00432 - Ekonomi Pesantren: Dinamika, Potensi, Dan Strategi Pengembangan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Pesantren as the oldest Islamic educational institution in Indonesia has a significant strategic role not only as a center of religious learning but also as a driver of community economic activity. This article aims to examine the dynamics, potential, and strategies for developing economic independence of pesantren through a literature review approach. The discussion covers historical and conceptual foundations of pesantren economics, entrepreneurship ecosystems, business unit management, financial management, entrepreneurship education, sharia microfinance institutions, productive waqf, government roles and policies, digitalization, community empowerment, challenges, and sustainable development strategies. The results show that pesantren has enormous economic potential supported by more than 28,000 units spread throughout Indonesia. The success of pesantren economic development requires synergy between visionary kiai leadership, professional management, entrepreneurially spirited santri, consistent government support, and partnerships with sharia financial institutions. However, there are still various challenges including weak financial management, limited market access, and lack of human resources capacity. It is concluded that sustainable pesantren economic development requires innovation in management, digitalization, and strengthening of a comprehensive entrepreneurship ecosystem.

Keywords: pesantren economy, economic independence, Islamic entrepreneurship, sharia microfinance, productive waqf

Abstrak
Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki peran strategis yang signifikan, tidak hanya sebagai pusat pembelajaran agama tetapi juga sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. Artikel ini bertujuan mengkaji dinamika, potensi, dan strategi pengembangan kemandirian ekonomi pesantren melalui pendekatan kajian literatur. Pembahasan mencakup landasan historis dan konseptual ekonomi pesantren, ekosistem kewirausahaan, manajemen unit usaha, manajemen keuangan, pendidikan kewirausahaan, lembaga keuangan mikro syariah, wakaf produktif, peran pemerintah dan kebijakan, digitalisasi, pemberdayaan masyarakat, tantangan, serta strategi pengembangan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang ditopang oleh lebih dari 28.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberhasilan pengembangan ekonomi pesantren memerlukan sinergi antara kepemimpinan kyai yang visioner, manajemen yang profesional, santri yang bersemangat wirausaha, dukungan pemerintah yang konsisten, dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang meliputi lemahnya manajemen keuangan, terbatasnya akses pasar, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi pesantren yang berkelanjutan memerlukan inovasi dalam manajemen, digitalisasi, dan penguatan ekosistem kewirausahaan yang komprehensif.

Kata kunci: ekonomi pesantren, kemandirian ekonomi, kewirausahaan Islam, keuangan mikro syariah, wakaf produktif

1. Pendahuluan: Pesantren sebagai Institusi Ekonomi Strategis
Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan paling khas di Indonesia, yang sejak awal berdirinya tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengajaran ilmu agama, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pesantren berfungsi di masyarakat sebagai lembaga dakwah Islam, pengembangan ilmu pengetahuan, pengkaderan ulama dan pemimpin umat, serta lembaga pengabdian sosial kemasyarakatan (Ridho et al., 2023). Dalam perkembangannya, pesantren telah mengalami transformasi yang signifikan, tidak lagi sekadar menjadi tempat belajar agama, melainkan juga menjadi pusat kelembagaan ekonomi bagi warganya di dalam maupun di luar pesantren (Bakhri & Labibi, 2020).
Potensi ekonomi pesantren sangat besar mengingat jumlah pesantren di Indonesia yang terus bertambah, dengan keberadaan lebih dari 28.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh nusantara (Fakhruudin & Pratomo, 2021). Keberadaan pesantren di lingkungan sekitar dapat membantu dan menopang perekonomian masyarakat, sehingga tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa dekat dengan pesantren (Saputro & Sukiman, 2024). Pesantren memiliki kekuatan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya secara ekonomi, dan para santri dididik dan dibina dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan (Saputro & Sukiman, 2024).
Beberapa tahun terakhir, ekonomi dan keuangan syariah sedang menjadi tren di masyarakat, dan Bank Indonesia pun gencar melakukan pengembangan terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu potensi ekonomi yang dilihat berada di pondok pesantren karena memiliki peran penting pada ekosistem mata rantai ekonomi halal di Indonesia, yang tercermin dengan adanya Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren (Harindiarsyah & Setiawan, 2021). Pesantren dan perbankan syariah berada pada garda terdepan dalam memajukan ekonomi Islam untuk umat dan dunia (Yaqin et al., 2024).

2. Landasan Historis dan Konseptual Ekonomi Pesantren
2.1 Sejarah Perkembangan Ekonomi Pesantren
Munculnya usaha ekonomi pesantren dimulai dari kebutuhan pesantren untuk menghidupi dirinya (survive) dan dalam rangka mengembangkan peran pesantren sebagai bentuk pengabdian masyarakat (Suharto & Fasa, 2018). Sejarah mencatat bahwa awal berdirinya pesantren membahas tentang kemandirian ekonomi, di mana mereka memanfaatkan ekonomi yang ada di dalam pesantren untuk memenuhi kebutuhan pesantren (Lutfiyah et al., 2023). Pesantren tidak hanya menjadi sebuah lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan sebuah penggerak ekonomi yang berbasis syariah (Nurjanah & Amrullah, 2021).
Dalam praksisnya, lembaga pendidikan tidak dapat berlangsung jika tidak melibatkan sisi ekonomis dalam aktivitasnya (Wekke, 2017). Pesantren dalam kapasitas sebagai lembaga pendidikan memiliki potensi ekonomi yang berdampak pada pembukaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi kawasan, dan juga menjadi kekuatan politik ekonomi (Wekke, 2017). Selain sebagai pusat pengembangan agama, pendidikan, sosial dan budaya, pesantren juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi (Suharto & Fasa, 2018).

2.2 Konsep Kemandirian Ekonomi Pesantren
Kemandirian ekonomi pesantren merupakan salah satu elemen esensial untuk mendukung peran pesantren dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Dengan kemandirian ekonomi, pesantren memiliki sumber daya keuangan untuk pengembangan infrastruktur, fasilitas sarana prasarana, perluasan lahan, dan pengembangan sumber daya manusia (Solihin, 2024). Manajemen dalam pondok pesantren merupakan suatu proses untuk meningkatkan aset dan kemampuan pondok pesantren dalam bidang ekonomi untuk menuju keswadayaan dan kemandirian (Fathony et al., 2021).
Konsep kemandirian ekonomi di pesantren juga berkaitan erat dengan pengembangan literasi keuangan dan keterampilan kewirausahaan di kalangan santri. Dengan membekali para santri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan dan kewirausahaan, pesantren dapat memberdayakan mereka untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi pesantren (Syamsuri et al., 2023). Biasanya, dalam pesantren modern diterapkan adanya sistem berdikari terutama dalam hal ekonomi, karena kemandirian ekonomi dapat memajukan pesantren dan memperkuat eksistensinya tanpa meninggalkan sistem yang lama (Bakhri & Labibi, 2020).
Manajemen merupakan kunci untuk berjalannya suatu kegiatan, suatu usaha, suatu pemberdayaan dalam suatu organisasi, dalam hal ini secara khusus dalam lembaga pesantren secara ekonomi, yaitu pondok pesantren dalam usaha meningkatkan dan memperbaiki pesantren tersebut dalam bidang ekonomi sebagai salah satu penopang eksistensi pesantren (Lutfiyah et al., 2023). Tanpa adanya ekonomi yang kuat, pondok pesantren akan mengalami kemunduran bahkan akan kehilangan eksistensinya (Shofiyuddin et al., 2024).

