02254 - Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyyah: Konsepsi Yudikatif dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsepsi yudikatif dalam perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah) dan relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual, kajian ini menelaah term al-sulṭah al-qaḍā'iyyah sebagai cabang kekuasaan yang berwenang menyelenggarakan peradilan, menyelesaikan sengketa, serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Pembahasan mencakup struktur lembaga peradilan Islam yang meliputi wilāyat al-qaḍā', wilāyat al-ḥisbah, dan wilāyat al-maẓālim, serta prinsip-prinsip dasar yang menopangnya, yakni independensi peradilan, metodologi putusan berbasis ijtihad, dan mekanisme checks and balances. Kajian ini juga menunjukkan korespondensi konseptual antara doktrin fiqh siyasah dan desain kelembagaan yudikatif Indonesia, termasuk posisi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Hasil kajian memperlihatkan bahwa baik dalam kerangka siyasah shar'iyyah maupun konstitusionalisme modern, yudikatif dipahami sebagai elemen sentral tata kelola publik yang menuntut kemandirian sekaligus akuntabilitas.

Kata Kunci: yudikatif, fiqh siyasah, al-sulṭah al-qaḍā'iyyah, independensi peradilan, ketatanegaraan Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the conception of the judiciary in the perspective of Islamic political science (fiqh siyasah) and its relevance to Indonesia's constitutional system. Using a normative-conceptual approach, this study analyzes the term al-sulṭah al-qaḍā'iyyah as a branch of power authorized to administer justice, resolve disputes, and uphold truth and equity. The discussion covers the structure of Islamic judicial institutions, including wilāyat al-qaḍā', wilāyat al-ḥisbah, and wilāyat al-maẓālim, as well as the foundational principles sustaining them—namely judicial independence, ijtihad-based adjudication methodology, and checks and balances mechanisms. This study further identifies conceptual correspondences between fiqh siyasah doctrine and Indonesia's judicial institutional design, encompassing the positions of the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Judicial Commission. The findings reveal that both within the siyasah shar'iyyah framework and modern constitutionalism, the judiciary is understood as a central element of public governance that demands both independence and accountability.

Keywords: judiciary, fiqh siyasah, al-sulṭah al-qaḍā'iyyah, judicial independence, Islamic constitutionalism

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam teori ketatanegaraan modern, cabang kekuasaan yudikatif dipahami sebagai salah satu pilar dalam sistem kekuasaan negara yang dipisahkan dari cabang lain—legislatif dan eksekutif—untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan menjaga efektivitas pemerintahan (Agustina, 2022; R, 2021; Supraptiningsih, 2019). Pemikiran ini selaras dengan gagasan pemisahan kekuasaan (Trias Politica) yang menempatkan fungsi mengadili sebagai cabang tersendiri, yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Agustina, 2022; R, 2021; Supraptiningsih, 2019).

Dalam ilmu politik Islam (fiqh siyasah), cabang yudikatif lazim dirujuk dengan istilah al-sulṭah al-qaḍā'iyyah (atau siyasah qaḍā'iyyah), yaitu otoritas peradilan yang menjadi bagian dari distribusi kekuasaan dalam pemerintahan Islam di samping kekuasaan legislatif (sulṭah tasyri'iyyah) dan eksekutif (sulṭah tanfīẓiyyah) (Lamijan & Tohari, 2022). Dengan demikian, "yudikatif" dalam perspektif politik Islam bukan sekadar terminologi modern, melainkan konsepsi tentang kewenangan institusional untuk memutus perkara dan menegakkan keadilan melalui mekanisme peradilan yang diakui dalam tata kelola negara bernafaskan syariah (R, 2021).

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menguraikan konsepsi yudikatif menurut fiqh siyasah secara sistematis, meliputi fungsi substantif, struktur kelembagaan, prinsip independensi, metodologi putusan, dimensi checks and balances, serta relevansinya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

________________________________________

B. Pembahasan

1. Fungsi Substantif: Menegakkan Kebenaran, Keadilan, dan Stabilitas Hukum

Dalam rumusan fiqh siyasah, kekuasaan kehakiman dalam Islam—yang sering disebut lembaga sulṭah al-qaḍā'iyyah—ditegaskan sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa dan permusuhan, termasuk perkara pidana dan penganiayaan, perselisihan, serta perkara-perkara lain yang diajukan ke pengadilan, dengan orientasi utama menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan (R, 2021). Dalam kerangka tersebut, tujuan yudikatif juga dikaitkan dengan penguatan negara dan stabilisasi kedudukan hukum dalam suatu negara (R, 2021)—yakni fungsi yang dalam bahasa ketatanegaraan modern sering dikaitkan dengan peran peradilan sebagai penjaga tertib hukum.

