AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif akad kafalah dalam perbankan syariah, mencakup pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, jenis-jenisnya, implementasinya dalam berbagai produk perbankan syariah, persoalan fee (ujrah), serta manajemen risikonya. Akad kafalah merupakan akad tabarru' yang memberikan jaminan oleh penjamin (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin (makful 'anhu). Meskipun pada dasarnya bersifat tolong-menolong, akad kafalah telah berkembang dan diaplikasikan dalam berbagai produk perbankan syariah modern, seperti bank garansi, Letter of Credit (L/C) syariah, kartu kredit syariah (syariah card), pembiayaan multijasa, dana talangan haji, surety bond, dan bancassurance. Kajian ini menemukan bahwa implementasi akad kafalah di perbankan syariah telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, yang membolehkan penjamin menerima imbalan (ujrah) sepanjang tidak memberatkan para pihak. Selain itu, akad kafalah sering dikombinasikan dengan akad lain membentuk hybrid contract. Sharia compliance dalam implementasi akad kafalah harus selalu dijaga melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.
Kata kunci: akad kafalah, perbankan syariah, bank garansi, syariah card, ujrah, hybrid contract
Abstract
This article comprehensively examines the kafalah contract in Islamic banking, covering its definition and legal basis, pillars and conditions, types, implementation in various Islamic banking products, the issue of fees (ujrah), and risk management. The kafalah contract is a tabarru' contract that provides a guarantee by the guarantor (kafil) to a third party to fulfill the obligations of the guaranteed party (makful 'anhu). Although it is essentially a mutual assistance contract, kafalah has evolved and been applied in various modern Islamic banking products, such as bank guarantees, Islamic Letters of Credit (L/C), Islamic credit cards (syariah card), multi-service financing, hajj bridging funds, surety bonds, and bancassurance. This study finds that the implementation of the kafalah contract in Islamic banking has received legal legitimacy through Law Number 21 of 2008 on Islamic Banking and DSN-MUI Fatwa Number 11/DSN-MUI/IV/2000, which permits the guarantor to receive remuneration (ujrah) as long as it does not burden the parties. Furthermore, the kafalah contract is often combined with other contracts forming a hybrid contract. Sharia compliance in the implementation of the kafalah contract must always be maintained through the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) and adherence to DSN-MUI fatwas.
Keywords: kafalah contract, Islamic banking, bank guarantee, syariah card, ujrah, hybrid contract
1. Pendahuluan
Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menghindari unsur riba, maysir, gharar, dan bathil dalam setiap transaksinya (Harahap & Sudiarti, 2021; Ibrahim, 2022). Sebagai alternatif dari perbankan konvensional, perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang didasarkan pada akad-akad yang dibenarkan oleh syariah Islam (Jaenudin, 2021; Nofinawati, 2014). Secara garis besar, produk dan layanan perbankan syariah dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad, yang meliputi akad penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa (Mulyadi & Athoillah, 2017; Nofinawati, 2014).
Di antara akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah, terdapat akad-akad yang bersifat tabarru' (tolong-menolong) dan akad-akad yang bersifat tijarah (komersial) (Arbaiyah et al., 2021; Royani et al., 2023). Akad kafalah termasuk dalam kategori akad tabarru', yaitu akad yang bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan komersial (Lutfi et al., 2023; Setiadi et al., 2023). Meskipun demikian, dalam perkembangannya, akad kafalah telah banyak diaplikasikan dalam berbagai produk perbankan syariah modern, termasuk bank garansi, Letter of Credit (L/C), dan kartu kredit syariah (syariah card) (Jannah, 2022; Kartika, 2016; Maksum, 2022).
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif akad kafalah dalam perbankan syariah, mulai dari pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, jenis-jenisnya, implementasinya dalam berbagai produk perbankan syariah, hingga persoalan fee (ujrah) dalam akad kafalah dan manajemen risikonya.
2. Pengertian dan Definisi Akad Kafalah
2.1 Pengertian Secara Bahasa dan Istilah
Secara etimologi, al-kafalah berasal dari kata Arab yang berarti al-dhaman (jaminan), hamalah (beban), dan za'amah (tanggungan) (Munawir, 2014; Rivai, 2020). Ibnu Arabi menyatakan bahwa kata kafil, kafil, dan dhamin memiliki makna dan pengertian yang serupa (Rivai, 2020). Dalam perkembangannya, kafalah identik dengan kafalah al-wajhi (personal guarantee, jaminan diri), sedangkan dhaman identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak (Maksum, 2022).
Secara terminologi, kafalah (guaranty) merupakan akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful 'anhu) (Harahap & Sudiarti, 2021; Munawir, 2014). Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Ibrahim, 2022; Nurhayati, 2022). Menurut Bank Indonesia, kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (Fadillah, 2020).
Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (fiqh) dibagi menjadi dua: jaminan yang berupa orang (personal guaranty) yang sering dikenal dengan istilah kafalah, dan jaminan yang berupa harta benda yang dikenal dengan istilah rahn (Bukhori, 2013; Kartika, 2016). Dalam konteks perbankan syariah, kafalah (bank garansi) adalah jaminan yang diberikan bank atas permintaan nasabah (pengelola proyek) kepada pihak lain yang berkepentingan (Kartika, 2016).
2.2 Kafalah sebagai Akad Tabarru'
Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' (sukarela/voluntary) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerja sama dalam kebajikan (Alfian et al., 2022; Iskandar, 2021). Sebagai akad tabarru', kafalah berarti saling menanggung, tolong-menolong, dan tidak ada fee (Lutfi et al., 2023). Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa aplikasi akad kafalah dalam fiqh muamalah dibolehkan karena mengandung maksud yang baik, yaitu tolong-menolong antara sesama manusia dalam hal utang piutang, baik yang menyangkut harta maupun jiwa (Munawir, 2014).
Dalam klasifikasi akad tabarru', kafalah termasuk dalam kategori "menjamin diri" bersama dengan wakalah dan wadi'ah (Ayu et al., 2022). Akad tabarru' memiliki beberapa macam akad serta aplikasinya dalam perbankan syariah, yakni al-Qardh, Rahn, al-Hawalah, al-Wakalah, Wadi'ah, al-Kafalah, dan Hibah (Arbaiyah et al., 2021). Karena bersifat charity, akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafil dengan penuh kebebasan, tanpa paksaan, dan kafil tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan (Asra, 2020).
3. Dasar Hukum Akad Kafalah
3.1 Dasar Hukum dari Al-Qur'an
Landasan syariah kafalah tertuang dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Yang paling sering dikutip adalah Surat Yusuf ayat 72, yang berbunyi: "Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya'" (Ibrahim, 2022; Maksum, 2022). Ayat ini menunjukkan adanya praktik penjaminan yang telah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, yang dalam ushul fiqh disebut sebagai Syar'u man Qablana, yaitu syariat umat terdahulu yang unsur hukumnya masih dapat diberlakukan jika syariat tidak menetapkannya (Jannah, 2022).
Selain itu, Al-Baqarah ayat 283 juga menjadi landasan bahwa jaminan sangat diperlukan dalam berbagai transaksi, terutama dalam akad utang piutang (Jannah, 2022). Kafalah disyariatkan oleh Allah SWT dalam Islam karena memiliki maslahat dan filosofis tertentu sehingga sangat dibutuhkan oleh umat (Munawir, 2014).
3.2 Dasar Hukum dari Hadits
Dasar hukum kafalah juga terdapat dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, menurut ijma' ulama, para ulama dari berbagai mazhab/aliran hukum Islam membolehkan akad kafalah ini. Mereka menilai orang-orang Islam generasi awal mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa adanya sanggahan dari seorang ulama pun (Fadillah, 2020).
3.3 Dasar Hukum dari Ijtihad dan Ijma'
Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa aplikasi akad kafalah dalam fiqh muamalah dibolehkan karena mengandung maksud yang baik, yaitu tolong-menolong antara sesama manusia (Munawir, 2014). Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI, yaitu Fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah yang menentukan ketentuan umum kafalah, rukun syarat kafalah, serta membolehkannya akad kafalah dalam perbankan syariah (Fadillah, 2020).
3.4 Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia
Dalam konteks hukum positif Indonesia, akad kafalah telah mendapatkan legitimasi melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara eksplisit mengakui akad kafalah sebagai salah satu akad yang dapat digunakan dalam operasional perbankan syariah (Jaenudin, 2021; Maarif & Munir, 2022). Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf i Undang-Undang Perbankan Syariah, akad kafalah merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (Iskandar, 2021).
Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah menjadi rujukan utama bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan akad kafalah (Yulianto & Suparmin, 2023; Yusuf & Lubis, 2023). Fatwa ini mengatur ketentuan umum kafalah, rukun dan syarat kafalah, serta membolehkan penjamin menerima imbalan (ujrah) sepanjang tidak memberatkan para pihak (Hasanuddin, 2023).
4. Rukun dan Syarat Akad Kafalah
4.1 Rukun Kafalah
Rukun kafalah terdiri atas lima komponen, yaitu: (1) sighat kafalah (ijab qabul), (2) makful bih (objek tanggungan), (3) kafil (penjamin), (4) makful 'anhu (tertanggung), dan (5) makful lahu (penerima hak tanggungan) (Asra, 2020). Sebagaimana disyaratkan dalam semua transaksi syariah, masing-masing rukun memiliki perincian tersendiri.
Menurut Pasal 22 KHES 335, rukun akad kafalah adalah: penjamin (kafil), pihak yang dijamin (makful 'anhu), pihak yang berpiutang (makful lahu), objek (makful bihi), dan akad (Azani & Basri, 2021). Kelima rukun ini harus terpenuhi agar akad kafalah menjadi sah menurut hukum Islam.
4.2 Syarat Kafil (Penjamin)
Ulama fiqh mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang memiliki empati, yakni orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain (Asra, 2020). Akad kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih, ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi (Asra, 2020). Kafil harus memiliki kapasitas hukum (ahliyah) yang sempurna untuk melakukan tindakan hukum.
4.3 Syarat Makful Bih (Objek Tanggungan)
Objek tanggungan dalam akad kafalah harus jelas dan dapat diidentifikasi. Dalam perbankan syariah, objek tanggungan ini dapat berupa hutang, barang, atau pekerjaan tertentu yang menjadi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang berpiutang.
4.4 Berakhirnya Akad Kafalah
Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar (Sarja, 2023). Selain itu, penjamin tidak bebas dari tugasnya karena meninggalnya makful lah dalam kafalah bi al-dain, karena kedudukan makful lah dalam tuntutan mendatangkan makful 'anh digantikan oleh ahli warisnya (Kartika, 2016).
5. Jenis-Jenis Akad Kafalah
5.1 Kafalah bi al-Nafs (Jaminan Diri/Personal Guarantee)
Kafalah bi al-nafs merupakan akad yang memberikan jaminan atas personal guarantee (Inayah, 2022a, 2022b). Dalam praktik perbankan, bentuk akad ini dicontohkan dengan adanya seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat (Inayah, 2022a, 2022b). Kafalah bin nafs merujuk pada jaminan dengan jiwa, yaitu kesediaan penjamin (al-kafil) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada pihak yang berpiutang (makful lahu) (Nurjihad, 2023).
Dalam konteks perbankan syariah, bank sebagai juridical personality dapat menggunakan jaminan ini untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu (Jannah, 2022). Kafalah bi al-nafs juga dikenal dengan kafalah bi al-wajhi, yaitu adanya kesediaan pihak penjamin (al-kafil, al-dhamin, atau al-za'im) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (makful lah) (Alfalisyado, 2014).
5.2 Kafalah bi al-Mal (Jaminan Harta)
Kafalah bi al-mal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang (Jannah, 2022). Jenis kafalah ini terbagi menjadi beberapa bentuk:
a. Kafalah bi al-Dayn (Jaminan Hutang): Merupakan kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam perbankan syariah, ini diterapkan dalam produk bank garansi untuk menjamin pembayaran hutang nasabah kepada pihak ketiga.
b. Kafalah bi al-Ayn (Jaminan Barang): Merupakan kewajiban menyerahkan barang-barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Ini diterapkan dalam transaksi perdagangan internasional.
c. Kafalah bi al-Daraq (Jaminan Pengembalian): Merupakan jaminan bahwa barang yang dipinjam atau disewa akan dikembalikan kepada pemiliknya (Islami, 2021).
Kebanyakan bank syariah menggunakan asuransi untuk mengcover biaya produktif ataupun biaya komersial, dan ada banyak asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhannya seperti asuransi pensiun, asuransi jiwa, kesehatan, dan jaminan keselamatan kerja, yang mekanismenya menggunakan sistem akad al-kafalah bil-mal (Jannah, 2022).
5.3 Kafalah al-Munjazah (Jaminan Mutlak)
Kafalah al-munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu contoh dari akad ini adalah pemberian jaminan dalam bentuk jaminan prestasi (performance bonds) (Inayah, 2022a, 2022b).
5.4 Kafalah al-Muallaqah (Jaminan Terikat)
Kafalah al-muallaqah merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, baik oleh pihak perbankan maupun oleh pihak asuransi. Perbedaannya hanyalah pada pembatasan waktu yang diberikan pada akad kafalah al-muallaqah (Inayah, 2022a, 2022b).
6. Implementasi Akad Kafalah dalam Produk Perbankan Syariah
6.1 Bank Garansi (Bank Guarantee)
Salah satu implementasi utama akad kafalah dalam perbankan syariah adalah bank garansi. Peraturan dalam undang-undang perbankan mengharuskan adanya garansi sebagai jaminan atas kemungkinan risiko yang terjadi, di mana pihak bank harus menanggung beban risiko tersebut (Jannah, 2022). Bank garansi berfungsi sebagai covering risk jika salah satu pihak lalai/cedera janji memenuhi kewajibannya, di mana pihak bank mengambil alih risiko tersebut (Kartika, 2016).
Macam-macam garansi yang aturan dan syaratnya ditentukan oleh bank untuk diterapkan sesuai dengan ketentuan sistem al-kafalah bi al-ujroh, yaitu dengan menentukan biaya kepada penjamin yang biasanya sebesar 1,0% atau disesuaikan dengan ketentuan lain (Jannah, 2022). Dalam praktiknya, kafalah (bank garansi) dapat diterapkan sebagai produk bank seperti: bank garansi (guarantee bank), Standby L/C, corporate guarantee, atau personal guarantee (Kartika, 2016).
Produk kafalah di bank syariah dalam bentuk bank garansi meliputi: (a) garansi tender (bid bond), (b) garansi pelaksanaan (performance bond), (c) garansi uang muka (advance payment bond), dan (d) garansi pemeliharaan (maintenance bond) (Munawir, 2014). Penelitian pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh menunjukkan bahwa produk kafalah yang dilaksanakan mencakup jaminan tender, performance bonds, warranties advance, dan guarantee maintenance dengan deposit 100% cash collateral untuk nilai asuransi yang kecil, dan deposit 60% fixed asset plus 40% cash collateral untuk pertanggungan yang nilainya lebih besar (Munawir, 2014).
6.2 Letter of Credit (L/C) Syariah
Implementasi akad kafalah juga terdapat dalam transaksi Letter of Credit (L/C) syariah. Dalam hal ini, bank sebagai jembatan penghubung dan penjamin risiko bagi masing-masing pihak terkait supaya merasa lebih aman melakukan transaksi (Maksum, 2022). Bank akan menerbitkan Letter of Credit atas dasar permohonan dari importir melalui sales contract yang telah terjadi kesepakatan dengan eksportir. Dalam hal ini, pihak bank bukan dalam posisi mewakili importir, tetapi sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan bisnis atau transaksi perdagangan internasional (Maksum, 2022).
Letter of Credit (L/C) impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Yulianti, 2007). Dalam pembiayaan perdagangan internasional Islam, kontrak kafalah banyak digunakan bersama dengan murabahah, bay' al-dayn, dan wakalah (Razimi et al., 2017).
Akad kafalah dalam L/C syariah diterapkan sebagai berikut: bank syariah bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi importir (makful 'anhu) terhadap eksportir (makful lahu) atas kewajiban pembayaran yang timbul dari transaksi perdagangan internasional. Atas jasa penjaminan ini, bank syariah dapat memperoleh fee (ujrah kafalah) (Mulyadi & Athoillah, 2017; Suryani, 2014).
6.3 Syariah Card (Kartu Kredit Syariah)
Salah satu implementasi akad kafalah yang paling banyak dibahas dalam literatur perbankan syariah adalah syariah card atau kartu kredit syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, akad yang digunakan dalam syariah card adalah: kafalah, qardh, dan ijarah (Fatoni, 2022; Mahfudloh & Asy'ari, 2023; Mutafarida, 2017).
Dalam syariah card, penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu (Fatoni, 2022; Kholijah, 2020; Mutafarida, 2017). Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah) (Mahfudloh & Asy'ari, 2023; Norman, 2020; Sutono, 2022).
Mekanisme syariah card melibatkan tiga pihak yang saling berkaitan, yaitu penerbit kartu, pemegang kartu, dan merchant (Norman, 2020a, 2020b). Adanya ketiga pihak sekaligus yang menyertai produk syariah card otomatis akan memberikan konsekuensi adanya lebih dari satu akad, sehingga syariah card merupakan salah satu contoh hybrid contract (multi akad) dalam perbankan syariah (Hasan, 2017a, 2017b; Yunus, 2019).
Beberapa bank syariah yang telah menerbitkan produk syariah card antara lain: Bank Danamon Syariah dengan produk Dirham Card, BNI Syariah dengan produk iB Hasanah Card, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan produk BSI Hasanah Card (Alfian et al., 2022; Mahfudloh et al., 2024; Zein & Daulay, 2021). Penelitian pada BSI Hasanah Card menunjukkan bahwa produk ini menggunakan tiga akad syariah, yaitu kafalah bil ujrah, qardh, dan ijarah, dan penggunaannya membatasi pengguna untuk tidak dapat menggunakannya pada jenis transaksi yang tidak sesuai dengan syariah (Mahfudloh et al., 2024; Mahfudloh & Asy'ari, 2023).
6.4 Pembiayaan Multijasa
Akad kafalah juga diaplikasikan dalam pembiayaan multijasa di perbankan syariah. Berbeda dengan kebanyakan bank syariah yang dalam pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah, Bank BTN Syariah lebih memilih menggunakan akad kafalah bil ujrah pada pembiayaan multijasa (Yulianto & Suparmin, 2023). Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan Bank BTN Syariah dalam menjalankan kegiatannya, salah satunya fatwa terkait produk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad kafalah (Yulianto & Suparmin, 2023).
Dalam pembiayaan multijasa berdasarkan akad kafalah, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan: (a) ujrah pada kafalah tidak bergantung terhadap pemberian dana talangan; (b) LKS memberikan dana talangan ataupun tidak, nasabah tetap berkewajiban membayar ujrah kepada bank sebagai upah atas jasa kafalah (Hardiati et al., 2021).
6.5 Dana Talangan Haji
Akad kafalah juga diaplikasikan dalam pembiayaan dana talangan haji. Dalam produk ini, bank atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji namun masih kekurangan dana (Amirullah, 2023). Penelitian pada BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya menunjukkan bahwa akad kafalah dalam pembiayaan dana talangan haji memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin berhaji namun masih kekurangan dana (Amirullah, 2023).
6.6 Surety Bond
Implementasi akad kafalah juga terdapat dalam produk surety bond di lembaga penjaminan syariah. Penelitian pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan menunjukkan bahwa mekanisme produk kafalah surety bond telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah (Yusuf & Lubis, 2023). Berbagai item yang diserahkan dalam produk ini meliputi: Pendukung Umum, Kafalah Subsidi Multiguna, Kafalah Keuangan Mikro, Pembiayaan Pengembangan dan Perolehan Kafalah Tenaga Kerja dan Produk, Kafalah Bank Assurance/Kontra Bank Assurance, Surat Jaminan, dan Surat Berharga Kepabeanan (Yusuf & Lubis, 2023).
6.7 Bancassurance
Akad kafalah juga diterapkan dalam sistem bancassurance, di mana bank mentransfer sebagian risiko yang akan timbul kepada perusahaan asuransi. Dalam sistem ini, asuransi menerapkan sistem berdasarkan konsep kafalah, di mana asuransi bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi nasabah terhadap bank (Zahara, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa konsep kafalah yang diterapkan oleh asuransi dalam pertanggungannya terhadap bank masih terdapat ketidaksesuaian antara konsep dan penerapannya dalam beberapa kasus (Zahara, 2020).
6.8 Jaminan dalam Pembiayaan
Dalam konteks pembiayaan perbankan syariah, kafalah digunakan sebagai salah satu bentuk jaminan untuk melindungi bank dari risiko non-performing financing (Kartika, 2016; Maulana, 2014). Meskipun penggunaan rahn dan kontrak kafalah tidak dikenal dalam pelaksanaan kontrak musyarakah dan mudarabah, menggunakan teori kebebasan berkontrak, semua pihak masih dapat berkontrak dalam diktum utama karena prinsip dasar kontrak diperbolehkan dalam fikih muamalat selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah (Kartika, 2016; Maulana, 2014).
Dalam perbankan syariah secara umum, jaminan dibagi menjadi dua: jaminan yang berupa orang (personal guaranty) yang dikenal dengan istilah dhaman atau kafalah, dan jaminan yang berupa harta benda yang dikenal dengan istilah rahn (Bukhori, 2013). Penjaminan dalam bentuk kafalah dapat dilakukan dengan model jaminan harta (kafalah bi al-mal) dan jaminan orang/lembaga (kafalah bi al-nafs) (Azani & Basri, 2021).
7. Persoalan Fee (Ujrah) dalam Akad Kafalah
7.1 Perdebatan Ulama tentang Fee Kafalah
Salah satu persoalan yang paling banyak diperdebatkan dalam akad kafalah adalah mengenai kebolehan pengambilan fee (ujrah) oleh penjamin (kafil). Persoalan ini muncul karena kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' (tolong-menolong) yang secara prinsip tidak boleh dikomersialkan (Fatoni, 2022; Hasanuddin, 2023; Maksum, 2022).
Terdapat dua pendapat utama di kalangan ulama mengenai hal ini:
Pendapat Pertama (Tidak Membolehkan Fee): Sebagian ulama berpendapat bahwa akad kafalah adalah akad tabarru' (cuma-cuma) yang dimaksudkan untuk kebajikan, sehingga tidak diperbolehkan bagi kafil untuk mengambil fee atas jasa penjaminan yang diberikan kepada makful 'anhu (Fatoni, 2022; Maksum, 2022). Pernyataan para ulama dari berbagai madzhab ini didukung oleh hasil keputusan muktamar Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fiqh OKI) yang diadakan di Jeddah pada tahun 1985 dengan nomor 12 (12/2) yang berbunyi akad kafalah adalah akad tabarru' (cuma-cuma) dimaksudkan untuk kebajikan (Fatoni, 2022).
Pendapat Kedua (Membolehkan Fee): Pendapat yang kedua mengungkapkan kebolehan fee kafalah di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu pendapat para ulama kontemporer, seperti Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, Wahbah Az-Zuhaily, dan Sayyid Sabiq (Maksum, 2022). Argumentasinya adalah fee kafalah diberikan karena kondisi umum (dharurah 'ammah), sehingga jika tidak ada fee, tidak akan terwujud kemaslahatan dan tidak dapat melakukan kebaikan (Maksum, 2022).
Dalam konteks perbankan Islam modern, terdapat pandangan bahwa keadaan urusan niaga pada masa kini telah berubah, dan oleh yang demikian bayaran perkhidmatan kepada akad kafalah atau daman seperti yang diamalkan oleh perbankan masa kini adalah dibenarkan karena perkhidmatan yang diberikan itu mempunyai nilai kewangan (Buang, 2020).
7.2 Fatwa DSN-MUI tentang Fee Kafalah
Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah menyatakan bahwa penjamin dapat menerima imbalan (ujrah) sepanjang tidak memberatkan para pihak (Hasanuddin, 2023). Pertimbangan pemberian ujrah pada akad kafalah oleh DSN-MUI bertumpu pada kemaslahatan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada bertindak sebaliknya (Hasanuddin, 2023). Melalui fatwa ini, pemberian ujrah pada kafalah ikut serta menstabilkan (mencegah dan menangani krisis) sistem keuangan nasional (Hasanuddin, 2023).
Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, fee kafalah diterima oleh bank sebagai imbalan atas jasa penjaminan yang diberikan. Upah atas jasa kafalah berupa pemberian uang dari pemegang kartu kepada bank syariah dianggap sebagai upah, dan hukumnya diperbolehkan karena sebagai pengganti jasa (Iskandar, 2021). Atas pemberian kafalah, pihak bank syariah mendapatkan imbalan berupa biaya keanggotaan bulanan yang jumlah besarannya telah ditentukan sejak awal akad (Iskandar, 2021).
7.3 Kafalah bil Ujrah
Konsep kafalah bil ujrah (kafalah dengan fee) telah menjadi praktik yang umum dalam perbankan syariah modern. Dalam penjaminan atau guarantee yang diterbitkan oleh bank berdasarkan prinsip syariah, menggunakan akad skema kafalah bil ujrah, yaitu akad yang diadopsi langsung dari sistem penjaminan simpanan (Nabillah et al., 2022). Penelitian pada Bank BTN Syariah menunjukkan bahwa dalam praktik akad kafalah bil ujrah dalam pembiayaan multijasa, akad tersebut harmonis dan syarat-syaratnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah (Yulianto & Suparmin, 2023).
8. Akad Kafalah dalam Konteks Multi Akad (Hybrid Contract)
8.1 Kafalah sebagai Bagian dari Hybrid Contract
Dalam perkembangan perbankan syariah modern, akad kafalah sering dikombinasikan dengan akad-akad lain dalam satu produk, membentuk apa yang disebut hybrid contract atau multi akad (Hasan, 2017a; Setiadi et al., 2023; Yunus, 2019). Hybrid contract (al-'uqud al-murakkabah) adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih (Hasan, 2017a, 2017b).
Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, dan kafalah (Aizad et al., 2023; Hasan, 2017a, 2017b; Yunus, 2019). Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) dan wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa'd (Hasan, 2017a, 2017b; Yunus, 2019). Islamic Swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay', wakalah, sharf, dan terkadang atau selalu disertai wa'd (Aizad et al., 2023; Hasan, 2017b).
8.2 Landasan Hukum Hybrid Contract yang Mengandung Kafalah
Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum hybrid contract adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam (Arafah, 2018). Hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan bermuamalah dalam Islam yang merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi (Hasan, 2017a, 2017b).
Menurut Dr. Mabid Ali Al-Jarhi, mantan Direktur Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IRTI IDB), kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan (Sayuti, 2020; Wahab & Mahdiya, 2020). Kombinasi akad yang tepat sangat berpeluang dalam mengembangkan produk-produk perbankan syariah (Sayuti, 2020).
8.3 Batasan dalam Hybrid Contract yang Mengandung Kafalah
Meskipun hybrid contract diperbolehkan, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan. Tidak semua kombinasi akad diperbolehkan; ada larangan dua jual beli dalam satu jual beli, dua akad dalam satu akad, dan larangan gabungan jual beli (Musyarrofah, 2023). Selain itu, menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah (Hasan, 2017a).
9. Manajemen Risiko dalam Akad Kafalah
9.1 Risiko dalam Produk Kafalah
Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah secara umum sama dengan perbankan konvensional untuk menghindari dan mengatasi terjadinya berbagai risiko berkaitan pembiayaan untuk nasabah (Munawir, 2014). Risiko yang dihadapi oleh bank syariah berkaitan dengan pemberian jaminan/kafalah adalah credit risk dan reputation risk (Munawir, 2014).
Mekanisme penanggulangan risiko pada perbankan syariah dapat dianalisis dengan langkah 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) (Munawir, 2014). Dalam praktik Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, analisis karakter dan jaminan (collateral) lebih dominan dari keseluruhan analisis 5C dalam manajemen risiko produk kafalah (Munawir, 2014).
9.2 Strategi Mitigasi Risiko
Penerapan jaminan lawan kepada nasabah sebagai bagian dari manajemen risiko kafalah merupakan praktik yang umum dalam perbankan syariah (Munawir, 2014). Jaminan diperlukan selain sebagai pemenuhan atas ketentuan undang-undang perbankan, juga merupakan salah satu kontra garansi atas kemungkinan terjadinya risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank (Asra, 2020).
Prinsip kehati-hatian mengharuskan para nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah untuk memberikan agunan/jaminan melalui akad kafalah dan akad rahn sebagai bagian dari akad pokok yang disepakati (Siswanto, 2023). Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Siswanto, 2023).
10. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Implementasi Kafalah di Perbankan Syariah
10.1 Kesesuaian dengan Prinsip Syariah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak jasa dalam akad kafalah yang diterapkan pada berbagai produk dalam perbankan syariah adalah sesuai dalam tinjauan fiqh muamalah maliyah (Harahap & Sudiarti, 2021). Implementasi kafalah/bank garansi serta produk lainnya yang dilaksanakan dengan prinsip hukum Islam yang konsisten oleh Bank Muamalat Indonesia sangat sesuai dengan keinginan masyarakat yang ingin menegakkan syariah Islam dalam pembangunan (Munawir, 2014).
Dalam perspektif hukum perbankan konvensional, kafalah (Garansi Bank) merupakan perjanjian penanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 s.d. Pasal 1850 KUH Perdata (Prabowo, 2011). Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara konsep kafalah dalam hukum Islam dengan konsep jaminan dalam hukum positif Indonesia.
10.2 Isu Sharia Compliance
Sharia compliance (kepatuhan syariah) secara operasional merupakan kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN dalam perwujudan prinsip dengan aturan syariah yang harus dilaksanakan di dalam perbankan syariah (Yusuf & Lubis, 2023). Akad-akad yang digunakan dalam produk kafalah sesuai dengan standar-standar syariah mengingat akad-akad tersebut telah diperiksa dan ditegaskan sebelumnya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Yusuf & Lubis, 2023).
Dalam hal ini, perlu penyesuaian antara produk dan hukum syariah dalam lingkungan perbankan, sehingga tinjauan fiqh muamalah maliyah dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan sharia compliance di perbankan syariah agar dapat diadopsi secara pragmatis tanpa kompromi prinsip syariah (Harahap & Sudiarti, 2021).
10.3 Isu Kontemporer dalam Akad Kafalah
Beberapa isu kontemporer yang muncul dalam implementasi akad kafalah di perbankan syariah antara lain:
a. Inkonsistensi Terminologi: Terdapat inkonsistensi dalam penggunaan istilah pada fatwa syariah card; istilah yang digunakan adalah akad qardh, tetapi pada ketentuan merchant fee, terdapat ujrah billing atau tahsil al-dayn, di satu sisi menggunakan istilah qardh, sementara di sisi lain menggunakan istilah dayn (Zein & Daulay, 2021).
b. Kontrol Penggunaan: Kartu kredit syariah tidak memiliki sistem kontrol yang dapat memastikan apakah pemegang kartu menggunakan kartu kreditnya untuk membelanjakan barang-barang yang halal atau sebaliknya (Zein & Daulay, 2021).
c. Potensi Konsumtif: Kartu kredit syariah idealnya harus dapat memastikan pengguna tidak israf (konsumtif/berlebihan), sementara di sisi lain kartu kredit cenderung membuat pemegang menjadi konsumtif (Norman, 2020a; Zein & Daulay, 2021).
d. Denda Keterlambatan: Terdapat charge berupa late charge/fine dan ta'wid (ganti rugi) yang disebabkan karena keterlambatan dalam pembayaran, yang menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan antara denda dalam syariah card dan kartu kredit konvensional (Zein & Daulay, 2021).
11. Perbandingan Kafalah di Indonesia dan Malaysia
11.1 Implementasi di Indonesia
Di Indonesia, akad kafalah telah mendapatkan legitimasi melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah (Fadillah, 2020; Jaenudin, 2021). Perbankan syariah di Indonesia menggunakan akad kafalah dalam berbagai produk, termasuk bank garansi, L/C syariah, syariah card, dan pembiayaan multijasa (Harahap & Sudiarti, 2021; Maksum, 2022; Yulianto & Suparmin, 2023).
11.2 Implementasi di Malaysia
Di Malaysia, sistem perbankan Islam telah mengatur urusan pembiayaannya dengan pihak pelanggan melalui kontrak-kontrak pembiayaan yang terdapat dalam fiqh muamalat (Razimi et al., 2017). Kontrak kafalah banyak digunakan dalam produk-produk pembiayaan perdagangan antarabangsa Islam di Malaysia bersama dengan murabahah, bay' al-dayn, dan wakalah (Razimi et al., 2017).
Kebanyakan pandangan yang dibincangkan oleh para ulama seperti yang telah diadaptasi oleh perbankan Islam di Malaysia, bahkan dimasukkan dalam polisi dokumen Bank Negara Malaysia yang berkaitan dengan kontrak-kontrak perbankan Islam (Buang, 2020). Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (SAC-BNM) telah mengandalkan maslahah dalam beberapa resolusinya terkait implementasi kontrak dan prinsip perbankan Islam di Malaysia (Eldersevi & Haron, 2019).
11.3 Perbedaan Pendekatan
Terdapat perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia dalam implementasi akad kafalah. Di Indonesia, implementasi kafalah lebih banyak mengacu pada fatwa DSN-MUI, sementara di Malaysia lebih mengacu pada resolusi SAC-BNM. Selain itu, terdapat perbedaan dalam penggunaan akad dalam syariah card; Malaysia menggunakan akad bai' al-inah, sementara Indonesia menggunakan akad kafalah-ijarah (Prasetiawan & Erlina, 2023).
12. Dinamika Regulasi dan Fatwa terkait Kafalah
12.1 Pola Ijtihad DSN-MUI
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran dan fungsi strategis dalam memberikan pedoman dan menjawab permasalahan kontemporer terkait produk-produk syariah khususnya pada perbankan syariah (Rasyid & Bahri, 2019). Pola ijtihad yang digunakan DSN-MUI dalam penetapan fatwa tentang produk perbankan syariah adalah penalaran analogis (ta'lili atau qiyasi) dan pertimbangan kemaslahatan umum (istislahi) (Yulianti, 2007).
Pertimbangan fatwa akad transaksi syariah bertujuan untuk kemaslahatan umat dengan menggunakan pendekatan nash qath'i yang merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadits (Rasyid & Bahri, 2019). Pertimbangan dalam penetapan fatwa berdasarkan manfaat dan dampak yang akan terjadi ketika fatwa ditetapkan atau tidak ditetapkan (Rasyid & Bahri, 2019).
12.2 Implikasi Perubahan Regulasi
Perubahan regulasi perbankan syariah telah berimplikasi terhadap dinamika penerapan akad syariah dalam produk keuangan bank syariah di Indonesia (Jaenudin, 2021). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menggunakan enam pola dalam operasional perbankan syariah, salah satunya adalah pola jasa melalui akad wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn (Jaenudin, 2021).
13. Kesimpulan
Akad kafalah merupakan salah satu akad penting dalam perbankan syariah yang memiliki landasan hukum yang kuat dari Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama (Fadillah, 2020; Jannah, 2022; Munawir, 2014). Sebagai akad tabarru', kafalah pada dasarnya bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan komersial (Alfian et al., 2022; Lutfi et al., 2023). Namun, dalam perkembangannya, akad kafalah telah banyak diaplikasikan dalam berbagai produk perbankan syariah modern dengan berbagai modifikasi yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Harahap & Sudiarti, 2021; Jannah, 2022; Maksum, 2022).
Implementasi akad kafalah dalam perbankan syariah mencakup berbagai produk, mulai dari bank garansi, Letter of Credit syariah, syariah card, pembiayaan multijasa, dana talangan haji, surety bond, hingga bancassurance (Amirullah, 2023; Jannah, 2022; Kartika, 2016; Mahfudloh & Asy'ari, 2023; Munawir, 2014; Yulianto & Suparmin, 2023; Yusuf & Lubis, 2023; Zahara, 2020). Dalam banyak produk tersebut, akad kafalah dikombinasikan dengan akad-akad lain dalam bentuk hybrid contract (multi akad), seperti kafalah-qardh-ijarah dalam syariah card (Hasan, 2017a, 2017b; Yunus, 2019).
Persoalan fee (ujrah) dalam akad kafalah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, namun Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 telah memberikan legitimasi bagi penjamin untuk menerima imbalan (ujrah) sepanjang tidak memberatkan para pihak (Hasanuddin, 2023). Pertimbangan pemberian ujrah ini didasarkan pada kemaslahatan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada bertindak sebaliknya (Hasanuddin, 2023).
Dalam konteks manajemen risiko, perbankan syariah perlu menerapkan analisis yang komprehensif terhadap nasabah yang mengajukan permohonan kafalah, termasuk analisis karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi (Munawir, 2014). Sharia compliance dalam implementasi akad kafalah harus selalu dijaga melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI (Rasyid & Bahri, 2019; Yusuf & Lubis, 2023).
Ke depan, pengembangan produk perbankan syariah yang berbasis akad kafalah perlu terus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara inovasi produk dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Mulyadi & Athoillah, 2017; Putra et al., 2022). Hal ini penting untuk memastikan bahwa perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern tanpa mengorbankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan operasionalnya (Harahap & Sudiarti, 2021; Muqorobin & Cahyo, 2019).
Daftar Referensi
Aizad, M., Sari, D. R., & Daulay, R. A. (2023). Implementasi pembiayaan salam dengan pendekatan hybrid contract. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(6), 1011–1019. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.256
Alfalisyado, A. (2014). Meneropong filantropi kelembagaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia melalui pola jaminan pembiayaan. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 2(1), 41–64. https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp41-64
Alfian, F. D., Mubarok, M. I., & Brilliano, Y. (2022). Analisis konsep akad dan implementasinya pada kartu kredit syariah di Indonesia. Jurnal Manajemen Dakwah, 9(2), 213–239. https://doi.org/10.15408/jmd.v9i2.24949
Amirullah, S. A. (2023). Aplikasi akad kafalah dalam pembiayaan dana talangan haji di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya. Jurnal Keislaman, 6(1), 220–237. https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3710
Arafah, S. L. N. (2018). Multi akad (hybrid contract) inovasi produk lembaga keuangan syariah. Eksisbank Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 2(2), 49–54. https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.52
Arbaiyah, N. A., Kenlarasati, A., Kusuma, D. F., & Adinugraha, H. H. (2021). Penyuluhan implementasi akad-akad perbankan syariah pada pondok pesantren Az-Zabur. Jdistira, 1(2), 34–38. https://doi.org/10.58794/jdt.v1i2.72
Asra, Moh. (2020). Implementasi aplikasi al-Kafâlah di lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 4(2), 74–84. https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.263
Ayu, D., Arzam, A., & Witro, D. (2022). Klasifikasi akad tabarru': Implementasi akad qardh atas take over di Bank Syariah Indonesia. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 7(1), 31–51. https://doi.org/10.32923/asy.v7i1.2278
Azani, M., & Basri, H. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam pemahaman tentang akad kafalah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu. Wisanggeni Jurnal Pengabdian Masyarakat, 31–39. https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i1.1453
Buang, A. H. (2020). Ulasan buku: Fiqh of contemporary financial and banking transactions. Jurnal Fiqh, 17(2), 309–318. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol17no2.4
Bukhori, J. (2013). Urgensi jaminan dalam produk pembiayaan di perbankan syari'ah. Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, 23(1). https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i1.18
Eldersevi, S., & Haron, R. (2019). An analysis of maṣlaḥah based resolutions issued by Bank Negara Malaysia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 12(1), 89–102. https://doi.org/10.1108/ijif-09-2018-0103
Fadillah, R. (2020). Hadis-hadis tentang jasa (fee-based served): Wakalah, kafalah, hawalah. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(2), 125–146. https://doi.org/10.31538/iijse.v2i2.511
Fatoni, A. (2022). Analisis fiqh terhadap kartu kredit syariah. Muamalatuna, 14(1), 17–30. https://doi.org/10.37035/mua.v14i1.6363
Fikri, A. E., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Problematika perkembangan kegiatan usaha bank syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Utama, 2(2), 92–105. https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.57
Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2021). Kontrak jasa pada perbankan syariah: Wakalah, kafalah dan hawalah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 42–53. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482
Hardiati, N., Prasetyo, Y. B., & Abdurrahman, N. H. (2021). Penerapan hybrid contract sebagai inovasi pada produk pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah. Transekonomika Akuntansi Bisnis dan Keuangan, 1(6), 567–577. https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i6.96
Hasan, N. F. (2017a). Hybrid contract: Konstruksi akad dalam produk perbankan syariah. Wadiah, 1(2), 97–123. https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1283
Hasan, N. F. (2017b). Konsep dan implementasi etika Islam dalam dunia bisnis. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 1(2). https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.945
Hasanuddin, H. (2023). Legislation fatwa on guarantee services and it's impact on sharia guarantee business. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 10(2), 609–626. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32083
Ibrahim, Y. (2022). Bank syariah dan bank konvensional. Syarah Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 11(1), 1–15. https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.293
Inayah, S. N. (2022a). Akad kafalah (pengimplementasian akad kafalah dalam perbankan syariah). https://doi.org/10.31219/osf.io/u3y4e
Inayah, S. N. (2022b). Transaksi akad istishna' dalam praktek jual beli online. https://doi.org/10.31219/osf.io/a482g
Iskandar, H. (2021). Akad kafalah dalam syariah card. Jurnal Justiciabelen, 3(1), 32. https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2244
Islami, A. (2021). Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 1. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903
Jaenudin, J. (2021). Dinamika penerapan akad syariah dalam produk keuangan di bank syariah. Asy-Syari'ah, 22(2), 259–274. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.7504
Jannah, R. (2022). Analisis kafalah dalam Al-Qur'an dan hadits, serta implementasinya pada lembaga keuangan. Jurnal Ekonomi Rabbani, 2(2). https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.122
Kartika, R. F. (2016). Jaminan dalam pembiayaan syariah (kafalah dan rahn). Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2), 229–252. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332
Kholijah, S. (2020). Akad murakkab dalam produk keuangan syariah. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 104. https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122
Lutfi, M., Sapa, N. B., & Nurjannah, N. (2023). Konsep maslahah pada produk perbankan sharia card. Mutanaqishah Journal of Islamic Banking, 2(2), 56–68. https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v2i2.377
Maarif, M. N., & Munir, S. (2022). Multi akad dalam aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia perspektif fiqh muamalah. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 121. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13811
Mahfudloh, F. A., & Asy'ari, M. S. (2023). Analysis of the use of akad kafalah bi 'ujrah on BSI Hasanah Card products at BSI Bank – KCP UINSA Surabaya. At-Tijarah Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(2), 189–206. https://doi.org/10.52490/attijarah.v5i2.1990
Mahfudloh, F. A., Asy'ari, M. S., & Huda, B. (2024). Analisis penggunaan akad kafalah bi al ujrah pada produk BSI Hasanah Card di Bank BSI–KCP UINSA Surabaya. Al-Muzdahir Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 32–48. https://doi.org/10.55352/ekis.v6i1.711
Maksum, Muh. (2022). Hukum fee kafālah di lembaga keuangan syariah perspektif fikih. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 2(1), 46–62. https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3922
Mardiah, M. (2022). Hadis-hadis tentang jasa: Wakalah, kafalah, hawalah (telaah sosiologis, filosofis, dan yuridis). Mushaf Journal Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis, 2(3), 352–367. https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.80
Maulana, M. (2014). Jaminan dalam pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia (analisis jaminan pembiayaan musyarakah dan mudarabah). Jurnal Ilmiah Islam Futura, 14(1), 72. https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.80
Mulyadi, D., & Athoillah, M. A. (2017). Product innovation of sharia financial institution: Theory review. Journal of Economicate Studies, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.32506/joes.v1i1.3
Munawir, S. (2014). Analisis manajemen risiko produk kafalah (studi pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh). Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(1), 21. https://doi.org/10.22373/share.v3i1.1052
Muqorobin, A., & Cahyo, E. N. (2019). Parameter pengembangan produk-produk perbankan syariah dengan pendekatan maqasid syariah (studi kasus di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo). Islamic Economics Journal, 5(2), 273. https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.4004
Musyarrofah, M. (2023). Konsep hybrid contract dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI perspektif fikih. Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 7(1), 14–24. https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.482
Mutafarida, B. (2017). Kartu kredit syariah dan pola hidup konsumtif. Wadiah, 1(1), 1–21. https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i1.1277
Nabillah, A., Harrieti, N., & Lita, H. N. (2022). Perspektif hukum: Penjaminan simpanan pada perbankan syariah. Jurnal Sosial dan Sains, 2(4), 545–553. https://doi.org/10.36418/sosains.v2i4.384
Nofinawati, N. (2014). Akad dan produk perbankan syariah. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(2), 219. https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349
Norman, E. (2020a). Syari'ah card (kartu kredit syariah) ditinjau dari maqashid syari'ah dan asas manfaat. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 2(2), 189–202. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i4.113
Norman, E. (2020b). Syari'ah card (kartu kredit syariah) ditinjau dari maqashid syari'ah dan asas manfaat. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 2(2), 182–195. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.113
Nurhayati, N. (2022). Makalah pengembangan produk bank syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/zr4j8
Nurjihad, N. (2023). Legal conformity between rahn tasjily and fiduciary guarantee and obstacles to implementation in Indonesia. Prophetic Law Review, 5(2), 218–239. https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss2.art5
Prabowo, B. A. (2011). Perlindungan hukum nasabah sebagai syarik dalam pembiayaan al musyarakah di Bank Syariah Mandiri. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18(1), 83–96. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art5
Prasetiawan, A. Y., & Erlina, F. (2023). Implementasi bai' al-inah dan kafalah-ijarah dalam syariah charge card. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 4(1), 1–21. https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1846
Putra, Z. N. T., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2022). Strategi pengembangan produk perbankan syariah dan prospek perkembangannya dalam industri perbankan. Money Journal of Financial and Islamic Banking, 1(1), 31–43. https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10586
Rasyid, M., & Bahri, E. S. (2019). Pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa akad transaksi syariah di Indonesia. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(2), 105–118. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.2020
Razimi, M. S. A., Rahim, A. K. A., & Noor, M. M. M. (2017). Pengurusan pembiayaan perdagangan antarabangsa Islam dalam sistem perbankan Islam di Malaysia. International Journal of Islamic Business, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.32890/ijib2017.2.1.1
Rivai, A. (2020). Produk jasa pada bank syariah dan aplikasinya. Waraqat Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 5(1), 25. https://doi.org/10.51590/waraqat.v5i1.101
Royani, R., Hakim, S. A., & Setiawan, I. (2023). Akad tabarru', qardh, rahn dan wadi'ah: Teori dan aplikasinya pada lembaga keuangan syariah. Al Mashalih - Journal of Islamic Law, 4(1), 9–21. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166
Sarja. (2023). Implikasi akad tabarru' pada Jamiyah Al-Hidayah Desa Begawat Kec. Bumijawa Kab. Tegal. Iqtishodiah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 1–8. https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v5i1.375
Sayuti, M. N. (2020). Kontekstualisasi rasio logis hybrid contract: Upaya penguatan persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 111. https://doi.org/10.31602/iqt.v5i2.2542
Setiadi, S., Hidayat, A. D., Ansori, Moh. A. Z., & Athoillah, M. A. (2023). Implementasi multi akad dalam transaksi ekonomi syariah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(2), 567–584. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3635
Siswanto, S. (2023). Meninjau penerapan kaidah idza tsaqata al ashlu tsaqata al far'u pada bisnis dan ekonomi. Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 185–200. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.108
Supriyadi, A. (2018). Bank syariah dalam perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia. Malia Journal of Islamic Banking and Finance, 1(1). https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980
Suryani, S. (2014). Industri perbankan syariah dalam cerminan aspek sharia governance. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 93–134. https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.766
Sutono, S. (2022). Hasanah Card BNI Syariah sebagai alat transaksi dalam perspektif maqasid as-shariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2977. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6778
Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi konsep al-'uqud al-murakkabah dan al-'uqud al-muta'addidah dalam muamalah kontemporer. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 1. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329
Yulianti, R. T. (2007). Pola ijtihad fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang produk perbankan syari'ah. La_Riba, 1(1), 57–75. https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art5
Yulianto, B., & Suparmin, S. (2023). Penetapan ujrah pada pembiayaan multijasa BTN iB perspektif Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004: Studi kasus Bank BTN KC Syariah Medan. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(2), 1104–1115. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i2.5509
Yunus, M. (2019). Hybrid contract (multi akad) dan implementasinya di perbankan syariah. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 2(1). https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4473
Yusuf, M., & Lubis, F. A. (2023). Analisis sharia compliance pada mekanisme produk kafalah pembiayaan surety bond PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(2), 743–752. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.4250
Zahara, N. (2020). Sistem pertanggungan pada penjaminan bancassurance oleh Asuransi X Syariah menurut konsep kafālah. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 3(1), 1. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7092
Zein, A. S., & Daulay, S. (2021). The implementation of the contract financing sharia card PT. Bank Danamon of the law reviewed from the perspective of fiqh muamalah. Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 9(2), 189–205. https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4761
muhammadferdyansyahsaputra_250503110020 Assalamu’alaikum, izin bertanya. Dalam akad kafalah, bagaimana tanggung jawab pihak penjamin apabila nasabah yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan?
BalasHapusKavita_260503110146_ Salah satu kaidah dalam fiqh menyatakan bahwa jaminan tidak boleh dibayar jika disertai pinjaman (karena menjadi riba, “pinjaman yang menarik manfaat”). Bagaimana hal ini dihindari dalam produk yang menggabungkan kafalah dan qardh, seperti syariah card dan dana talangan haji?
BalasHapuszahara padlianti zunnurahmani_260503110169
BalasHapusassalamualaikum er eb, izin bertanya bapak, Kafalah itu pada dasarnya akad tolong-menolong tanpa imbalan, tapi di syariah card penerbit kartu menerima fee (ujrah) dan masih ada denda keterlambatan seperti kartu kredit biasa. Menurut Bapak, apakah praktik ini masih sejalan dengan semangat kafalah, dan apa bedanya dengan kartu kredit konvensional?
safa salsabila azhar_250503110033_pbs A izin bertanya, Apa rukun akad kafalah, dan bagaimana penerapannya dalam produk bank garansi syariah?
BalasHapusroyhan bagus fatoni atmaja_260503110144 mohon izin bertanya bapak,kalau seseorang yang dijamin oleh bank syariah ternyata tidak mampu membayar utangnya, apakah bank harus langsung menanggung utang tersebut, atau ada ketentuan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu?
BalasHapusKanaya Aulia Faizura _260503110134, assalamualaikum, izin bertanya 🙏🏻, Kafalah pada dasarnya akad tabarru' yang bernilai ibadah, tetapi bank syariah mengambil ujrah. Jelaskan titik temu dan titik konflik antara sifat tabarru' dan praktik kafalah bil ujrah. Apakah Fatwa DSN-MUI No. 11/2000 menyelesaikan kontradiksi ini secara memadai?
BalasHapusNovitania Nikmatul Indriany Dwi Putri_260503110090. izin bertanya, Artikel menyebut bahwa pada pembiayaan multijasa, nasabah tetap wajib membayar ujrah kafalah baik bank memberi dana talangan maupun tidak. Bagaimana bank syariah memastikan besaran ujrah tersebut proporsional dengan jasa penjaminan dan tidak berubah menjadi keuntungan dari pinjaman?
BalasHapusfatwaulayyahaniifah_250503110014
BalasHapusizin bertanya Pak/Bu. Mengenai jasa penjaminan dengan akad Kafalah, sejauh mana batas kewenangan bank syariah dalam mengenakan fee agar tidak menyerupai praktik komersial pada produk konvensional? Terima kasih.
Dwi Rahmania Putri_260503110163_ Mohon izin bertanya, Bapak. Dalam akad istishna’ paralel, bank syariah bekerja sama dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan nasabah. Jika kontraktor mengalami kegagalan atau keterlambatan dalam menyelesaikan pesanan, apakah bank tetap bertanggung jawab kepada nasabah meskipun kesalahan tersebut berasal dari pihak ketiga? Bagaimana ketentuan ini dijelaskan dalam prinsip syariah?
BalasHapusRafika Ulfah_260503110136_Akad kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru’ (tolong-menolong) yang tidak mengenal fee, namun dalam perbankan syariah modern penjamin (bank) justru menerima ujrah. Jelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan fee kafalah, serta bagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 menyelesaikan persoalan tersebut!
BalasHapusAhmadah Latifatul hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, Pasal 1 angka 7 PBI No. 13/23/PBI/2011 disebut mengatur ini. Coba cek: Pasal itu mendefinisikan risiko secara konvensional. Apakah ada satu kata pun dalam pasal itu yang menyebut "risiko syariah" atau "risiko ketidakpatuhan syariah (shariah non-compliance risk)"? Jika tidak ada, berarti mitigasi risiko yang dipakai Bank Muamalat selama ini buta terhadap risiko syariah.
BalasHapusAugie Ryan Rahman_230503110085, Sejauh mana perbankan syariah diperbolehkan mengambil ujrah (biaya jasa) atas penjaminan akad Kafalah?
BalasHapusAnta Kuna lutfi Sholiha_250503110004, assalamualaikum, Permisi pak izin bertanya, bagaimana mekanisme pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta mitigasi risiko hukum yang paling efektif dilakukan oleh bank syariah untuk memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam penerapan hybrid contract pada produk syariah card, khususnya terkait keabsahan penarikan biaya jasa (ujrah) pada akad kafalah agar tidak terjerat dalam praktik riba?
BalasHapusAmelia Septi Hidayatullaili_250503110061, Assalamu’alaikum, izin bertanya. Kafalah adalah akad penjaminan dari penjamin kepada pihak yang dijamin. Jika perusahaan kontraktor meminta bank syariah menjamin pelaksanaan proyeknya, bolehkah bank mengambil imbalan (fee) atas jaminan tersebut? Bagaimana batasannya agar tidak menyerupai riba? Terima kasih.
BalasHapusSyifaul Awwalina. H_250503110064
BalasHapusIzin bertanya bpk, dalam praktik perbankan syariah, akad kafalah dapat dikenakan fee atau ujrah, padahal pada dasarnya termasuk akad tabarru' yang bertujuan untuk tolong-menolong. Bagaimana bank syariah menentukan besaran ujrah agar tetap adil bagi nasabah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah?
Siti Filzah Nur Sabrina_260503110096.
BalasHapusmohon maaf, izin bertanya pak.
Kalau bank syariah sudah menjamin nasabah, tetapi nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya, apakah bank harus menanggung semuanya?
salsyah sandella indira gandhi_260503110010
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana akad kafalah memberikan jaminan kepada pihak yang terlibat dalam suatu transaksi?
TASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Apa saja rukun dan syarat akad kafalah, dan bagaimana bank syariah menerapkannya pada produk seperti garansi bank?
BalasHapus[250503110052-Difah Rimadhani] Assalamualaikum Pak, Pada Bacaan diatas ini menyebutkan bahwa BTN Syariah unik karena pembiayaan multijasa pakai kafalah bil ujrah, bukan ijarah seperti bank lain. Dan ada juga dana talangan haji di BMT UGT Nusantara. Jika ujrah kafalah di multijasa wajib dibayar meski bank tidak kasih dana talangan (menurut Hardiati 2021), bukankah itu memberatkan nasabah ya pak? Bagaimana justifikasi syariahnya? Terima kasih.
BalasHapusNadya Auliya Azzahra_250503110053
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya, Pak. Dalam artikel dijelaskan bahwa bank syariah boleh menerima ujrah atas akad kafalah selama tidak memberatkan para pihak. Namun, jika nilai jaminan dan risiko yang ditanggung bank semakin besar, apakah ujrah boleh ditentukan berdasarkan persentase dari nilai jaminan? Bagaimana membedakan biaya yang benar-benar merupakan imbalan atas jasa penjaminan dengan keuntungan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah?
WILDANI AFIFAH_250503110017_PBS A
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya bapak. Apakah tanggung renteng pada PNM Mekaar Syariah memenuhi syarat kafalah yang diuraikan artikel, khususnya kerelaan (al-ridha) dan kebebasan kafil, jika anggota ikut menjamin karena syarat kelompok dan bukan murni sukarela? Di titik mana kafalah yang bersifat tolong-menolong berubah menjadi beban yang memberatkan anggota yang beritikad baik? Bagaimana seharusnya lembaga keuangan syariah merancang tanggung renteng agar tetap adil, misalnya dengan batas tanggungan, hak anggota menagih balik kepada yang gagal bayar, dan kejelasan akad yang dipakai?
Kusiroh (250503110077)
BalasHapusIzin bertanya bapak, bagaimana bank syariah dapat menentukan besaran ujrah dalam akad kafalah agar tetap adil bagi nasabah dan bank, serta tidak bertentangan dengan prinsip bahwa kafalah pada dasarnya merupakan akad tolong-menolong (tabarru’)?
Salsabilla Lyrabiha (250503110048)
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya bapak. Apa perbedaan nyata antara ujrah kafalah dan bunga bank konvensional jika keduanya sama-sama bisa dihitung berdasarkan nilai jaminan? Bagaimana cara membedakannya secara prinsip maupun praktik?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAnya Amelya Febriyantie (250503110074)
BalasHapusassalamualaikum, izin bertanya pak.
Dalam pembiayaan multijasa, nasabah tetap berkewajiban membayar ujrah kafalah meskipun bank tidak memberikan dana talangan. Jika tidak ada dana yang disalurkan dan bank hanya memberikan jaminan, manfaat nyata apa yang diterima nasabah sehingga ujrah tersebut dapat dibenarkan secara syariah?
nurul intan putriana dewi(260503110058) izin bertanya pak,kalau DPS sudah memeriksa dan menyetujui akadnya,kok masih bisa muncul istilah yang tidak konsisten ?
BalasHapusAdwa Al Fadhilah_250503110070
BalasHapusizin bertanya, Sejauh mana batas tanggung jawab bank syariah sebagai penjamin (kafil) apabila pihak yang dijamin (makful 'anh) mengalami kepailitan secara mendadak?
M. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
BalasHapusSiapa yang bertanggung jawab apabila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya dalam akad kafalah?
Velani Laily Noviana (250503110042)
BalasHapusIzin bertanya Bapak, karena dalam kafalah terdapat pihak yang memberikan jaminan kepada pihak lain, bagaimana bank dapat mengukur kemampuan dan risiko sebelum bersedia menjadi penjamin?
Intan Aprilia NurFadilla (260503110111)
BalasHapusizin bertanya bapak, pada L/C syariah. Bab 6.2 menyebut bank “bukan mewakili importir tetapi pemberi jaminan”. Setahu saya ada fatwa DSN-MUI tersendiri tentang L/C impor dan ekspor syariah; mohon diverifikasi. Mengapa tidak dibahas, dan mengapa strukturnya kafalah saja, padahal L/C biasanya memakai kombinasi wakalah, murabahah, atau musyarakah?
**Nama:** M. Iqbal Aqilah
BalasHapus**NIM:** 260503110126
Jika akad kafalah bertujuan untuk tolong-menolong, tetapi bank syariah tetap mengambil keuntungan melalui ujrah, apa yang membedakan praktik tersebut dari sistem penjaminan konvensional yang berorientasi pada keuntungan? Bagaimana membuktikan bahwa ujrah yang ditetapkan benar-benar biaya jasa, bukan keuntungan terselubung yang bertentangan dengan prinsip syariah?
syahrina rafa maula (250503110071)
BalasHapusizim bertanya, Dalam akad kafalah, pihak penjamin ikut bertanggung jawab atas kewajiban pihak yang dijamin sesuai kesepakatan. Menurut saya, masalahnya bisa muncul ketika pihak yang dijamin sejak awal terlihat mampu membayar, tetapi kemudian mengalami kerugian besar. Bagaimana bank syariah seharusnya menilai kemampuan pihak yang dijamin sebelum memberikan jaminan, agar akad ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga tidak menimbulkan risiko yang sebenarnya bisa diperkirakan?
Nama: Albaid Laudzikrillah
BalasHapusNIM: 260503110125
Pertanyaan:
Mengapa akad kafalah yang pada dasarnya bersifat tabarru’ boleh disertai pengambilan ujrah dalam produk perbankan syariah seperti bank garansi dan syariah card? Jelaskan perbedaan pendapat ulama tentang fee kafalah, dasar pertimbangan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000, serta bagaimana kafalah dikombinasikan dengan akad lain dalam bentuk hybrid contract.
nama : m. fahril abidin
BalasHapusnim : 260503110133
izin bertanya bapak, Jika akad kafalah pada dasarnya merupakan akad tabarru’ yang bertujuan untuk tolong-menolong, apakah pengambilan imbalan (ujrah) oleh bank syariah masih sesuai dengan prinsip syariah, atau justru berpotensi mengubah tujuan akad kafalah menjadi sarana mencari keuntungan?
izin bertanya bapak, Apakah bank syariah diperbolehkan mengenakan fee atau ujrah atas jasa penjaminan dalam akad kafalah, dan bagaimana landasan hukumnya? —
BalasHapusNIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
indah putri rahmawati (250503110043)
BalasHapusIzin bertanya, apa saja kriteria atau syarat utama agar seseorang/lembaga dapat bertindak sebagai penjamin (Kafil) dalam transaksi perbankan syariah? Ditunggu karya dan artikel edukatif selanjutnya
Inayatin Najah (250503110067)
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana cara bank syariah meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan syariah card agar nasabah tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip Islam?
ZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
BalasHapusizin bertanya, Pada multijasa, ujrah kafalah tetap wajib meski tidak ada dana talangan. Apakah ini tidak melanggar prinsip bahwa upah hanya sah atas jasa yang nyata diberikan, dan apakah perlu ada batas minimal jasa (misalnya risiko benar-benar ditanggung) agar ujrah sah?
Muhammad Rafid Mubarak_250503110008.
BalasHapusApa peran dan penerapan akad kafalah (penjaminan) dalam penerbitan fasilitas seperti bank garansi syariah?
SALLYKA ZAHRA_250503110066
BalasHapusIzin bertanya bapak, Bagaimana penerapan akad kafalah dalam berbagai produk perbankan syariah modern, dan bagaimana bank syariah memastikan bahwa penerapan akad tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait pemberian ujrah dan pengelolaan risiko?
Karimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109 Pada produk pembiayaan multijasa, mengapa nasabah tetap diwajibkan membayar ujrah kafalah meskipun bank tidak menyalurkan dana talangan dan sejauh mana hal tersebut tidak dianggap memberatkan nasabah?
BalasHapusNAMA : IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM : 260503110025
Dalam akad kafalah, bank menanggung konsekuensi tertentu apabila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya. Bagaimana seharusnya bank mengukur risiko sebelum menerbitkan jaminan tanpa menjadikan akses pembiayaan semakin sulit bagi nasabah kecil?
Najwa afifah mahmuzah_260503110150
BalasHapusMenurut bapak, apakah pengambilan ujrah dalam akad kafalah masih mencerminkan prinsip tolong-menolong, atau justru mengubah akad tersebut menjadi transaksi komersial? Jelaskan alasannya.
"Apakah diperbolehkan bagi bank syariah untuk mengenakan fee atau ujrah atas jasa penjaminan dalam akad kafalah, dan apa batasannya?"
BalasHapusNIM: 250503110062
NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah
250503110058_ULFI HIDAYAH
BalasHapusIzin bertanya,
Apakah bank syariah diperbolehkan mengambil imbalan (uqud ujrah) atas jasa penjaminan dalam akad kafalah, dan bagaimana batasan syariah agar tidak menyerupai praktik asuransi konvensional yang mengandung gharar?
250503110041_Nuzul Fitriana
BalasHapusIzin bertanya. Kafalah disebut sebagai akad tabarru’ yang pada dasarnya tanpa fee, tetapi di bank syariah justru hampir selalu memakai ujrah. Jadi, di titik mana ujrah kafalah masih bisa disebut wajar dan tidak mengubah jiwa tolong-menolongnya?
Terima kasih Pak
Assalamu’alaikum Pak, perkenalkan nama saya Afdal Faisal Ahmadani (260503110084), izin bertanya.
BalasHapusDalam artikel dijelaskan bahwa akad kafalah pada dasarnya merupakan akad tabarru' (tolong-menolong) yang tidak bertujuan mencari keuntungan, namun dalam perbankan syariah modern penjamin (kafil) diperbolehkan mengenakan biaya jasa (ujrah). Bagaimana cara bank syariah menjaga batasan dan objektivitas penentuan besaran ujrah tersebut agar benar-benar menjadi imbalan atas jasa penjaminan yang riil, dan tidak bergeser menjadi praktik komersial yang menyerupai keuntungan pinjaman atau biaya pada lembaga konvensional?
250503110001_Shakinah Binti Al - Azahro
BalasHapusJika pihak yang dijamin (makful 'anhu) mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga (makful lahu), bagaimana kedudukan hukum dan hak subrogasi/tuntutan balik bank syariah atas dana yang telah dibayarkan?
Rayhana Annisa Karyanto (250503110069)
BalasHapusDalam akad kafalah, bank bertanggung jawab apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Kalau ternyata nasabah mengalami gagal bayar dan bank harus menanggung kewajiban tersebut, bagaimana cara bank syariah mengelola risiko supaya tidak merugikan bank maupun nasabah lain?
250503110038_Ririt Shinta Nurjanatin
BalasHapusMohon izin bertanya bapak, pada artikel bagian 5.2 itu menyebutkan bahwa asuransi pensiun, jiwa, dan kesehatan memakai kafalah bi al-mal. Apakah asuransi yang menanggung risiko tak pasti sama dengan kafalah yang menjamin utang yang sudah ada? Bagaimana bantahan terhadap pandangan bahwa asuransi mengandung gharar?
terima kasih Bapak.
Bagaimana peran dan mekanisme akad Kafalah dalam produk penjaminan di Perbankan Syariah? (MOHAMMAD RAFI ALGHOZALI_260503110061)
BalasHapusMuhammad Syafiq Syauqi_250503110019
BalasHapusBagaimana jika penjamin perorangan (kafil) meninggal atau jatuh miskin di tengah masa jaminan? Siapa yang menggantikan, dan bagaimana bank melindungi dirinya?
Sejauh mana efektivitas akad Kafalah bil-Ujrah dalam produk bank garansi syariah di Indonesia, dan bagaimana bank memastikan tidak ada unsur gharar dalam penentuan imbalannya? — NIM: 250503110055, NAMA: Bryan Alinzky
BalasHapusLintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114) izin bertanya. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa akad kafalah pada dasarnya merupakan akad tabarru' (sukarela/tolong-menolong) yang bernilai ibadah dan tidak bertujuan mencari keuntungan komersial, namun dalam perbankan syariah modern, penjamin (kafil) diperbolehkan mengenakan biaya jasa atau upah (ujrah). Bagaimana bank syariah menjaga batasan serta objektivitas dalam menentukan besaran ujrah tersebut agar benar-benar menjadi imbalan atas jasa penjaminan yang riil, dan tidak bergeser menjadi praktik komersial yang menyerupai keuntungan pinjaman atau biaya pada lembaga keuangan konvensional?
BalasHapusNabiilah Arum Nur Shobrina_260503110063
BalasHapusBagaimana efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap penerbitan produk penjaminan seperti surety bond atau bancassurance agar benar-benar terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan spekulasi?
Arin Kamal Windiyanti_250503110068
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Pak. Pada bagian 6.1 disebutkan bahwa pada penelitian di Bank Muamalat Banda Aceh, bank garansi mensyaratkan deposit 100% cash collateral untuk nilai pertanggungan yang kecil, dan 60% aset tetap ditambah 40% cash collateral untuk nilai yang lebih besar. Jika jaminan tunainya sudah penuh 100%, risiko yang benar-benar ditanggung bank hampir tidak ada, padahal salah satu dasar kebolehan ujrah kafalah adalah adanya jasa dan risiko penjaminan. Apakah ujrah sekitar 1% yang tetap dikenakan dalam kondisi itu masih bisa dibenarkan secara syariah? Lalu, dana deposit nasabah yang ditahan bank itu memakai akad apa (misalnya wadiah atau rahn), dan bolehkah bank memanfaatkannya selama masa garansi? Terima kasih.
Nabila Rizky Rahmadani (250503110059). Materi mencontohkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang. Apakah jaminan berbasis kepercayaan dan reputasi seperti ini masih relevan di perbankan modern yang menuntut analisis risiko terukur, atau lebih cocok untuk skala pembiayaan tertentu saja, misalnya pembiayaan mikro?
BalasHapusNaila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065, Assalamualaikum, izin bertanya bapak, Pada dana talangan haji (bagian 6.5), bagaimana memastikan ujrah kafalah tidak dihitung berdasarkan besar talangan agar tidak menyerupai tambahan atas pinjaman (qardh)? Apakah produk ini masih relevan dengan antrean haji yang sangat panjang?
BalasHapusArya Wijaya_250503110005, izin bertanya pak, dalam akad kafalah, bank syariah boleh mengenakan biaya atas jasa penjaminan. Nah, bagaimana menentukan batas antara biaya jasa yang diperbolehkan dengan biaya yang justru menjadikan penjaminan sebagai sarana mengambil keuntungan dari utang? Apa prinsip yang digunakan untuk membedakan keduanya?
BalasHapusAfifah Bunga Arya_250503110057
BalasHapusassalamu'alaikum bapak saya izin bertanya, apakah penerapan akad kafalah dapat menimbulkan risiko yang terlalu besar bagi pihak penjamin, dan bagaimana risiko tersebut seharusnya dikelola?
“Jika akad kafalah merupakan akad tabarru’ yang pada dasarnya tidak berorientasi pada imbalan, bagaimana hukum Islam memandang praktik lembaga keuangan syariah yang mengenakan biaya penjaminan (fee kafalah) kepada nasabah? Apakah biaya tersebut dapat dibenarkan berdasarkan prinsip syariah?”
BalasHapusSITI KHUMAEROH - 250503110063
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BalasHapusIzin bertanya kepada penulis: Dalam artikel dijelaskan bahwa akad kafalah pada dasarnya merupakan akad tabarru’ yang bertujuan untuk tolong-menolong, tetapi dalam praktik perbankan syariah modern, bank diperbolehkan menerima ujrah atas jasa penjaminan selama tidak memberatkan para pihak. Menurut penulis, bagaimana cara menentukan batas ujrah yang adil agar tidak mengubah akad kafalah menjadi transaksi yang berorientasi pada keuntungan semata? Apakah penetapan ujrah berdasarkan persentase dari nilai jaminan sudah cukup mencerminkan prinsip kemaslahatan dan kepatuhan syariah?
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama: Suci Oktavia Al Irsyady
NIM: 250503110037
Bagaimana peran bank sebagai penjamin dalam kafalah, dan bolehkah bank mengambil ujrah atas jaminan tersebut? NIM: 250503110018 | Nama: Yuga Dwi Saputra
BalasHapusAlifia yusnita salsabila_250503110009
BalasHapusAssalamualaikum saya izin bertanya, Apakah bank syariah diperbolehkan meminta agunan counter (counter-guarantee) dalam bentuk simpanan tunai (cash collateral) dari nasabah sebelum menerbitkan surat garansi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat risiko bank?
Jazilatur Rohmah_250503110022
BalasHapusBagaimana tanggung jawab bank sebagai penjamin apabila nasabah yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya?
Achmad Chaidar Jazuli_250503110032
BalasHapusApa rukun dan syarat akad kafalah, dan bagaimana penerapannya pada produk garansi bank syariah?
Nayla Amartya_250503110029 Izin bertanya Bapak Apakah bank syariah boleh mengambil imbalan (fee) atas jasa penjaminan dalam akad kafalah, dan apa dasar hukum yang membolehkannya? Bagaimana cara bank menentukan besaran fee agar tidak menyerupai bunga atas pinjaman?
BalasHapus250503110035_Dwi aurora nayla rahmadina izin bertanya bapak...Bagaimana pola ijtihad DSN-MUI dalam menetapkan fatwa produk perbankan syariah, dan apa peran DPS dalam menjaga sharia compliance?
BalasHapus250503110025_Dwi Dita Saskia
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya.
Dalam artikel dijelaskan bahwa akad kafalah pada dasarnya merupakan akad tabarru’ atau tolong-menolong, tetapi dalam praktik perbankan syariah bank dapat menerima imbalan (ujrah) atas jasa penjaminan. Lalu, bagaimana cara bank syariah menentukan besaran ujrah agar benar-benar menjadi biaya atas jasa penjaminan, bukan sekadar keuntungan dari utang yang dijamin sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKhulafatul Anshor_250503110021
BalasHapusDalam akad kafalah, bank syariah memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas kewajiban nasabah. Jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, bank dapat diminta melaksanakan tanggung jawab sebagai penjamin sesuai akad. Bagaimana bank syariah menentukan batas tanggung jawab dan biaya penjaminan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah? Selain itu, bagaimana bank dapat melindungi kepentingan pihak penerima jaminan tanpa menimbulkan beban yang tidak adil bagi nasabah?
250503110034_ Afifah nukmah
BalasHapusizin bertanya bapak
Akad kafalah pada dasarnya merupakan akad tolong-menolong. Lalu, mengapa bank syariah diperbolehkan menerima ujrah atau imbalan atas jasa penjaminan tersebut?
Agung Kasya Naipospos_250503110026.
BalasHapusDalam praktik akad Kafalah (penjaminan) pada pembiayaan perbankan syariah—seperti Bank Garansi—bank umumnya mengenakan biaya administrasi atau ujrah atas jasa penjaminan tersebut. Ketika besaran ujrah ini dikaitkan langsung dengan persentase dari nilai nominal plafon atau nilai proyek (mirip dengan premi asuransi atau fee bank konvensional), sejauh mana penetapan biaya tersebut bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi), mengingat jasa penjaminan bukanlah komoditas fisik yang memiliki biaya produksi riil, melainkan sekadar komitmen moral-finansial atas risiko pihak ketiga?
Assalamu'alaikum, Ahmad Dimas Arviansyah_250503110006 izin bertanya, Bapak. Ketika bank syariah sudah membayar kewajiban nasabah kepada pihak penerima jaminan (misalnya saat bank garansi dicairkan), dengan akad apa bank menagih kembali dana tersebut kepada nasabah? Apakah posisinya otomatis menjadi qardh (piutang), dan jika ya, bagaimana agar ujrah kafalah yang sudah diambil sebelumnya tidak dianggap "pinjaman yang menarik manfaat"?
BalasHapusAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Bagaimana batasan pengambilan ujrah pada kafalah agar tidak menyerupai riba, dan apa risiko bank sebagai penjamin jika nasabah yang dijamin wanprestasi?
BalasHapusNilna Rohmatal Maula_250503110013.
Yasin Rahadatul Syiham_250503110076
BalasHapusBagaimana jika pihak penerima jaminan mengajukan klaim kepada bank, tetapi nasabah menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran kontrak? Bagaimana sengketa tersebut seharusnya diselesaikan?
Assalamu'alaikum wr. wb. Saya Adelia Putri Salsabila dengan nim 250503110047 izin bertanya. Pada bagian 11.3 disebutkan bahwa syariah card di Malaysia memakai akad bai' al-inah, sedangkan di Indonesia memakai kafalah-ijarah. Padahal bai' al-inah diperdebatkan karena dianggap menyerupai rekayasa pinjaman berbunga, dan mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia justru lebih longgar terhadapnya. Mengapa Indonesia tidak mengambil skema inah seperti Malaysia, dan apakah kafalah-ijarah dinilai lebih aman dari sisi sharia compliance? Terima kasih.
BalasHapusPada kafalah bil ujrah, bolehkah bank mengambil imbalan, dan bagaimana batasan ujrah agar tidak menyerupai riba?
BalasHapusTabina Afra Liyudhza Chafidh_250503110012
Tisyah Novea Awaliyah 098
BalasHapusJelaskan rukun kafalah dan perbedaan kafalah bin nafs dan kafalah bil mal.
Bagaimana kafalah dipakai dalam produk garansi bank syariah, dan apa ketentuan fee-nya?
Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
BalasHapusBagaimana menentukan batas objektif ujrah (imbalan jasa) pada akad Kafalah agar tidak berubah menjadi biaya komersial berlebihan yang mengaburkan esensi nirlaba (tabarru')?
250503110073_Shabrina Aulia Aufa Apa yang harus dilakukan bank syariah jika nasabah yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga?
BalasHapusFebby Indah Rahmawati_250503110027
BalasHapusKetika nasabah mengalami gagal bayar (default) dan bank syariah terlanjur mencairkan dana jaminan kepada pihak ketiga, dengan akad apa bank menagih kembali dana tersebut ke nasabah? Apakah otomatis berubah menjadi akad qardh (utang), dan bagaimana memastikan ujrah yang diambil di awal tidak dicap sebagai keuntungan atas utang tersebut?
Nadya Dina Fauzia
BalasHapus260503110089
Kafalah disebut akad tabarru' yang tanpa fee, tapi praktiknya selalu memakai ujrah. Di titik mana ujrah masih berupa imbalan jasa, dan kapan sudah menjadi keuntungan komersial?
Nafisah munawwaroh_093
BalasHapusJika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya, bagaimana bank syariah menjalankan tanggung jawab sebagai penjamin tanpa merugikan pihak lain?
Nama_260503110106
BalasHapusBagaimana pola ijtihad DSN-MUI dalam menetapkan fatwa produk perbankan syariah, dan apa peran DPS dalam menjaga sharia compliance?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusBernessa Eka Emilia_260503110164
BalasHapusDalam fikih, kewajiban kafil bergantung pada utang pokok. Di L/C dan garansi "pada permintaan pertama", bank wajib bayar atas dokumen, apa pun nasib kontrak dasarnya. Kasus pembobolan L/C fiktif BNI (2002-2003, triliunan rupiah). Jika jual belinya fiktif, apakah kafalah masih sah? Saat bank syariah membayar atas dokumen, akad apa yang sebenarnya ia jalankan?
Nama : Lavivatul Masluha
BalasHapusNim : 260503110184
Pernyataan: Artikel ini menjelaskan bahwa kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' (tolong-menolong) yang tidak mengenal imbalan, namun dalam praktik perbankan syariah akad ini justru dipakai di banyak produk komersial seperti bank garansi, L/C syariah, syariah card, dan pembiayaan multijasa, dengan bank menerima ujrah atas jasa penjaminan. Artikel juga menyebut bahwa fatwa DSN-MUI membolehkan ujrah selama tidak memberatkan para pihak, sementara sebagian ulama dan keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami tetap memandang kafalah sebagai akad cuma-cuma. Di sisi lain, artikel mencatat adanya persoalan nyata pada syariah card, seperti inkonsistensi istilah qardh dan dayn, denda keterlambatan yang mirip kartu kredit konvensional, serta potensi pola hidup konsumtif.
Pertanyaan: Jika kafalah secara asal adalah akad tolong-menolong yang tidak boleh dikomersialkan, tetapi dalam praktiknya bank mengambil ujrah, mensyaratkan jaminan tambahan seperti cash collateral 100% pada bank garansi, dan menggabungkannya dengan qardh serta ijarah dalam produk seperti syariah card yang tetap memuat denda keterlambatan, lalu di titik mana batas "tidak memberatkan para pihak" itu bisa dikatakan terpenuhi, dan bagaimana kita memastikan bahwa kafalah di bank syariah masih mempertahankan ruh tolong-menolongnya dan tidak sekadar menjadi jasa penjaminan komersial yang hanya berbeda nama dari praktik konvensional?
SHILA AZRA ABDILLAH_260503110059
BalasHapusBagaimana mekanisme kafalah diterapkan dalam bentuk bank garansi diperbankan syariah ?
Naysilla Ika Y S T_250503110046 izin bertanya Dalam materi dijelaskan bahwa akad kafalah pada dasarnya merupakan akad tabarru' atau tolong-menolong, tetapi dalam praktik perbankan syariah bank diperbolehkan menerima ujrah atas jasa penjaminan. Bagaimana cara bank syariah menentukan besaran ujrah agar tetap sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan tidak memberatkan nasabah?
BalasHapusMalikha Zaskiya_250503110044. Izin bertanya, Dalam L/C syariah, bank mendapatkan keuntungan berupa ujrah kafalah karena menjamin pembayaran importir. Bagaimana membedakan ujrah yang merupakan imbalan jasa penjaminan dengan tambahan pembayaran yang menyerupai bunga dalam transaksi konvensional?
BalasHapusAshdaq Rijal Bahri (260503110119) Izin Bertanya, Dalam akad kafalah, bank syariah diperbolehkan mengambil ujrah (biaya jasa), padahal secara asal kafalah merupakan akad tabarru' (tolong-menolong). Bagaimana bank memastikan besaran ujrah tersebut benar-benar murni sebagai imbalan jasa penjaminan yang riil dan proporsional, serta tidak bergeser menjadi praktik komersial atau keuntungan pinjaman terselubung yang menyerupai lembaga konvensional?
BalasHapusIhda Hana Qolbiyah_260503110151
BalasHapusPak, izin bertanya. Kafalah kan pada dasarnya akad tabarru' yang tujuannya tolong-menolong, tapi di bank garansi dan syariah card bank tetap mengambil fee (ujrah) dari nasabah. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan supaya ujrah ini tidak bertentangan dengan sifat tabarru'-nya, dan apa batasan yang membuat ujrah itu tidak jatuh menjadi riba atau "memberatkan" seperti yang disebutkan di Fatwa DSN-MUI Nomor 11? Terima kasih, Pak.
Dini Fatimatuzzahro_260503110074
BalasHapusMohon izin bertanya bapak. Teks membagi jaminan menjadi kafalah (jaminan orang) dan rahn (jaminan harta). Namun kafalah bi al-mal juga merupakan jaminan harta. Apakah pembagian ini tepat? Jelaskan perbedaan kafalah bi al-mal dengan rahn dari sisi siapa yang menanggung dan apa yang dijadikan jaminan.
Assalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167
BalasHapusMohon izin bertanya bapak,
Akad kafalah pada dasarnya merupakan akad tabarru' yang bertujuan untuk tolong-menolong, bukan mencari keuntungan. Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, bank diperbolehkan memperoleh ujrah atau imbalan atas jasa penjaminan. Jika bank menetapkan biaya penjaminan berdasarkan besarnya nilai jaminan dan tingkat risiko yang ditanggung, bagaimana cara membedakan bahwa ujrah tersebut benar-benar merupakan imbalan atas jasa penjaminan, bukan keuntungan dari aktivitas menjamin utang yang berpotensi menyerupai riba? Selain itu, siapa yang berwenang menentukan batas kewajaran ujrah agar prinsip tolong-menolong dalam akad kafalah tidak berubah menjadi transaksi komersial yang justru memberatkan nasabah?
Assalamualaikum, saya Olivia Dinie Carolina dengan nim 260503110075, mohon izin untuk bertanya bapak
BalasHapusyang pertama , Kalau kafalah itu akad tolong-menolong, kenapa bank minta cash collateral 100% dulu ke nasabah? Bukankah bank jadi tidak menanggung risiko apa-apa?
dan yang kedua , Fatwa menegaskan ujrah boleh "asal tidak memberatkan". Siapa yang menentukan ukuran "tidak memberatkan" itu, dan bagaimana kalau nasabah terpaksa setuju karena butuh garansi?
Saya lathifatuz zulfa an najiyah_260503110070 izin bertanya Siapa saja pihak yang terlibat dalam kafalah (kafil, makful 'anhu, makful lahu), dan apa peran bank di dalamnya?
BalasHapusApa rukun dan syarat sah kafalah, terutama mengenai objek yang dijamin?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNovia Indriani_260503110179
BalasHapusTeks menyebutkan bahwa secara asal, jaminan rahn dan kafalah tidak dikenal atau tidak sejalan dengan karakteristik dasar kontrak musyarakah dan mudarabah (karena keduanya berbasis profit-loss sharing atau kemitraan bagi risiko). Mengapa penerapan teori kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda syariah) diperbolehkan untuk memasukkan unsur jaminan di sini? Apakah keberadaan jaminan ini tidak merusak hakikat kemitraan syariah yang seharusnya menanggung risiko bersama?
Nama: Nikmatun Sholikhah
BalasHapusNIM: 260503110082
Pertanyaan:
Akad kafalah pada dasarnya merupakan akad tabarru' yang bertujuan untuk tolong-menolong, tetapi dalam praktik perbankan syariah bank diperbolehkan menerima ujrah atas jasa penjaminan. Bagaimana cara perbankan syariah menentukan besaran ujrah agar tidak memberatkan nasabah dan tetap menjaga prinsip tolong-menolong serta menghindari unsur riba?
putri sabella dwi martha_260503110085_putri sabella dwi martha_260503110085_izin bertanya, Artikel menyebut bahwa pada pembiayaan multijasa, nasabah tetap wajib membayar ujrah kafalah baik bank memberi dana talangan maupun tidak. Bagaimana bank syariah memastikan besaran ujrah tersebut proporsional dengan jasa penjaminan dan tidak berubah menjadi keuntungan dari pinjaman?
BalasHapusMuhammad Anggi Abdillah_260503110073
BalasHapusBagaimana cara bank syariah menjaga prinsip tolong-menolong dan kepatuhan syariah dalam penggunaan akad kafalah (penjaminan), di tengah banyaknya produk modern yang mengenakan biaya (ujrah)?
Haeva Lila Nurma Sada_260503110178
BalasHapusassalamualaikum, izin bertanya Bapak, kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' (tolong-menolong) yang bernilai ibadah, tetapi Fatwa DSN-MUI No. 11/2000 membolehkan bank mengambil ujrah, bahkan pada produk seperti bank garansi dan syariah card. Menurut Bapak, apakah pengambilan ujrah ini tidak mengubah kafalah menjadi akad komersial, dan apa batas yang menjaga agar ujrah tersebut tetap tidak memberatkan nasabah?
desiputriauliarohmah-260503110176 assalamualaikum izin bertanya bapak mengapa bank syariah boleh mengambil ujrah (fee) dari akad ini padahal kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru’? dan contoh produk perbankan syariah yang menggunakannya.
BalasHapusMoch. Rifqi hilman_260503110115 izin bertanya pak, Apa saja rukun akad kafalah yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum Islam, dan bagaimana bentuk aplikasinya dalam produk bank garansi?
BalasHapusMohammad Naufal Mubarok_260503110123, izin bertanya pak🙏
BalasHapusJika kafalah bil ujrah dipakai untuk garansi, mengapa fee yang berbanding lurus dengan nilai jaminan dianggap bermasalah oleh sebagian ulama?
Zahra Revalina Labibah_260503110149
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, artikelnya sangat bermanfaat. Izin bertanya, apa saja rukun akad kafalah? Terima kasih Bapak.
Akad kafalah pada dasarnya merupakan akad tabarru' yang bertujuan untuk saling tolong-menolong, tetapi dalam praktik perbankan syariah bank diperbolehkan mengambil ujrah atas jasa penjaminan. Jika bank memperoleh keuntungan dari akad yang seharusnya bersifat sosial, bagaimana cara membedakan antara ujrah yang diperbolehkan dengan praktik yang justru bertentangan dengan tujuan awal akad kafalah?
BalasHapusMelinda putri dwi ulyani_260503110094
BalasHapusUraikan rukun kafalah dan jelaskan kapan kafalah bil ujrah diperbolehkan.
FASHA SHANDA_260503110162
BalasHapusizin bertanya, Yang kedua, pada bagian 11.3 disebutkan bahwa syariah card di Malaysia memakai akad bai' al-inah, sedangkan di Indonesia memakai kafalah-ijarah. Mohon dijelaskan mengapa kedua negara memilih akad yang berbeda, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dari sisi kepatuhan syariah, dan apa pelajaran yang dapat diambil Indonesia dari pendekatan Malaysia?
iqbal nur raafid ferdiyansyah_260503110012 Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' yang bernilai ibadah, dan Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI) 1985 menyatakan kafalah bersifat cuma-cuma. Namun, bank syariah di Indonesia mengenakan ujrah pada hampir semua produk kafalah, mulai dari bank garansi, L/C, kartu kredit syariah, sampai pembiayaan multijasa. Bahkan pada multijasa, ujrah tetap wajib dibayar nasabah meskipun bank tidak memberikan dana talangan. Pembolehannya bertumpu pada fatwa DSN-MUI No. 11/2000 dan alasan dharurah 'ammah serta kemaslahatan. Apakah kafalah bil ujrah masih dapat dibenarkan sebagai akad penjaminan yang sejalan dengan hakikat tabarru', atau sebenarnya sudah berubah menjadi jasa komersial yang hanya memakai nama kafalah? Jawab dengan menimbang dasar pembolehannya (dharurah 'ammah, kemaslahatan, fatwa DSN-MUI, syarat ujrah tidak memberatkan) beserta kelemahannya, lalu tentukan posisimu berdasarkan isi teks.
BalasHapusNajwa Safira_260503110083
BalasHapusDalam akad kafalah, apa yang terjadi jika nasabah yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya?
Amelia Fauziah Anwar_260503110055
BalasHapusAssalamu’alaikum Pak, izin bertanya. Artikel menjelaskan bahwa syariah card (Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006) memakai tiga akad sekaligus, yaitu kafalah, qardh, dan ijarah, dengan penerbit kartu sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap merchant. Artikel juga menyebut kelemahannya: tidak ada kontrol apakah kartu dipakai untuk barang halal, belum tentu mencegah perilaku konsumtif (israf), dan masih ada denda keterlambatan. Bagaimana bank syariah seharusnya menjaga agar tiga akad ini tidak tumpang tindih dan produknya benar-benar berbeda dari kartu kredit konvensional? Terima kasih, Pak.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bagaimana mekanisme penerapan Akad Kafalah dalam perbankan syariah, serta apa perbedaan karakteristik dan ketentuan syariahnya dibandingkan dengan akad lain?
BalasHapusNama: Sri Vidiya Ningsih
NIM: 250503110016
Elsa Lathifatul Husna_260503110185
BalasHapusizin bertanya bapak,Kafalah Pada Dasarnya Akad Tolong-Menolong, Tetapi Bank Mengambil Ujrah (Misalnya Sekitar 1% Pada Bank Garansi). Di Mana Batas Wajar Fee Agar Tidak Berubah Menjadi Bisnis Murni Yang Menyerupai Biaya Penjaminan Konvensional?
nama : ahmad hadi fidzikri azhari NIM : 260503110117
BalasHapusassalamuaikum pak izin bertanya Apa yang dimaksud dengan kafalah (bank garansi) dalam konteks perbankan syariah?
Nama: Nadiyah Zulfa
BalasHapusNIM: 260503110014
Assalamualaikum wr wb, izin bertanya bapak:
Pertanyaan saya, bagaimana legitimasi fikih muamalah klasik dalam memandang pergeseran akad tabarru' menjadi bernilai komersial melalui kafalah bil ujrah, dan bagaimana mekanisme pengawasan sharia compliance yang harus diterapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar praktik hybrid contract tersebut tidak melanggar prinsip larangan penggabungan akad yang bertentangan dengan syariah?
Yulicha Putri_260503110124_
BalasHapusbapak izin bertanya,
Siapa yang menanggung risiko kerusakan, keterlambatan, dan cacat barang? Bagaimana jika bank mewakilkan (wakalah) pembuatan ke nasabah?
Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
BalasHapusNIM: 250503110028
Pertanyaan: Apa saja tantangan manajemen risiko saat akad Kafalah digunakan sebagai penjaminan dalam transaksi e-commerce dan platform peer-to-peer (P2P) lending syariah?
nayla ijabah _260503110028
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya Mengapa BTN Syariah menggunakan kafalah bil ujrah pada pembiayaan multijasa, dan apa ketentuan ujrah-nya?
Nisa Nuril Aini (250503110040)
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Akad kafalah merupakan akad penjaminan yang melibatkan pihak penjamin untuk menjamin kewajiban pihak lain. Bagaimana penerapan akad kafalah dalam kegiatan perbankan syariah, misalnya dalam layanan bank garansi, dan apa saja tanggung jawab pihak penjamin apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya? Apakah terdapat batasan tertentu dalam pemberian jaminan menurut prinsip syariah?
Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007
BalasHapusDalam kondisi seperti apa bank syariah dapat mengenakan fee (ujrah) atas layanan penjaminan dengan akad kafalah?
Alfi Nurdina Safitri_260503110154
BalasHapusizin bertanya bapakk, Fee kafalah di sini sekitar 1% dari nilai jaminan. Apakah fee yang proporsional dengan nilai jaminan (bukan dengan biaya jasa riil) menyerupai imbalan atas pinjaman (qardh) yang berujung riba? Bagaimana artikel menjawab kaidah "kullu qardhin jarra manfa'atan"?
Maaf bapak izin bertanya, Jika fee kafalah diperbolehkan karena alasan kemaslahatan, bagaimana cara memastikan bahwa biaya tersebut tidak justru menjadi sarana mencari keuntungan dari akad tolong-menolong?
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusMahira Tsaniya (260503110102)
BalasHapusDalam L/C impor syariah, bank bertindak sebagai kafil (penjamin) dan memperoleh ujrah (fee). Mengingat perdagangan internasional rentan terhadap sanksi ekonomi, fluktuasi mata uang ekstrem, atau hambatan geopolitik, sejauh mana batas tanggung jawab bank syariah sebagai penjamin jika barang impor terindikasi melanggar prinsip syariah di tengah jalan (misalnya mengandung unsur haram atau tidak sesuai spesifikasi akad)?
Irsaduddin tsakif fitroh (250503110011)
BalasHapusApakah bank syariah boleh memperoleh imbalan atas jasa penjaminan dalam akad kafalah? Bagaimana batasan imbalannya?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusrisalatuz zahro_260503110161
BalasHapusassalamualaikum, izin bertanya bapak.
Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru’ tanpa imbalan, tetapi bank syariah mengambil fee (ujrah) atas penjaminan. Apakah praktik ini masih sesuai dengan hakikat kafalah, atau hanya mengubah bunga menjadi biaya jasa yang substansinya mirip riba?
ziyana walida_260503110023
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya
dalam akad kalafah apa kewajiban penjamin(kafil) jika pihak yang dijamin gagal bayar?
Muhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
BalasHapusIzin bertanya bapak terkait artikel ini
Bagaimana kafalah diterapkan pada produk bank garansi syariah, dan apa risikonya bagi bank?
Muhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
BalasHapusAkad Kafalah pada Perbankan Syariah: Bagaimana akad Kafalah memberikan jaminan kepada pihak yang melakukan transaksi?
ZAKIYAH NUR RAHMA_260503110001
BalasHapusSiapa yang menanggung kewajiban jika pihak yang dijamin dalam kafalah tidak membayar, dan apakah penjamin bisa menuntut balik?
Ilyas Nawwar Zahir_260503110135
BalasHapusIzin bertanya pak, Bolehkah bank mengambil biaya atas jaminan kafalah, dan bagaimana membedakannya dari riba?
Dinda Miazaroh_260503110064
BalasHapusBagaimana relevansi konsep kafalah klasik dengan perkembangan sistem keuangan modern yang melibatkan perusahaan, lembaga penjamin, dan transaksi lintas negara?
Shabrina Arinza Salsabila_250503110003
BalasHapusPada penerapan sistem bancassurance yang menggunakan konsep kafalah, bagaimana cara mengatasi ketidaksesuaian antara teori dan praktik pertanggungan asuransi terhadap bank agar tetap memenuhi standar kepatuhan syariah?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAnandafp (145) PBS D
BalasHapusKafalah pada dasarnya adalah akad tabarru’ yang tidak boleh dikomersialkan, tetapi bank syariah menerima ujrah dalam bank garansi dan syariah card. Jika seorang nasabah syariah card menggunakan kartunya untuk berbelanja berlebihan hingga terlambat membayar, di mana letak potensi benturan antara sifat tolong-menolong kafalah dengan kepentingan komersial bank, dan menurut Anda, bagaimana seharusnya batas antara ujrah yang adil dan ujrah yang memberatkan ditentukan?
Dalam kafalah bi al-mal, penjamin bertanggung jawab atas pelunasan utang orang lain. Apakah hal ini tidak berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila penjamin akhirnya harus membayar utang yang bukan miliknya?
BalasHapusMohammad Syamsuddin_260503110046
BalasHapusApa yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk berbasis akad kafalah ke depan?
Zeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_260503110140, izin bertanya bapak. Di bagian 5.3 dan 5.4, kafalah al-munjazah dan kafalah al-muallaqah dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan waktu. Apakah pembeda keduanya dalam fikih memang soal waktu, atau soal ada tidaknya syarat pada suatu peristiwa tertentu?
BalasHapusMuh. Amrullah Ni'amudin_260503110116
BalasHapusBagaimanakah bentuk keterlibatan dan posisi bank syariah ketika bertindak sebagai penjamin dalam pelaksanaan akad Kafalah?
dika novazun saputra
BalasHapusNim 260503110086
Mengapa kafalah pada dasarnya termasuk akad tabarru’? Jelaskan ciri-cirinya, termasuk bahwa kafil harus bertindak tanpa paksaan dan tidak boleh menarik kembali pertanggungan yang telah ditetapkan.
Muhammad Syauqi Mubarrok (079) PBS C
BalasHapusBagaimana kafalah dapat dikombinasikan dengan akad wakalah dan qardh dalam satu skema produk, dan apa risiko syariahnya?
tsania fitri anwar h (260503110048)
BalasHapusizin bertanya bapak, Kafalah pada dasarnya akad tabarru'. Mengapa bank syariah boleh mengambil ujrah, dan bagaimana perbedaan pendapat ulama serta Fatwa DSN-MUI No. 11/2000?
ahmad nur alfi zuhri 260503110180
BalasHapusBagaimana bank syariah memastikan bahwa pemberian ujrah dalam akad kafalah tetap sesuai prinsip tolong-menolong dan tidak berubah menjadi praktik mencari keuntungan yang bertentangan dengan prinsip syariah?
Abdullah Yazid Al Hakiki_260503110166
BalasHapusJika akad kafalah pada dasarnya merupakan akad tabarru’ yang bertujuan untuk tolong-menolong, tetapi dalam praktik perbankan syariah bank diperbolehkan mengambil keuntungan melalui ujrah, bagaimana cara membedakan ujrah yang benar-benar merupakan imbalan atas jasa penjaminan dengan biaya yang sebenarnya hanya menjadi keuntungan dari pemberian jaminan? Lalu, bagaimana cara memastikan bahwa praktik tersebut tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menyerupai riba?
Nunuk Nur Azizah (260503110029)
BalasHapusMaaf bapak izin bertanya, bagaimana jika pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya? Siapa yang bertanggung jawab?
Apakah biaya (fee) kafalah yang dikenakan bank termasuk imbalan atas jaminan yang dilarang, atau dibolehkan sebagai ujrah atas jasa administrasi?
BalasHapusAssalamualaikum pak, perkenalkan nama saya Bayu Prasetyo_260503110106, izin bertanya mengenai topik Akad Kafalah pada Perbankan Syariah: bagaimana ketentuan syariah terkait penetapan besaran imbalan atau ujrah dalam layanan garansi bank berbasis akad kafalah?
BalasHapusKafalah pada bank garansi sering disertai ujrah (biaya jasa). Jelaskan perdebatan ulama tentang pengambilan imbalan atas jaminan, dan apa alasan fatwa yang membolehkannya tidak termasuk riba?
BalasHapusAmelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusSebutkan rukun akad Kafalah dan berikan contoh produk bank syariah yang menggunakannya !
Maura Falsa Febriandini_260503110006
BalasHapusUraikan rukun, syarat, dan dasar hukum akad kafalah, lalu jelaskan penerapannya pada produk bank syariah seperti bank garansi, termasuk ketentuan ujrah (fee) yang diperbolehkan.
Jihan rihadatul aisy_260503110035
BalasHapusApakah penerapan akad kafalah dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha? Dan mengapa alasanya?
Nafila nasywa izzati (260503110099)
BalasHapusSejauh mana legitimasi syariah atas pengenaan biaya jasa (ujrah) dalam akad Kafalah bil Ujrah, dan bagaimana batasan agar tidak terindikasi mengambil keuntungan atas risiko semata?
NAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
BalasHapusNIM: 260503110066
5. [Kode: 00033] Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
Apa yang dimaksud dengan akad kafalah (jaminan), dan bagaimana bentuk implementasinya pada produk garansi bank syariah?
FAULAHTUL FAJRI 260503110065
BalasHapusBagaimana legitimasi syariah terkait penetapan 'ujrah (fee) dalam layanan jasa penjaminan (Kafalah bil Ujrah) pada produk Bank Garansi Syariah, dan bagaimana batas proporsionalitas biaya tersebut agar tidak menyerupai praktik komersialisasi utang konvensional?
Muhammad Zuhril Ulum_260503110041
BalasHapusApakah penerapan biaya dalam akad kafalah berpotensi membuat fungsi penjaminan menjadi lebih berorientasi pada keuntungan daripada prinsip tolong-menolong?
Farid Fadlurahman_260503110062
BalasHapusApa saja bentuk produk perbankan syariah modern yang mengaplikasikan akad kafalah, dan bagaimana bentuk kombinasi (hybrid contract) diterapkan misalnya pada produk seperti syariah card?
Nawal Citra Ardina_260503110067
BalasHapusApa saja empat isu kontemporer yang dibahas dalam artikel terkait aspek kepatuhan syariah pada penerapan kartu syariah —meliputi inkonsistensi terminologi qardh dan dayn , kelemahan kontrol transaksi halal, potensi perilaku konsumtif ( israf ), serta mekanisme denda keterlambatan ( late charge dan ta'wid )—dan bagaimana menerapkannya terhadap pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)?
muhammad arasy (260503110088):Siapa yang bertanggung jawab apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya?
BalasHapusADINDA EKA PUTRI_260503110152
BalasHapusApakah fee garansi yang dihitung dari nilai jaminan sejalan dengan prinsip bahwa kafalah pada dasarnya akad tabarru' (tolong- menolong)?
MUTIARA LAILATUL PUTRI_260503110043
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya
Apa risiko hukum dan keuangan bagi bank sebagai penjamin? Apakah ujrah kafalah bisa menyerupai riba?
Nama: Khusnul Khotimah
BalasHapusNim: 260503110131
Apakah bank boleh menerima imbalan (ujrah) atas jasa kafalah? Jelaskan alasannya.
Nama: Claresta Galatea Qatrunada
BalasHapusNIM: 260503110128
Kafalah termasuk akad tabarru’ yang pada dasarnya tidak mengenal imbalan, tetapi di perbankan syariah akad ini sering digabung dengan akad lain dalam satu produk. Syariah card, misalnya, memakai kafalah, qardh, dan ijarah sekaligus, sedangkan pembiayaan multijasa BTN Syariah memakai kafalah bil ujrah. Fatwa DSN-MUI memang membolehkan ujrah, tetapi artikel juga mencatat masalah pada syariah card, seperti istilah qardh dan dayn yang tidak konsisten, kontrol penggunaan kartu yang lemah, dan denda keterlambatan. Bagaimana penggabungan kafalah dengan akad lain dapat dibenarkan menurut fikih, dan batasan apa yang harus dijaga agar tidak melanggar larangan dua akad dalam satu akad atau menyerupai pinjaman yang menarik manfaat? Bagaimana Dewan Pengawas Syariah dan fatwa DSN-MUI berperan menjaga kepatuhan syariah pada produk seperti ini?
Terimakasih
nama : zahrotulmahya
BalasHapusNim : 260503110060
Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' yang bertujuan tolong-menolong. Menurut Anda, apakah wajar jika bank mengambil keuntungan dari akad ini? Mengapa?
Zaidatun Ni'mah (260503110081)
BalasHapuspertanyaan: dijelaskan bahwa kafalah al-munjazah (jaminan mutlak) dan kafalah al-muallaqah (jaminan terikat) hanya dibedakan oleh pembatasan waktu. Dalam praktik bank garansi syariah, bagaimana kedua jenis ini diterapkan? Apakah jaminan bank otomatis berakhir ketika masa berlaku garansi habis, dan siapa yang menanggung risiko jika klaim diajukan setelah masa tersebut?
NAUVAL THORIQUL ASLAM_260503110039
BalasHapusJika bank menerima ujrah dari akad kafalah, bagaimana cara menentukan batas kewajaran biaya tersebut agar tidak merugikan nasabah dan tetap sesuai prinsip syariah?
Muhammad Ahsin Khuluqi_260503110052
BalasHapusIzin bertanya bapak, Kafalah pada dasarnya merupakan akad tabarru' (sukarela/tolong-menolong) yang bernilai ibadah dan tidak bertujuan mencari keuntungan, namun dalam perbankan syariah modern, institusi penjamin (kafil) lazim mengenakan biaya jasa (ujrah), mensyaratkan jaminan lawan berupa cash collateral (bahkan hingga 100%), serta mengombinasikannya dengan akad lain dalam bentuk hybrid contract (seperti pada kartu kredit syariah yang juga memuat denda keterlambatan). Di titik mana batas 'tidak memberatkan para pihak' menurut Fatwa DSN-MUI dapat dikatakan terpenuhi, dan bagaimana memastikan bahwa praktik kafalah komersial ini masih mempertahankan ruh tolong-menolong tanpa bergeser menjadi praktik yang menyerupai beban biaya atau keuntungan pinjaman ribawi?
Mohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak.
Kafalah merupakan akad penjaminan yang pada prinsipnya bersifat tabarru’ (sosial), namun dalam produk perbankan seperti bank garansi bank dapat mengambil ujrah. Bagaimana menjelaskan kebolehan pengambilan imbalan tersebut agar tidak dianggap sebagai riba qardh (pinjaman yang menghasilkan manfaat)? Bagaimana batasan ujrah agar hanya mencerminkan biaya administrasi nyata dan bukan keuntungan dari jaminan itu sendiri?
Izin bertanya bapak,
BalasHapusDalam akad kafalah, apa saja kewajiban bank sebagai penjamin, dan bolehkah bank mengambil fee atas jaminan tersebut?
- Kamilatul Badriyah (260503110036)
Senja Kafka Nisa’ul Wardah_260503110127
BalasHapusDalam bank garansi, bank sebagai kafil menjamin kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, tetapi bank juga meminta cash collateral dan agunan dari nasabah yang sama. Jika nasabah wanprestasi dan bank sudah membayar kepada penerima jaminan, apakah posisi bank masih murni sebagai penjamin atau sudah berubah menjadi kreditur, dan apa konsekuensinya terhadap klaim bahwa kafalah adalah akad tolong-menolong?
Elfanda Hafidza Azzahra Hasan (260503110186)
BalasHapusApabila bank meminta jaminan lawan atau agunan kepada nasabah untuk mengantisipasi risiko kafalah, apakah hal tersebut tidak mengurangi makna tolong-menolong yang menjadi dasar akad tabarru'?
Muhammad Farkhan Danil Ramadhan_260503110034
BalasHapusJika nasabah tetap diwajibkan membayar ujrah meskipun bank syariah tidak memberikan dana talangan, apakah hal tersebut masih dapat dikategorikan sebagai imbalan atas jasa penjaminan (kafalah), dan bagaimana memastikan bahwa praktik tersebut tidak menyerupai pengambilan keuntungan tanpa memberikan manfaat nyata kepada nasabah?
Annisa Humairo_260503110044
BalasHapusIzin bertanya pak,
Jika bank syariah memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas nama nasabah, kemudian nasabah ternyata gagal memenuhi kewajibannya, sampai sejauh mana tanggung jawab bank sebagai penjamin?
Launa Zahrotur Rumman_260503110130
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya,
Mengapa kafalah digolongkan sebagai akad tabarru’? Apa konsekuensinya bagi penjamin?
DESTIA NUR ANGGRAINI ARIFIN_260503110159. Dalam jurnal dijelaskan bahwa akad kafalah merupakan akad tabarru' yang berlandaskan prinsip tolong-menolong, tetapi dalam praktik perbankan syariah bank diperbolehkan mengambil ujrah atau imbalan atas jasa penjaminan. Jika bank memperoleh keuntungan dari akad yang pada dasarnya bertujuan untuk membantu orang lain, apakah hal tersebut tidak menimbulkan pertentangan antara nilai tolong-menolong dan kepentingan komersial bank? Lalu, bagaimana batasan agar akad kafalah tidak hanya dijadikan sebagai sarana mencari keuntungan oleh pihak perbankan?
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAhmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusSejauh mana legitimasi syariah atas pengenaan biaya jasa (ujrah) dalam akad Kafalah bil Ujrah, dan bagaimana batasan agar tidak terindikasi mengambil keuntungan atas risiko semata?
Nama: M. Kaysma Alhafish
BalasHapusNim: 260503110027
izin bertanya bapak, Jika kafalah adalah akad tolong-menolong tanpa risiko karena dijamin penuh 100% cash collateral, apa dasar syariah pengambilan ujrah-nya agar tidak terjebak riba?
terimakasih🙏🏻🙏🏻
Muhammad Cinta Fauzan akbar_260503110148
BalasHapusBagaimana penerapan akad kafalah memberikan jaminan kepada pihak ketiga dalam suatu transaksi keuangan?
Sasvia Aurentina W.R (260503110087)
BalasHapus5. [00033] Apa fungsi akad kafalah dalam perbankan syariah, dan produk apa saja yang menggunakan akad ini?
Nama: Khusnul khotimah
BalasHapusNIM: 260503110131
Dalam produk perbankan syariah apa saja akad Kafalah biasanya diterapkan (misalnya Bank Guarantee atau Letter of Credit), dan bagaimana ketentuan pengambilan ujrah (imbalan) atas penjaminan tersebut?
Zaskia Khoirun Nisa'_260503110033
BalasHapusBagaimana akad kafalah mencerminkan nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan ekonomi masyarakat?
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusSejauh mana legitimasi syariah atas pengenaan biaya jasa (ujrah) dalam akad Kafalah bil Ujrah, dan bagaimana batasan agar tidak terindikasi mengambil keuntungan atas risiko semata?
salsyah sandella (260503110010)
BalasHapusApakah bank syariah tetap mensyaratkan agunan tunai (cash collateral) atau kontra-garansi sebelum menerbitkan jaminan Kafalah, dan bagaimana akad yang digunakan untuk agunan tunai tersebut (misalnya Wadiah atau Mudharabah)?
terimakasih bapak
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusSejauh mana legitimasi syariah atas pengenaan biaya jasa (ujrah) dalam akad Kafalah bil Ujrah, dan bagaimana batasan agar tidak terindikasi mengambil keuntungan atas risiko semata?
M. Wafiyul Himam (250503110049)
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya Bapak, jika pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya, apakah penjamin harus langsung melunasi seluruh kewajiban tersebut? Bagaimana ketentuan penggantian dana kepada penjamin menurut prinsip syariah? Terima kasih.
Mahmudiyah Java Al Kayis_260503110080 Di artikel disebut penjamin (kafil) tidak boleh menarik kembali pertanggungan yang sudah ditetapkan. Kalau di tengah masa bank garansi kondisi nasabah memburuk, apakah bank syariah bisa menarik garansinya? Atau tetap terikat sampai masa garansi selesai?
BalasHapus