02252 - Wewenang dalam Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Analitis

AFANIN MEDIA UTAMA



Authority in Islamic Political Science: A Conceptual and Analytical Study
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep wewenang (authority) dalam kerangka ilmu politik Islam secara sistematis dan analitis. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini menelusuri pengertian wewenang sebagai kekuasaan yang sah dan diakui untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu, lalu mempertajamnya dalam perspektif politik Islam yang menekankan dua dimensi utama: pembenaran normatif berbasis wahyu dan pengakuan komunal oleh umat. Kajian ini membahas sumber-sumber wewenang yang sah meliputi nass (teks wahyu), shūrā, ummah, dan bayʿah; dinamika relasi antara otoritas agama dan otoritas politik dalam desain kelembagaan; variasi diskursus Sunni–Syiah mengenai kedaulatan ilahi versus kedaulatan rakyat; serta dimensi kinerja pemerintahan dalam mempertahankan legitimasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa wewenang dalam ilmu politik Islam merupakan konstruksi multidimensi yang tidak dapat direduksi pada klaim normatif semata, melainkan juga melibatkan otorisasi komunal-prosedural, pelembagaan politik, dan validasi kinerja fungsional.
Kata kunci: wewenang, legitimasi, ilmu politik Islam, shūrā, ummah, otoritas keagamaan
________________________________________
English:
This article systematically and analytically examines the concept of authority (wewenang) within the framework of Islamic political science. Employing a literature review approach, this study traces the understanding of authority as legitimate and recognized power to make certain decisions or take certain actions, and further refines it within the Islamic political perspective by emphasizing two primary dimensions: normative justification grounded in revelation and communal recognition by the ummah. The study addresses legitimate sources of authority including naṣṣ (revealed text), shūrā, ummah, and bayʿah; the dynamics of the relationship between religious and political authority in institutional design; Sunni–Shia discursive variations regarding divine versus popular sovereignty; and the dimension of governmental performance in sustaining legitimacy. The synthesis reveals that authority in Islamic political science constitutes a multidimensional construct that cannot be reduced to normative claims alone, but also encompasses communal-procedural authorization, political institutionalization, and functional performance validation.
Keywords: authority, legitimacy, Islamic political science, shūrā, ummah, religious authority
________________________________________
1. Pendahuluan
Konsep wewenang (authority) merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu politik yang kerap menjadi titik persimpangan antara dimensi normatif dan empiris dari kekuasaan. Dalam konteks pemikiran politik Islam, konsep ini memiliki kerumitan tersendiri karena melibatkan tidak hanya pertimbangan prosedural-positif, sebagaimana lazim dalam teori politik Barat, tetapi juga fondasi normatif-keagamaan yang bersumber dari wahyu dan tradisi hukum Islam.
Definisi sederhana wewenang sebagai "kekuasaan yang sah dan diakui untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu" memberikan titik tolak yang memadai, namun belum mencerminkan kompleksitas yang ada dalam tradisi intelektual dan praktik politik Islam. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apa yang dimaksud dengan "sah" dan "diakui" dalam konteks Islam? Dari mana sumber pembenaran itu berasal? Siapa yang berhak memberikan pengakuan tersebut? Dan bagaimana wewenang dipertahankan dalam praktik pemerintahan?
Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui kajian konseptual dan analitis terhadap literatur ilmu politik Islam. Pembahasan akan mencakup pengertian wewenang dalam kerangka ilmu politik Islam, pembedaan analitis antara kekuasaan, wewenang, dan legitimasi, sumber-sumber wewenang yang sah, dimensi kelembagaan dan relasi antara otoritas agama dan politik, variasi internal dalam tradisi Islam, serta dimensi kinerja sebagai faktor penopang legitimasi.
________________________________________
2. Pengertian Wewenang (Authority) dalam Kerangka Ilmu Politik Islam
Dalam ilmu politik, wewenang biasanya dipahami bukan sekadar kemampuan memaksa (power), melainkan hak yang dapat dibenarkan untuk memerintah/diikuti serta pengakuan dari yang diperintah atas hak tersebut. Rumusan ini sejalan dengan definisi legitimasi sebagai "right to rule" dan pengakuan oleh pihak yang diperintah (Kayaoğlu, 2015), serta konsepsi otoritas politik yang mencakup (i) hak untuk ditaati dan (ii) pembenaran atas penggunaan kekuasaan (Wani et al., 2025). Literatur politik juga menekankan legitimasi sebagai "reservoir of trust/goodwill" yang dapat mendorong penerimaan dan kepatuhan terhadap aturan (Rahimi, 2012), sehingga wewenang berkaitan erat dengan penerimaan sosial yang melampaui paksaan.
