utama mencakup pendidikan ekonomi Islam, crowdfunding, Bait al-Mal, dan pemberdayaan komunitas melalui pembiayaan masjid (Sahad et al., 2022). Hal ini menunjukkan potensi besar masjid sebagai pusat ekonomi Islam di perkotaan.

5.3 Dampak Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengurangan Kemiskinan Urban
Dampak inklusi keuangan syariah terhadap pengurangan kemiskinan urban dapat dilihat dari berbagai penelitian empiris. Penelitian tentang program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Yogyakarta menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mustahik penerima bantuan modal pinjaman dari program BMD Yogyakarta menurun, sehingga tingkat kesejahteraan mustahik meningkat (Nazah & Amri, 2022). Berdasarkan perhitungan model CIBEST sebelum program BMD Yogyakarta, ditemukan bahwa indeks kesejahteraan adalah 0,29, dan setelah program BMD Yogyakarta, indeks kesejahteraan meningkat sebesar 18% menjadi 0,47 (Nazah & Amri, 2022).
Penelitian tentang program Misykat DPU Daarut Tauhiid di Jawa Barat menunjukkan bahwa program microfinance syariah berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan miskin, meningkatkan konsumsi, pendapatan, keuntungan, dan tabungan (Pujiyono, 2017). Program ini juga meningkatkan pemberdayaan perempuan miskin, dengan peningkatan tingkat keterampilan berdasarkan ukuran kepercayaan diri, keterampilan bisnis, keberhasilan bisnis, dan ilmu agama (Pujiyono, 2017).

6. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas Islam di Perkotaan
6.1 Koperasi Syariah sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Urban
Koperasi syariah merupakan sistem keuangan berbasis sosial dan solidaritas yang karakteristiknya berbeda dari lembaga keuangan lainnya (Sonita & Wira, 2019). Sebagai lembaga keuangan sosial, koperasi syariah merupakan seperangkat hubungan yang saling bergantung antara keuangan dan sosial. Koperasi syariah memahami bentuk interaksi antara individu dan organisasi dalam membangun hubungan yang saling mendukung (Sonita & Wira, 2019).
Gerakan koperasi syariah di perkotaan menunjukkan perkembangan yang positif. Penelitian tentang Koperasi Syariah 212 di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa dalam kurang dari dua tahun sudah terdapat 5 gerai 212 Mart dengan total anggota sebanyak 599 orang (Aisyah & Hafizah, 2020). Kehadiran koperasi ini memberikan alternatif tempat investasi dan belanja yang sesuai syariah bagi umat, dan secara kelembagaan memiliki peluang untuk menjadi lebih besar lagi (Aisyah & Hafizah, 2020).

6.2 Pemberdayaan UMKM melalui Lembaga Keuangan Syariah
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian perkotaan. Sumbangsih UMKM sebagai bagian dari pembangunan perekonomian bangsa dalam menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri (Asytuti, 2012). Namun, UMKM seringkali menghadapi kendala permodalan yang menghambat pertumbuhannya.
Lembaga keuangan syariah, khususnya LKMS, memiliki peran penting dalam menyediakan akses permodalan bagi UMKM. Penelitian di Kota Medan menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap sumber modal di Lembaga Keuangan Mikro Syariah masih rendah, namun persepsi mereka cukup baik bahwa di antara pelaku UMKM masih menggunakan lembaga keuangan Islam dalam modal usaha (Adam & Nawawi, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif tentang produk dan layanan LKMS kepada pelaku UMKM di perkotaan.
Penelitian tentang pengembangan usaha mikro di Kota Medan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan melalui pengembangan usaha mikro dengan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, memberikan pengetahuan tentang cara untuk mengembangkan usaha mikro, dan menambah kemampuan berwirausaha melalui penerapan program kewirausahaan (Daulay, 2016). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya pemberdayaan dan kemandirian ekonomi.