3. Ekosistem Kewirausahaan Pesantren
3.1 Aktor dan Faktor dalam Ekosistem Kewirausahaan
Penelitian tentang ekosistem kewirausahaan pondok pesantren menunjukkan bahwa aktor yang paling berperan di dalam ekosistem kewirausahaan pondok pesantren yaitu kyai, penanggung unit usaha, santri, dan masyarakat sekitar. Serta faktor sosial budaya merupakan faktor paling berpengaruh dalam pembentukan ekosistem kewirausahaan (Harindiarsyah & Setiawan, 2021). Struktur dalam ekosistem kewirausahaan mencakup beberapa pilar, yaitu: (1) kondusivitas budaya, (2) kepemimpinan dan pembuatan regulasi yang mendukung, (3) pendidikan, (4) modal pembiayaan, (5) sumber daya manusia, (6) pasar, (7) dukungan lembaga lain dan infrastruktur (Harindiarsyah & Setiawan, 2021).
Kyai sebagai tokoh masyarakat selain menjadi alim ulama juga memiliki peran dalam penggerak ekonomi di lingkungan sekitarnya. Kyai memegang kebijakan secara tersentral di dalam pondok pesantren, dan melalui pondok pesantren kyai menyediakan sarana prasarana pendidikan, kewirausahaan, dan kebutuhan masyarakat (Harindiarsyah & Setiawan, 2021). Pemimpin pondok pesantren yang memiliki jiwa kewirausahaan akan memungkinkan untuk menciptakan unit-unit usaha mandiri yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana alternatif pondok pesantren (Rahman et al., 2021).
Sumber daya manusia pesantren bukan hanya sebatas individu-individu, melainkan juga kekuatan komunitas yang signifikan, menjadikan pesantren sebagai pusat permintaan dan produksi kegiatan ekonomi. Keberlanjutan pesantren dalam aktivitas ekonomi ini didorong oleh tingginya daya juang pesantren, sebuah keunggulan yang semakin menonjol ketika dipadukan dengan kewirausahaan dan konsep pemberdayaan ekonomi yang berakar pada nilai-nilai keagamaan (Ridwan et al., 2024).

3.2 Kepemimpinan Kewirausahaan Berbasis Pesantren
Kepemimpinan kewirausahaan berbasis pesantren menjadi solusi untuk mengatasi tantangan pembiayaan pendidikan. Strategi pemimpin dalam mencapai kemandirian finansial melalui kegiatan wirausaha mencakup pemilihan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, material, dan mesin sebagai faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan program (Farisi et al., 2024). Dengan mengadopsi inovasi wirausaha dalam pembiayaan pendidikan, seorang pemimpin pesantren tidak hanya dapat mengatasi keterbatasan sumber daya keuangan, tetapi juga memberdayakan santri dengan keterampilan kewirausahaan yang dapat berguna dalam kehidupan mereka di masa depan (Farisi et al., 2024).
Melalui pengembangan dimensi kewirausahaan di pesantren, terlihat transformasi yang signifikan dalam pendekatan terhadap pendidikan dan perubahan sosial ekonomi di dalam lingkungan pesantren (Farisi et al., 2024). Pesantren Nurul Jadid, misalnya, telah mengadopsi strategi wirausaha sejak tahun 2000 untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di pesantren dan masyarakat sekitarnya (Farisi et al., 2024). Kiai jarang mengintervensi kebijakan sekolah, kecuali kebijakan tersebut dianggap melanggar aturan agama dan tradisi pesantren, namun kiai sebagai pemimpin tertinggi di pesantren memberikan dampak yang sangat positif untuk membangun inovasi kelembagaan (K. Rahman, 2019).

3.3 Islamic Social Entrepreneurship di Pesantren
Islamic social entrepreneurship merupakan konsep kewirausahaan sosial yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Islam dengan tujuan menciptakan dampak sosial yang positif dan manfaat bagi masyarakat luas. Beberapa ciri utama Islamic social entrepreneurship adalah adanya tujuan sosial, inovasi, sustainability, dan integrasi nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Setiawan et al., 2024). Pondok Pesantren Gontor, sebagai salah satu pesantren tertua dan paling terkemuka di Indonesia, telah menerapkan konsep Islamic social entrepreneurship pada unit usaha seperti percetakan, pertanian, peternakan, dan lainnya, dengan prinsip tauhid, keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial yang diimplementasikan dalam pengelolaan unit usaha tersebut (Setiawan et al., 2024).
Pondok pesantren telah menerapkan humane entrepreneurship melalui kegiatan yang berorientasi pada kewirausahaan sebagai aspek utama dari humane cycle dan enterprise cycle. Penerapan kewirausahaan yang manusiawi bertujuan untuk mencapai pertumbuhan kewirausahaan, inovasi dan kemandirian pondok pesantren, serta pengembangan kemampuan, pengetahuan dan komitmen pemangku kepentingan (Yaqin et al., 2024).

4. Unit Usaha dan Manajemen Ekonomi Pesantren
4.1 Ragam Unit Usaha Pesantren
Pesantren di Indonesia telah mengembangkan berbagai jenis unit usaha sebagai upaya kemandirian ekonomi. Pondok Pesantren Annuqayah, misalnya, memiliki berbagai unit usaha yang meliputi minimarket, UJKS, restoran, air minum kemasan kopontren, ABC (Annuqayah Business Center), DCA fotokopi, P2KA pusat layanan konsumsi, dan lahan garam (Isnaini, 2022). Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar memiliki unit usaha meliputi koperasi, pertanian, peternakan, perikanan, BMT dan manajemen kewirausahaan, serta Swalayan NBC (Ngabar Business Center) sebagai pusat perekonomian pesantren yang menyediakan segala kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat sekitar (Musyafa, 2023).
Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang menerapkan sistem ekoproteksi dan mendirikan unit usaha yang dikelola langsung oleh pesantren, yaitu Ibbien Mart, Ibbien Net, Ibbien Caffe, Ibbien Kantin, Ibbien Store, Baitul Maal al-Muhibbin, Ibbien Foods, Ibbien Wholesale, dan Bank Sampah (Chamidi, 2023). Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru menjalankan unit usaha antara lain koperasi dan kantin, kebun sawit, sarang walet, penggilingan padi, dan penyediaan lahan sawah (Ridho et al., 2023). Sementara itu, Pesantren Maslakul Huda memiliki sepuluh unit usaha berbasis UMKM melalui Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) yang telah berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan pesantren (Solihin, 2024).
Pondok Pesantren Gontor mengelola 30 unit usaha dengan karakteristik manajemen yang khas, yaitu: perencanaan berdasarkan nilai-nilai pondok, pengorganisasian berbasis regenerasi, kepemimpinan kolektif transformatif, dan Total Quality Control (Suharto & Fasa, 2018). Gontor menggali dan mengembangkan sektor ekonomi di bawah naungan Koperasi Pesantren La Tansa, dan bagi pondok, unit usaha juga merupakan sarana pendidikan: pendidikan tanggung jawab dan pendidikan kewirausahaan (Suharto & Fasa, 2018).

4.2 Manajemen Unit Usaha Berbasis Ekoproteksi
Ekoproteksi merupakan perlindungan dalam rangka menjadikan pesantren mandiri dan menciptakan atau melepaskan diri dari ketergantungan serta membangun dan mempertahankan eksistensinya, melalui ekonomi yang diaktualisasikan dalam fungsi manajemen ekonomi (Fathony et al., 2021). Ada tiga pilar pengembangan unit usaha ekonomi, yaitu menciptakan iklim yang memungkinkan potensi komunitas pesantren berkembang, memperkuat potensi komunitas pesantren, dan melindungi unit usaha ekonominya (Fathony et al., 2021).
Manajemen pengelolaan unit bisnis yang ada di pesantren harus dilakukan secara rapi, tertata, dan kuat, sebagai pondasi dalam tegaknya ekonomi pesantren. Tujuan manajemen usaha ekonomi pesantren adalah konsekuensi logis dari hasil manajerial yang dilakukan oleh masyarakat pesantren secara terus-menerus, berkelanjutan, dan bertahap (Musyafa, 2023). Dalam kegiatan pengolahan unit usaha pesantren, mencakup tiga kategori yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi lokal (Musyafa, 2023).
Manajemen unit usaha berbasis ekoproteksi sebagai upaya peningkatan aset guna mewujudkan kemandirian ekonomi menggunakan teori bottom-up, yaitu pelaksanaan kegiatannya atas prakarsa dan inspirasi masyarakat (Musyafa, 2023). Dampak positif dari manajemen unit usaha ekonomi pesantren dapat dilihat dalam beberapa hal: (a) terciptanya pola kader umat (santri dan masyarakat) yang mandiri dalam bidang ekonomi, (b) terbentuknya pesantren yang mandiri dalam bidang ekonomi, (c) menjadikan pesantren sebagai partner pemerintah, dan (d) mampu mengangkat ekonomi umat (Fathony et al., 2021).