Dalam konteks pemikiran politik Islam, pengertian ini tetap relevan, tetapi sumber pembenarannya tidak hanya prosedural-positif (misalnya, hukum negara), melainkan juga dapat bersandar pada fondasi normatif-keagamaan (misalnya, rujukan wahyu/etika hukum Islam) dan pada penerimaan komunitas (umat). Sejumlah kajian menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, legitimasi dapat dipandang memiliki dasar ganda: dimensi normatif yang berhubungan dengan prinsip/teks dan dimensi kehendak/penerimaan masyarakat (Liew, n.d.; Rock‐Singer, 2017). Karena itu, definisi ringkas yang diberikan—"kekuasaan yang sah dan diakui untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu"—dapat dipertajam secara politik-Islami sebagai: kekuasaan memutuskan yang (a) dibenarkan secara normatif, sering dirujukkan kepada prinsip-prinsip Islam, dan (b) diakui oleh komunitas yang diperintah (Kayaoğlu, 2015; Liew, n.d.; Wani et al., 2025).
________________________________________
3. Pembedaan Analitis: Kekuasaan, Wewenang, dan Legitimasi
Sejumlah literatur memperingatkan bahwa otoritas (authority) dan legitimasi (legitimacy) tidak selalu identik dan bahkan dapat berada dalam ketegangan: otoritas dapat dipraktikkan, tetapi legitimasi bisa dipersoalkan; dan sebaliknya, klaim legitimasi bisa ada tanpa kapasitas otoritatif yang efektif (Ghobadzadeh & Akbar, 2023). Dalam studi-studi legitimasi, pengakuan sosial atas "hak memerintah" menjadi unsur pembeda dari kekuasaan koersif semata (Ghobadzadeh & Akbar, 2023; Kayaoğlu, 2015; Rahimi, 2012). Hal ini sejalan dengan pembacaan politik bahwa negara/rezim dapat mengalami krisis legitimasi ketika tindakan penguasa tidak lagi sesuai harapan publik atau menyingkirkan dissent dan memaksakan otoritas tunggal (Wani et al., 2025).
Dalam beberapa formulasi yang eksplisit, "otoritas nasional" atau kekuatan kewibawaan pemerintahan dipandang sebagai hasil interaksi legitimasi, penerimaan, dan efisiensi (Liew, n.d.). Artinya, wewenang tidak hanya perkara "asal-usul" (siapa memberi mandat), tetapi juga perkara kinerja dan ketertiban pemerintahan yang menopang penerimaan publik (Liew, n.d.). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, wewenang dapat dipetakan pada dua sisi: (i) pembenaran normatif, sering dikaitkan dengan hukum/etika Islam, dan (ii) penerimaan sosial serta efektivitas pemerintahan yang membuat perintah dipatuhi tanpa semata paksaan (Liew, n.d.; Rahimi, 2012).
________________________________________
4. Sumber-Sumber Wewenang yang Sah dalam Pemikiran Politik Islam: Tekstual, Komunal, dan Prosedural
4.1. Naṣṣ (Teks Wahyu) sebagai Sumber Legitimasi Normatif
Dalam konsepsi Rāshid Ghannouchi yang dibahas Rahman, teks (naṣṣ)—Qur'an dan Sunnah—diposisikan sebagai sumber legitimasi pertama dalam pemerintahan Islam (Rock‐Singer, 2017). Sejalan dengan itu, beberapa diskusi modern tentang legitimasi Islam menekankan bahwa otoritas rakyat tidak dipahami sebagai otonom sepenuhnya dari dimensi ilahiah, melainkan berada dalam kerangka "izin/pembingkaian" normatif (Wafa, 2024). Karena itu, wewenang dalam politik Islam sering dipahami memiliki syarat normatif: keputusan yang memerintah tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum/etika Islam (Rubin, 2011).
Fadel, misalnya, menegaskan bahwa dalam teologi politik Sunni, ketaatan hanya wajib kepada penguasa yang sah, dan perintah penguasa hanya sah sejauh tidak melanggar hukum Islam (Rubin, 2011). Ini menunjukkan bahwa "keabsahan" (sah) dalam konteks Islam dapat bermakna bukan hanya legal-positif, tetapi juga legal-moral menurut kerangka syariah (Rock‐Singer, 2017; Rubin, 2011).
4.2. Ummah dan Shūrā sebagai Sumber Otorisasi Politik (Mandat Komunitas)
Di samping naṣṣ, Ghannouchi menempatkan shūrā sebagai prinsip kedua dan bahkan krusial untuk penafsiran dan implementasi teks; shūrā tidak dibatasi pada ulama saja, melainkan melibatkan seluruh ummah, dan karenanya ummah dipandang sebagai otoritas yang sah dalam negara Islam (Rock‐Singer, 2017). Ini menautkan wewenang dengan mandat kolektif dan proses konsultatif—bukan semata klaim elit keagamaan (Rock‐Singer, 2017).
Korelasi shūrā dengan legitimasi prosedural juga tampak pada argumen bahwa legitimasi dapat bersumber dari keterlibatan publik dan persetujuan yang diperintah; Hamida dkk. mengaitkan legitimasi dengan "consent of the governed" dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan (Hashemi-Najafabadi, 2011). Dengan demikian, shūrā dapat dipahami sebagai mekanisme yang mengubah legitimasi normatif menjadi wewenang operasional melalui proses sosial-politik yang diakui (Hashemi-Najafabadi, 2011; Rock‐Singer, 2017).
4.3. Bayʿah dan Analogi Kontrak Sosial
Dalam studi tentang Afghanistan pasca-kembalinya Taliban, Wani dkk. menekankan bahwa teori kontrak sosial dapat diadaptasi untuk memahami legitimasi dan otoritas, termasuk dengan memasukkan prinsip-prinsip tata kelola Islam seperti bayʿah (allegiance) (Bano, 2018). Ini penting karena bayʿah dapat dibaca sebagai bentuk pengakuan (recognition) dan ikatan kewajiban—yang secara politologis dekat dengan unsur "pengakuan oleh yang diperintah" dalam definisi legitimasi (Bano, 2018; Kayaoğlu, 2015). Pada titik ini, wewenang tampil sebagai relasi timbal balik antara yang memerintah dan yang diperintah: penguasa mengklaim hak memutuskan, sementara publik memberi (atau menarik) pengakuan (Bano, 2018; Kayaoğlu, 2015).
________________________________________
5. Dimensi "Siapa yang Berhak Memutuskan": Otoritas Agama, Otoritas Politik, dan Desain Kelembagaan
5.1. Ketergantungan Penguasa pada Legitimasi Keagamaan (Ulama) dalam Sejarah Politik Islam
Sejumlah kajian ekonomi-politik sejarah menyatakan bahwa penguasa politik di dunia Islam pada periode-periode awal dan berikutnya kerap bergantung pada otoritas keagamaan untuk legitimasi (Karbhari et al., 2020; Nakata, 2000). Rubin secara eksplisit mengaitkan persistensi aturan keagamaan dan dinamika institusional dengan derajat ketergantungan penguasa politik pada legitimasi dari otoritas agama (Nakata, 2000). Coşgel dkk. juga menekankan bahwa komunitas legal-religius berpengaruh karena kemampuan mereka menginterpretasi/mengadili hukum dan memberi legitimasi kepada penguasa, serta bahwa penguasa memerlukan opini tentang "legalitas" perkembangan baru (Karbhari et al., 2020). Dalam kerangka ini, wewenang bukan hanya atribut personal, melainkan hasil interaksi penguasa–ulama dalam memproduksi pembenaran dan kepatuhan (Karbhari et al., 2020; Nakata, 2000).
5.2. Al-Māwardī dan Pelembagaan Otoritas
Dalam pembacaan terhadap al-Māwardī, Kleidosty menunjukkan penekanan al-Māwardī pada legalitas duniawi institusi kekhalifahan sebagai stempel validitas praktik sosial, bahkan pada hal yang bersifat ritual, serta adanya gagasan bahwa pejabat publik bertindak atas otoritas khalifah dan khalifah menanggung akuntabilitas atas tindakan pemerintahan "atas namanya" (Saeidi, 2026). Dengan demikian, wewenang di sini memiliki karakter institusional: hak memutuskan dilekatkan pada jabatan dan prosedur pengangkatan, bukan semata karisma individual (Saeidi, 2026). Pada saat yang sama, bacaan ini menunjukkan bahwa "sah" (legitimate) tidak sekadar faktualitas kekuasaan, melainkan terkait struktur otorisasi yang diakui (Saeidi, 2026).
5.3. Tradisi Adab al-Sulṭāniyyah dan Fokus Fungsional Pemerintahan
Amezzian menekankan pentingnya kriteria fungsional dalam menilai legitimasi negara dalam perspektif politik Islam: negara dipahami terkait realisasi tujuan-tujuan yang sah dan penguatan nilai-prinsip umat, serta diposisikan sebagai alat fungsional yang tersubordinasi pada komunitas politik (ummah) (Amezzian, 2023). Ini memperkuat bahwa wewenang (hak memutuskan) dalam politik Islam tidak berhenti pada "siapa berkuasa", tetapi juga pada "untuk tujuan apa kekuasaan dijalankan" (Amezzian, 2023; Rubin, 2011).
