02255 - Zona Bebas Konflik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Analisis Konseptual dan Studi Kasus Kontemporer

Conflict-Free Zones in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual Analysis and Contemporary Case Studies

Abstract

This article examines the concept of "conflict-free zones" through the lens of Islamic political science, synthesizing classical Islamic legal-political thought with contemporary conflict resolution discourse. Drawing on a range of scholarly sources, the article argues that the concept of neutrality in Islamic political thought is best understood not as modern "neutrality" in the declarative sense, but as "neutralization"—a status guaranteed through agreement and the assurance of relevant powers, including belligerent parties. Four key elements of conflict-free zones are identified: legitimacy through consent and guaranteed status; functional demilitarization; the neutrality of mediating actors; and humanitarian space as a prerequisite for civilian protection. Contemporary case studies from Southern Thailand and Syria illustrate both the promise and the fragility of such zones in practice. The article further explores how modern Islamist political thought, particularly pan-Islamic pluralism, envisions conflict-free zones simultaneously as "peace zones" and "power zones." The findings suggest that the effectiveness of conflict-free zones depends not only on formal institutional design but also on ideological acceptance, credible monitoring mechanisms, and the perceived neutrality of mediating actors.

Keywords: conflict-free zone, Islamic political science, neutralization, humanitarian space, peace zone, de-escalation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "zona bebas konflik" melalui lensa ilmu politik Islam, dengan mensintesis pemikiran hukum-politik Islam klasik dan diskursus resolusi konflik kontemporer. Berdasarkan berbagai sumber akademis, artikel ini berargumen bahwa konsep netralitas dalam pemikiran politik Islam paling tepat dipahami bukan sebagai "netralitas" modern yang bersifat deklaratif, melainkan sebagai "neutralization"—yakni status yang lahir dari persetujuan dan dijamin oleh kekuatan-kekuatan terkait, termasuk pihak-pihak yang bertikai. Empat elemen kunci zona bebas konflik diidentifikasi: legitimasi melalui persetujuan dan status yang terjamin; demiliterisasi fungsional; netralitas aktor perantara; serta ruang kemanusiaan sebagai prasyarat perlindungan sipil. Studi kasus kontemporer dari Thailand Selatan dan Suriah mengilustrasikan sekaligus janji sekaligus kerapuhan zona-zona tersebut dalam praktik. Artikel ini juga menelaah bagaimana pemikiran politik Islamis modern, khususnya pan-Islamisme pluralis, membayangkan zona bebas konflik sekaligus sebagai "zona damai" dan "zona kekuatan." Temuan menunjukkan bahwa efektivitas zona bebas konflik tidak hanya bergantung pada desain institusional formal, tetapi juga pada penerimaan ideologis, mekanisme pemantauan yang kredibel, dan persepsi netralitas aktor perantara.

Kata kunci: zona bebas konflik, ilmu politik Islam, neutralization, ruang kemanusiaan, zona damai, de-eskalasi

________________________________________

1. Pendahuluan

Konsep "zona bebas konflik" telah menjadi salah satu instrumen penting dalam wacana resolusi konflik dan keamanan internasional kontemporer. Sebagai kawasan yang disepakati sebagai wilayah netral dan bebas dari aktivitas militer atau konflik bersenjata, zona bebas konflik menawarkan mekanisme perlindungan bagi warga sipil, fasilitas kemanusiaan, dan proses negosiasi damai. Namun, pemahaman tentang konsep ini tidak seragam; ia dipengaruhi oleh kerangka hukum, tradisi politik, dan konteks ideologis masing-masing aktor yang terlibat.

Dalam konteks ilmu politik Islam, gagasan tentang zona bebas konflik memerlukan kajian yang lebih mendalam, mengingat tradisi pemikiran Islam memiliki kerangka konseptual tersendiri mengenai netralitas, perdamaian, dan pengaturan hubungan antarpihak yang bertikai. Pertanyaan sentral yang muncul adalah: bagaimana konsep "zona bebas konflik" dipahami dan dioperasionalisasikan dalam perspektif ilmu politik Islam, dan sejauh mana pemahaman tersebut bersesuaian atau bergesekan dengan praktik kontemporer?

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis konseptual terhadap sumber-sumber akademis yang relevan, didukung oleh studi kasus empiris dari Thailand Selatan dan Suriah. Struktur pembahasan meliputi: definisi operasional zona bebas konflik dalam praktik politik kontemporer; landasan konseptual netralitas dalam ilmu politik Islam; zona bebas konflik sebagai proyek politik Islam; elemen-elemen kunci zona bebas konflik dalam sintesis politik Islam-kontemporer; studi kasus yang mengilustrasikan mekanisme zona bebas konflik; implikasi bagi arsitektur keamanan regional-global; serta dimensi netralitas sebagai strategi politik negara dan organisasi Islam.