4.3 Manajemen Bisnis Syariah di Pesantren
Manajemen bisnis syariah di pesantren mencakup manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits (Lutfiyah et al., 2023). Dalam menerapkan manajemen bisnis pesantren, beberapa langkah harus dilakukan: pertama, motivasi dari pimpinan dan manajer di pesantren; kedua, pengamalan nilai-nilai pondok pesantren; ketiga, keterlibatan dalam komunitas; keempat, relasi antara pesantren dan lembaga lain; kelima, administrasi dan pembiayaan yang efisien (Suharto & Fasa, 2018).
Kultur dan karakter wirausaha berbasis pesantren secara simultan mempengaruhi manajemen unit usaha syariah. Kultur wirausaha berbasis pesantren memiliki pengaruh paling dominan terhadap manajemen unit usaha syariah (Ahid, 2020). Kewirausahaan syariah perlu fokus pada strategi manajemen yang inovatif untuk meningkatkan kinerja pasar, dan kewirausahaan Islam harus terus fokus pada ide-ide baru yang memungkinkan penyampaian layanan bisnis yang lebih baik (Ahid, 2020).

5. Manajemen Keuangan Pesantren
5.1 Sumber Dana dan Pembiayaan Pesantren
Sumber dana pondok pesantren secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: pemerintah berupa dana BOS, orang tua santri berupa SPP dan ZISWAF, serta unit usaha mandiri berupa Koppontren (T. M. A. Rahman et al., 2021). Sumber pembiayaan pesantren berasal antara lain dari peserta didik, pemerintah, sumbangan BMT-UGT, BMT Maslahah, dan usaha kreatif pesantren. Usaha kreatif merupakan bentuk pembiayaan yang bersifat mandiri bagi pondok pesantren, yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan terkait ketidakpastian pendanaan yang diperoleh dari uang pembayaran santri (Eka et al., 2020).
Manajemen pembiayaan terpadu di pesantren menggunakan sistem yang mendistribusikan dana ke sub-sub lembaga dengan mempertimbangkan perbedaan variasi unit cost untuk program pelayanan pendidikan yang berbeda (Lestari, 2021). Ruang lingkup manajemen pembiayaan terpadu meliputi proses perencanaan anggaran (budgeting), penatausahaan keuangan (accounting), dan pemeriksaan penggunaan anggaran (auditing) (Lestari, 2021). Tujuan manajemen pembiayaan dalam konteks pesantren antara lain: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan pembiayaan pesantren; (2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan pesantren; dan (3) meminimalkan penyalahgunaan anggaran pesantren (Prasetyo, 2020).
Manajemen keuangan pondok pesantren memiliki tiga fungsi, yaitu: (1) Investment Decision (menetapkan pengalokasian dana), (2) Financial Decision (memutuskan alternatif pembiayaan), dan (3) Dividend Decision (kebijakan dalam pembagian dividen) (Arifin, 2017). Manajemen keuangan yang efektif dan kebijakan pengelolaan dana yang bijaksana menjadi krusial untuk kesuksesan jangka panjang pesantren. Dalam pengelolaan keuangan, membedakan keuangan operasional pondok pesantren dan keuangan kegiatan wirausaha memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang sumber daya finansial yang dialokasikan dan digunakan dalam dua aspek berbeda dari entitas tersebut (Farisi et al., 2024).

5.2 Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pesantren
Bentuk pertanggungjawaban sumber dana pesantren yang baik dibuat dalam bentuk laporan harian, bulanan, maupun tahunan (T. M. A. Rahman et al., 2021). Perencanaan pembiayaan berkaitan dengan program kerja tahunan pondok pesantren yang disusun dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Biaya Madrasah (RAPBM) oleh semua pihak yang ada di pesantren (T. M. A. Rahman et al., 2021). Pengurus pesantren harus memahami prinsip-prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan formal, dan para pengelola pembiayaan di pesantren harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan pengelolaan (Munandar & Mursalat, 2019).
Transparansi dalam manajemen keuangan pesantren berarti keterbukaan keuangan, jumlah, rincian penggunaan, dan akuntabilitas yang jelas untuk memudahkan para administrator dan anggota lain mengontrol dana (Shofiyyah et al., 2018). Sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi seperti aplikasi "SiPontren" dapat membantu pesantren dalam membuat database manajemen pesantren, khususnya data keuangan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Hilyatin et al., 2023).
Manajemen pembiayaan agribisnis di pesantren, seperti yang diterapkan di Pesantren Miftahul Ulum Bangsalsari dan Pesantren At-Tanwir Ledokombo Jember, dilakukan dengan pola transparan dan proporsional dengan komponen-komponen yang memiliki keterkaitan dengan pesantren, seperti alumni, santri, dan masyarakat (Fawaidi, 2022). Pelaksanaan pembiayaan pesantren dilakukan dengan membangun kepercayaan antara pesantren dan stakeholder pesantren, serta menanamkan nilai perjuangan dan peduli terhadap stakeholder pesantren dengan cara memberdayakan dan melibatkan mereka pada setiap kegiatan (Fawaidi, 2022).

6. Pendidikan Kewirausahaan di Pesantren
6.1 Model dan Strategi Pendidikan Kewirausahaan
Pendidikan kewirausahaan di pesantren diarahkan untuk mempersiapkan santri dalam menghadapi kehidupan setelah lulus. Kegiatan entrepreneurship di pesantren dilaksanakan melalui jalur program khusus unggulan, kurikuler, ekstrakurikuler, dan jalur nonkurikuler (Fatchurrohman & Ruwandi, 2019). Kegiatan kewirausahaan di pesantren mampu memberi dampak ekonomi dan life skill kepada para santri, di mana dampak ekonomi mampu memberi kontribusi kepada pesantren dalam pengembangan lahan dan subsidi kebutuhan pribadi santri, sedangkan dampak life skill berupa tertanamnya nilai-nilai kewirausahaan dalam diri santri (Fatchurrohman & Ruwandi, 2019).
Nilai-nilai kewirausahaan yang tertanam dalam diri santri meliputi rasa percaya diri, kerja keras, tekun, jujur, tabah, suka tantangan, rajin, disiplin, menatap masa depan, ambil risiko, kepemimpinan, kreatif, dan inovatif (Fatchurrohman & Ruwandi, 2019). Proses pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan di pondok pesantren dengan melatih santri untuk mengelola lembaga ekonomi supaya selain memiliki bekal ilmu agama yang kuat juga jiwa wirausaha untuk kehidupan (Sulaiman et al., 2016). Pesantren memberikan pemberdayaan kepada santri dengan keterampilan atau keahlian di bidang ekonomi seperti koperasi sebagai upaya menempa mental kemandirian (Sulaiman et al., 2016).
Implementasi pendidikan kewirausahaan mencakup perencanaan, pengorganisasian atau pengaturan, pelaksanaan, pengendalian atau pengawasan, dan evaluasi (Sucipto, 2024). Perencanaan mencakup penetapan kebijakan pesantren, tata aturan pendidikan kewirausahaan, petunjuk teknis, penetapan pembagian tugas masing-masing sumber daya manusia terkait, penetapan target dan tujuan pendidikan (Sucipto, 2024). Pesantren Bahrul Ulum, misalnya, menetapkan sistem ekonomi protektif dan membentuk usaha mandiri seperti Ibbien Mart, Ibbien Foods, dan lainnya (Sucipto, 2024).

6.2 Santripreneur: Konsep dan Implementasi
Konsep santripreneurship merupakan upaya mewujudkan kemandirian dalam jiwa kewirausahaan yang dilakukan oleh para santri di pesantren. Dalam kegiatan ini potensi santri dikembangkan agar memiliki jiwa dan kemandirian kewirausahaan yang tinggi (Isti & Fauzan, 2023). Melalui lembaga pesantren, santri-santri disiapkan sebagai entrepreneur menuju kemandirian secara ekonomi maupun finansial (Isti & Fauzan, 2023).
Program OPOP (One Pesantren One Product) sebagai bentuk implementasi kegiatan santripreneur di Jawa Timur menjadi upaya yang positif dalam menunjang kemandirian ekonomi pondok pesantren (Sayyid et al., 2024). Nilai-nilai kewirausahaan yang ditanamkan mampu mendorong luaran lulusan pondok pesantren sebagai wirausaha yang kreatif, ulet, dan penuh dengan optimisme (Sayyid et al., 2024). Faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian ekonomi pesantren terbagi menjadi empat aspek yaitu aspek pasar, aspek kelembagaan, aspek produksi, dan aspek stakeholder (Sayyid et al., 2024).
Analisis menunjukkan bahwa santripreneur memiliki pengaruh langsung terhadap kemandirian ekonomi pondok pesantren, sementara digitalisasi tidak secara langsung mempengaruhi kemandirian ekonomi pondok pesantren, namun SDGs mampu memediasi pengaruh santripreneur dan digitalisasi terhadap kemandirian ekonomi pondok pesantren (Sayyid et al., 2024). Kontribusi pesantren dalam hal kewirausahaan di wilayah D.I. Yogyakarta bisa dibilang besar dan bisa mendorong kemandirian umat serta menjadi bagian dari kekuatan ekonomi bangsa (Isti & Fauzan, 2023).