6.3 Peran Organisasi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Perkotaan
Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi perkotaan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan ekonomi yang mengusung ideologi ekonomi, dengan berbagai amal usaha yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Di Ciledug, Kota Tangerang, misalnya, Muhammadiyah memiliki berbagai kegiatan keagamaan berupa amal usaha yang bergerak di berbagai bidang, termasuk UMKM, koperasi, LAZIZMU, BMT, dan BPR Syariah yang ditujukan untuk membantu taraf hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Peran organisasi Islam dalam pembangunan ekonomi perkotaan juga tercermin dalam kontribusi mereka terhadap pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Islam berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di perkotaan, di mana masjid tidak hanya menjadi sekadar tempat ibadah dan penyucian diri, namun juga memiliki fungsi sosial sebagai kegiatan pendidikan, keagamaan, serta dapat menjadi institusi politik dan pemerintahan (Syafii & Nurdiana, 2023).

7. Konsep Kota Islami dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
7.1 Islamic Smart City sebagai Model Pembangunan Perkotaan
Konsep Islamic Smart City merupakan inovasi dalam pembangunan perkotaan yang mengintegrasikan teknologi modern dengan nilai-nilai Islam. Penelitian tentang Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa sinergi dari teknologi dan nilai-nilai kearifan lokal akan berdampak positif bagi keberlangsungan kota (Fuady & Dewi, 2021). Konsep smart city yang hanya mengedepankan penggunaan teknologi dalam pengelolaan kota, kemudian mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kota, akan berdampak negatif dan dapat menimbulkan permasalahan (Fuady & Dewi, 2021).
Nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan kekayaan budaya dan tradisi yang hidup dalam masyarakat umumnya sejalan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh (Fuady & Dewi, 2021). Pengembangan wisata dalam Kota Banda Aceh harus sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di semua sektor lain dalam kerangka konsep Banda Aceh sebagai kota pintar yang Islami (Islamic Smart City) (Fuady & Dewi, 2021). Model ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan secara harmonis dengan konsep pembangunan perkotaan modern.

7.2 Kota Madani sebagai Ideal Pembangunan Perkotaan Islam
Konsep kota Madani, yang terinspirasi dari model Kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, merupakan ideal pembangunan perkotaan dalam perspektif Islam. Untuk menjadi kota Madani, diperlukan konsep dan strategi yang jelas yang mensintesiskan aspek tata kelola dengan aspek pembangunan perkotaan (Manan et al., 2020). Kota Madani adalah kota di mana mayoritas penduduknya beriman kepada Allah, memiliki akhlak yang baik, menjaga perdamaian dan persatuan (Manan et al., 2020).
Penelitian tentang Kota Banda Aceh sebagai model kota beradab menunjukkan bahwa upaya membangun kota Madani memerlukan dukungan berbagai pihak dan menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya partisipasi dalam implementasi syariah, sistem tata kelola yang belum optimal, dan pemberdayaan ekonomi yang belum merata (Manan et al., 2020). Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan kota Islami memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah menjadi titik awal peningkatan perkembangan dakwah Islam, dengan kesuksesan yang tidak terlepas dari upaya membangun komunitas Muslim yang kuat dan bersinergi melalui pembangunan masjid sebagai pusat komunitas, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshor, dan membangun komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat (Syarif et al., 2023). Model Madinah ini memberikan inspirasi bagi pembangunan kota-kota modern yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

7.3 Penataan Ruang Perkotaan Berbasis Nilai Islam
Penataan ruang perkotaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif. Pembangunan kota yang baik harus menyediakan minimal 20% dari lahannya sebagai ruang terbuka hijau publik yang dapat dimanfaatkan oleh publik dan 10% dari lahannya sebagai ruang terbuka hijau privat (Fuady & Dewi, 2021). Pengaturan keindahan serta kebersihan kota menjadi suatu kewajiban dalam mewujudkan unsur smart environment sebagai bagian dari konsep smart city (Fuady & Dewi, 2021).
Dalam konteks penataan ruang perkotaan, ekspansi ekonomi kapitalisme yang hanya terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan dampak (trickle down effect) perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih berkeadilan (Fuadi, 2022). Kepentingan politis yang sangat mempengaruhi arah dan kebijakan dari penataan ruang kota harus diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Fuadi, 2022).

8. Perumahan Terjangkau dan Pembangunan Perkotaan Inklusif
8.1 Tantangan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan perkotaan adalah penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kelangkaan lahan perkotaan, keterbatasan opsi keuangan, dan pembiayaan rumah yang rumit merupakan tantangan signifikan (Mutaqi et al., 2024). Masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat mendapatkan pendanaan karena biaya tinggi dan kriteria yang ketat, sementara kelangkaan lahan perkotaan menghambat pembangunan (Mutaqi et al., 2024).
Sebagai solusi, diperlukan pemanfaatan lahan pemerintah yang tidak terpakai dan mendorong pembangunan rumah susun untuk memaksimalkan penggunaan lahan, serta mempertimbangkan skema pembiayaan mikro dan sewa-beli serta penyederhanaan akses dana perumahan (Mutaqi et al., 2024). Dalam konteks ini, microfinance syariah dapat berperan penting sebagai alternatif pembiayaan perumahan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

8.2 Perumahan Syariah sebagai Solusi Perkotaan
Perumahan dengan konsep Islami dapat menjadi ide hunian perumahan dan permukiman di Indonesia dengan syariat nilai-nilai Islam. Saat ini mulai menjamur perumahan-perumahan baru yang ditawarkan oleh developer dengan mengangkat branding syariah dalam penjualannya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak semua perumahan dengan branding syariah benar-benar menerapkan konsep arsitektur Islam secara komprehensif.
Pengembangan perumahan syariah yang autentik memerlukan integrasi antara prinsip-prinsip arsitektur Islam dengan mekanisme pembiayaan syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara developer, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem perumahan yang benar-benar Islami dan terjangkau bagi masyarakat urban.

9. Etika Bisnis Islam dan Pembangunan Ekonomi Perkotaan
9.1 Komersialisasi dan Misi Sosial Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah adalah menyeimbangkan antara misi sosial dan keberlanjutan finansial. Komersialisasi dalam keuangan mikro tidak sepenuhnya bertentangan dengan etika bisnis Islam, namun konsep komersialisasi itu sendiri bersifat kontraproduktif dalam mencapai misi sosial dan bisnis sekaligus (Hapsari, 2019). Nilai moral dalam etika bisnis Islam justru akan mampu mewujudkan lembaga keuangan mikro syariah sebagai institusi pengentasan kemiskinan yang juga mampu meraih keuntungan wajar sebagai institusi bisnis (Hapsari, 2019).
Penelitian tentang BPR Syariah di Sumatera Barat menunjukkan bahwa profitabilitas dan persaingan berpengaruh terhadap kinerja sosial, sementara regulasi tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial (Puteri, 2020). Faktor regulasi yang semula diharapkan memperkuat misi tanggung jawab sosial BPR Syariah, ternyata tidak merangsang peningkatan kinerja sosial (Puteri, 2020). Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam mendorong kinerja sosial lembaga keuangan syariah.

9.2 Etika Islam dalam Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
Etika Islam juga memiliki relevansi dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Dalam konteks pembangunan LRT di Kota Palembang, misalnya, etika Islam terhadap substansi perencanaan kota harus menggunakan pemahaman yang mendalam dan dapat dibuktikan dengan penelitian, karena Islam tidak terlalu membahas detail terkait dengan penataan ruang, namun Islam mengajarkan tentang kaidah-kaidah umum yang dapat dihubungkan dengan Islam (Anita, 2017). Pembangunan infrastruktur perkotaan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang tinggal di dalam kota, pihak yang merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi (Anita, 2017).

9.3 Peran Politik dan Agama dalam Pembangunan Ekonomi Perkotaan
Sinergi antara agama dan politik memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi perkotaan. Semakin baik kondisi politik dan keyakinan serta ketaatan dalam beragama, maka akan semakin baik arah pembangunan ekonomi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Kian, 2018). Dukungan ekonomi politik di Indonesia sangat diharapkan terutama yang berkaitan dengan investasi syariah dalam pembiayaan pembangunan perkotaan (Kian, 2018).
Pendirian lembaga ekonomi Islam yang meredup disebabkan kurangnya dukungan politik menunjukkan bahwa faktor politik merupakan variabel eksternal yang sangat mempengaruhi kebijakan dan arah pembangunan ekonomi (Kian, 2018). Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga Islam, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan ekonomi perkotaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

