AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Artikel ini mengkaji hubungan antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam secara komprehensif dari berbagai dimensi, meliputi landasan ideologis, prinsip-prinsip dasar, tujuan, implementasi, serta relevansinya dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur, kajian ini menemukan bahwa Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam bukanlah dua sistem yang saling bertentangan, melainkan dua sistem yang memiliki kesamaan visi, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar yang fundamental. Keduanya sama-sama menghendaki terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan distribusi kekayaan yang merata bagi seluruh masyarakat. Secara ideologis, nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam ajaran Islam, di mana maqashid al-syariah berfungsi sebagai alat untuk menyandingkan antara Pancasila dengan Ekonomi Islam. Secara praktis, implementasi Ekonomi Islam dalam kerangka Ekonomi Pancasila telah terwujud melalui berbagai instrumen seperti perbankan syariah, koperasi, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Kajian ini menyimpulkan bahwa Ekonomi Pancasila dalam perspektif Islam bukan sekadar kompatibilitas dua sistem, melainkan merupakan sinergi yang saling memperkuat dalam mewujudkan cita-cita bersama: Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
Kata Kunci: Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, Keadilan Sosial, Maqashid al-Syariah, Demokrasi Ekonomi
Abstract
This article comprehensively examines the relationship between Pancasila Economics and Islamic Economics from various dimensions, including ideological foundations, basic principles, objectives, implementation, and its relevance in the context of Indonesia's just and dignified economic development. Using a qualitative-descriptive approach through literature study, this study finds that Pancasila Economics and Islamic Economics are not two conflicting systems, but rather two systems that share fundamental similarities in vision, objectives, and basic principles. Both seek to realize social justice, collective welfare, and equitable distribution of wealth for all members of society. Ideologically, the values contained in the five principles of Pancasila are in line with the fundamental principles of Islamic teachings, where maqashid al-syariah serves as a tool to juxtapose Pancasila with Islamic Economics. In practical terms, the implementation of Islamic Economics within the Pancasila Economic framework has been realized through various instruments such as Islamic banking, cooperatives, and other Islamic financial institutions. This study concludes that Pancasila Economics from an Islamic perspective is not merely the compatibility of two systems, but rather a mutually reinforcing synergy in realizing the shared aspiration: an Indonesia that is just, prosperous, and welfare-oriented for all its people.
Keywords: Pancasila Economics, Islamic Economics, Social Justice, Maqashid al-Syariah, Economic Democracy
1. Pendahuluan
Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan unik dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan identitas nasional sekaligus nilai-nilai keislaman. Di satu sisi, Indonesia berdiri di atas fondasi ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sisi lain, mayoritas penduduknya adalah Muslim yang dalam kehidupan ekonominya tidak dapat dilepaskan dari ajaran Islam. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah: apakah Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam merupakan dua sistem yang saling bertentangan, ataukah keduanya dapat berjalan beriringan secara harmonis dalam konteks ke-Indonesiaan?
Kajian tentang hubungan antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam telah menjadi diskursus akademik yang semakin berkembang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem ekonomi ini memiliki kesamaan visi dan tujuan yang fundamental, yakni mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (LC., 2022). Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang memiliki korelasi kuat dengan budaya asli yang berkembang di Indonesia dan tidak menyimpang dari ajaran Islam (LC., 2022). Lebih jauh, Sri-Edi Swasono menyatakan bahwa ekonomi Pancasila bisa dikatakan seiring dan selaras dengan apa yang sering diungkapkan sebagai ekonomi syariah/Islam, keduanya compatible meskipun tidak sepenuhnya substitutable, dengan kata lain ekonomi Pancasila sudah sangat Islami (Rama & Makhlani, 2014).
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam dari berbagai dimensi: landasan ideologis, prinsip-prinsip dasar, tujuan, implementasi, serta relevansinya dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat.
2. Landasan Ideologis: Pancasila dan Islam
2.1 Pancasila sebagai Ideologi Negara
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terdiri dari lima sila yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Rizkianto, 2022). Kelima nilai dasar ini tidak dapat dilepaskan dari pentingnya konsepsi ideal yang menjadi landasan moral bagi setiap bangsa (Rizkianto, 2022).
Pancasila menawarkan ide dan falsafah hidup yang mampu menjadi ruang konsolidasi nasional sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama yang heterogen (Adabi & Awwaliyah, 2020). Sebagai staatsfundamentalnorm, Pancasila menjiwai UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia (FAJRI, 2023). Dalam konteks ekonomi, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945 merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kelima Pancasila, dan keduanya menjadi landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional (Parwanto, 2022).
2.2 Islam sebagai Sistem Kehidupan Komprehensif
Islam bukan sekadar agama ritual, melainkan sebuah sistem kehidupan yang komprehensif (ad-din) yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk ekspresi atas kepercayaan iman seseorang terhadap Tuhan, Allah SWT (Adzkiya, 2020). Dalam pandangan Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan umat (Ali, 2023).
Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi atau ideologi Islam. Perekonomian dalam Islam adalah perekonomian yang berdasarkan tauhid dengan segala elemen-elemennya, yaitu: keimanan, pengabdian, dan interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk "Reference Frame Work" yang akan menjadi pedoman dalam berbisnis dan berusaha (Ali, 2023). Secara umum, ekonomi Islam berdasar pada lima nilai universal, yakni: tauhid (keesaan Tuhan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (return) (Wahid et al., 2023).
2.3 Titik Temu Ideologis: Pancasila dan Islam
Salah satu bukti utama bahwa Pancasila sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam adalah adanya rumusan tujuh kata pada sila pertama dalam Piagam Jakarta, yaitu "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" (Rama & Makhlani, 2014). Meskipun rumusan ini kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk, semangat keislaman tetap menjiwai seluruh sila Pancasila.
Munawir Sjadzali, seorang modernis Muslim, menegaskan bahwa Islam dan Pancasila tidak bertentangan, melainkan merupakan dua hal yang berkaitan satu dengan lainnya. Islam adalah sumber nilai, norma, dan moral, sedangkan Pancasila merupakan wadah untuk menjalankan nilai-nilai keislaman dalam keseharian di Indonesia. Pancasila adalah substansi ajaran Islam itu sendiri (Toharudin, 2018). Pandangan ini sejalan dengan kesimpulan bahwa meski tidak secara spesifik disebutkan kata Islam dalam asas negara, namun sifat keislaman tampak jelas di dalamnya (Adabi & Awwaliyah, 2020).
Lebih jauh, Mubyarto menyatakan bahwa dalam ekonomi Pancasila, di mana kegiatan ekonominya diatur oleh UUD 1945, penting untuk mengedepankan moralitas, kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi untuk mencapai keadilan ekonomi (Wahid & Yuliani, 2023). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai fundamental dalam ekonomi Islam yang juga menekankan moralitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
3. Konsep Ekonomi Pancasila
3.1 Definisi dan Karakteristik
Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem ekonomi yang digali dan berlandaskan pada ideologi Pancasila, yakni sistem perekonomian yang digali dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia (Jalil, 2018). Secara sederhana, Ekonomi Pancasila bisa disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau "ekonomi pasar terkendali" (Rama & Makhlani, 2014). Mungkin istilah lain yang lebih mendekati dan populer dengan pengertian "Ekonomi Pancasila" adalah "sistem ekonomi campuran" (mixed economy), maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau "sistem ekonomi jalan tengah" (Rama & Makhlani, 2014).
Sistem ekonomi Pancasila secara tegas dibedakan dari sistem ekonomi kapitalis/liberal dan sosialis/komando (Firdiansyah et al., 2024). Dalam ekonomi Pancasila, peran negara maupun sektor swasta (privat) merupakan hal yang penting dan saling melengkapi; dengan kata lain, peran negara dan swasta berdampingan dan berimbang tanpa tumpang tindih satu sama lain (Maulidani, 2022). Demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan ciri utama sistem ekonomi Pancasila (Wahid & Yuliani, 2023).
3.2 Ciri-Ciri Ekonomi Pancasila
Mubyarto sebagaimana dikutip dalam berbagai sumber menyebutkan bahwa demokrasi ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri antara lain: pertama, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral; kedua, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan YME sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial; ketiga, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi (Syarif, 2019). Selain itu, ciri-ciri ekonomi Pancasila mencakup: (1) Nasionalisme Ekonomi, di mana dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri; (2) Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi Ekonomi): demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat; (3) Keadilan Sosial, yaitu keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi (A. Wahid et al., 2023).
3.3 Landasan Konstitusional
Landasan konstitusional Ekonomi Pancasila terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Saefuddin, 2019). Asas ini tidak searah dengan paham individualisme juga tidak dengan paham kolektivisme yang diajarkan oleh Marxisme (Saefuddin, 2019). Sistem ekonomi Pancasila disebut juga demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Saefuddin, 2019). Landasan politik hukum ekonomi Indonesia ada dalam Pasal 33 UUD 1945, Pancasila, GBHN, dan propenas yang secara luas merupakan penjabaran demokrasi ekonomi (Syaugi, 2017).
4. Konsep Ekonomi Islam
4.1 Definisi dan Prinsip Dasar
Ekonomi Islam merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam; ekonomi syariah hadir menganalisis ekonomi dengan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis (Jalil, 2018). Menurut Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islami (Jalil, 2018). Ekonomi Islam mencoba menegakkan keadilan dalam ranah sosial-ekonomi dan kesejahteraan untuk semua melalui peran nilai moral, mekanisme pasar, keluarga, masyarakat, dan pemerintahan yang baik (Maulidani, 2022).
Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum mencakup: kerja (resource utilization), kompensasi (compensation), efisiensi (efficiency), profesionalisme (professionalism), dan kecukupan (Jalil, 2018). Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan prinsip informasi simetri (symmetric information) sebagai bagian dari etika bisnis yang Islami (Jalil, 2018).
4.2 Maqashid Al-Syariah sebagai Kerangka Ekonomi Islam
Maqashid al-syariah adalah tujuan yang diberikan Allah (al-syari') dalam setiap syariat atau hukum-hukumnya (Adzkiya, 2020). Konsep maqashid al-syariah dalam Islam, khususnya jika diterapkan dalam ekonomi, memberikan perbedaan dengan sistem ekonomi yang selama ini ada. Dalam ekonomi konvensional tidak dikenal istilah perlindungan atau memelihara iman, jiwa, akal, dan keturunan (Adzkiya, 2020). Maqashid al-syariah bisa menjadi titik temu antara tujuan besar Pancasila dan cita-cita mulia sistem ekonomi Islam (Adzkiya, 2020).
Sistem ekonomi Islam dalam Indonesia dilakukan selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa Pancasila telah mencakup kepentingan umat Islam yang relevan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah) (Adzkiya, 2020). Dengan demikian, maqashid al-syariah berfungsi sebagai alat untuk menyandingkan antara Pancasila dengan ekonomi Islam; prinsip dasar dalam ekonomi Islam sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara (Adzkiya, 2020).
4.3 Empat Asas Pembangunan Ekonomi Islam
Terdapat empat asas dasar ajaran Islam yang berkaitan dengan filosofi pembangunan ekonomi Islam: tawhîd, rubûbiyah, khalîfah, dan tazkiyah (Fadlan, 2012). Asas tawhîd mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi. Asas khalîfah mencegah kerusakan lingkungan dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya. Asas tazkiyah mencegah kepincangan sosial dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan (Fadllan, 2018). Keempat asas tersebut secara substansial telah terimplementasi di dalam Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia (Fadlan, 2012).
5. Persamaan dan Titik Temu Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam
5.1 Kesamaan Visi dan Tujuan
Beberapa persamaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Pancasila di antaranya: (1) Keduanya memiliki visi sosial dan etik; (2) Memiliki visi untuk mewujudkan keadilan sosial; (3) Keseimbangan dalam menjalankan kebijakan ekonomi; dan (4) Nasionalisme dan demokrasi ekonomi serta semangat kebersamaan (LC., 2022). Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Syariah keduanya memprioritaskan prinsip kekeluargaan dalam rangka menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat (Ali, 2023).
Dalam pandangan Islam, ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang sesuai dengan semangat Ekonomi Islam. Kedua sistem tersebut memiliki kesamaan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, dengan menaruh perhatian terhadap kondisi sosial di sekitarnya (Akbar & Ghufron, 2019). Sebagaimana yang tertuang dalam sila kelima Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menjadi tujuan utama dari terbentuknya sistem ekonomi Pancasila, dan dalam pandangan Islam, tujuan ini selaras dengan semangat ekonomi Islam (Akbar & Ghufron, 2019).
5.2 Prinsip Ketuhanan (Tauhid) sebagai Fondasi Bersama
Merujuk pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam (Ali, 2023). Tujuan sistem ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang rasionalistik dan demokratis (Sukardi et al., 2017).
Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan ruh bagi sila-sila lainnya. Dalam konteks ekonomi, prinsip ketuhanan ini mengandung makna bahwa setiap warga negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral (Akbar & Ghufron, 2019). Hal ini sejalan dengan konsep tauhid dalam Islam yang menjadi dasar dari seluruh aktivitas ekonomi seorang Muslim. Tauhid merupakan dasar dari ajaran Islam, dan dalam konteks ekonomi, tauhid berarti bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan manusia hanya sebagai khalifah-Nya (Akbar & Ghufron, 2019).
5.3 Prinsip Keadilan Sosial
Keadilan sosial merupakan nilai yang paling fundamental yang menjadi titik temu antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. Pancasila dalam social justice dan maqashid syariah dan muamalah sama-sama memiliki asas serta dasar kesejahteraan (Samsuri, 2023). Kesenadaan Pancasila dengan ijtihad ekonomi Islam terhadap perlawanan cekaman sistem kapitalis merupakan senjata tandingan. Sikap defensif Pancasila dan ekonomi Islam ini adalah salah satu bentuk efektif untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa (Samsuri, 2023).
Dalam Islam, keadilan sosial-ekonomi diartikan sebagai suatu aturan dan etika yang mengatur pendistribusian keadilan sosial-ekonomi secara luas dan merata. Dalam agama Islam dikenal mekanisme zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen distribusi keadilan sosial-ekonomi yang dijadikan sebagai tools social engineering untuk pengentasan kemiskinan (Maulidani, 2022). Instrumen-instrumen ini sejalan dengan semangat Ekonomi Pancasila yang juga menghendaki distribusi kekayaan yang merata dan berkeadilan.
5.4 Prinsip Kekeluargaan dan Gotong Royong
Asas kekeluargaan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan ciri utama Ekonomi Pancasila yang juga sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Asas ini sama persis dengan yang dimaksud ethical economy dalam Islam. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme juga tidak dengan paham kolektivisme yang diajarkan oleh Marxisme (Saefuddin, 2019). Karena itu, wajib bagi umat Islam untuk mendukung sepenuhnya sistem ekonomi Pancasila (Saefuddin, 2019).
Gagasan mengenai gotong royong ekonomi, sosial, kebersamaan, dan menghormati sangat sejalan dengan nilai-nilai ajaran keagamaan Islam, karena Islam menyuruh umatnya untuk membangun hubungan kepribadian yang baik dengan karib kerabat dan untuk saling hormat-menghormati dalam hidup bermasyarakat dan bernegara (Wahyudin, 2017). Konsep ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam merupakan sebuah ide yang memperkuat basis komitmen, tanggung jawab, serta jati diri sebagai gerakan Islam, keadilan sosial, dan keindonesiaan (Muhibbin & Arangga, 2020).
5.5 Penolakan terhadap Monopoli dan Eksploitasi
Baik Ekonomi Pancasila maupun Ekonomi Islam sama-sama menolak monopoli dan eksploitasi ekonomi. Prinsip Ekonomi Pancasila sejalan dengan konsep dalam sistem ekonomi Islam yang menolak adanya monopoli kepemilikan oleh individu terhadap sumber-sumber yang esensial bagi kehidupan banyak orang (Firdiansyah et al., 2024). Dalam konteks ini, pemerintah dianggap sebagai entitas yang berhak menguasai sumber daya umum ini (Firdiansyah et al., 2024).
Sistem pemerasan tidak hanya bertentangan dengan etika dan moral Islam, tetapi juga bertolak belakang dengan butiran filosofis yang terkandung dalam Pancasila, yakni "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Samsuri, 2023). Ekonomi liberal bercita-cita memberikan kemakmuran dan kemerdekaan bagi semua orang, tetapi hasilnya menimbulkan pertentangan dan kesengsaraan: yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah melarat (Khalik, 2016). Baik Pancasila maupun Islam menolak kondisi demikian.
6. Sila-Sila Pancasila dalam Perspektif Ekonomi Islam
6.1 Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan fondasi dari seluruh sila lainnya dan menjadi ruh bagi seluruh sistem ekonomi Pancasila. Dalam perspektif Islam, sila ini mencerminkan konsep tauhid yang menjadi inti dari seluruh ajaran Islam. Ajaran utama dari tauhid yaitu keyakinan bahwa "Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah" (LC., 2022). Konsep tauhid ini dalam ekonomi berarti bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kesadaran ketuhanan dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT.
Kegiatan ekonomi yang tercermin dalam Pancasila, terutama pada sila pertama, ada di dalam ekonomi Islam atau syariah dengan dasar bahwa ketuhanan akan sejalan dengan ajaran Islam. Kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat dilihat juga dengan kultural masyarakat yang mayoritas beragama, sehingga hal ini menjadi adanya aturan-aturan beragama dalam berekonomi yang mengarah pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi yang disesuaikan berdasarkan perspektif Islam (Nurcholida & Zunaidi, 2021). Fatwa DSN-MUI menjadi bagian penting dalam sistem hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan salah satu dari the living law-nya adalah Hukum Islam (Fariana, 2017).
6.2 Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," merupakan spirit ajaran Islam untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Akbar & Ghufron, 2019). Dalam perspektif ekonomi Islam, sila ini mengandung makna bahwa setiap aktivitas ekonomi harus menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Prinsip keadilan telah ditransformasikan ke dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melalui sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hamimah, 2019).
Al-Qaradhawi sebagaimana dikutip dalam berbagai sumber mengatakan bahwa Islam tidak membenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam, meskipun ia seorang non-Muslim, menderita lapar, tidak berpakaian, dan tidak bertempat tinggal (LC., 2022). Prinsip ini sejalan dengan semangat sila kedua Pancasila yang menghendaki perlakuan yang adil dan beradab bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Dalam perspektif Islam, konsep keadilan sangat jelas sekali tertuang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Muslim di dunia (Samidi & Suharno, 2018).
6.3 Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dalam konteks ekonomi mengandung makna nasionalisme ekonomi. Nasionalisme ekonomi berarti bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri (A. Wahid et al., 2023). Dalam perspektif Islam, persatuan umat (ukhuwwah) merupakan salah satu nilai fundamental yang juga mendukung semangat nasionalisme ekonomi.
Ekonomi Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi (Syarif, 2019). Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan umat dalam membangun perekonomian yang kuat dan berkeadilan. Nilai persatuan dalam Pancasila dan konsep ukhuwwah dalam Islam sama-sama menghendaki bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara bersama-sama demi kepentingan seluruh bangsa.
6.4 Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
Sila keempat Pancasila mengandung prinsip demokrasi ekonomi yang dalam perspektif Islam sejalan dengan konsep syura (musyawarah). Prinsip syura dalam Islam merupakan salah satu prinsip dasar politik Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan (Firmansyah et al., 2023). Demokrasi Pancasila yang dikembangkan di Indonesia juga menggunakan aspek nilai hukum keagamaan masyarakat, sebagaimana tergambar dalam sila keempat (Firmansyah et al., 2023).
Dalam konteks ekonomi, sila keempat mengandung makna bahwa kebijakan ekonomi harus dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip syura dalam Islam yang menghendaki bahwa keputusan-keputusan penting, termasuk dalam bidang ekonomi, harus diambil melalui musyawarah yang melibatkan para ahli dan wakil masyarakat. Mubyarto menyatakan bahwa ekonomi Pancasila adalah teori umum (general theory) sedangkan landasan empiris dan realisasi dari ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan (Nurjihadi, 2020).
6.5 Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," merupakan tujuan akhir dari seluruh sistem ekonomi Pancasila dan sekaligus merupakan titik temu yang paling fundamental dengan Ekonomi Islam. Sila kelima ini merupakan bentuk imperatif etis dari sila-sila sebelumnya (Rizkianto, 2022). Dalam perspektif Islam, keadilan sosial merupakan salah satu misi utama yang diemban oleh ajaran Islam dalam bidang ekonomi.
Sudah sepatutnya keadilan sosial selaras dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an, agar asas keadilan sosial dalam Pancasila sejalan dengan spirit ajaran-ajaran agama Islam, baik secara konseptual maupun praksis (Ridho, 2021). Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup segala bidang aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi (Ridho, 2021). Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara) (Irham, 2017).
7. Perbedaan dan Nuansa antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam
7.1 Perbedaan Sumber Ideologi
Meskipun memiliki banyak kesamaan, Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber ideologi. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi atau ideologi Islam, sementara ekonomi Pancasila bersumber dari ideologi Pancasila atau turunan Pancasila (Ali, 2023). Jelas letak nilai-nilai perbedaannya mengacu pada ideologi masing-masing dari ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia (Sukardi et al., 2017).
Pancasila bukan agama dan agama bukan Pancasila. Pancasila jangan diagamakan dan agama jangan dipancasilakan (Fadlan, 2012). Pernyataan ini menuntun agar nilai-nilai sistem ekonomi Islam terhindar dari pencampuradukan yang tidak pada tempatnya dengan falsafah ekonomi lainnya. Namun demikian, perbedaan sumber ideologi ini tidak menghalangi keduanya untuk berjalan beriringan secara harmonis dalam konteks ke-Indonesiaan.
7.2 Cakupan Subjek
Perbedaan lain yang perlu dicatat adalah bahwa Ekonomi Islam secara spesifik ditujukan bagi umat Muslim, sementara Ekonomi Pancasila mencakup seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, sistem ekonomi secara penuh sulit diterapkan, tetapi sistem ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non-Islam kiranya dapat dikembangkan (Ali, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila memiliki cakupan yang lebih luas dan inklusif dibandingkan Ekonomi Islam yang secara spesifik berbasis pada ajaran Islam.
7.3 Instrumen Spesifik
Ekonomi Islam memiliki instrumen-instrumen spesifik yang tidak secara eksplisit terdapat dalam Ekonomi Pancasila, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan riba. Instrumen-instrumen ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Meskipun demikian, semangat di balik instrumen-instrumen ini, yakni redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan tujuan Ekonomi Pancasila yang menghendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. Implementasi Ekonomi Islam dalam Kerangka Ekonomi Pancasila
8.1 Perbankan Syariah sebagai Wujud Konkret
Salah satu implementasi paling nyata dari Ekonomi Islam dalam kerangka Ekonomi Pancasila adalah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Ekonomi Islam atau yang dikenal di nusantara sebagai ekonomi syariah mulai dikenal di tanah air pada tahun 1990-an, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (LC., 2022). Bermunculannya lembaga perbankan syariah yang dimulai sejak tahun 1992 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia merupakan wujud dari penerapan ekonomi syariah di Indonesia (Syaugi, 2017).
Sistem ekonomi Pancasila disebut juga demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas ini sama persis dengan yang dimaksud ethical economy dalam Islam (Saefuddin, 2019). Oleh karena itu, umat Islam Indonesia dapat menerima, bahkan mendukung Pancasila sebagai satu-satunya asas dan dasar serta ideologi negara (Saefuddin, 2019).
Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan regulasi perbankan syariah yang mengarah ke full fledged Islamic financial system (restrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariah Islam) (Saefuddin, 2019). Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia (Syarif, 2019).
8.2 Koperasi sebagai Jembatan
Koperasi merupakan salah satu instrumen ekonomi yang menjadi jembatan antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. Dalam konstitusi Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 33 UUD 1945, disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pernyataan ini merupakan perwujudan dari falsafah dasar kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat komunal religius dengan pengaruh kuat doktrin Islam (Nurjihadi, 2020).
Sebagai terjemahan atas konstitusi ekonomi Indonesia, telah dikembangkan konsep ekonomi koperasi. Dengan penekanan yang kuat pada gagasan keadilan sosial, konsep koperasi harusnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Islam Indonesia karena sesuai dengan doktrin keislaman dalam ekonomi yang menganut prinsip egalitarian yang proporsional (Nurjihadi, 2020). Pemikiran ekonomi Mohammad Hatta yang cukup dikenal yaitu ekonomi kerakyatan untuk membangun perekonomian rakyat, petani, nelayan, dan lain-lainnya melalui koperasi (Wulandari & Hasan, 2023).
8.3 Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Instrumen Keadilan Sosial
Dalam perspektif Islam, zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang sejalan dengan semangat sila kelima Pancasila. Zakat selain menjadi kewajiban dan rukun Islam bagi setiap Muslim, ia juga merupakan aktivitas yang mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dan menginternalisasikannya ke dalam sikap dan perilaku (Rohim, 2020). Pada perbuatan pembagian kekayaan, seperti berzakat kepada para fakir miskin dan kelompok lainnya, adalah pintu masuk untuk melakukan upaya agar tidak ada lagi ketimpangan ekonomi pada sosial kehidupan masyarakat (Karimullah, 2022).
Instrumen-instrumen distribusi kekayaan dalam Islam ini sejalan dengan semangat Ekonomi Pancasila yang menghendaki distribusi kekayaan yang merata dan berkeadilan. Dalam fikih distribusi keadilan sosial-ekonomi, kekayaan ekonomi tidak boleh hanya dimonopoli oleh sekelompok orang saja (Maulidani, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip Ekonomi Pancasila yang juga menolak konsentrasi kekayaan pada segelintir orang.
8.4 Hukum Persaingan Usaha Berbasis Nilai Islam dan Pancasila
Penerapan sistem Ekonomi Pancasila sebagai ideologi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam (K. Wahid & Yuliani, 2023). Dalam konteks hukum persaingan usaha, pembaruan diperlukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam untuk menciptakan hukum persaingan usaha yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan sekaligus mencerminkan nilai-nilai sistem Ekonomi Pancasila (K. Wahid & Yuliani, 2023). Jika merujuk pada prinsip keadilan menurut hukum Islam, Islam mengidentikkan keadilan dengan kejujuran. Seseorang dikatakan adil ketika dia menjaga dirinya di jalan yang benar (K. Wahid & Yuliani, 2023).
9. Pemikiran Para Tokoh tentang Ekonomi Pancasila dalam Perspektif Islam
9.1 Mohammad Hatta: Ekonomi Kerakyatan yang Islami
Mohammad Hatta merupakan tokoh proklamator yang juga sebagai peletak dasar-dasar demokrasi dan ekonomi di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hatta sangat aktif memberikan masukan terkait konsep ekonomi; sekurang-kurangnya Hatta memberikan masukan terkait nilai fundamental ekonomi yang hendak dibangunnya, yaitu nilai kepemilikan, nilai keadilan dan kebersamaan, serta nilai persaudaraan (Wulandari & Hasan, 2023).
Nilai fundamental yang digagas oleh Hatta, selain konsep kepemilikan, juga nilai keadilan. Keadilan menurut pandangan Hatta sangat selaras dengan nilai-nilai keislaman, di mana dalam Islam kita harus menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kezaliman (Wulandari & Hasan, 2023). Hatta berkeyakinan bahwa keadilan Islam akan dapat diterima oleh siapa pun, bahkan oleh komunis sekalipun, karena keadilan Islam menumbuhkan rasa damai, rasa bahagia dan sejahtera, serta persaudaraan yang tertanam dalam masyarakat (Wahyudin, 2017).
Konsep ekonomi yang ditawarkan dan diimplementasikan dalam UUD 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila dan secara garis besar merupakan konsep dari ekonomi syariah (Yusuf et al., 2019). Pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan yang diwujudkan melalui koperasi sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
9.2 Mubyarto: Ekonomi Pancasila sebagai Teori Umum
Mubyarto menyatakan bahwa ekonomi Pancasila adalah teori umum (general theory) sedangkan landasan empiris dan realisasi dari ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan (Nurjihadi, 2020). Pandangan Mubyarto ini menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan sebuah sistem ekonomi yang memiliki landasan teoritis yang kuat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.
Dalam ekonomi Pancasila, di mana kegiatan ekonominya diatur oleh UUD 1945, penting untuk mengedepankan moralitas, kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi untuk mencapai keadilan ekonomi (K. Wahid & Yuliani, 2023). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai fundamental dalam ekonomi Islam yang juga menekankan moralitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
9.3 Nurcholish Madjid: Islam Inklusif dan Pancasila
Nurcholish Madjid secara optimis melihat agama Islam sebagai agama yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga mampu merespons segala permasalahan kemanusiaan universal (Sulbi, 2021). Dalam pandangannya, Islam bukan agama yang eksklusif dan statis, melainkan agama yang mendorong orientasi hidup manusia kepada nilai-nilai kebaikan umum bagi seluruh peradaban umat manusia (Sulbi, 2021).
Prinsip keadilan dalam Islam adalah dasar kemanusiaan dan sosial politik agama Islam itu sendiri (Sulbi, 2021). Pandangan Nurcholish Madjid ini mendukung gagasan bahwa Islam dan Pancasila tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan di Indonesia.
9.4 Ahmad Syafii Maarif: Islam sebagai Sumber Moral Pancasila
Menurut Ahmad Syafii Maarif, Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya mesti diterapkan dan diimplementasikan secara praktik, bukan hanya sebatas teoritik politik belaka, sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tersebut mampu menciptakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam kenyataan yang konkret, bukan hanya retorika semata (Nuraini, 2023). Bagi Ahmad Syafii Maarif, Islam diharapkan mampu dijadikan sumber moral bagi umatnya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang ekonomi (Nuraini, 2023).
10. Tantangan dan Problematika
10.1 Kesenjangan antara Ideal dan Realitas
Meskipun secara normatif Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam memiliki banyak kesamaan, dalam praktiknya sistem ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade belakangan ini sejak era Orde Baru cenderung kapitalis (Rama & Makhlani, 2014). Implementasi sistem ekonomi Pancasila di Indonesia masih jauh dari harapan (Ali, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara cita-cita ideal Ekonomi Pancasila dan realitas ekonomi yang terjadi di lapangan.
Secara de facto, praktik ekonomi politik Indonesia sejak zaman Hindia Belanda cenderung berkarakter kapitalistik. Hal ini tidak sesuai dengan amanah konstitusi dan doktrin ekonomi dalam Islam yang mengedepankan konsep keadilan sosial dan keseimbangan (tawazun) (Nurjihadi, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik Ekonomi Pancasila maupun Ekonomi Islam sama-sama menghadapi tantangan dalam implementasinya di tengah dominasi sistem ekonomi kapitalis global.
10.2 Ketegangan Ideologis
Gerakan-gerakan yang menempatkan Islam sebagai ideologi selalu mengangkat isu dan tuntutan pengimplementasian syariat Islam secara totalitas (kaffah) melalui instrumen negara (LC., 2022). Hal ini menciptakan ketegangan ideologis antara kelompok yang menginginkan penerapan syariat Islam secara formal dalam sistem negara dengan kelompok yang mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.
Namun demikian, tidak perlu ada usaha untuk membenturkan antara konstitusi ekonomi Indonesia dengan ekonomi Islam atau antara ekonomi Pancasila dengan ekonomi Islam, karena masing-masing sistem tersebut diinspirasi dari ajaran Islam. Hal tersebut terlihat pada adanya kesamaan prinsip dasar dan tujuan yang ingin dicapai (Rama & Makhlani, 2014). Dalam konteks Indonesia, hal ini adalah wajib, agar Islam ekonomi tidak dihadapkan dengan ekonomi Pancasila secara ideologis yang berdampak politis, dan akan menghasilkan sesuatu yang kontraproduktif dengan cita ideal ekonomi syariah (Al-Hakim, 2009).
10.3 Kelangkaan Ilmu Ekonomi Islam
Pertumbuhan perbankan Islam dibayangi kelangkaan ilmu ekonomi Islam, sehingga perkembangannya mengalami inefektivitas di Indonesia (Darmalaksana, 2018). Penelitian ini menemukan bahwa asas konkordansi antara Islam dan Pancasila dalam pengembangan perbankan syariah terlihat memungkinkan dari aspek filosofis, tetapi diragukan dari aspek politis karena benturan berbagai sistem ekonomi di Indonesia (Darmalaksana, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara filosofis Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila sejalan, masih terdapat tantangan dalam implementasi praktisnya.
11. Relevansi dan Prospek ke Depan
11.1 Penguatan Ekonomi Syariah dalam Kerangka Pancasila
Ekonomi syariah sebagai bagian dari aspek ajaran Islam, penerapannya tidak bisa dilepaskan dari kerangka sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi (Syarif, 2019). Ke depan diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan dual economic system sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia (Syarif, 2019).
Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang masuk dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 terkait dengan konsep ekonomi kerakyatan yang diterapkan pada sektor UMKM-nya, wisata halal, dan perbankan syariah (K. Wahid et al., 2023). Kerangka ini sejalan dengan misi besar Indonesia dan konsep pembangunan ekonomi yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
11.2 Pendidikan Ekonomi Pancasila Berbasis Islam
Melalui pendidikan ekonomi Pancasila, baik di dalam proses pembelajaran di sekolah (formal), luar sekolah, dan keluarga (nonformal), akan tercipta Sumber Daya Manusia Indonesia yang bersikap, berperilaku, dan berkarakter Pancasila (Firdiansyah et al., 2024). Implikasi ekonomi Pancasila sesuai dengan moralitas ekonomi Islam yang sama-sama mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama serta menaruh perhatian terhadap kondisi sosial di sekitar (Firdiansyah et al., 2024).
Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dapat menjadi tempat tumbuhnya perkembangan Islam Nusantara sekaligus tempat pembelajaran pendidikan ekonomi yang memiliki karakter Pancasila (Nurcholida & Zunaidi, 2021). Dalam penerapan pendidikan ekonomi di pesantren, diberikan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai Islam sesuai dengan background yang ada di pesantren, sehingga dalam pendidikan ekonominya berbasis Islam atau biasa disebut ekonomi Islam (Nurcholida & Zunaidi, 2021).
11.3 Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam dan Pancasila
Untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi Islam, diperlukan rekonstruksi terhadap elemen-elemen strategis, yaitu mekanisme filter yang titik tekannya pada filter moral, motivasi manusia untuk mengedepankan kepentingan sosial, restrukturisasi sosioekonomi, dan peran komplementer negara yang aktif dalam ekonomi (Fadllan, 2018). Inti dari seluruh tawaran tentang pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang seimbang antara dua lini, ekonomi dan moral. Tanpa adanya pembangunan moral, mustahil untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan (Fadllan, 2018).
Pendekatan ekonomi Islam yang secara konseptual selaras dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia (Samsuri, 2023). Untuk mengentaskan kesenjangan sosial dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, tidak cukup hanya dengan mengandalkan teori deduktif ekonomi sekuler, profan, serta humanisme sentris. Namun, berdasarkan fakta juga dibutuhkan sebuah rumusan atau konsep ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan moral spiritual keadilan sosial sebagai pelengkap (Samsuri, 2023).
12. Kesimpulan
Berdasarkan kajian komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam bukanlah dua sistem yang saling bertentangan, melainkan dua sistem yang memiliki kesamaan visi, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar yang fundamental. Keduanya sama-sama menghendaki terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan distribusi kekayaan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Pertama, secara ideologis, Pancasila dan Islam memiliki titik temu yang sangat kuat. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam ajaran Islam (Adzkiya, 2020; Akbar & Ghufron, 2019; LC., 2022). Maqashid al-syariah berfungsi sebagai alat untuk menyandingkan antara Pancasila dengan ekonomi Islam, karena di dalamnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai mashlahah bagi masyarakat (Adzkiya, 2020).
Kedua, secara praktis, implementasi Ekonomi Islam dalam kerangka Ekonomi Pancasila telah terwujud melalui berbagai instrumen, seperti perbankan syariah, koperasi, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Sistem ekonomi syariah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi yang tidak bertentangan dengan ekonomi Pancasila (Sarkum, 2017). Karena itu tidak ada cara lain bagi umat Islam selain mendukung sepenuhnya sistem ekonomi Pancasila (Darmalaksana, 2018).
Ketiga, secara prospektif, pengembangan Ekonomi Islam dalam kerangka Ekonomi Pancasila merupakan keniscayaan yang harus terus didorong. Ekonomi Islam dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia tanpa mengubah sistem negara dengan khilafah (LC., 2022). Sebaliknya, Ekonomi Islam justru dapat memperkuat dan memperkaya Ekonomi Pancasila dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam.
Dengan demikian, Ekonomi Pancasila dalam perspektif Islam bukan sekadar kompatibilitas dua sistem, melainkan merupakan sinergi yang saling memperkuat dalam mewujudkan cita-cita bersama: Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan dicita-citakan oleh ajaran Islam.
Daftar Pustaka
Adabi, M. A., & Awwaliyah, N. M. (2020). Kontekstualisasi Al-Qur'an dan Pancasila melalui penguatan Muslim HUB sebagai pola alternatif dalam menghadapi industri 4.0. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits, 14(1), 1–22. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i1.4954
Adzkiya, U. (2020). Analisis maqashid al-syariah dalam sistem ekonomi Islam dan Pancasila. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 10(1), 23–35. https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35
Akbar, M. A., & Ghufron, Moh. I. (2019). Sinkronisasi ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(1). https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2868
Al-Hakim, L. (2009). BMT dan demokratisasi ekonomi: Membumikan ekonomi syari'ah di Indonesia. Ulumuna, 13(1), 169–188. https://doi.org/10.20414/ujis.v13i1.376
Ali, M. (2023). Ekonomi Pancasila dari sudut pandang ekonomi Islam. Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 1(1), 1–24. https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i1.3385
Darmalaksana, W. (2018). Asas konkordansi Islam dan Pancasila bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(1). https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.195-229
FAJRI, I. (2023). Filsafat hukum sebagai cita hukum Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/tjxyn
Fadlan, F. (2012). Konsep pembangunan ekonomi berbasis Islam: Sebuah upaya pembangunan ekonomi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 5(2), 257–274. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i2.293
Fadllan, F. (2018). Rekonstruksi pembangunan ekonomi berbasis Islam: Telaah pemikiran M. Umer Chapra. Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 15(2), 393. https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2064
Fariana, A. (2017). Urgensi fatwa MUI dalam pembangunan sistem hukum ekonomi Islam di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 87–106. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1191
Firdiansyah, Y., Aprillia, A. F., & Aditya, M. N. (2024). Dampak pembelajaran ekonomi Islam dalam membentuk perilaku moralitas ekonomi mahasiswa. Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi, 8(02), 132–139. https://doi.org/10.30599/utility.v8i02.2729
Firmansyah, F., Riyani, W., & Putri, N. L. (2023). Prinsip syura dalam ketatanegaraan Indonesia. Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara, 3(1), 36–49. https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209
Hamimah, S. (2019). Prinsip-prinsip negara hukum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan implementasinya di Indonesia. Jurnal Akta Yudisia, 2(1). https://doi.org/10.35334/ay.v2i1.979
Irham, M. A. (2017). Pengamanan pilar bangsa dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalam, 6(1), 125. https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.398
Jalil, M. (2018). [Untitled]. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 2(1), 27. https://doi.org/10.32332/tapis.v2i1.1118
Karimullah, S. S. (2022). Internalisasi nilai-nilai keislaman berbasis wawasan kebangsaan dalam sistem pendidikan. CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies, 3(2), 66–74. https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i2.983
Khalik, A. T. (2016). Negara adil makmur dalam perspektif founding fathers negara Indonesia dan filosof Muslim. Jurnal Theologia, 27(1), 147–172. https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.1.920
LC., M. A. F. (2022). Tinjauan ideologis dan hubungan ekonomi Islam dengan ekonomi Pancasila. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 2(1), 118. https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i1.23
Maulidani, A. A. (2022). Menguji universalitas dan aktualitas spirit profetik fikih ekonomi di tengah dinamika ekonomi global yang kapitalistik. Peradaban: Journal of Economic and Business, 1(1), 62–67. https://doi.org/10.59001/pjeb.v1i1.7
Muhibbin, A., & Arangga, A. (2020). Aktualisasi nilai keadilan sosial dalam Pancasila melalui konsep ta'awun gerakan Muhammadiyah. Civics Education and Social Science Journal (CESSJ), 1(2). https://doi.org/10.32585/cessj.v1i2.754
Nuraini, N. (2023). Islam dan ideologi negara dalam tinjauan: Relevansi pemikiran Ahmad Syafii Maarif dalam konteks Indonesia dewasa ini. Maarif, 18(1), 101–114. https://doi.org/10.47651/mrf.v18i1.213
Nurcholida, A., & Zunaidi, M. (2021). Pembentukan perilaku ekonomi yang berwawasan Pancasila melalui penerapan pendidikan ekonomi di lingkungan. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Pendidikan, 1(2), 97–104. https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p97-104
Nurjihadi, M. (2020). Islam, koperasi, dan jati diri ekonomi politik Indonesia: Sebuah review komprehensif. Nusantara Journal of Economics, 1(02), 47–65. https://doi.org/10.37673/nje.v1i02.534
Parwanto, I. D. (2022). Mengerti Pancasila. https://doi.org/10.31219/osf.io/r3y47
Rama, A., & Makhlani, M. (2014). Analisis kesesuaian konstitusi ekonomi Indonesia terhadap ekonomi Islam. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 6(1), 23–52. https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1367
Ridho, H. (2021). Membumikan nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur'an terhadap sila keadilan sosial. Humanistika: Jurnal Keislaman, 7(2), 151–189. https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i2.596
Rizkianto, A. (2022). Falsafah Pancasila sebagai basis pengembangan dakwah Islam. Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan), 3(2), 69. https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.53200
Rohim, A. N. (2020). Relevansi nilai dasar bela negara dengan pembayaran zakat dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi. Jurnal Ketahanan Nasional, 26(3), 293. https://doi.org/10.22146/jkn.55254
Saefuddin, S. (2019). Sharia banking in state economic policy (Study on politics and sociology of Islamic law towards the enforcement of Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking). Millah: Journal of Religious Studies, 19(1), 1–22. https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art1
Samidi, R., & Suharno, S. (2018). Implementasi nilai keadilan sosial melalui pendidikan perspektif TGKH Zainuddin Abdul Majid. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 374. https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.314
Samsuri, S. (2023). Formulasi keadilan sosial dalam perspektif fikih ekonomi Islam serta relevansinya dalam konteks Indonesia. Peradaban: Journal of Economic and Business, 2(1), 1–23. https://doi.org/10.59001/pjeb.v2i1.58
Sarkum, S. (2017). Globalisasi ekonomi syariah di Indonesia dan perannya terhadap UMKM. https://doi.org/10.31227/osf.io/zryjg
Sukardi, D., Kosim, K., & Alifah, L. N. (2017). Tinjauan hukum ekonomi Islam dan UUD 1945 terhadap koperasi perikanan laut Mina Sumitra Indramayu. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 166. https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2156
Sulbi, S. (2021). Islam kemodernan dan keadilan sosial dalam pandangan Nurcholish Madjid. Palita: Journal of Social-Religion Research, 6(1), 1–24. https://doi.org/10.24256/pal.v6i1.1200
Syarif, F. (2019). Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pleno Jure, 8(2), 1–16. https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38
Syaugi, S. (2017). Konstitusi ekonomi syariah di Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(2), 161–174. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.2017.pp161-74
Toharudin, T. (2018). Nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam membentuk karakteristik peradaban Melayu di Indonesia (Studi pemikiran Munawir Sjadzali). Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 7(1), 41–58. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2340
Wahid, A., Rohadi, R., & Shodikin, A. (2023). Membangun hukum ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bermartabat. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8(2), 186. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.14508
Wahid, K., & Yuliani, Y. (2023). Building business competition law in Indonesia based on Islamic economic principles. Maqolat: Journal of Islamic Studies, 1(2), 44–55. https://doi.org/10.58355/maqolat.v1i2.10
Wahid, K., Mutafarida, B., & Andriani, A. (2023). Analisis komparatif pemikiran pembangunan ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarman Azwar Karim. Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1365
Wahyudin, W. (2017). Kreativitas berpikir, teknik penulisan dan penguasaan metodologi penelitian: Analisis terhadap kualitas skripsi mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro. Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 1(02), 67–86. https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v1i02.971
Wulandari, W., & Hasan, A. (2023). Pemikiran ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3586. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9753
Yusuf, N., Hasan, F., & Niu, F. A. L. (2019). Pemikiran Muhammad Hatta tentang ekonomi syariah di Indonesia. Potret Pemikiran, 23(1), 36. https://doi.org/10.30984/pp.v23i1.973
Augie Ryan Rahman_230503110085, Di mana titik temu antara prinsip kekeluargaan dalam Sistem Ekonomi Pancasila dengan konsep Ta'awun dalam Islam?
BalasHapusTASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Bagaimana prinsip gotong royong dan keadilan sosial dalam ekonomi Pancasila selaras dengan prinsip ta’awun dan keadilan dalam ekonomi Islam, serta contoh penerapannya pada lembaga ekonomi di Indonesia?
BalasHapusPermisi izin bertanya Bapak, saya Anta Kuna Lutfi Sholiha (NIM 250503110004). Mengingat Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sama-sama menekankan keadilan sosial, moralitas, dan asas kekeluargaan, di mana letak keunggulan komparatif Ekonomi Islam ketika diintegrasikan dalam sistem perundang-undangan dan kebijakan ekonomi nasional berbasis Pasal 33 UUD 1945? Terima kasih, Bapak.
BalasHapusfatwaulayyahaniifah_250503110014
BalasHapusizin bertanya Pak/Bu. Mengapa sistem Ekonomi Pancasila sering dinilai memiliki banyak titik kesamaan nilai substantif dengan prinsip ekonomi Islam? Terima kasih.
Nadya Auliya Azzahra_250503110053
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak.
Artikel menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam sama-sama bertujuan mewujudkan keadilan sosial. Dalam praktiknya, bagaimana pemerintah dapat mengintegrasikan instrumen zakat, wakaf, dan koperasi syariah ke dalam kebijakan pemberdayaan UMKM agar mampu mengurangi kesenjangan ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila? Terimakasih.
Amelia Septi Hidayatullaili_250503110061, Assalamu’alaikum, izin bertanya. Apakah prinsip gotong royong dalam Ekonomi Pancasila sejalan dengan konsep ta’awun dalam Islam? Di mana letak kesesuaian dan perbedaannya? Terima kasih.
BalasHapussafa salsabila azhar_250503110033 izin bertanya, Bagaimana kesesuaian Sistem Ekonomi Pancasila dengan prinsip ekonomi Islam?
BalasHapusNama: Albaid Lau Dzikrillah
BalasHapusNIM: 260503110125
Pertanyaan:
Bagaimana pemerintah Indonesia dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, seperti zakat, larangan riba, dan Maqashid Syariah, ke dalam sistem Ekonomi Pancasila untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan keberagaman agama serta prinsip demokrasi ekonomi?
Indah putri rahmawati (250503110043)
BalasHapusMengenai pemerataan ekonomi, bagaimana integrasi antara dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) dan anggaran negara (APBN) dapat mempercepat tercapainya keadilan sosial ala Pancasila?
Adwa Al Fadhilah_250503110070
BalasHapusizin bertanya, Di mana titik temu dan keselarasan antara prinsip-prinsip dalam Sistem Ekonomi Pancasila (khususnya Sila ke-5 tentang Keadilan Sosial) dengan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam ekonomi Islam?
Muhammad Rafid Mubarak_250503110008
BalasHapusApa saja titik temu (common ground) antara nilai-nilai Keadilan Sosial dalam Sistem Ekonomi Pancasila dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah?
M. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
BalasHapusPertanyaan: Bagaimana nilai gotong royong dan keadilan sosial dalam sistem ekonomi Pancasila memiliki kesesuaian dengan prinsip kesejahteraan dan pemerataan dalam ekonomi Islam?
Syahrina Rafa Maula (250503110071)
BalasHapusizin bertanya, Bagaimana nilai keadilan sosial dalam Pancasila dapat diselaraskan dengan prinsip distribusi kekayaan dalam Islam ketika pertumbuhan ekonomi justru memperlebar kesenjangan pendapatan?
"Bagaimana asas kekeluargaan dalam Sistem Ekonomi Pancasila sejalan dengan prinsip ukhuwah dan keadilan distributif Islam?"
BalasHapusNIM: 250503110062
NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah
WILDANI AFIFAH_250503110017
BalasHapusDi tengah dominasi oligarki saat ini, bagaimana nilai-nilai keadilan sosial Ekonomi Pancasila dapat disinergikan secara nyata dengan prinsip kemaslahatan ekonomi Islam?
Velani Laily Noviana (250503110042)
BalasHapusIzin bertanya Bapak, bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila dapat berjalan sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat?
Kusiroh (250503110077)
BalasHapusizin bertanya bapak, bagaimana penerapan prinsip Ekonomi Islam, seperti zakat, larangan riba, dan keadilan dalam transaksi, dapat memperkuat pelaksanaan Ekonomi Pancasila untuk mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia?
anya amelya febriyantie (250503110074)
BalasHapusizin bertanya pak,Jika Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sama-sama menolak monopoli dan eksploitasi, mengapa ketimpangan ekonomi dan konsentrasi kekayaan masih dapat terjadi di Indonesia? Apakah masalahnya terletak pada lemahnya implementasi nilai, desain kebijakan yang kurang tepat, atau adanya pertentangan kepentingan antara negara dan pemilik modal?
Rayhana Annisa Karyanto (250503110069)
BalasHapusEkonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sama-sama bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kalau tujuan keduanya sama, mengapa ketimpangan ekonomi masih terjadi di Indonesia?
Ahmadah latifatul hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, Sila Kedua Merupakan Spirit Ajaran Islam untuk Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan (Akbar & Ghufron, 2019) - Apakah Kemanusiaan Hanya Milik Islam? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu nilai universal: Kristen, Hindu, Buddha, sekuler juga punya. Kenapa kamu klaim ini spirit ajaran Islam? Apakah Pancasila sila kedua diambil dari Islam atau dari Deklarasi HAM PBB?
BalasHapusSyifaul Awwalina. H_250503110064
BalasHapusJika Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sama-sama mengutamakan keadilan sosial, mengapa ketimpangan ekonomi masih terjadi di Indonesia, dan langkah konkret apa yang paling efektif untuk mengatasi kesenjangan antara prinsip tersebut dengan praktik ekonomi saat ini?
250503110058_ULFI HIDAYAH
BalasHapusIzin bertanya,
bagaimana prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Pancasila dapat diterapkan bersama prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam ketika kepentingan pengusaha dan masyarakat kurang mampu bertentangan? Jika suatu kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi memperlebar kesenjangan pendapatan, indikator apa yang dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan sosial?
Inayatin Najah (250503110067)
BalasHapusIzin bertanya, ekonomi Pancasila menghendaki keseimbangan peran pemerintah dan swasta. Ketika pemerintah sekaligus menjadi pembuat aturan dan pelaku usaha melalui BUMN, bagaimana konflik kepentingan dapat dicegah agar persaingan tetap adil bagi perusahaan lain?
250503110038_Ririt Shinta Nurjanatin
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Jika Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sama-sama mengutamakan keadilan sosial, bagaimana cara memastikan prinsip tersebut benar-benar diterapkan agar kesenjangan ekonomi di Indonesia dapat berkurang?
izin bertanya bapak, Bagaimana perwujudan sistem ekonomi kerakyatan berasaskan kekeluargaan dalam Pancasila jika diintegrasikan dengan nilai-nilai etika muamalah Islam?
BalasHapusNIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
Intan Aprilia NurFadilla 260503110111
BalasHapusizin bertanya bapak, bagaimana mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah konflik kepentingan demi menjamin persaingan usaha yang sehat bagi pelaku ekonomi lainnya?
[Difah Rimadhani_250503110052]
BalasHapusIzin bertanya Pak, kenapa Ekonomi Pancasila disebut kompatibel tapi tidak substitutable dengan Ekonomi Islam, dan bagaimana maqashid syariah jadi alat menyandingkan keduanya?
ZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
BalasHapusizin bertanya pak, Jika dalam praktik ekonomi di Indonesia terjadi situasi di mana sebuah kebijakan dianggap sesuai dengan asas keadilan Sosial Pancasila, namun ternyata secara hukum formal fikih Islam mengandung unsur syubhat, bagaimana prinsip konteks ke-Indonesiaan yang harmonis menyelesaikan dilema ini?
Nabila Rizky Rahmadani (250503110059) izin bertanya. Ekonomi Pancasila menekankan keseimbangan antara mekanisme pasar dan peran pengendalian negara (mixed economy) yang digerakkan oleh rangsangan moral dan sosial. Bagaimana strategi terbaik bagi pelaku usaha syariah dalam menghadapi tantangan era globalisasi agar tetap mampu bersaing secara mandiri tanpa meninggalkan prinsip keprihatinan sosial dan nasionalisme ekonomi tersebut?
BalasHapusSALLYKA ZAHRA (250503110066) Izin bertanya Bapak, Bagaimana sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam dapat saling mendukung dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan tanpa mengabaikan kebebasan berusaha?
BalasHapusArya Wijaya_250503110005, izin bertanya pak, Bagaimana prinsip keadilan sosial dalam Sistem Ekonomi Pancasila dapat diterapkan melalui instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi?
BalasHapusDwi Rahmania Putri_260503110163.
BalasHapusIzin bertanya Bapak. Perbankan syariah disebut sebagai salah satu bentuk nyata penerapan Ekonomi Islam dalam kerangka Ekonomi Pancasila. Namun, jika akses pembiayaan masih sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM, apakah keberadaan bank syariah sudah cukup untuk membuktikan terwujudnya keadilan sosial? Bagaimana seharusnya keberhasilan perbankan syariah diukur selain dari pertumbuhan aset dan keuntungan?
muhammadferdyansyahsaputra_250503110020 Bagaimana nilai Pancasila sejalan dengan prinsip ekonomi Islam?
BalasHapusYuga Dwi Saputra (250503110018) izin bertanya bapak, bagaimana perspektif ekonomi Islam memandang asumsi-asumsi dasar mengenai manusia ekonomi (homo economicus) dalam aliran Neo-Klasik?
BalasHapusAchmad Chaidar Jazuli_250503110032
BalasHapusApa ciri sistem ekonomi Pancasila, dan bagaimana tinjauannya menurut Islam?
Karimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109 Izin bertanya bapak, Jika Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam secara teoretis sama sama menolak monopoli serta mengedepankan keadilan sosial, mengapa realitas ketimpangan pendapatan dan dominasi oligarki di Indonesia justru semakin melebar? dan Apakah masalah utamanya terletak pada lemahnya penegakan hukum , inkonsistensi desain kebijakan negara, atau benturan kepentingan struktural antara pemegang kekuasaan dan pemilik modal?
BalasHapusAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Bagaimana sila-sila Pancasila dapat dijadikan landasan sistem ekonomi nasional yang selaras dengan nilai Islam, dan apa contoh kebijakan yang mencerminkannya?
BalasHapusNilna Rohmatal Maula_250503110013.
Naila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya Bapak.
Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, asas kekeluargaan menjadi landasan kerja sama ekonomi, sedangkan dalam ekonomi Islam terdapat prinsip ta’awun yang menekankan sikap saling membantu. Namun, dalam praktik koperasi, anggota dapat memiliki kepentingan yang berbeda, misalnya antara anggota yang memiliki modal besar dan anggota yang memiliki modal kecil. Bagaimana prinsip kekeluargaan dan ta’awun dapat diterapkan untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan tersebut agar keputusan ekonomi tetap adil dan tidak didominasi oleh anggota yang memiliki modal lebih besar?
Terima kasih.
ALIFIA YUSNITA SALSABILAH_250503110009
BalasHapusizin bertanya bapak, Apa definisi operasional Sistem Ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, serta bagaimana konsep tersebut merefleksikan prinsip ukhuwah (persaudaraan) dan ta'awun (tolong-menolong) dalam muamalah?
Agung Kasya Naipospos_250503110026.
BalasHapusDalam diskursus ideologi kenegaraan, Sistem Ekonomi Pancasila dielaborasi sebagai model jalan ketiga yang unik—berlandaskan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan koperasi (Pasal 33 UUD 1945)—untuk menolak ekstremisme kapitalisme liberal di satu sisi dan sosialisme negara di sisi lain, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, ketika ditarik ke dalam Perspektif Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Pancasila sering kali hanya menjadi retorika konstitusional yang mandul di atas kertas, sementara dalam praktik praktisnya negara tetap melibas dan melayani kepentingan oligarki kapitalis global melalui undang-undang investasi yang liberal dan eksploitasi sumber daya alam. Upaya memadukan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip syariah kerap terjebak dalam kompromi politik semu yang menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sekadar sebagai hiasan, tanpa pernah berani membongkar sistem perbankan ribawi dan ketimpangan struktural yang mencengkeram bumi pertiwi. Mengingat keadilan dalam Islam menuntut penghapusan total segala bentuk kezaliman ekonomi secara sistemik, sejauh mana format Ekonomi Pancasila dapat diandalkan sebagai perisai umat, alih-alih sekadar mitologi keadilan sosial berbalut nasionalisme (nationalism-wrapped social justice mythology) yang melegitimasi cengkeraman kapitalisme birokratis di negeri mayoritas Muslim?
Dwi aurora nayla rahmadina_250503110035 izin bertanya bapak
BalasHapusDalam artikel dijelaskan bahwa Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, perekonomian Indonesia masih menghadapi masalah kesenjangan sosial dan dominasi kapitalisme.bagaimana cara pemerintah menerapkan prinsip Ekonomi Islam, seperti zakat, larangan riba, dan keadilan dalam distribusi kekayaan, tanpa bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara dan menaungi masyarakat dengan berbagai agama?
Kavita 260503110146 Mengingat teori Keynesian memiliki fondasi epistemologis sekuler dan materialistis, apakah penggantian instrumen ekonominya dengan variabel syariah sudah cukup untuk menjadikannya model ekonomi Islam, atau diperlukan perubahan mendasar terhadap paradigma dan asumsi perilaku manusianya?
BalasHapus250503110025_Dwi Dita Saskia
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sama-sama mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, ketimpangan ekonomi masih terjadi, bahkan kekayaan dan sumber daya sering kali lebih banyak dikuasai oleh kelompok tertentu. Jika kedua sistem tersebut memiliki tujuan yang sejalan, mengapa ketimpangan ekonomi masih sulit diatasi di Indonesia? Apakah permasalahannya terletak pada penerapan kebijakan pemerintah atau kurangnya kesadaran pelaku ekonomi dalam menjalankan prinsip keadilan?
afifah nukmah_250503110034
BalasHapusJika Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila sama-sama menolak monopoli, bagaimana kedua konsep tersebut dapat diterapkan untuk menghadapi dominasi perusahaan besar dan platform digital yang semakin kuat dalam perekonomian Indonesia?
Bagaimana sila-sila Pancasila dapat diwujudkan dalam kebijakan ekonomi yang tetap sesuai syariah?
BalasHapusTabina Afra Liyudhza Chafidh_250503110012
Nayla Amartya_250503110029 Izin bertanya Bapak, sejauh mana prinsip sistem ekonomi Pancasila, seperti asas kekeluargaan dan keadilan sosial, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam? Adakah titik perbedaan di antara keduanya, dan bagaimana kedua sistem ini dapat saling melengkapi dalam kebijakan ekonomi Indonesia?
BalasHapusAhmad Dimas Arviansyah_250503110006
BalasHapusBagaimana peran pesantren dalam membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai ekonomi Pancasila untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat?
Naysilla Ika Y S T_250503110046 izin bertanya, dalam artikel dijelaskan bahwa Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sama-sama mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan ekonomi dan kekayaan yang lebih banyak dikuasai oleh kelompok tertentu. Menurut kalian, bagaimana cara pemerintah menerapkan prinsip Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam secara nyata agar kesejahteraan dan distribusi kekayaan bisa lebih merata di masyarakat?
BalasHapusSalsabilla Lyrabiha 250503110048
BalasHapusIzin bertanya bapak, Artikel menjelaskan bahwa Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika keduanya memiliki tujuan yang sama, mengapa kesenjangan ekonomi dan kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia? Apakah masalahnya terletak pada sistem ekonomi yang diterapkan atau pada pelaksanaan kebijakannya?
Bagaimana implementasi sistem ekonomi kerakyatan berasaskan kekeluargaan di Indonesia bersesuaian dengan prinsip ta'awun dalam Islam? — Bryan Alinzky / 250503110055
BalasHapusKhulafatul Anshor_250503110021
BalasHapusBagaimana nilai keadilan sosial dalam Pancasila dapat diwujudkan melalui prinsip zakat, infak, dan sedekah dalam ekonomi Islam?
250503110001_Shakinah Binti Al - Azahro
BalasHapusJika Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, bagaimana cara mengatasi perbedaan keduanya dalam penerapan kebijakan ekonomi, terutama ketika kepentingan masyarakat umum tidak selalu sejalan dengan ketentuan syariah?
Nama: M. Iqbal Aqilah\
BalasHapusNIM: 260503110126
Jika Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sama-sama mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, mengapa praktik ekonomi di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin? Apakah masalah utamanya terletak pada sistem ekonomi yang diterapkan atau kurangnya komitmen pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Islam?
250503110073_shabrina aulia aufa Bagaimana nilai-nilai dalam Sistem Ekonomi Pancasila dapat diselaraskan dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam?
BalasHapusTisyah Novea Awaliyah (098)
BalasHapusSistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
Apa asumsi utama neo-klasik (rasionalitas, utilitas marginal)?
Bagaimana Islam mengkritik asumsi-asumsi tersebut?
Arin Kamal Windiyanti (250503110068)
BalasHapusIzin bertanya, Pak: terkait pembahasan mengenai hubungan antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam, bagaimana pendekatan integratif yang dapat dilakukan agar nilai-nilai keadilan sosial dan kerakyatan dalam sistem Ekonomi Pancasila dapat diwujudkan secara optimal melalui instrumen ekonomi Islam, khususnya dalam mengatasi ketimpangan ekonomi regional di Indonesia?
Terima kasih.
Novia Indriani _ 260503110179
BalasHapusPermisi Pak, teori neo-klasik berasumsi manusia selalu bertindak rasional demi keuntungan maksimal. Bagaimana Islam memandang asumsi ini? Apakah konsep homo economicus bisa dibandingkan dengan konsep manusia dalam Islam yang juga mempertimbangkan akhirat dan keberkahan?
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bagaimana konsep dan karakteristik sistem ekonomi pancasila menurut islam, serta bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kelebihan, kelemahan, dan penerapannya?
BalasHapusNama: Sri Vidiya Ningsih
NIM: 250503110016
zahara padlianti zunnurahmani_260503110169
BalasHapusAssalamualaikum wr. wb., izin bertanya Bapak.
Jika Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam memiliki kesamaan tujuan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, mengapa kesenjangan ekonomi masih terjadi di Indonesia meskipun berbagai instrumen seperti perbankan syariah, koperasi, serta zakat dan wakaf telah diterapkan? Bagaimana cara memastikan bahwa sinergi kedua sistem tersebut benar-benar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi, bukan hanya menjadi kesamaan konsep secara teoritis?
Terima kasih.
Jazilatur Rohmah (2505033110022)
BalasHapusBagaimana asumsi rasionalitas konsumen dalam ekonomi neo-klasik dapat dibandingkan dengan konsep konsumsi yang memperhatikan halal, haram, dan kemaslahatan?
Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
BalasHapusNIM: 250503110028
Pertanyaan: Bagaimana relevansi integrasi antara Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dengan pilar-pilar utama ekonomi Islam dalam merancang sistem keuangan nasional?
Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
BalasHapusBagaimana menjembatani ketegangan teoretis antara pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kerangka konstitusional Pancasila dengan realitas sistem ekonomi nasional makro yang masih melegalkan institusi keuangan berbasis bunga (riba), sementara prinsip tauhid dan syariat Islam secara mutlak menuntut eliminasi total praktik ribawi dari seluruh sendi perekonomian negara?
Ashdaq Rijal Bahri (260503110119) izin bertanya
BalasHapusMengingat Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sama-sama menekankan keadilan sosial serta menolak monopoli, mengapa ketimpangan pendapatan dan dominasi oligarki di Indonesia masih terus melebar? Apakah hambatan utamanya terletak pada kelemahan penegakan hukum, inkonsistensi desain kebijakan negara, atau benturan kepentingan struktural antara pemegang kekuasaan dan pemilik modal?
Yasin Rahadatul Syiham (250503110076)
BalasHapusBagaimana penerapan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan keadilan sosial dapat diselaraskan dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam mengatasi ketimpangan kepemilikan kekayaan dan memastikan sumber daya ekonomi tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu?
Siti Filzah Nur Sabrina_260503110096
BalasHapusJika Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial, mengapa masih banyak masyarakat yang mengalami kesenjangan ekonomi dan kemiskinan? Apakah hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi Pancasila belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam?
250503110057_Afifah Bunga Arya
BalasHapusAssalamu'alaikum bapak saya izin bertanya, Bagaimana sistem ekonomi Pancasila dapat mengakomodasi prinsip ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia?
nama : ahmad hadi fidzikri azhari NIM : 260503110117
BalasHapusassalamualikum pak izin bertanya Mengapa Islam disebut sebagai sistem kehidupan komprehensif (ad-din), dan bagaimana hal itu memengaruhi pandangannya terhadap aktivitas ekonomi?
Muh. Amrullah Ni'amudin_260503110116
BalasHapusApakah esensi utama keselarasan antara Sistem Ekonomi Pancasila dan nilai-nilai Islam di Indonesia?
"Lintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114) izin bertanya: Bagaimana cara mengintegrasikan maqashid al-syariah secara konkret ke dalam kerangka demokrasi ekonomi Pancasila di Indonesia?"
BalasHapusassalamualaikum pak perkenalkan nama saya Bayu prasetyo_260503110106 izin bertanya, Bagaimana tinjauan konseptual ekonomi Islam terhadap sistem ekonomi Pancasila sebagai ideologi ekonomi nasional yang menjunjung tinggi keadilan sosial, kekeluargaan, serta menolak keras segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia?
BalasHapusMoch.Rifqi hilman_260503110115 izin bertanya pak, Meskipun secara konseptual dan teoretis Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam dinilai sangat kompatibel (seperti melalui pendekatan maqashid al-syariah dan asas kekeluargaan), sejauh mana efektivitas sinergi ini dalam menghadapi dominasi sistem ekonomi kapitalis global yang masif di Indonesia saat ini? Apa tantangan riil di lapangan?
BalasHapusSejauh mana nilai-nilai gotong royong dalam Sistem Ekonomi Pancasila sejalan dengan semangat ta'awun menurut Islam? (MOHAMMAD RAFI ALGHOZALI_260503110061)
BalasHapusApakah sistem ekonomi Pancasila bisa dikatakan sudah “Islami”, dan apa yang masih kurang?
BalasHapusJihan rihadatul aisy_260503110035
BalasHapusApakah nilai-nilai Ekonomi Pancasila lebih dekat dengan ekonomi Islam dibandingkan sistem ekonomi lainnya? Jelaskan.
Zeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_260503110140
BalasHapusIzin bertanya pak. Artikel menyatakan bahwa Pancasila adalah “substansi ajaran Islam itu sendiri” dan sangat dipengaruhi Islam, bahkan menyebut umat Islam wajib mendukung Ekonomi Pancasila. Namun, di bagian lain artikel mengutip prinsip bahwa Pancasila bukan agama dan agama tidak boleh dipancasilakan, serta mengakui Ekonomi Pancasila mencakup warga non-Muslim. Mana yang menjadi posisi artikel, dan bagaimana kedua klaim itu bisa dipertahankan tanpa saling bertentangan?
NAMA : IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM : 260503110025
Bagaimana sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam dapat saling mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia?
Senja Kafka Nisa'ul Wardah_260503110127
BalasHapusApa perbedaan mendasar peran negara dalam Sistem Ekonomi Kapitalis murni dibandingkan dengan Sistem Ekonomi Pancasila yang bernuansa Islam?
Nafisah Munawwaroh_260503110093
BalasHapusBagaimana nilai-nilai dalam sistem ekonomi Pancasila dapat berjalan seiring dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial?
Amelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusBagaimana kesesuaian sistem ekonomi Pancasila dengan prinsip ekonomi Islam?
ziyana walida_260503110023
BalasHapusIzin bertanya, bagaimana sistem ekonomi Pancasila sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam?
NAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
BalasHapusNIM: 260503110066
129. [Kode: 00103] Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
Bagaimana implementasi asas kekeluargaan dan gotong royong dalam Sistem Ekonomi Pancasila sejalan dengan prinsip ukhuwah dan takaful dalam Islam?
Muhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
BalasHapusSistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
Bagaimana nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam Sistem Ekonomi Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip dasar operasional sistem ekonomi Islam?
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusBagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diselaraskan dengan prinsip ekonomi Islam dalam menciptakan sistem perekonomian yang adil dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat?
Muhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
BalasHapusIzin bertanya bapak terkait artikel ini
Mengapa sistem ekonomi Pancasila dianggap selaras dengan nilai-nilai Islam, dan
bagaimana penerapannya?
Assalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167 mohon izin bertanya bapak.
BalasHapusJika Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam memiliki kesamaan tujuan, yaitu mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat, mengapa dalam praktiknya Indonesia masih menghadapi kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan dominasi kelompok pemilik modal, padahal kedua sistem tersebut telah dijadikan landasan pemikiran dalam pembangunan ekonomi? Apakah masalah utamanya terletak pada kelemahan konsep, kurangnya komitmen pemerintah, atau ketidaksesuaian antara nilai-nilai ideal dengan pelaksanaannya? Jelaskan dengan argumentasi kritis dan contoh nyata di Indonesia.
Febby Indah Rahmawati | 250503110027
BalasHapusFariana (2017) menyatakan bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan bagian penting dari tata hukum Indonesia sebagai the living law yang berpijak pada sila pertama Pancasila. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan apabila ketentuan fatwa yang bersifat tidak mengikat secara langsung berbenturan dengan hukum perdata positif nasional?
Nama : Lavivatul Masluha
BalasHapusNim : 260503110184
Materi menyimpulkan Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam saling memperkuat, dengan maqashid syariah sebagai jembatan, dan implementasinya terlihat lewat perbankan syariah dan koperasi. Tetapi Pancasila adalah dasar bagi masyarakat yang majemuk, sedangkan ekonomi Islam berlandaskan wahyu. Pertanyaannya, bagaimana menjaga agar sinergi ini tidak terkesan memaksakan padanan, dan apakah klaim bahwa keduanya sejalan sudah didukung bukti dampak nyata? Contoh konkret mana yang paling kuat menunjukkan keduanya benar-benar bekerja bersama?
Olivia Dinie Carolina_260503110075, Jika Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sama-sama menempatkan ketuhanan, keadilan sosial, dan asas kekeluargaan sebagai fondasi utama, mengapa praktik ekonomi Indonesia saat ini justru lebih didominasi oleh mekanisme pasar bebas dan korporasi besar dibandingkan koperasi maupun instrumen syariah?
BalasHapusNahdya Dina Fauzia
BalasHapus260503110089
Apakah perubahan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan bentuk kompromi yang tepat untuk menjaga persatuan bangsa atau justru mengurangi penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara?
NIM : 260503110022
BalasHapusizin bertanya bapak, bagaimana sistem ekonomi Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial dapat diselaraskan dengan ekonomi Islam dalam menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi dan penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu?
Terimakasih bapak 🙏🏻
Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007
BalasHapusBagaimana aktualisasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mewarnai etika dalam sistem ekonomi Pancasila versi Islam?