6.3 Manajemen Pengembangan Kewirausahaan
Manajemen pengembangan kewirausahaan di pondok pesantren meliputi empat fungsi manajemen: (1) perencanaan pengembangan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan, dan (4) pengawasan (Habibi & Rahmatullah, 2019). Faktor pendukung pengembangan kewirausahaan di pesantren antara lain: dukungan pengasuh, kurikulum kewirausahaan, bantuan dari akademisi, dan infrastruktur yang memadai. Sementara faktor penghambatnya adalah tidak adanya struktur unit usaha, kendala pendanaan, dan alokasi waktu pengembangan kewirausahaan yang relatif singkat (Habibi & Rahmatullah, 2019).
Strategi pengasuh pondok pesantren dalam pengembangan ekonomi mandiri santripreneur mencakup: (a) doktrinasi santri melalui proses pembelajaran agama, (b) penyesuaian bidang keahlian santri sesuai minat dan bakat melalui seleksi, (c) menjalin kemitraan dan kerja sama dengan pihak eksternal, (d) memasukkan pendidikan kewirausahaan ekonomi mandiri dalam kegiatan ekstrakurikuler pesantren, (e) membebaskan biaya pendidikan bagi santri, (f) santri diwajibkan memiliki tabungan di pesantren, dan (g) mendirikan pusat pelatihan kerja (Shofiyuddin et al., 2024).
Hambatan dalam pengembangan ekonomi mandiri santripreneur meliputi hambatan internal seperti krisis motivasi santri, manajemen waktu santri dan para pengajarnya, serta modal kewirausahaan. Hambatan eksternal seringkali dipengaruhi oleh variabel ekonomi dan pasar, keterampilan tenaga kerja, infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana, dan peraturan atau kebijakan (Shofiyuddin et al., 2024).

7. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren
7.1 BMT dan Koperasi Pesantren
Berdasarkan keragaman potensi ekonomi yang dimiliki oleh berbagai pondok pesantren di Indonesia, sangatlah tepat jika pesantren memiliki peran dalam menggerakkan sistem Ekonomi Islam. Salah satu unit usaha yang menjadi fundamental Ekonomi Islam dan merupakan aktivitas perekonomian umat adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan salah satu bentuk LKMS yang cocok dikembangkan oleh pesantren ialah BMT (Masrifah, 2020). Misi dari lembaga finansial berbasis pesantren ini adalah optimalisasi serapan pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren dalam bentuk dukungan modal kerja dan pemberdayaan UMKM (Riyadi & Akhmadi, 2022).
Koperasi Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh (Kopdar) pada mulanya terbentuk dari beberapa santri yang memenangkan perlombaan kreativitas kewirausahaan tingkat nasional pada tahun 2010–2011. Kelompok santri wirausaha tersebut sebelumnya telah mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari asatidz pesantren dalam membangun mental dan keterampilan kewirausahaan (Riyadi & Akhmadi, 2022). Sejumlah unit usaha pesantren justru mengalami perkembangan dalam masa pandemi dampak kebijakan PPKM, dan secara bentuk badan usaha, kebijakan pengelolaan sejumlah usaha yang ada ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Pesantren (Riyadi & Akhmadi, 2022).
Pondok Pesantren Annuqayah memiliki UJKS dengan dua produk yaitu tabungan dan pembiayaan. Akad yang digunakan dalam produk tabungan adalah wadi'ah yad al-dhamanah, sedangkan dalam produk deposito islamika menggunakan akad Mudharabah Muqayyadah yaitu simpanan yang diperlakukan sebagai investasi dan dikelola secara produktif profesional. Dalam pembiayaan, akad yang digunakan adalah murabahah (Isnaini, 2022).

7.2 Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren
Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan berbasis pondok pesantren yang bertujuan untuk mendorong ekonomi umat (Fakhruudin & Pratomo, 2021). Dengan potensi lebih dari 28.000 pondok pesantren, pesantren berpotensi besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan khususnya masyarakat sekitar pondok pesantren (Fakhruudin & Pratomo, 2021). Bantuan permodalan berbasis pondok pesantren berwadah BWM berpotensi besar memberdayakan ekonomi masyarakat (Jakiyudin et al., 2022).
BWM menyalurkan pembiayaan kepada kalangan ekonomi menengah ke bawah, dengan menggunakan model pinjaman skala mikro tanpa agunan dan bunga. Selain dana yang diterima, nasabah akan menerima pelatihan dasar tentang pendidikan agama, pengembangan bisnis, dan manajemen ekonomi rumah tangga untuk mempertajam keterampilan kewirausahaan mereka dan meningkatkan produktivitas (Fakhruudin & Pratomo, 2021). Selama program Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) berlangsung, diberikan materi terkait dengan tiga aspek, yaitu aspek keagamaan, kewirausahaan, dan ekonomi rumah tangga (Jakiyudin et al., 2022).
Efisiensi BMT berbasis pesantren secara umum masih relatif rendah, namun BMT pesantren berguna untuk mengembangkan usaha mikro dan memberikan manfaat sosial yang luar biasa bagi masyarakat dalam beberapa cara. Meskipun efisiensi BMT relatif rendah, secara umum BMT telah mencapai keuntungan dan manfaat sosial, sehingga pembiayaan Islam mungkin merupakan model yang tepat untuk usaha mikro (Masrifah, 2020).

7.3 Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
Literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan dan kemakmuran UMKM santri. Meskipun UMKM santri memiliki minat yang kuat terhadap prinsip syariah, masih terdapat hambatan dalam literasi dan akses ke lembaga keuangan syariah (Sutarsih, 2023). Pendidikan dan pelatihan khusus tentang keuangan syariah, serta kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pondok pesantren, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan inklusi dan kesejahteraan UMKM santri (Sutarsih, 2023).
Literasi keuangan Islam memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM di kawasan pesantren. Penggunaan fintech juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM di kawasan pesantren (Anah, 2020). Dengan potensi yang cukup besar, pemberian edukasi keuangan kepada para santri dapat mendorong kemandirian ekonomi yang berdampak pada inklusivitas keuangan di masyarakat yang semakin luas (Eka et al., 2020).

8. Wakaf Produktif sebagai Instrumen Ekonomi Pesantren
8.1 Wakaf Produktif untuk Kemandirian Pesantren
Wakaf produktif merupakan instrumen penting dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Pondok Modern Tazakka Batang terbukti lebih mandiri secara ekonomi dibandingkan pesantren yang tidak menerapkan skema wakaf produktif, karena implementasi wakaf produktif yang berhasil memberikan sumber dana yang permanen untuk mendukung biaya operasional, pengembangan infrastruktur, dan kesejahteraan guru dan staf yang lebih baik ("Untitled," 2022). Pesantren yang menerapkan wakaf produktif memiliki sumber dana yang lebih murah untuk biaya pendidikan, manajemen yang transparan, manajemen bisnis yang profesional, dan peluang yang lebih besar untuk berkembang dan maju ("Untitled," 2022).
Strategi pengembangan produktivitas pengelolaan wakaf di pesantren dilakukan dengan cara membangun unit usaha ekonomi produktif dari harta wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi pesantren. Pengembangan pendapatan dilakukan lewat penjualan produk, pelayanan jasa profesional, penyewaan sarana dan prasarana fasilitas, pengembangan dana abadi, dan investasi dari harta-harta wakaf yang ada (Santoso & Huda, 2019). Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan dengan beberapa pilar kekuatan pendorong: (1) adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, (2) kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam bentuk badan hukum/yayasan, (3) pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan (4) penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat (Santoso & Huda, 2019).

8.2 Dana Abadi Umat untuk Kewirausahaan Pesantren
Komponen Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola BPKH memiliki potensi besar untuk dioptimalkan melalui program kewirausahaan berbasis pesantren. Pesantren dan santri merupakan elemen penting dari generasi penerus umat Islam di Indonesia sehingga peningkatan kapasitas dan kemandiriannya diharapkan akan memberi manfaat besar terhadap sebesar-besarnya kemaslahatan umat Islam (Jazuli, 2022). Potensi pariwisata spiritual dan edukasi pesantren merupakan salah satu opsi pemanfaatan DAU yang selaras dengan aspek legal dan syariah, dan dapat menjadi kontribusi nyata umat Islam kepada Indonesia, khususnya terkait agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (Jazuli, 2022).

9. Peran Pemerintah dan Kebijakan dalam Pengembangan Ekonomi Pesantren
9.1 Kebijakan Pemerintah terhadap Ekonomi Pesantren
Pemerintah telah memberikan berbagai dukungan kebijakan untuk pengembangan ekonomi pesantren. Penguatan dilakukan melalui Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), peningkatan kualitas SDM KUMKM melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan (entrepreneurship), promosi dan pemasaran produk pesantren melalui Lembaga Layanan Pemasaran KUMKM (Smesco UKM) (Mukhyar & Rosyid, 2020). Selain itu, sinergi peningkatan akses pembiayaan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pembiayaan Kredit Ultra Mikro (Umi), bantuan Wirausaha Pemula, serta bantuan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM juga telah dilakukan (Mukhyar & Rosyid, 2020).
Pesantren dapat dikembangkan dengan memiliki tiga peran strategis: pertama, sebagai lembaga bisnis pesantren yang melaksanakan usaha di sektor produksi, konsumsi, pemasaran, jasa atau simpan pinjam; kedua, melalui inkubasi bisnis santri dengan menjadikan pondok pesantren sebagai laboratorium bisnis santri; ketiga, sebagai sentra Entrepreneur & Entrepreneurship (Mukhyar & Rosyid, 2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan payung hukum bagi pesantren dalam upayanya mengembangkan kualitas serta kuantitas pesantren dalam rangka menghadapi SDGs (Sustainable Development Goals) (Satibi, 2020).
Kebijakan pengembangan ekonomi santri di Jawa Tengah yang didukung penuh oleh pemerintah masih tergolong di tahap permulaan, berbeda dengan provinsi tetangga Jawa Barat dan Jawa Timur yang terlebih dulu menjalankan program sejenis berbasis kewirausahaan politik, seperti "One Product One Pesantren" (Habibussalam, 2020). Di Jawa Barat, kebijakan pengembangan ekonomi pesantren sudah digalakkan dari lima tahun lalu, dimulai dengan pemagangan usaha santri dari 68 pondok pesantren sebanyak 204 orang, dan kebijakan lanjutan semakin ditingkatkan melalui Program Pesantren Juara yang memuat 18 subprogram (Habibussalam, 2020).

9.2 Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Pesantren
Bank Indonesia mencanangkan tiga program kemandirian ekonomi pesantren untuk mendukung ekonomi Indonesia (Farida et al., 2020). Bank Indonesia sebagai bank sentral melakukan bauran kebijakan yang mencakup pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan sebagai upaya optimalisasi pengembangan ekonomi syariah, pada tanggal 6 Juni 2017 diterbitkan blue print pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (Farida et al., 2020). Bank Indonesia juga mendorong pengembangan usaha syariah termasuk UMKM melalui pemberdayaan ekonomi pesantren dan halal value chain (HVC) (Raharjo & Riyadi, 2022).
Pedoman akuntansi pesantren yang diterbitkan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk memberdayakan ekonomi pesantren agar mampu menyiapkan laporan keuangan yang baik. Namun, satu tahun sejak disahkan, penerapan pedoman akuntansi pesantren masih sangat rendah, sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut (Farida et al., 2020). Faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan pedoman akuntansi pesantren terdiri dari kebijakan otoritas, kebijakan pihak pemberi bantuan/kerja sama, sosialisasi pedoman akuntansi pesantren, pelatihan teknis, dan pendampingan teknis (Farida et al., 2020).

9.3 Kebijakan Pesantren terhadap Perbankan Syariah
Kebijakan pondok pesantren berpengaruh kuat terhadap bertambahnya bank syariah di Indonesia untuk menjalankan sistem dan tata kelola ekonomi Islam. Akan tetapi, tidak semua pondok pesantren di Indonesia mempunyai sinergitas dan mendukung eksistensi untuk keberlangsungan bank syariah di Indonesia (Yaqin et al., 2024). Kemitraan kuat antarpesantren dan perbankan syariah merupakan salah satu hasil dari pengaruh kebijakan pesantren terhadap perkembangan perbankan syariah (Yaqin et al., 2024).
Para pemangku kebijakan yaitu para cendekiawan muslim dan manajemen perbankan/regulator harus sejalan dengan prinsip keuangan syariah sebagai mekanisme untuk mensejahterakan ekonomi dan sosial bagi masyarakat muslim (Yaqin et al., 2024). Sumber daya insani pesantren dan produk manusia pesantren diyakini akan mampu meneruskan perjuangan pakar ekonomi syariah, termasuk memungkinkan kerangka hukum, fiskal dan peraturan, pembiayaan usaha kecil dan menengah, dan penerbitan sukuk (Yaqin et al., 2024).

10. Inovasi dan Digitalisasi Ekonomi Pesantren
10.1 Digitalisasi sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pesantren
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah meningkat cukup signifikan, yang mengakibatkan pergeseran pola konsumsi masyarakat dari fisik ke online. Pesantren modern tidak hanya menjadi pusat belajar agama, tetapi juga memiliki potensi besar dalam ekonomi, dan telah mengubah paradigma dalam dakwah dari verbal menjadi aksi (Sayyid et al., 2024). Inovasi pada digitalisasi ekonomi pesantren sudah ada yang menggunakan software khusus yang digunakan sebagai media untuk pembayaran pembiayaan santri selama di pesantren (Nurjanah & Amrullah, 2021).
Pemberdayaan santri melalui e-commerce startup merupakan salah satu inovasi yang dilakukan pesantren modern. Proses pemberdayaan santri dilakukan bersama guru dan pengurus santri melalui media baru yang disebut "Ala Santri" dengan tagline "Santri Pengusaha". Proses pemberdayaan ini pada prinsipnya mengembangkan potensi santri dan menciptakan kemandirian santri melalui startup e-commerce (Abdullah et al., 2020). Pemberdayaan melalui teknologi dilakukan dengan memberikan materi dan pelatihan berupa pengenalan dan pemanfaatan internet sebagai media e-commerce yang bersifat sustainable, kewirausahaan, dan manajemen organisasi (Abdullah et al., 2020).

10.2 Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan Berbasis Teknologi
Pengembangan kurikulum kewirausahaan di pesantren merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan ekonomi modern. Pesantren Bustanul Falah Banyuwangi mengembangkan kurikulum kewirausahaan dengan mendirikan lembaga pendidikan formal dalam bentuk SMK Bustanul Falah (Fauzi & Yudha, 2021). Tahapan perencanaan kurikulum kewirausahaan meliputi perumusan tujuan kurikulum, yang diikuti dengan perumusan kurikulum kewirausahaan (Fauzi & Yudha, 2021).
Program vocational skill di pesantren merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan kewirausahaan santri. Pelaksanaan program vocational skill dilakukan dengan pola penyelenggaraan secara berkelompok dan menjalin mitra kerja, serta pola pembelajaran dilakukan secara dua tahap, yaitu tahap teori dan praktik (Masnu'ah et al., 2023). Pendidikan vocational skill merupakan aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan pasar tenaga kerja dan dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan (Masnu'ah et al., 2023).
SMK Mini di Jawa Timur didirikan dengan tujuan mampu menciptakan kewirausahaan di pondok pesantren. Keterampilan kewirausahaan yang dikembangkan dalam penyelenggaraan SMK Mini meliputi: (a) keterampilan merancang usaha di bidang jasa dan produksi; (b) keterampilan mencari pasar; (c) keterampilan mengelola keuangan usaha; dan (d) keterampilan hubungan masyarakat (Hudiyono, 2016).

11. Pemberdayaan Masyarakat melalui Ekonomi Pesantren
11.1 Pesantren sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesantren berperan sebagai wadah berseminya ekonomi syariah yang menjadi salah satu pilar ekonomi umat yang berdikari (Ridho et al., 2023). Pengembangan ekonomi pesantren sejalan dengan nilai pembangunan masyarakat berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Peran pesantren dalam mengembangkan jiwa dan mental kewirausahaan santrinya tidak hanya untuk kemandirian pesantren, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar dalam menghasilkan produk bernilai tambah tinggi (Ridho et al., 2023).
Program pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dapat membantu masyarakat sekitar untuk mencapai kemaslahatan melalui program ekonomi yang dilandasi nilai-nilai keadilan, mas'uliyah atau tanggung jawab dan takaful, dan tujuan program ekonomi adalah pemulihan ekonomi, kelembagaan yang sehat, dan masyarakat yang sejahtera (Bambang et al., 2023). Bila digiatkan, gerakan ekonomi melalui jaringan pesantren bisa membuka peluang dan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan (Isti & Fauzan, 2023).
Kontribusi manajemen kewirausahaan pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup aspek materil dan aspek moril. Manajemen kewirausahaan pesantren menjalankan pola manajemen di mana pimpinan pondok pesantren atau kyai memberikan wewenangnya kepada orang-orang yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk mengelola unit usaha yang dinaungi oleh pondok pesantren (Syafa'at et al., 2021).

11.2 Pemberdayaan Santri dalam Ekonomi Kreatif
Pemberdayaan santri merupakan upaya positif mewujudkan tujuan pondok pesantren dalam membekali santri dengan ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan umum. Santri dapat menyalurkan kemampuan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif (Wijaya & Aini, 2020). Pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan melibatkan santri terutama dalam kegiatan produksi, dan perkembangan produk yang mampu menembus pasar luar negeri memberi nilai tambah tersendiri bagi para santri dalam membangun motivasi dan semangat entrepreneurship (Wijaya & Aini, 2020).
Melalui inovasi dalam manajemen peserta didik, pesantren tidak hanya memfokuskan perhatian pada aspek ekonomi, tetapi juga merangkul secara holistik pembangunan karakter, peningkatan keterampilan, dan semangat kewirausahaan di kalangan santri (Ridwan et al., 2024). Santri diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam unit bisnis pesantren, mulai dari perencanaan bisnis, manajemen keuangan, hingga pemasaran produk (Ridwan et al., 2024).

12. Tantangan dan Hambatan Ekonomi Pesantren
12.1 Tantangan Internal
Walaupun memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri, masih banyak kekurangan untuk membentuk suatu ekosistem kewirausahaan yang optimal di pondok pesantren. Banyak hambatan atau kendala untuk peningkatan unit usaha mulai dari kebudayaan, pendidikan, sumber daya manusia, pembiayaan, kebijakan, penunjang, dan pasar (Harindiarsyah & Setiawan, 2021). Masalah yang muncul dalam kegiatan kewirausahaan di pesantren berasal dari: (a) human resources; (b) masalah teknologik; (c) masalah manajemen (Fatchurrohman & Ruwandi, 2019).
Pada praktiknya, banyak pondok pesantren mengembangkan kegiatan wirausaha secara spontanitas, dan pola manajemen yang diterapkan di pondok pesantren masih sangat sederhana. Hal ini menyebabkan runtuhnya perjuangan beberapa pesantren dalam mewujudkan aktivitas perdagangan di pondok (Satibi, 2020). Masih banyak pondok pesantren yang belum memiliki program kewirausahaan, dan masalah yang menguap saat ini utamanya ialah mentalitas jiwa wirausaha santri (Satibi, 2020).
Kelemahan pesantren dalam manajemen keuangan, dikelola dengan manajemen keluarga yang umumnya lemah dalam pengendalian, terbatasnya akses informasi dan sumber keuangan serta tidak dikuasainya jalur distribusi menjadi kendala utama (Masrifah, 2020). Peningkatan akses dan networking merupakan salah satu kebutuhan untuk pengembangan pesantren, namun penguasaan akses dan networking dunia pesantren masih terlihat lemah, terutama pesantren-pesantren yang berada di daerah pelosok dan kecil (Rofiq & Sutopo, 2022).

12.2 Tantangan Eksternal
Dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi pesantren dalam pengembangan ekonomi meliputi pengadaan bahan baku, akses ke lembaga pembiayaan/kredit, pemasaran, persaingan, birokrasi, dan dukungan kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada usaha kecil (Agnusia, 2022). Akses modal, jaringan pasar, dan kapasitas produksi masih menjadi kendala laten dalam peningkatan kapasitas volume pelaku usaha di tengah masyarakat (Riyadi & Akhmadi, 2022).
Banyaknya pesantren yang terpaksa berhenti beroperasi membuktikan bahwa lemahnya pesantren dalam merespons perubahan zaman (Fathony et al., 2021). Kegagalan perekonomian pesantren dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengenai sistem ekonomi konglomerasi (Bakhri & Labibi, 2020). Dengan otoritas yang mutlak, kebijakan-kebijakan seorang kyai terhadap pesantrennya hampir tidak mungkin dibantah, dan ini menghalangi independensi pesantren untuk mengarahkan santrinya menjadi kader umat yang sesuai dengan realita kekinian (Bakhri & Labibi, 2020).

13. Strategi Pengembangan Ekonomi Pesantren yang Berkelanjutan
13.1 Strategi Penguatan Kemandirian Ekonomi
Berbagai strategi penguatan kemandirian ekonomi pesantren telah dikembangkan. Pesantren Maslakul Huda menerapkan strategi penguatan manajemen usaha sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja manajerial dalam mengelola aspek-aspek bisnis (Solihin, 2024). Strategi yang dilakukan meliputi pengembangan usaha, revitalisasi usaha, penambahan unit usaha, dan penguatan manajemen usaha untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren yang berkelanjutan (Solihin, 2024).
Pesantren dapat menggandeng Lembaga Perekonomian Umat (LPU) yang sudah ada seperti Bank Syariah, BMT, dan BPRS maupun Lembaga Pengembang Ekonomi Swadaya Masyarakat (LPESM), serta melakukan perbaikan manajemen pengelolaan lembaga ekonomi menuju pengelolaan yang profesional dan berbasis syariah (Ridho et al., 2023). Pengelolaan ekonomi pesantren melalui unit usaha berbasis syariah dilakukan dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (S. Rahman et al., 2023).
Strategi pengasuh pesantren dalam membentuk kemandirian ekonomi pesantren mencakup memprioritaskan peluang ekonomi lokal, merencanakan sumber daya manusia, menggunakan doktrin agama sebagai alat motivasi, memberdayakan santri, mengelola dan mengawasi unit usaha pesantren, serta menjalin kemitraan di sektor bisnis (Hasir et al., 2024). Berdasarkan analisis SWOT, strategi terbaik untuk mengembangkan unit usaha pesantren adalah strategi SO (Strengths-Opportunities) yang memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada (Hasir et al., 2024).

13.2 Model Panca Jangka Gontor sebagai Referensi
Pesantren Darussalam Gontor mengimplementasikan konsep Panca Jangka sebagai rencana pembangunan jangka panjang yang terdiri dari lima aspek kunci: pendidikan dan pengajaran, pelatihan kader, pembangunan fasilitas, pembiayaan mandiri, dan kesejahteraan komunitas pesantren (Syamsuri et al., 2023). Implementasinya telah membawa dampak positif yang signifikan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pendirian universitas yang terakreditasi nasional, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar (Syamsuri et al., 2023).
Sentralisasi keuangan yang berpusat pada bagian Administrasi pondok merupakan karakteristik yang membedakan manajemen unit usaha yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor jika dibandingkan dengan pengelolaan unit usaha pesantren yang ada di Indonesia (Suharto & Fasa, 2018). Dengan prinsip kemandirian tersebut, Gontor kian maju berkembang, sehingga kini seakan tiada henti Pondok Modern menuai hasil dari prinsip kemandiriannya, terutama dalam aspek ekonomi (Suharto & Fasa, 2018).

13.3 Pendampingan Berkelanjutan sebagai Kunci Keberhasilan
Pendampingan berkelanjutan merupakan solusi integratif yang akurat untuk pengembangan kewirausahaan pesantren. Bantuan pemerintah yang masih dalam bentuk dana material melalui berbagai kompetisi kewirausahaan tanpa auditing akan menyebabkan penerima dana bersikap acuh terhadap konsekuensi produktivitas dan akuntabilitas (Riyadi & Akhmadi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan dan terstruktur untuk memastikan keberlanjutan program kewirausahaan pesantren (Riyadi & Akhmadi, 2022).
Rekomendasi strategis untuk pengembangan manajemen keuangan pesantren meliputi: (1) kehadiran manajer keuangan atau seseorang yang memiliki kompetensi keuangan; (2) memiliki rencana pengembangan sebagai bentuk pencapaian target; (3) membentuk unit usaha sebagai bentuk kemandirian; dan (4) kekompakan tim (Prasetyo, 2020). Pemisahan manajemen program dengan manajemen pendidikan pesantren diharapkan agar pelaksanaan program pengembangan pesantren menjadi lebih fokus dan dapat mencapai tujuan lebih cepat (Habibussalam, 2020).

14. Kesimpulan
Ekonomi pesantren merupakan bidang yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek manajemen keuangan, pengembangan unit usaha, pendidikan kewirausahaan, lembaga keuangan mikro syariah, wakaf produktif, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan telah terbukti mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitarnya (Bakhri & Labibi, 2020). Dengan berbagai dukungan dari pihak pemerintah maupun swadaya masyarakat, prospek kemajuan ekonomi melalui program kewirausahaan di pesantren semakin menguat (Isti & Fauzan, 2023).
Keberhasilan pengembangan ekonomi pesantren memerlukan sinergi antara berbagai elemen: kepemimpinan kyai yang visioner, manajemen yang profesional, santri yang bersemangat wirausaha, dukungan pemerintah yang konsisten, dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah (Farisi et al., 2024; Harindiarsyah & Setiawan, 2021; Mukhyar & Rosyid, 2020). Pesantren tidak bisa dipungkiri memberikan kontribusi yang besar terhadap kemandirian ekonomi umat meski masih ada beberapa kendala dalam melaksanakan kewirausahaan (Isti & Fauzan, 2023). Ke depan, pengembangan ekonomi pesantren yang berkelanjutan memerlukan inovasi dalam manajemen, digitalisasi, dan penguatan ekosistem kewirausahaan yang komprehensif (Abdullah et al., 2020; Sayyid et al., 2024).

