02253 - Xenofobia Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual Dan Respons Normatif

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep xenofobia dalam perspektif ilmu politik Islam melalui pendekatan kajian literatur. Xenofobia, yang secara umum dipahami sebagai ketakutan atau kebencian terhadap orang asing, dalam konteks politik kerap dieksploitasi untuk kepentingan nasionalisme ekstrem, politik eksklusi, dan produksi wacana ancaman terhadap kelompok luar. Dengan menyintesiskan perspektif nasionalisme Qurani, wasathiyah, fikih kebangsaan, maqasid al-syari'ah, dan paradigma Islam rahmatan lil 'alamin, artikel ini berargumen bahwa xenofobia merupakan patologi politik yang secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai toleransi, musyawarah, perlindungan martabat manusia, persatuan, dan kemaslahatan yang menjadi inti etika politik Islam. Respons yang konsisten dengan horizon normatif tersebut mencakup penguatan moderasi dan kontra-narasi kebencian, pendidikan kewarganegaraan sebagai pencegahan dini, serta pengembangan ekosistem pendidikan Islam multikultural melalui pesantren dan dayah guna menjaga nasionalisme yang inklusif dan mencegah politik kebencian yang xenofobik.

Kata kunci: xenofobia, ilmu politik Islam, wasathiyah, nasionalisme Qurani, moderasi, maqasid al-syari'ah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of xenophobia from the perspective of Islamic political science through a literature review approach. Xenophobia, broadly understood as fear or hatred toward foreigners, is frequently exploited in political contexts for the purposes of extreme nationalism, politics of exclusion, and the production of threat narratives against out-groups. By synthesizing perspectives from Quranic nationalism, wasathiyyah, fiqh al-muwatanah, maqasid al-shari'ah, and the paradigm of Islam as rahmatan lil 'alamin, this article argues that xenophobia constitutes a political pathology that is fundamentally at odds with the values of tolerance, deliberation, protection of human dignity, unity, and public welfare that form the core of Islamic political ethics. Responses consistent with this normative horizon include strengthening moderation and counter-narratives against hatred, civic education as early prevention, and the development of multicultural Islamic educational ecosystems through pesantren and dayah institutions to safeguard inclusive nationalism and prevent xenophobic politics of hatred.

Keywords: xenophobia, Islamic political science, wasathiyyah, Quranic nationalism, moderation, maqasid al-shari'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Xenofobia — ketakutan atau kebencian terhadap orang asing atau hal-hal yang dianggap asing — dalam politik sering dieksploitasi untuk kepentingan nasionalis ekstrem. Fenomena ini tidak dapat direduksi semata sebagai emosi individual, melainkan merupakan sumber daya diskursif yang dapat dimobilisasi untuk proyek identitas politik dan nasionalisme eksklusif. Dalam lanskap politik kontemporer, xenofobia menjelma menjadi salah satu tantangan serius bagi demokrasi, pluralisme, dan kohesi sosial, terutama ketika ia bersenyawa dengan populisme, nativisme, dan politik identitas berbasis agama maupun etnis.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara majemuk, ancaman xenofobia menjadi semakin relevan untuk dikaji, mengingat kuatnya penggunaan isu dan simbol agama dalam politik elektoral serta semakin menguatnya pengaruh Islam dalam cara hidup bernegara. Di satu sisi, tradisi moderatisme Islam Indonesia menawarkan sumber daya normatif yang kaya untuk menghadapi kecenderungan eksklusivisme identitas. Di sisi lain, wacana politik Islam tidak tunggal dan terdapat tegangan internal antara arus moderasi dengan tafsir-tafsir yang lebih eksklusif.

Artikel ini bertujuan mengkaji konsep xenofobia secara sistematis dalam perspektif ilmu politik Islam dengan menyintesiskan berbagai kerangka konseptual yang telah berkembang dalam literatur, meliputi nasionalisme Qurani, wasathiyah, fikih kebangsaan, maqasid al-syari'ah, dan paradigma Islam rahmatan lil 'alamin. Kajian ini juga merumuskan respons normatif yang konsisten dengan horizon etika politik Islam dalam menghadapi tantangan xenofobia.

________________________________________

2. Konseptualisasi Xenofobia dalam Ilmu Politik dan Keterkaitannya dengan Nasionalisme Ekstrem

Dalam kajian ilmu sosial-politik, xenofobia dikaitkan dengan extreme nationalism atau penguatan identitas etnis yang sangat kuat, dan dalam praktik wacana politik dapat tampil sebagai kebencian atau permusuhan terhadap imigran, Muslim, orang asing, atau "kelompok luar" (Fahmi et al., 2021). Literatur populisme juga menempatkan xenofobia dalam keluarga gagasan nativisme atau nasionalisme xenofobik yang membayangkan "rakyat" sebagai satu kesatuan homogen dan mendorong negara untuk mengeksklusi orang dari negara atau budaya lain. Kecenderungan ini sejalan dengan monokulturalisme dan penolakan terhadap logika multikulturalisme. Secara empiris, xenofobia kerap muncul dan menguat lewat diskursus partai atau aktor politik yang melakukan "sekuritisasi" isu pengungsi atau imigran dan mengonstruksi mereka sebagai ancaman — misalnya melalui narasi kriminalitas atau pengangguran — yang pada gilirannya mendorong sikap anti-pengungsi (Fahmi et al., 2021).

Keterkaitan antara nasionalisme eksklusif dan xenofobia dapat dilihat pada studi tentang nasionalisme Inggris yang, dalam lanskap identitas politik kontemporer, ditandai oleh unsur xenofobia dan dapat berkorelasi kuat dengan kekerasan berbasis kebencian terhadap komunitas Muslim (Asmuni, 2022). Dalam studi tersebut, motif pelaku kekerasan dijelaskan terkait ketidakpercayaan mendalam terhadap "non-Inggris" dan ketakutan kehilangan identitas Inggris. Contoh gerakan seperti English Defence League (EDL) memperlihatkan protes sistematis terhadap keberadaan Muslim serta serangan terhadap masjid dan pusat budaya Islam (Asmuni, 2022). Dengan demikian, secara ilmu politik, xenofobia dapat dipahami bukan sekadar "emosi individual", melainkan sumber daya diskursif yang dapat dimobilisasi untuk proyek identitas politik dan nasionalisme eksklusif (Asmuni, 2022; Fahmi et al., 2021).

________________________________________

3. Dari Xenofobia ke Politik Kebencian: Pelabelan, Fobia, dan Distorsi Narasi

Dalam analisis wacana politik tentang terorisme, terdapat kritik bahwa narasi terorisme sering direduksi menjadi narasi tunggal yang mengidentikkan terorisme dengan ekstremisme agama tertentu. Reduksi ini problematis karena berpotensi menumbuhkan prasangka buruk, fobia, dan pelabelan terhadap kelompok yang terus-menerus tertuduh (Widjaja, 2021). Di titik ini, xenofobia beririsan dengan mekanisme sosial yang mirip dengan islamofobia, yang didefinisikan sebagai prasangka dan diskriminasi terhadap Islam dan Muslim serta sebagai rasa takut dan kebencian terhadap Islam (Susilo, 2021). Keduanya — xenofobia dan islamofobia — dapat berfungsi sebagai perangkat sosial-politik untuk menguatkan batas "kita" versus "mereka", terutama ketika konflik identitas diproduksi lewat wacana publik dan kontestasi politik (Susilo, 2021; Widjaja, 2021).

Dalam kerangka populisme, xenofobia juga ditempatkan sebagai bagian dari logika eksklusi dan pembelahan us vs them, di mana kepentingan nasional diprioritaskan di atas kerja sama lintas kelompok dan norma pluralisme. Karena itu, xenofobia secara politik bukan hanya "sentimen", melainkan dapat menjadi mekanisme legitimasi bagi kebijakan atau mobilisasi yang membatasi "yang lain" melalui kategorisasi identitas — baik identitas kebangsaan maupun identitas agama atau etnis (Fahmi et al., 2021; Widjaja, 2021).

________________________________________

4. Posisi Ilmu Politik Islam: Agama, Politik, Moderasi, dan Persatuan sebagai Horizon Etik-Politik

Dalam studi pemikiran politik Islam, relasi Islam dan politik dipahami sebagai diskursus yang berjalan beriringan dalam sejarah panjang umat Islam (Shofan, 2019; Yusrizal et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, salah satu penekanan penting adalah bahwa negara-bangsa Indonesia dibangun melalui konsensus nasional — disebut juga al-mîtsâq wathanî — berbasis Pancasila dan UUD 1945. Penerimaan tokoh-tokoh Islam terhadap kerangka negara-bangsa tersebut dijelaskan sebagai ekspresi watak Islam Indonesia yang menghargai toleransi, persatuan dalam keberagaman, dan penerimaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perspektif "fikih kebangsaan" juga menekankan bahwa Indonesia tidak lahir sebagai negara agama atau negara sekuler-materialis, melainkan diramu melalui moderatisme Islam yang dipadukan dengan nasionalisme religius, sehingga nasionalisme dan keislaman dapat disandingkan secara harmonis tanpa menjadi rasis terhadap pihak lain (Jalil, 2021).

Di sisi normatif, sebagian literatur menempatkan moderasi sebagai orientasi politik yang memprioritaskan kesatuan negara dan menolak cara-cara ekstrem dalam politik. Misalnya, pemikiran politik Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi ditampilkan menekankan moderasi yang mengarah pada unity (persatuan) dalam negara dan penolakan terhadap ekstremisme (Yusrizal et al., 2023). Kerangka ini penting karena xenofobia dalam praktik politik modern sering bertaut dengan nasionalisme eksklusif dan politik kebencian (Asmuni, 2022; Fahmi et al., 2021), sehingga ilmu politik Islam dalam ragam artikulasinya di Indonesia cenderung menawarkan horizon etik-politik berupa moderasi, persatuan, dan toleransi sebagai pengimbang terhadap kecenderungan eksklusivisme identitas (Jalil, 2021; Yusrizal et al., 2023).

________________________________________

5. Xenofobia dalam Perspektif Nasionalisme Qurani: Kritik atas Nasionalisme Kesombongan dan Kompetisi Kebencian

Literatur "nasionalisme Qurani" secara eksplisit mengaitkan xenofobia dengan corak nasionalisme yang negatif: muncul gerakan yang menolak nasionalisme dan ingin menggantinya dengan gagasan khilafah dengan alasan nasionalisme membuat manusia lebih buruk, karena semangat hidup hanya didasarkan pada kompetisi yang sarat kebencian dan kejahatan (xenofobia) (Hanif et al., 2021). Dalam analisis yang sama, disebutkan bahwa nasionalisme yang berkembang — ketika tidak berbasis pada Al-Qur'an dan hanya mewarisi Barat — cenderung jatuh pada kesombongan dan merendahkan bangsa lain. Sebaliknya, nasionalisme yang diinginkan Al-Qur'an digambarkan sebagai semangat kebangsaan, bukan nasionalisme kesombongan, yakni membanggakan bangsa tanpa merendahkan bangsa lain serta membuka ruang saling mengenal antarbangsa (Hanif et al., 2021). Dengan demikian, dalam idiom ini, xenofobia diposisikan sebagai patologi politik yang lahir dari nasionalisme berbasis superioritas dan perendahan terhadap "yang lain" (Hanif et al., 2021).

Kerangka tersebut menjadi pintu masuk penting bagi ilmu politik Islam untuk membedakan: (i) cinta tanah air atau komitmen kebangsaan yang kompatibel dengan nilai-nilai Islam dan persatuan, versus (ii) nasionalisme eksklusif yang mengubah relasi antarbangsa atau antarkelompok menjadi kompetisi kebencian (xenofobia) (Hanif et al., 2021; Jalil, 2021). Perbedaan ini juga sejalan dengan gagasan bahwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam tradisi "fikih kebangsaan" diproyeksikan untuk menjaga agama dan negara, tetapi tanpa menjadi rasis atau memusuhi umat lain (Jalil, 2021).

________________________________________

6. Prinsip Wasathiyah (Ummatan Wasathan) sebagai Antitesis Xenofobia: Toleransi, Kemanusiaan, dan Piagam Madinah

Pendekatan tafsir maqashidi terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 142–143 menafsirkan wasath sebagai keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan dengan prinsip moderasi. Karakter ummatan wasathan juga ditempatkan sebagai posisi teladan sosial yang memiliki kapasitas moral untuk mengambil peran dalam urusan masyarakat. Dalam uraian yang sama, praktik ummatan wasathan dalam bermuamalah menonjolkan prinsip wasathiyah seperti toleransi, tolong-menolong, dan musyawarah dengan semangat nasionalisme atau patriotisme inter-umat dan antar-umat beragama, yang dicontohkan Nabi melalui Piagam Madinah. Pada level politik, narasi sejarah negara pertama yang dipraktikkan Nabi di Madinah juga ditampilkan sebagai kepemimpinan yang merangkul berbagai suku dan agama melalui deklarasi "Piagam Madinah". Maka, xenofobia — sebagai takut atau benci terhadap "yang asing" atau "yang lain" — berada dalam tegangan langsung dengan horizon wasathiyah yang menuntut kerja sama sosial, dialog, dan musyawarah lintas perbedaan.

Penguatan toleransi juga ditegaskan dalam konstruksi nilai toleransi berbasis Al-Qur'an: prinsip "tidak ada paksaan dalam agama", posisi toleransi sebagai nilai strategis bagi kerukunan dan persatuan bangsa serta keutuhan negara, serta fungsi toleransi untuk menemukan kalimatun sawa dalam memediasi perbedaan. Jika xenofobia bekerja melalui logika pemaksaan batas dan pengusiran simbolik terhadap "yang lain" — misalnya melalui monokulturalisme dan eksklusi — maka konstruksi toleransi Qurani menempatkan keberagaman sebagai realitas sosial-politik yang mesti dikelola secara damai demi keutuhan komunitas politik.

________________________________________

7. Maqasid al-Syari'ah, Martabat Manusia, dan Kritik atas Xenofobia sebagai Diskriminasi Politik

Kajian "fikih moderasi beragama" berbasis maqasid menegaskan bahwa indikator moderasi beragama — komitmen kebangsaan, toleransi, anti-radikalisme, dan akomodatif terhadap budaya lokal — paralel dengan nilai-nilai kemaslahatan syariah. Secara khusus, ditegaskan adanya dimensi hifz waton (menjaga kemaslahatan negara) pada komitmen kebangsaan, hifz 'ird (menjaga kehormatan atau martabat manusia) pada indikator anti-radikalisme, serta hifz ummah pada indikator toleransi dan akomodatif budaya. Karena xenofobia dalam politik cenderung mendorong eksklusi dan kebencian terhadap kelompok luar atau asing (Fahmi et al., 2021), ia dapat dibaca sebagai kecenderungan yang merusak tujuan perlindungan martabat (hifz 'ird) dan meretakkan integrasi sosial (hifz ummah), sekaligus mengganggu kemaslahatan negara (hifz waton) ketika xenofobia berubah menjadi konflik kebencian (Asmuni, 2022).

Dalam kerangka Indonesia sebagai negara majemuk, perspektif "Islam rahmatan lil 'alamin" juga diletakkan sebagai penting dalam menghadapi kekerasan, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme yang mengatasnamakan Islam (Azami & Sutriadi, 2022). Pada paradigma pluralisme, Islam diposisikan memiliki relasi positif dengan nasionalisme dan persatuan, dengan contoh negara Madinah yang didirikan Nabi sebagai rujukan pembentukan tatanan politik yang mampu mempersatukan (Azami & Sutriadi, 2022). Artikulasi ini memperkuat argumen bahwa xenofobia — ketika menjelma menjadi politik diskriminatif dan kebencian — bertentangan dengan orientasi "rahmat" yang menuntut keterbukaan sosial dan penguatan persatuan dalam komunitas politik (Azami & Sutriadi, 2022).

________________________________________

8. Xenofobia sebagai Gejala Sosial-Politik yang Berkelindan dengan Ekstremisme, Radikalisme, dan Kekerasan Berbasis Kebencian

Sejumlah literatur menegaskan bahwa praktik kekerasan dengan nuansa agama sering lebih tepat dipahami sebagai gejala sosial-politik ketimbang fenomena agama murni, meskipun menggunakan panji-panji agama. Dalam kerangka definisional, ekstremisme dipahami sebagai kualitas atau keadaan menjadi ekstrem dan advokasi ukuran atau pandangan ekstrem yang berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya, dan sering dipakai dalam konteks politik maupun agama. Dalam studi tentang moderasi pesantren, ekstremisme didefinisikan sebagai gerakan sosial yang mengejar kekuasaan lewat program atau kegiatan politik yang berbeda dari otoritas sah, membatasi kebebasan individu atas nama tujuan bersama, bahkan membolehkan pembantaian massal terhadap pihak yang dianggap berpotensi tidak setuju. Definisi-definisi ini penting karena xenofobia dalam praktik politik dapat menjadi "bahan bakar" bagi eksklusivisme dan pembatasan kebebasan kelompok tertentu — terutama ketika xenofobia diproduksi sebagai narasi ancaman terhadap identitas kolektif (Asmuni, 2022; Fahmi et al., 2021).

Studi EDL menunjukkan bagaimana nasionalisme yang memuat xenofobia dapat berkorelasi dengan tindakan kejahatan kebencian terhadap minoritas Muslim, termasuk serangan terhadap masjid dan protes sistematis atas keberadaan Muslim (Asmuni, 2022). Pada level teori populisme, nativisme atau nasionalisme xenofobik mendorong eksklusi terhadap "orang luar" dan preferensi monokulturalisme. Karena itu, dari sisi ilmu politik — dan kompatibel dengan horizon normatif moderasi dalam diskursus politik Islam Indonesia — xenofobia dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme yang membuat politik bergerak dari "kompetisi kebijakan" menuju "kompetisi identitas dan kebencian" (Asmuni, 2022; Hanif et al., 2021), yang berpotensi membuka jalan bagi ekstremisme sosial-politik.

________________________________________

9. Nuansa Internal dalam Wacana Politik Islam: Ketegangan antara Moderasi dan Tafsir Eksklusif

Literatur juga menunjukkan bahwa wacana politik Islam tidak tunggal. Kajian atas penafsiran Sayyid Qutb terhadap wasathiyah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 143 menyimpulkan bahwa Qutb menyatakan akidah dan politik Islam sebagai satu-satunya yang moderat dan selainnya sebagai jahiliyah. Dari pemahaman tersebut ditemukan nilai-nilai ekstrem seperti takfir, monopoli politik pada satu agama, dan konsep jihad yang cenderung bernuansa kekerasan demi ideologi politik yang diyakini (Mighfar, 2023). Nuansa ini relevan karena xenofobia sering tumbuh dalam logika "monopoli kebenaran politik" dan pengingkaran legitimasi kelompok lain — yang kemudian diposisikan sebagai "asing" atau "lawan" (Hanif et al., 2021) — sehingga tafsir politik yang sangat eksklusif dapat menyediakan kondisi kognitif bagi eksklusivisme sosial, meskipun tidak identik satu sama lain (Mighfar, 2023).

Studi lain yang membahas fundamentalisme Islam dalam pembacaan Karen Armstrong menyatakan bahwa banyak bentuk "fundamentalisme Islam" dapat dilihat sebagai wacana politik, yakni bentuk nasionalisme atau etnisitas yang diartikulasikan secara religius. Secara psikologis, ia dapat berakar pada fear and anxiety (ketakutan dan kecemasan) akibat asumsi bahwa sekularisme akan melenyapkan mereka (Shofan, 2019). Keterangan ini penting untuk memahami bagaimana "ketakutan" — yang juga merupakan unsur kunci dalam xenofobia sebagai politik ketakutan terhadap yang asing — dapat menjadi basis emosional bagi mobilisasi identitas politik tertentu (Fahmi et al., 2021; Shofan, 2019). Namun, literatur yang sama juga menekankan bahwa fenomena ini perlu dibaca sebagai gerakan politik-teologis modern, bukan sekadar residu masa lalu (Shofan, 2019), sehingga respons kebijakan dan pendidikan perlu menyasar dimensi sosial-politik dan produksi wacana, bukan hanya mempersoalkan dogma secara sempit (Shofan, 2019).

________________________________________

10. Relevansi Konteks Indonesia: Konsensus Kebangsaan, Simbol Agama dalam Politik Elektoral, dan Risiko Eksklusivisme

Dalam konteks Indonesia, penerimaan Pancasila sebagai dasar negara dijelaskan sebagai hasil kompromi kelompok Islam dan nasionalis, dan penerimaan tersebut mencerminkan penghargaan pada toleransi serta persatuan dalam keberagaman. "Fikih kebangsaan" menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mu'ahadah wathaniyah (konsensus kebangsaan) yang terus diuji, termasuk oleh indikasi impor konflik Timur Tengah ke Indonesia melalui slogan tertentu. Respons yang ditawarkan adalah menjaga sinergi nasionalisme-keislaman tanpa menjadi rasis terhadap umat lain (Jalil, 2021). Pada saat yang sama, ulasan tentang politik kontemporer Indonesia menekankan kuatnya penggunaan isu dan simbol agama dalam politik elektoral yang memengaruhi kontestasi politik, dan bahwa pengaruh Islam dalam cara hidup bernegara semakin menguat (Sitompul et al., 2024). Kombinasi ini — konsensus kebangsaan yang majemuk, tetapi juga kontestasi simbolik — menciptakan ruang bagi politik identitas yang dapat tergelincir menjadi eksklusivisme, termasuk xenofobia, jika "yang lain" dikonstruksi sebagai ancaman (Hanif et al., 2021; Sitompul et al., 2024).

Kajian tentang nasionalisme inklusif mengingatkan bahwa nasionalisme Indonesia bersifat historis-etis dan harus sengaja ditumbuhkan secara terstruktur dan berkelanjutan agar tidak tergerus oleh sentralisme, primordialisme, dan nasionalisme berbasis agama dominan yang berpotensi menyingkirkan pihak lain (Zulfadli et al., 2019). Bahkan disebutkan bahwa ekstremisme dan kekerasan dapat tersamar di balik tirai nasionalisme ketika politik pilih kasih agama terjadi atau ketika nasionalisme dibajak untuk mempertahankan identitas kelompok dominan (Zulfadli et al., 2019). Peringatan ini selaras dengan temuan bahwa nasionalisme yang disertai xenofobia dapat terkorelasi dengan kekerasan kebencian, seperti kasus Inggris (Asmuni, 2022), serta analisis bahwa populisme atau nativisme xenofobik mendorong eksklusi dan monokulturalisme. Dengan demikian, dari perspektif ilmu politik Islam yang menekankan persatuan dan moderasi (Jalil, 2021; Yusrizal et al., 2023), xenofobia dapat dibaca sebagai ancaman terhadap proyek kebangsaan majemuk.

________________________________________

11. Strategi Respons Menurut Horizon Ilmu Politik Islam di Indonesia

11.1 Penguatan Moderasi dan Kontra-Narasi Kebencian

Dakwah Islam moderat didefinisikan menekankan kesederhanaan, toleransi, dialog antaragama, dan penerimaan perbedaan. Ia juga diposisikan membantu mencegah penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik sempit atau ekstremisme. Karena xenofobia sering bekerja lewat distorsi narasi "kita vs mereka" (Hanif et al., 2021), penguatan dakwah atau pendidikan moderat dapat dipahami sebagai kontra-narasi untuk mencegah pembingkaian kelompok lain sebagai ancaman eksistensial. Dalam bahasa toleransi Qurani, penguatan pengetahuan, sikap, dan perilaku toleran dipandang membantu menemukan titik temu dalam memediasi perbedaan agar tercipta hidup rukun dan damai — sebuah kondisi sosial yang berlawanan dengan logika xenofobia sebagai kompetisi kebencian (Hanif et al., 2021).

11.2 Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara sebagai Pencegahan Dini

Penguatan pendidikan kewarganegaraan diposisikan sebagai upaya deradikalisasi generasi muda melalui pendekatan agama, negara, keamanan, dan kesejahteraan (Wahdini, 2020). Strategi pencegahan dini terhadap radikalisme juga ditawarkan melalui internalisasi nilai bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan, dengan argumen bahwa pelajar dan mahasiswa merupakan kelompok rentan dan pemahaman nilai dasar bela negara dapat menjadi upaya preventif (Hariyanto, 2024). Karena radikalisme atau ekstremisme dalam sejumlah literatur dipahami dapat mengarah pada kekerasan dan pembatasan kebebasan, maka jalur pendidikan kewarganegaraan dapat dibaca sebagai perangkat institusional untuk membangun loyalitas konstitusional dan mengurangi ruang bagi mobilisasi politik kebencian, termasuk xenofobia (Hariyanto, 2024; Wahdini, 2020).

11.3 Pesantren, Dayah, dan Pendidikan Islam Multikultural: Infrastruktur Moderasi Sosial

Deradikalisasi di lingkungan kampus dan kalangan mahasiswa ditawarkan melalui pemberian penjelasan Islam yang memadai, promosi dialog dalam pendidikan agama, pengawasan materi, serta pengenalan pendidikan multikultural. Penguatan kurikulum berbasis moderasi Islam dipandang sebagai solusi (Rohim, 2024). Dalam konteks Aceh, sistem pendidikan dayah atau pesantren disebut menekankan kasih sayang dan cinta damai serta mengajarkan nilai inti tawassuth, tawazun, dan i'tidal sebagai dasar narasi untuk memberantas ekstremisme (Cahyaningrum et al., 2023). Pendekatan pendidikan Islam multikultural dan moderat di sekolah dasar juga diposisikan mengintegrasikan nilai toleransi dan koeksistensi untuk memperkuat nasionalisme dan menekan gagasan radikal (Yusuf, 2016). Rangkaian argumen ini relevan karena xenofobia kerap bertumpu pada ketidakmampuan mengelola perbedaan secara kooperatif (Hanif et al., 2021), sementara pesantren, dayah, dan pendidikan multikultural menekankan toleransi dan harmoni sosial sebagai basis kewargaan (Cahyaningrum et al., 2023; Yusuf, 2016).

11.4 Etos Hubbul Wathan dan Nasionalisme-Religius yang Inklusif

Kajian "cinta tanah air" menegaskan adanya argumen bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan Islam dan cinta tanah air dipahami memiliki hubungan erat dengan keimanan. Sekaligus dipaparkan adanya perdebatan tentang nasionalisme sekuler ala Barat versus nasionalisme yang dapat kompatibel dengan ikatan agama (Ahmad, 2017). Dalam praktik perjuangan ulama, kajian fikih siyasah atas KH Hasyim Asy'ari menampilkan nasionalisme-religius sebagai satu kesatuan dalam perjuangan, dengan artikulasi hubb al-wathan dan ukhuwah sebagai bagian politik kebangsaan (Asrori, 2020). Pemikiran kiai pesantren lain juga menegaskan Islam tidak perlu dipertentangkan dengan negara, dan kesadaran berbangsa-bernegara menjadi bagian dari ideologi kesantrian. Karena xenofobia dalam nasionalisme eksklusif bekerja melalui pemutlakan identitas dan penolakan kelompok lain (Hanif et al., 2021), maka etos hubbul wathan yang dipadukan dengan ukhuwah dan moderasi kebangsaan dapat diposisikan sebagai basis nasionalisme religius yang inklusif, bukan xenofobik (Ahmad, 2017; Jalil, 2021).

11.5 Kewaspadaan Kritis atas Politik Organisasi dan Kekosongan Program Anti-Ekstremisme

Diskursus moderatisme Muhammadiyah mencatat temuan riset bahwa tidak ditemukan program atau upaya khusus Muhammadiyah melawan ekstremisme dalam konteks tertentu, meskipun ditegaskan pentingnya "jihad kebangsaan" untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjunjung Pancasila sebagai ideologi yang diyakini sesuai nilai Islam (Mustapa & Syi'aruddin, 2020). Pendidikan politik bagi pemuda Muhammadiyah juga ditampilkan menghasilkan pemahaman moderatisme agama sebagai kontra terhadap pemahaman radikalisme (Asrori, 2017). Dua sumber ini menunjukkan pentingnya membedakan antara (i) komitmen normatif-kebangsaan yang kuat, dan (ii) kebutuhan desain program yang lebih eksplisit untuk menghadapi bentuk-bentuk ekstremisme dan politik kebencian — yang dalam kondisi tertentu dapat bermetamorfosis menjadi xenofobia (Mustapa & Syi'aruddin, 2020).

________________________________________

12. Sintesis Konseptual: Definisi Operasional Xenofobia Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, xenofobia menurut horizon ilmu politik Islam — sebagaimana terartikulasikan dalam literatur moderasi, fikih kebangsaan, nasionalisme Qurani, dan maqasid — dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, xenofobia merupakan corak nasionalisme atau identitas politik yang mengubah "yang lain" atau "yang asing" menjadi objek ketakutan, kebencian, atau eksklusi, sehingga relasi sosial-politik menjadi kompetisi kebencian (Hanif et al., 2021). Kedua, xenofobia adalah praktik wacana politik yang men-sekuritisasi kelompok luar — imigran, minoritas, atau "non-kita" — melalui narasi ancaman, yang dapat mendorong kebijakan atau aksi anti-kelompok luar (Asmuni, 2022; Fahmi et al., 2021). Ketiga, xenofobia merupakan kecenderungan yang bertentangan dengan wasathiyah, toleransi Qurani, dan maqasid syariah — perlindungan martabat, persatuan komunitas, dan kemaslahatan negara — karena ia menormalkan diskriminasi dan merusak kerukunan. Keempat, xenofobia adalah gejala sosial-politik yang dapat berkelindan dengan ekstremisme, sebab ekstremisme dalam definisi yang disediakan menempuh pembatasan kebebasan dan legitimasi kekerasan atau eksklusi demi proyek politik tertentu, sementara xenofobia menyediakan emosi kolektif yang dapat dimobilisasi untuk proyek tersebut (Fahmi et al., 2021; Shofan, 2019).

________________________________________

13. Kesimpulan

Dalam ilmu politik, xenofobia dipahami terkait nasionalisme ekstrem, politik eksklusi, dan produksi wacana "ancaman" terhadap kelompok luar (Fahmi et al., 2021). Studi kasus menunjukkan xenofobia dapat berkorelasi dengan kekerasan berbasis kebencian terhadap minoritas — misalnya Muslim — ketika nasionalisme eksklusif menguat (Asmuni, 2022). Dalam sintesis perspektif ilmu politik Islam sebagaimana diartikulasikan dalam nasionalisme Qurani, wasathiyah, fikih kebangsaan, maqasid, dan rahmatan lil 'alamin, xenofobia tampil sebagai patologi politik yang bertentangan dengan toleransi, musyawarah, perlindungan martabat, persatuan, dan kemaslahatan (Azami & Sutriadi, 2022; Hanif et al., 2021).

Karena itu, respons yang konsisten dengan horizon tersebut menekankan penguatan moderasi dan toleransi berbasis Al-Qur'an, pendidikan kewarganegaraan dan bela negara sebagai pencegahan dini, serta penguatan ekosistem pendidikan Islam — pesantren, dayah, dan pendidikan multikultural — untuk menjaga nasionalisme yang inklusif dan mencegah politik kebencian yang xenofobik (Cahyaningrum et al., 2023; Wahdini, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, K. B. (2017). Imajinasi kebangsaan di Nusantara: Suatu kajian bibliografis. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 13(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2017.0072.168-203

Asmuni, H. (2022). Upaya deradikalisasi dalam menangkal ekstrimisme dan radikalisme pada mahasiswa. Munaqasyah Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran, 5(1), 45–63. https://doi.org/10.58472/mnq.v5i1.159

Asrori, A. (2017). Radikalisme di Indonesia: Antara historisitas dan antropisitas. Kalam, 9(2), 253. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331

Asrori, S. (2020). Lanskap moderasi keagamaan santri, refleksi pola pendidikan pesantren. Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), 1(1), 16–26. https://doi.org/10.15408/jisi.v1i1.17110

Azami, H. T., & Sutriadi, M. R. D. (2022). Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah 142-143 perspektif tafsir maqashidi. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 22(2), 202–217. https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1498

Cahyaningrum, S. D., Puspita, A. M. I., Salsabila, S. A. P., Amalia, S. R., & Maulanasyah, D. R. (2023). Eksplorasi peran mahasiswa dalam membangun kesadaran identitas nasional. Cendekia Pendidikan, 2(4), 54. https://doi.org/10.36841/cendekiapendidikan.v2i4.3833

Fahmi, R., Nadya, A., Adhari, N. R., & Hubi, Z. B. (2021). Penguatan pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya deradikalisasi generasi muda. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6(2), 33–42. https://doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp33-42

Hanif, M. A., Wibisono, I. S., Yusuf, D., Zam, M. V. A., & Hartono, N. J. (2021). Nasionalisme Inggris dan kekerasan berbasis kebencian terhadap Muslim: Studi kasus English Defence League. Jurnal Sentris, 2(2), 177–191. https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4641.177-191

Hariyanto, H. (2024). Transformasi tasawuf modern menurut Nasaruddin Umar dan relevansinya dalam masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Hikamia Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam, 4(1), 1–21. https://doi.org/10.58572/hkm.v4i1.68

Jalil, A. (2021). Aksi kekerasan atas nama agama. Andragogi Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan, 9(2), 220–234. https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.251

Mighfar, S. (2023). Cinta tanah air dan implementasinya dalam perspektif hadits. Analytica Islamica, 12(1), 52. https://doi.org/10.30829/jai.v12i1.14915

Mustapa, H., & Syi'aruddin, M. A. (2020). Creative understanding dalam progressivisme pemikiran Islam politik Syafruddin Prawiranegara (1911-1989): Sebuah pendekatan komunikasi. Politea Jurnal Politik Islam, 3(1), 133–172. https://doi.org/10.20414/politea.v3i1.1721

Rohim, A. N. (2024). Dakwah Islam moderat dan realitas politik di Indonesia. Ad-Da'wah, 22(1), 17–33. https://doi.org/10.59109/addawah.v22i1.60

Shofan, M. (2019). Mendiskursuskan kembali makna moderatisme Muhammadiyah. Maarif, 14(2), 4–11. https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.57

Sitompul, K. P., Hutagalung, F., Saragih, T. S. M., Tarigan, F. F., & Yunita, S. (2024). Membangun kesadaran kewarganegaraan dan keberlanjutan pada mahasiswa Pendidikan Antropologi Kelas B Stambuk 2021 Universitas Negeri Medan. Al-Ihda Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran, 19(2), 1580–1587. https://doi.org/10.55558/alihda.v19i2.174

Susilo, W. (2021). Routledge handbook of contemporary Indonesia. Islam Nusantara Journal for Study of Islamic History and Culture, 2(2), 117–121. https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.214

Wahdini, M. (2020). Politik moderat: Studi pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi. Jurnal Sosiologi Agama, 14(1), 77. https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-04

Widjaja, P. S. (2021). Harmonisasi masyarakat plural: Praktik sosial di sekolah teologi untuk membangun nasionalisme Indonesia yang inklusif. Kurios, 7(2), 243. https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.359

Yusrizal, H., Asmara, R., Saputra, F. R., & Iskandar, H. (2023). Sistem pendidikan dayah sebagai upaya menangkal paham radikalisme di Aceh. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 18(2), 311–325. https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.7046

Yusuf, C. F. (2016). Kesultanan Nusantara dan faham keagamaan moderat di Indonesia. Jurnal Lektur Keagamaan, 14(2), 457. https://doi.org/10.31291/jlk.v14i2.508

Zulfadli, Z., Chaniago, S., & Putra, H. P. (2019). Pendidikan politik dalam menangkal pemahaman radikalisme agama bagi pemuda Muhammadiyah di Kecamatan Pariaman Utama, Kota Pariaman. Warta Pengabdian Andalas, 26(1), 23–32. https://doi.org/10.25077/jwa.26.1.23-32.2019