________________________________________

2. Definisi "Zona Bebas Konflik" (Zona Netral) dalam Praktik Politik Kontemporer

Dalam praktik politik dan resolusi konflik kontemporer, gagasan zona bebas konflik merujuk pada ruang yang dinegosiasikan atau disepakati untuk dibebaskan dari penggunaan kekerasan bersenjata—seringkali dengan larangan senjata, pembatasan aktivitas militer, dan/atau pengaturan agar ruang tersebut tidak dipakai untuk tujuan militer. Di level operasional kemanusiaan, Médecins Sans Frontières (MSF) berupaya agar rumah sakitnya diakui sebagai "neutral zones": senjata dilarang dan lokasi tidak boleh digunakan untuk kepentingan militer (Humran, 2024). Dalam dialog damai Thailand Selatan, gagasan "safety zones" muncul sebagai proposal untuk menetapkan kategori ruang—misalnya sekolah, rumah sakit, dan pasar—sebagai area bebas kekerasan (Seri‐Hersch, 2009).

Di ranah perjanjian internasional, contoh ekstrim dari zona bebas konflik adalah zona demiliterisasi dan zona bebas senjata pemusnah massal. Misalnya, Traktat Antarktika 1959 menetapkan kawasan yang bebas senjata nuklir sekaligus zona demiliterisasi, dengan melarang ledakan nuklir dan uji coba senjata (Candelaria, 2020). Secara konseptual, diskursus "humanitarian space" juga menggambarkan upaya membatasi atau memagari ruang aksi kemanusiaan agar dapat berjalan secara independen di tengah konflik, dan diandaikan sepadan dengan "safe zones" dan koridor (Convergence and Confrontation: The Balkans and the Middle East in the 21st Century, 2021).

Definisi operasional di atas selaras dengan rumusan zona bebas konflik sebagai kawasan yang disepakati sebagai wilayah netral dan bebas dari aktivitas militer atau konflik bersenjata, karena sumber-sumber yang tersedia menekankan tiga unsur pokok: (i) kesepakatan atau negosiasi; (ii) larangan senjata atau aktivitas militer; dan (iii) tujuan proteksi—baik proteksi sipil (Thailand Selatan) (Seri‐Hersch, 2009) maupun proteksi fasilitas kemanusiaan (Suriah) (Humran, 2024), serta proteksi strategis melalui demiliterisasi (Antarktika) (Candelaria, 2020).

________________________________________

3. Landasan "Ilmu Politik Islam": Netralitas sebagai "Neutralization", Bukan "Neutrality" Modern

3.1 Netralitas dalam Kerangka Hukum-Politik Islam: "Negara yang Dinetralisasi"

Sumber yang paling eksplisit tentang netralitas dalam kerangka hukum-politik Islam—dikutip dalam kajian historis tentang konflik Mahdist Sudan–Ethiopia—menyatakan bahwa dalam suatu sistem hukum yang memandang semua negara pada dasarnya bermusuhan, hanya negara yang memperoleh "keamanan" melalui persetujuan Islam yang dapat dianggap "netral" (Ferrer, 2013). Namun, sumber yang sama menegaskan bahwa ini bukan netralitas dalam arti modern—yakni hak negara untuk menyatakan netral terhadap para pihak yang bertikai—melainkan "neutralized states": status netral yang dijamin oleh kekuatan-kekuatan, termasuk kekuatan pihak yang berperang (Ferrer, 2013). Dengan demikian, dalam pembacaan ini, "zona bebas konflik" dalam horizon politik Islam lebih dekat dengan konsep "penetralan (neutralization)" melalui persetujuan dan jaminan, dibanding "netralitas" modern yang lebih berbasis deklarasi sepihak (Ferrer, 2013).

Implikasi pentingnya adalah bahwa jika zona bebas konflik dibaca melalui lensa "neutralization," maka zona tersebut menuntut mekanisme jaminan (guarantee) dan/atau pengakuan dari otoritas yang relevan, bukan sekadar klaim netral. Pola ini beresonansi dengan praktik kontemporer yang menekankan pentingnya pemantauan pihak ketiga dan pembentukan kepercayaan agar kesepakatan dapat ditaati (Terry, 2011), serta kritik bahwa ketiadaan misi pemantauan yang netral dapat melemahkan rezim "de-escalation zones" seperti yang terjadi dalam kasus Suriah (Melancon, 2014).