10. Studi Kasus: Implementasi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Perkotaan di Indonesia
10.1 Kota Banda Aceh: Model Kota Islami
Kota Banda Aceh merupakan salah satu contoh terbaik implementasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Pascabencana tsunami 2004, Banda Aceh berupaya membangun kembali kotanya dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek pembangunan. Konsep Banda Aceh sebagai smart city sudah lama diwacanakan mendukung keberlanjutan Kota Banda Aceh pascabencana (Fuady & Dewi, 2021).
Dalam sektor ekonomi, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) didirikan pada 15 Desember 2017 untuk menyediakan berbagai produk tabungan dan kredit syariah, guna membantu masyarakat Aceh mengelola keuangan mereka (Manan et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi perkotaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara konkret melalui pendirian lembaga keuangan syariah.

10.2 Kota Tasikmalaya: Sinergi Ekonomi dan Religiusitas
Kota Tasikmalaya merupakan contoh menarik tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan. Kota ini dikenal sebagai kota dengan tingkat perdagangan yang cepat di kawasan Priangan Timur, dan juga dikenal sebagai Kota Santri karena memiliki lebih dari 539 pesantren di kabupaten dan 91 pesantren di wilayah Tasikmalaya (Mardani, 2021).
Penelitian menunjukkan bahwa pengusaha yang berasal dari berbagai etnis di Indonesia menunjukkan bahwa ajaran agama benar-benar mempengaruhi tingkat aktivitas bisnis mereka. Bisnis tidak hanya untuk tujuan material saja, tetapi lebih dari itu sebagai investasi hari akhir (Mardani, 2021). Nilai-nilai keagamaan yang melekat dalam kepribadian pengusaha seperti kejujuran, hemat, keterbukaan, dan transparansi berdampak pada peningkatan nilai penjualan dalam bisnis mereka, yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Mardani, 2021).

10.3 Kota Langsa: Pembangunan Kota Islami dan Ramah Lingkungan
Kota Langsa di Aceh merupakan contoh lain dari upaya membangun kota yang Islami dan ramah lingkungan. Mengacu pada visi "Menjadikan Langsa sebagai Kota Beradab dan Islami", pembangunan Kota Langsa tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi telah meluas ke desa-desa (Kholil et al., 2019). Pembangunan kota Islami tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi kota yang mempraktikkan nilai-nilai ajaran Islam sebagai semangat dalam menjalankan semua aspek kehidupan (Kholil et al., 2019).
Perencanaan komunikasi Islam perlu dikonfirmasi oleh pemerintah Kota Langsa sebagai pendekatan alternatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Kholil et al., 2019). Komunikasi Islam mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Kota Langsa yang Islami dan ramah lingkungan, karena praktik komunikasi Islam sangat dekat dengan komunitas sosial-keagamaan Kota Langsa (Kholil et al., 2019).

10.4 Kota Ambon: Peran Islam dalam Pembangunan Masyarakat
Penelitian tentang peran Islam dalam pembangunan masyarakat di Kota Ambon menunjukkan bahwa Islam memainkan peran signifikan dalam pembangunan komunitas, terutama dalam pendidikan dan pemberdayaan ekonomi (Syafii & Nurdiana, 2023). Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Ambon (Syafii & Nurdiana, 2023).
Namun, masih terdapat hambatan dalam implementasi peran Islam dalam pembangunan masyarakat di Kota Ambon, salah satunya adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga Islam dalam implementasi program pembangunan (Syafii & Nurdiana, 2023). Temuan ini menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan lembaga Islam dalam mendorong pembangunan perkotaan yang inklusif.

11. Tantangan dan Peluang Ekonomi Islam dalam Pembangunan Perkotaan
11.1 Tantangan Internal Lembaga Ekonomi Islam
Lembaga-lembaga ekonomi Islam di perkotaan menghadapi berbagai tantangan internal yang perlu diatasi. Masalah kualitas sumber daya manusia merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh BMT dan LKMS di perkotaan (Khoirudin & Akbar, 2017). Selain itu, masalah permodalan, keterbatasan teknologi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah juga menjadi hambatan yang signifikan (Adam & Nawawi, 2023).
Dalam persoalan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, kualitas SDM yang belum profesional menjadi prioritas masalah yang harus segera diatasi (Darwanto, 2014). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang komprehensif bagi pengelola lembaga keuangan syariah di perkotaan.

11.2 Tantangan Eksternal dan Regulasi
Tantangan eksternal yang dihadapi oleh lembaga ekonomi Islam di perkotaan mencakup ketatnya persaingan bisnis dengan lembaga keuangan konvensional, kurangnya dukungan regulasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang produk keuangan syariah (Khoirudin & Akbar, 2017). Salah satu kesenjangan dalam literatur adalah kurangnya studi rinci tentang bagaimana model-model keuangan syariah dapat diterapkan secara tepat pada sistem hukum negara-negara yang berbeda (Ülev, 2022).
Regulasi yang semula diharapkan memperkuat misi tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah, ternyata tidak selalu merangsang peningkatan kinerja sosial (Puteri, 2020). Hal ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang lebih komprehensif untuk mendukung perkembangan ekonomi Islam di perkotaan.

11.3 Peluang Pengembangan Ekonomi Islam di Perkotaan
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ekonomi Islam memiliki peluang besar untuk berkembang di perkotaan. Peluang bagi LKM Syariah begitu besar dalam pemberian kredit usaha ataupun yang lainnya kepada masyarakat, yang menunjukkan bahwa LKM sangat dibutuhkan (Khoirudin & Akbar, 2017). Selain itu, adanya LKM Syariah (BMT) menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang rindu akan pelaksanaan nilai Islam dalam kegiatan perekonomian (Khoirudin & Akbar, 2017).
Perkembangan tren pariwisata halal, ekonomi digital, dan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim tentang pentingnya transaksi yang sesuai syariah juga membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi Islam di perkotaan. Pariwisata halal, misalnya, dapat menjadi salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan sekaligus memperkuat identitas Islam kota tersebut.

12. Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Ekonomi Islam dalam Pembangunan Perkotaan
12.1 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam
Untuk memperkuat peran ekonomi Islam dalam pembangunan perkotaan, diperlukan penguatan kelembagaan yang komprehensif. Pembangunan ekonomi kerakyatan dalam hal ini LKM maupun LKMS dan UKM harus didukung kebijakan pemerintah yang disandarkan pada people centered, grassroots-based, dan people based, yaitu rakyat diposisikan secara substansial bukan residual ataupun marginal (Asytuti, 2012).
Diperlukan koordinasi dari berbagai institusi (microfinance Islam, perbankan Islam, lembaga zakat dan wakaf, LSM, lembaga pemerintah, dan lainnya) untuk memberdayakan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam guna mencapai kemakmuran sesuai dengan tujuan syariah (maqashid syariah) (Nurasyiah et al., 2022). Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga ini akan menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang lebih kuat dan efektif dalam mendukung pembangunan perkotaan.

12.2 Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah
Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah merupakan kunci untuk meningkatkan relevansi ekonomi Islam dalam pembangunan perkotaan. Dinamika produk dalam kegiatan LKMS terlihat sangat tinggi dan lebih bervariasi, dengan produk pinjaman dana yang menggunakan dua dasar kontrak, yaitu bagi hasil dan kontrak jual beli (Harahap & Nawawi, 2022). Inovasi lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan produk-produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban yang dinamis.
Konsep Qardh al-Hasan, sebagai pinjaman altruistik dalam keuangan Islam, memiliki potensi besar sebagai alat strategis untuk mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan dalam usaha tahap awal (Ibrahim & Alenezi, 2024). Dengan memanfaatkan Qardh al-Hasan yang mewujudkan solidaritas sosial dan keadilan ekonomi dalam Islam, dapat diusulkan kerangka konseptual untuk meningkatkan ketahanan kewirausahaan dan praktik bisnis berkelanjutan di kalangan usaha baru (Ibrahim & Alenezi, 2024).

12.3 Integrasi Nilai Islam dalam Perencanaan Kota
Integrasi nilai-nilai Islam dalam perencanaan kota merupakan langkah penting untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Ketiganya—teknologi, nilai kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat—harus direncanakan secara terintegrasi dengan baik dan didukung dengan komitmen yang sungguh-sungguh serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam kota (Fuady & Dewi, 2021).
Pembangunan nasional yang berkelanjutan harus memiliki karakter sustainable development yang mempertimbangkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (Alwi & Setijaningrum, 2023). Nilai-nilai Islam, dengan penekanannya pada keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, dapat menjadi panduan yang berharga dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

13. Kesimpulan
Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan perkotaan, baik melalui instrumen keuangan syariah seperti microfinance, zakat, dan wakaf, maupun melalui nilai-nilai etika dan moral yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Muslim. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ekonomi Islam seperti BMT, LKMS, dan Bank Wakaf Mikro telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat urban, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Ardiansyah & Nawawi, 2022; Astuti & Samir, 2021; Khoirudin & Akbar, 2017; Rozalinda & Nurhasnah, 2020).
Konsep kota Islami, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perencanaan dan tata kelola perkotaan, menawarkan alternatif yang menarik bagi model pembangunan perkotaan konvensional yang seringkali mengabaikan dimensi spiritual dan sosial (Fuady & Dewi, 2021; Kholil et al., 2019; Manan et al., 2020). Masjid, sebagai institusi sentral dalam kehidupan Muslim, dapat berperan sebagai pusat inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi yang efektif di lingkungan perkotaan (Holle, 2024; Holle et al., 2023).
Namun, untuk memaksimalkan peran ekonomi Islam dalam pembangunan perkotaan, diperlukan penguatan kelembagaan, inovasi produk dan layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dukungan regulasi yang lebih komprehensif (Darwanto, 2014; Harahap & Nawawi, 2022; Nurasyiah et al., 2022). Sinergi antara pemerintah, lembaga Islam, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (Kian, 2018; Syafii & Nurdiana, 2023).
Pada akhirnya, ekonomi Islam bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, tetapi merupakan paradigma pembangunan yang komprehensif yang dapat memberikan solusi bagi berbagai tantangan pembangunan perkotaan kontemporer. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan yang menjadi inti dari ajaran Islam, pembangunan perkotaan dapat diarahkan menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan bermartabat (Daulay, 2016; Yurtseven & Bayram, 2020; Zainur, 2020).

Daftar Pustaka
Adam, M., & Nawawi, Z. M. (2023). Pemahaman UMKM terhadap sumber modal di lembaga keuangan mikro syariah. Jekkp (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik), 4(2), 7–14. https://doi.org/10.30743/jekkp.v4i2.6424
Aisyah, L., & Hafizah, Y. (2020). Gerakan ekonomi Islam kontemporer: Studi terhadap perkembangan mitra koperasi syariah 212 di Kalimantan Selatan. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 11(1), 1–17. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i1.3609
Akbar, A., Nurfiah, N., & Putra, T. W. (2023). Peranan filantropi Islam dalam pemulihan ekonomi umat akibat pandemi covid-19: Studi kasus pada BAZNAS Kab. Maros. El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 286–298. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i2.2440
Alwi, B., & Setijaningrum, E. (2023). Analisis kebijakan PERDA Kabupaten Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat. Cakrawala Repositori Imwi, 6(2), 869–876. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.285
Anita, S. B. (2017). Masyarakat Palembang di tengah pembangunan light rail transit (LRT) (Analisis wacana kritis kapitalisme, sosialisme dan nasionalisme dalam etika Islam). Jurnal Dakwah Tabligh, 18(2), 219–236. https://doi.org/10.24252/jdt.v18i2.4698
Ardiansyah, M. R., & Nawawi, Z. M. (2022). Urgensi dan peran lembaga keuangan mikro dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat di Indonesia: Studi literatur. Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 242. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13617
Arwani, A., Salenussa, S., Rahayu, N. W. I., Faiz, M. F., Cakranegara, P. A., Aziz, A., & Andiyan, A. (2022). The development of economic potential of people in pandemic through earning zakat distribution. International Journal of Professional Business Review, 7(2), e0414. https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414
Astuti, R. D., & Samir, S. (2021). The impact of Baitul Maal wa Tamwil on household welfare: Empirical evidence from Indonesia. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 22(1), 144–153. https://doi.org/10.18196/jesp.v22i1.7836
Asytuti, R. (2012). Penilaian kesehatan keuangan pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Jurnal Penelitian, 8(1). https://doi.org/10.28918/jupe.v8i1.46
Darwanto, D. (2014). Strategi penguatan microfinance syariah berbasis ekonomi kelembagaan. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 8(2), 501. https://doi.org/10.18326/infsl3.v8i2.501-522
Daulay, R. (2016). Pengembangan usaha mikro untuk pemberdayaan umat Islam di Kota Medan. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 40(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.220
Djaafar, S. (2018). Strategi berbasis maqashid syariah dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan mikro syariah di Jambi. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 2(1), 1. https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.107
Efendi, M. S., & Fathurrohman, M. S. (2021). Dampak zakat terhadap kesejahteraan material dan spiritual mustahik (Studi kasus BAZNAS microfinance Desa Sawojajar). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(6), 686. https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp686-695
Fuadi, B. E. (2022). Penataan perkotaan di Kabupaten Gresik (Analisis RPJMD Kabupaten Gresik dengan pelaksanaan Perpres No. 59). Journal of Islamic Management, 2(2), 119–130. https://doi.org/10.15642/jim.v2i2.832
Fuady, M., & Dewi, C. (2021). Sinergi implementasi nilai kearifan lokal dalam konsep Kota Banda Aceh sebagai Islamic smart city. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17(3), 327–333. https://doi.org/10.14710/pwk.v17i3.36526
Hapsari, A. (2019). Praktek komersialisasi lembaga keuangan mikro syariah dalam pandangan etika bisnis Islam. Jimf (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), 2(1). https://doi.org/10.32493/frkm.v2i1.3414
Harahap, F. H., & Nawawi, Z. M. (2022). Karakteristik dan bentuk kelembagaan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 327. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13874
Holle, M. H. (2024). Mosque Islamic social enterprises activities as an instrument of inclusion; evidence from Indonesia. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 9(2), 83. https://doi.org/10.31602/iqt.v9i2.14106
Holle, M. H., Asiyah, B. N., Zumaroh, Z., Koerniawati, D., Mohamad, S. I. S., & Pellu, A. (2023). The relevance of mosque financial inclusion and economic sustainability. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (Jieb), 13(2), 178–189. https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.2.178-189
Ibrahim, A. A., & Alenezi, A. (2024). Leveraging Qardh al-Hasan within Islamic finance: A conceptual framework for advancing sustainable development among early-stage enterprises. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 18(1), 18–54. https://doi.org/10.30993/tifbr.v18i1.368
Khoirudin, A., & Akbar, N. (2017). Analisis permasalahan koperasi Baitul Maal wa Tamwil (KBMT) perkotaan (Studi kasus KBMT di Kota Bogor). Iqtishoduna, 12(1), 19–29. https://doi.org/10.18860/iq.v12i1.3937
Kholil, S., Sikumbang, A. T., & Siregar, M. (2019). Communication planning of Langsa city government in building an Islamic and environmentally friendly city. Budapest International Research and Critics Institute (Birci-Journal) Humanities and Social Sciences, 2(4), 638–644. https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.668
Kian, L. (2018). Political and religious contributions in economic development. Ijbe (Integrated Journal of Business and Economics), 2(1), 104. https://doi.org/10.33019/ijbe.v2i1.63
Kusumadewi, T. (2018). Konsep kota dalam sinergi Al-Qur'an. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 9(2), 139–156. https://doi.org/10.18860/ua.v9i2.6212
Latifah, E. (2022). Ekosistem keuangan syariah pada Islamic microfinance institutions dengan philantropy ekonomi Islam di pesisir utara Jawa. Madinah Jurnal Studi Islam, 9(2), 206–223. https://doi.org/10.58518/madinah.v9i2.1382
Manan, A., Muhazar, M., Putra, R. S., & Salasiyah, C. I. (2020). Banda Aceh as a civilized city model. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 8(2), 243. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.489
Mardani, D. A. (2021). Convergence Islamic values as economic development. Jambura Equilibrium Journal, 3(1). https://doi.org/10.37479/jej.v3i1.10012
Mutaqi, A. S., Salura, P., & Lake, R. C. (2024). Ensuring fairness: Strategies for providing affordable housing for low-income communities in urban Indonesia. Emara Indonesian Journal of Architecture, 9(1), 46–57. https://doi.org/10.29080/eija.v9i1.2085
Nazah, R. K., & Amri, M. (2022). Studi analisis peran BAZNAS microfinance desa (BMD) Yogyakarta terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik berdasarkan model CIBEST. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (Joipad), 2(2), 79–136. https://doi.org/10.21154/joipad.v2i2.5095
Nurasyiah, A., Sarwath, L., Mahri, A. J. W., Hermawan, R., & Karmanto, G. D. (2022). Reducing family poverty through an Islamic women's empowerment strategy in Indonesia: An analytical network process approach. Al-Uqud Journal of Islamic Economics, 6(2), 245–261. https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p245-261
Pujiyono, A. (2017). Model pemberdayaan perempuan miskin melalui program keuangan mikro syariah berbasis masyarakat (Program Misykat DPU-DT). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 17–37. https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss1.art2
Puteri, H. E. (2015). Kontribusi BPRS dalam merealisasi financial inclusion di pedesaan: Evaluasi empiris dan penguatan strategi. Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies, 1(1), 19. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i1.3
Puteri, H. E. (2020). Predicting the impact of commercialization factors on the social mission of Islamic microfinance institutions for Muslim community. Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies, 6(1), 14. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v6i1.3095
Rozalinda, R., & Nurhasnah, N. (2020). Bank Wakaf Mikro: The operations and its role towards Muslim community economic empowerment in Islamic boarding school. Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies, 6(1), 42. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v6i1.3119
Sahad, M. N., Nazmi, Q. H., Abdullah, S., & Sholeh, S. Y. M. (2022). Mosques' management model in Indonesia and Malaysia: A systematic literature review. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 11(3). https://doi.org/10.6007/ijarems/v11-i3/14169
Setiawan, I. (2019). Inovasi penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan di lembaga amil zakat. Asy-Syari'ah, 21(1), 55–68. https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4334
Sonita, E., & Wira, A. (2019). Sistem pembiayaan sosial berbasis komunitas. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 4(2), 235. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.270
Sulaiman, A. (2019). Interaksi dan pertukaran intelek saintis agronomi dan doktor perubatan di Al-Andalus. Umran – Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(3), 73–95. https://doi.org/10.11113/umran2019.6n3.356
Suryanto, A. (2018). Pemberdayaan zakat: Model intervensi kemiskinan dengan microfinance syariah berbasis masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 12(1), 85–106. https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.85-106
Syafii, I., & Nurdiana, NDR. A. (2023). Peran Islam dalam pembangunan masyarakat Kota Ambon, Provinsi Maluku. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 23(1), 56–72. https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2512
Syarif, M., Zakaria, Z., Arisnaini, A., & Rezeki, W. (2023). Dakwah Rasulullah di Madinah: Piagam Madinah dan perubahan sosial. Al-Jamahiria Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam, 1(2), 156. https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v1i2.7585
Ülev, S. (2022). İslami mikrofinans: Bir literatür incelemesi. Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 169–210. https://doi.org/10.31679/adamakademi.1061493
Yasniwati, Y. (2023). Konsep pengelolaan tanah wakaf berbasis kemitraan di Sumatera Barat. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 534. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.367
Yurtseven, M., & Bayram, K. (2020). The role of Islamic economy in reduction of social injustice and sustainable development goals. Bilimname, 2020(42), 111–153. https://doi.org/10.28949/bilimname.687766
Zainur, Z. (2020). Keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi. Jurnal An-Nahl, 7(2), 123–129. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.18
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar