AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan institusi kunci dalam ekosistem keuangan syariah yang bertugas memastikan seluruh operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan DPS, meliputi pengertian dan dasar hukum, sejarah pembentukan, fungsi dan tugas, struktur kelembagaan, hubungannya dengan DSN-MUI, tantangan yang dihadapi, serta perbandingannya dengan model pengawasan syariah di negara lain, khususnya Malaysia. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian empiris, regulasi, dan standar internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas DPS dipengaruhi oleh kompetensi anggota, independensi, frekuensi rapat, ukuran DPS, dan kerangka regulasi. Berbagai tantangan masih dihadapi DPS, antara lain masalah kompetensi, independensi, efektivitas pengawasan, dan ketiadaan kewenangan sanksi. Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa model sentralisasi cenderung lebih efektif dalam menjaga konsistensi pengawasan syariah. Artikel ini merekomendasikan reformasi regulasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia DPS, serta inovasi pendekatan pengawasan di era digital untuk memperkuat peran DPS sebagai pilar utama integritas keuangan syariah Indonesia.
Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Tata Kelola Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, DSN-MUI
Abstract
The Sharia Supervisory Board (SSB) is a key institution in the Islamic financial ecosystem responsible for ensuring that all operations of Islamic financial institutions comply with Islamic principles. This article aims to comprehensively examine various aspects related to SSB, including its definition and legal basis, historical formation, functions and duties, institutional structure, its relationship with DSN-MUI, challenges faced, and comparison with sharia supervisory models in other countries, particularly Malaysia. The method used is a systematic literature review of various empirical studies, regulations, and relevant international standards. The findings indicate that the effectiveness of SSB is influenced by member competence, independence, meeting frequency, SSB size, and regulatory framework. SSB still faces various challenges, including competence issues, independence, supervisory effectiveness, and the absence of sanctioning authority. Comparison with Malaysia suggests that the centralized model tends to be more effective in maintaining consistency of sharia supervision. This article recommends comprehensive regulatory reform, capacity building of SSB human resources, and innovative supervisory approaches in the digital era to strengthen the role of SSB as the main pillar of Islamic financial integrity in Indonesia.
Keywords: Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance, Sharia Governance, Islamic Financial Institutions, DSN-MUI
1. Pendahuluan
Perkembangan industri keuangan syariah di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia, telah membawa serta kebutuhan mendesak akan mekanisme pengawasan yang memastikan seluruh operasional lembaga keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di tengah dinamika ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau yang dalam literatur internasional dikenal sebagai Sharia Supervisory Board (SSB) muncul sebagai institusi kunci yang menjamin integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah (Faizi & Shuib, 2024). DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di setiap lembaga keuangan syariah, dengan tugas utama mengawasi, mengarahkan, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan layanan lembaga tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam (Saputri et al., 2024).
Keberadaan DPS bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan merupakan fondasi legitimasi bagi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat Muslim. Tanpa adanya DPS yang efektif dan independen, kepercayaan publik terhadap kesyariahan suatu lembaga keuangan akan dipertanyakan (Syarofi & Putri, 2023). Dalam konteks Indonesia, DPS memiliki kedudukan yang sangat strategis karena Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pengembangan industri keuangan syariah sangat besar (Shuib & Ahmad, 2019).
Artikel ini akan membahas secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan DPS, mulai dari pengertian dan dasar hukum, sejarah pembentukan, fungsi dan tugas, struktur kelembagaan, hubungannya dengan DSN-MUI, tantangan yang dihadapi, hingga perbandingan dengan model pengawasan syariah di negara lain.
2. Pengertian Dan Konsep Dasar Dewan Pengawas Syariah
2.1 Definisi DPS
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan atau lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fahrurrozi & Fasieh, 2020). Dalam terminologi internasional, DPS dikenal dengan berbagai nama yang dapat digunakan secara bergantian, seperti Sharia Advisory Board (SAB), Sharia Advisory Council (SAC), Sharia Board (SB), dan Sharia Supervisory Board (SSB) (Muhammedi et al., 2023). Meskipun penamaannya berbeda-beda di berbagai negara, esensi fungsinya tetap sama, yaitu memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam.
Menurut standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), Dewan Pengawas Syariah didefinisikan sebagai badan independen yang bertugas mengarahkan, meninjau, dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah, di mana fatwa dan keputusan dewan bersifat mengikat (Mukhibad & Anisykurlillah, 2020). Definisi ini menegaskan dua aspek penting dari DPS, yaitu independensi dan kewenangan mengikat dari keputusan yang dikeluarkannya.
Dalam konteks Indonesia, DPS merupakan badan yang ada di dalam lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut (Imron & Heradhyaksa, 2021). DPS membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, karena keberadaan DPS merupakan salah satu ciri khas yang membedakan bank syariah dari bank konvensional (Usanti, 2016). Dengan demikian, DPS bukan hanya organ pelengkap, melainkan merupakan elemen inti yang menentukan identitas dan legitimasi syariah suatu lembaga keuangan.
2.2 Landasan Hukum DPS di Indonesia
Keberadaan DPS di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan berjenjang. Secara yuridis, kewajiban pembentukan DPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (The Active Role of Sharia Supervisory Board in Sharia Compliance and Risk Mitigation: A Case Study of Bank NTB Syariah, Indonesia, 2023). Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui berbagai peraturan turunan, termasuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Fakhruddin et al., 2022).
Selain itu, keberadaan DPS juga diakui dalam berbagai regulasi sektoral lainnya. Untuk industri asuransi syariah, DPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Imron & Heradhyaksa, 2021). Untuk lembaga keuangan mikro syariah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mewajibkan adanya DPS untuk mengawasi operasional sesuai fatwa DSN (Herry et al., 2019). Sementara untuk pasar modal syariah, keberadaan DPS diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) (Heradhyaksa, 2020).
Secara kelembagaan, DPS merupakan perpanjangan tangan DSN-MUI di setiap lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Keputusan DSN Nomor 3 Tahun 2000, DPS bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah, dan pengangkatan serta pemberhentian DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN (Fakhruddin et al., 2022). Dengan demikian, DPS memiliki legitimasi ganda, yaitu dari sisi regulasi perbankan melalui Bank Indonesia/OJK, dan dari sisi otoritas syariah melalui DSN-MUI.
3. Sejarah Pembentukan DPS Di Indonesia
3.1 Latar Belakang Historis
Sejarah pembentukan DPS di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan perbankan syariah itu sendiri. Pada awal tahun 1990-an, perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi berbasis syariah mulai tumbuh dan berkembang pesat (Waqqosh et al., 2021). Hal ini mendorong lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang didirikan pada tahun 1991 (Muhammad & Lanaula, 2019). Kehadiran bank syariah ini kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik dalam bentuk bank syariah penuh maupun unit usaha syariah.
Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, muncul kekhawatiran akan terjadinya perbedaan fatwa antara DPS satu lembaga dengan DPS lembaga lainnya. Perbedaan fatwa ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseragaman pengawasan syariah secara nasional (Zein, 2018). Untuk mengatasi masalah ini, pada tanggal 10 Februari 1999, Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan DPS berfungsi sebagai perpanjangan tangan DSN untuk pengawasan dan jaminan prinsip syariah di internal bank syariah dan lembaga keuangan lainnya (Faizi & Shuib, 2021).
3.2 Perkembangan Regulasi DPS
Perkembangan regulasi DPS di Indonesia mengalami beberapa fase penting. Pada fase awal, pengaturan DPS masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai regulasi. Melalui Keputusan Nomor 6/24/PBI/2004 yang ditandatangani pada 14 Oktober 2004, Bank Indonesia menetapkan bahwa kepatuhan syariah ditentukan dengan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dan pengawasan oleh DPS (Faizi & Shuib, 2021). Ini merupakan tonggak penting dalam formalisasi peran DPS dalam sistem perbankan syariah Indonesia.
Kemudian, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kedudukan DPS semakin diperkuat secara hukum. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur kewajiban pembentukan DPS, persyaratan keanggotaan, serta tugas dan wewenang DPS (Setiawan & Mardian, 2021). Selanjutnya, PBI Nomor 11/33/PBI/2009 memberikan panduan lebih rinci tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) bagi bank syariah, termasuk ketentuan tentang DPS (Fakhruddin & Jusoh, 2018).
Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah, termasuk pengawasan atas kinerja DPS, kini berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Yusmad et al., 2024). OJK memiliki kewenangan pengawasan mikroprudensial atas seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk bank syariah, sementara Bank Indonesia fokus pada kebijakan makroprudensial (Munawar et al., 2024).
4. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang DPS
4.1 Fungsi Utama DPS
DPS memiliki dua fungsi utama yang saling melengkapi, yaitu fungsi pengawasan (supervisory) dan fungsi konsultasi (advisory) (Adnan & Uyuni, 2023). Sebagai pengawas, DPS bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, mulai dari produk, transaksi, hingga akad yang digunakan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI (Saputri et al., 2024). Sebagai konsultan, DPS memberikan nasihat, saran, dan rekomendasi kepada direksi lembaga keuangan syariah dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah (Fahrurrozi & Fasieh, 2020).
Selain dua fungsi utama tersebut, DPS juga menjalankan fungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN-MUI. Ketika lembaga keuangan syariah hendak mengembangkan produk baru yang belum memiliki fatwa, DPS bertugas meminta fatwa kepada DSN-MUI atas nama lembaga tersebut. Dengan demikian, DPS menjadi jembatan komunikasi antara otoritas syariah di tingkat nasional dengan praktik operasional di tingkat institusional.
Dalam konteks yang lebih luas, DPS juga memiliki fungsi edukasi dan sosialisasi. DPS bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui berbagai media yang berlaku di masyarakat (Regita & Iswandi, 2022). Fungsi ini penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dan memanfaatkan produk-produk keuangan syariah dengan lebih baik.
4.2 Tugas Spesifik DPS
Secara lebih spesifik, tugas-tugas DPS mencakup beberapa aspek penting. Pertama, DPS bertugas menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank (Hidayatulloh, 2018). Ini berarti DPS harus menelaah setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah.
Kedua, DPS bertugas mengawasi proses pengembangan produk baru bank (Hidayatulloh, 2018). Sebelum suatu produk baru diluncurkan ke pasar, DPS harus memberikan persetujuan atau sertifikasi bahwa produk tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Tugas ini sangat penting mengingat dinamika inovasi produk keuangan yang terus berkembang.
Ketiga, DPS bertugas meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk bank baru yang belum memiliki fatwa (Hidayatulloh, 2018). Ini merupakan tugas yang sangat krusial karena fatwa DSN-MUI merupakan acuan utama dalam penentuan kepatuhan syariah suatu produk atau transaksi keuangan.
Keempat, DPS melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank (Hidayatulloh, 2018). Review berkala ini penting untuk memastikan bahwa praktik operasional sehari-hari lembaga keuangan syariah tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.
Kelima, DPS meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya (Hidayatulloh, 2018). Akses terhadap informasi yang memadai merupakan prasyarat bagi DPS untuk dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif.
Keenam, DPS wajib membuat laporan hasil pengawasan syariah secara berkala kepada DSN-MUI, minimal dua kali dalam setahun (Saputri et al., 2024). Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas DPS kepada otoritas syariah di tingkat nasional dan menjadi dasar bagi DSN-MUI untuk mengevaluasi kinerja DPS.
4.3 Wewenang DPS
Dalam menjalankan tugasnya, DPS memiliki sejumlah wewenang yang diakui secara hukum. DPS berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap produk dan layanan yang diajukan oleh manajemen lembaga keuangan syariah (Muhammedi et al., 2023). Keputusan DPS dalam hal ini bersifat mengikat bagi manajemen, sehingga manajemen tidak dapat meluncurkan produk baru tanpa persetujuan DPS.
DPS juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung (on-site supervision) ke cabang-cabang lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan syariah dalam operasional sehari-hari (The Active Role of Sharia Supervisory Board in Sharia Compliance and Risk Mitigation: A Case Study of Bank NTB Syariah, Indonesia, 2023). Pemeriksaan langsung ini penting untuk memverifikasi bahwa kebijakan dan prosedur yang telah disetujui DPS benar-benar diimplementasikan di lapangan.
Selain itu, DPS berwenang untuk membuat pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau belum memenuhi ketentuan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Wardana et al., 2023). Pernyataan ini merupakan bentuk transparansi kepada publik tentang status kepatuhan syariah suatu lembaga keuangan.
5. Struktur Dan Komposisi DPS
5.1 Persyaratan Keanggotaan DPS
Keanggotaan DPS memiliki persyaratan khusus yang membedakannya dari organ perusahaan lainnya. Anggota DPS harus terdiri dari para ahli di bidang muamalah syariah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan dan ekonomi (Atiqah & Rahma, 2018). Persyaratan ini mencerminkan kebutuhan akan kompetensi ganda, yaitu keahlian dalam hukum Islam (fiqh muamalah) dan pemahaman tentang praktik perbankan dan keuangan modern.
Menurut standar AAOIFI, DPS harus terdiri dari minimal tiga anggota yang diangkat oleh pemegang saham dalam RUPS atas rekomendasi dewan direksi (Andini et al., 2023). Sementara itu, dalam regulasi Indonesia, keanggotaan DPS minimal terdiri dari dua orang (Meutıa et al., 2019). Perbedaan ketentuan ini mencerminkan variasi dalam standar pengawasan syariah di berbagai yurisdiksi.
Kompetensi yang harus dimiliki oleh anggota DPS tidak hanya terbatas pada keahlian di bidang hukum Islam. Anggota DPS juga harus memiliki wawasan dan pengalaman di bidang perbankan syariah, keuangan umum, dan kompetensi di bidang muamalah syariah (Meutıa et al., 2019). Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anggota DPS yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi, keuangan, dan ekonomi cenderung lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Prasojo et al., 2024).
5.2 Independensi DPS
Independensi merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga oleh DPS. Independensi DPS diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan dan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS benar-benar didasarkan pada pertimbangan syariah yang objektif, bukan dipengaruhi oleh kepentingan manajemen atau pemegang saham lembaga keuangan syariah (Ulfi et al., 2020).
Untuk menjaga independensi, anggota DPS dilarang memiliki keterlibatan finansial dengan urusan klien dan hubungan pribadi maupun keluarga antara dewan direksi, manajemen, dan DPS (Astuti, 2021). Selain itu, DPS diwajibkan untuk secara berkala menilai hubungannya dengan lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa independensinya tetap terjaga (Astuti, 2021).
Namun, dalam praktiknya, independensi DPS seringkali menjadi tantangan tersendiri. Salah satu isu yang sering diangkat adalah masalah dual position atau rangkap jabatan, di mana anggota DPS menjabat sebagai DPS di beberapa lembaga keuangan syariah sekaligus (Triasari & Zwart, 2021). Rangkap jabatan ini berpotensi mengurangi fokus dan efektivitas pengawasan DPS, serta menimbulkan potensi konflik kepentingan (Fahrurrozi & Fasieh, 2020).
5.3 Rapat DPS
Frekuensi rapat DPS merupakan salah satu indikator efektivitas pengawasan syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, DPS diwajibkan untuk mengadakan rapat minimal satu kali dalam sebulan (Fakhruddin & Jusoh, 2018). Rapat DPS merupakan forum penting untuk membahas berbagai isu syariah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, termasuk evaluasi produk baru, review kepatuhan syariah, dan pembahasan fatwa yang relevan.
Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan (sustainability performance) bank syariah (Puspitasari & Kasri, 2023). Semakin sering DPS mengadakan rapat, semakin besar peluang bagi anggota DPS untuk menyampaikan fatwa dan pandangan mereka dalam mendorong bank untuk lebih memperhatikan isu-isu sosial dari perspektif Islam (Fakhruddin et al., 2022).
6. Hubungan DPS Dengan DSN-MUI
6.1 Posisi DSN-MUI sebagai Otoritas Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga independen yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah di Indonesia (Triasari & Zwart, 2021). DSN-MUI dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999 sebagai respons atas kebutuhan akan standardisasi fatwa syariah di tingkat nasional, mengingat sebelumnya setiap DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dapat mengeluarkan fatwa yang berbeda-beda (Faizi & Shuib, 2021).
DSN-MUI terdiri dari para ulama (fuqaha') serta para ahli dan praktisi ekonomi, khususnya di sektor keuangan, baik bank maupun non-bank (Zein, 2018). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa tentang jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut oleh lembaga keuangan syariah melalui DPS (Atiqah & Rahma, 2018).
Fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah sejak era reformasi, karena regulasi mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia mensyaratkan bahwa kegiatan usaha mereka harus didasarkan pada fatwa DSN-MUI (Suhendar et al., 2023). Dengan demikian, fatwa DSN-MUI bukan sekadar pendapat keagamaan biasa, melainkan memiliki implikasi hukum yang nyata bagi operasional lembaga keuangan syariah.
6.2 Mekanisme Hubungan DPS dan DSN-MUI
Hubungan antara DPS dan DSN-MUI bersifat hierarkis dan fungsional. DPS merupakan perpanjangan tangan DSN-MUI di tingkat institusional, sehingga DPS wajib mengikuti dan mengimplementasikan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI (Saputri et al., 2024). Dalam menjalankan tugasnya, DPS tidak boleh bertentangan dengan fatwa DSN-MUI, karena fatwa DSN-MUI merupakan acuan tertinggi dalam penentuan kepatuhan syariah di Indonesia.
Mekanisme hubungan ini bekerja dalam dua arah. Dari DSN-MUI ke DPS, DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi DPS dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syariah. Dari DPS ke DSN-MUI, DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala dan mengajukan permohonan fatwa untuk produk-produk baru yang belum memiliki fatwa (Faizi & Shuib, 2021).
Proses pengembangan produk baru di lembaga keuangan syariah melibatkan peran aktif DPS. Pertama, DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang suatu produk tertentu. Kemudian, Bank Indonesia atau OJK melegalkan fatwa tersebut menjadi regulasi. Selanjutnya, DPS memastikan bahwa implementasi produk di lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa dan regulasi yang berlaku (Adib & Nabiha, 2016).
7. DPS Dalam Konteks Tata Kelola Perusahaan Syariah
7.1 DPS sebagai Komponen GCG Syariah
Dalam kerangka tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) syariah, DPS merupakan salah satu komponen utama yang membedakan tata kelola bank syariah dari bank konvensional (Moertiono et al., 2021). Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Governance Business Sharia (GGBS) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menetapkan lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan keadilan (Moertiono et al., 2021).
Dalam struktur GCG syariah, DPS memiliki posisi yang sejajar dengan Dewan Komisaris, bukan berada di bawahnya (Usanti, 2016). Posisi ini mencerminkan pentingnya fungsi pengawasan syariah yang setara dengan fungsi pengawasan korporasi secara umum. Komite tata kelola perusahaan dalam bank syariah terdiri dari anggota komite audit, DPS, dan direktur non-eksekutif (Moertiono et al., 2021).
Penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi GCG yang baik, termasuk peran DPS yang efektif, memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan bank syariah (Rarmizi et al., 2023). Ketika GCG diimplementasikan dengan baik oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, DPS, dan Komite Audit, hal ini akan memberikan citra yang baik bagi bank syariah dan menarik minat investor (Rarmizi et al., 2023).
7.2 Hubungan DPS dengan Organ Perusahaan Lainnya
DPS tidak bekerja secara terisolasi, melainkan berinteraksi dengan berbagai organ perusahaan lainnya dalam kerangka tata kelola yang terintegrasi. Hubungan DPS dengan Dewan Direksi bersifat konsultatif dan pengawasan, di mana DPS memberikan nasihat dan saran kepada direksi dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, sementara direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rekomendasi DPS (Muhammedi et al., 2023).
Hubungan DPS dengan Dewan Komisaris juga sangat penting. Dewan Komisaris berkewajiban untuk memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dan temuan terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam yang telah diberikan oleh DPS (Puspasari et al., 2024). Dengan demikian, Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa rekomendasi DPS benar-benar diimplementasikan oleh manajemen.
Sementara itu, hubungan DPS dengan Komite Audit bersifat komplementer. Komite Audit bertanggung jawab atas pengawasan keuangan dan kepatuhan regulasi secara umum, sementara DPS fokus pada aspek kepatuhan syariah (Andini et al., 2023). Kedua organ ini harus berkoordinasi untuk memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan.
8. DPS Dan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)
8.1 Konsep Kepatuhan Syariah
Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan pemenuhan nilai-nilai Islam dalam lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI melalui DPS dan Peraturan Bank Indonesia sebagai alat ukur dalam memenuhi prinsip-prinsip Islam baik dalam transaksi, produk, maupun operasional bank syariah (Setiawan & Mardian, 2021). Kepatuhan syariah merupakan pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional (Sari et al., 2021).
Secara operasional, kepatuhan syariah mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap akad yang digunakan dalam produk dan transaksi, kepatuhan dalam pengelolaan dana zakat, kepatuhan dalam budaya organisasi, hingga kepatuhan dalam sumber dana yang harus berasal dari sumber yang halal dan sesuai syariah (Mubtadi & Adinugraha, 2022). Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata publik (Usanti, 2016).
8.2 Peran DPS dalam Memastikan Kepatuhan Syariah
DPS memainkan peran sentral dalam memastikan kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah. Dalam menjalankan peran ini, DPS melakukan beberapa aktivitas utama. Pertama, DPS melakukan review dan persetujuan terhadap produk dan layanan sebelum diluncurkan ke pasar untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Ulfi et al., 2020). Kedua, DPS melakukan pemantauan berkala terhadap operasional lembaga keuangan syariah untuk memastikan konsistensi kepatuhan syariah dalam praktik sehari-hari (The Active Role of Sharia Supervisory Board in Sharia Compliance and Risk Mitigation: A Case Study of Bank NTB Syariah, Indonesia, 2023).
Ketiga, DPS melakukan kunjungan langsung ke cabang-cabang lembaga keuangan syariah untuk memverifikasi implementasi prinsip syariah di lapangan (The Active Role of Sharia Supervisory Board in Sharia Compliance and Risk Mitigation: A Case Study of Bank NTB Syariah, Indonesia, 2023). Keempat, DPS memberikan coaching dan pelatihan kepada karyawan lembaga keuangan syariah tentang aspek-aspek syariah yang relevan dengan pekerjaan mereka (The Active Role of Sharia Supervisory Board in Sharia Compliance and Risk Mitigation: A Case Study of Bank NTB Syariah, Indonesia, 2023). Kelima, DPS menerbitkan laporan kepatuhan syariah yang dimuat dalam laporan tahunan lembaga keuangan syariah sebagai bentuk transparansi kepada publik (Wardana et al., 2023).
Penelitian di Bank NTB Syariah menunjukkan bahwa DPS yang efektif menjalankan apa yang disebut sebagai "DPS plus", yaitu DPS yang tidak hanya melakukan pengawasan formal, tetapi juga aktif dalam memberikan coaching, menjelaskan aspek syariah sebelum pembelian produk, dan memastikan etika pelayanan kepada nasabah (The Active Role of Sharia Supervisory Board in Sharia Compliance and Risk Mitigation: A Case Study of Bank NTB Syariah, Indonesia, 2023). Model "DPS plus" ini mencerminkan pendekatan pengawasan yang lebih holistik dan proaktif.
8.3 Risiko Ketidakpatuhan Syariah
Risiko ketidakpatuhan syariah (sharia non-compliance risk) merupakan risiko yang unik dan khas bagi lembaga keuangan syariah. Risiko ini timbul ketika lembaga keuangan syariah melakukan transaksi atau kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, maupun kesengajaan (Ma'ruf & Wulandari, 2023). Dampak dari risiko ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.
Penelitian menunjukkan bahwa beberapa kasus ketidakpatuhan syariah di Indonesia didominasi oleh default dalam syariah, yaitu ketika praktik operasional lembaga keuangan syariah menyimpang dari ketentuan syariah yang seharusnya (Ma'ruf & Wulandari, 2023). Untuk mengatasi risiko ini, peran DPS dalam melakukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan sangat diperlukan.
Frekuensi rapat DPS terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko ketidakpatuhan syariah. Semakin sering DPS mengadakan rapat, semakin besar kemungkinan teridentifikasinya potensi pelanggaran syariah sebelum menjadi masalah yang lebih serius. Selain itu, ukuran DPS, latar belakang pendidikan anggota DPS, dan independensi DPS juga merupakan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan syariah (Ulfi et al., 2020).
9. DPS Dan Audit Syariah
9.1 Hubungan DPS dengan Audit Syariah
Audit syariah merupakan mekanisme penting yang melengkapi fungsi pengawasan DPS dalam memastikan kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah. Audit syariah dapat didefinisikan sebagai proses penilaian sejauh mana lembaga keuangan mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam untuk semua kegiatan, termasuk kontrak, risiko, dan operasional laporan keuangan (Uula, 2022). Audit syariah harus dilakukan sesuai dengan fatwa, regulasi, dan pedoman yang dikeluarkan oleh DPS, standar akuntansi AAOIFI, standar akuntansi nasional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Maulida & Kassim, 2023).
Hubungan antara DPS dan audit syariah bersifat saling melengkapi. DPS bertugas mengeluarkan fatwa dan keputusan tentang kepatuhan syariah, sementara unit audit syariah bertugas memastikan bahwa fatwa dan keputusan DPS tersebut benar-benar diimplementasikan oleh komite kerja bank dalam operasional sehari-hari (Keramat & Kahf, 2022). Dengan demikian, audit syariah berfungsi sebagai mekanisme verifikasi atas efektivitas pengawasan DPS.
9.2 Audit Syariah Internal dan Eksternal
Audit syariah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu audit syariah internal dan audit syariah eksternal. Audit syariah internal dirancang untuk memastikan bahwa manajemen lembaga keuangan syariah memenuhi tanggung jawabnya dalam mengadopsi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diamanatkan oleh DPS (Uula, 2022). Sementara itu, audit syariah eksternal memberikan jaminan independen kepada Komite Syariah dan Dewan perusahaan tentang status kepatuhan syariah operasionalnya (Maulida & Kassim, 2023).
Standar AAOIFI mengamanatkan transparansi dalam audit, dengan fokus pada penyediaan bukti yang memadai untuk mengonfirmasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS (Maulida & Kassim, 2023). Selain itu, standar tata kelola AAOIFI untuk perbankan syariah menekankan pentingnya kontribusi auditor dalam memberikan observasi atas laporan keuangan tahunan.
Penelitian bibliometrik menunjukkan bahwa sebagian besar praktik audit syariah merupakan bagian dari fungsi audit internal lembaga keuangan syariah (Tuzzahroh & Laela, 2022). Tantangan utama dalam pelaksanaan audit syariah meliputi kurangnya kerangka dan standar audit syariah yang menyebabkan perselisihan di antara praktisi, kurangnya auditor syariah yang berkualitas, dan anggapan bahwa audit syariah menciptakan masalah inefisiensi (Tuzzahroh & Laela, 2022).
10. Karakteristik DPS Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Bank Syariah
10.1 Ukuran DPS
Ukuran DPS, yang diukur dari jumlah anggota DPS dalam suatu lembaga keuangan syariah, merupakan salah satu karakteristik yang paling banyak diteliti dalam literatur tata kelola syariah. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota DPS diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena mereka memiliki lebih banyak keahlian dan pengalaman (Puspasari et al., 2024). Semakin banyak anggota DPS, semakin besar keinginan untuk mematuhi aturan syariah sehingga semakin luas pula pengungkapan kepatuhan syariah (Dahlifah & Sunarsih, 2020).
Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang lebih bernuansa. Penelitian di negara-negara GCC menemukan bahwa ukuran DPS memiliki korelasi negatif dengan kinerja bank syariah (Prasojo et al., 2024). Hal ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya kompleksitas koordinasi dalam DPS yang lebih besar, yang dapat mengurangi efisiensi pengambilan keputusan. Dengan demikian, terdapat perdebatan dalam literatur tentang ukuran DPS yang optimal.
10.2 Keahlian dan Latar Belakang Pendidikan DPS
Keahlian dan latar belakang pendidikan anggota DPS merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas pengawasan syariah. Anggota DPS yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan dan akuntansi diharapkan dapat memahami operasional industri dengan lebih baik dan lebih fokus pada manajemen risiko untuk meningkatkan kinerja bank syariah (Prasojo et al., 2024).
Penelitian menunjukkan bahwa keahlian DPS di bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah (Mukhibad & Anisykurlillah, 2020). Namun, penelitian lain menemukan bahwa kualifikasi doktoral DPS tidak secara efektif memengaruhi pengungkapan sosial Islam (Islamic Social Reporting) (Fakhruddin et al., 2022). Temuan yang beragam ini menunjukkan bahwa keahlian DPS perlu dilihat secara holistik, tidak hanya dari sisi kualifikasi formal, tetapi juga dari sisi pengalaman praktis dan pemahaman tentang operasional lembaga keuangan syariah.
10.3 Rangkap Jabatan DPS (Cross Membership)
Rangkap jabatan atau cross membership DPS, yaitu kondisi di mana anggota DPS menjabat sebagai DPS di beberapa lembaga keuangan syariah sekaligus, merupakan isu yang kontroversial dalam tata kelola syariah. Di satu sisi, rangkap jabatan dapat meningkatkan pengungkapan kepatuhan syariah karena anggota DPS yang aktif di berbagai lembaga memiliki jaringan pengetahuan yang lebih luas (Fakhruddin & Jusoh, 2018). Di sisi lain, rangkap jabatan dapat mengurangi fokus dan efektivitas pengawasan DPS di masing-masing lembaga (Fahrurrozi & Fasieh, 2020).
Dalam regulasi Indonesia, anggota DPS diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai DPS di beberapa lembaga keuangan syariah, termasuk sebagai anggota DSN (Maspupah & Hasanah, 2020). Namun, ketentuan ini berbeda dengan Malaysia, di mana anggota Dewan Penasihat Syariah (Shariah Advisory Council/SAC) tidak dapat diangkat sebagai anggota dewan syariah di bank mana pun (Maspupah & Hasanah, 2020). Perbedaan pendekatan ini mencerminkan perbedaan filosofi regulasi antara kedua negara.
11. DPS Di Berbagai Sektor Lembaga Keuangan Syariah
11.1 DPS di Perbankan Syariah
Perbankan syariah merupakan sektor yang paling banyak mendapat perhatian dalam konteks DPS. Di Indonesia, DPS di perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis mengingat bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan aset terbesar dan jangkauan nasabah terluas (Yusmad et al., 2024). DPS di bank syariah bertugas mengawasi seluruh aspek operasional bank, mulai dari produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, hingga produk jasa perbankan.
Penelitian di Bank BRI Syariah menunjukkan bahwa DPS melakukan pengawasan terhadap semua bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kontrak yang ada di bank, termasuk standardisasi dan pengesahan standar kontrak yang berlaku secara nasional (Waqqosh et al., 2021). DPS juga berperan dalam diseminasi informasi kepada cabang-cabang bank syariah di daerah tentang ketentuan-ketentuan syariah yang harus dipatuhi.
11.2 DPS di Asuransi Syariah (Takaful)
DPS juga memiliki peran penting dalam industri asuransi syariah atau takaful. Namun, penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam yurisdiksi DPS di industri takaful Indonesia. Pertama, tidak adanya undang-undang khusus tentang takaful menyebabkan yurisdiksi DPS menjadi tidak lengkap dan komprehensif (Imron & Heradhyaksa, 2021). Kedua, fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum Indonesia, sehingga perusahaan takaful tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan fatwa DSN-MUI jika terjadi ketidakpatuhan syariah (Imron & Heradhyaksa, 2021).
Permasalahan ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang lebih komprehensif untuk memperkuat kedudukan DPS di industri takaful. Penelitian merekomendasikan perbaikan regulasi yang dapat mendukung kepatuhan syariah di perusahaan takaful, termasuk penguatan yurisdiksi DPS dan mekanisme penegakan kepatuhan syariah (Imron & Heradhyaksa, 2021).
11.3 DPS di Pasar Modal Syariah
Di sektor pasar modal syariah, DPS memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. DPS di pasar modal syariah bertugas mengawasi, meninjau, dan mengaudit semua kegiatan dalam reksa dana syariah, dan DPS harus memiliki lisensi sebagai Ahli Pasar Modal Syariah (ASPM) dari OJK (Terfiadi et al., 2023). Keberadaan DPS di pasar modal syariah sudah memiliki dasar hukum berdasarkan Peraturan OJK, namun belum ada undang-undang khusus yang mengatur pasar modal syariah secara komprehensif (Heradhyaksa, 2020).
Ketiadaan undang-undang khusus ini menjadi salah satu kelemahan dalam pengawasan syariah di pasar modal. Penelitian merekomendasikan perlunya pembuatan undang-undang khusus yang mengakomodasi semua aspek syariah di pasar modal syariah, khususnya yang berkaitan dengan DPS (Heradhyaksa, 2020).
11.4 DPS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
DPS juga memiliki peran penting di lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal Wattamwil (BMT). Penelitian di BMT di Kota Depok menunjukkan bahwa implementasi pengawasan syariah melalui pendekatan institusional masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat DPS yang belum memenuhi kualifikasi yang diharapkan dan proses pembinaan yang belum berjalan optimal (Setiawan & Mardian, 2021).
Penelitian di lembaga amil zakat (LAZ) menunjukkan bahwa DPS memiliki peran vital dan positif dalam kualitas pelaporan keuangan, karena muzakki membutuhkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana zakat (Adnan & Uyuni, 2023). DPS harus memastikan bahwa dana zakat dihitung dengan benar, dilaporkan secara transparan, dan didistribusikan secara merata kepada penerima zakat.
11.5 DPS di Fintech Syariah
Perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah membawa tantangan baru bagi DPS. Kemunculan bisnis keuangan modern seperti fintech merupakan tantangan bagi lembaga keuangan syariah, termasuk dalam aspek pengawasan syariah (Muhammad & Lanaula, 2019). DPS di fintech syariah harus mampu memahami dan mengawasi model bisnis yang berbasis teknologi, yang seringkali lebih kompleks dan dinamis dibandingkan model bisnis perbankan konvensional.
Penelitian menunjukkan bahwa salah satu syarat kepatuhan syariah dalam fintech syariah adalah keberadaan DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah (Fidhayanti et al., 2024). Namun, karena fintech syariah belum memiliki regulasi tersendiri, dasar hukum DPS pada fintech syariah menggunakan norma dalam peraturan perundang-undangan yang lebih umum (Prayitno & Setyowati, 2020). Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur DPS di sektor fintech syariah.
12. Tantangan Dan Permasalahan DPS
12.1 Masalah Kompetensi dan Kualifikasi
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi DPS adalah masalah kompetensi dan kualifikasi anggotanya. Penelitian menunjukkan bahwa anggota DPS seringkali diangkat berdasarkan karisma dan popularitas di masyarakat, bukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman di bidang yang relevan (Triasari & Zwart, 2021). Akibatnya, banyak anggota DPS yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem perbankan dan teknis operasional lembaga keuangan syariah.
Terdapat tiga isu utama terkait kompetensi DPS di Indonesia. Pertama, anggota DPS idealnya harus memahami sistem perbankan sebelum menjadi DPS, namun pengetahuan dasar ini tidak mudah dipahami ketika memasuki isu-isu teknis (Triasari & Zwart, 2021). Kedua, banyak DPS yang tidak fokus pada tugas pengawasan bank syariah karena memiliki profesi ganda (Triasari & Zwart, 2021). Ketiga, kurangnya saran terkait inovasi produk dan isu-isu kebutuhan sosial (Triasari & Zwart, 2021).
Untuk mengatasi masalah kompetensi ini, beberapa penelitian merekomendasikan perlunya program sertifikasi wajib bagi anggota DPS, kolaborasi antara DSN-MUI dan OJK dalam menciptakan sertifikasi wajib, serta pengembangan lembaga pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan industri terkait DPS (Muhammad & Lanaula, 2019).
12.2 Masalah Independensi
Independensi DPS merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam literatur tata kelola syariah. Penelitian menunjukkan bahwa DPS di Indonesia memiliki posisi yang lemah dan kurang independen dalam menjalankan tugasnya (Hardiyono et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketergantungan finansial DPS pada lembaga keuangan syariah yang diawasinya, serta kurangnya mekanisme perlindungan bagi DPS untuk dapat menjalankan tugasnya secara independen.
Masalah independensi DPS juga terkait dengan isu rangkap jabatan. Ketika anggota DPS menjabat di banyak lembaga sekaligus, kemampuan mereka untuk memberikan pengawasan yang mendalam dan independen di masing-masing lembaga menjadi terbatas (Ulfi et al., 2020). Penelitian merekomendasikan perlunya pembatasan rangkap jabatan DPS dan penguatan mekanisme perlindungan independensi DPS.
12.3 Masalah Efektivitas Pengawasan
Efektivitas pengawasan DPS juga menjadi perhatian serius dalam berbagai penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja dan fungsi DPS masih jauh dari yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya (Rahmatullah, 2023). Banyak DPS yang lebih berfokus pada aspek kontrak syariah daripada audit syariah, sehingga pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah dalam operasional sehari-hari menjadi kurang efektif.
Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa proses review kepatuhan masih terlalu bergantung pada petugas internal, yang berpotensi mengurangi independensi pengawasan (Ulfi et al., 2020). DPS juga seringkali hanya menjalankan peran seremonial daripada melakukan pemantauan yang ketat, sehingga fungsi pengawasan yang sesungguhnya tidak berjalan optimal.
12.4 Masalah Sanksi dan Penegakan Hukum
Salah satu kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan DPS di Indonesia adalah ketiadaan kewenangan DPS untuk memberikan sanksi kepada lembaga keuangan syariah yang terbukti melanggar prinsip syariah (Yusmad et al., 2024). Penelitian merekomendasikan amandemen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan memberikan tanggung jawab atributif kepada DPS untuk memberikan sanksi kepada bank syariah yang terbukti melanggar kepatuhan prinsip syariah (Yusmad et al., 2024).
Tanpa kewenangan sanksi yang jelas, DPS hanya dapat memberikan rekomendasi dan saran, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen lembaga keuangan syariah. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan DPS dan melemahkan posisi DPS dalam struktur tata kelola lembaga keuangan syariah.
13. Perbandingan Model Pengawasan Syariah: Indonesia Vs. Malaysia
13.1 Model Desentralisasi Indonesia
Indonesia menganut model desentralisasi dalam tata kelola syariah, di mana regulasi tersebar di berbagai peraturan dan DPS beroperasi secara independen di masing-masing lembaga keuangan syariah (Faizi & Shuib, 2024). Dalam model ini, DSN-MUI berfungsi sebagai otoritas syariah nasional yang mengeluarkan fatwa, sementara DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan fatwa tersebut.
Kelemahan model desentralisasi ini adalah potensi inkonsistensi dalam interpretasi dan implementasi prinsip syariah di berbagai lembaga keuangan syariah. Selain itu, koordinasi antara DPS di berbagai lembaga dengan DSN-MUI juga menjadi tantangan tersendiri (Faizi & Shuib, 2024). Namun, model ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi masing-masing lembaga keuangan syariah untuk menyesuaikan pengawasan syariah dengan kebutuhan spesifik mereka.
Indonesia mengadopsi model pengawasan (supervisory model), di mana dewan syariah merupakan badan pengawas yang bertanggung jawab untuk melaporkan isu-isu kepatuhan syariah kepada Bank Sentral (Maspupah & Hasanah, 2020). Ini berbeda dengan Malaysia yang mengadopsi model penasihat (advisory model), di mana dewan syariah berfungsi sebagai badan penasihat.
13.2 Model Sentralisasi Malaysia
Malaysia menganut model sentralisasi dalam tata kelola syariah, dengan kerangka yang komprehensif di mana tata kelola syariah merupakan bagian integral dari kerangka hukum nasional yang mengatur sistem perbankan dan keuangan Islam (Faizi & Shuib, 2024). Dewan Penasihat Syariah (Shariah Advisory Council/SAC) di Bank Negara Malaysia (BNM) berfungsi sebagai otoritas syariah tertinggi yang keputusannya mengikat seluruh lembaga keuangan syariah di Malaysia.
Keunggulan model sentralisasi Malaysia adalah konsistensi yang lebih tinggi dalam interpretasi dan implementasi prinsip syariah di seluruh lembaga keuangan syariah (Hamza, 2013). Model sentralisasi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif dalam menghadapi isu-isu syariah yang baru muncul. Namun, model ini juga memiliki kelemahan, yaitu berkurangnya independensi dewan syariah karena berada di bawah otoritas bank sentral (Triasari & Zwart, 2021).
13.3 Perbandingan dan Implikasi
Perbandingan antara model Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Penelitian menunjukkan bahwa sistem tata kelola syariah yang tersentralisasi, seperti di Malaysia, tampaknya lebih menguntungkan bagi industri dalam hal efektivitas dan kredibilitas bank syariah (Hamza, 2013). Namun, model desentralisasi seperti di Indonesia memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengakomodasi keragaman kebutuhan lembaga keuangan syariah.
Penelitian komparatif menunjukkan bahwa peran DPS di Malaysia dan Indonesia tidak berbeda secara signifikan jika faktor kondisi legislatif, lingkungan bisnis, dan peran proaktif pemerintah tidak diperhitungkan (Kasi & Mahmood, 2019). Ini menunjukkan bahwa efektivitas DPS tidak semata-mata ditentukan oleh model tata kelola yang dianut, tetapi juga oleh faktor-faktor kontekstual lainnya.
14. Standar Internasional Untuk DPS
14.1 Standar AAOIFI
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan organisasi internasional nirlaba yang menetapkan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah di seluruh dunia (Muhammad & Lanaula, 2019). AAOIFI mewajibkan adanya DPS sebagai komponen dalam tata kelola lembaga keuangan syariah dan telah menerbitkan standar tata kelola yang mengatur berbagai aspek DPS, termasuk komposisi, independensi, dan fungsinya.
Standar AAOIFI tentang DPS mencakup ketentuan bahwa DPS harus terdiri dari minimal tiga anggota yang diangkat oleh pemegang saham dalam RUPS atas rekomendasi dewan direksi (Andini et al., 2023). Standar ini juga mengatur tentang independensi DPS, larangan konflik kepentingan, dan kewajiban DPS untuk melakukan review syariah secara berkala.
Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan rata-rata lembaga keuangan syariah terhadap standar tata kelola AAOIFI Nomor 1 dan 5 terkait DPS adalah sekitar 65% dari 15 item yang diperiksa (Fakhruddin & Jusoh, 2018). Ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang signifikan untuk peningkatan kepatuhan terhadap standar internasional.
14.2 Standar IFSB
Islamic Financial Services Board (IFSB) merupakan badan standar internasional lainnya yang menetapkan pedoman tata kelola untuk lembaga keuangan syariah. IFSB mendefinisikan tata kelola syariah sebagai seperangkat pengaturan institusional dan organisasional melalui mana lembaga keuangan syariah memastikan adanya pengawasan independen yang efektif atas kepatuhan syariah.
Menurut standar IFSB, peran DPS mencakup penerbitan fatwa tentang kelayakan instrumen keuangan, kepatuhan fatwa dalam proses operasional, perhitungan dan pembayaran zakat, penanganan pendapatan yang tidak halal, dan distribusi pendapatan kepada pemegang saham dan pemegang rekening investasi (Salman et al., 2022). Standar IFSB ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk memahami peran DPS dalam tata kelola lembaga keuangan syariah.
15. Optimalisasi Peran DPS
15.1 Peningkatan Kualitas SDM DPS
Untuk mengoptimalkan peran DPS, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) DPS merupakan prioritas utama. Anggota DPS harus menjalani pendidikan khusus agar menjadi profesi yang profesional, bekerja penuh waktu, tidak mudah dipengaruhi, memiliki pengetahuan yang berkualitas, dan berani menegur lembaga keuangan syariah jika terjadi penyimpangan dari syariah (Syarofi & Putri, 2023).
Penelitian merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas SDM DPS, antara lain: peningkatan kompetensi DPS melalui program pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur, kolaborasi antara DSN-MUI dan OJK dalam menciptakan sertifikasi wajib bagi DPS, dan pengembangan lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan SDM DPS yang berkualitas (Muhammad & Lanaula, 2019).
15.2 Penguatan Kerangka Regulasi
Penguatan kerangka regulasi merupakan langkah penting lainnya dalam mengoptimalkan peran DPS. Penelitian merekomendasikan reformasi hukum terkait intensitas DPS dalam mengawasi bank syariah, sehingga DPS dapat benar-benar mengawasi secara detail transaksi yang dilakukan oleh bank syariah (Triasari & Zwart, 2021). Selain itu, perlu ada regulasi yang lebih jelas tentang mekanisme kerja DPS, termasuk prosedur pelaporan, mekanisme sanksi, dan standar kinerja DPS.
Penelitian juga merekomendasikan pembentukan Central Sharia Board (CSB) atau Dewan Syariah Pusat yang bertugas mengawasi dan mengendalikan DPS di bank syariah serta mencegah masalah di masa depan (Ulfi et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, DSN-MUI sudah berfungsi sebagai CSB, namun perlu penguatan lebih lanjut dalam hal kewenangan dan mekanisme pengawasannya.
15.3 Inovasi dalam Era Digital
Di era industri 5.0, DPS dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dan efektif dalam mengawasi inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang semakin digital. Penelitian menunjukkan bahwa peran DPS dalam perbankan syariah harus lebih optimal, melibatkan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, penerbitan opini tentang produk dan layanan yang dibutuhkan, pemantauan berkelanjutan, dan penguatan pengawasan yang lebih detail (Munawar et al., 2024).
DPS dan perbankan syariah harus bersinergi satu sama lain dalam meningkatkan produk dan layanan agar tetap kompetitif di era industri 5.0 (Munawar et al., 2024). Ini berarti DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong inovasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
16. Pengaruh DPS Terhadap Kinerja Dan Pelaporan Bank Syariah
16.1 Pengaruh DPS terhadap Kinerja Keuangan
Hubungan antara DPS dan kinerja keuangan bank syariah merupakan salah satu topik yang paling banyak diteliti dalam literatur tata kelola syariah. Penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki pengaruh tidak langsung terhadap profitabilitas bank syariah melalui penguatan kualitas pembiayaan dan penghimpunan dana (Mukhibad & Anisykurlillah, 2020). Konsultasi dan pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap implementasi pembiayaan dan penghimpunan dana terbukti berdampak pada peningkatan profitabilitas bank.
Penelitian lain menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS yang lebih banyak, keahlian dewan, dan ukuran dewan memiliki korelasi positif dengan kinerja bank syariah (Prasojo et al., 2024). Namun, DPS dengan kualifikasi doktoral dan dewan independen tidak berkorelasi dengan kinerja (Prasojo et al., 2024). Temuan yang beragam ini menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik DPS dan kinerja bank syariah bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual.
16.2 Pengaruh DPS terhadap Islamic Social Reporting
DPS juga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Islam (Islamic Social Reporting/ISR). Penelitian menunjukkan bahwa jumlah rapat DPS, rangkap jabatan DPS, ukuran DPS, dan profitabilitas secara signifikan memengaruhi ISR (Meutıa et al., 2019). Semakin sering DPS mengadakan rapat, semakin besar kemungkinan DPS memberikan kontribusi atau masukan kepada manajemen dalam hal penyaluran dana sosial, sehingga pelaporan sosial Islam menjadi lebih luas (Fakhruddin et al., 2022).
Namun, penelitian lain menemukan bahwa DPS tidak memiliki keterlibatan langsung dalam pengungkapan ISR, karena fungsi DPS lebih berfokus pada pengawasan prinsip syariah dan penilaian produk bank (Puspawati et al., 2020). Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh DPS terhadap ISR mungkin bersifat tidak langsung dan dimediasi oleh faktor-faktor lain.
16.3 Pengaruh DPS terhadap Kinerja Keberlanjutan
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa DPS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keberlanjutan (sustainability performance) bank syariah Indonesia secara keseluruhan (Puspitasari & Kasri, 2023). Di antara atribut individual DPS, frekuensi rapat DPS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keberlanjutan secara keseluruhan, sementara keragaman anggota DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja keberlanjutan ekonomi dan sosial (Puspitasari & Kasri, 2023).
17. Kesimpulan
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan institusi yang sangat vital dalam ekosistem keuangan syariah, khususnya di Indonesia. Sebagai badan independen yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah, DPS memainkan peran yang tidak tergantikan dalam menjaga integritas dan kredibilitas industri keuangan syariah (Hardiyono et al., 2023). Keberadaan DPS bukan hanya merupakan kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan kebutuhan fundamental untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan eksistensinya (Syarofi & Putri, 2023).
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas DPS dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kompetensi dan kualifikasi anggota, independensi, frekuensi rapat, ukuran DPS, dan kerangka regulasi yang mendukung (Ulfi et al., 2020). Tantangan-tantangan yang dihadapi DPS, seperti masalah kompetensi, independensi, efektivitas pengawasan, dan ketiadaan kewenangan sanksi, perlu diatasi melalui reformasi regulasi yang komprehensif dan peningkatan kapasitas SDM DPS (Triasari & Zwart, 2021).
Perbandingan dengan model pengawasan syariah di Malaysia menunjukkan bahwa Indonesia perlu terus memperkuat kerangka tata kelola syariah, baik di tingkat nasional maupun institusional (Faizi & Shuib, 2024). Meskipun model desentralisasi yang dianut Indonesia memiliki fleksibilitas yang lebih besar, konsistensi dan efektivitas pengawasan syariah perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa industri keuangan syariah Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan terpercaya (Hamza, 2013).
Di era digital dan industri 5.0, DPS dihadapkan pada tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan inovasi dalam pendekatan pengawasan (Munawar et al., 2024). DPS harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi produk keuangan syariah, sambil tetap memastikan bahwa seluruh inovasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi industri keuangan syariah. Dengan penguatan yang tepat, DPS dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan industri keuangan syariah yang tidak hanya patuh secara syariah, tetapi juga kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan.
Daftar Referensi
Adib, N., & Nabiha, A. K. S. (2016). Straddling between regulation and innovation: A case study of an Islamic bank in Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 16(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2898
Adnan, M., & Uyuni, B. (2023). Optimizing the role of the Sharia Supervisory Council (DPS) at the Ziswaf Institution. Al-Risalah, 14(1), 134–153. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2250
Andini, S., Sudarma, M., Mardiati, E., & Iqbal, S. (2023). Sharia governance and compliance towards the financial statement quality of Islamic banking (hlm. 102–111). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-140-1_11
Astuti, R. Y. (2021). The implementation of corporate governance in Islamic banking in Indonesia based on AAOIFI standard. Solusi, 19(1), 12–28. https://doi.org/10.26623/slsi.v19i1.2995
Atiqah, & Rahma, Y. (2018). Islamic corporate governance and Islamic social responsibility towards Maqashid Shariah. KnE Social Sciences, 3(8), 70. https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2501
Baidhowi, & Setiawan, A. (2019). Harmonization of Islamic law norms in sharia banking laws. https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.39
Dahlifah, D., & Sunarsih, U. (2020). The effect of cross-sharia membership and the size of the sharia supervisory board, the size of the company on the disclosure of sharia compliance. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.028
Et.al, I. F. (2021). The influence of Shari'ah supervisory board characteristics on Shari'ah disclosures of Indonesia Islamic financial institution. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (Turcomat), 12(3), 2883–2887. https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1318
Fahrurrozi, A., & Fasieh, Muh. A. (2020). The effect of sharia supervisory board (DPS), board of directors, and board of commissioners on the financial performance of sharia people financing (BPRS). Indonesian Journal of Islamic Economics Research, 2(1), 56–69. https://doi.org/10.18326/ijier.v2i1.3560
Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on sharia products and its role in the development of Islamic finance industry. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859
Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2024). Sharia governance in Islamic financial institutions: A comparative review of Malaysia and Indonesia. El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 12(1), 89–107. https://doi.org/10.18860/ed.v12i1.25135
Fakhruddin, I., & Jusoh, M. A. (2018). Influence of sharia supervisory board characteristics on the shariah compliance. https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.97
Fakhruddin, I., Jusoh, M. A., & Noerwani, N. M. (2020). Influence cross membership and qualifications of the Shari'ah supervisory board's towards the Shari'ah compliance related SSB information. Advances in Business Research International Journal, 6(1), 20. https://doi.org/10.24191/abrij.v6i1.9953
Fakhruddin, I., Kusbandiyah, A., Rachmawati, E., Inayati, N. I., Pramono, H., & Wibowo, H. (2022). The effect of the number of SSB meetings, background of SSB doctoral education, and the environment performance on disclosure of Islamic social reporting (ISR) at shariah commercial banks in Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320790
Fidhayanti, D., Noh, M. S. M., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring the legal landscape of Islamic fintech in Indonesia: A comprehensive analysis of policies and regulations. F1000Research, 13, 21. https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.1
Hamid, W., Salim, U., Djumahir, D., & Aisjah, S. (2016). Trade principles and sharia-adherence banking performance analysis by employing Maqasid Islamic sharia index approach: Study on Indonesian sharia bank. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 59(11), 66–74. https://doi.org/10.18551/rjoas.2016-11.09
Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: Effectiveness and supervision model. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(3), 226–237. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2013-0021
Hardiyono, H., Lestari, D. M., Furwanti, R., & Latiep, I. F. (2023). Criticism of sharia supervisory board position at Islamic financial institution: Evidence from Indonesia. Iqtishoduna, 19(2), 119–132. https://doi.org/10.18860/iq.v19i2.20753
Heradhyaksa, B. (2020). The jurisdiction of sharia supervisory board in Indonesia sharia capital market. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 7(9), 763–774. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i9.16591
Herry, E., Permana, P. Y. E., Aji, W. B., & Muhtadi, R. (2019). Total quality management development and sharia governance efforts in sharia micro financial institutions to improve market share. IJIEEB International Journal of Integrated Education Engineering and Business, 2(1), 27–35. https://doi.org/10.29138/ijieeb.v2i1.809
Hidayatulloh, H. (2018). The position and responsibility of sharia supervisory board in the company organs. https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.21
Imron, A., & Heradhyaksa, B. (2021). The issue on the sharia supervisory board authority on Indonesia sharia insurance. https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303838
Indriastuti, M., & Najihah, N. (2020). Improving financial performance through Islamic corporate social responsibility and Islamic corporate governance. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 5(1), 818. https://doi.org/10.31093/jraba.v5i1.206
Jailani, M. R. (2023). A discourse of sharia banking supervision models in Aceh. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (Jeskape), 6(2), 383–398. https://doi.org/10.52490/jeskape.v6i2.1384
Keramat, A. S., & Kahf, M. (2022). Sharia governance framework of Islamic financial institutions in Afghanistan compare to Pakistan and Nigeria. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 8(1), 135–158. https://doi.org/10.54863/jief.963241
Kasi, B. R., & Mahmood, N. (2019). Composition and working of the sharia supervisory boards in Bahrain's Islamic banks. Economy, 6(2), 76–81. https://doi.org/10.20448/journal.502.2019.62.76.81
Maspupah, I., & Hasanah, S. M. (2020). Comparison of good corporate governance disclosure and achievement of the Maqashid Shariah between Indonesian and Malaysian Islamic banks. Afebi Islamic Finance and Economic Review, 3(01), 63. https://doi.org/10.47312/aifer.v3i01.254
Maulida, S., & Kassim, S. F. M. (2023). Biblioshiny-R application to map Islamic audit research. Review on Islamic Accounting, 3(1). https://doi.org/10.58968/ria.v3i1.294
Ma'ruf, A., & Wulandari, A. P. (2023). Exploration of shariah non-compliant risk: Evidence from Indonesia. Jurnal Al-Qardh, 8(2), 110–121. https://doi.org/10.23971/jaq.v8i2.7064
Meutıa, I., & Adam, M. (2021). A new sharia governance framework for Islamic banks in Indonesia. Journal of Southwest Jiaotong University, 56(2), 198–210. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.2.16
Meutıa, I., Aryani, D., & Widyastuti, S. M. (2019). Characteristics of the sharia supervisory board and its relevance to Islamic social reporting at Islamic banks in Indonesia. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 3(1), 130–147. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i1.4160
Moertiono, R. J., Syahbudi, M., & Siregar, S. (2021). Implementation of good governance business sharia (GGBS) in Islamic banking in Indonesia. At-Tijaroh Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 7(2), 158–176. https://doi.org/10.24952/tijaroh.v7i2.3355
Mubtadi, N. A., & Adinugraha, H. H. (2022). Personal prophetic leadership, sharia compliance, and Islamic corporate governance: Sharia banking fraud prevention efforts. El-Qish Journal of Islamic Economics, 2(2), 139–147. https://doi.org/10.33830/elqish.v2i2.1797.2022
Muchtar, S., Hartono, P. G., & Sari, W. R. (2020). The quality of corporate governance and its effect on sharia bank financial performance in Indonesia. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200915.045
Muhammad, R., & Lanaula, R. (2019). Challenges of Islamic supervisory in the Islamic financial technology industry. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 311–338. https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400
Muhammedi, S., Cheumar, M., & Haji-Othman, Y. (2023). Conceptual analysis of shariah advisory board in the corporate governance of Islamic financial institutions in minority Muslim country: The case of Uganda. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i10/19161
Mukhibad, H., & Anisykurlillah, I. (2020). Evaluation study: Does the sharia supervisory board have a direct effect on profitability? Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 11(1), 55–69. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i1.55-69
Munawar, R. A., Prakoso, P. B., & Wusqo, U. (2024). The innovation of products and services of Islamic banks in Indonesia: The optimal role of sharia supervisory board in the industry 5.0 era. Journal of Economics Finance and Management Studies, 07(04). https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i4-34
Nugraha, A. A., Yusrizal, Y., & Atika, A. (2023). Implementation of sharia compliance and good corporate governance at Bank Syariah Indonesia Tebing Tinggi Sudirman 2 Branch Office. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (Jeskape), 7(1), 67–84. https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i1.1533
Prasojo, Muhfiatun, Listiyorini, I., & Utami, R. D. (2024). Linkages shariah governance and Islamic banks performance: Evidence from Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi, 24(1), 35–50. https://doi.org/10.25105/mraai.v24i1.18060
Prayitno, G., & Setyowati, R. (2020). The existence of sharia supervisory board in sharia fintech: Legal basis and problematic in Indonesia. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 20(2), 135. https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4060
Puspasari, O. R., Ḥamzah, A., & Annisaa, N. (2024). Analysis of determining the performance of sharia commercial banks using the Maqashid Sharia approach. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 12(1), 19–39. https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.529
Puspawati, D., Wijayanti, R., & Abas, N. I. (2020). Islamic social reporting (ISR) disclosure: Financial performance factor. Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business, 229–240. https://doi.org/10.29259/sijdeb.v4i3.229-240
Puspitasari, N. D., & Kasri, R. A. (2023). Shariah board governance and sustainability performance: Analysis of sharia banking in Indonesia. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 24(2), 458–478. https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.20133
Rahmatullah, R. (2023). Sharia supervisory board: Effectiveness in the supervisory function of Islamic financial institutions in Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1838. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8478
Rarmizi, R., Nasaruddin, I. Y., Hidayah, N., & Sunardi, S. (2023). Analysis of the influence of corporate governance on the financial performance of Islamic banks in Indonesia 2016–2021. Aptisi Transactions on Management (ATM), 7(2), 179–190. https://doi.org/10.33050/atm.v7i2.2021
Regita, V., & Iswandi, I. (2022). The role of the sharia supervisory board in protecting member rights on murabahah financing products. Journal of Legal Research, 4(5), 1173–1182. https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28247
Salman, A., Ayaz, M., Riaz, A., & Riaz, N. (2022). The influence of corporate governance on credit rating in Pakistan. International Journal of Social Science & Entrepreneurship, 2(2), 313–334. https://doi.org/10.58661/ijsse.v2i2.63
Saputri, O., Restu, R., & Asrina, S. (2024). The role of sharia auditors in ensuring compliance of sharia financial institutions in sharia bank. Finance International Journal of Management Finance, 1(4), 20–25. https://doi.org/10.62017/finance.v1i4.43
Sari, N. P., Ghofur, R. A., Ja'far, K., & Surono, S. (2021). Penerapan sharia compliance pada produk gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah XYZ. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 5(2), 114–126. https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.781
Setiawan, R. A., & Mardian, S. (2021). Shariah compliance for Islamic micro financing (Exploratory study in Baitul Maal Wattamwil in Depok City, Indonesia). IJBE (Integrated Journal of Business and Economics), 5(2), 156. https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i2.346
Shuib, M. S. B., & Ahmad, M. bin. (2019). The prospect of sharia banking in Indonesia (opportunities, challenges and solutions). International Journal of Business Management and Economic Review, 02(04), 01–14. https://doi.org/10.35409/ijbmer.2019.2401
Suhendar, H., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Legal politics of the existence of fatwa in Islamic financial institutions: Evidence from Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 279–308. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_03
Syarofi, M., & Putri, L. (2023). Peran penting Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan berbasis syariah. Airlangga Journal of Innovation Management, 4(1), 74–83. https://doi.org/10.20473/ajim.v4i1.45357
Terfiadi, S. Y., Jais, M., Mahdi, S., & Husein, R. (2023). The potential of the Islamic capital market (ICM) as an investment model for the Baitul Mal. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 3(4), 620–628. https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.635
Thalib, P., Sabrie, H. Y., Kurniawan, F., & Agustin, E. (2018). Hisbah (supervision) application in determining of standardize standard akad modes on Islamic financial institution in Indonesia. https://doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.31
The active role of sharia supervisory board in sharia compliance and risk mitigation: A case study of Bank NTB Syariah, Indonesia. (2023). QAS, 24(192). https://doi.org/10.47750/qas/24.192.35
Triasari, D., & Zwart, F. de. (2021). The legal reform policy on the shariah supervisory board role's in Indonesian shariah banks. Bestuur, 9(2), 113. https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55173
Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia audit and shariah compliance of Islamic financial institutions: A bibliometric analysis. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9(6), 815–833. https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833
Ulfi, I., Mubarrok, U. S., & Wahyudi, M. (2020). Optimization the role of shariah supervisory board for shariah governance in Islamic banking. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 4(1), 47. https://doi.org/10.21070/perisai.v4i1.515
Usanti, T. P. (2016). Reconstruction of financing agreement based on the principle of profit and loss in sharia banking. Hasanuddin Law Review, 1(1), 10. https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.211
Uula, M. M. (2022). Research map on Islamic audit literatures. Review on Islamic Accounting, 2(2). https://doi.org/10.58968/ria.v2i2.168
Waqqosh, A., Yusfa, F. H., Sudiarti, S., Fadillah, T. D., & Amin, H. A. (2021). The role of the sharia supervisory board (DPS) in supervision of contract implementation at the Binjai Branch BRI Sharia. E-Mabis Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 22(1), 71–78. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i1.657
Wardana, A. S., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2023). Legal institutions facilitating institutions as determinants of banking operational policy direction. Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(1), 577–584. https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.538
Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, Muh. S. K. (2024). Revitalization supervision Islamic banking in enhancement compliance in Indonesia and Malaysia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 468. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524
Zein, F. (2018). Legislation fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the state economic policy. Jurnal Cita Hukum, 6(1), 71–94. https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8267
Kavita_260503110146_Jika Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip syariah, tetapi tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, bagaimana DPS dapat menjamin bahwa rekomendasinya benar-benar dilaksanakan oleh manajemen?
BalasHapusNovitania Nikmatul Indriany Dwi Putri_260503110090. izin bertanya, Mengapa Indonesia membolehkan anggota DPS merangkap jabatan di beberapa lembaga keuangan syariah (bahkan sebagai anggota DSN), sedangkan Malaysia melarangnya? Jelaskan dampak rangkap jabatan terhadap independensi, fokus pengawasan, dan potensi konflik kepentingan, serta bagaimana pembatasannya sebaiknya diatur?
BalasHapussafa salsabila azhar_250503110033_pbs A izin bertanya, Apa tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah?
BalasHapusfatwaulayyahaniifah_250503110014
BalasHapusizin bertanya Pak/Bu. Seberapa besar wewenang dan ketegasan DPS dalam menegur jajaran direksi jika ditemukan produk bank yang tidak sejalan dengan fatwa DSN-MUI? Terima kasih.
Augie Ryan Rahman_230503110085, Bagaimana mekanisme independensi DPS dipastikan agar pengawasan produk syariah terbebas dari benturan kepentingan?
BalasHapusAnta Kuna lutfi Sholiha_250503110004, assalamualaikum, Permisi pak izin bertanya, bagaimana mekanisme tata kelola syariah (Sharia Governance) dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance) di lembaga keuangan syariah, serta bagaimana perbandingan efektivitas model sentralisasi pengawasan syariah (seperti di Malaysia melalui Bank Negara Malaysia / SAC) dengan model desentralisasi di Indonesia (dual-tier governance antara OJK, DSN-MUI, dan DPS i
BalasHapusAmelia Septi Hidayatullaili_250503110061, Assalamu’alaikum, izin bertanya. DPS bertugas mengawasi kepatuhan syariah bank. Jika DPS menemukan produk baru yang dipasarkan tanpa persetujuannya, apa kewenangan DPS? Bagaimana tindak lanjut yang seharusnya dilakukan? Terima kasih.
BalasHapusDwi Rahmania Putri_260503110163
BalasHapusIzin bertanya Bapak. Jika Dewan Pengawas Syariah (DPS) menemukan adanya transaksi bank syariah yang bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi DPS tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberikan sanksi, bagaimana menjamin bahwa rekomendasi DPS benar-benar dilaksanakan oleh manajemen? Apakah pengawasan tanpa kewenangan penegakan yang kuat masih dapat menjamin kepatuhan syariah, atau justru diperlukan perubahan regulasi untuk memperkuat posisi DPS?
salsyah sandella indira gandhi_260503110010
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan produk dan kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah?
TASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Apa saja tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah, dan bagaimana DPS menjaga agar seluruh produk dan operasional bank tetap sesuai dengan prinsip syariah?
BalasHapusAhmadah Latifatul Hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, Perbandingan Indonesia (desentralisasi) vs Malaysia (sentralisasi). Faizi & Shuib (2024) bilang Indonesia perlu perkuat kerangka tata kelola. Model desentralisasi kita fleksibel tapi tidak konsisten. Pertanyaan kritisnya: Apakah model Malaysia yang terpusat di Bank Negara Malaysia (SAC) lebih cocok untuk Indonesia yang jumlah LKS-nya jauh lebih banyak dan beragam?
BalasHapusNadya Auliya Azzahra_250503110053
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Berdasarkan artikel tersebut, perkembangan teknologi digital dalam industri perbankan syariah menuntut DPS untuk beradaptasi agar pengawasan tetap efektif. Menurut saya, pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dapat membantu mendeteksi transaksi yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah secara lebih cepat. Namun, teknologi tetap memiliki keterbatasan dalam memahami konteks akad dan menilai kesesuaiannya dengan fatwa syariah. Lantas, bagaimana seharusnya DPS mengintegrasikan teknologi AI ke dalam sistem pengawasannya agar mampu meningkatkan efektivitas deteksi risiko ketidakpatuhan syariah, sekaligus memastikan bahwa keputusan akhir tetap didasarkan pada pertimbangan dan prinsip syariah yang dapat dipertanggungjawabkan? Terimakasih.
[250503110052-Difah Rimadhani] Izin bertanya Pak, artikel menyebutkan DPS posisinya sejajar Dewan Komisaris dalam GCG Syariah tapi faktanya tidak punya kewenangan sanksi dan hanya bisa beri rekomendasi, serta sering tidak independen karena tergantung finansial ke bank yang diawasi. Jika DPS temukan pelanggaran syariah tapi manajemen tidak tindaklanjuti, apa gunanya pernyataan kepatuhan syariah di annual report? Apakah ini membuat DPS hanya formalitas untuk legitimasi saja? Terima kasih.
BalasHapusAdwa Al Fadhilah_250503110070
BalasHapusizin bertanya, Bagaimana langkah preventif DPS ketika menemukan adanya penyimpangan produk di cabang bank syariah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI?
Kusiroh (250503110077)
BalasHapusizin bertanya bapak, bagaimana cara meningkatkan independensi dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah agar lembaga keuangan syariah benar-benar menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip Islam, bukan hanya memenuhi kewajiban secara formal?
Velani Laily Noviana (250503110042)
BalasHapusIzin bertanya Bapak, jika sebuah produk perbankan dinilai menguntungkan tetapi terdapat keraguan terhadap kesesuaiannya dengan prinsip syariah, sejauh mana DPS seharusnya memiliki kewenangan untuk memengaruhi keputusan bank?
Nama: M. Iqbal Aqilah
BalasHapusNIM: 260503110126
Abstrak menyatakan bahwa perbandingan dengan Malaysia menunjukkan model sentralisasi “cenderung lebih efektif” daripada model desentralisasi Indonesia. Namun, bagian 13.3 sendiri menyebut bahwa model sentralisasi mengurangi independensi dewan syariah (bagian 13.2), dan bahwa peran DPS di Malaysia dan Indonesia “tidak berbeda secara signifikan” jika faktor kondisi legislatif dan peran pemerintah tidak diperhitungkan (Kasi & Mahmood, 2019). Selain itu, sumber yang dikutip untuk klaim tersebut tampak tidak membandingkan kedua negara. Hamza (2013) membahas efektivitas dan model pengawasan secara umum, sedangkan Kasi & Mahmood (2019), menurut daftar pustaka, meneliti bank syariah di Bahrain. Atas dasar bukti apa penulis menyimpulkan bahwa sentralisasi lebih efektif, dan apakah kesimpulan itu layak diajukan sebagai rekomendasi reformasi bagi Indonesia?
Nama: Albaid Lau Dzikrillah
BalasHapusNIM: 260503110125
Pertanyaan
"Seberapa efektif pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia dalam mencegah risiko ketidakpatuhan, mengingat maraknya rangkap jabatan dan absennya wewenang sanksi langsung, jika dibandingkan dengan model terpusat di Malaysia?"
Syahrina Rafa Maula (250503110071)
BalasHapusizin bertanya, DPS bertugas mengawasi agar kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah. Namun, bagaimana jika suatu produk sudah berjalan dan menghasilkan pendapatan bagi bank, lalu ditemukan bagian dari pelaksanaannya yang perlu diperbaiki dari sisi kepatuhan syariah? bagaimana seharusnya DPS mendorong perbaikan tanpa mengabaikan hak nasabah yang sudah terlanjur menggunakan produk tersebut?
nama : m. fahril aidin
BalasHapusnim : 260503110133
izin bertanya bapak, Jika Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai prinsip Islam, tetapi masih menghadapi masalah independensi dan tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi, bagaimana DPS dapat menjamin kepatuhan syariah secara efektif apabila pihak manajemen tidak menindaklanjuti teguran atau rekomendasi yang diberikan, tanpa mengorbankan independensi DPS itu sendiri?
Indah putri rahmawati (250503110043)
BalasHapusMengenai tata kelola dan independensi, bagaimana mekanisme penjaminan independensi anggota DPS agar terhindar dari benturan kepentingan (conflict of interest) dengan manajemen bank tempat mereka bertugas, serta bagaimana pola koordinasi formal antara DPS di LKS dengan DSN-MUI?
muhammadferdyansyahsaputra_250503110020 Apa peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah?
BalasHapusSyifaul Awwalina. H_250503110064
BalasHapusizin bertanya bapak, bagaimana cara memperkuat independensi DPS agar dapat menindaklanjuti pelanggaran syariah meskipun bertentangan dengan kepentingan manajemen bank?
Muhammad Rafid Mubarak_250503110008
BalasHapusSeberapa efektif peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan syariah (sharia compliance) dan tata kelola (good corporate governance) di lembaga keuangan syariah?
M. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
BalasHapusPertanyaan: Bagaimana DPS memastikan bahwa produk dan kegiatan operasional bank syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah meskipun menghadapi tuntutan keuntungan?
Salsabilla Lyrabiha (250503110048)
BalasHapusIzin bertanya bapak, DPS bertugas memastikan kegiatan lembaga keuangan sesuai dengan prinsip Islam, sedangkan manajemen juga memiliki target keuntungan dan pertumbuhan usaha. Jika suatu produk memberikan keuntungan besar bagi bank, tetapi DPS menemukan adanya risiko ketidakpatuhan syariah, apakah manajemen harus menghentikan produk tersebut meskipun berpotensi menurunkan pendapatan? Bagaimana seharusnya konflik antara kepentingan bisnis dan kepatuhan syariah diselesaikan?
NAMA : IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM: 260503110025
DPS adalah organ yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah pada produk, akad, dan operasional lembaga keuangan syariah. Analisislah kedudukan DPS dalam struktur tata kelola (dibandingkan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit), serta jelaskan mengapa lembaga keuangan syariah memerlukan pengawasan syariah tersendiri. Apa perbedaan peran DPS dengan DSN-MUI?
Inayatin Najah (250503110067)
BalasHapusIzin bertanya, jika suatu lembaga keuangan syariah sudah memenuhi aturan secara formal, tetapi praktiknya belum mencerminkan nilai keadilan dan kejujuran, apakah lembaga tersebut dapat dikatakan benar-benar menerapkan prinsip syariah? Bagaimana seharusnya DPS menyikapi kondisi tersebut?
Intan Aprilia NurFadilla (260503110111)
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana rekomendasi DPS dapat benar-benar ditaati oleh manajemen jika tidak didukung oleh instrumen penegakan sanksi yang mengikat?
WILDANI AFIFAH_250503110017_PBS A
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya bapak. Seberapa independen DPS dalam mengawasi produk perbankan agar tidak sekedar "di-syariah-kan" secara formlaitas?
250503110058_ULFI HIDAYAH
BalasHapusIzin bertanya,
Jika DPS menemukan produk yang menguntungkan bank tetapi berpotensi tidak sesuai syariah, sejauh mana DPS dapat menghentikan produk tersebut apabila manajemen keberatan? Bagaimana menjamin independensi DPS?
anya amelya febriyantie (250503110074)
BalasHapusizin bertanya pak,Apabila DPS telah menyetujui suatu produk yang dinyatakan sesuai syariah, tetapi kemudian ditemukan bahwa pelaksanaannya mengandung transaksi yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI, siapa yang seharusnya bertanggung jawab: DPS, direksi, atau keduanya? Bagaimana membedakan tanggung jawab pengawasan dengan tanggung jawab pelaksanaan?
Assalamu’alaikum Pak, perkenalkan nama saya Afdal Faisal Ahmadani (260503110084), izin bertanya.
BalasHapusTerkait peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance), DPS bertanggung jawab mengawal kepatuhan syariah operasional bank. Bagaimana penguatan independensi dan kompetensi DPS agar tidak sekadar menjadi formalitas administratif belaka, melainkan benar-benar efektif mengaudit produk dan transaksi bank secara mendalam?
Rayhana Annisa Karyanto (250503110069)
BalasHapusDPS memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Jika terjadi pelanggaran prinsip syariah pada suatu bank, langkah apa yang sebaiknya dilakukan DPS untuk memulihkan kepercayaan nasabah?
250503110038_Ririt Shinta Nurjanatin
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Dalam artikel dijelaskan bahwa DPS bertugas mengawasi kepatuhan syariah, sedangkan audit syariah berfungsi memastikan penerapan prinsip tersebut dalam praktik. Jika hasil pengawasan DPS berbeda dengan hasil audit syariah, misalnya DPS menilai suatu produk sudah sesuai syariah tetapi auditor menemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, bagaimana seharusnya perbedaan tersebut diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab memastikan perbaikannya dilakukan?
Terima kasih, Bapak.
izin bertanya bapak, Sejauh mana tingkat independensi Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan keputusan audit kepatuhan terhadap kebijakan manajemen bank?
BalasHapusNIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
Sejauh mana independensi Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan teguran atau koreksi terhadap produk baru yang diluncurkan oleh manajemen bank? — NIM: 250503110055, NAMA: Bryan Alinzky
BalasHapusKarimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109 Bagaimana sikap DPS ketika mendapati produk bank yang sangat menguntungkan secara finansial, namun memiliki celah atau risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah?
BalasHapusZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
BalasHapusizin bertanya pak, Berdasarkan perspektif tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), apa solusi atau batasan regulasi yang ideal untuk mengatasi isu rangkap jabatan DPS ini agar pengawasan syariah tetap berjalan optimal dan efektif?
Nabila Rizky Rahmadani (250503110059) izin bertanya. Materi menyebut DPS menjalankan fungsi pengawasan, konsultasi, mediasi dengan DSN-MUI, hingga edukasi masyarakat, serta wajib melapor ke DSN-MUI minimal dua kali setahun. Bagaimana DPS bisa menjalankan tugas yang begitu banyak secara efektif, dan apakah laporan berkala dua kali setahun sudah cukup untuk menjamin kepatuhan syariah di tengah inovasi produk yang cepat?
BalasHapusSallyka Zahra_250503110066
BalasHapusIzin bertanya bapak, Bagaimana efektivitas pengawasan DPS dapat dijamin apabila terdapat perbedaan kepentingan antara kepatuhan syariah dan target keuntungan bank?
Naila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065, Assalamualaikum, izin bertanya bapak, Seiring berkembangnya produk keuangan syariah berbasis teknologi, bagaimana lembaga keuangan memastikan bahwa anggota DPS tidak hanya memahami fikih muamalah, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi, sistem informasi, dan risiko transaksi digital? Apakah diperlukan standar kompetensi yang lebih khusus agar pengawasan tetap relevan dengan perkembangan industri?
BalasHapusApa saja wewenang DPS, dan bagaimana menjaga independensinya mengingat DPS diangkat oleh RUPS bank itu sendiri? NIM: 250503110018 | Nama: Yuga Dwi Saputra
BalasHapusAlifia yusnita salsabilah_250503110009
BalasHapusizin bertanya bapak, Sejauh mana kesiapan dan efektivitas DPS dalam mengawasi serta memberikan opini syariah terhadap inovasi produk keuangan syariah digital (fintech syariah) dan akad-akad kompleks berbasis teknologi?
Arya Wijaya_250503110005, izin bertanya pak, Bagaimana memastikan Dewan Pengawas Syariah tetap independen ketika harus mengawasi produk dan transaksi bank yang secara bersamaan menjadi sumber pendapatan bagi lembaga tempat mereka bertugas?
BalasHapusAchmad Chaidar Jazuli_250503110032
BalasHapusApa tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah di bank?
Nayla Amartya_250503110029 Izin bertanya Bapak, apa saja tugas dan wewenang utama DPS dalam mengawasi bank syariah, dan bagaimana ia berbeda dari DSN-MUI? Apa yang terjadi jika DPS menemukan produk atau praktik bank yang tidak sesuai syariah, dan siapa yang berhak menindaklanjutinya?
BalasHapus250503110025_Dwi Dita Saskia
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa DPS bertugas mengawasi kepatuhan syariah pada produk dan operasional lembaga keuangan syariah. Namun, di era digital, produk seperti fintech syariah dapat mengalami perubahan fitur, sistem, dan mekanisme transaksi dengan cepat. Jika suatu produk awalnya sudah dinyatakan sesuai syariah, tetapi setelah diperbarui ternyata terdapat mekanisme transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, bagaimana seharusnya DPS memastikan perubahan tersebut tetap sesuai syariah tanpa menghambat inovasi digital? Apakah pengawasan secara berkala masih cukup efektif untuk menghadapi perubahan yang berlangsung cepat?
Agung Kasya Naipospos_250503110026.
BalasHapusDalam implementasi kontrak Hawalah sebagai instrumen anjak piutang atau pengalihan utang di lembaga keuangan syariah, mekanisme ini kerap digunakan untuk membiayai cash flow korporasi dengan mengenakan fee administrasi (ujrah) atau diskon pengambilan piutang yang dihitung secara persentase dari nilai piutang yang dialihkan. Mengingat esensi dasar Hawalah dalam fikih muamalah murni merupakan bentuk tolong-menolong (tabarru’) tanpa mencari keuntungan atas utang, sejauh mana transformasi Hawalah menjadi produk komersial berorientasi laba ini terhindar dari praktik komersialisasi utang berkedok ujrah yang secara substansi menyerupai praktik diskon piutang atau penarikan manfaat atas piutang (qardh jarna manfa'ah), yang justru menambah beban finansial pihak yang sedang kesulitan?
Dwi aurora nayla rahmadin_250503110035 izin bertanya bapaak.
BalasHapusBagaimana jika DPS menemukan bahwa suatu produk bank syariah tidak sesuai dengan prinsip Islam, tetapi pihak manajemen tetap ingin menjalankan produk tersebut demi keuntungan? Apa yang seharusnya dilakukan DPS?
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Bagaimana menjamin independensi DPS dalam mengawasi bank yang menggajinya, dan apa sanksi jika DPS lalai sehingga terjadi pelanggaran prinsip syariah?
BalasHapusNilna Rohmatal Maula_250503110013.
Khulafatul Anshor_250503110021
BalasHapusBagaimana menjamin independensi DPS ketika keputusan pengawasannya berpotensi bertentangan dengan kepentingan bisnis bank?
Bagaimana independensi DPS dijaga dalam bank syariah, dan apa konsekuensi jika bank mengabaikan opini DPS?
BalasHapusTabina Afra Liyudhza Chafidh_250503110012
Bagaimana efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi produk turunan baru agar tetap memenuhi kepatuhan syariah? (MOHAMMAD RAFI ALGHOZALI_260503110061)
BalasHapusTisyah Novea Awaliyah 098
BalasHapusApa tugas, wewenang, dan syarat anggota DPS?
Bagaimana menjaga independensi DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah?
250503110001_Shakinah Binti Al - Azahro
BalasHapusIzin bertanya, jika DPS menemukan pelanggaran prinsip syariah dalam operasional bank, tetapi tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi langsung, bagaimana DPS dapat memastikan pihak bank benar-benar memperbaiki pelanggaran tersebut dan tidak mengulanginya?
Lintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114) izin bertanya. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran krusial dalam memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance), namun di sisi lain DPS tidak memiliki kewenangan atributif untuk menjatuhkan sanksi langsung kepada lembaga keuangan yang melanggar, serta masih dihadapkan pada masalah rangkap jabatan dan independensi. Pertanyaan saya, bagaimana cara paling ideal untuk memperkuat posisi hukum dan kewenangan DPS di Indonesia—apakah melalui reformasi regulasi undang-undang atau pembentukan dewan sentral—agar pengawasan yang dilakukan tidak sekadar menjadi formalitas administratif belaka, tanpa mengorbankan fleksibilitas operasional lembaga keuangan syariah? Terima kasih.
BalasHapusArin Kamal Windiyanti_250503110068
BalasHapusAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Pada bagian 6.1 artikel menyebutkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah. Namun, pada bagian 11.2 disebutkan bahwa fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum Indonesia sehingga perusahaan takaful tidak dapat dikenai sanksi. Bagaimana menjelaskan perbedaan dua pernyataan tersebut, dan sebenarnya di mana letak kekuatan mengikat fatwa DSN-MUI: pada fatwanya sendiri, atau pada regulasi OJK yang mengadopsinya? Terima kasih, Pak.
Nahdya Dina Fauzia
BalasHapus260503110089
Jika DPS bertugas mengawasi seluruh kegiatan operasional bank syariah, bagaimana jika ternyata terjadi pelanggaran prinsip syariah yang tidak diketahui atau tidak terdeteksi oleh DPS? Siapa yang harus bertanggung jawab?
Siti Filzah Nur Sabrina (260503110096)
BalasHapusMohon maaf, izin bertanya pak.
Jika sebuah bank syariah masih melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam, apakah hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan DPS belum berjalan secara efektif, dan bagaimana tanggung jawab DPS dalam kondisi tersebut?
Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
BalasHapusSejauh mana efektivitas fungsi pengawasan DPS dapat berjalan secara independen apabila honorarium dan fasilitas operasional mereka bersumber langsung dari anggaran korporasi lembaga keuangan syariah yang diawasi?
Dian Rosita Hadiningsih (250504110030)
BalasHapusBagaimana mekanisme penapisan hukum Islam (veto power oleh dewan pakar/ulama atau mahkamah konstitusi) untuk membatalkan hasil referendum sah yang dimenangkan oleh suara mayoritas, apabila substansi kebijakannya terbukti bertentangan dengan prinsip dasar maqāṣid al-sharī'ah?
Naysilla Ika Y S T_250503110046 izin bertanya
BalasHapusDalam materi dijelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah belum adanya kewenangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga keuangan syariah yang terbukti melanggar prinsip syariah. Padahal, DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan operasional lembaga tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut penulis, bagaimana cara DPS memastikan rekomendasi dan hasil pengawasannya benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak manajemen jika DPS sendiri belum memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusJazilatur Rohmah_250503110022
BalasHapusBagaimana DPS menjaga independensinya ketika harus mengawasi kepatuhan syariah sekaligus berada dalam struktur lembaga keuangan?
Febby Indah Rahmawati (250503110027
BalasHapusArtikel ini menyimpulkan keefektifan ukuran DPS dan perbandingan model pengawasan dengan mengutip riset Kasi & Mahmood (2019). Namun, jika dirujuk ke daftar pustaka, jurnal Kasi & Mahmood (2019) aslinya meneliti komposisi dan cara kerja dewan syariah di negara Bahrain, bukan Malaysia atau Indonesia. Apakah lompatan rujukan geografis yang salah tempat ini tidak menurunkan validitas komparasi dan kredibilitas rekomendasi reformasi tata kelola yang penulis ajukan?
Ashdaq Rijal Bahri (260503110119) izin bertanya, Mengingat Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkedudukan setingjar Dewan Komisaris dalam tata kelola perusahaan namun tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi hukum secara langsung kepada lembaga keuangan syariah, bagaimana efektivitas pengawasan syariah dapat dijamin ketika manajemen mengabaikan teguran atau rekomendasi DPS, dan apakah ketiadaan instrumen penegakan sanksi ini membuat pernyataan kepatuhan syariah dalam laporan tahunan hanya menjadi formalitas administratif semata?
BalasHapusMuhammad Syafiq Syauqi_250503110019
BalasHapusArtikel menjelaskan bahwa anggota DPS dapat merangkap jabatan di beberapa lembaga keuangan syariah. Apakah kondisi tersebut tidak berpotensi membuat pengawasan menjadi sekadar formalitas karena anggota DPS harus membagi waktu dan perhatian ke banyak lembaga?
Dini Fatimatuzzahro_260503110074
BalasHapusIzin bertanya, Salah satu persyaratan anggota DPS adalah memiliki keahlian dalam bidang muamalah syariah sekaligus memahami perbankan dan ekonomi modern. Menurut kalian, apakah seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam tetapi kurang memahami sistem keuangan modern dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif? Sebaliknya, bagaimana jika anggota DPS memiliki kemampuan ekonomi dan perbankan yang baik, tetapi pemahamannya mengenai fiqh muamalah masih terbatas?
Saya lathifatuz zulfa an najiyah
BalasHapus260503110070 izin bertanya pak,Dalam kasus tertentu (misalnya perbedaan penafsiran fatwa antara DPS dan DSN-MUI, atau antar-DPS bank berbeda), bagaimana penyelesaiannya, dan apakah ini menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah dan pelaku industri?
Olivia Dinie carolina_260503110075,mohon izin bertanya bapak, Artikel mengatakan DPS adalah badan independen yang fatwanya mengikat dan bertugas memastikan bank patuh syariah. Tapi kalau gaji dan honor DPS dibayar oleh bank yang diawasi itu sendiri, dan pengangkatannya juga atas persetujuan manajemen bank, bukankah independensi itu hanya di atas kertas bagaimana mungkin pengawas berani menyatakan produk banknya haram, kalau itu artinya dia memotong sumber penghasilannya sendiri?
BalasHapusMuhammad Anggi Abdillah_260503110073
BalasHapusBagaimana cara menjaga agar anggota DPS tetap bersikap independen dan objektif dalam memberikan pengawasan, padahal honorarium dan posisi mereka diangkat serta dibayar langsung oleh bank tempat mereka bertugas?
Nama : Lavivatul Masluha
BalasHapusNim : 260503110184
Artikel menyebut DPS diangkat lewat RUPS, sementara gajinya dibayar oleh bank yang diawasinya.
Bagaimana DPS bisa benar-benar independen kalau pihak yang diawasi juga yang mengangkat dan menggajinya?
Novia Indriani _260503110179. Setiap bank syariah wajib punya DPS yang bertugas mengawasi agar produk dan operasional bank tidak melanggar hukum Islam. Tapi di dunia nyata, anggota DPS itu kan sering kali tidak stand-by setiap hari di kantor bank karena mereka biasanya adalah para ulama atau akademisi yang punya kesibukan lain, sementara transaksi di bank syariah terjadi jutaan kali setiap harinya secara digital dan instan. Bagaimana mekanisme pengawasan DPS yang ideal di era digital ini agar sifatnya tidak cuma formalitas tanda tangan di akhir tahun saja, melainkan benar-benar bisa memastikan kepatuhan syariah (shariah compliance) pada setiap produk baru yang dirilis bank?
BalasHapusYasin Rahadatul Syiham (250503110076)
BalasHapusJika suatu lembaga keuangan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, apakah hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan DPS atau kurangnya komitmen manajemen? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab?
Mohammad Naufal Mubarok_260503110123, izin bertanya pak🙏
BalasHapusJika DPS diangkat dan digaji oleh bank yang diawasinya, bagaimana menjamin independensinya? Apakah perlu skema pengangkatan oleh pihak ketiga seperti DSN?
Royhan bagus fatoni atmaja_260503110144_Apa saja tugas dan wewenang DPS? Apakah hanya memberi nasihat, atau juga mengawasi langsung kegiatan operasional bank?
BalasHapuszahara padlianti zunnurahmani_260503110169
BalasHapusAssalamualaikum wr wb, izin bertanya bapak,
Pada artikel disebutkan bahwa DPS di Indonesia diangkat oleh RUPS dan mendapat gaji dari lembaga yang diawasinya, serta diperbolehkan merangkap jabatan di beberapa lembaga, dan tidak memiliki kewenangan memberi sanksi. Di sisi lain, artikel juga menyebut bahwa DPS harus independen dan menjadi pilar utama kepatuhan syariah. Menurut bapak, apakah DPS bisa benar-benar independen kalau pengangkatan dan pendanaannya bergantung pada bank yang diawasi, dan perubahan apa yang paling perlu dilakukan agar pengawasan DPS lebih efektif?
Terima kasih bapak.
Iqbal nur raafid ferdiyansyah_260503110012 Jika DPS memiliki tugas mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip Islam, mengapa dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran kepatuhan syariah? Apakah hal tersebut disebabkan oleh kurangnya independensi dan kompetensi DPS, atau karena DPS belum memiliki kewenangan yang cukup untuk memberikan sanksi kepada lembaga yang melanggar?
BalasHapusNurul intan putriana dewi 260503110058 kalau misalnya manajemen tidak melaksanakan saran DPS, tanggung jawab utamanya ada di pihak siapa sebenarnya? DPS, Dewan Komisaris, atau justru ke Dewan Direksi sendiri?
BalasHapusHaeva Lila Nurma Sada_26050311078
BalasHapusMelihat masih adanya kendala dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), seperti kurangnya kompetensi, independensi, dan kewenangan dalam memberikan sanksi, bagaimana cara memastikan DPS dapat menjalankan tugasnya secara efektif agar lembaga keuangan syariah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan operasionalnya?
Najwa Safira_260503110083
BalasHapusSiapa yang mengangkat DPS, dan bagaimana menjaga independensinya terhadap manajemen bank?
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Apa peran dan kewenangan lembaga atau instrumen yang dibahas dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah, serta bagaimana kontribusinya dalam menjaga tata kelola dan kepatuhan terhadap prinsip syariah?
BalasHapusNama: Sri Vidiya Ningsih
NIM: 250503110016
Moch.Rifqi hilman_260503110115 izin bertanya pak, Jika DPS bertugas mengawasi lembaga keuangan syariah tetapi anggotanya diangkat melalui mekanisme yang melibatkan lembaga tersebut, bagaimana cara menjamin independensi DPS?
BalasHapusMalikha Zaskiya_250503110044. Izin bertanya, Bagaimana DPS dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan efektif apabila pengangkatan serta pemberhentiannya melibatkan RUPS yang merupakan bagian dari pihak internal lembaga keuangan, sementara DPS juga harus memastikan seluruh kegiatan operasional bank benar-benar sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku, terutama jika ditemukan kebijakan bank yang menguntungkan perusahaan tetapi berpotensi menyimpang dari prinsip syariah?
BalasHapusShila Azra Abdillah_260503110059
BalasHapusApa landasan hukum DPS pada sektor perbankan, asuransi, lembaga keuangan mikro, dan pasar modal syariah di Indonesia?
nama : ahmad hadi fidzikri azhari NIM : 260503110117
BalasHapusassalamualikum pak izin bertanya Bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat antara DPS dan direksi mengenai suatu produk atau transaksi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah? Siapa yang memiliki kewenangan menentukan keputusan akhir?
Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
BalasHapusNIM: 250503110028
Pertanyaan: Bagaimana DPS dapat meningkatkan efektivitas pengawasan syariah terhadap inovasi produk keuangan berbasis teknologi AI dan algoritma kompleks?
Rafika Ulfah_260503110136, izin bertanya pak, mengenai apa perbedaan model pengawasan syariah di Indonesia (desentralisasi) dan Malaysia (sentralisasi) beserta kelebihan dan kelemahan masing-masing model, serta bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi efektivitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)!
BalasHapusIhda Hana Qolbiyah_260503110151
BalasHapusIzin bertanya, Pak. Di materi disebutkan DPS itu badan independen, tapi dalam praktiknya gaji dan honorarium anggota DPS kan dibayar oleh lembaga keuangan syariah yang diawasinya sendiri. Nah, gimana cara menjaga supaya DPS tetap benar-benar independen dan objektif saat mengawasi bank yang menggajinya, Pak?
Suci Oktavia Al Irsyady_250503001137
BalasHapusDalam artikel disebutkan bahwa Indonesia menganut model pengawasan (supervisory) sehingga dewan syariah melapor ke bank sentral, sedangkan Malaysia menganut model penasihat (advisory). Dalam praktiknya, model mana yang lebih kuat menjamin kepatuhan syariah?
Nisa Nuril Aini (250503110040)
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan dan produk perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Islam. Bagaimana DPS menjalankan tugas pengawasan terhadap kegiatan operasional bank, dan bagaimana cara DPS memastikan bahwa akad yang digunakan dalam setiap produk benar-benar sesuai dengan prinsip syariah? Apabila ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, tindakan apa yang harus dilakukan oleh DPS dan pihak manajemen bank?
Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007
BalasHapusApa saja wewenang dan tanggung jawab utama DPS dalam mengawasi produk agar bebas dari unsur non-halal?
Bernessa Eka Emilia_260503110164
BalasHapusJika suatu produk bank syariah telah disetujui DPS dan menggunakan akad yang sesuai fatwa, tetapi petugas di lapangan masih memaksa nasabah, menyembunyikan biaya, atau memperlakukan nasabah secara tidak adil, apakah bank tersebut benar-benar patuh syariah? Bagaimana DPS seharusnya mengukur kepatuhan syariah bukan hanya dari dokumen dan akad, tetapi juga dari pengalaman, perlakuan, dan keadilan yang benar-benar dirasakan nasabah?
Irsaduddin tsakif fitroh (250503110011)
BalasHapusBagaimana memastikan DPS menjalankan pengawasan secara independen dan tidak hanya menjadi formalitas dalam lembaga keuangan syariah?
Suci Ramadhani_260503110072
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Jika DPS memiliki tugas mengawasi kepatuhan syariah, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang melanggar prinsip syariah, bagaimana DPS dapat memastikan bahwa rekomendasi dan hasil pengawasannya benar-benar dipatuhi oleh pihak manajemen?
Terima kasih, Bapak.
FASHA SHANDA 260503110162
BalasHapusDewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah Apakah peran Dewan Pengawas Syariah saat ini sudah cukup efektif menjaga seluruh produk bank tetap sesuai prinsip syariah?
nayla ijabah_260503110028
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya Apa yang dimaksud dengan kepatuhan syariah dan risiko ketidakpatuhan syariah, serta apa peran DPS di dalamnya (termasuk konsep "DPS plus" di Bank NTB Syariah)?
Yulichaputri_260503110124_
BalasHapusBapak izin beertanya,Bagaimana mekanisme pengawasan DPS terhadap kepatuhan syariah, termasuk pelaporan hasil pengawasan kepada OJK dan DSN-MUI?
Desiputriauliarohmah-176 izin bertanya bapak , di jurnal ini DPS disebut sebagai badan independen yang mengawasi kepatuhan syariah bank. Tetapi jurnal ini juga menyebut DPS diangkat oleh RUPS (pemegang saham bank), banyak yang merangkap jabatan di beberapa lembaga, dan tidak punya kewenangan memberi sanksi. Kalau begitu, bagaimana DPS bisa benar-benar independen dalam mengawasi bank yang mengangkatnya?
BalasHapusElsa Lathifatul Husna_260503110185
BalasHapusIzin bertanya bapak,Bagaimana DPS dapat menjaga independensinya jika pengangkatan dan penggajiannya bergantung pada lembaga keuangan syariah yang diawasinya?
Nadiyah Zulfa - 260503110014
BalasHapusIzin bertanya Bapak. Mengingat efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kerap terkendala oleh keterbatasan jumlah anggota, tingginya tingkat rangkap jabatan (dual position), serta ketiadaan kewenangan penjatuhan sanksi langsung (sanctioning authority) kepada manajemen lembaga keuangan syariah yang melanggar, langkah strategis transformatif apa yang paling mendesak untuk diimplementasikan—baik melalui penguatan regulasi nasional maupun restrukturisasi kelembagaan—agar peran DPS dapat beralih dari sekadar kepatuhan formalitas (symbolic compliance) menjadi pengawasan substantif yang kredibel?
Jelaskan tugas, wewenang, dan syarat anggota DPS.
BalasHapusAssalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167 mohon izin bertanya bapak.
BalasHapusJika Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memastikan seluruh kegiatan lembaga keuangan berjalan sesuai prinsip syariah, tetapi di sisi lain DPS masih menghadapi masalah independensi, rangkap jabatan, ketergantungan finansial terhadap lembaga yang diawasi, bahkan tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi, maka bagaimana kita dapat memastikan bahwa pengawasan DPS benar-benar objektif dan efektif? Apakah keberadaan DPS selama ini benar-benar menjadi jaminan kepatuhan syariah, atau justru berpotensi hanya menjadi formalitas untuk memperoleh legitimasi syariah di mata masyarakat? Jelaskan bagaimana seharusnya sistem pengawasan tersebut diperbaiki agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Muhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
BalasHapusIzin bertanya bapak terkait artikel ini
Bagaimana menjamin independensi DPS dalam mengawasi bank yang menggajinya?
Muhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
BalasHapusDewan Pengawas Syariah (DPS): Bagaimana peran DPS dalam memastikan seluruh kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah?
Syifaul Muayanah_260503110045
BalasHapusIzin bertanya pak, Berapa jumlah anggota DPS yang optimal agar pengawasan syariah di bank syariah Indonesia benar-benar meningkatkan kinerja dan kepatuhan syariah, tanpa justru menimbulkan inefisiensi koordinasi dan memperlambat pengambilan keputusan seperti yang ditemukan pada bank syariah di negara-negara GCC?
Najwa Afifah Mahmuzah_260503110150
BalasHapusApa pengaruh karakteristik DPS (ukuran, rangkap jabatan, latar belakang pendidikan, frekuensi rapat) terhadap kinerja dan pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah?
Muh. Amrullah Ni'amudin_260503110116
BalasHapusApakah mandat dan fungsi utama dari keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah?
Amelia Fauziah Anwar_260503110055
BalasHapusDPS dibayar oleh lembaga yang diawasinya dan tidak punya kewenangan sanksi. Sejauh mana kondisi ini mengancam independensi dan efektivitas pengawasan syariah, dan reformasi apa yang paling mendesak?
Apabila sebuah bank syariah memiliki DPS dan telah memenuhi seluruh ketentuan regulasi, tetapi dalam praktiknya masih terdapat transaksi yang tidak sesuai syariah, apakah hal tersebut menunjukkan lemahnya kinerja DPS atau kelemahan sistem pengawasan yang berlaku?
BalasHapusziyana walida_260503110023
BalasHapusizin bertanya bapak, apa peran DPS dalam memastikan produk bank syariah tetap patuh syariah?
Seberapa independen DPS jika dibayar dan dipilih oleh bank yang diawasinya, dan apakah DPS punya kewenangan untuk menghentikan produk bermasalah?
BalasHapusAmelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusApa tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan syariah di bank syariah?
Maura Falsa Febriandini_260503110006
BalasHapusJelaskan tugas, wewenang, dan syarat pengangkatan anggota DPS, serta analisis bagaimana efektivitas DPS memengaruhi kepatuhan syariah dan apa tantangan independensinya.
Jihan rihadatul aisy_260503110035
BalasHapusDengan semakin kompleksnya produk keuangan syariah, apakah peran Dewan Pengawas Syariah saat ini sudah cukup efektif? Apa tantangan terbesarnya?
NAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
BalasHapusNIM: 260503110066
33. [Kode: 00403] Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
Apa saja tugas, wewenang, and tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan setiap produk bank patuh pada prinsip syariah?
assalamualaikum pak perkenalkan nama saya Bayu prasetyo_260503110106 izin bertanya, bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah dalam mengawasi produk dan operasional harian bank?
BalasHapusFAULAHTUL FAJRI 260503110065
BalasHapusSejauh mana efektivitas kewenangan dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance) di tengah tekanan komersial industri perbankan, serta bagaimana penguatan tata kelola (good corporate governance) yang ideal bagi kelembagaan DPS?
Zeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_260503110140. Izin bertanya, Pak. Mengingat masih adanya kendala independensi dan ketiadaan kewenangan sanksi pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia, reformasi regulasi seperti apa yang paling mendesak dilakukan agar fungsi pengawasan syariah memiliki daya ikat yang lebih kuat seperti model sentralisasi di Malaysia?
BalasHapusNabiilah Arum Nur Shobrina_260503110063
BalasHapusBagaimana Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah menjalankan fungsi pengawasan atau pengaturannya secara efektif, dan mekanisme apa yang diperlukan agar kepatuhan terhadap aturan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga tercermin dalam praktik?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusMedina Zahra Neysa Edfaza_260503110056
BalasHapusDPS dibayar dan diangkat oleh bank yang diawasinya, sehingga independensinya sering dipertanyakan. Analisis konflik kepentingan ini dan usulkan mekanisme penguatan peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah
Shabrina Arinza Salsabila_250503110003
BalasHapusBagaimana cara menyelaraskan kerja antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan unit audit syariah internal agar pengawasan terhadap operasional harian bank syariah menjadi lebih efektif tanpa tumpang tindih kewenangan?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAhmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusBagaimana hubungan DPS dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Dewan Komisaris?
NAUVAL THORIQUL ASLAM_260503110039
BalasHapusJika DPS bertugas memastikan seluruh kegiatan bank sesuai prinsip syariah, bagaimana jika ditemukan praktik perbankan yang secara administratif sudah sesuai fatwa, tetapi pelaksanaannya justru merugikan nasabah?
tsania fitri anwar h 260503110048 DPS memiliki tanggung jawab mengawasi kepatuhan operasional bank terhadap prinsip syariah. Jika DPS menemukan suatu produk yang menguntungkan secara finansial tetapi mengandung ketidaksesuaian syariah, sejauh mana DPS memiliki kewenangan untuk menghentikan produk tersebut meskipun keputusan itu berpotensi mengurangi pendapatan bank?
BalasHapusMohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak.
DPS diangkat dan dibayar oleh bank yang diawasinya, sehingga muncul pertanyaan tentang independensi. Bagaimana menjamin DPS dapat bersikap objektif ketika terdapat tekanan bisnis, dan sejauh mana kewenangannya mencegah produk yang bermasalah? Bagaimana memperkuat kompetensi DPS yang dituntut memahami fikih muamalah sekaligus perbankan, serta apakah perlu mekanisme pengawasan eksternal tambahan?
ADINDA EKA PUTRI_260503110152
BalasHapusKarena DPS diangkat dan dibayar oleh bank yang diawasinya, bagaimana menjamin independensinya, dan apa sanksi bila bank mengabaikan rekomendasinya?
Muhammad Zuhril Ulum_260503110041
BalasHapusSeberapa efektif peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan perbankan syariah, terutama jika terdapat produk atau transaksi yang secara praktik berpotensi menyimpang dari prinsip Islam?
Mahira Tsaniya (260503110102)
BalasHapusBagian 2.2 menyatakan DPS wajib di bank syariah dan UUS dengan Pasal 32 ayat (1). Bagian 4.2 menyatakan laporan DPS ke DSN minimal dua kali setahun, sementara 5.3 menyebut rapat DPS minimal sebulan sekali. Apakah masing-masing sudah diperiksa terhadap teks peraturannya, atau hanya mengutip penelitian?
Senja Kafka Nisa'ul Wardah_260503110127
BalasHapusBagaimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat memastikan rekomendasi atau teguarannya dipatuhi manajemen jika DPS tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi hukum secara langsung?
ZAKIYAH NUR RAHMA_260503110001
BalasHapusDPS katanya harus independen, tapi diangkat lewat RUPS dan digaji oleh bank yang diawasinya, plus tidak punya wewenang menjatuhkan sanksi. Gimana caranya supaya DPS tetap independen dan rekomendasinya benar-benar dijalankan manajemen, bukan sekadar formalitas?
Launa Zahrotur Rumman_260503110130
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya,
Mengapa independensi menjadi prinsip fundamental bagi anggota DPS, dan tantangan apa saja yang sering dihadapi di lapangan dalam menjaga independensi tersebut (seperti isu rangkap jabatan)?
Nama: Khusnul khotimah
BalasHapusNIM: 260503110131
Apa tugas dan wewenang DPS di bank syariah?
DESTIA NUR ANGGRAINI ARIFIN_260503110159
BalasHapusDalam jurnal dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan semua kegiatan bank berjalan sesuai prinsip syariah. Tapi DPS sendiri berada di dalam lembaga keuangan yang diawasinya, sedangkan pengangkatan dan pemberhentiannya juga melibatkan pihak bank. Kalau suatu saat DPS menemukan praktik yang melanggar prinsip syariah, tetapi praktik tersebut justru memberikan keuntungan besar bagi bank, apakah DPS benar-benar bisa bersikap tegas dan independen? Lalu, siapa yang memastikan bahwa DPS juga menjalankan tugasnya dengan benar?
Ilyas Nawwar Zahir_260503110135
BalasHapusIzin bertanya pak, menurut artikel yang saya baca ini, Seberapa independen DPS jika honornya dibayar oleh bank yang diawasinya?
MUTIARA LAILATUL PUTRI 260503110043
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya
Seberapa independen DPS jika diangkat dan dibayar oleh bank yang diawasinya?
Nawal Citra Ardina_260503110067
BalasHapusBagaimana pemberlakuan kesenjangan regulasi ini terhadap perlindungan konsumen di sektor non-bank, dan instrumen pengawasan alternatif apa yang dapat diterapkan DPS agar kepatuhan syariah tetap terjaga sebelum adanya reformasi undang-undang sektoral?
Muhammad Cinta Fauzan Akbar_260503110148
BalasHapusBagaimana peran DPS dalam memastikan seluruh produk dan kegiatan operasional bank syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah?
Nama: M. Kaysma Alhafish
BalasHapusNim: 260503110027
izin bertanya bapak, Jika DPS diangkat dan digaji oleh bank yang diawasinya, di mana letak independensinya?
terimakasih🙏🏻🙏🏻
salsyah sandella (260503110010)
BalasHapusApa perbedaan tugas dan wewenang antara DSN-MUI (regulator fatwa syariah tingkat nasional) dengan DPS (pengawas implementasi kepatuhan syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah)?
terimakasih bapak
M. Wafiyul Himam (250503110049)
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya Bapak, jika DPS menemukan produk bank yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, sejauh mana kewenangan DPS untuk meminta penghentian atau perbaikan produk tersebut? Terima kasih.
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusBagaimana hubungan DPS dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Dewan Komisaris?
Elfanda Hafidza Azzahra Hasan (260503110186)
BalasHapusDalam materi dijelaskan bahwa DPS bertugas mengawasi kepatuhan syariah, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengawasan DPS bisa benar-benar efektif jika DPS hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa memiliki wewenang untuk menindak lembaga yang melakukan pelanggaran?
Zaidatun Ni'mah (260503110081)
BalasHapuspertanyaan: Artikel menyebutkan bahwa semakin banyak anggota DPS, pengungkapan kepatuhan syariah cenderung semakin luas, tetapi penelitian di negara-negara GCC menemukan ukuran DPS berkorelasi negatif dengan kinerja bank syariah. Bagaimana menjelaskan perbedaan temuan ini, dan menurut Bapak, berapa ukuran DPS yang ideal agar pengawasan tetap efektif tanpa mengurangi efisiensi pengambilan keputusan?