3.2 Tantangan Konseptual: Dikotomi Ruang Politik (Dar al-Islam vs. Dar al-Harb) dan Resistensi terhadap "Perdamaian"

Sumber lain menempatkan problem perdamaian atau rezim damai dalam ketegangan politik internal, yaitu bahwa bagi sebagian koalisi radikal, ide damai dengan "non-Muslim" dapat dipahami kontradiktif dengan dikotomi dar al-Islam dan dar al-harb (Camara, 2020). Klaim ini penting untuk ilmu politik Islam karena menunjukkan bahwa "zona bebas konflik" bukan hanya soal desain institusional, tetapi juga soal penerimaan ideologis terhadap kemungkinan koeksistensi dan pengaturan damai (Camara, 2020). Dalam arti ini, zona bebas konflik berpotensi diperdebatkan sebagai apakah ia bentuk "perlindungan" pragmatis ataukah kompromi politik yang ditolak oleh aktor-aktor tertentu (Camara, 2020), terlebih ketika label "netral" diperebutkan dan dinilai partisan oleh pihak-pihak yang bertikai (Mirany, 2015).

________________________________________

4. "Zona Bebas Konflik" sebagai Proyek Politik Islam: "Islamic Peace Zone" dalam Pan-Islamisme (Pluralis vs. Monistis)

Dalam kajian tentang pemikiran Islamis Turki, Pan-Islamisme—khususnya versi yang "pluralist/thin"—digambarkan sebagai upaya mencari suatu "Islamic peace zone of Muslim states," bahkan dianalogikan menyerupai "democratic peace zone" dalam tradisi liberal-internasionalis (Afghanistan: Trends and Prospects for Refugee Repatriation / Refugee Policy Group (RPG), 1992). Namun, sumber yang sama menekankan ambivalensi: "peace zone" ini juga berfungsi sebagai "power zone," yakni matriks bagi organisasi hegemonik yang secara "benign" memusatkan kekuatan negara-negara Muslim (Afghanistan: Trends and Prospects for Refugee Repatriation / Refugee Policy Group (RPG), 1992).

Karena itu, menurut rujukan ini, "zona bebas konflik" dalam imajinasi politik Islamis tertentu dapat memiliki dua dimensi yang berlangsung serentak: (1) zona damai, yang mengurangi konflik intra-Muslim dan meningkatkan koeksistensi antarnegara Muslim; dan (2) zona kekuatan, yang memproduksi daya tawar kolektif atau koalisi (Afghanistan: Trends and Prospects for Refugee Repatriation / Refugee Policy Group (RPG), 1992). Kedua dimensi ini relevan untuk ilmu politik Islam karena memperlihatkan bahwa "bebas konflik" tidak selalu identik dengan depolitisasi atau demiliterisasi total; ia dapat menjadi arsitektur tatanan yang memadukan norma damai dan logika kekuasaan (Afghanistan: Trends and Prospects for Refugee Repatriation / Refugee Policy Group (RPG), 1992). Tegangan normatif ini juga sejalan dengan observasi bahwa perdebatan tentang perdamaian dengan pihak luar sering terikat pada kalkulasi politik domestik dan koalisi ideologis (Camara, 2020), serta pada persepsi netralitas aktor perantara atau mediator (Muna et al., 2023).

________________________________________

5. Elemen Kunci Zona Bebas Konflik dalam Sintesis Politik Islam–Kontemporer

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, suatu "zona bebas konflik"—dalam pengertian yang kompatibel dengan diskursus politik Islam tentang "neutralization" dan diskursus kontemporer tentang "safe/neutral zones"—setidaknya memerlukan empat elemen berikut.

5.1 Legitimasi melalui Persetujuan/Otorisasi dan Status yang "Dijamin"

Konsep "neutralized states" menekankan bahwa status netral menuntut jaminan dari para kekuatan yang terlibat, termasuk pihak yang bertikai (Ferrer, 2013). Hal ini beririsan dengan kebutuhan desain perdamaian modern yang menekankan peran pihak ketiga untuk mengurangi "commitment fears" dan menyediakan mekanisme pemantauan (Terry, 2011). Dalam konteks Suriah, analisis tentang "de-escalation zones" menggarisbawahi bahwa kegagalan sebagian rezim de-eskalasi dikaitkan dengan absennya neutral monitoring mission dan tidak adanya kesepakatan mengenai pengukuran pelanggaran gencatan senjata (Melancon, 2014). Dengan demikian, baik lensa "neutralization" dalam perspektif Islam (Ferrer, 2013) maupun lensa "monitoring" dalam resolusi konflik modern (Melancon, 2014; Terry, 2011) menempatkan legitimasi zona bebas konflik pada jaminan kepatuhan yang kredibel.

