Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI di Kami (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Hubungi narahubung Kami untuk pembelian buku-buku terbitan Kami |
Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif akad hawalah dalam fikih muamalah, meliputi definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, serta aplikasinya dalam perbankan syariah kontemporer. Hawalah sebagai akad pengalihan utang memiliki landasan hukum yang kuat bersumber dari Sunnah dan Ijma' ulama, serta menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif terhadap pandangan berbagai mazhab fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama—terutama antara Abu Hanifah dengan imam-imam lainnya—mengenai syarat-syarat hawalah, khususnya terkait hawalah mutlaqah dan hawalah muqayyadah. Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, hawalah telah diaplikasikan pada berbagai produk keuangan seperti anjak piutang, transfer dana, kartu kredit syariah, uang elektronik, dan pembiayaan take over, serta diatur melalui fatwa DSN-MUI dan regulasi Bank Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa isu kontemporer yang memerlukan kajian lebih lanjut, termasuk potensi penyalahgunaan dalam sistem keuangan modern, penerapan dalam fintech, dan perlindungan hukum terhadap wanprestasi.
Kata Kunci: Hawalah; Fikih Muamalah; Perbankan Syariah; Pengalihan Utang; Akad Tabarru'
Abstract
This article comprehensively examines the hawalah contract in fiqh muamalah, covering its definition, legal basis, pillars and conditions, types, and application in contemporary Islamic banking. Hawalah, as a debt transfer contract, has a strong legal foundation derived from the Sunnah and the consensus (ijma') of scholars, and serves as an important instrument in resolving debt-related issues in the economic life of Muslims. This study employs a library research method with a comparative approach to the views of various fiqh schools of thought. The findings reveal differences of opinion among scholars—particularly between Abu Hanifah and other imams—regarding the conditions of hawalah, especially concerning mutlaqah and muqayyadah hawalah. In the context of Indonesian Islamic banking, hawalah has been applied to various financial products such as factoring, fund transfers, Islamic credit cards, electronic money, and take-over financing, and is regulated through DSN-MUI fatwas and Bank Indonesia regulations. Nevertheless, several contemporary issues remain that require further study, including the potential for misuse in modern financial systems, application in fintech, and legal protection against breach of contract.
Keywords: Hawalah; Fiqh Muamalah; Islamic Banking; Debt Transfer; Tabarru' Contract
1. Pendahuluan: Fikih Muamalah sebagai Landasan Transaksi Islam
Fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam urusan duniawi, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan keuangan (Harahap & Sudiarti, 2021). Secara etimologi, fikih muamalah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu fiqh dan muamalah (Fahriansah, 2020). Kata fiqh secara bahasa berarti "paham yang mendalam," sedangkan secara istilah ia merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili (Sari, 2018). Adapun kata muamalah menggambarkan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan individual mereka (Sauqi & Muyasarah, 2023). Dengan demikian, fikih muamalah secara terminologi dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan duniawi (Sauqi & Muyasarah, 2023).
Ruang lingkup fikih muamalah mencakup seluruh kegiatan manusia yang didasarkan pada hukum Islam dalam bentuk peraturan yang mengandung perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah (Fahriansah, 2020). Secara lebih rinci, ruang lingkup fikih muamalah meliputi aspek-aspek seperti jual beli, ijarah, hawalah, akad, dan masih banyak lagi (O. Sari, 2023). Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh menguraikan objek fikih muamalah sebagai berikut: naẓariyat (teori-teori) hak, kepemilikan harta, teori-teori akad, dan jenis akad (Harahap & Sudiarti, 2021). Dalam konteks ekonomi Islam, fikih muamalah menduduki posisi yang sangat penting karena merupakan lapangan ijtihad (majal al-ijtihad) yang luas, mengingat nash-nash Al-Qur'an tentang muamalah maliyah bersifat global (kully) dan tidak terinci (juz'iy), sehingga hukum muamalah lebih elastis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman (Imari, 2016).
Salah satu prinsip dasar dalam fikih muamalah kontemporer adalah bahwa semua praktik muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Mubarroq & Latifah, 2023). Prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan berbagai akad dalam lembaga keuangan syariah, termasuk akad hawalah yang menjadi fokus kajian artikel ini. Istilah muamalah maliyah bukanlah hal yang baru bagi dunia Islam, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah (Harahap & Sudiarti, 2021).
2. Pengertian dan Definisi Akad Hawalah
2.1 Definisi Etimologi dan Terminologi
Hawalah secara etimologi berarti "pemindahan" atau "pengalihan" (Ronaydi, 2023). Dalam bahasa Arab, kata hawalah juga dapat diartikan sebagai "perubahan" (change) atau "transfer" (Raisi et al., 2016). Secara terminologi, hawalah adalah suatu pengalihan utang yang dimiliki seseorang kepada pihak lain untuk membayarkan utangnya dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama (Ronaydi, 2023). Definisi ini sejalan dengan pandangan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang mendefinisikan al-Hawalah sebagai transfer utang dari pihak yang mengalihkan (transferor) kepada pihak yang membayar (payer) (Raisi et al., 2016).
Menurut mazhab Hanafi, hawalah didefinisikan secara hukum sebagai pemindahan beban utang dari tanggung jawab muhil (orang yang berutang) kepada tanggung jawab muhal 'alaih (orang lain yang punya tanggung jawab membayar utang pula) (Rivai, 2020). Sementara menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, hawalah ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain (Muqorobin & Cahyo, 2019). Dalam fikih muamalat, hawalah merujuk pada transfer kewajiban finansial dari satu debitur kepada debitur lain yang akan membebaskan debitur awal dari segala kewajiban utang (Raisi et al., 2016).
Hawalah merupakan pengalihan tangguhan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Harahap & Sudiarti, 2021). Secara linguistik, hawalah berarti memindahkan atau perpindahan; secara istilah, hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal 'alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang (Siswahyudianto, 2016).
2.2 Pihak-Pihak dalam Akad Hawalah
Dalam akad hawalah terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu:
1. Muhil (المحيل): Orang yang berutang dan mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Muhil adalah pihak pertama yang memiliki kewajiban utang kepada muhal (Nofrianto et al., 2022).
2. Muhal (المحال): Orang yang memiliki piutang atau hak tagih terhadap muhil. Muhal adalah pihak yang menerima pengalihan utang (Nofrianto et al., 2022).
3. Muhal 'alaih (المحال عليه): Orang yang menerima pengalihan utang dari muhil dan berkewajiban membayar utang tersebut kepada muhal (Nofrianto et al., 2022).
Konsep hawalah adalah memindahkan utang dari muhil sebagai debitur pertama kepada muhal 'alaih sebagai debitur kedua (Nofrianto et al., 2022). Dengan demikian, melalui akad hawalah, seseorang yang mengalami kesulitan finansial dapat mengalihkan sesuatu yang masih menjadi tanggungannya (utang) kepada pihak lain (Alfian et al., 2022).
3. Dasar Hukum Akad Hawalah
3.1 Landasan dari Al-Qur'an dan Sunnah
Hawalah dibolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma'. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu" (Alfian et al., 2022). Hadis ini menjadi landasan utama kebolehan akad hawalah dalam Islam.
Berdasarkan hadis tersebut, akad atau transaksi hawalah jelas diperbolehkan dalam muamalah Islam (Harahap & Sudiarti, 2021). Hawalah disyariatkan untuk memberikan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya dalam kehidupan muamalah (Alfian et al., 2022). Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya (Nofrianto et al., 2022).
3.2 Ijma' Ulama
Ulama sepakat (ijma') membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda karena hawalah adalah perpindahan utang; oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial (Toyyibi, 2019). Legitimasi hawalah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan penalaran (reasoning) sebagaimana ditetapkan oleh AAOIFI dalam dasar hukum syariahnya (Raisi et al., 2016).
4. Rukun dan Syarat Akad Hawalah
4.1 Rukun Hawalah
Para ulama fikih menetapkan beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad hawalah. Rukun hawalah mencakup:
1. Para pihak yang mengadakan akad hawalah: Muhil, muhal, dan muhal 'alaih (Toyyibi, 2019).
2. Muhal bih (objek hawalah): Sesuatu yang menjadi objek akad hawalah harus bersifat finansial (Ronaydi, 2023). Akad hawalah diperbolehkan untuk dilakukan terhadap ad-Dain (aset yang masih dalam bentuk utang), bukan al-Ain (aset yang barangnya konkret) (Abdillah et al., 2023).
3. Sighat al-'aqd (pernyataan ijab qabul): Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh pihak-pihak yang terlibat (Ronaydi, 2023).
4.2 Syarat-Syarat Hawalah
Syarat-syarat akad hawalah mencakup beberapa aspek penting, yang dapat dirinci sebagai berikut.
Syarat Muhil:
• Muhil harus cakap hukum (balig dan berakal sehat) (Abdillah et al., 2023).
• Akad hawalah yang dilakukan oleh muhil adalah akad yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan di bawah paksaan (Abdillah et al., 2023).
Syarat Muhal:
• Muhal harus cakap hukum (matang dan bijaksana) (Abdillah et al., 2023).
• Akad hawalah tidak sah jika muhal tidak berakal, seperti orang gila, anak di bawah perwalian, atau orang yang mumayiz (Abdillah et al., 2023).
• Kerelaan (ridha) muhal diperlukan karena utang yang di-hawalah-kan adalah haknya; ia rela dipindahtangankan dari satu orang ke orang lain (Zatadini & Ghozali, 2018).
Syarat Muhal 'alaih:
• Muhal 'alaih harus memiliki kemampuan untuk menanggung utang yang dialihkan (Toyyibi, 2019).
Syarat Muhal Bih (Objek Hawalah):
• Objek hawalah harus berupa utang yang sudah tetap dan mengikat, seperti utang dalam akad pinjaman (al-qardh) (Fahriansah, 2020).
• Utang yang ada pada muhil dan muhal 'alaih harus diketahui kadar, sifat, dan jenisnya (Toyyibi, 2019).
• Utang yang menjadi tanggungan muhil dan muhal 'alaih harus sama; jika tidak sama, akad hawalah tersebut tidak sah (Toyyibi, 2019).
• Tidak valid untuk mengadakan akad hawalah dengan muhal bih dalam bentuk harta ain yang masih ada atau belum rusak, karena ain bukan sesuatu yang ada dalam tanggungan (Fahriansah, 2020).
4.3 Perbedaan Pendapat Ulama tentang Syarat
Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai beberapa syarat hawalah. Menurut Abu Hanifah, syarat akad hawalah tidak mencantumkan keharusan adanya utang kepada muhal 'alaih yang sudah terjadi sebelum akad hawalah; jadi, menurut Abu Hanifah, utang tersebut tidak harus terjadi sebelum akad hawalah, tetapi bisa juga terjadi sesudah akad hawalah (Zatadini & Ghozali, 2018). Hal ini berbeda dengan pendapat ulama lain yang mewajibkan adanya utang sebelum akad hawalah sebagai syarat (Zatadini & Ghozali, 2018).
Mengenai keharusan ridha muhal 'alaih, tiga imam (Maliki, Syafi'i, dan Hambali) tidak mensyaratkannya karena pastinya ridha muhal dan muhil saat mereka melakukan akad hawalah (Zatadini & Ghozali, 2018). Sementara Abu Hanifah mensyaratkan ridha muhal karena utang yang di-hawalah-kan adalah haknya (Zatadini & Ghozali, 2018).
5. Jenis-Jenis Hawalah
5.1 Hawalah Muqayyadah
Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang kepada muhal sekaligus berpiutang kepada muhal 'alaih (Fanny, 2017). Dengan kata lain, hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana orang yang berutang (muhil) juga memiliki piutang kepada muhal 'alaih (Bahri et al., 2023). Ini merupakan bentuk hawalah yang paling umum dan diakui oleh semua mazhab fikih.
5.2 Hawalah Mutlaqah
Hawalah mutlaqah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal 'alaih (Fanny, 2017). Menurut Abu Hanifah, hawalah mutlaqah diperbolehkan, sedangkan ketiga imam fikih lainnya (Maliki, Syafi'i, dan Hambali) tidak memperbolehkannya (Zatadini & Ghozali, 2018). Dalam konteks perbankan syariah, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) memberikan ketentuan bagi hawalah mutlaqah maupun hawalah muqayyadah (Nofrianto et al., 2022).
5.3 Hawalah Dayn dan Hawalah Haqq
Berdasarkan jenis pemindahannya, hawalah dapat dibedakan menjadi hawalah dayn (pemindahan utang) dan hawalah haqq (pemindahan piutang) (Sup, 2019). Hawalah dayn adalah pemindahan kewajiban membayar utang, sedangkan hawalah haqq adalah pemindahan hak untuk menagih piutang.
5.4 Hawalah bil Ujrah
Hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan imbal jasa (ujrah). Imam Syafi'i berpendapat bahwa hawalah hanyalah satu, yaitu hawalah muqayyadah, sedangkan ulama dari mazhab Hanafi membolehkan hawalah mutlaqah sebagaimana fatwa DSN MUI tentang hawalah bil ujrah (Mardiah, 2022). Dalam Fatwa Majelis Ulama Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Akad Hawalah Bil Ujrah, disebutkan bahwa hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan imbal jasa (Fanny, 2017).
6. Hukum Menerima Hawalah
Mengenai hukum menerima hawalah, para ulama terbagi menjadi tiga pendapat:
1. Wajib: Ketika orang yang berutang mengalihkan utangnya kepada orang lain, maka wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai piutang tersebut untuk menerima akad pengalihan utangnya (hawalah) (Harahap & Sudiarti, 2021). Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk menerima hawalah jika dialihkan kepada orang yang mampu.
2. Sunnah: Sebagian ulama berpendapat bahwa menerima hawalah hukumnya sunnah, bukan wajib.
3. Mubah: Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa menerima hawalah hukumnya mubah (boleh), bergantung pada kondisi dan situasi yang ada.
7. Perbandingan Hawalah dalam Berbagai Sistem Hukum
7.1 Hawalah dalam Fikih Muamalah Klasik
Dalam fikih muamalah klasik, hawalah merupakan akad yang telah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Kondisi-kondisi dan syarat-syarat hawalah berbeda di antara mazhab-mazhab syariah, yaitu Hanbali, Maliki, dan Syafi'i, terutama mengenai persetujuan para pihak, kewajiban yang terlibat, dan penghentian akad (Raisi et al., 2016).
7.2 Hawalah dalam Majallah al-Ahkam al-Adliyah
Ketika sistem hawalah dalam fikih dibandingkan dengan sistem hawalah yang terdapat dalam Majallah al-Ahkam al-Adliyah, hanya ditemukan sedikit perubahan (Fahriansah, 2020). Majallah al-Ahkam al-Adliyah merupakan kodifikasi hukum Islam yang mengadopsi banyak hukum perdata Barat seperti Prancis, Swiss, dan Jerman, di samping hukum Islam (Fahriansah, 2020).
7.3 Hawalah dalam Hukum Perdata Indonesia
Ketika dibandingkan dengan Hukum Perdata Indonesia, terdapat banyak perubahan mulai dari penjaminan, perjanjian, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses hawalah (Fahriansah, 2020). Dalam hukum perdata Indonesia, konsep yang paling mendekati hawalah adalah cessie, subrogasi, dan novasi (Sup, 2019). Cessie adalah penyerahan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata; pada prinsipnya cessie adalah jual beli piutang, tetapi dalam perkembangannya cessie juga dapat digunakan sebagai jaminan utang (Sup, 2019).
Syarat-syarat cessie menurut KUH Perdata belum memenuhi seluruh persyaratan pembentukan akad yang terdapat dalam hawalah (Sup, 2019). Cessie dalam jual beli piutang termasuk dalam hawalah haqq, sedangkan cessie sebagai jaminan utang termasuk dalam hawalah haqq berdasarkan kafalah (jaminan) (Sup, 2019).
8. Maqashid Akad Hawalah
Di dalam hawalah terkandung berbagai macam maqashid akad hawalah dalam bermuamalah. Misalnya, hawalah merealisasikan prinsip ta'awun (saling tolong-menolong) dalam melakukan transaksi bisnis (Rivai, 2020). Akad hawalah pada dasarnya adalah akad tabarru' yang bertujuan untuk saling menolong demi menggapai ridha Allah (Harahap & Sudiarti, 2021).
Hawalah disyariatkan untuk memberikan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya dalam kehidupan muamalah. Melalui akad hawalah, seseorang yang mengalami kesulitan dapat mengalihkan sesuatu yang masih menjadi tanggungannya (utang) kepada pihak lain (Alfian et al., 2022). Untuk menghilangkan beban utangnya, seseorang dapat mengalihkan tagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut hawalah atau hiwalah, yaitu akad untuk mengalihkan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak yang berkewajiban membayarnya ('Ilmi, 2023).
9. Aplikasi Akad Hawalah dalam Perbankan Syariah
9.1 Produk-Produk Berbasis Hawalah
Akad hawalah diaplikasikan pada perbankan syariah pada produk-produk seperti novasi atau pembaharuan utang (Harahap & Sudiarti, 2021). Dalam konteks perbankan syariah, akad hawalah menjadi penting untuk menjaga kesehatan perbankan dari sisi pengelolaan Non Performing Financing (NPF) (Harahap & Sudiarti, 2021).
Beberapa produk perbankan syariah yang menggunakan akad hawalah antara lain:
1. Anjak Piutang (Factoring): Perjanjian pengalihan piutang atau anjak piutang dalam fikih muamalah disebut dengan istilah hiwalah (Octaviani, 2017). Konsep anjak piutang syariah dalam fatwa DSN-MUI menggunakan wakalah bil ujrah, sedangkan konsep akad Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia adalah konsep transfer utang dengan hiwalah muthlaqah dan hiwalah muqayyadah (Octaviani, 2017).
2. Transfer (Kiriman Uang): Pada zaman ini, salah satu contoh sarana hawalah adalah hawalah mashrafiyyah (melalui transfer bank) dan hawalah melalui pos seperti wesel (Rivai, 2020). Proses di dalam transaksi dengan e-money menggunakan prinsip hawalah, sehingga e-money yang polanya sebagaimana kartu debit diperbolehkan (Inayah & Soemitra, 2022).
3. Take Over Pembiayaan: Pembiayaan take over yang ditawarkan oleh perbankan syariah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengalihkan utang pembiayaannya dari non-syariah ke syariah (Almavira et al., 2021). Pelaksanaan take over rumah pada Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang menggunakan akad murabahah atau jual beli dengan tetap memperhatikan rukun dan syarat pengalihan utang atau hawalah (Almavira et al., 2021).
4. Kartu Kredit Syariah: Beberapa ulama berpendapat bahwa akad pada kartu kredit syariah termasuk ke dalam jenis hawalah (pindah utang) (Alfian et al., 2022). Produk syariah card lebih tepat menggunakan akad hawalah dibandingkan dengan akad kafalah (Nurlaela, 2020).
5. Uang Elektronik (E-Money): Penggunaan beberapa dana dalam e-wallet termasuk dalam kategori hawalah, yaitu akad untuk pengalihan hak oleh pihak pertama yang berkewajiban memenuhi hak orang yang mengklaim hak tersebut (Ar et al., 2024). Karena merupakan akad hawalah, e-money dalam akad hawalah dapat disebut muhal bih (utang yang dialihkan) (Nurlaela, 2020).
9.2 Hawalah dalam Pembiayaan Bermasalah
Aplikasi akad hawalah menjadi solusi baru dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah (Toyyibi, 2019). Implementasi hawalah antara muhil dan muhal 'alaih di lembaga keuangan syariah memberikan informasi bahwa angsuran yang ditanggung oleh pihak muhil akan dilanjutkan dengan angsuran pembiayaan oleh muhal 'alaih ketika secara hukum berkewajiban memenuhi syarat dan ketentuan (Toyyibi, 2019).
9.3 Fatwa DSN-MUI tentang Hawalah
Terdapat beberapa fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang hawalah. Fatwa juga menegaskan bahwa terdapat pihak-pihak dalam akad hawalah dan diperlukan kerelaan dari para pihak terkait dengan utang (Nofrianto et al., 2022). Beberapa regulasi ditemukan dalam bentuk fatwa, namun aturan fatwa hawalah masih perlu dikaji lebih lanjut mengenai penerapannya dalam kegiatan jasa perusahaan keuangan syariah (Nofrianto et al., 2022).
10. Hawalah dalam Konteks Multi Akad
Dalam praktik perbankan syariah modern, hawalah sering dikombinasikan dengan akad lain dalam bentuk multi akad (al-'uqud al-murakkabah). Beberapa bank syariah menggunakan multi akad dalam transaksi pengalihan utang yang dibagi menjadi tiga akad, yaitu akad qardh, akad jual beli dan pembiayaan murabahah, serta akad hawalah wal murabahah (Rohmadi et al., 2024). Multi akad yang bersifat alamiah hukumnya boleh, misalnya hubungan antara akad pokok (al-'aqd al-ashlî) seperti al-qardh dengan akad yang bersifat ikutan (al-'aqd al-tâbi'i), seperti rahn dan hawalah (Waqqosh & Hasibuan, 2022).
Dalam perbankan syariah, beberapa produk keuangan Islam yang sering digunakan dalam membentuk hybrid contract adalah wakalah (surat kuasa), hawalah (underground banking), dan kafalah (jaminan) (Rohmadi et al., 2024). Akad hawalah bil ujrah juga sering dikombinasikan dengan akad lain seperti rahn wa al-ijarah dan hawâlah bi al-ujrah (Arifin & Hatoli, 2021).
11. Hawalah dalam Perspektif Pemikiran Ulama Klasik
11.1 Pandangan Imam Abu Hanifah
Abu Hanifah memiliki pandangan khusus dalam akad hawalah yang berbeda dari imam-imam lainnya. Menurut Abu Hanifah, terdapat dua macam hawalah, yaitu mutlaqah dan muqayyadah (Zatadini & Ghozali, 2018). Abu Hanifah tidak mensyaratkan terjadinya utang sebelum akad hawalah, sedangkan bagi ulama lain hal itu wajib dijadikan syarat (Zatadini & Ghozali, 2018). Selain itu, Abu Hanifah juga membolehkan hawalah mutlaqah di mana ketiga imam fikih tidak memperbolehkannya (Zatadini & Ghozali, 2018).
11.2 Hawalah dalam Kitab-Kitab Fikih Klasik
Hawalah telah dibahas dalam berbagai kitab fikih klasik. Dalam kitab Mabadi' Ilm al-Fiqh karya K.H. Muhammad Sarni al-Alabi, hawalah disebutkan sebagai salah satu materi muamalah bersama dengan bai', khiyar, jual salam, rahn, sulh, hawalah al-barid, dhaman, syarikah, iqrar, 'ariyah, gashab, ijarah, ju'alah, mukhabarah, ihya al-mawat, dan waqaf (Sauqi & Al-Amruzi, 2022). Dalam naskah kuno Tasyrihah al-Muhtaj karya K.H. Ahmad Rifa'i dari abad ke-19, hawalah disebutkan sebagai salah satu prinsip hukum ekonomi syariah bersama dengan riba, ijab, utang, gadai, gaji, ijarah, dan wakalah (Hidayani, 2018).
12. Hawalah dan Perlindungan Hukum
12.1 Prinsip-Prinsip Akad Hawalah
Dalam membuat akad hawalah, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan:
1. Prinsip Syariah: Akad hawalah harus didasari dengan prinsip syariah dan aturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis (Fanny, 2017).
2. Azas Kemanfaatan (Al-Manfaat): Akad hawalah yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah) (Fanny, 2017).
3. Kejujuran dan Transparansi: Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun dalam akad hawalah (Fanny, 2017).
12.2 Akta Akad Hawalah
Substansi akta akad hawalah memuat perlakuan akuntansi untuk transaksi antara muhal 'alaih dengan muhil setelah pengalihan utang sesuai dengan akad yang digunakan, seperti terjadi pada transaksi atas pengakuan utang, pembayaran ujrah biaya transaksi, dan penghentian pengakuan utang (Fanny, 2017). Akta autentik yang dibuat oleh notaris berupa akad hawalah merupakan produk hukum akad hawalah (Fanny, 2017).
12.3 Perlindungan terhadap Wanprestasi
Terdapat permasalahan perlindungan hukum terhadap bank syariah pada akad hiwalah apabila nasabah melakukan wanprestasi (Nofrianto et al., 2022). Hal ini menjadi salah satu isu yang perlu dikaji lebih lanjut dalam kerangka regulasi hawalah di Indonesia.
13. Isu-Isu Kontemporer dalam Akad Hawalah
13.1 Hawalah dan Sistem Keuangan Modern
Dalam konteks keuangan modern, hawalah telah berkembang menjadi instrumen yang digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Efisiensi dan anonimitas yang disediakan oleh hawalah juga membuatnya menjadi sistem yang berpotensi disalahgunakan untuk pencucian uang (money laundering) dan pembiayaan kejahatan (Raisi et al., 2016). Namun, penggunaan hawalah yang sah dalam sektor perbankan telah mendapat perhatian yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan penyalahgunaannya (Raisi et al., 2016).
13.2 Hawalah dalam Fintech
Perkembangan teknologi finansial (fintech) membawa dimensi baru dalam penerapan akad hawalah. Produk syariah card lebih tepat menggunakan akad hawalah dibandingkan dengan akad kafalah, dan perlu membenahi denda akibat jatuh tempo, monthly fee yang tidak dikaitkan dengan jumlah utang, dan menghapus merchant fee (Nurlaela et al., 2020). Uang elektronik dapat berfungsi seperti uang, dan transaksinya menggunakan prinsip hawalah (Nurlaela et al., 2020).
13.3 Miskonsepsi dalam Penerapan Hawalah
Penerapan akad-akad dalam fikih muamalah kontemporer sering kali mengalami miskonsepsi, terutama terkait komersialisasi dan komodifikasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga (Khulwah, 2024). Dalam fikih muamalah ada dua jenis akad yang sudah paten, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah; tidak boleh dicampuradukkan antara keduanya karena akan menghilangkan ciri khas dari ekonomi Islam (Khulwah, 2024). Hawalah sebagai akad tabarru' tidak boleh dikomersialkan secara berlebihan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
14. Relevansi Hawalah dalam Ekonomi Islam Kontemporer
Akad hawalah memiliki relevansi yang sangat besar dalam ekonomi Islam kontemporer. Dalam konteks yang lebih luas, relevansi hawalah dalam kehidupan ekonomi kontemporer dapat dilihat dari bagaimana prinsip-prinsip ini tetap bersifat relevan dalam menghadapi dinamika perubahan zaman (Ronaydi, 2023). Sebagai bagian integral dari hukum-hukum muamalah, hawalah memberikan fondasi yang kokoh bagi transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Ronaydi, 2023).
Dalam konteks ini, latar belakangnya mencakup upaya untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam menghadapi perubahan dan kompleksitas dalam dunia keuangan modern, termasuk penerapan nilai-nilai Islam dalam transaksi keuangan yang melibatkan teknologi dan kompleksitas bisnis yang berkembang (Ronaydi, 2023). Dengan memahami hawalah dalam fikih muamalah, kita dapat mengenali bagaimana konsep ini tidak hanya bersumber dari nilai-nilai Islam yang mendasar, tetapi juga terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dalam berinteraksi secara ekonomi (Ronaydi, 2023).
15. Kesimpulan
Akad hawalah merupakan salah satu instrumen penting dalam fikih muamalah yang memiliki landasan hukum yang kuat dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Sebagai akad pengalihan utang, hawalah memberikan solusi praktis bagi permasalahan utang-piutang dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Hawalah pada dasarnya adalah akad tabarru' yang bertujuan untuk saling menolong, namun dalam perkembangannya telah diadaptasi menjadi instrumen keuangan yang digunakan dalam berbagai produk perbankan syariah (Harahap & Sudiarti, 2021).
Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai syarat-syarat hawalah, terutama antara Abu Hanifah dengan imam-imam lainnya, menunjukkan kekayaan khazanah fikih Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat (Zatadini & Ghozali, 2018). Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, hawalah telah diatur melalui berbagai fatwa DSN-MUI dan regulasi Bank Indonesia, meskipun masih terdapat beberapa isu yang perlu dikaji lebih lanjut (Nofrianto et al., 2022).
Ke depan, pengembangan akad hawalah dalam konteks keuangan modern perlu terus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Fikih muamalah yang adaptif dan solutif terhadap persoalan-persoalan kontemporer menjadi kunci dalam memastikan bahwa akad hawalah dapat terus memberikan manfaat bagi umat Islam dalam kehidupan ekonomi mereka (Harahap & Sudiarti, 2021).
Daftar Pustaka
Abdillah, Y. K., Azizi, A. W., Gozaly, A. Y., & Jamilah, A. Z. (2023). Classification of the contract; tabarru lending money, qardh, rahn, hiwalah. International Conference on Islamic Economic (ICIE), 2(1), 103–121. https://doi.org/10.58223/icie.v2i1.261
Alfian, F. D., Mubarok, M. I., & Brilliano, Y. (2022). Analisis konsep akad dan implementasinya pada kartu kredit syariah di Indonesia. Jurnal Manajemen Dakwah, 9(2), 213–239. https://doi.org/10.15408/jmd.v9i2.24949
Almavira, Y., Mahfud, M., & Jamaluddin, J. (2021). Implementasi akad hawalah pada transaksi take over rumah terhadap pengalihan objek. Muamalatuna, 13(2), 107–120. https://doi.org/10.37035/mua.v13i2.5545
Ar, M., Nasir, M., Aryati, A., & Mizan. (2024). Literation of muamalah maaliyaah academic in online transactions. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 8(1), 34–48. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i1.3448
Arifin, Z., & Hatoli, H. (2021). Implementation of the application of multi akad murabahah and rahn in the mulia metal products in the sharia pawnshops city of Singkawang Islamic law perspective. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 19(1), 91. https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1190
Bahri, M., Ernawati, E., & Agustin, D. (2023). Sharia pawn mechanism (rahn) on BMT Mawaddah Palengaan Branch. Majapahit Journal of Islamic Finance and Management, 2(2), 174–195. https://doi.org/10.31538/mjifm.v2i2.22
Fahriansah, F. (2020). Comparison of the hawalah system in the fiqh muamalah against the Turkey's Majallah al-Ahkam and the Indonesian civil law. J-EBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 91–108. https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1543
Fanny, R. (2017). Kajian yuridis akta akad hawalah pada perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Jatiswara, 32(2). https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i2.128
Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2021). Kontrak jasa pada perbankan syariah: Wakalah, kafalah dan hawalah. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 42–53. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482
Hidayani, F. (2018). The principles of sharia economic law in Tasyrihah al Muhtaj manuscripts by K.H. Ahmad Rifa'i. Karsa: Journal of Social and Islamic Culture, 26(1), 23. https://doi.org/10.19105/karsa.v26i1.1541
Imari, I. (2016). Rekonstruksi akad perbankan syariah berdasar maqashid syariah. Islamic Economics Journal, 2(2). https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1392
Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). Fiqih muamalah uang dan lembaga keuangan: Studi literatur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2966. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777
Khulwah, J. (2024). Miskonsepsi terhadap komersialisasi dan komodifikasi akad dalam fikih muamalah kontemporer (analisis maqasidus syariah). Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan, 15(6). https://doi.org/10.59188/covalue.v15i6.4843
Mardiah, M. (2022). Hadis-hadis tentang jasa: Wakalah, kafalah, hawalah (telaah sosiologis, filosofis, dan yuridis). Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 2(3), 352–367. https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.80
Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 95–108. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101
Muqorobin, A., & Cahyo, E. N. (2019). Parameter pengembangan produk-produk perbankan syariah dengan pendekatan maqasid syariah (studi kasus di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo). Islamic Economics Journal, 5(2), 273. https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.4004
Nofrianto, Erba, D. M. F., Lestari, R. E., & Harahap, M. R. P. A. (2022). Kerangka regulasi dan fatwa transaksi akad hawalah pada perbankan syariah. Al-Mizan, 18(1), 99–122. https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2544
Nurlaela, N. (2020). The DSN-MUI fatwa related to fintech applications in Islamic financial institutions review. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9. https://doi.org/10.22373/share.v9i0.7989
Nurlaela, N., Luthfiyana, M., Sulastri, A., & Wahyunita, E. S. (2020). Reviewing the fatwas related to fintech applications in Islamic financial institutions in Indonesia. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(2), 206–226. https://doi.org/10.22373/share.v9i2.7989
Octaviani, B. (2017). Perbandingan konsep anjak piutang syariah DSN-MUI dan konsep akad hiwalah dalam surat edaran Bank Indonesia. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 6(2), 127. https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4105
Raisi, A. K. S. D. A., Rodriguez, I. I., Tustikbayev, M., Omarova, N., Rahman, W. A., & Muneeza, A. (2016). Implication of ḥawālah in Islamic finance practice. International Journal of Management and Applied Research, 3(3), 109–119. https://doi.org/10.18646/2056.33.16-009
Rivai, A. (2020). Produk jasa pada bank syariah dan aplikasinya. Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 5(1), 25. https://doi.org/10.51590/waraqat.v5i1.101
Rohmadi, R., Bagaskara, D. Y., & Wulandari, I. (2024). Mapping multi akad research in sharia banks: VOSviewer bibliometric study and literature review. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 6(3), 250–268. https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11523
Ronaydi, M. (2023). Mengenal wadi'ah dan hawalah dalam fiqih muamalah. Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam, 1(4), 23–29. https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i4.643
Sari, O. (2023). Pemberian upah bagi jasa penulis bayangan (ghostwriter) perspektif fikih muamalah. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 17(1), 113–128. https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1328
Sari, R. P. (2018). Urgensi usul fikih dalam perkembangan lembaga keuangan syariah (studi pelaksanaan penetapan besaran infak atas pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur). Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 5(1). https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1432
Sauqi, M., & Al-Amruzi, M. F. (2022). Pemikiran Muhammad Sarni al-Alabi tentang jual beli dalam kitab Mabadi' Ilm al-Fiqh dan relevansinya dalam ekonomi Islam kontemporer. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 13(1), 01–18. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i1.6341
Sauqi, M., & Muyasarah, I. (2023). Literacy of sharia banking contracts: Increasing sharia contract understanding of Islamic boarding school students in Raudhatunnasyi'in Banjarbaru. Amala: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1), 135–141. https://doi.org/10.23971/amala.v2i1.78
Siswahyudianto, S. (2016). Potensi wakaf untuk perumahan dan permukiman rakyat. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 12(2). https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i2.101
Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam tinjauan hukum Islam. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995
Toyyibi, A. M. (2019). Implementasi hawalah pada pembiayaan bermasalah studi kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben tahun buku 2018. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(2), 38–50. https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871
Waqqosh, A., & Hasibuan, H. L. (2022). Telaah kritis implikasi hadis multi akad dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah. Mubeza, 11(1), 52–57. https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.56
Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis pemikiran ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. Al-Falah: Journal of Islamic Economics, 3(1), 29. https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404
'Ilmi, Z. (2023). The application of fiqh principles in contemporary sharia transactions in the development of innovative products of Islamic financial institutions in Indonesia. Oeconomicus Journal of Economics, 7(2), 142–156. https://doi.org/10.15642/oje.2023.7.2.142-156
0 Komentar