Abstract

This article analyzes protectionism — a trade policy that protects domestic industries from foreign competition through tariffs and trade barriers — from the perspective of Islamic political science. Using a normative-conceptual approach, this study synthesizes existing literature on siyāsah syar'iyyah (Islamic public policy) and siyāsah māliyyah (Islamic economic policy) to construct an Islamic political evaluation framework for protectionist policies. The results show that within the framework of Islamic political science, protectionism is not merely a technical trade instrument, but a public policy that must be justified through the parameters of maslahah (public interest), justice, and deliberative processes (musyawarah). As part of the state's mandate to manage the people's affairs (ri'āyah syu'ūn al-ummah), protectionist instruments — including tariffs, quotas, and trade barriers — are permissible as policy ijtihad as long as they are directed toward the fulfillment of citizens' primary needs, public welfare (including its moral-spiritual dimension), and the upholding of justice. This article also notes the existence of tensions within contemporary Islamic political thought regarding contextualizing classical concepts in modern economic policy.

Keywords: protectionism, Islamic political science, siyāsah syar'iyyah, siyāsah māliyyah, maslahah, trade policy

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menganalisis proteksionisme — kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing melalui tarif dan hambatan dagang — dari perspektif ilmu politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual, kajian ini mensintesiskan literatur yang ada tentang siyāsah syar'iyyah (kebijakan publik Islam) dan siyāsah māliyyah (kebijakan ekonomi Islam) untuk membangun kerangka evaluasi politik Islam terhadap kebijakan proteksionis. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kerangka ilmu politik Islam, proteksionisme bukan sekadar instrumen teknis perdagangan, melainkan kebijakan publik yang harus dipertanggungjawabkan melalui parameter kemaslahatan, keadilan, dan proses deliberatif (musyawarah). Sebagai bagian dari mandat negara dalam mengurus kepentingan umat (ri'āyah syu'ūn al-ummah), instrumen proteksionis — meliputi tarif, kuota, dan hambatan dagang — dapat dibenarkan sebagai ijtihad kebijakan sepanjang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan primer warga, kesejahteraan publik (termasuk dimensi moral-spiritual), serta penegakan keadilan. Artikel ini juga mencatat adanya ketegangan dalam pemikiran politik Islam kontemporer terkait kontekstualisasi konsep-konsep klasik dalam kebijakan ekonomi modern.

Kata Kunci: proteksionisme, ilmu politik Islam, siyāsah syar'iyyah, siyāsah māliyyah, maslahah, kebijakan perdagangan

________________________________________

1. Pendahuluan

Perdebatan tentang proteksionisme dalam kebijakan perdagangan internasional telah lama menjadi isu sentral dalam kajian ekonomi-politik global. Namun, dalam konteks studi ilmu politik Islam, diskusi tentang bagaimana instrumen proteksionis seperti tarif, kuota, dan hambatan dagang harus dipahami dan dievaluasi masih relatif terbatas. Padahal, sebagai kebijakan publik yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, proteksionisme memiliki dimensi etika-politik yang tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif Islam.

Dalam literatur ekonomi-politik, proteksionisme lazim dipahami sebagai orientasi kebijakan dagang yang membatasi keterbukaan ekonomi melalui instrumen seperti tarif dan kuota — serta bentuk hambatan lain — untuk mengurangi intensitas interaksi ekonomi nasional dengan ekonomi internasional (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: bagaimana ilmu politik Islam memposisikan dan mengevaluasi kebijakan proteksionis tersebut?

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mensintesiskan kerangka konseptual dari literatur ilmu politik Islam, khususnya konsep siyāsah syar'iyyah dan siyāsah māliyyah, guna membangun perspektif evaluatif yang koheren terhadap proteksionisme. Kajian ini penting mengingat meningkatnya kecenderungan proteksionis dalam kebijakan dagang global dan perlunya kerangka etika-politik Islam yang memadai untuk meresponsnya.

________________________________________

2. Proteksionisme sebagai Fenomena Ekonomi-Politik

2.1 Definisi dan Instrumen Proteksionisme

Dalam kajian perdagangan internasional, proteksionisme dipahami sebagai orientasi kebijakan dagang yang membatasi keterbukaan ekonomi melalui instrumen seperti tarif dan kuota guna mengurangi intensitas interaksi ekonomi nasional dengan ekonomi internasional (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022). Instrumen kebijakan yang memengaruhi arus perdagangan bergerak dalam spektrum dari kebijakan yang lebih proteksionis hingga lebih bebas, mencakup tarif, kuota, subsidi pemerintah, perpajakan, pengendalian harga, dan regulasi antidumping (Bahari & Sahide, 2022). Dalam kerangka sikap publik terhadap perdagangan, preferensi terhadap instrumen pembatas perdagangan seperti tarif atau kuota juga dijelaskan sebagai salah satu bentuk kebijakan yang "membatasi sejauh mana perekonomian nasional berinteraksi dengan perekonomian lain" (Anshor, 2023).

2.2 Proteksionisme dalam Kerangka Ekonomi-Politik

Secara konseptual, proteksionisme adalah isu ekonomi-politik karena kebijakan dagang merupakan bagian dari ranah kebijakan publik yang mempertemukan pertimbangan ekonomi dan pertimbangan politik — misalnya legitimasi, dukungan publik, serta orientasi kesejahteraan (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022). Dalam pengertian umum tentang ekonomi politik, kajian ini menempatkan kebijakan ekonomi sebagai hasil interaksi faktor politik dan ekonomi, sehingga analisis proteksionisme tidak hanya berhenti pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menyangkut rasionalitas kebijakan publik dan tujuan negara (Al-Hamdi, 2013; Irkhami, 2014).

Dalam konteks negara dan legitimasi, terdapat argumen bahwa ketika kapasitas negara untuk melakukan regulasi ekonomi menyusut, tuntutan publik atas perlindungan ekonomi dapat menjadi persoalan legitimasi. Studi tentang Turki menempatkan strategi economic protectionist strategies sebagai bagian dari pertukaran dukungan publik–perlindungan ekonomi pada periode tertentu; ketika ideologi neoliberal mengurangi kapasitas regulasi ekonomi, negara terdorong mencari strategi legitimasi lain (Basyirah et al., 2022). Walaupun konteks ini bukan "ilmu politik Islam" secara langsung, ia membantu menunjukkan bahwa proteksionisme dapat dibaca sebagai instrumen negara untuk merespons tuntutan perlindungan ekonomi (economic protectionist demands) dalam dinamika legitimasi (Anshor, 2023; Basyirah et al., 2022).

________________________________________

3. Kerangka Ilmu Politik Islam

3.1 Politik sebagai Ri'āyah dan Siyāsah

Dalam literatur yang membahas politik dari perspektif Islam, politik Islam sering didekati sebagai urusan pengelolaan kepentingan publik atau urusan umat. Pendidikan politik Islam, misalnya, merumuskan politik — dalam orientasi normatif Islam — sebagai cara untuk menjaga urusan umat (ri'āyah syu'ūn al-ummah) (Wirman et al., 2022). Sejalan dengan itu, refleksi hubungan hukum Islam dan politik menegaskan bahwa dalam literatur hukum Islam, politik (siyāsah) dipahami sebagai "seni/ilmu mengelola urusan publik" dan terkait erat dengan kekuasaan atau pemerintahan sebagai perangkat untuk mengatur kemaslahatan (Blad & Koçer, 2012).

Kajian diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam juga menekankan bahwa sejak masa awal, Nabi dipahami memegang peran kepemimpinan agama sekaligus politik. Setelah wafatnya Nabi, persoalan kepemimpinan menjadi isu politik yang sangat sentral; diskursus politik kemudian berkembang dalam dua genre besar — fikih dan filsafat — yang sama-sama memberi penekanan pada dimensi etika dalam politik (Chalik, 2021). Pada titik ini, "ilmu politik Islam" tidak tunggal; ia merupakan tradisi wacana yang plural dalam rujukan fikih dan filsafat, namun sama-sama menuntut politik tunduk pada horizon etika (Chalik, 2021; Hamudy & Hamudy, 2020).

3.2 Siyāsah Syar'iyyah dan Ruang Ijtihad Kebijakan Publik

Konsep siyāsah syar'iyyah dalam kajian kebijakan publik Islam dapat dibaca sebagai kerangka yang mengizinkan negara membuat aturan atau kebijakan untuk kepentingan umum berbasis nilai syariah. Studi tentang regulasi pengelolaan keuangan haji menegaskan bahwa basis utama siyāsah syar'iyyah adalah keyakinan bahwa syariat diturunkan demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan bahwa penegakan kebijakan harus diarahkan pada keadilan, bahkan jika metode teknis kebijakannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Solihin, 2023). Dalam rumusan yang sama, siyāsah mencakup tindakan atau kebijakan yang ditujukan bagi kemaslahatan rakyat, dengan pembuat kebijakan sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengarahkan urusan publik (Solihin, 2023). Refleksi hubungan hukum Islam dan politik menambahkan bahwa ketika dilihat dari literatur hukum Islam, politik merupakan bagian dari diskursus hukum Islam, dan kekuasaan harus menegakkan keadilan serta — untuk wilayah ijtihadi — memerlukan musyawarah agar kepentingan rakyat terjaga (Blad & Koçer, 2012).

Implikasinya untuk isu proteksionisme adalah: tarif, kuota, dan hambatan dagang — sebagai instrumen kebijakan publik di bidang perdagangan (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022) — tidak otomatis dinilai "Islami/tidak Islami" semata karena bentuk instrumennya. Penilaian dalam kerangka siyāsah syar'iyyah bergeser pada pertanyaan: apakah kebijakan itu merupakan ijtihad kebijakan yang diarahkan pada kemaslahatan dan keadilan (bukan sekadar kepentingan sempit), serta apakah prosesnya menjaga prinsip musyawarah dan orientasi kepentingan publik (Blad & Koçer, 2012; Solihin, 2023).

________________________________________

4. Proteksionisme dalam Politik Ekonomi Islam (Siyāsah Māliyyah)

4.1 Kerangka Siyāsah Māliyyah

Dalam kerangka yang lebih spesifik, kajian siyāsah syar'iyyah atas tata kelola keuangan menempatkan siyāsah māliyyah sebagai politik ekonomi Islam, yaitu kebijakan hukum pemerintah yang menyangkut pembangunan ekonomi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai hukum Islam sebagai ukuran (Solihin, 2023). Pada saat yang sama, studi tentang politik ekonomi Islam — dalam konteks kebijakan negara dan ekonomi Islam — menegaskan bahwa ekonomi politik (political economy) adalah bidang yang membahas hubungan proses politik dan ekonomi, dan bahwa "sistem ekonomi" (bukan sekadar "ilmu ekonomi" yang diklaim relatif bebas nilai) selalu terikat nilai-nilai seperti ideologi, norma, dan etika (Al-Hamdi, 2013).

Karena itu, pembacaan politik-ekonomi Islam terhadap proteksionisme menuntut analisis ganda: (i) proteksionisme sebagai instrumen kebijakan (tarif/kuota/hambatan) (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022), dan (ii) proteksionisme sebagai bagian dari sistem nilai — untuk apa, bagi siapa, dan dengan batas etika apa kebijakan itu dijalankan (Al-Hamdi, 2013; Solihin, 2023).

4.2 Dimensi Normatif Politik Ekonomi Islam

Secara teoretik, studi tentang perkembangan politik ekonomi Islam mendefinisikan politik ekonomi — secara umum — sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui metode legal untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, politik ekonomi Islam dikaitkan dengan hubungan etika–ekonomi yang endogen antara pemerintah dan sistem yang lebih luas (Irkhami, 2014). Dengan demikian, proteksionisme — sebagai kebijakan yang mengatur perdagangan dan industri (Bahari & Sahide, 2022) — dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk "metode legal/kebijakan" yang harus dibaca sebagai bagian dari desain tata kelola ekonomi yang berorientasi etika (Irkhami, 2014; Solihin, 2023).

________________________________________

5. Tujuan Normatif: Kesejahteraan, Pemenuhan Kebutuhan, dan Keadilan

5.1 Kewajiban Negara dalam Menjamin Kesejahteraan Publik

Literatur politik ekonomi Islam yang bersifat normatif menekankan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan warga. Dalam uraian tentang politik ekonomi Islam, dinyatakan bahwa paradigma politik ekonomi Islam mewajibkan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan primer tiap warga dan membuka kemungkinan pemenuhan kebutuhan pelengkapnya. Hubungan negara–rakyat dipahami sebagai pelayanan dan pengaturan (bukan relasi bisnis), sehingga negara wajib memenuhi kepentingan publik dan menjamin berbagai kebutuhan vital (Irkhami, 2018). Dalam refleksi lain tentang peran negara, kajian mengenai konsep ekonomi-politik menegaskan bahwa Islam memandang intervensi negara dalam ekonomi sebagai suatu tanggung jawab, dan pemerintah memiliki peran menyediakan barang publik untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan melalui kebijakan publik dan fiskal (Zoelva, 2022).

Perspektif kesejahteraan Islam juga ditekankan sebagai tidak semata material, melainkan mencakup dimensi moral-spiritual. Konsep kesejahteraan Islam memposisikan negara pada peningkatan kualitas kesejahteraan sekaligus kualitas spiritual masyarakat (Aklima et al., 2021).

5.2 Musyawarah dan Keadilan sebagai Prasyarat Etika-Politik

Di sisi lain, diskursus politik Islam juga menekankan pentingnya musyawarah dan keadilan dalam gagasan ketatanegaraan. Kajian pemikiran politik al-Shawkānī dalam Fath al-Qadīr memetakan gagasan konstitusional yang mencakup konsep kepemimpinan dan deliberasi atau musyawarah, serta hak warga negara untuk memperoleh keadilan (Hamudy & Hamudy, 2020). Diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam juga menegaskan karakter etika sebagai basis politik dalam tradisi fikih maupun filsafat (Chalik, 2021).

Dengan demikian, proteksionisme — jika dipertimbangkan dalam politik-ekonomi Islam — harus diuji pada ukuran: pemenuhan kebutuhan publik dan kesejahteraan (Irkhami, 2018; Zoelva, 2022), sekaligus prinsip keadilan dan musyawarah sebagai prasyarat etika-politik (Blad & Koçer, 2012; Chalik, 2021; Hamudy & Hamudy, 2020).

________________________________________

6. Instrumen Proteksionisme dalam Kacamata Siyāsah Māliyyah

Karena proteksionisme dalam ekonomi-politik dipraktikkan melalui instrumen kebijakan, literatur perdagangan menyebut beberapa perangkat yang relevan: tarif, kuota, subsidi pemerintah, perpajakan, pengendalian harga, serta regulasi antidumping (Bahari & Sahide, 2022). Dalam literatur opini publik tentang perdagangan, tarif dan kuota dipahami sebagai contoh kebijakan untuk membatasi keterbukaan ekonomi (Anshor, 2023). Dalam kacamata siyāsah māliyyah sebagai politik ekonomi Islam, instrumen-instrumen ini dapat dipandang sebagai bagian dari "kebijakan hukum pemerintah" di bidang ekonomi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan diarahkan oleh ukuran nilai syariah (Solihin, 2023).

Namun, kerangka Islam menuntut agar instrumen kebijakan diperlakukan sebagai wasilah (cara) yang harus tunduk pada tujuan maslahah–keadilan. Hal ini konsisten dengan argumen bahwa siyāsah syar'iyyah berintikan kemaslahatan dan keadilan, sementara metode kebijakan dapat berupa ijtihad yang tidak selalu tertulis eksplisit dalam nash (Solihin, 2023), serta dengan argumen bahwa politik dalam literatur hukum Islam mensyaratkan musyawarah dan penegakan keadilan oleh kekuasaan (Blad & Koçer, 2012). Karena itu, fokus evaluasi proteksionisme dalam ilmu politik Islam bukan hanya "apakah ada tarif/kuota", melainkan "apakah kebijakan itu merupakan ijtihad siyāsah yang adil dan maslahat" (Blad & Koçer, 2012; Hamudy & Hamudy, 2020; Solihin, 2023).

________________________________________

7. Catatan Variasi dan Ketegangan Pemikiran

Literatur yang mengkaji organisasi Islam politik tertentu menunjukkan adanya orientasi kritik terhadap sistem ekonomi global dan penekanan pada keadilan distribusi. Kajian tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menekankan bahwa elemen krusial politik ekonomi khilafah versi HTI adalah aspek distribusi (bukan produksi), dengan kritik pada keadilan dan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, serta posisi menantang dominasi sistem kapitalisme negara Barat dalam tatanan global (Sajadi, 2018). Namun, kajian lain atas HTI juga mencatat kecenderungan HTI merefleksikan problem ekonomi kontemporer ke "warisan budaya masa lalu" dan mengindikasikan adanya problem kontekstualisasi dalam gagasan publik-fiskal mereka (Zoelva, 2022).

Dua catatan ini penting untuk topik proteksionisme: ia menunjukkan bahwa dalam politik Islam kontemporer terdapat arus yang melihat ekonomi global secara kritis dan menekankan distribusi (Sajadi, 2018), tetapi penerjemahan kebijakan konkret dapat menghadapi tantangan kontekstualisasi (Zoelva, 2022). Sementara itu, kerangka siyāsah syar'iyyah justru menekankan ijtihad kebijakan untuk maslahah dan keadilan dalam konteks persoalan yang dihadapi (Blad & Koçer, 2012; Solihin, 2023) — sehingga kebijakan seperti proteksionisme harus diuji dalam konteks, bukan sekadar ditarik dari slogan sistemik.

________________________________________

8. Pembahasan: Sintesis Proteksionisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Berdasarkan kerangka yang telah dibangun, proteksionisme "menurut ilmu politik Islam" dapat disintesiskan melalui empat dimensi analitis sebagai berikut.

Pertama, dari sisi status konseptualnya, proteksionisme adalah kebijakan publik di bidang ekonomi–perdagangan (tarif, kuota, hambatan dagang, dan instrumen terkait) (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022) yang harus ditempatkan dalam analisis ekonomi-politik sebagai interaksi faktor politik dan ekonomi (Al-Hamdi, 2013; Irkhami, 2014).

Kedua, dari sisi landasan normatifnya, dalam politik Islam, politik adalah ri'āyah (mengurus urusan umat) (Wirman et al., 2022) dan siyāsah (pengelolaan urusan publik) (Blad & Koçer, 2012). Karena itu, kebijakan proteksionis tidak berdiri sebagai "kebijakan industri" semata, melainkan sebagai bagian dari mandat pengurusan kepentingan publik.

Ketiga, dari sisi kriteria syar'i operasionalnya, dalam siyāsah syar'iyyah, kebijakan diarahkan pada maslahah dan keadilan, dan negara dapat melakukan ijtihad kebijakan sekalipun metode teknisnya tidak eksplisit dalam nash (Solihin, 2023). Pelaksanaannya perlu menjaga musyawarah dan orientasi kepentingan rakyat (Blad & Koçer, 2012; Hamudy & Hamudy, 2020). Artinya, instrumen proteksionisme menjadi "mungkin" sebagai kebijakan selama dapat dipertanggungjawabkan dalam logika maslahah dan keadilan (Blad & Koçer, 2012; Solihin, 2023).

Keempat, dari sisi kriteria tujuan politik-ekonominya, politik ekonomi Islam menekankan peran negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan primer warga dan kepentingan publik (Irkhami, 2018), serta intervensi negara untuk memastikan keselarasan ekonomi dengan norma Islam melalui kebijakan publik/fiskal dan penyediaan barang publik (Zoelva, 2022). Perspektif kesejahteraan Islam juga menegaskan dimensi moral-spiritual kesejahteraan (Aklima et al., 2021). Dengan demikian, proteksionisme — jika ditempuh — harus dinilai dari kontribusinya terhadap tujuan-tujuan ini, bukan semata dari preferensi ideologis pro/anti-perdagangan bebas (Al-Hamdi, 2013; Irkhami, 2018; Zoelva, 2022).

________________________________________

9. Kesimpulan

Mengacu pada rujukan yang tersedia, proteksionisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai kebijakan publik di bidang perdagangan/industri — misalnya tarif, kuota, dan hambatan dagang — yang diposisikan sebagai instrumen siyāsah untuk mengurus kepentingan umat (ri'āyah) dan harus dibenarkan melalui parameter siyāsah syar'iyyah, yakni kemaslahatan, keadilan, dan proses deliberatif/musyawarah (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022; Hamudy & Hamudy, 2020; Solihin, 2023; Wirman et al., 2022).

Dalam kerangka siyāsah māliyyah (politik ekonomi Islam), proteksionisme tidak dinilai semata dari teknik pembatasan perdagangan, melainkan dari koherensinya dengan mandat negara menjamin pemenuhan kebutuhan publik dan kesejahteraan — termasuk dimensi moral-spiritual — serta kewajiban kekuasaan menegakkan keadilan (Blad & Koçer, 2012; Hamudy & Hamudy, 2020; Irkhami, 2018; Zoelva, 2022).

Dengan demikian, penilaian terhadap kebijakan proteksionis dalam perspektif ilmu politik Islam tidak bersifat hitam-putih. Instrumen proteksionis seperti tarif dan kuota bukan sesuatu yang secara otomatis dilarang atau dianjurkan, melainkan harus dievaluasi secara kontekstual berdasarkan orientasi maslahah, keadilan distribusi, dan proses pengambilan keputusan yang deliberatif sebagai prasyarat etika-politik Islam yang otentik.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aklima, A., Murziqin, R., Shintasari, R., & Sanawiyah, A. (2021). Political participation of santri in the 2017 regional elections in Nagan Raya Regency. Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 3(2), 206–220. https://doi.org/10.15575/politicon.v3i2.12219

Al-Hamdi, R. (2013). Islam and politics: Political attitudes of the elites in Muhammadiyah 1998–2010. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 3(2), 267–290. https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.267-290

Anshor, A. M. (2023). The ulama and the state politics during pandemic: A study on the Covid-19 related fatwa of the Council of Indonesian Ulama. Dialogia, 21(2), 239–264. https://doi.org/10.21154/dialogia.v21i2.7080

Bahari, D. M., & Sahide, A. (2022). The comparison of the United States foreign policy against the Islamic world under President Barack Obama and President Donald Trump administration. Journal of Islamic World and Politics, 6(2), 270–297. https://doi.org/10.18196/jiwp.v6i2.13060

Basyirah, L., Nasiruddin, M. H., Rozi, F., & Syamsi, B. (2022). The development of Islamic economic politics in sharia banking in the reform era to date in Indonesia. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 10(2), 200–215. https://doi.org/10.31289/jppuma.v10i2.7515

Blad, C., & Koçer, B. A. (2012). Political Islam and state legitimacy in Turkey: The role of national culture in neoliberal state-building. International Political Sociology, 6(1), 36–56. https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2012.00150.x

Chalik, A. (2021). The half-hearted compromise within Indonesian politics: The dynamics of political coalition among Islamic political parties (1999–2019). Journal of Indonesian Islam, 15(2), 487–514. https://doi.org/10.15642/jiis.2021.15.2.487-514

Hamudy, N. A., & Hamudy, M. I. A. (2020). Cak Nur on politics: Indonesian political Islam and the role of Islamic politics. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 20(1), 97–112. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i1.554

Irkhami, N. (2014). The economic-political concept of Hizbut Tahrir Indonesia: Reflection on the early Islamic thoughts. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 4(1), 105–134. https://doi.org/10.18326/ijims.v4i1.105-134

Irkhami, N. (2018). Political Islam and the global economy. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(2), 407–432. https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.2.433-459

Sajadi, D. (2018). Berhijrah dari sistem ekonomi sekuler menuju sistem ekonomi syari'ah. El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah, 1(01), 58–81. https://doi.org/10.34005/elarbah.v1i01.530

Solihin, D. (2023). Tafsir normatif terhadap perkembangan politik hukum ekonomi syariah. Jurnal Pelita Nusa, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.5

Wirman, H. P., Burhanuddin, N., & Elvira, M. (2022). Chinese Muslim at political crossroad: The case study of the Jakarta regional head election 2017. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, 8(2), 196–210. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v8i2.5988

Zoelva, H. (2022). The development of Islam and democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37–66. https://doi.org/10.31078/consrev812

Abstract

This article examines the concept of propaganda in Islamic political science through the perspectives of political communication, information ethics, and power. Using a literature synthesis approach, this study analyzes how propaganda—defined as the dissemination of information (often biased) to influence public opinion or behavior—is understood, evaluated, and responded to within the framework of Islamic political thought. The findings show that propaganda in Islamic political science is understood as a mass political communication instrument that shapes public perception and behavior through framing, agenda setting, and persuasion techniques, including modern automation-based methods. Normatively, propaganda becomes problematic when it operates non-objectively, contains manipulative intent, or employs half-truths and lies that violate the principles of truth and tabayyun (verification). The boundaries of normative communication in Islamic politics are guided by Islamic communication principles—hikmah, tabayyun, mau'izhah hasanah, and layyin—along with the obligation to verify information. In the contemporary digital era, propaganda is widely employed for radicalization, hate speech, and polarization; therefore, the relevant Islamic political response encompasses strengthening literacy as a form of modern tabayyun, moderate counter-narratives, authoritative information institutions, and proportional regulatory governance.

Keywords: propaganda, Islamic political science, tabayyun, political communication, information ethics, digital media

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep propaganda dalam ilmu politik Islam melalui perspektif komunikasi politik, etika informasi, dan kekuasaan. Dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur, penelitian ini menganalisis bagaimana propaganda—yang didefinisikan sebagai penyebaran informasi (seringkali bersifat bias) untuk memengaruhi opini atau perilaku publik—dipahami, dievaluasi, dan direspons dalam kerangka pemikiran politik Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa propaganda dalam ilmu politik Islam dipahami sebagai instrumen komunikasi politik massal yang membentuk persepsi dan perilaku publik melalui framing, agenda setting, dan teknik persuasi, termasuk teknik modern berbasis otomasi. Secara normatif, propaganda menjadi problematik ketika beroperasi tidak objektif, memuat kesengajaan manipulatif, atau menggunakan setengah-kebenaran dan kebohongan yang melanggar prinsip kebenaran dan tabayyun. Batas normatif komunikasi dalam politik Islam dipandu oleh prinsip komunikasi Islam—hikmah, tabayyun, mau'izhah hasanah, dan layyin—serta kewajiban verifikasi informasi. Di era digital kontemporer, propaganda banyak digunakan untuk radikalisasi, kebencian, dan polarisasi; karenanya, respons politik Islam yang relevan mencakup penguatan literasi sebagai tabayyun modern, kontra-narasi moderat, institusi rujukan informasi, serta tata kelola regulatif yang proporsional.

Kata Kunci: propaganda, ilmu politik Islam, tabayyun, komunikasi politik, etika informasi, media digital

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Propaganda merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian komunikasi politik yang terus berkembang seiring transformasi lanskap media. Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, propaganda tidak sekadar dipahami sebagai fenomena komunikasi semata, melainkan juga sebagai persoalan etis yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai Islam mengenai kejujuran, verifikasi informasi, dan kemaslahatan sosial. Perkembangan media digital yang pesat telah memperluas jangkauan dan intensitas propaganda, menjadikannya tantangan serius bagi stabilitas sosial, moderasi beragama, serta tatanan politik dalam masyarakat Muslim.

Kajian tentang propaganda dalam perspektif ilmu politik Islam masih relatif terfragmentasi. Sebagian besar literatur yang ada membahas propaganda dalam konteks komunikasi politik umum, hoaks, radikalisme digital, atau etika komunikasi Islam secara terpisah. Belum banyak upaya sistematis untuk menyintesiskan berbagai perspektif tersebut ke dalam satu kerangka analitis yang utuh. Artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan sintesis literatur yang komprehensif, guna merumuskan pemahaman propaganda yang relevan bagi ilmu politik Islam.

Artikel ini bertujuan mengkaji: (1) definisi dan karakteristik propaganda dalam kajian komunikasi politik; (2) evaluasi normatif propaganda menurut perspektif Islam; (3) manifestasi propaganda di ruang publik Muslim kontemporer; serta (4) strategi penanganan propaganda dalam kerangka ilmu politik Islam.

________________________________________

B. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan sintesis literatur (literature synthesis) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah berbahasa Indonesia yang relevan dengan topik propaganda, komunikasi politik Islam, etika informasi, media digital, dan radikalisme. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review, diterbitkan dalam rentang waktu 2016 hingga 2024. Proses sintesis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola argumentasi, dan temuan yang saling melengkapi atau berseberangan, kemudian mengintegrasikannya ke dalam kerangka analitis yang koheren berdasarkan perspektif ilmu politik Islam.

________________________________________

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Kerja: Apa Itu Propaganda?

Dalam kajian komunikasi politik, propaganda dipahami sebagai aktivitas penyebaran informasi—mulai dari fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, hingga kebohongan—yang ditujukan untuk memengaruhi opini publik (Asnawi, 2020; Rochman, 2023). Penekanan pada "memengaruhi opini" ini membuat propaganda dekat dengan praktik persuasi politik massal, tetapi dibedakan oleh kecenderungannya untuk beroperasi secara tidak objektif, dirancang dengan unsur kesengajaan dan berpotensi memuat manipulasi informasi (Turhamun, 2022; Zubair et al., 2023). Sejalan dengan itu, propaganda juga dipahami sebagai teknik untuk memengaruhi perilaku manusia melalui manipulasi kondisi tertentu, misalnya situasi emosi, ketakutan, stereotip, atau kondisi sosial-politik (Wahyudi & Hadi, 2021).

Dalam konteks pemaknaan umum—yakni "penyebaran informasi (seringkali bias) untuk memengaruhi opini atau perilaku publik"—definisi tersebut bersifat konsisten: propaganda bukan sekadar "informasi", melainkan informasi yang dikemas dan diarahkan untuk menghasilkan efek sosial-politik tertentu (Asnawi, 2020; Turhamun, 2022; Wahyudi & Hadi, 2021).

2. Propaganda sebagai Instrumen Komunikasi Politik: Konstruksi Realitas, Framing, dan Agenda

Literatur komunikasi politik menekankan bahwa pesan politik tidak bersifat spontan, melainkan dirancang agar efektif membentuk persepsi dan perilaku politik khalayak; karena itu media penyebar pesan—termasuk media digital—menjadi faktor yang tidak bisa dianggap remeh (Mustopa et al., 2023). Dalam kerangka ini, propaganda dapat "bermain" melalui agenda setting dan konstruksi persepsi publik, misalnya untuk membentuk persepsi baru agar mendukung kompetisi politik elektoral (Mustopa et al., 2023; Yanto et al., 2021).

Kajian tentang media dan politik juga menegaskan bahwa media tidak selalu netral karena dapat dipengaruhi intervensi politik atau patronase modal; situasi ini membuka ruang bagi jurnalisme atau pemberitaan yang cenderung menjadi alat propaganda, terutama ketika kepemilikan media terkonsentrasi pada elite ekonomi-politik (Tahu, 2023; Yanto et al., 2021). Dalam perspektif ekonomi politik media, "realitas" yang disajikan media dapat dipilih dan dibangun sehingga memunculkan bias yang konsisten, termasuk untuk memproyeksikan citra atau kepentingan tertentu (Akbar, 2016; Tahu, 2023). Dengan demikian, propaganda dalam ilmu politik—termasuk politik dalam masyarakat Muslim—sering dipahami sebagai praktik kuasa melalui produksi wacana dan pengaturan atensi publik lewat media (Akbar, 2016; Yanto et al., 2021).

3. Perspektif Ilmu Politik Islam: Propaganda dalam Tegangan antara Tabligh/Dakwah dan Manipulasi

a. Etika Komunikasi Politik Perspektif Islam: Prinsip Desain Pesan

Dalam perspektif Islam, pesan politik idealnya tidak dilepaskan dari prinsip-prinsip normatif yang membatasi cara memengaruhi khalayak. Kajian desain pesan komunikasi politik perspektif Islam menekankan bahwa penyusunan pesan—termasuk retorika, propaganda, iklan politik, dan kampanye—semestinya berdasar nilai Islam agar pengaruh informasi tidak merugikan kedua belah pihak (Mustopa et al., 2023). Prinsip yang disebut secara eksplisit dalam kajian tersebut meliputi: Qashash/Naba al-Haq, amar ma'ruf nahi munkar, hikmah, tabayyun, mau'izhah hasanah, dan layyin (kelembutan) (Mustopa et al., 2023). Secara konseptual, kerangka ini menempatkan "pengaruh" sebagai sesuatu yang mungkin terjadi dalam komunikasi politik, tetapi pengaruh tersebut harus dibatasi oleh etika dan nilai (Mustopa et al., 2023).

Di sini, propaganda dalam politik Islam dapat dianalisis sebagai: (i) bentuk komunikasi politik yang berorientasi pengaruh, namun (ii) dinilai sah atau tidak sah berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip etika komunikasi Islam, terutama tabayyun dan orientasi pada kebenaran serta kemaslahatan (Mustopa et al., 2023).

b. Tabayyun dan Literasi Informasi: Norma Inti Anti-Manipulasi

Salah satu fondasi etika informasi dalam Islam yang relevan untuk membahas propaganda adalah perintah verifikasi informasi (tabayyun). Perspektif literasi media dan komunikasi Islam mengutip QS Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan untuk meneliti kebenaran berita agar tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan (Suardana, 2023). Kajian tentang hoaks dalam perspektif Al-Qur'an juga menekankan bahwa hoaks dan propaganda di media sosial dapat mengancam ukhuwah Islamiyah dan mendorong pembelahan sosial melalui konten provokatif serta pemutarbalikan fakta, sehingga tabayyun menjadi respons normatif yang ditekankan (Dewi & Triandika, 2020).

Lebih jauh, literatur literasi informasi memosisikan kehati-hatian mengevaluasi informasi—sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad saw. ketika menerima informasi yang berpotensi disinformasi—sebagai cakupan yang sejalan dengan konsep Information Literacy dan implementasi tabayyun (Arwendria & Oktavia, 2019). Dalam wacana literasi digital juga ditegaskan bahwa banjir informasi di platform digital menuntut kewaspadaan untuk membedakan fakta, opini, atau propaganda; karena itu keterampilan literasi digital diperlukan untuk memilah informasi secara tepat (Yudipratomo, 2020). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, propaganda tidak hanya dibahas sebagai teknik pengaruh, tetapi juga sebagai ujian etika: apakah proses penyebaran dan konsumsi informasinya mematuhi tabayyun dan standar evaluasi kebenaran (Suardana, 2023; Yudipratomo, 2020).

c. Propaganda, Hoaks, dan Larangan Informasi Menyesatkan dalam Perspektif Islam

Dalam kajian fake news dan perspektif Islam, ditegaskan bahwa penyebaran berita bohong tidak dibenarkan dalam Islam; bahkan pembicaraan atau rumor yang dibuat untuk mendorong misinformasi atau propaganda diposisikan sebagai sesuatu yang dilarang (Sulfikar, 2019). Sejalan dengan itu, kajian mengenai hoaks dalam perspektif Al-Qur'an menyimpulkan adanya kecaman terhadap penyebar hoaks dan penekanan kewajiban berkata benar serta melakukan tabayyun (Dewi & Triandika, 2020). Karena propaganda dalam definisi tertentu mencakup setengah-kebenaran atau kebohongan untuk memengaruhi opini publik (Asnawi, 2020; Rochman, 2023), maka evaluasi politik Islam terhadap propaganda sangat bergantung pada apakah propaganda tersebut mengandung kebohongan atau manipulasi yang menyalahi prinsip kebenaran dan tabayyun (Arwendria & Oktavia, 2019; Suardana, 2023; Sulfikar, 2019).

4. Propaganda di Ruang Publik Muslim Kontemporer: Media Digital, Radikalisme, dan Polarisasi

a. Media Sosial sebagai Infrastruktur Propaganda Politik dan Ideologis

Revolusi teknologi informasi melahirkan format komunikasi baru dan membuka peluang tak terbatas pertukaran informasi; kondisi ini dimanfaatkan politisi untuk kampanye dan propaganda, sekaligus dimanfaatkan kelompok Islam garis keras untuk menyebarkan pesan kekerasan (Irawan & Nasrun, 2020). Kajian radikalisme di internet menegaskan bahwa jejaring virtual—Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr, WhatsApp—menjadi ruang bagi propaganda, rekrutmen, pelatihan, perencanaan, dan ajakan pendirian khilafah (Pontoh, 2021). Dalam kerangka yang lebih luas, pemanfaatan internet oleh kelompok teroris untuk propaganda juga dicatat sebagai salah satu tujuan utama penggunaan internet bagi terorisme dalam laporan yang dirujuk kajian radikalisme dunia maya (Samiaji et al., 2022).

Di level internasional dan kawasan, kemajuan internet dan media online dinilai sebagai alat efektif penyebaran ideologi dan propaganda terorisme secara cepat dan luas (Mustika, 2018). Dalam studi psikologi sosial tentang radikalisasi, dicontohkan ISIS yang menyebarkan pesan dan video propaganda melalui kanal online seperti YouTube, Twitter, dan Facebook; media sosial menjadi jalan populer penyebaran propaganda (Azza & Prihatika, 2021). Rangkaian temuan lintas kajian ini menegaskan bahwa dalam politik kontemporer masyarakat Muslim, propaganda bukan hanya fenomena komunikasi, melainkan bagian dari kontestasi ideologis yang memanfaatkan arsitektur media digital (Azza & Prihatika, 2021; Irawan & Nasrun, 2020).

b. Teknik Propaganda Modern: Repetisi Masif, Bot/Akun Anonim, dan Computational Propaganda

Studi tentang aktivisme tagar di Twitter menunjukkan peran aktor propaganda komputasional—akun anonim politik, akun palsu, dan bot—dalam memobilisasi publik dan meningkatkan impresi; kajian ini meneliti percakapan tagar tertentu dengan sampel 1.000 tweet pada masing-masing tagar dan menemukan gerakan propaganda komputasional dilakukan oleh kelompok besar akun anonim dan bot (Syafiq et al., 2023). Di sisi teknik pesan, kajian yang sama menjelaskan propaganda komputasional memanfaatkan retorika dan psikologi emosi seperti loaded language, serta teknik retorika lain—misalnya appeal to authority, black-and-white fallacy, whataboutism—sebagai perangkat persuasi (Syafiq et al., 2023). Dalam konteks elektoral, kajian propaganda firehose of falsehood juga menekankan ketergantungan teknik propaganda pada media—terutama media sosial—dan pola paparan informasi terus-menerus untuk memengaruhi psikologi khalayak (Abbas et al., 2024).

Bagi ilmu politik Islam, implikasinya adalah: etika tabayyun dan kewajiban verifikasi bukan hanya relevan pada "berita biasa", tetapi semakin penting karena propaganda modern dapat diproduksi secara terkoordinasi dan diperkuat oleh otomasi serta distribusi masif (Abbas et al., 2024; Arwendria & Oktavia, 2019; Suardana, 2023; Syafiq et al., 2023).

c. Propaganda Berbasis Kebencian/Ekstremisme dan Tantangan Moderasi Beragama

Kajian moderasi beragama menempatkan propaganda kelompok ekstrem atau radikal di media sosial sebagai faktor yang merugikan karena mencakup informasi palsu, retorika kebencian, dan pemilihan berita yang bias; dampaknya memengaruhi persepsi masyarakat dan menghambat dialog antarumat beragama (Ibnu, 2023). Kajian lain tentang Islamofobia di media sosial juga menguraikan adanya penyebaran propaganda kebencian terhadap Islam, serta pemanfaatan platform media sosial oleh kelompok ekstremis dengan daya tarik psikologis, intelektual, dan emosional yang dapat menjadi jalur "pendekatan lunak" menuju paparan radikalisasi; kajian tersebut juga menekankan lemahnya tabayyun saat audiens mengakses informasi keagamaan (Sunarya et al., 2017).

Di masa pandemi, kajian netnografi tentang radikalisasi menunjukkan penggunaan dalil agama ditambah hoaks pseudo-sains untuk meradikalisasi pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat melalui media sosial (Fahmi et al., 2023). Kajian teori konspirasi Covid-19 juga menyoroti bagaimana media menjadi kesempatan sebagian pihak untuk menyebarkan hoaks, rumor, propaganda, dan konspirasi untuk kepentingan pribadi atau golongan, dalam konteks fragmentasi otoritas dan banjir informasi (Senathalia & Nurjanah, 2022). Seluruhnya memperlihatkan bahwa propaganda dalam ruang publik Muslim kontemporer sering berkelindan dengan polarisasi identitas, teori konspirasi, dan konten kebencian—yang bertentangan dengan agenda moderasi dan kerukunan (Ibnu, 2023; Senathalia & Nurjanah, 2022).

5. Batas Normatif dalam Ilmu Politik Islam: Kapan "Pengaruh" Menjadi Propaganda Tercela?

a. Propaganda dapat Dipahami Netral/Positif, tetapi Risiko Penyimpangannya Tinggi

Beberapa literatur mengakui bahwa propaganda adalah istilah yang konotasinya bervariasi—kadang dipahami negatif; pada konteks tertentu bisa netral—bahkan terdapat pandangan bahwa untuk melindungi masyarakat dari propaganda buruk dapat ditempuh dengan "propaganda baik", sementara pandangan lain menekankan pendidikan analisis propaganda agar publik mampu mempertahankan diri (Amalia, 2016). Di ranah komunikasi dakwah televisi, propaganda disebut bersifat umum dan dapat digunakan untuk maksud baik atau buruk (Sunata, 2020). Namun, karena definisi propaganda juga mencakup penggunaan setengah-kebenaran hingga kebohongan untuk memengaruhi opini publik (Asnawi, 2020; Rochman, 2023), maka risiko penyimpangannya inheren, terutama ketika propaganda menjadi manipulasi non-objektif (Turhamun, 2022; Zubair et al., 2023) dan bertentangan dengan tabayyun (Arwendria & Oktavia, 2019; Suardana, 2023).

Dengan demikian, politik Islam cenderung menempatkan batas: persuasi yang sah adalah yang tunduk pada etika—kebenaran, verifikasi, hikmah—sedangkan propaganda tercela adalah yang menyesatkan, memecah-belah, atau memanipulasi fakta atau emosi untuk kepentingan kekuasaan (Dewi & Triandika, 2020; Ibnu, 2023; Mustopa et al., 2023; Suardana, 2023; Sulfikar, 2019).

b. Pembeda Penting: Jurnalisme/Dakwah Berbasis Verifikasi vs. Propaganda

Kajian pers dan jurnalistik dakwah menegaskan bahwa pers atau jurnalisme adalah alat pembentuk opini publik yang dapat digunakan untuk kepentingan apa saja; karena itu dakwah melalui jurnalisme dituntut membangun opini publik berbasis ajaran Islam dan informasi yang terverifikasi (Rahayu & Utari, 2018). Kajian tentang profesi jurnalis Muslim juga menekankan bahwa kesetiaan pada kebenaran membedakan wartawan dari juru penerangan atau propaganda, dan berita harus benar serta jelas sumbernya (Alkhotob, 2019). Dalam kerangka ini, propaganda dalam politik Islam dapat dibaca sebagai praktik komunikasi yang menyimpang bila meninggalkan verifikasi, menabrak kejujuran, atau menjadi alat kepentingan yang memanipulasi publik (Alkhotob, 2019; Dewi & Triandika, 2020; Rahayu & Utari, 2018).

6. Dampak Propaganda bagi Kehidupan Politik dan Sosial

a. Dampak Konflik Sosial dan Intoleransi

Studi propaganda online dalam konflik keberagaman menunjukkan propaganda dilakukan melalui framing pesan tertulis atau foto dengan narasi provokatif di Facebook dan WhatsApp, serta berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan dan komunikasi masyarakat; kajian tersebut juga menegaskan propaganda mengandung unsur kesengajaan dan manipulasi informasi (Turhamun, 2022). Studi hoaks di grup Facebook menunjukkan tema hoaks mencakup propaganda politik anti-pemerintah, eksklusivitas Muslim, dan pencemaran nama baik pendukung pemerintah; ini menunjukkan hoaks dapat berfungsi sebagai propaganda dan mengarahkan antagonisme sosial (Maulany & Abdullah, 2019). Kajian intoleransi warganet pada akun Facebook tertentu juga menyimpulkan bahwa konten dan komentar bernada intoleransi dapat terindikasi sebagai propaganda dan berkontribusi memunculkan sikap intoleransi (Alnizar, 2020).

Bagi ilmu politik Islam, dampak ini krusial karena menyentuh isu ukhuwah, stabilitas sosial, dan etika hidup bersama yang dalam berbagai kajian dikaitkan dengan bahaya hoaks atau propaganda terhadap kohesi masyarakat (Alnizar, 2020; Dewi & Triandika, 2020; Ibnu, 2023).

b. Dampak pada Citra Islam dan Relasi Global

Kajian Islam-media-politik mencontohkan bagaimana penyebarluasan informasi yang di-setting menjadi propaganda, dan juga mengkritik bias media Barat yang berkontribusi pada citra negatif Islam; ketika media mendistorsi citra Islam, publik cenderung percaya karena media menjadi sumber utama informasi (Suroso, 2023). Kajian representasi radikalisme atau ISIS di media Thailand juga menegaskan media global dapat menarasikan Islam secara negatif dan menjadi instrumen propaganda untuk mendiskreditkan Islam; media yang bias berpotensi memengaruhi masyarakat dan merusak upaya meredakan konflik (Fauzi & Ayub, 2019). Pada level budaya populer, propaganda anti-Islam dalam film dibaca melalui teknik propaganda tertentu—misalnya card stacking—yang menanamkan bias dan dapat mendorong ideologi anti-Islam (Harjanti et al., 2023).

Dalam politik Islam, isu citra ini relevan karena propaganda tidak hanya mengubah preferensi elektoral, tetapi juga membentuk stereotip dan hubungan antarkelompok lintas agama atau bangsa (Harjanti et al., 2023; Suroso, 2023).

7. Strategi Penanganan Propaganda dalam Kerangka Ilmu Politik Islam

a. Literasi Media, Literasi Digital, dan Pendidikan Kritis sebagai Institusi "Tabayyun Modern"

Sejumlah kajian menempatkan literasi media atau digital sebagai strategi kunci melawan hoaks, propaganda ekstrem, dan disinformasi. Literasi digital dipandang penting agar pengguna mampu membedakan informasi akurat dan tidak akurat, membandingkan sumber, dan mengenali propaganda (Yudipratomo, 2020). Transformasi moderasi beragama berbasis digital menekankan eksplorasi validitas konten dan analisis keabsahan informasi agar terhindar dari konten provokatif, berita bohong, dan doktrin intoleransi (Romadlan et al., 2021). Dalam pendidikan agama Islam era post-truth, pengembangan kritisisme dan keterampilan berpikir kritis dipandang penting agar siswa mampu memeriksa keandalan sumber, mencari bukti pendukung, dan waspada terhadap propaganda serta pemalsuan fakta (Utami & Huda, 2017). Kerangka ini selaras dengan konsep literasi informasi sebagai implementasi tabayyun (Arwendria & Oktavia, 2019) dan penekanan QS Al-Hujurat ayat 6 dalam literasi media perspektif komunikasi Islam (Suardana, 2023).

Secara sintesis, dalam ilmu politik Islam, tabayyun dapat dipraktikkan sebagai perangkat literasi modern: verifikasi sumber, evaluasi bukti, dan kehati-hatian sebelum menyebarkan informasi (Romadlan et al., 2021; Suardana, 2023; Utami & Huda, 2017; Yudipratomo, 2020).

b. Kontra-Narasi dan Kontra-Diskursus: Melawan Propaganda dengan Wacana Alternatif yang Etis

Kajian pengabdian literasi media online kepada santri menegaskan kebutuhan edukasi kontra-narasi intoleran atau radikalisme, termasuk upaya membuat media online untuk meng-counter narasi intoleran dan membendung konten radikalisme (Kusman, 2018). Dalam konteks diskursus jihad, penelitian tentang media resmi Muhammadiyah dan NU menunjukkan kontra-diskursus yang memaknai jihad secara kontekstual—misalnya jihad melawan korupsi, narkoba, dan hoaks—untuk melawan wacana radikal tentang jihad sebagai perang atau kekerasan (Ar & Riduwan, 2020). Kajian tim cyber NU Jawa Timur juga menunjukkan peran institusi media internal untuk menjadi rujukan informasi dan menjembatani informasi, di tengah perdebatan pendekatan menghadapi propaganda—propaganda baik vs. analisis propaganda (Amalia, 2016; Sunaryanto & Fachrul, 2021).

Bagi ilmu politik Islam, kontra-narasi bukan sekadar "melawan opini", tetapi membangun ruang publik yang lebih sehat dengan rujukan otoritatif dan etika verifikasi, sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan tabayyun dalam desain pesan (Ar & Riduwan, 2020; Mustopa et al., 2023; Sunaryanto & Fachrul, 2021).

c. Penguatan Moderasi dan Regulasi: Keseimbangan Kebebasan Berbicara vs. Perlindungan Publik

Kajian moderasi beragama mengusulkan regulasi lebih ketat terhadap media sosial dan propaganda ekstrem untuk mengurangi pesan yang merusak moderasi, disertai literasi media (Ibnu, 2023). Kajian hukum dan kebijakan terkait fake news juga menunjukkan pemerintah perlu bekerja sama dengan organisasi untuk edukasi publik serta membentuk institusi yang mengawasi peredaran berita dan menguji kebenarannya (Mufida & Mustolehudin, 2020). Dalam perspektif hukum Indonesia dan Islam tentang fake news, UU ITE dibahas sebagai perangkat hukum yang mengatur pelanggaran terkait konten ilegal termasuk hoaks dan ujaran kebencian, sementara Islam melarang penyebaran kebohongan atau rumor (Sulfikar, 2019).

Dalam sintesis politik Islam, kerangka kebijakan dapat diposisikan sebagai "tata kelola ruang publik" untuk meminimalkan kerusakan sosial akibat propaganda yang menyesatkan, tanpa mengabaikan dimensi edukasi dan literasi yang menopang tabayyun (Dewi & Triandika, 2020; Ibnu, 2023; Mufida & Mustolehudin, 2020; Sulfikar, 2019).

________________________________________

D. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur yang telah dilakukan, propaganda menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam empat pokok pemahaman. Pertama, propaganda merupakan instrumen komunikasi politik massal yang menyebarkan informasi untuk membentuk persepsi dan perilaku publik, sering melalui framing, agenda setting, dan teknik persuasi termasuk teknik modern berbasis otomasi (Mustopa et al., 2023; Syafiq et al., 2023; Yanto et al., 2021). Kedua, secara etis, propaganda menjadi problematik ketika beroperasi tidak objektif, memuat kesengajaan manipulatif, atau menggunakan setengah-kebenaran atau kebohongan yang melanggar prinsip kebenaran dan tabayyun (Asnawi, 2020; Dewi & Triandika, 2020; Suardana, 2023; Turhamun, 2022). Ketiga, dalam politik Islam, batas normatifnya dipandu oleh prinsip komunikasi Islam—hikmah, tabayyun, mau'izhah hasanah, layyin—dan kewajiban verifikasi informasi, sehingga pengaruh politik yang sah harus tunduk pada etika kebenaran dan kemaslahatan sosial (Arwendria & Oktavia, 2019; Mustopa et al., 2023; Suardana, 2023). Keempat, karena propaganda kontemporer banyak berlangsung di media digital dan dapat digunakan untuk radikalisasi, kebencian, dan polarisasi, respons politik Islam yang relevan adalah penguatan literasi sebagai tabayyun modern, kontra-narasi moderat, institusi rujukan informasi, serta tata kelola regulatif yang proporsional (Ar & Riduwan, 2020; Ibnu, 2023; Irawan & Nasrun, 2020; Kusman, 2018; Pontoh, 2021; Romadlan et al., 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, W., Ismira, A., & Losi, Z. (2024). Measuring Radicalism in International Relations: an Analysis and Interpretation in West Sulawesi. Daengku Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 4(1), 14–25. https://doi.org/10.35877/454ri.daengku2203

Akbar, I. (2016). Islam, Media, dan Politik: Sebuah Perdebatan dan Kontempelasi Nilai Berdemokrasi. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 98–111. https://doi.org/10.26618/ojip.v6i2.270

Alkhotob, I. T. A. (2019). Pers dan Jurnalistik Da'wah dalam Membangun Opini Publik. Jurnal Da'wah Risalah Merintis Da'wah Melanjutkan, 3(01), 53–67. https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v3i01.60

Alnizar, F. (2020). Antara Iman dan Kenikmatan: Konstruksi Gagasan Pascamodernisme Ariel Haryanto. Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi, 1(2), 145–164. https://doi.org/10.47776/mjprs.001.02.04

Amalia, N. R. (2016). Propaganda Media Sosial Facebook dan Blog dalam Berkembangnya Konflik di Suriah dan Mesir 2011–2013. Ettisal Journal of Communication, 1(1), 25. https://doi.org/10.21111/ettisal.v1i1.1052

Ar, Z. T., & Riduwan, R. (2020). Resistensi Dakwah Salafi terhadap Amal Usaha Muhammadiyah di Sidoarjo. Sangkép Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 3(1), 51–68. https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i1.1881

Arwendria, A., & Oktavia, A. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia Mengendalikan Berita Palsu. Baca: Jurnal Dokumentasi dan Informasi, 40(2), 195. https://doi.org/10.14203/j.baca.v40i2.484

Asnawi, M. H. (2020). Ketidaksantunan Berbahasa pada Islamophobia di Media Sosial. Jurnal Ilmu Budaya, 8(2), 259–267. https://doi.org/10.34050/jib.v8i2.11029

Azza, S. Y., & Prihatika, Y. D. (2021). Sinematik Teror: Eksepsionalisme Amerika dan Propaganda Anti-Islam dalam Film 12 Strong. Haluan Sastra Budaya, 5(2), 221. https://doi.org/10.20961/hsb.v5i2.53181

Dewi, D. K., & Triandika, L. S. (2020). Konstruksi Toleransi pada Akun Media Sosial Jaringan Gusdurian. Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 4(1). https://doi.org/10.21093/lentera.v4i1.2159

Fahmi, M., Harahap, L., & Fatah, M. H. A. (2023). Studi Kualitatif Representasi Islam pada Akun Media Sosial Masjid di Indonesia. Nivedana: Jurnal Komunikasi dan Bahasa, 4(2), 467–485. https://doi.org/10.53565/nivedana.v4i2.866

Fauzi, N. A. F., & Ayub, A. (2019). Fikih Informasi: Muhammadiyah's Perspective on Guidance in Using Social Media. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 9(2), 267–293. https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.267-293

Harjanti, P., Hanita, M., & Daryanto, E. (2023). Mengintegrasikan Peran Gender dalam Analisis Intelijen Strategis: Partisipasi Perempuan dalam Kelompok Teroris di Indonesia. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(7), 4771–4783. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.12849

Ibnu, M. (2023). Urgensi Literasi Digital Tengku dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama. Al-Hikmah: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial, dan Kebudayaan, 14(1), 1–10. https://doi.org/10.32505/hikmah.v14i1.5956

Irawan, I., & Nasrun, N. (2020). Bahaya Perekrutan Terorisme Melalui Media Sosial di Indonesia. Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 3(1), 35–52. https://doi.org/10.32923/kjmp.v3i1.1392

Kusman, A. P. (2018). Islam dan Media: Kontestasi Ideologi dan Ekonomi Politik Media Era Demokrasi. Maarif, 13(1), 3–8. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i1.8

Maulany, S. P., & Abdullah, A. (2019). Pemberitaan Film A Man Called Ahok dan Film 212 di Media Online. Protvf, 3(2), 155–170. https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i2.22940

Mufida, S., & Mustolehudin, M. (2020). New Media dan Konflik Ekstrimis Perempuan Indonesia. Jurnal Bimas Islam, 13(2), 345–370. https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.231

Mustika, R. (2018). Etika Berkomunikasi di Media Online dalam Menangkal Hoax. Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi, 1(2), 43–50. https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.30

Mustopa, M., Nawawi, F., & Bisri, B. (2023). Edukasi Kontra Narasi Intoleran dan Radikalisme Melalui Literasi Media Online kepada Santri di Pondok Pesantren Annida Kota Cirebon. Abdimas Galuh, 5(2), 1026. https://doi.org/10.25157/ag.v5i2.10258

Pontoh, A. K. (2021). Computational Propaganda in Hashtag Activism. Jurnal Komunikasi, 13(2), 251. https://doi.org/10.24912/jk.v13i2.11086

Rahayu, W. H., & Utari, P. (2018). Elaborasi Pesan Hoax di Grup Facebook Info Wong Solo. Komunikator, 10(1), 24–33. https://doi.org/10.18196/jkm.101003

Rochman, A. S. (2023). Problematika dan Solusi dalam Moderasi Beragama. Rayah Al-Islam, 7(3), 1382–1391. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.845

Romadlan, S., Wibisono, D. P., & Triwahyuningsih, Z. (2021). Kontradiskursus Makna Jihad sebagai Teror di Media Online suaramuhammadiyah.id dan NU Online. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 25(2), 151. https://doi.org/10.31445/jskm.2021.4355

Samiaji, A., Bahruddin, M., Harry, H., & Hidayat, E. (2022). Konstruksi Citra Negara dan Diplomasi Publik melalui @America di Kalangan Masyarakat Muslim Indonesia. Medium, 9(2), 276–290. https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9(2).8836

Senathalia, A. M., & Nurjanah, N. (2022). Perempuan dan Terorisme: Studi Literatur di Indonesia. Jurnal Kawakib, 2(2), 120–129. https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.27

Suardana, I. K. P. (2023). Propaganda Online dalam Konflik Keberagaman di Kawasan Wisata Budaya dan Keagamaan. Jurnal Pewarta Indonesia, 5(1), 52–67. https://doi.org/10.25008/jpi.v5i1.128

Sulfikar, A. (2019). Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia. Jurnal Jurnalisa, 4(1). https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5622

Sunarya, L., Saputra, H. S., & Rahmadhiani, D. (2017). Perancangan Video Profile pada SMK Islamic Village Karawaci Kabupaten Tangerang. Cices, 3(2), 160–172. https://doi.org/10.33050/sensi.v3i2.769

Sunaryanto, S., & Fachrul, A. F. (2021). Semiotika Berita Kerusuhan Tolikara di Media Online. Gandiwa: Jurnal Komunikasi, 1(2), 24–40. https://doi.org/10.30998/g.v1i2.870

Sunata, I. (2020). Disorientasi Makna Jihad dalam Komik Jihad Selfie (Analisis Semiotika Roland Barthes). Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 5(1), 49. https://doi.org/10.29240/jdk.v5i1.1609

Suroso, Y. (2023). Kristus Sang Komunikator Kebenaran: Refleksi Teologi Kontekstual atas Fenomena Hoaks di Media Sosial. Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, 7(2), 860–878. https://doi.org/10.30648/dun.v7i2.881

Syafiq, M., Nurchayati, N., Laksmiwati, H., & Darmawanti, I. (2023). Keyakinan Teori Konspirasi sebagai Mediator Hubungan antara Identitas Agama dengan Sikap terhadap Radikalisme Kekerasan. Jurnal Psikologi Sosial, 21(1), 108–120. https://doi.org/10.7454/jps.2023.12

Tahu, M. K. E. K. (2023). Strategi Media Internasional China dalam Menyikapi Media Propaganda Barat Mengenai Etnis Uighur di Xinjiang. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(2), 214. https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2692

Turhamun, T. (2022). Desain Pesan Komunikasi Politik Perspektif Islam di Era 4.0. Jurnal Penelitian Agama, 23(2), 281–295. https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp281-295

Utami, H. P., & Huda, Moh. S. (2017). Peranan Tim Cyber Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Aswaja. Mediakita, 1(1). https://doi.org/10.30762/mediakita.v1i1.537

Wahyudi, S. T., & Hadi, S. (2021). Pengoptimalan Peran Penggiat Media Sosial dalam Manangkal Radikalisme di Dunia Maya. Esensi Hukum, 3(2), 134–143. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.101

Yanto, F., Amrullah, M. K., Rafii, M., & Sobri, M. (2021). Perilaku Radikalisasi Beragama masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Jambi. Fikrah, 9(2), 215. https://doi.org/10.21043/fikrah.v9i2.9287

Yudipratomo, O. (2020). Benturan Imperialisme Budaya Barat dan Budaya Timur dalam Media Sosial. Jurnal Audience, 3(2), 170–186. https://doi.org/10.33633/ja.v3i2.3718

Zubair, Muh., Ismail, M., Rispawati, R., & Alqadri, B. (2023). Studi Komparasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Berbasis Keagamaan tentang Kesadaran Penyebaran Paham Ekstrimisme Melalui Media Literasi Online. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 8(3), 1965–1975. https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1335

Presidentialism in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual, Historical, and Normative Study

Abstract

This article examines presidentialism from the perspective of Islamic political science through a conceptual, historical, and normative approach. Presidentialism is defined as a system of government in which the president simultaneously serves as head of state and head of government, leading the executive branch through a cabinet. This study explores the compatibility of presidentialism with Islamic political principles by reviewing the Medina Constitution as a historical precedent, the concepts of imāmah and wizārah in siyāsah shar'iyyah, and normative Islamic principles such as shūrā (deliberation), justice ('adl), and public welfare (maṣlaḥah). The findings indicate that Islam does not prescribe a single rigid form of government; rather, it emphasizes substantive ethical criteria—justice, welfare, and the avoidance of tyranny—as the evaluative standard for any political system. In the Indonesian context, presidentialism operates within a plural nation-state based on Pancasila and the 1945 Constitution, while accommodating Islamic legal norms through legal pluralism. This reflects a model of value accommodation rather than a transformation into theocracy.

Keywords: presidentialism, Islamic political science, siyāsah shar'iyyah, Medina Constitution, maṣlaḥah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji presidensialisme dari perspektif ilmu politik Islam melalui pendekatan konseptual, historis, dan normatif. Presidensialisme didefinisikan sebagai sistem pemerintahan di mana presiden sekaligus menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memimpin cabang eksekutif melalui kabinet. Kajian ini menelaah kompatibilitas presidensialisme dengan prinsip-prinsip politik Islam melalui tinjauan terhadap Piagam Madinah sebagai preseden historis, konsep imāmah dan wizārah dalam siyāsah shar'iyyah, serta prinsip-prinsip normatif Islam seperti shūrā (musyawarah), keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maṣlaḥah). Temuan menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan yang rigid; melainkan menekankan kriteria etis substantif—keadilan, kesejahteraan, dan penghindaran tirani—sebagai tolok ukur evaluasi sistem politik apa pun. Dalam konteks Indonesia, presidensialisme beroperasi dalam negara-bangsa plural berbasis Pancasila dan UUD 1945, sambil mengakomodasi norma-norma hukum Islam melalui pluralisme hukum. Hal ini mencerminkan model akomodasi nilai, bukan transformasi menuju teokrasi.

Kata Kunci: presidensialisme, ilmu politik Islam, siyāsah shar'iyyah, Piagam Madinah, maṣlaḥah

________________________________________

1. Pendahuluan

Presidensialisme merupakan salah satu sistem pemerintahan yang paling banyak diadopsi oleh negara-negara modern, termasuk negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas. Dalam sistem ini, presiden memegang dua fungsi sekaligus, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan kewenangan eksekutif yang luas dan terpisah dari cabang legislatif. Pertanyaan mengenai bagaimana sistem ini dipandang dari sudut ilmu politik Islam menjadi relevan, mengingat terdapat tradisi pemikiran politik Islam (siyāsah shar'iyyah) yang kaya mengenai bentuk dan legitimasi kepemimpinan negara.

Kajian ini bertujuan untuk menelaah presidensialisme secara komprehensif melalui perspektif ilmu politik Islam, dengan memadukan analisis terhadap (1) definisi dan karakteristik presidensialisme dalam ilmu politik dan hukum tata negara; (2) preseden historis dalam tradisi politik Islam, khususnya Piagam Madinah; (3) padanan konseptual dalam kerangka siyāsah shar'iyyah; (4) prinsip-prinsip normatif Islam sebagai kriteria evaluatif; serta (5) implementasinya dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

________________________________________

2. Pengertian Presidensialisme dalam Ilmu Politik dan Titik Tekannya

Dalam ilmu politik dan hukum tata negara, presidensialisme merujuk pada sistem pemerintahan republik di mana presiden memegang dua fungsi sekaligus: (i) kepala negara dan (ii) kepala pemerintahan (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Rahmayanti & Amir, 2021; Zaini et al., 2023). Rumusan ini secara eksplisit juga digunakan untuk menjelaskan sistem Indonesia—misalnya, kajian hukum tata negara Indonesia menegaskan bahwa Indonesia memilih bentuk republik yang dipimpin presiden yang sekaligus menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam kerangka UUD 1945 (Rahmayanti & Amir, 2021). Perbandingan sistem Indonesia dengan Amerika Serikat juga menggambarkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kewenangan luas (Yunus et al., 2022).

Dalam deskripsi karakteristik sistem presidensial, sejumlah kajian menempatkan pemisahan relatif antara eksekutif dan legislatif sebagai unsur penting: cabang eksekutif dan legislatif adalah entitas terpisah, dan eksekutif tidak serta-merta "jatuh" hanya karena ketidaksetujuan legislatif (Zaini et al., 2023). Penjelasan ini sejalan dengan karakterisasi presidensialisme sebagai pemisahan (separation) atau setidaknya pembedaan (division) fungsi kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan modern (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Fitriana et al., 2020).

Dalam presidensialisme, presiden bekerja melalui kabinet dan menteri-menteri sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan (Zaini et al., 2023; Zoelva, 2022). Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, dan menteri bertugas membantu presiden menjalankan urusan pemerintahan—misalnya ditegaskan melalui rujukan pada Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 dan pengaturan mengenai kementerian (Zaini et al., 2023). Karakter prerogatif ini juga dicantumkan sebagai salah satu ciri sistem presidensial dalam pembahasan perspektif hukum dan pemilu (Al-Fatih & Esfandiari, 2022). Dengan demikian, definisi ringkas presidensialisme sebagai "sistem pemerintahan di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan" selaras dengan uraian akademik yang menempatkan dualitas peran presiden dan kabinet sebagai struktur eksekutif utama (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Rahmayanti & Amir, 2021; Yunus et al., 2022; Zaini et al., 2023).

________________________________________

3. Titik Berangkat Ilmu Politik Islam: Apakah Islam Menentukan Satu Bentuk Sistem Pemerintahan?

Dalam diskursus politik Islam (siyāsah/fiqh siyāsī/siyāsah shar'iyyah), beberapa kajian menekankan bahwa Islam tidak memberikan ketentuan yang rigid tentang bentuk sistem pemerintahan modern—misalnya apakah harus republik, monarki, khilāfah, atau demokrasi—melainkan menekankan agar sistem apa pun dapat mengantarkan masyarakat pada keadilan dan kemaslahatan serta menghindarkan kezaliman (Rohmawati, 2021). Argumen normatif ini penting karena ia menggeser fokus ilmu politik Islam dari pemaksaan format institusional tunggal ke evaluasi substansi etis dan tujuan pemerintahan (Rohmawati, 2021).

Sejalan dengan itu, studi tentang Islam dan demokrasi di Indonesia menegaskan bahwa demokrasi sebagai istilah tidak disebut secara tekstual dalam al-Qur'an atau Hadis, namun secara substansial nilai-nilai seperti kesetaraan, musyawarah, kerja sama (ta'āwun), dan perbaikan (taghyīr) dipandang kompatibel dengan nilai demokrasi (Zoelva, 2022). Jika prinsip-prinsip etik seperti musyawarah dan kesetaraan dijadikan ukuran, maka bentuk institusi modern—termasuk presidensialisme—dapat dinilai "selaras" sejauh mengamankan prinsip-prinsip tersebut (Rohmawati, 2021; Zoelva, 2022).

Dengan demikian, presidensialisme menurut ilmu politik Islam dalam kerangka sumber yang tersedia lebih tepat dipahami sebagai: (a) presidensialisme sebagai format modern dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Rahmayanti & Amir, 2021; Zaini et al., 2023); dan (b) kriteria penilaian Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah ketimbang mengunci satu model negara (Rohmawati, 2021; Zoelva, 2022). Hal ini juga konsisten dengan pembacaan bahwa dalam konteks modern, otoritas kepala negara cenderung dipahami sebagai otoritas politik, sementara otoritas keagamaan tidak selalu melekat pada kepala negara—berbeda dari beberapa model klasik ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019).

________________________________________

4. Preseden Historis dalam Politik Islam: Piagam Madinah dan Kepala Negara sebagai Kepala Pemerintahan

Salah satu rujukan penting untuk menautkan presidensialisme dengan politik Islam adalah pembahasan tentang Konstitusi atau Piagam Madinah. Kajian mengenai implementasi Konstitusi Madinah dalam administrasi negara modern menyatakan bahwa Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip kenegaraan—mencakup unsur negara, bentuk, sistem pemerintahan, dan jenis kekuasaan—yang relevan dibaca melalui teori ilmu negara dan ilmu politik (Ali, 2021). Secara khusus, kajian tersebut menegaskan bahwa secara yuridis Nabi Muhammad bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Madinah, menjalankan fungsi eksekutif, sehingga dari sudut pandang karakteristik "kepala negara sekaligus kepala pemerintahan" hal itu diinterpretasikan sebagai corak presidensial (Ali, 2021). Artinya, meskipun terminologi "presiden" adalah modern, logika kepemimpinan eksekutif tunggal (head of state sekaligus head of government) pernah hadir sebagai pola dalam negara-kota Madinah menurut pembacaan konstitusional modern terhadap Piagam Madinah (Ali, 2021).

Namun demikian, sumber lain juga memberi nuansa penting: studi tentang hak politik dan kepemimpinan menunjukkan bahwa pada periode klasik, kepala negara—misalnya khalifah—sering menggabungkan otoritas religius dan politik, sedangkan dalam negara modern kepala negara dipahami terutama memegang otoritas politik, sementara fungsi-fungsi keagamaan seperti imam atau khatib dapat dijalankan oleh pihak lain yang bukan kepala negara ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019). Nuansa ini menunjukkan bahwa pengaitan Piagam Madinah dengan presidensialisme perlu dipahami sebagai analogi struktural dalam hal kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Ali, 2021), dan bukan identifikasi total dengan seluruh karakter negara modern—seperti partai politik, pemilu periodik, atau birokrasi kementerian modern—yang tidak dibahas sebagai fitur Piagam Madinah dalam sumber tersebut (Ali, 2021; "MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019).

________________________________________

5. Padanan Konseptual: Imāmah, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, dan Wizārah sebagai Infrastruktur Politik Siyāsah Shar'iyyah

Beberapa sumber menguraikan bahwa dalam konsep siyāsah shar'iyyah, institusi politik dapat dipetakan ke dalam kategori seperti imāmah (kepemimpinan negara), ahl al-ḥall wa al-'aqd (otoritas kolektif yang berfungsi dalam penetapan dan legitimasi kepemimpinan), dan wizārah (kementerian) (Putra, 2021). Dalam kerangka ini, kepala negara (imāmah) dapat diparalelkan dengan posisi presiden dalam negara Indonesia sebagai pemegang kepemimpinan negara (Putra, 2021), selaras dengan penjelasan bahwa Indonesia adalah republik yang dipimpin presiden yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Rahmayanti & Amir, 2021).

Dalam hal pembantu eksekutif, kajian mengenai sistem presidensial Indonesia menegaskan presiden sebagai chief executive yang dibantu wakil presiden dan menteri, dengan dasar konstitusional bahwa presiden dibantu menteri-menteri negara (Zaini et al., 2023). Bahkan pembacaan dari perspektif siyāsah menyebut wazīr sebagai "tangan kanan" kepala negara dalam mengelola urusan pemerintahan yang didelegasikan (Zaini et al., 2023). Hal ini menyediakan jembatan konseptual, yakni wizārah yang berpadanan dengan kabinet atau menteri (Putra, 2021; Zaini et al., 2023), sementara imāmah berpadanan dengan presiden sebagai pemimpin eksekutif puncak (Putra, 2021; Rahmayanti & Amir, 2021).

Meskipun demikian, sumber yang sama juga menyatakan bahwa syariat tidak mengatur secara jelas mekanisme modern tertentu seperti presidential threshold (ambang pencalonan), sehingga aspek-aspek teknis elektoral modern sering diposisikan sebagai ranah kebijakan hukum (open legal policy) atau ijtihad ketatanegaraan, bukan ketentuan final agama (Putra, 2021). Ini memperkuat tesis bahwa presidensialisme menurut ilmu politik Islam lebih tepat dibaca sebagai kesesuaian prinsip dan fungsi—kepemimpinan eksekutif, musyawarah, keadilan, kemaslahatan—ketimbang pencocokan literal terhadap seluruh perangkat prosedural modern (Putra, 2021; Rohmawati, 2021; Zoelva, 2022).

________________________________________

6. Prinsip Normatif Penilaian Islam terhadap Presidensialisme: Musyawarah, Keadilan, dan Kemaslahatan

Sumber-sumber yang tersedia menekankan bahwa jika Islam tidak menetapkan bentuk tunggal sistem pemerintahan, maka yang menjadi fokus adalah prinsip-prinsip normatif. Pertama, prinsip musyawarah (deliberation/shūrā) diangkat sebagai bagian dari kompatibilitas Islam dengan demokrasi dan praktik politik modern (Zoelva, 2022). Bahkan kajian tentang pengalaman demokrasi dan politik Islam menekankan bahwa ajaran Islam mengandung prinsip kesetaraan dan deliberasi yang dapat sejalan dengan demokrasi (Zoelva, 2022). Kajian lain yang meninjau dinamika organisasi Islam menempatkan shūrā sebagai determinan relasi masyarakat-negara serta menekankan pembedaan otoritas negara dan otoritas agama (Shomad et al., 2024).

Kedua, penekanan pada keadilan dan kemaslahatan juga eksplisit: satu kajian normatif menyatakan Islam tidak menentukan bentuk sistem pemerintahan tertentu, tetapi menekankan agar sistem menghasilkan kondisi adil dan sejahtera serta bebas dari tirani (Rohmawati, 2021). Dengan demikian, presidensialisme dinilai dapat diterima bila memfasilitasi musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan—dan dapat dikritik bila menjadi jalan ke otoritarianisme atau ketidakadilan (Rohmawati, 2021; Zoelva, 2022).

Ketiga, studi tentang jabatan modern menunjukkan adanya pergeseran: dalam modernitas, kepala negara terutama memegang otoritas politik, sementara otoritas keagamaan tidak harus melekat padanya ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019). Ini memungkinkan presidensialisme modern—yang pada umumnya memusatkan otoritas eksekutif pada presiden (Rahmayanti & Amir, 2021; Zaini et al., 2023)—untuk tetap dinilai "islami" jika ruang partisipasi dan musyawarah tetap terjamin dan tidak menghapus prinsip egalitarian warga negara ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019; Zoelva, 2022).

Dalam konteks hak politik, misalnya, sumber tentang hak politik non-Muslim menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia termasuk non-Muslim memiliki hak politik untuk dipilih menjadi pemimpin, dan UUD 1945 tidak mensyaratkan presiden harus Muslim ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019). Klaim ini memperlihatkan bagaimana presidensialisme Indonesia dipahami bekerja dalam negara-bangsa plural, di mana legitimasi konstitusional dan prinsip kewargaan menjadi basis, bukan identitas agama pemimpin ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019; Rahmayanti & Amir, 2021).

________________________________________

7. Presidensialisme di Indonesia sebagai Kasus: Presiden Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam Negara Plural yang Mengakui Hukum Islam

Dalam sumber yang tersedia, Indonesia sering dijadikan contoh bagaimana presidensialisme modern bekerja dalam konteks masyarakat Muslim mayoritas namun negara-bangsa plural. Dari sisi struktur konstitusional, Indonesia disebut memilih bentuk republik yang dipimpin presiden dan wakil presiden, dengan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara serta dipilih langsung (Rahmayanti & Amir, 2021). Deskripsi perbandingan juga menegaskan posisi presiden Indonesia dan Amerika Serikat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Yunus et al., 2022). Dalam operasional eksekutif, presiden dibantu menteri-menteri negara dan memimpin kabinet (Zaini et al., 2023), sejalan dengan penjelasan umum bahwa eksekutif dalam sistem ini terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional yang dibantu kabinet (Zoelva, 2022).

Pada saat yang sama, beberapa kajian hukum tata negara menekankan bahwa sistem hukum Indonesia berbasis Pancasila dan UUD 1945, namun juga mengakui pluralisme hukum termasuk hukum Islam dan hukum adat (Yunus et al., 2022). Dengan kata lain, presidensialisme Indonesia bukan "negara agama" formal, tetapi dalam sistem hukumnya terdapat ruang pengakuan bagi norma-norma Islam dalam kerangka pluralisme hukum (Yunus et al., 2022). Literatur tentang politik-hukum Islam juga menegaskan integrasi dan kemandirian hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: substansi hukum Islam dapat diserap ke dalam produk hukum nasional, sekaligus mengatur internal umat Islam (Nuzul, 2014).

Konfigurasi ini mendukung pembacaan bahwa presidensialisme menurut ilmu politik Islam di Indonesia bukanlah transformasi ke khilāfah, melainkan penerapan sistem presidensial konstitusional yang memungkinkan nilai dan sebagian norma Islam hadir melalui kanal hukum dan kebijakan, bukan melalui perubahan bentuk negara menjadi teokrasi (Nuzul, 2014; Rohmawati, 2021; Yunus et al., 2022).

________________________________________

8. Batasan dan Potensi Masalah: Konsentrasi Kekuasaan Eksekutif, Etika Keadilan, dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang

Sumber yang membahas presidensialisme modern juga mengingatkan risiko ketika kewenangan eksekutif tinggi tidak diimbangi prinsip keadilan dan mekanisme fairness. Kajian tentang pencalonan presiden dari menteri aktif, misalnya, menyoroti kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan dan sumber daya negara serta isu konflik kepentingan; dari perspektif siyāsah, hal ini dipandang berpotensi melanggar prinsip keadilan (fairness) antara pejabat dan warga biasa (Zaini et al., 2023). Pada level konseptual, jika Islam menekankan sistem yang membawa keadilan dan menghindari tirani (Rohmawati, 2021), maka desain presidensialisme perlu menjaga agar kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif (Rahmayanti & Amir, 2021; Zaini et al., 2023) tidak berubah menjadi dominasi yang merusak prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ukuran normatif (Rohmawati, 2021; Zoelva, 2022).

Literatur juga menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial, presiden memegang posisi penting sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Rahmayanti & Amir, 2021; Zaini et al., 2023), sehingga kualitas tata kelola (good governance) menjadi penentu legitimasi etis. Bahkan dalam diskursus intelektual Islam Indonesia pada masa Reformasi, ada anjuran memilih kandidat presiden dan wakil presiden yang mampu membawa negara pada good governance (Seeth, 2021), menandakan bahwa penilaian etis atas kepemimpinan eksekutif merupakan bagian dari perdebatan publik yang relevan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kemaslahatan dan pemerintahan yang baik (Seeth, 2021; Zoelva, 2022).

Karena itu, presidensialisme dalam perspektif politik Islam bukan sekadar struktur jabatan, melainkan juga problem etika kekuasaan: bagaimana presiden dan kabinet menjalankan amanah pemerintahan agar tetap adil dan maslahat (Rohmawati, 2021; Zaini et al., 2023; Zoelva, 2022).

________________________________________

9. Sintesis: Definisi Operasional Presidensialisme menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sumber-sumber yang ditelaah, presidensialisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, dari sisi bentuk institusional modern, presidensialisme adalah sistem di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, memimpin eksekutif dan menjalankan pemerintahan melalui kabinet atau menteri (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Rahmayanti & Amir, 2021; Yunus et al., 2022; Zaini et al., 2023).

Kedua, dari sisi preseden dan analogi historis dalam politik Islam, pembacaan konstitusional atas Piagam Madinah menyatakan Nabi Muhammad menjalankan peran kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang oleh studi tersebut dipahami berkarakter "presidensial" dalam arti kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Ali, 2021).

Ketiga, dari sisi kerangka siyāsah shar'iyyah, kepemimpinan (imāmah) dan pembantu pemerintahan (wizārah/wazīr) menyediakan padanan konseptual untuk memahami presiden dan menteri dalam struktur eksekutif modern (Putra, 2021; Zaini et al., 2023).

Keempat, dari sisi kriteria normatif Islam, Islam tidak menetapkan satu bentuk negara secara ketat; yang ditekankan adalah agar sistem politik melahirkan keadilan, kesejahteraan atau kemaslahatan, serta bebas dari tirani, dan mengakomodasi prinsip musyawarah dan kesetaraan (Rohmawati, 2021; Shomad et al., 2024; Zoelva, 2022).

Kelima, dari sisi nuansa modern, otoritas kepala negara dalam modernitas cenderung merupakan otoritas politik, bukan secara otomatis otoritas keagamaan—berbeda dari beberapa model klasik. Karena itu, penerimaan terhadap presidensialisme dapat berjalan bersama pemisahan fungsional otoritas agama dari jabatan kepala negara ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019; Shomad et al., 2024).

________________________________________

10. Penutup

Berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber yang tersedia, presidensialisme dalam perspektif ilmu politik Islam bukan terutama "bentuk wajib" negara Islam, melainkan format institusional modern—presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan—yang dapat dibaca kompatibel dengan prinsip-prinsip politik Islam sejauh ia menjaga musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan serta mencegah tirani (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Rahmayanti & Amir, 2021; Rohmawati, 2021; Zaini et al., 2023; Zoelva, 2022).

Piagam Madinah dapat dipakai sebagai analogi historis mengenai kepemimpinan eksekutif yang menyatukan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan (Ali, 2021). Namun, sumber lain menegaskan adanya pergeseran modern bahwa kepala negara terutama memegang otoritas politik, sehingga dimensi keagamaan tidak harus melekat pada jabatan presiden ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019).

Dalam konteks Indonesia, presidensialisme beroperasi dalam negara-bangsa plural berbasis Pancasila dan UUD 1945 (Rahmayanti & Amir, 2021; Yunus et al., 2022), sambil mengakui pluralitas hukum termasuk keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Nuzul, 2014; Yunus et al., 2022). Hal ini menunjukkan corak akomodasi nilai ketimbang perubahan bentuk negara menjadi teokrasi (Nuzul, 2014; Rohmawati, 2021; Yunus et al., 2022). Dengan demikian, presidensialisme dalam perspektif ilmu politik Islam tidak hanya merupakan persoalan bentuk struktur kelembagaan, tetapi sekaligus persoalan etika kekuasaan yang menuntut kepemimpinan eksekutif yang adil, maslahat, dan berbasis musyawarah.

________________________________________

Referensi

Al-Fatih, S., & Esfandiari, F. (2022). Presidential Threshold in Indonesian Election: An Islamic Law Perspective. Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(1), 55. https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.14145

Ali, Y. F. (2021). The Implementation of the Medina Constitution in Modern State Administration: A Theoretical Viewpoint. Asy-Syari'ah, 23(1). https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10747

Fitriana, D., Sarip, S., Rohadi, R., & Adiantika, H. N. (2020). The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 162–173. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2979

Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar. (2019). Jurnal Adabiyah, 19(2), 204–223. https://doi.org/10.24252/jad.v17i119i2a7

Nuzul, A. (2014). The Melting Pot of Legal Systems in Indonesia (Reading the Legal Politics of Indonesian Islamic Law). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2), 327. https://doi.org/10.22146/jmh.16088

Putra, A. (2021). Indonesia's Presidential Threshold as Open Legal Policy in Election: As a Base for Muslim Studies. Jurnal Al-Tasyri'iyyah, 121–131. https://doi.org/10.24252/jat.vi.28791

Rahmayanti, M., & Amir, I. (2021). Juridical Analysis of Implementing the Presidential Threshold in the Presidential Election of Indonesia. Jurnal Al-Dustur, 4(1), 83–107. https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1477

Rohmawati, H. (2021). Alumni 212 and Ijtima Ulama: A Critical Study of the Relationship between Religion and Politics. Istawa: Jurnal Pendidikan Islam, 6(2), 176–198. https://doi.org/10.24269/ijpi.v6i2.4374

Seeth, A. tho. (2021). "Electing a President is Islamic Worship"—The Print Media Discourse of Azyumardi Azra during Reformasi (1998–2004). Archipel, 101, 209–244. https://doi.org/10.4000/archipel.2404

Shomad, B. A., Mujahidin, A., & Rofiq, A. C. (2024). Implications of Hamka's Thoughts in Tafsir Al-Azhar on the Standpoint of Islamic Social Organizations in Preventing Authoritarianism in Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 14(1), 91–116. https://doi.org/10.18326/ijims.v14i1.91-116

Yunus, N. R., Siagian, A., & Zein, F. (2022). Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(6), 1837–1858. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28113

Zaini, A., Jambunanda, A. J., Ishom, M., Sunardi, D., & Pudoli, A. (2023). Presidential Nominations from Active Cabinet Ministers: A Delicate Balance between the Interpretation of Constitutional Court Decisions and Political Interests. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 281–297. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9355

Zoelva, H. (2022). The Development of Islam and Democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37. https://doi.org/10.31078/consrev812