Prinsip bahwa peradilan adalah instrumen penegakan hukum dan keadilan juga tampak dalam konsepsi positif ketatanegaraan Indonesia: konstitusi menegaskan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Masyrofah & Ulya, 2023). Dengan menempatkan yudikatif sebagai kekuasaan "merdeka," baik diskursus fiqh siyasah yang menekankan kemerdekaan peradilan maupun diskursus konstitusional modern sama-sama menggarisbawahi bahwa fungsi mengadili harus dijalankan secara bebas dari intervensi cabang kekuasaan lain agar tujuan keadilan dapat diwujudkan (Cahyani, 2019; Masyrofah & Ulya, 2023).

________________________________________

2. Struktur dan Ragam Lembaga Peradilan dalam Tradisi Politik Islam

Literatur fiqh siyasah membedakan bahwa praktik kekuasaan yudikatif dalam Islam historis tidak selalu tunggal; ia dapat dijalankan melalui beberapa bentuk lembaga peradilan. Dalam pembacaan siyasah qaḍā'iyyah, disebutkan adanya beberapa institusi peradilan, antara lain wilāyat al-qaḍā', wilāyat al-ḥisbah, dan wilāyat al-maẓālim. Pembagian ini menunjukkan bahwa "yudikatif" dalam politik Islam mencakup spektrum fungsi adjudikatif: dari peradilan sengketa umum, pengawasan moral-ketertiban publik, hingga peradilan atas kezaliman dan penyimpangan pejabat.

a. Wilāyat al-Qaḍā' (Peradilan Sengketa Umum)

Dalam skema tersebut, wilāyat al-qaḍā' dipahami sebagai institusi yang menjalankan fungsi peradilan untuk memutus persoalan sosial-keagamaan berdasarkan hukum Islam (Lamijan & Tohari, 2022). Dengan demikian, inti yudikatif tetap terletak pada "mengadili dan memutus" perkara melalui otoritas hakim (qāḍī) sebagai pelaksana peradilan (Lamijan & Tohari, 2022).

b. Wilāyat al-Ḥisbah (Fungsi Pengawasan/Penertiban)

Dalam diskursus peradilan Islam, hisbah dipahami sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan kewenangan investigatif tertentu, dan secara historis akarnya disebut telah ada sejak masa Rasulullah. Pada tataran konseptual ketatanegaraan kontemporer yang menggunakan lensa siyasah dustūriyyah, ide pengawasan semacam ini dipakai untuk menilai perlunya lembaga yang memiliki otoritas mengawasi profesi hakim sehingga tidak ada institusi yang "lepas dari pengawasan." Dengan demikian, hisbah dapat dipahami bukan sekadar perangkat moral, tetapi juga elemen checks dalam tata kelola peradilan, khususnya dalam kerangka pengawasan.

c. Wilāyat al-Maẓālim (Peradilan atas Kelaliman/Penyimpangan Pejabat)

Dalam kajian fiqh siyasah, wilāyat al-maẓālim dikaitkan dengan kewenangan peradilan yang lebih tinggi daripada pengadilan biasa untuk memeriksa penyimpangan pejabat negara yang merugikan atau melanggar kepentingan dan hak rakyat. Sejumlah karya mengafirmasi adanya kemiripan fungsional antara otoritas pengujian dan penjagaan konstitusi di negara modern dengan konsep maẓālim dalam Islam, misalnya dengan memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kemiripan dengan wilāyat al-maẓālim karena menangani perkara ketatanegaraan dan koreksi terhadap produk kekuasaan yang dapat merugikan hak konstitusional (Fahmiron, 2016). Dengan batasan itu, yudikatif dalam politik Islam dapat mencakup pula dimensi "peradilan terhadap tindakan penguasa" sebagai mekanisme korektif (Fahmiron, 2016).

________________________________________

3. Prinsip Dasar: Independensi Peradilan dan Larangan Intervensi

Salah satu tema kunci dalam pembahasan yudikatif adalah independensi. Dalam hukum positif Indonesia, "kekuasaan kehakiman yang merdeka" dipahami sebagai kekuasaan kehakiman yang tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif atau kekuasaan ekstra-yudisial dalam menjalankan fungsi peradilan. Prinsip ini ditegaskan kembali secara konstitusional (Pasal 24) dan dijelaskan sebagai desain untuk memastikan peradilan menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi (Masyrofah & Ulya, 2023).

Dalam perspektif siyasah qaḍā'iyyah, kemerdekaan peradilan juga ditekankan sebagai prasyarat agar penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan tanpa intervensi; kajian tentang kebutuhan constitutional complaint bahkan mengaitkan tujuan peradilan dengan pentingnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam hukum Islam untuk memaksimalkan fungsi peradilan. Sejalan dengan itu, kajian tentang dependensi peradilan menilai bahwa intervensi kekuasaan—misalnya eksekutif—bertentangan dengan ajaran Islam yang menjamin persamaan di hadapan hukum serta menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan, termasuk larangan penguasa mengintervensi hukum (Cahyani, 2019). Dengan demikian, baik dalam doktrin konstitusional modern maupun dalam prinsip normatif Islam yang dibahas dalam fiqh siyasah, independensi yudikatif diposisikan sebagai syarat legitimasi penegakan keadilan (Cahyani, 2019).

________________________________________

4. Metodologi Putusan: Dasar Hukum, Ijtihad, dan Larangan Menolak Perkara

Dimensi penting lain dalam yudikatif menurut politik Islam adalah bagaimana hakim memutus. Kajian atas Hadis Mu'adz bin Jabal mengekstraksi nilai-nilai kekuasaan kehakiman: (i) putusan harus memiliki pertimbangan dan dasar hukum, (ii) hakim dipandang mengetahui hukum—dikaitkan dengan gagasan ius curia novit—dan (iii) hakim tidak boleh menolak perkara karena ketiadaan hukum. Nilai-nilai ini kemudian dikorelasikan dengan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai cabang kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan.

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan juga ditegaskan, dan larangan menolak perkara dikenal dalam pengaturan kekuasaan kehakiman (sebagaimana dikutip dalam kajian penetapan dispensasi nikah). Dengan demikian, yudikatif dalam perspektif siyasah bukan hanya "lembaga," tetapi juga "etos" penalaran hukum: putusan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dasar hukum dan mekanisme ijtihad ketika diperlukan.

________________________________________

5. Yudikatif sebagai Bagian dari Checks and Balances dalam Politik Islam

Kajian kontemporer tentang checks and balances dalam ketatanegaraan Islam menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dalam Islam diorientasikan untuk menghindari pemimpin otoriter dan zalim, dan kekuasaan yudikatif (sulṭān qaḍā'iyyah) bertugas menangani persoalan masyarakat—agama, sosial, politik—serta dibantu oleh badan-badan seperti al-qaḍā', al-ḥisbah, dan al-maẓālim (Lamijan & Tohari, 2022). Perspektif ini mempertemukan dua klaim: (i) Islam mengenal distribusi kekuasaan dan (ii) ragam lembaga yudikatif berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan penyelesaian sengketa (Lamijan & Tohari, 2022).

Pada tataran teori politik-hukum Islam yang lebih luas, pemisahan kekuasaan dipahami sebagai instrumen checks and balances dan bagian dari tema sentral konstitusionalisme; namun ia bukan prinsip substantif syariah yang rigid, melainkan subtema kebijakan (siyāsah shar'iyyah) yang terbuka pada pertimbangan tata kelola dan kemaslahatan (Asmarianti & Yunarti, 2022). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, yudikatif tidak hanya dimaknai sebagai "pengadilan," tetapi sebagai institusi yang berperan dalam menyeimbangkan kekuasaan dan menjaga tegaknya keadilan dalam tata kelola publik (Asmarianti & Yunarti, 2022; Lamijan & Tohari, 2022).

________________________________________

6. Relevansi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

a. Pelaku Kekuasaan Kehakiman: MA, MK, dan Posisi KY

Dalam sistem Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi (Agustina, 2022; Masyrofah & Ulya, 2023; R, 2021). Di Indonesia, badan yudikatif juga sering disebut mencakup Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial (Agustina, 2022; R, 2021). Perubahan pascaamandemen UUD 1945 melahirkan pula Komisi Yudisial sebagai lembaga independen yang berwenang mengusulkan calon Hakim Agung serta memiliki kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Agusti, 2024; Suntana & Alfaridah, 2022). Kajian desain kewenangan pascaperubahan UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang bebas dari intervensi, dengan MA dan MK sebagai pelaksana utama, serta KY sebagai lembaga baru yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (Agusti, 2024; Suntana & Alfaridah, 2022).

b. Independensi dan One Roof System

Upaya institusional untuk menopang independensi juga dibahas melalui gagasan "peradilan satu atap (one roof system)" yang diharapkan mewujudkan kekuasaan kehakiman merdeka dalam rangka penegakan hukum dan keadilan (Supraptiningsih, 2019). Namun kajian pembinaan peradilan pada era Reformasi juga menilai bahwa meskipun sistem satu atap mengubah pembinaan Peradilan Agama dari dua lembaga menjadi hanya di bawah Mahkamah Agung, kemandirian pada masa reformasi belum sepenuhnya total karena masih dipengaruhi kekuasaan di luar peradilan, yakni eksekutif dan legislatif. Ini menunjukkan adanya ketegangan klasik antara prinsip kemerdekaan peradilan dan realitas politik-hukum, baik dalam diskursus Indonesia modern maupun dalam diskursus fiqh siyasah yang mengidealkan kebebasan dari campur tangan kekuasaan lain.

c. Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah sebagai Contoh Spesialisasi Yudikatif

Hubungan Islam dan sistem peradilan Indonesia dapat dilihat antara lain melalui keberadaan Peradilan Agama yang menjadi bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan untuk Aceh—dalam kerangka otonomi khusus—peradilan agama dikenal sebagai Mahkamah Syar'iyah. Kajian lain menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum Islam secara limitatif dalam bidang tertentu, dengan dasar pengaturan konstitusional mengenai MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK. Dalam bahasa yang lebih umum tentang peradilan, "pengadilan" dipahami sebagai lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan, dan di situlah proses pemberian keadilan oleh hakim berlangsung. Ilustrasi ini membantu menegaskan bahwa "yudikatif"—dalam arti cabang kekuasaan mengadili—mewujud melalui institusi peradilan yang memiliki kompetensi dan prosedur tertentu.

________________________________________

7. Dimensi Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Kerangka Yudikatif

Walaupun yudikatif menuntut kemerdekaan, diskursus modern juga menggarisbawahi kebutuhan akuntabilitas. Kajian independensi dan akuntabilitas hakim menekankan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat negara hukum, namun harus diimbangi prinsip akuntabilitas dalam negara demokratis (Supraptiningsih, 2019). Di Indonesia, prinsip pengawasan eksternal atas hakim dikaitkan dengan peran Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang (auxiliary) yang bertugas menjaga kehormatan dan perilaku hakim, sekaligus ditegaskan sebagai lembaga mandiri yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain (Suntana & Alfaridah, 2022).

Dalam perdebatan pengawasan hakim konstitusi, diusulkan desain pengawasan terintegrasi: pengawasan internal oleh Mahkamah Konstitusi dan mekanisme eksternal oleh Komisi Yudisial. Sementara itu, analisis siyasah dustūriyyah atas relasi KY–MK menilai bahwa penghapusan kewenangan KY mengawasi hakim MK bertentangan dengan teori pengawasan yang dikonsepkan dalam wilāyat al-ḥisbah, karena idealnya tidak ada lembaga yang lepas dari pengawasan. Rangkaian ini memperlihatkan korespondensi konseptual: baik tradisi fiqh siyasah maupun desain negara modern sama-sama mengembangkan instrumen pengawasan untuk menjaga integritas peradilan, dengan tetap memperdebatkan batas-batasnya (Suntana & Alfaridah, 2022).

________________________________________

C. Kesimpulan

Secara sintetis, yudikatif menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai al-sulṭah al-qaḍā'iyyah: cabang kekuasaan yang berwenang menyelenggarakan peradilan untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan kebenaran serta keadilan (R, 2021). Konsepsi ini beroperasi melalui ragam perangkat institusional—qaḍā', ḥisbah, dan maẓālim—yang menunjukkan bahwa politik Islam mengenal diferensiasi fungsi yudisial dari penyelesaian sengketa hingga koreksi terhadap penyimpangan pejabat.

Di saat yang sama, politik Islam menempatkan independensi peradilan sebagai prinsip penting agar putusan dapat adil tanpa intervensi, sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang menuntut kekuasaan kehakiman merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan (Cahyani, 2019; Masyrofah & Ulya, 2023). Akhirnya, baik dalam kerangka siyasah shar'iyyah yang menempatkan pemisahan kekuasaan sebagai instrumen tata kelola dan kemaslahatan, maupun dalam kerangka konstitusional modern—misalnya Indonesia—yudikatif dipahami sebagai elemen sentral checks and balances yang perlu independen sekaligus akuntabel melalui desain pengawasan yang tepat (Asmarianti & Yunarti, 2022; Lamijan & Tohari, 2022; Suntana & Alfaridah, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Agusti, A. (2024). Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint. Jleb Journal of Law Education and Business, 2(1), 1–7. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1401

Agustina, S. (2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 6(1), 71–83. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v6i1.285

Asmarianti, A., & Yunarti, S. (2022). Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(1), 27. https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5785

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), 119. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483

Fahmiron, F. (2016). Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. Litigasi, 17(2), 3467. https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158

Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 3(01), 30. https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.333

Masyrofah, M., & Ulya, N. (2023). Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan di Indonesia dan Maroko. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 10(3), 1005–1022. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32259

R, M. B. R. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 5(2), 59–68. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371

Suntana, I., & Alfaridah, D. I. (2022). Hubungan Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han), 1(2). https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.29

Supraptiningsih, U. (2019). Peradilan Satu Atap sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 2(2), 291–310. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i2.2627