Daftar Pustaka
Abdullah, M. W., Haddade, A. W., & Nouruzzaman, A. (2020). Empowerment of santripreneur through e-commerce startup (Study of Modern Islamic Boarding School Datok Sulaiman, Palopo City). Ad Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4(02), 217. https://doi.org/10.30868/ad.v4i02.938
Agnusia, N. A. (2022). Strategi pengembangan koperasi dan UMKM. https://doi.org/10.31219/osf.io/dzu94
Ahid, A. (2020). Manajemen unit usaha syariah dalam pengembangan kultur dan karakter wirausaha berbasis pesantren di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto. Fadzat Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1). https://doi.org/10.58787/fdzt.v1i1.6
Anah, L. (2020). Tingkat Islamic financial literacy dan penggunaan fintech terhadap financial inclusion UMKM kawasan Pondok Pesantren di Kota Jombang. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5(2), 127. https://doi.org/10.29300/ba.v5i2.3551
Arifin, M. (2017). Manajemen keuangan pondok pesantren. Fikrotuna Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam, 4(2). https://doi.org/10.32806/jf.v4i2.2745
Bakhri, S., & Labibi, S. (2020). Dinamika ekonomi dalam perspektif pesantren. Tasharruf Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 40–50. https://doi.org/10.55757/tasharruf.v1i2.72
Bambang, B., Azis, A. A., Kalsum, U., Akmal, S., Alfiana, A., & Almahdali, F. (2023). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan. Easta Journal of Innovative Community Services, 1(03), 142–155. https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.122
Chamidi, A. L. (2023). Peran pemberdayaan ekonomi pesantren dalam mendorong kemandirian ekonomi (Studi kasus Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 3079. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8713
Eka, P. D., Agusentoso, R., Suwanto, S., Aldy, H. L. N., & Gandung, M. (2020). Pengelolaan keuangan ponpes dalam rangka peningkatan masyarakat mandiri di Panti Asuhan Ikhwaniyah Cinta Yatim dan Dhuafa. Jurnal Pengabdian Dharma Laksana, 3(1), 35. https://doi.org/10.32493/j.pdl.v3i1.6277
Fakhruudin, F., & Pratomo, A. S. (2021). Bank Wakaf Mikro dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia perspektif maqashid syariah. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 13(2), 323–336. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.15485
Farida, F., Murniati, M., & Sigid, S. (2020). Determinan penerapan pedoman akuntansi pesantren pada pesantren mitra kerja Bank Indonesia. Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 6(2), inpress. https://doi.org/10.34204/jiafe.v6i2.2613
Farisi, Y. A., Zubaidi, A., & Alianroo, B. (2024). Kepemimpinan kewirausahaan berbasis pesantren; kelincahan strategis lembaga pendidikan Islam menuju kemandirian finansial. Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(3), 2900–2910. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3733
Fatchurrohman, F., & Ruwandi, R. (2019). Model pendidikan entrepreneurship di pondok pesantren. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 12(2), 395–416. https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i2.395-416
Fathony, A., Rokaiyah, R., & Mukarromah, S. (2021). Pengembangan potensi unit usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid melalui ekoproteksi. Trilogi Jurnal Ilmu Teknologi Kesehatan Dan Humaniora, 2(1), 22–34. https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i1.2098
Fauzi, A. H., & Yudha, F. (2021). Model pengembangan kurikulum kewirausahaan di Pesantren Bustanul Falah Banyuwangi. Incare International Journal of Educational Resources, 2(3), 344–354. https://doi.org/10.59689/incare.v2i3.288
Fawaidi, B. (2022). Manajemen pembiayaan berbasis agribisnis di Pesantren Miftahul Ulum Bangsalsari dan Pesantren At-Tanwir Ledokombo Jember. Lan Tabur Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 153–165. https://doi.org/10.53515/lantabur.2022.3.2.153-165
Habibi, W., & Rahmatullah, R. (2019). Manajemen pengembangan kewirausahaan di pondok pesantren (Studi kasus di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang). Leadership Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, 1(1), 1. https://doi.org/10.32478/leadership.v1i1.309
Habibussalam, H. (2020). Kesiapan pengembangan ekonomi di Pesantren Al Anwar 3 Sarang, Jawa Tengah. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 1–17. https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i1.1002
Harindiarsyah, B. R. V., & Setiawan, F. (2021). Analisa aktor dan faktor pada penerapan ekosistem kewirausahaan pondok pesantren (Studi kasus Ponpes Nurul Amanah Bangkalan). Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 4(2), 87–100. https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1699
Hasir, H., Ritonga, I., Siful, S., & Al-Fiyah, T. (2024). Systematic literature review dan analisis bibliometrik: Makna ketokohan Kiai Musleh Adnan terhadap kemandirian ekonomi Pesantren Nahdhatut Ta'limiyah Pamekasan. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(2), 128. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i2.262
Hilyatin, D. L., Sholihah, A. F., & Fatimatuzzahro, F. (2023). Management assistance in financial management Darussalam Dukuhwaluh boarding school based management information system. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 197–214. https://doi.org/10.24090/ej.v11i2.9478
Hudiyono. (2016). Implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini di Jawa Timur. Jpap Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(01). https://doi.org/10.30996/jpap.v2i01.705
Isnaini, N. (2022). Manajemen Pondok Pesantren Annuqayah dalam mengembangkan SDM santri dibidang entrepreneurship. Mabis Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(2). https://doi.org/10.31958/mabis.v2i2.6449
Isti, I. F., & Fauzan, F. (2023). Kontribusi santripreneurship sebagai potensi kemandirian ekonomi umat di Yogyakarta. Al-Hikmah Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 19(2), 221–230. https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19(2).10034
Jakiyudin, A. H., Husain, N. A., & Yusuf, M. (2022). BWM Honay Sejahtera: Solusi permodalan UMKM terdampak COVID-19 di Kota Jayapura. El Mudhorib Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v3i1.312
Jazuli, M. R. (2022). Manajemen Dana Abadi Umat untuk kewirausahaan berbasis pesantren: Potensi manfaat dan tantangannya. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani, 3(1), 20–39. https://doi.org/10.51353/jmbm.v3i1.534
Lestari, A. (2021). Jurnal manajemen pembiayaan pendidikan terpadu. https://doi.org/10.31219/osf.io/7wx4z
Lutfiyah, K., Trihantana, R., & Suryani, E. (2023). Manajemen bisnis syariah kewirausahaan di Pondok Pesantren Daarul Rahman II Kabupaten Bogor. Sahid Business Journal, 3(1), 219–233. https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v3i1.138
Masnu'ah, S., Idi, A., & Wigati, I. (2023). Strategi program vocational skill untuk mengembangkan kewirausahaan santri. Munaddhomah Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(2), 207–219. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i2.406
Masrifah, A. R. (2020). Efisiensi Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) pesantren di Indonesia. Islamic Economics Journal, 6(1), 75. https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4548
Mukhyar, M., & Rosyid, M. (2020). Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang pendidikan. Journal Istighna, 114–140. https://doi.org/10.33853/istighna.v3i1.46
Munandar, S. A., & Mursalat, M. (2019). Akuntabilitas manajemen pemberdayaan pendidikan: Studi pada Pesantren Tarekat Al Idrisiyyah Tasikmalaya. Jurnal Md, 5(1), 13–37. https://doi.org/10.14421/jmd.2019.51-02
Musyafa, A. Y. (2023). Manajemen unit usaha pesantren berbasis ekoproteksi. At-Tasyri Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 2(02), 69–84. https://doi.org/10.55380/tasyri.v2i02.588
Nurjanah, S., & Amrullah, M. K. (2021). Inovasi pesantren dalam membentuk kemandirian lembaga dan santri. Nizham Journal of Islamic Studies, 9(01), 137. https://doi.org/10.32332/nizham.v9i01.3417
Prasetyo, M. A. M. (2020). Manajemen pembiayaan pendidikan untuk mendukung kebijakan kemandirian ekonomi pondok pesantren di Kabupaten Aceh Tenggara. Produ Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1). https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.1152
Raharjo, D. H., & Riyadi, S. (2022). Bank Indonesia bersama perbankan syariah membantu digitalisasi UMKM dengan manfaatkan teknologi Quick Response Code Indonesia Standard QRIS. Kresna Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 59–66. https://doi.org/10.36080/jk.v2i2.46
Rahman, K. (2019). Inovasi pendidikan keahlian sekolah menengah kejuruan berbasis pesantren di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 6(2), 225–252. https://doi.org/10.15642/jpai.2018.6.2.225-252
Rahman, S., Mas'ud, R., & Azkar, Muh. (2023). Pemberdayaan ekonomi pesantren melalui unit usaha berbasis syari'ah di Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada Kabupaten Lombok Barat. Palapa, 11(1), 221–251. https://doi.org/10.36088/palapa.v11i1.3124
Rahman, T. M. A., Rahman, T., & Hidayat, A. (2021). Manajemen sumber dana di Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan Baleendah Bandung. Jurnal As-Salam, 5(1), 20–33. https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.250
Ridho, M. A., Ma'mun, M. Y., & Malihah, L. (2023). Analisis potensi pengembangan ekonomi mandiri Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru. Administraus, 7(1), 21–30. https://doi.org/10.56662/administraus.v7i1.165
Ridwan, M., Nurrobiyanto, N., Jahari, J., & Erihadiana, M. (2024). Optimalisasi kemandirian dan jiwa interpeunership santri: Inovasi manajemen peserta didik di pesantren terpadu. Kaipi Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam, 2(1), 1–7. https://doi.org/10.62070/kaipi.v2i1.46
Riyadi, S., & Akhmadi, S. (2022). Pemberdayaan masyarakat pondok pesantren berbasis pengembangan lembaga keuangan mikro syariah: Studi kasus pada Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Kabupaten Banyumas. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), 51–66. https://doi.org/10.24090/ej.v10i1.6371
Rofiq, A., & Sutopo, S. (2022). Konseling kiai terhadap manajemen pesantren. Conseils Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, 2(1), 14–39. https://doi.org/10.55352/bki.v2i1.566
Santoso, L., & Huda, M. (2019). Konstruksi model wakaf perusahaan dalam negara hukum Indonesia. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 9(2), 222–249. https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.222-249
Saputro, M. R., & Sukiman, S. (2024). Model integrasi pesantren dalam pemberdayaan umat melalui program entrepreneurship untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jppi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 10(2), 587. https://doi.org/10.29210/020242411
Satibi, I. (2020). Manajemen santri dalam penguatan spirit entrepreneur di Ponpes Al-Ihya Ulumaddin 2 Kebonbaru Cilacap. An-Nidzam Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam, 7(2), 43–52. https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v7i2.356
Sayyid, M., Suyanto, U. Y., Abadi, M. D., Ni'mah, J. L., & Cahyani, R. I. (2024). Peran digitalisasi dan program santripreneur melalui pendekatan SDGs dalam mewujudkan kemandirian pondok pesantren (Studi pada Ponpes Besar di Kab. Lamongan). Owner, 8(2), 1085–1100. https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1926
Setiawan, M. A., Armina, S. H., & Jalaludin, A. (2024). Implementation of the Islamic social entrepreneurship concept in the Pondok Modern Darussalam Gontor business unit. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2(2), 161–172. https://doi.org/10.69693/ijim.v2i2.123
Shofiyuddin, M. A., Zamroni, M. A., Warti'ah, W., & Maknuun, L. L. I. (2024). Strategi pengasuh pondok pesantren dalam pengembangan ekonomi mandiri santripreneur. Andragogi Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 3(1), 44–61. https://doi.org/10.31538/adrg.v3i1.1286
Shofiyyah, L. N., Arifa, J. S. N., Regar, A. R., Rida, M. S., & Alwan, A. Z. (2018). Sikepo: Santri empowerment in managing pondok pesantren financial to make transparency and accountability. Islamic Studies Journal for Social Transformation, 1. https://doi.org/10.28918/isjoust.v2i1.1608
Solihin, K. (2024). Strategi penguatan kemandirian ekonomi pesantren melalui usaha mikro kecil menengah. Santri Journal of Pesantren and Fiqh Sosial, 5(1), 85–114. https://doi.org/10.35878/santri.v5i1.1209
Sucipto, S. (2024). Implementasi pengembangan pendidikan wirausaha pesantren berbasis kearifan lokal di Kabupaten Jombang. Edukasia Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 5(1), 469–482. https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.789
Suharto, S., & Fasa, M. I. (2018). Model pengembangan manajemen bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(2), 92. https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1199
Sulaiman, A. I., Masrukin, M., Chusmeru, C., & Pangestuti, S. (2016). Pemberdayaan koperasi pondok pesantren sebagai pendidikan sosial dan ekonomi santri. JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat), 3(2), 109. https://doi.org/10.21831/jppm.v3i2.11303
Sutarsih, E. (2023). Literasi dan inklusi: Keuangan syariah sebagai fundamental kesejahteraan UMKM: Edukasi bisnis akses keuangan syariah untuk UMKM santri di Yogyakarta. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3). https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628
Syafa'at, M., Rahmah, S., & Mahyarni, M. (2021). Kontribusi manajemen kewirausahaan Pondok Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah Indragiri Hulu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kutubkhanah, 21(1), 19. https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v21i1.13352
Syamsuri, S., Labolo, S. N. S. D., & Firdaus, I. M. (2023). Implementation of Panca Jangka as a strategy to develop the Pesantren Gontor. Santri Journal of Pesantren and Fiqh Sosial, 4(2), 177–194. https://doi.org/10.35878/santri.v4i2.960
Untitled. (2022). Global Legal Studies Review, VII(II). https://doi.org/10.31703/glsr.2022(vii-ii)
Wekke, I. S. (2017). Integrasi pendidikan Islam dan pembelajaran kewirausahaan di pesantren minoritas Muslim. Fenomena, 9(1), 1. https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.743
Wijaya, N. K., & Aini, S. (2020). Pemberdayaan santri dalam pengembangan ekonomi kreatif "Kimi Bag" di Pondok Pesantren Al Qohar Klaten. Dimas Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 20(1), 23. https://doi.org/10.21580/dms.2020.201.5124
Yaqin, A. A., Sholehah, S., Lailiyah, R., Fitriya, N. D., & Rohimah, S. (2024). Pengaruh kebijakan pondok pesantren terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia. Indo-Fintech Intellectuals Journal of Economics and Business, 4(5), 2289–2300. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i5.1906
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar