00019 - Monopoli Menurut Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

Artikel ini mengkaji secara mendalam dan komprehensif konsep monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam Islam, monopoli dalam artian harfiah, yakni hanya ada satu penjual, diperbolehkan, namun yang dilarang adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau yang dikenal sebagai monopoly's rent-seeking. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) ihtikar hukumnya haram apabila barang yang ditimbun merupakan barang yang dibutuhkan masyarakat dan mengakibatkan kenaikan harga; (2) praktik ihtikar membawa dampak negatif yang sangat signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial, karena merusak mekanisme pasar dan menghambat distribusi kekayaan; (3) pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi melalui mekanisme tas'ir dalam kondisi terjadinya monopoli; dan (4) lembaga hisbah merupakan instrumen penting dalam pengawasan pasar guna mencegah praktik monopoli. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara substansi selaras dengan ajaran Islam, meskipun masih diperlukan pembaruan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: Monopoli; Ihtikar; Ekonomi Islam; Mekanisme Pasar; Hisbah

Abstract

This article comprehensively examines the concept of monopoly from the perspective of Islamic economics. Monopoly in Islamic economic perspective has a different meaning from monopoly in conventional economic perspective. In Islam, monopoly in the literal sense, namely only one seller, is permissible; however, what is prohibited is ihtikar, which is taking profit above normal profit by selling fewer goods at higher prices, known as monopoly's rent-seeking. This study employs a library research method with a descriptive qualitative approach. The findings indicate that: (1) ihtikar is prohibited when the hoarded goods are needed by the public and result in price increases; (2) the practice of ihtikar brings significantly negative impacts, both economically and socially, as it disrupts market mechanisms and hinders wealth distribution; (3) the government has the authority to intervene through the tas'ir mechanism under monopolistic conditions; and (4) the hisbah institution is an important instrument in market supervision to prevent monopolistic practices. In the context of Indonesian positive law, Law Number 5 of 1999 is substantially aligned with Islamic teachings, although further reform by integrating Islamic values more comprehensively is still needed.

Keywords: Monopoly; Ihtikar; Islamic Economics; Market Mechanism; Hisbah

1. Pendahuluan

Pasar merupakan salah satu elemen terpenting dalam sistem perekonomian, baik dalam perspektif konvensional maupun Islam. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli berbagai produk dan jasa (Firdaus, 2023). Dalam konteks struktur pasar, dikenal berbagai bentuk, mulai dari pasar persaingan sempurna hingga pasar persaingan tidak sempurna, di mana monopoli merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang paling banyak mendapat perhatian (Firdaus, 2023; Imronah, 2022). Pasar monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual, sementara pembelinya banyak (Imronah, 2022; Nasution, 2018). Keberadaan satu penjual tunggal ini memberikan kekuatan luar biasa kepada pelaku monopoli untuk menentukan harga sesuai kehendaknya tanpa khawatir terhadap reaksi penjual lain (Putra, 2018).

Dalam perspektif ekonomi Islam, monopoli menjadi salah satu isu yang sangat krusial dan mendapat perhatian serius. Islam sebagai sistem hidup yang komprehensif (way of life) mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan perdagangan (Susanto et al., 2019). Islam memandang bumi beserta isinya sebagai amanah Allah SWT kepada manusia selaku khalifah di muka bumi, yang harus digunakan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama (Susanto et al., 2019). Oleh karena itu, setiap praktik ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat luas, termasuk monopoli yang bersifat eksploitatif, mendapat perhatian dan pengaturan yang sangat serius dalam ajaran Islam (Fatah, 2012; Saragih, 2017).

Artikel ini mengkaji secara mendalam dan komprehensif konsep monopoli dalam perspektif ekonomi Islam, mulai dari definisi dan perbedaannya dengan konsep konvensional, landasan hukum Islam, konsep ihtikar, dampak monopoli terhadap mekanisme pasar, hingga peran pemerintah dalam mengatasi praktik monopoli yang merugikan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara komprehensif dengan mengkaji berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta membandingkannya dengan perspektif ekonomi konvensional.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Definisi dan Konsep Monopoli

3.1.1 Monopoli dalam Perspektif Konvensional

Secara konvensional, monopoli terjadi bilamana output seluruh industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan, yang dinamakan monopolis atau perusahaan monopoli (Susanto et al., 2019). Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai "the ability to act in unconstrained way" (kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan cara sendiri), sedangkan Besanko menjelaskan monopoli sebagai penjual yang menghadapi "little or no competition" (kecil atau tidak ada pesaing) di pasar (Nasution, 2018). Dalam pasar monopoli, penjual dapat menentukan harga tanpa harus khawatir terhadap reaksi penjual lain (Putra, 2018).

Ciri-ciri pasar monopoli dalam perspektif konvensional antara lain: (1) tidak ada barang substitusi atau barang pengganti yang mirip, artinya barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak bisa digantikan oleh barang lain; (2) hambatan yang cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli; (3) informasi mengenai produksi dan pendistribusiannya hanya diketahui oleh perusahaan itu sendiri (Imronah, 2022). Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi (economies of scale) hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi (Putra, 2018).

Dalam ekonomi konvensional, monopoli tidak hanya terjadi melalui penimbunan barang, tetapi juga melalui berbagai cara lain, seperti kepemilikan suatu sumber daya unik yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain, skala ekonomis, dan lain sebagainya (Fatah, 2012). Terdapat tiga macam bentuk monopoli yang terjadi di pasar: (1) Natural Monopoly, yaitu monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni; (2) Monopoly by Struggle, yaitu monopoli yang terjadi setelah adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat; (3) monopoli yang terjadi karena kebijakan pemerintah (Huzain, 2021; Rusliah et al., 2022).

3.1.2 Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam

Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional (Fatah, 2012). Dalam Islam, monopoli dilakukan dengan cara menimbun barang, sedangkan ekonomi konvensional bukan hanya dengan menimbun saja, tetapi dengan banyak cara (Fatah, 2012). Dengan demikian, apa pun yang dilakukan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara membuat kelangkaan suatu barang dapat disebut monopoli (ihtikâr) dalam perspektif ekonomi Islam (Fatah, 2012).

Secara etimologi, monopoli dalam perspektif ekonomi Islam (ihtikâr) berasal dari kata al-hukr yang artinya al-zhulm wa al-isâ'ah al-muâsyarah, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang (Waasi, 2022). Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam berarti menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada masa kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar (Fatah, 2012). Yusuf Qardhawi mengartikan monopoli sebagai menahan barang untuk tidak beredar di pasar dan berharap kemudian harga mengalami kenaikan (Kamal & Abdullah, 2019).

Penting untuk dipahami bahwa dalam Islam, monopoli dan ihtikar tidak selalu identik. Dalam Islam, siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain (M. D. Putra et al., 2019; Wulandari & Zulqah, 2020). Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam (M. D. Putra et al., 2019; Wulandari & Zulqah, 2020). Jadi, monopoli dalam artian harfiah (hanya ada satu penjual) boleh saja dalam Islam (D. P. Putra, 2018; M. D. Putra et al., 2019). Yang dilarang adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau dalam istilah ekonomi disebut monopoly's rent-seeking (M. D. Putra et al., 2019; Ramadani, 2022; Wulandari & Zulqah, 2020).

3.2 Ihtikar: Konsep Inti Monopoli dalam Islam

3.2.1 Definisi Ihtikar

Ihtikar merupakan konsep inti yang berkaitan dengan monopoli dalam ekonomi Islam. Ihtikar sering kali diterjemahkan sebagai monopoli dan/atau penimbunan, padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli dan/atau penimbunan (Sitepu, 2018; Wulandari & Zulqah, 2020). Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi (M. D. Putra et al., 2019; Zuwardi & Sari, 2023). Dalam Islam, monopoli boleh, sedangkan monopoly's rent-seeking tidak boleh (M. D. Putra et al., 2019; Wulandari & Zulqah, 2020).

Menurut hukum Islam, ihtikar diartikan sebagai suatu praktik atau proses monopoli atas supply dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu (Susanto et al., 2019). Ihtikar merupakan faktor yang mengakibatkan harga barang di pasar akan tinggi, karena motif transaksi hanya disandarkan pada memaksimalkan profit (Kamal & Abdullah, 2019). Dalam bidang ekonomi modern, ihtikar diartikan dengan lebih luas, yaitu monopoli, yang merupakan bagian dari pemikiran kelompok kapitalisme (Muslim, 2012).

Pemikiran Yahya ibn Umar, seorang ulama abad ke-9 M dari Mazhab Maliki, mendefinisikan monopoli atau ihtikar sebagai menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik (Aziz, 2017; Subhan, 2017). Yahya ibn Umar juga berbicara tentang larangan menimbun barang (ihtikar) dan menyatakan bahwa berdasarkan hukum ekonomi, "semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang" (Simal, 2018).

3.2.2 Perbedaan Ihtikar dan Monopoli

Perbedaan antara ihtikar dan monopoli dalam konteks ekonomi Islam perlu dipahami dengan baik. Ihtikar sering diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan dalam konteks ekonomi Islam, namun definisi ini berbeda dengan pemahaman dalam ekonomi konvensional yang mencakup monopoli sebagai praktik-praktik yang melibatkan penimbunan, kontrol sumber daya, penguasaan pengetahuan khusus, dan skalabilitas ekonomi (Bawafie et al., 2024).

Dalam Islam, setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam bisnis, baik sebagai satu-satunya penjual (atau produsen) di pasar maupun tidak (Bawafie et al., 2024). Tidak semua tindakan penimbunan dapat disebut sebagai monopoli. Larangan hanya berlaku jika monopolis menguasai barang dengan elastisitas permintaan yang inelastis. Seorang pemegang monopoli yang menguasai barang dengan elastisitas permintaan yang elastis justru akan mengalami kerugian (Bawafie et al., 2024).

Perilaku monopoli diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam, tetapi monopoli yang merusak dilarang. Jika produsen menyimpan barang bukan untuk tujuan persediaan, melainkan untuk memanipulasi pasokan barang di pasar sehingga harga naik, dan kemudian menjualnya setelah harga naik untuk meningkatkan keuntungan, tindakan seperti itu dianggap tidak dapat dibenarkan karena berpotensi merugikan konsumen (Bawafie et al., 2024).

Dalam hal ini, yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah ikhtikar, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, yang dalam istilah ekonomi disebut sebagai Monopoly's Rent Seeking Behaviour (Amin et al., 2021). Sehingga dapat dibedakan antara monopoli dan ikhtikar dalam terminologi ekonomi Islam: monopoli boleh, sedangkan ikhtikar dilarang (Amin et al., 2021).

3.2.3 Landasan Hukum Ihtikar dalam Islam

Jumhur ulama berpendapat bahwa monopoli (ihtikar) hukumnya haram sebagaimana dikemukakan oleh ulama kalangan Hanabilah, Malikiyyah, Hanafiyyah, dan mayoritas Syafi'iyyah (Waasi, 2022). Argumentasi yang mereka bangun adalah dalil naqlî dan 'aqlî. Mereka mengemukakan bahwa monopoli sangat erat kaitannya dengan hajat orang banyak yang ketika salah satu pihak melakukannya akan menghambat pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan kalaupun dapat memenuhinya, mereka mendapatkannya dengan harga yang cukup tinggi (Waasi, 2022).

Ihtikar hukumnya haram jika barang yang ditimbun adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengakibatkan kenaikan harga (Kamal & Abdullah, 2019). Ketika hal ini terjadi, Islam membolehkan adanya intervensi dalam aktivitas ekonomi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan aturan yang berdampak pada harga normal (Kamal & Abdullah, 2019). Perbuatan ihtikar merupakan sebuah penganiayaan terhadap orang lain yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga praktik bisnis semacam ini akan menimbulkan mudharat yang berefek bagi kehidupan masyarakat secara umum (Huzain, 2021).

Dalam perspektif Islam, disebutkan bahwa Islam membuka relasi yang sangat luas untuk bermuamalah dan mencari kesempatan seluas-luasnya untuk berdagang dengan masyarakat, di mana perdagangan terbuka dan persaingan terbuka justru sangat diutamakan (Zahra & Kurniawan, 2023). Islam sangat jelas menentang hal-hal yang merugikan karena dalam Islam sesuatu yang merugikan berarti tidak boleh dilakukan (Zahra & Kurniawan, 2023).

3.3 Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam dan Kaitannya dengan Monopoli

3.3.1 Prinsip Dasar Mekanisme Pasar Islam

Ekonomi Islam menghendaki mekanisme pasar yang bebas tanpa adanya intervensi. Harga wajar dan adil (fair price) adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand) (Khaerat, 2021; M. D. Putra et al., 2019). Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition), namun bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, melainkan kebebasan yang dibungkus oleh frame syariah (Imronah, 2022; Sitepu, 2018).

Mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat (Ghafur, 2019). Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain (Fitriani & Rijal, 2019; Ghafur, 2019). Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam, dan dalam menentukan harga serta cara-cara produksi, pasar bebas tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar (Ghafur, 2019; Siregar, 2020).

Pandangan tradisional tentang mekanisme pasar berdasarkan penawaran dan permintaan dalam Islam adalah bahwa mekanisme pasar didorong oleh permintaan dan penawaran yang harus bersifat sukarela, tidak ada pihak yang dipaksa untuk berdagang di tingkat mana pun (Firdaus, 2023). Agar mekanisme pasar berfungsi dengan baik dan membawa itikad baik bagi pelakunya, transaksi harus dilakukan dengan benar berdasarkan preferensi bersama (Firdaus, 2023).

Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian (Rahmi, 2015; Wulandari & Zulqah, 2020).

3.3.2 Distorsi Pasar dan Monopoli

Dari sekian banyak penyebab ketidaksempurnaan pasar, ihtikar (monopoli) merupakan faktor yang paling sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Fatah, 2012). Praktik monopoli merupakan jenis pelanggaran dalam muamalah karena mekanisme pasar terganggu, sehingga produsen akan mendapatkan keuntungan besar (monopolistic rent), sementara konsumen akibat tindakan penimbunan akan menderita dan mengalami kerugian (Fatah, 2012).

Dampak yang timbul dari praktik ihtikar adalah terganggunya kelancaran transaksi di pasar, di mana produsen mendapatkan keuntungan besar sementara konsumen menderita kerugian karena produsen mengambil keuntungan di atas harga yang seharusnya (M. D. Putra et al., 2019). Praktik ihtikar akan mengganggu mekanisme pasar, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal (M. D. Putra et al., 2019).

Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada empat situasi dan kondisi: (1) produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari harga umum pasar; (2) terjadi kasus monopoli (penimbunan); (3) terjadi keadaan al-hasr (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu; (4) para pedagang melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga di bawah harga pasar (Amelia & Kurniawan, 2023; Nasruloh, 2023; Nurjanah, 2023; zahra, 2023).

Ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Sebab, konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marginal (Muslim, 2012). Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial, maka praktik ihtikar atau monopoli dalam dunia bisnis tentu akan berdampak pada macetnya sendi-sendi ekonomi, sehingga seolah-olah orang yang miskin akan sangat susah keluar dari komunitas kemiskinannya (Huzain, 2021; Rusliah et al., 2022).

3.3.3 Pandangan Ulama Klasik tentang Monopoli dan Mekanisme Pasar

Para ulama klasik Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pemikiran tentang mekanisme pasar dan monopoli. Yahya ibn Umar, ulama abad ke-9 M, menyatakan bahwa aspek penting dari pasar adalah tidak memberikan ruang terhadap struktur pasar yang monopoli dan kartel (Simal, 2018; Siregar, 2020). Struktur monopoli dipandang muncul apabila di pasar hanya ada seseorang yang bertindak sebagai pemasok produk tertentu dan mengendalikan pasar sendiri (Simal, 2018; Siregar, 2020).

Ibnu Taimiyah, salah satu tokoh ekonomi Islam yang paling berpengaruh, memandang pasar dengan penglihatan bebas, di mana penawaran dan permintaan mempertimbangkan suatu harga (Arifin & Luayyin, 2023). Ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar (Marsella & Nurzaman, 2023). Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand (Marsella & Nurzaman, 2023).

Ibnu Taimiyah menentang keras praktik monopoli, namun mempersilakan orang-orang membeli barang-barang dari pelaku monopoli, karena jika hal ini dilarang, masyarakat akan bertambah menderita (Marsella & Nurzaman, 2023). Seorang pelaku monopoli tidak dapat menggunakan kekuasaannya sesuka hati untuk menetapkan harga dan menggertak masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan government pricing (Arifin & Luayyin, 2023).

Al-Ghazali juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Melalui tulisannya, Al-Ghazali menyatakan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-produknya, ia akan menjualnya pada harga yang sangat rendah, dan harga-harga makanan yang melambung tinggi dapat menurunkan permintaan (Siregar, 2020). Pemikiran ini menunjukkan pemahaman Al-Ghazali tentang mekanisme penawaran dan permintaan yang berkaitan erat dengan praktik monopoli.

3.4 Dampak Monopoli terhadap Perekonomian dan Masyarakat

3.4.1 Dampak Ekonomi Monopoli

Praktik monopoli membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian. Dalam pasar monopoli, seorang produsen dapat bertindak sebagai price maker (penentu harga), sehingga dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasakan adalah serba kesulitan dan kekurangan (Muslim, 2012). Implikasi lebih jauh, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia (Muslim, 2012).

Ada unsur "eksploitasi" oleh perusahaan-perusahaan monopoli terhadap konsumen, dengan ditetapkannya harga jual di atas ongkos produksi dari unit terakhir outputnya (Subhan, 2017). Keuntungan monopoli tetap bisa dinikmati produsen monopoli dalam jumlah yang besar dan jangka panjang (Subhan, 2017). Struktur pasar yang monopolis cenderung menyebabkan tidak efisiennya alokasi sumber daya, karena secara teoritis dalam menetapkan maksimalisasi keuntungan, perusahaan biasanya melakukan tindakan yang berasosiasi dengan pembatasan jumlah produk yang dipasarkan dan penetapan harga jual yang lebih tinggi (Mustamin, 2024).

Penurunan konsumsi akibat turunnya produksi atau pasokan di pasar tidak dapat dialihkan ke barang pengganti (substitusi) karena barang dan/atau jasa yang diproduksi perusahaan monopoli tidak memiliki barang pengganti terdekat. Keuntungan perusahaan monopoli akibat penerapan harga yang tinggi (di atas biaya marjin) diperoleh karena perusahaan monopoli mengeksploitasi surplus konsumen yang berdampak pada penurunan kesejahteraan konsumen (consumer loss) (Makmun, 2018).

Penimbunan barang mengakibatkan adanya inflasi (Huzain, 2021; Rusliah et al., 2022). Penyebab utama tindakan ihtikar atau monopoli seseorang adalah karena egoisme dan kesesatan hati terhadap hamba Allah, karena orang yang mempraktikkan hal tersebut ingin meluaskan kekayaannya dengan cara mencekik orang lain (merugikan orang lain) (Huzain, 2021; Rusliah et al., 2022).

3.4.2 Dampak Sosial Monopoli

Dari perspektif sosial, monopoli membawa dampak yang sangat merugikan masyarakat luas. Monopoli akan membawa masyarakat pada umumnya dirugikan oleh tindakan sekelompok kecil monopolis yang sangat tidak adil, egois, dan tidak bertanggung jawab (Fatah, 2012). Praktik monopoli dan monopsoni selalu menguntungkan pengusaha tetapi merugikan konsumen (Firdaus, 2023).

Dalam ekonomi Islam, praktik ekonomi apa pun yang menjadi sebab terjadinya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dilarang. Konsentrasi kekayaan pada sebagian orang akan menyebabkan distribusi kekayaan terhambat, sehingga terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan (Ghafur, 2019). Monopoli partikelir juga dilarang karena mematikan persaingan ekonomi, sehingga cenderung menghambat kreativitas dan kemajuan ekonomi. Di samping itu, monopoli partikelir juga menjadikan harta akan berputar di kalangan kelompok tertentu saja (Munir, 2012).

Islam melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai nilai-nilai intrinsik manusia. Abainya nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia menyebabkan aktivitas bisnis yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan tidak akan terwujud sama sekali (Ramadani, 2022). Untuk mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat tersebut, Islam mengedepankan nilai kepercayaan, kejujuran, perilaku baik dan simpatik, serta keadilan (Ramadani, 2022).

3.4.3 Monopoli dan Harga

Dampak monopoli yang paling langsung dirasakan masyarakat adalah melalui harga. Harga monopoli adalah harga yang terbentuk karena tidak adanya persaingan di pasar, di mana perusahaan yang menguasai produksi barang tertentu dapat menentukan harga sekehendaknya sendiri (Cahyadi, 2016). Harga ini akan terus bertahan sampai adanya pesaing baru yang masuk pasar atau adanya intervensi dari pemerintah. Dampak yang ditimbulkan oleh harga monopoli adalah kerugian untuk rakyat, karena rakyat dituntut untuk membeli barang sesuai keinginan produsen (Cahyadi, 2016).

Banyak negara-negara Islam telah melarang harga monopoli, hal ini dilakukan untuk melindungi harga dalam negeri dan untuk kemakmuran rakyatnya (Cahyadi, 2016). Dalam sistem masyarakat Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara (Cahyadi, 2016). Asas dasar teori Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukan persaingan monopoli seperti dalam ekonomi kapitalis (Cahyadi, 2016).

3.5 Hukum Monopoli dalam Islam

3.5.1 Monopoli yang Dilarang

Islam dengan tegas melarang praktik monopoli dan semua cara kepalsuan untuk mendongkrak harga demi memperbesar keuntungan (Ghafur, 2019). Pelarangan ini karena pada umumnya, monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi dari hasil produksinya (Ghafur, 2019). Islam melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis serta dalam hukum ekonomi Islam (Febrina, 2022).

Persaingan usaha menurut hukum ekonomi Islam merupakan kompetisi yang diperbolehkan, asalkan persaingan usaha itu dilaksanakan secara sehat. Akan tetapi, apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu bersifat monopolistik dalam rangka mengambil keuntungan, maka ekonomi Islam melarangnya (Susanto et al., 2019). Islam melarang praktik monopoli karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik sesama pelaku usaha maupun masyarakat (Rahardi, 2018).

Monopoli dalam Islam dikategorikan sebagai praktik yang dilarang dalam aktivitas muamalah karena berdampak pada terganggunya mekanisme pasar (Kamal & Abdullah, 2019). Monopoli dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum Islam karena melanggar ketentuan hukum Islam, dengan adanya unsur penipuan, rekayasa permintaan (penawaran), penimbunan, kerja sama dalam tindak pidana, dan menghambat pelaku usaha lain (Makmun, 2018).

Dalam perspektif maqashid al-syariah, monopoli bertentangan dengan tujuan syariah Islam dalam bentuk penjagaan harta (hifzh al-mal). Monopoli bertentangan dengan tujuan syariah Islam karena mengandung unsur penipuan, rekayasa permintaan, penimbunan, dan menghambat pelaku usaha lain (Makmun, 2018).

3.5.2 Monopoli yang Diperbolehkan

Meskipun demikian, tidak semua bentuk monopoli dilarang dalam Islam. Praktik monopoli tidak selalu buruk, bahkan dibutuhkan khusus untuk usaha-usaha tertentu yang menyangkut masyarakat banyak (Firdaus, 2023). Dalam pandangan hukum Islam, monopoli boleh dilakukan asalkan tidak melakukan penimbunan atau ihtikar, terutama praktik ikhtikar pada bahan makanan pokok (Saragih, 2017).

Islam memperbolehkan pemerintah melakukan monopoli sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kebolehan melakukan monopoli hanya jika dilakukan oleh negara untuk kepentingan orang banyak (Zahra & Kurniawan, 2023). Secara umum, monopoli oleh negara tertuju dalam tiga hal, yaitu air, rumput, dan api (Saragih, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa monopoli negara atas sumber daya alam yang vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak diperbolehkan dalam Islam.

Monopoli dan oligopoli dapat dipertimbangkan bila mempunyai implikasi positif bagi perekonomian, terutama diberlakukan bagi produk-produk strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut integritas suatu bangsa, serta produk yang mempunyai keunggulan komparatif dalam hal efisiensi. Meski demikian, pemerintah dan masyarakat harus mempunyai kekuasaan dan aktif mengontrol implikasi dari monopoli tersebut untuk mencegah ketidakefisienan (Khoiruddin, 2011).

3.6 Peran Pemerintah dalam Mengatasi Monopoli

3.6.1 Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan Pasar

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional (Muslim, 2012). Islam memandang bahwa negara wajib melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (Muslim, 2012). Ekonomi Islam memandang pemerintah dalam pasar merupakan satu kesatuan (co-existing) dengan unit ekonomi lainnya (Imronah, 2022).

Pemerintah memiliki kekuatan dan hak untuk memantau harga, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk menetapkan harga dalam kondisi normal (Firdaus, 2023). Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat (Rahmi, 2015). Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya (Rahmi, 2015).

Islam menawarkan konsep yang antisipatif dan preventif terhadap perilaku-perilaku yang dapat merusak struktur ekonomi, yaitu dengan memaksimalkan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, sehingga akses informasi dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi serta menciptakan harga yang adil (tsaman al-mitsl) yang pada akhirnya dapat mewujudkan keseimbangan ekonomi (economic equilibrium) (Fatah, 2012).

3.6.2 Intervensi Harga (Tas'ir) dalam Kondisi Monopoli

Dalam kondisi normal, pemerintah tidak berhak mencampuri harga pasar. Konsep Islam tidak memberi ruang bagi penguasa atau pihak mana pun untuk mengintervensi harga, kecuali dalam keadaan darurat yang mengharuskan pihak tertentu ikut andil dalam penentuan harga (Rifkah & Khatimah, 2023). Namun, ketika terjadi monopoli atau distorsi pasar, pemerintah diperbolehkan bahkan diwajibkan untuk melakukan intervensi.

Pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar apabila mereka melakukan ihtikar (Willya, 2013). Bahkan, apabila telah terjadi penimbunan barang, maka pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan, menurut para ulama, barang yang ditimbun oleh para pedagang dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka (Munir, 2012).

Wahbah Al-Zuhaili mengakui kemampuan tas'ir (penetapan harga oleh pemerintah) ketika ada kebutuhan (al-hajah). Aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas dan normalisasi harga dapat dilaksanakan apabila terjadi salah satu dari dua indikator, yaitu praktik ihtikar dan pedagang menjual barang dengan keuntungan melebihi 30% dari harga asal (azmi, 2022). Pemerintah berwenang dan dibenarkan dalam mengenakan sanksi administratif ta'zir, seperti penjara, denda, dan sanksi penutupan toko (pencabutan izin usaha) (azmi, 2022).

Yusuf al-Qaradhawi cenderung membolehkan pemerintah mengintervensi pasar. Menurutnya, hukum intervensi pasar (price fixing atau tas'ir) dalam jual beli ada dua bentuk: (1) intervensi pasar terlarang (tas'ir al-mamnû'), yaitu menetapkan standar harga saat harga mengalami kenaikan karena supply dan demand; (2) intervensi pasar yang dianjurkan (tas'ir masyrû'), yaitu menetapkan standar harga karena terjadi penimbunan, monopoli, atau permainan harga sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga barang (Eriayanti, 2020).

3.6.3 Lembaga Hisbah sebagai Pengawas Pasar

Dalam sejarah Islam, pengawasan pasar dilakukan melalui lembaga hisbah. Institusi hisbah tidak hanya memungkinkan pasar beroperasi dengan bebas dan membuat harga serta keuntungan ditentukan oleh kekuatan supply dan demand, tetapi pada saat yang sama juga menjamin bahwa semua pranata ekonomi telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan telah mematuhi aturan syariah (Nasution, 2018).

Hisbah adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di masyarakat (Apriliani, 2023). Lembaga hisbah bertugas memantau dan mengawasi praktik-praktik aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadis (Arifah et al., 2023). Fungsi lembaga hisbah antara lain: (1) memantau kecukupan barang dan jasa di pasar; (2) pengawasan industri; (3) pengawasan jasa; (4) pengawasan perdagangan; (5) perencanaan dan pengawasan kota dan pasar; (6) pengawasan pasar secara keseluruhan (Arifah et al., 2023).

Dengan adanya lembaga hisbah, harga yang terbentuk di masyarakat lebih stabil karena senantiasa ada pengawasan. Bila harga terlalu tinggi maka dapat diatur khususnya kebutuhan bahan pokok. Hisbah akan melindungi masyarakat dari harga yang mencekik yang umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bermain secara monopoli (Hamid, 2020). Negara mempunyai hak mengontrol dan mengatur harga serta keuntungan monopoli (Arifah et al., 2023).

3.7 Monopoli dalam Konteks Hukum Positif Indonesia

3.7.1 Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Mustamin, 2024; Susanto et al., 2019). Undang-undang ini memiliki ketentuan yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat (Wahid & Yuliani, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli didefinisikan sebagai pengendalian produksi, pemasaran barang, atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pengusaha atau kelompok pengusaha (Wahid & Yuliani, 2023).

Larangan terhadap segala bentuk tindakan yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti oligopoli, perjanjian harga, pembagian wilayah, kartel, monopoli, persekongkolan, posisi dominan, dan tindakan tidak jujur lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merupakan bukti bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat (Wahid & Yuliani, 2023).

Pemerintah telah mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat dan telah menentukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang yang dapat merugikan para pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar. Selain itu, telah dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Mustamin, 2024).

3.7.2 Relevansi Hukum Islam dengan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dihubungkan dengan sistem ekonomi syariah, substansinya sesuai dengan pandangan atau ajaran Islam (Febrina, 2022). Larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat bukan hanya dilarang dalam hukum positif (undang-undang), tetapi dalam Islam praktik monopoli juga merugikan banyak pihak, sehingga perbuatan seperti ini tidak dapat dibiarkan mengingat kemaslahatan bersama lebih diutamakan (Aris, 2020; Rahmaddillah, 2018).

Indonesia memasuki era fair trade dan mencegah kegiatan ekonomi bisnis yang bersifat monopoli dengan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999. Yang menjadi bahan evaluasi adalah implementasi dari Undang-Undang ini lebih dioptimalkan sebagai muhtasib sebagaimana orientasi dalam ekonomi Islam yang menjalankan fungsi wilayatul hisbah atau pengontrol pasar yang disyariatkan Islam (Basri, 2023).

Pembaruan diperlukan dalam hukum persaingan usaha Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam untuk menciptakan hukum persaingan usaha yang mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan dan sekaligus mencerminkan nilai-nilai Sistem Ekonomi Pancasila (Wahid & Yuliani, 2023).

3.8 Etika Bisnis Islam dan Pencegahan Monopoli

3.8.1 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Islam menyambut baik sistem persaingan yang sportif tanpa dikeruhkan oleh praktik-praktik monopoli dan penimbunan, sebuah persaingan ketika harga barang ditentukan sesuai dengan aktivitas tawar-menawar antara penjual dan pembeli tanpa ada campur tangan negara (Adelia, 2019). Untuk mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat, Islam mengedepankan nilai kepercayaan, kejujuran, perilaku baik dan simpatik, serta keadilan (Ramadani, 2022).

Etika yang diterapkan oleh Rasulullah adalah selalu ikhlas, membantu meringankan beban orang lain, selain itu juga yang tak kalah pentingnya adalah jujur, amanah, dan menghindari persaingan yang tidak sehat dalam berbisnis (Latif, 2017). Bisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bahkan ini juga termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam segala aspek ekonomi Islam (Latif, 2017). Allah melarang berbuat kezaliman dan mengandung penipuan, serta jual beli yang dilakukan dengan pemaksaan (Latif, 2017).

Dalam konteks distribusi, Nabi Muhammad SAW melarang tindakan monopoli. Tindakan mendominasi saluran distribusi dengan maksud untuk mengatur harga adalah tindakan yang dilarang oleh ajaran Islam (Rahim & Mohamad, 2021). Penimbunan produk dan pembatasan produksi yang mengakibatkan kenaikan harga sangat dilarang dalam Islam (Rahim & Mohamad, 2021).

3.8.2 Persaingan Sehat dalam Islam

Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta dilarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain (Febrina, 2022). Oleh karena itu, pengaturan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum positif tidak boleh bertentangan dengan prinsip sistem ekonomi syariah, melainkan harus sejalan (Febrina, 2022).

Dalam Islam, kebebasan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam adalah yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan, atau kebebasan yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban (Juanda, 2023; Nurjanah, 2023). Kebebasan terkendali yaitu kebebasan yang dibatasi pada nilai syariah Islam (Juanda, 2023; Nurjanah, 2023). Kebebasan dalam Islam lebih mengedepankan pada bentuk kerja sama dibandingkan pada persaingan, dan prinsip persaudaraan sangat ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Amelia & Kurniawan, 2023; Nurjanah, 2023).

Agar tercipta etika persaingan usaha yang sehat, sang pelaku bisnis akan menjamin keseimbangan antara hak produsen dan konsumen, dan tidak saling merugikan antara produsen dan konsumen, atau dengan pesaing bisnis lainnya (Ramadani, 2022). Islam sangat melarang perilaku ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi, serta penimbunan barang oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan para konsumen (Chairunnisa, 2022).

3.9 Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam tentang Monopoli

3.9.1 Pemikiran Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam yang paling berpengaruh dalam pemikiran tentang mekanisme pasar dan monopoli. Pemikiran ekonominya lebih ke makro ekonomi, seperti kesesuaian harga, mekanisme dalam pasar, regulasi harga, uang, serta kebijakan moneter (Arifin & Luayyin, 2023). Ibnu Taimiyah memandang pasar dengan penglihatan bebas, di mana penawaran dan permintaan mempertimbangkan suatu harga (Arifin & Luayyin, 2023).

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu terkait dengan penguasaan (zulm) seseorang (Arifin & Luayyin, 2023). Ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar (Marsella & Nurzaman, 2023). Contoh nyata dari pasar yang tidak sempurna adalah monopoli terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam kasus ini, penguasa harus menetapkan harga (qimah al-mitsl) terhadap transaksi antara penjual dan pembeli (Marsella & Nurzaman, 2023).

Ibnu Taimiyah menentang over-regulasi ketika kekuatan pasar bebas menetapkan harga kompetitif sambil mengakomodasi pasar yang tidak sempurna (Arifin & Luayyin, 2023). Ia menyarankan jika penjual mengumpulkan dan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal, bahkan jika orang membutuhkan barang tersebut, penjual harus menjualnya dengan harga yang sama (Arifin & Luayyin, 2023). Seorang monopolis jangan dibiarkan secara bebas untuk menggunakan kekuatannya dalam menentukan harga semaunya yang dapat menzalimi masyarakat (Marsella & Nurzaman, 2023).

3.9.2 Pemikiran Yahya ibn Umar

Yahya ibn Umar, ulama abad ke-9 M dari Mazhab Maliki, memberikan kontribusi penting dalam pemikiran tentang monopoli dan mekanisme pasar. Pemikirannya tentang ihtikar (monopoly's rent-seeking) menyatakan bahwa monopoli atau ihtikar adalah menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik (Aziz, 2017; Subhan, 2017).

Yahya ibn Umar menyatakan bahwa aspek penting dari pasar adalah tidak memberikan ruang terhadap struktur pasar yang monopoli dan kartel (Simal, 2018). Selain masalah monopoli dan kartel, Yahya ibn Umar juga berbicara tentang larangan menimbun barang (ihtikar). Berdasarkan hukum ekonomi, "semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang" (Simal, 2018).

Pandangan Yahya ibn Umar tentang harga dapat diringkas sebagai berikut: harga dibebaskan dalam mekanisme pasar yang ideal, di mana tidak ada kecenderungan monopoli, kartel, atau persaingan tidak sehat. Harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar (Simal, 2018). Dalam situasi seperti intervensi pada harga yang akan membahayakan keseimbangan pasar dan menyebabkan ketidakadilan, seperti kecenderungan monopoli dan kartel, negara harus segera mengambil langkah antisipatif (Simal, 2018).

3.9.3 Pemikiran Abu Yusuf

Abu Yusuf, salah satu pemikir ekonomi Islam pertama, juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran tentang mekanisme pasar dan monopoli. Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah dalam menetapkan harga, namun mengizinkan intervensi harga di pasar dalam keadaan tertentu, seperti ketika terjadi monopoli dan rekayasa pasar (Mukaromah & Rizal, 2021).

Abu Yusuf mengatakan bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada permintaan, tetapi juga kekuatan pasokan. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak harus selalu dikaitkan dengan kenaikan atau penurunan produksi saja (Mukaromah & Rizal, 2021). Pemerintah bertugas memastikan bahwa harga yang berlaku di pasar adalah harga yang berkeadilan, yang diperoleh dari mekanisme pasar yang alami (berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran), bukan monopoli atau rekayasa pasar (Mukaromah & Rizal, 2021).

3.10 Monopoli dalam Konteks Ekonomi Islam Kontemporer

3.10.1 Tantangan Monopoli di Era Modern

Di era modern, praktik monopoli semakin kompleks dan beragam. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (natural monopoly) (Huzain, 2021; Rusliah et al., 2022). Pada abad ini, perkembangan teknologi berlaku sangat pesat sekali, dan di berbagai kegiatan ekonomi tingkat teknologi adalah sedemikian modernnya sehingga produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produk yang ada di dalam pasar (D. P. Putra, 2018).

Dalam era digital, persaingan tidak sehat sangat mungkin menjadi besar dan menguntungkan, meskipun ada peluang besar bagi pendatang baru untuk masuk, karena kurangnya pengalaman dan sumber daya manusia yang tidak selalu kompeten dan inovatif, ditambah modal yang minimal, sehingga sulit untuk menjadi pesaing (A. Aziz et al., 2023). Kekhawatiran di era disrupsi dengan platform digital mengenai persaingan tidak sehat melalui oligopoli dan monopoli perlu diwaspadai (A. Aziz et al., 2023).

Ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai rasionalitas, keadilan, pemerataan, dan keseimbangan daripada pasar bebas merupakan solusi penting (A. Aziz et al., 2023). Terutama di era Industri 4.0 yang menekankan sektor teknologi internet, perlu disertai dengan peran sentral sumber daya manusia (Society 5.0) yang menjunjung tinggi empat nilai ekonomi syariah (A. Aziz et al., 2023).

3.10.2 Monopoli dan Distribusi Kekayaan

Salah satu dampak terbesar monopoli dalam perspektif ekonomi Islam adalah terhadap distribusi kekayaan. Islam meyakini hanya distribusi pendapatanlah yang bisa menciptakan pemerataan kekayaan antara yang kaya dan miskin sehingga menghindari kemiskinan dan monopoli kekayaan (Wahab, 2016). Dalam konsep Islam, kebutuhan yang hanya mengutamakan kepentingan individu berakibat buruk dalam sosial masyarakat (Wahab, 2016).

Muhammad Nejatullah Siddiqi menyampaikan dua hal yang menjadi alasan pentingnya kebijakan yang membatasi monopoli perdagangan: (1) bahwa pengaruh Islam telah menolak dan membubarkan praktik monopoli dan menganjurkan kompetisi industri yang sehat; (2) seorang monopolis mempunyai kekuatan lebih besar daripada pasar yang bersaing, sehingga ia dapat menurunkan harga dan memperbesar persediaan barang atau sebaliknya (Wahab, 2016).

Dengan adanya pembatasan monopoli, maka ritel tradisional bisa terus terlibat dalam arus penjualan dan distribusi barang (Wahab, 2016). Pentingnya menjaga kesejahteraan rakyat merupakan tuntutan dari ekonomi Islam untuk negara. Di antara gagasan mewujudkan kesejahteraan yang harus direvitalisasi adalah konsep distribusi pendapatan dan pembatasan monopoli dari pemilik modal (Wahab, 2016).

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian komprehensif di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai monopoli dalam perspektif ekonomi Islam.

Pertama, monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional (Fatah, 2012). Dalam Islam, monopoli dalam artian harfiah (hanya ada satu penjual) boleh saja, namun yang dilarang adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi (monopoly's rent-seeking) (M. D. Putra et al., 2019; Wulandari & Zulqah, 2020).

Kedua, ihtikar merupakan konsep inti yang berkaitan dengan monopoli dalam ekonomi Islam. Ihtikar hukumnya haram jika barang yang ditimbun adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengakibatkan kenaikan harga (Kamal & Abdullah, 2019). Jumhur ulama berpendapat bahwa monopoli (ihtikar) hukumnya haram (Waasi, 2022).

Ketiga, praktik monopoli yang bersifat ihtikar membawa dampak yang sangat merugikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia (Muslim, 2012). Monopoli akan membawa masyarakat pada umumnya dirugikan oleh tindakan sekelompok kecil monopolis yang sangat tidak adil, egois, dan tidak bertanggung jawab (Fatah, 2012).

Keempat, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi praktik monopoli yang merugikan. Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara proporsional (Muslim, 2012). Pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga standar yang berlaku di pasar apabila mereka melakukan ihtikar (Willya, 2013).

Kelima, lembaga hisbah merupakan instrumen penting dalam pengawasan pasar dan pencegahan monopoli dalam sejarah Islam. Hisbah akan melindungi masyarakat dari harga yang mencekik yang umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bermain secara monopoli (Hamid, 2020).

Keenam, dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara substansi sesuai dengan pandangan atau ajaran Islam (Febrina, 2022). Namun, diperlukan pembaruan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam untuk menciptakan hukum persaingan usaha yang lebih komprehensif (Wahid & Yuliani, 2023).

Pada akhirnya, ekonomi Islam menawarkan solusi yang komprehensif dan berkeadilan dalam menghadapi permasalahan monopoli. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama, ekonomi Islam berupaya menciptakan mekanisme pasar yang sehat, adil, dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat (Ghafur, 2019; Rahmi, 2015; Ramadani, 2022).

Daftar Pustaka

Adelia, A. (2019). Jual Rugi Pada Persaingan Usaha Fotocopy Di Lingkungan Kampus Iain Langsa (Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Fiqh). Taqnin Jurnal Syariah Dan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4882

Amelia, S. P., & Kurniawan, A. (2023). Mekanisme dan struktur pasar perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/7q69c

Amin, H. A., Marliyah, M., Harianto, S., Husna, A., & Waqqosh, A. (2021). Struktur Pasar dalam Pandangan Islam. Jurnal Emt Kita, 5(2), 105–111. https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.448

Apriliani, D. (2023). Mekanisme dan Struktur Pasar Persfektif Syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/7t34x

Arifah, U., Baroroh, N., & Muttoharoh, S. (2023). Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam. Jurnal Labatila, 7(01), 55–64. https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231

Arifin, M., & Luayyin, R. H. (2023). Diskursus Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Jse Jurnal Sharia Economica, 2(2), 12–26. https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.711

Aris. (2020). Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Loket Terminal Batoh Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari. Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, 3(2). https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.51

Aziz, A., Hidayat, A., Herlina, E., & Ernawati, W. (2023). Oligopoly Market and Monopolistic Competition in the Digital Era: Shariah Economic Perspective. QAS, 24(193). https://doi.org/10.47750/qas/24.193.07

Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 1(2), 188–208. https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.15

Basri, B. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfective A Study of Modern Economic Phenomena. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3771. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027

Bawafie, A. A. A., Kara, M., Abdullah, M. W., Bukhari, B., & Dwiatmaja, A. Z. (2024). Praktik Monopoli Perdagangan dan Ikhtikar dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Hei Ema Jurnal Riset Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.193

Cahyadi, T. N. (2016). Teori Harga Islami Pandangan Kritis Terhadap Konsep Harga Kapitalis. Literasi Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(1), 51. https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2(1).51-59

Chairunnisa, S. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Ihtikar. https://doi.org/10.31219/osf.io/r3tz4

Eriayanti, N. (2020). Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) Dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maṣlaḥah. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(2), 175–198. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1293

Fatah, D. A. (2012). Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 4(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2546

Febrina, R. (2022). Application of Legal Theory in the Context of Renewal of Sharia-Based Business Competition Law. Jurnal Gagasan Hukum, 4(01), 71–79. https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.9955

Firdaus, R. A. (2023). Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni. Diversity Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 3(1). https://doi.org/10.32832/djip-uika.v3i1.9437

Fitriani, P. D., & Rijal, M. H. (2019). Penentuan Mekanisme Pasar Ekonom Muslim Klasik. Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 2(1), 1–9. https://doi.org/10.32627/maps.v2i1.218

Ghafur, A. (2019). Mekanisme Pasar Perspektif Islam. Iqtishodiyah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 5(1). https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.86

Hamid, A. (2020). Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam. Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1(2), 101–112. https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2103

Huzain, H. (2021). Penimbunan Barang dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/dxjue

Imronah, A. (2022). Struktur Pasar dan Persaingan Harga Pasar Persaingan Sempurna (Tinjauan Ekonomi Islam). J-Ebi Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 1(01). https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i01.116

Juanda, N. A. (2023). BAB VI_Mekanisme dan Struktur Pasar Perspektif Syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/f497g

Kamal, F., & Abdullah, M. R. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 3(2), 186–197. https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.479

Khaerat, M. E. (2021). Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/gpzfj

Khoiruddin, M. (2011). Perdagangan Efisien dalam Perspektif Islam: Kepentingan Simetris, Keseimbangan Informasi dan Keseimbangan Antar Sektor. Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(2), 209. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i2.209-230

Latif, A. (2017). Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam. Islamic Economics Journal, 3(2), 161. https://doi.org/10.21111/iej.v3i2.2717

Makmun, Moh. (2018). Monopoli dalam Perspektif Jarimah Ta'zir (Studi Putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 297–312. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1244

Marsella, M., & Nurzaman, M. S. (2023). Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(5), 2572–2584. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3542

Mukaromah, H., & Rizal, F. (2021). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf dengan Mekanisme Pasar Modern. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 4(01). https://doi.org/10.21111/jiep.v4i01.5640

Munir, I. H. M. (2012). Analisis Transportasi yang Optimal Guna Meminimisasi Praktek Ihtikar pada Distribusi Pupuk Bersubsidi. Iqtishoduna. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.2132

Muslim, M. B. (2012). Ihtikâr dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 4(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2538

Mustamin, M. (2024). Analisis Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi Dan Bisnis Islam, 6(1), 57–72. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2664

Nasruloh, R. (2023). Resume 6 Ekonomi Syariah: Mekanisme dan Struktur Pasar Perspektif Syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/vmghq

Nasution, Y. S. J. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 1. https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695

Nurjanah, D. (2023). Mekanisme dan Struktur Pasar Perspektif Syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/p4tuq

Putra, D. P. (2018). Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah (Monopoli dalam Bisnis Syariah). Tahkim, 14(2). https://doi.org/10.33477/thk.v14i2.645

Putra, M. D., Amelia, F., & Putri, D. (2019). Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 3(2), 183. https://doi.org/10.31958/imara.v3i2.1661

Rahardi, M. T. (2018). Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah. Perada, 1(1), 87–88. https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.10

Rahim, E., & Mohamad, R. (2021). Strategi Bauran Pemasaran (Marketing Mix) dalam Perspektif Syariah. Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1), 15–26. https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.234

Rahmaddillah, A. (2018). Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Loket Terminal Batoh Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh). Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, 3(2), 240. https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.4047

Rahmi, A. (2015). Mekanisme Pasar dalam Islam. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 4(2), 177. https://doi.org/10.26418/jebik.v4i2.12481

Ramadani, A. (2022). Mengidentifikasi Segmen Pasar dan Memilih Pasar. https://doi.org/10.31219/osf.io/dvphx

Rifkah, N. R., & Khatimah, B. K. (2023). Permasalahan Konsep Harga Dan Solusi Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Modern. J-Ceki Jurnal Cendekia Ilmiah, 2(2), 183–191. https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1399

Rusliah, N. F. F., Jumaria, J., & Kuri'ain, N. (2022). Tindak Pidana Ekonomi (Penimbunan dan Perampasan). https://doi.org/10.31219/osf.io/a2dw5

Saragih, E. J. (2017). Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam. Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah, 13(2), 267. https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.928

Simal, A. H. (2018). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya bin Umar. Tahkim, 14(2). https://doi.org/10.33477/thk.v14i2.635

Siregar, E. Y. (2020). Analisis Mekanisme Pasar (Menurut Perspektif Islam di Kabupaten Mandailing Natal). Islamic Business and Finance, 1(1). https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9486

Sitepu, N. I. (2018). Model Sistem Pengawasan Pasar Berlandaskan Ekonomi Syariah. Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1170

Subhan, Moh. (2017). Relevansi Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.15

Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(2), 80. https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6593

Waasi, N. (2022). Pasar Persaingan Monopolistik dan Oligopoli. https://doi.org/10.31219/osf.io/92csd

Wahab, A. (2016). Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional). Tsaqafah, 12(1), 167. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.373

Wahid, K., & Yuliani, Y. (2023). Building Business Competition Law in Indonesia Based on Islamic Economic Principles. Maqolat Journal of Islamic Studies, 1(2), 44–55. https://doi.org/10.58355/maqolat.v1i2.10

Willya, E. (2013). Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 11(2). https://doi.org/10.30984/as.v11i2.169

Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 82. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923

Zahra, A. F., & Kurniawan, R. R. (2023). Hukum Monopoli dalam Perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/fbyqv

Zuwardi, Z., & Sari, A. (2023). Peran dan Mekanisme Pasar. Jurnal Ekonomi Utama, 2(2), 123–137. https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.60

azmi, N. (2022). Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas'īr. Journal of Sharia Economics, 3(2), 83–98. https://doi.org/10.22373/jose.v3i2.1851

zahra, C. jiana. (2023). Mekanisme dan Struktur Pasar Perspektif. https://doi.org/10.31219/osf.io/42m9a