5.2 Demiliterisasi Fungsional: Pelarangan Senjata dan Penggunaan Militer atas Ruang

Dalam praktik kemanusiaan, MSF menegaskan "neutral zones" sebagai ruang yang mewajibkan larangan senjata dan larangan penggunaan militer terhadap fasilitas (Humran, 2024). Dalam dialog Thailand Selatan, proposal "safety zones" menuntut penetapan ruang-ruang publik sebagai violence free, dengan contoh kategori seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar (Seri‐Hersch, 2009). Dalam kerangka perjanjian internasional, Traktat Antarktika mencontohkan bentuk yang lebih keras berupa zona demiliterisasi dan larangan aktivitas terkait senjata nuklir, termasuk ledakan dan uji coba (Candelaria, 2020). Ketiga contoh ini—kemanusiaan, resolusi konflik domestik, dan perjanjian internasional—secara konsisten menunjukkan bahwa "bebas konflik" biasanya diwujudkan melalui pembatasan instrumen kekerasan (Candelaria, 2020; Humran, 2024).

5.3 Netralitas Aktor Perantara (Mediator) dan Masalah Persepsi Partisan

Netralitas bukan hanya sifat zona, tetapi juga sifat aktor perantara yang menengahi pembentukan dan pemeliharaan zona. Studi tentang ICRC di Afghanistan menggambarkan bahwa netralitas sebagai prinsip aksi kemanusiaan sempat ditolak oleh banyak aktor, namun ICRC tetap mempertahankannya dan menunjukkan manfaat "neutral intermediary" dalam konflik yang terpolarisasi (Abbas, 2019). Sebaliknya, analisis kebijakan luar negeri Turki mencatat bahwa jika Hamas membuka kantor politik di Turki, hal itu dapat membuat Turki "menjadi pihak" dan mendiskualifikasi dirinya sebagai mediator netral (Muna et al., 2023). Di ranah wacana publik konflik Suriah, terdapat kritik bahwa sebagian aktor kampanye dan advokasi tidak bertindak sebagai "neutral defenders of truth," melainkan sebagai pihak partisan yang mendorong pemahaman tertentu atas perang (Mirany, 2015).

Karena itu, dari perspektif politik—termasuk politik Islam yang menekankan "neutralization" berbasis persetujuan dan jaminan (Ferrer, 2013)—zona bebas konflik mensyaratkan bukan hanya aturan formal, melainkan kepercayaan pada penengah dan rezim pengawasan (Abbas, 2019; Terry, 2011).

5.4 Ruang Kemanusiaan (Humanitarian Space) sebagai Prasyarat Perlindungan Sipil

Konsep "humanitarian space" dikaitkan dengan upaya membatasi kontaminasi politik atau ekonomi terhadap kerja kemanusiaan, dan dianalogikan dengan safe zones dan koridor (Convergence and Confrontation: The Balkans and the Middle East in the 21st Century, 2021). Praktik MSF di Suriah menunjukkan bahwa pengakuan rumah sakit sebagai "neutral zone" dikaitkan dengan tujuan memperoleh akses langsung, evaluasi kebutuhan tanpa paksaan, dan jaminan distribusi kepada penerima yang telah ditetapkan (Humran, 2024). Namun, pengalaman Afghanistan pada era konflik sebelumnya menunjukkan bahwa bantuan sering tidak tersedia dalam konteks kemanusiaan yang "strictly neutral," melainkan terkait kepentingan strategis donor atau disubordinasikan kepadanya (Kesebir et al., 2013).

Sintesisnya adalah bahwa "zona bebas konflik" dalam praktik sering menjadi arena tarik-menarik antara ideal ruang netral (Abbas, 2019; Convergence and Confrontation: The Balkans and the Middle East in the 21st Century, 2021) dan realitas politisasi bantuan (Kesebir et al., 2013), sehingga memerlukan desain jaminan dan pemantauan yang lebih kuat (Melancon, 2014; Terry, 2011).

________________________________________

6. Studi Kasus yang Mengilustrasikan Mekanisme Zona Bebas Konflik

6.1 Thailand Selatan: "Safety Zone" sebagai Area Bebas Kekerasan dan Problem Kepercayaan

Kajian tentang dialog damai Thailand Selatan menegaskan bahwa aktor-aktor mengajukan proposal "safety zones," termasuk tuntutan masyarakat sipil agar ruang publik tertentu ditetapkan sebagai violence free (Seri‐Hersch, 2009). Pengantar edisi khusus tentang konflik Deep South juga menyebut bahwa salah satu capaian pembicaraan hingga 2018 adalah pengumuman "pilot safety zone," namun upaya ini dipandang rapuh dan negosiasi kemudian tersendat (Laguna, 2010). Sumber lain mengenai "Peace Dialogue in Southernmost Thailand" menyatakan bahwa BRN menuntut keberadaan mediator yang benar-benar netral, dan bahwa setelah negosiasi panjang terdapat kesepakatan prinsip untuk membentuk "safe zone" di Kuala Lumpur pada Februari 2018 (Qurtuby, 2015). Artikel lain tentang diplomasi Indonesia terkait konflik Thailand Selatan juga menyebut pembahasan "safe zones" untuk meminimalkan kerusakan atau kerugian, dengan gagasan bahwa safe zone adalah area di mana senjata dilarang dalam pertempuran, meskipun detailnya dinyatakan belum jelas (Kasapoğlu, 2015).

Dari perspektif sintesis politik Islam–kontemporer, kasus Thailand Selatan menonjolkan tiga hal: (i) zona bebas konflik sebagai produk negosiasi (Qurtuby, 2015; Seri‐Hersch, 2009); (ii) kebutuhan netralitas mediator sebagai prasyarat legitimasi (Qurtuby, 2015), yang selaras dengan pentingnya netralitas perantara dalam konflik terpolarisasi (Abbas, 2019); dan (iii) kerentanan implementasi ketika detail, pemantauan, atau kemauan politik lemah (Laguna, 2010), yang sejalan dengan temuan umum bahwa pemantauan pihak ketiga diperlukan untuk mengatasi ketakutan komitmen (Terry, 2011).

6.2 Suriah: "Neutral Zones" Kemanusiaan dan "De-Escalation Zones" sebagai Gencatan Bersyarat

Dalam praktik MSF di Suriah, rumah sakit dinegosiasikan untuk diperlakukan sebagai "neutral zones" berupa larangan senjata dan larangan penggunaan militer, dan dalam beberapa konteks status ini dapat dihormati oleh kelompok yang menguasai wilayah (Humran, 2024). Namun, di level pengaturan militer-politik, proses Astana dan "de-escalation zones" dipahami sebagai mekanisme yang pada awalnya dapat menurunkan kekerasan di zona-zona tertentu, sekaligus mengubah karakter negosiasi damai (Kohei, 2011). Teks lain menyatakan bahwa ada perdebatan apakah semua zona de-eskalasi sepenuhnya berada dalam naungan Astana, dan menyebut pula adanya zona yang didukung Amerika Serikat di selatan (Kohei, 2011). Analisis lain tentang konflik Suriah menyebut bahwa Idlib adalah salah satu dari empat "de-escalation zones," dan Turki dipandang bertanggung jawab menjaga keamanan di zona-zona ini (Bahgat & Ehteshami, 2021). Namun, studi tentang kredibilitas proses damai menilai kegagalan de-eskalasi terkait—antara lain—ketiadaan kesepakatan pengukuran pelanggaran, tidak adanya neutral monitoring mission, dan ketiadaan agenda transisi politik (Melancon, 2014).

Dari sudut ilmu politik Islam yang menekankan "neutralization" sebagai status yang perlu jaminan (Ferrer, 2013), kasus Suriah memperlihatkan bahwa "zona bebas konflik" yang tidak memiliki pemantauan netral atau mekanisme jaminan yang disepakati rentan menjadi sementara dan dipolitisasi (Melancon, 2014), bahkan jika pada fase awal terjadi penurunan kekerasan (Kohei, 2011). Hal ini juga konsisten dengan literatur kemanusiaan bahwa netralitas harus terus dinegosiasikan dan tidak selalu diterima oleh semua pihak (Abbas, 2019), serta bahwa ruang kemanusiaan sering menghadapi kontaminasi kepentingan politik (Kesebir et al., 2013).

________________________________________

7. Zona Bebas Konflik dalam Arsitektur Keamanan Regional-Global: Pembelajaran yang Relevan bagi Perspektif Islam

Walau bukan "Islamic political science" secara sempit, contoh global penting untuk memperjelas bentuk-bentuk institusional yang dapat dibandingkan dengan gagasan "neutralized" dalam diskursus hukum-politik Islam (Ferrer, 2013). Traktat Antarktika 1959 menunjukkan bahwa sebuah wilayah dapat ditetapkan sebagai zona demiliterisasi dan zona bebas senjata nuklir melalui perjanjian yang melarang ledakan nuklir dan uji coba senjata (Candelaria, 2020). Di Samudra Hindia, sebuah inisiatif PBB mengadopsi resolusi yang menetapkan Samudra Hindia sebagai "zone of peace," dengan batas yang akan ditentukan kemudian (Amin, 2011). Dalam isu Timur Tengah, artikel tentang WMD-Free Zone menekankan bahwa proses negosiasi di Helsinki terbantu oleh adanya venue netral dan blok nonaligned yang kuat untuk mempertemukan pihak-pihak besar (Şükrü, 2022).

Dari kacamata sintesis, ketiga contoh ini membantu mengartikulasikan "zona bebas konflik" sebagai: (i) desain berbasis perjanjian dengan larangan aktivitas atau senjata tertentu (Candelaria, 2020); (ii) narasi keamanan kolektif sebagai "zone of peace" (Amin, 2011); dan (iii) pentingnya ruang netral untuk negosiasi yang kredibel (Şükrü, 2022)—yang dapat dibaca kompatibel dengan konsep "neutralized states" dalam hukum Islam (Ferrer, 2013).

________________________________________

8. Dimensi "Netral" sebagai Strategi Politik Negara dan Organisasi Islam

Beberapa sumber menekankan bahwa "netralitas" juga merupakan posisi kebijakan yang berdampak pada persepsi pihak lain. Studi tentang Pakistan dan GCC menyebut bahwa Pakistan mengadopsi posisi netral pada konflik Yaman dan krisis intra-Arab, dan netralitas tersebut memengaruhi relasi politiknya dengan negara-negara GCC (Mirzekhanov & Трунов, 2022). Dalam analisis lain tentang keamanan kawasan, Pakistan dianjurkan mempertahankan netralitas—misalnya dengan mencontoh netralitas pada Perang Iran–Irak—dan netralitas itu dipandang dapat memberi "diplomatic dividends" melalui peran sebagai arbiter atau peace-broker (Hammond et al., 2019). Dalam konteks organisasi Islam di Indonesia, riset tentang elite Muhammadiyah mengutip konsep "netral aktif": menjaga kedekatan yang sama terhadap semua partai sebagai strategi agar tidak menjadi sasaran tarik-menarik politik, sekaligus memanfaatkan politik sebagai "sarana dakwah" (Mason, 2025).

Walau ketiga contoh ini tidak langsung menciptakan "zona" geografis, mereka memperkaya pembacaan politik Islam tentang netralitas sebagai: (i) pilihan strategi yang dinilai dan direspons oleh aktor eksternal (Hammond et al., 2019; Mirzekhanov & Трунов, 2022); dan (ii) sikap institusional yang berupaya menjaga jarak dari polarisasi sambil tetap terlibat secara terukur atau "aktif" (Mason, 2025). Hal ini selaras dengan isu persepsi netralitas mediator—misalnya potensi diskualifikasi mediator bila dianggap partisan (Muna et al., 2023)—yang pada akhirnya juga memengaruhi apakah suatu zona bebas konflik dapat diterima dan dipatuhi (Abbas, 2019; Terry, 2011).

________________________________________

9. Sintesis Konseptual: Zona Bebas Konflik menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan referensi yang tersedia, "zona bebas konflik menurut ilmu politik Islam" dapat disintesis sebagai berikut.

Pertama, status netral lebih dekat dengan "neutralization" daripada "neutrality" modern. Dalam kutipan yang membahas sistem hukum Islam, "netral" dipahami sebagai status yang lahir dari persetujuan dan menjadi "neutralized," yakni dijamin oleh kekuatan-kekuatan terkait—termasuk pihak yang bertikai—bukan sebagai hak deklaratif sepihak (Ferrer, 2013).

Kedua, zona bebas konflik membutuhkan jaminan kepatuhan dan mekanisme pengawasan. Hal ini paralel dengan temuan resolusi konflik bahwa mediator perlu membangun kepercayaan dan menyediakan lingkungan negosiasi yang mengatasi ketakutan komitmen melalui pemantauan pihak ketiga (Terry, 2011), serta kritik bahwa ketiadaan pemantauan netral merusak efektivitas zona de-eskalasi (Melancon, 2014).

Ketiga, secara normatif, Islam dipresentasikan sebagai mendorong perdamaian dan menolak kekerasan, tetapi penerimaan politik atas pengaturan damai dapat diperebutkan oleh aktor-aktor yang menafsirkan ruang politik melalui dikotomi dar al-Islam/dar al-harb dan menolak "peace settlement" dengan non-Muslim (Camara, 2020), sementara sumber lain menekankan nilai damai dan larangan agresi (Frost, 2006).

Keempat, dalam pemikiran Islamis modern, "peace zone" dapat sekaligus menjadi "power zone": Pan-Islamisme pluralis membayangkan "Islamic peace zone" antarnegara Muslim, tetapi juga sebagai basis organisasi hegemonik yang berorientasi kekuatan (Afghanistan: Trends and Prospects for Refugee Repatriation / Refugee Policy Group (RPG), 1992).

Kelima, dalam praktik kontemporer, implementasi zona bebas konflik sering berwujud "safety/neutral zones" yang melarang senjata dan mengamankan ruang sipil-kemanusiaan—sebagaimana terjadi di Thailand Selatan dan pada fasilitas MSF di Suriah (Humran, 2024; Kasapoğlu, 2015; Seri‐Hersch, 2009)—namun keberhasilannya bergantung pada netralitas penengah, kemauan politik, dan desain pemantauan (Abbas, 2019; Melancon, 2014; Terry, 2011), serta rentan dipolitisasi sebagaimana kritik tentang netralitas dalam ekosistem wacana konflik (Mirany, 2015) dan politisasi bantuan (Kesebir et al., 2013).

Catatan Keterbatasan Bukti

Sumber yang tersedia tidak menyediakan uraian menyeluruh tentang seluruh perangkat konseptual klasik politik Islam—misalnya klasifikasi detail instrumen perjanjian atau terminologi fikih tertentu—untuk zona demiliterisasi. Yang paling langsung adalah penjelasan tentang "neutralized states" dan perbedaannya dengan netralitas modern (Ferrer, 2013), serta diskursus Pan-Islamisme tentang "Islamic peace zone" (Afghanistan: Trends and Prospects for Refugee Repatriation / Refugee Policy Group (RPG), 1992). Karena itu, kesimpulan di atas merupakan sintesis yang dibatasi pada bukti eksplisit dari referensi yang diberikan, sambil menggunakan studi kasus kontemporer "safe/neutral zones" untuk mengoperasionalisasikan makna "bebas konflik" secara empiris (Candelaria, 2020; Humran, 2024; Kasapoğlu, 2015; Melancon, 2014).

________________________________________

10. Kesimpulan

Dalam batas referensi yang tersedia, "zona bebas konflik" dalam perspektif ilmu politik Islam paling tepat dipahami sebagai wilayah yang dinetralisasi melalui persetujuan dan jaminan (neutralization), bukan sekadar klaim netralitas modern (Ferrer, 2013). Implementasinya menuntut pelarangan senjata dan aktivitas militer di ruang yang disepakati (Candelaria, 2020; Humran, 2024), pengaturan yang kredibel melalui mediator atau perantara netral (Abbas, 2019; Muna et al., 2023), dan mekanisme pemantauan serta penjaminan untuk mengatasi ketidakpercayaan pihak-pihak yang bertikai (Melancon, 2014; Terry, 2011).

Pada saat yang sama, penerimaan politik atas zona damai dapat dipengaruhi oleh konfigurasi ideologis—termasuk dikotomi dar al-Islam/dar al-harb yang dapat mempersulit legitimasi "perdamaian" dengan pihak luar (Camara, 2020)—dan oleh visi politik Islamis modern yang membayangkan "peace zone" sekaligus sebagai "power zone" (Afghanistan: Trends and Prospects for Refugee Repatriation / Refugee Policy Group (RPG), 1992).

Temuan artikel ini menegaskan bahwa efektivitas zona bebas konflik tidak dapat direduksi pada dimensi teknis-institusional semata. Ia mensyaratkan legitimasi ideologis, kepercayaan antarpihak, netralitas mediator yang terjaga, dan mekanisme pemantauan yang kredibel. Dalam konteks masyarakat Muslim yang sedang atau berpotensi terlibat konflik, pemahaman terhadap kerangka "neutralization" dalam tradisi hukum-politik Islam dapat menjadi titik pijak yang produktif untuk merancang dan menegosiasikan zona-zona tersebut secara lebih efektif.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abbas, K. (2019). India's Growing Influence in the Gulf States: Political, Strategic and Economic Risks for Pakistan. Ipri Journal, 60–95. https://doi.org/10.31945/iprij.190203

Afghanistan: Trends and Prospects for Refugee Repatriation / Refugee Policy Group (RPG). (1992). https://doi.org/10.2458/azu_acku_pamphlet_hv640_5_a28_a34_1992

Amin, S. (2011). An Arab Springtime? Codesria Bulletin, (01–02). https://doi.org/10.57054/cb01-022011475

Bahgat, G., & Ehteshami, A. (2021). Defending Iran. https://doi.org/10.1017/9781108608510

Camara, A. (2020). The G5 Sahel: Security Implementation and Challenges. Open Journal of Political Science, 10(03), 493–506. https://doi.org/10.4236/ojps.2020.103030

Candelaria, J. L. (2020). Mediating Civil Conflicts in Southeast Asia: Lessons from Aceh and Mindanao. JAS (Journal of ASEAN Studies), 8(2), 111–127. https://doi.org/10.21512/jas.v8i2.6622

Convergence and Confrontation: The Balkans and the Middle East in the 21st Century. (2021). https://doi.org/10.18485/iipe_conv_conf.2021

Ferrer, R. L. (2013). How to Avoid the Next War in East Asia. Jindal Journal of International Affairs, 3(1), 1–13. https://doi.org/10.54945/jjia.v3i1.39

Frost, B. (2006). Better Late Than Never: Raymond Aron's Theory of International Relations and Its Prospects in the Twenty‐First Century. Politics & Policy, 34(3), 506–531. https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2006.00026.x

Hammond, P., Nahed, S. A., & McCormack, T. (2019). Advocacy Journalism, the Politics of Humanitarian Intervention and the Syrian War (hlm. 31–48). https://doi.org/10.1007/978-3-030-10719-2_3

Humran, M. (2024). Yemeni and Regional Maritime Doctrine in Light of the Decline of the Liberal Theory of Freedom of Navigation in EEZ. International Journal of Global Operations Research, 5(1), 1–9. https://doi.org/10.47194/ijgor.v5i1.285

Kasapoğlu, C. (2015). Türk Dış Politikasında Davutoğlu Doktrini Altında Türk-İsrail İlişkileri. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 3(2), 1–1. https://doi.org/10.18354/esam.81731

Kesebir, P., Pyszczynski, T., Chatard, A., & Hirschberger, G. (2013). Reliving History: Using Priming to Assess the Effects of World Events on Public Opinion. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 19(1), 51–68. https://doi.org/10.1037/a0031563

Kohei, I. (2011). Turkey's Norm Diffusion Policies toward the Middle East: Turkey's Role of Norm Entrepreneur and Norm Transmitter. The Turkish Yearbook of International Relations, 42(0), 27–60. https://doi.org/10.1501/intrel_0000000271

Laguna, J. R. (2010). Algerian Perspectives of Counterinsurgencies. https://doi.org/10.21236/ada522997

Mason, R. C. (2025). Negotiating the Impossible? A WMD‐Free Zone in the Middle East. Middle East Policy, 32(1), 104–117. https://doi.org/10.1111/mepo.12803

Melancon, T. (2014). "Reading Race and the Difference It Makes": (Post) 9/11, Black Performance, and Cultural Production. The Journal of Popular Culture, 47(3), 489–502. https://doi.org/10.1111/jpcu.12142

Mirany, D. M. S. (2015). U.S. Foreign Policy towards the Kurdish Political Struggle in Southern Kurdistan (1991–2000). Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 1(2), 167–198. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol1no2.5

Mirzekhanov, V., & Трунов, Ф. О. (2022). Features of Armed Conflict Resolution in Asia and Africa from the Late 2010s through the Early 2020s. Herald of the Russian Academy of Sciences, 92(6), 713–721. https://doi.org/10.1134/s101933162206003x

Muna, R. A. A., Ras, A. R., Rudiyanto, R., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023). Indonesian Diplomacy in Resolving the Southern Thailand Conflict in Maintaining Regional Security Stability. International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS), 2(6). https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.485

Qurtuby, S. A. (2015). Interethnic Violence, Separatism and Political Reconciliation in Turkey and Indonesia. India Quarterly: A Journal of International Affairs, 71(2), 126–145. https://doi.org/10.1177/0974928414568619

Seri‐Hersch, I. (2009). Confronting a Christian Neighbor: Sudanese Representations of Ethiopia in the Early Mahdist Period, 1885–89. International Journal of Middle East Studies, 41(2), 247–267. https://doi.org/10.1017/s0020743809090655

Terry, F. (2011). The International Committee of the Red Cross in Afghanistan: Reasserting the Neutrality of Humanitarian Action. International Review of the Red Cross, 93(881), 173–188. https://doi.org/10.1017/s1816383111000026

Şükrü, B. (2022). Astana Talks between Rejection and Acceptance within the Lines of the Syrian Opposition. International Journal of Business and Applied Social Science, 1–9. https://doi.org/10.33642/ijbass.v8n8p1