________________________________________
6. Variasi Besar dalam Politik Islam: Sunni–Syiah dan Perdebatan "Kedaulatan Ilahi" versus "Kedaulatan Rakyat"
6.1. Tipologi Diskursus Syiah: Popular Sovereignty versus Divine Sovereignty
Ghobadzadeh dan Akbar mengajukan tipologi diskursus Syiah dan menyatakan bahwa diskursus ortodoks dan reformis dapat merangkul kedaulatan rakyat, sedangkan "governmental Shi'ism" bertumpu pada kedaulatan ilahi yang dinilai tidak dapat direkonsiliasi dengan kedaulatan rakyat (Sen, 2024). Perbedaan ini langsung menyangkut definisi wewenang: apakah hak memutuskan terutama diturunkan dari mandat ilahi (dan diwujudkan lewat otoritas klerikal), atau dari mandat publik (dengan akuntabilitas politik) (Sen, 2024).
Scharbrodt menegaskan bahwa dalam konteks Syiah Dua Belas, otoritas yang sah secara religius-politik secara ideal hanya dapat dijalankan oleh Imam yang ditetapkan secara ilahi; dan pada masa kegaiban, terbuka ruang penerimaan pragmatis atas realitas politik selama terdapat komitmen tertentu terhadap prinsip Islam dan ulama dapat menjalankan prerogatif fatwa serta otoritas yudisial (LaFree & Morris, 2012). Ia juga menunjukkan bagaimana shūrā diposisikan sebagai pengganti infalibilitas dalam pengambilan keputusan pada masa kegaiban, namun tetap berada dalam batas otoritas kolektif ulama (LaFree & Morris, 2012). Ini mengilustrasikan bagaimana sumber wewenang diperdebatkan dan dirancang ulang melalui konsep pengganti (functional substitutes) dalam situasi historis tertentu (LaFree & Morris, 2012; Sen, 2024).
6.2. Wilāyat al-Faqīh: Otoritas Klerikal dan Problem Legitimasi
Nakata membandingkan teori politik Syiah dan Sunni: Syiah menempatkan Imam sebagai figur infalibel yang ditunjuk Tuhan, sementara Sunni memandang khalifah sebagai manusia biasa dan dipilih ummah (meski institusinya dipahami terberi) (Alsousi & Alarabeed, 2025). Nakata juga menyatakan bahwa dalam tradisi Sunni terdapat penerimaan terhadap legitimasi mutaghallib (penguasa penakluk), sementara kecenderungan Syiah lebih idealistik dalam memisahkan efisiensi dari legitimasi (Alsousi & Alarabeed, 2025). Dalam pembahasan wilāyat al-faqīh, Nakata menggambarkan bentuk "dua lapis" di mana ada dimensi legitimasi kedaulatan ilahi dan juga otoritas politik yang datang dari kontrak/pemberian otoritas oleh rakyat, termasuk penegasan bahwa otoritas faqih bersumber dari konstitusi dan tidak berada di atas/di luar konstitusi (Alsousi & Alarabeed, 2025). Dengan demikian, wewenang dapat diposisikan sekaligus sebagai klaim normatif dan konstruksi konstitusional (Alsousi & Alarabeed, 2025).
Perdebatan kontemporer atas wilāyat al-faqīh juga tampak pada kritik modernis. Hashemi-Najafabadi mencatat bahwa Soroush mempertanyakan klaim "absolutist religious legitimacy" negara berbasis velayat-e faqih serta menantang gagasan bahwa hanya juris-konsul klerikal yang boleh memerintah dan bahwa ketaatan kepada elit penguasa adalah kewajiban religius dan legal (RAHMAN, 2021). Ini menunjukkan adanya pertarungan konseptual tentang wewenang yang sah: apakah ia bersifat eksklusif-klerikal atau harus tunduk pada pluralitas penafsiran dan akuntabilitas politik (RAHMAN, 2021; Sen, 2024).
6.3. "Democratic Usulism": Otoritas Klerikal yang Selaras dengan Akuntabilitas dan Kedaulatan Rakyat
Rahimi menunjukkan model lain dalam Syiah melalui Montazeri dan Sistani: sebuah konsepsi otoritas tradisional yang dihubungkan dengan kedaulatan rakyat dan akuntabilitas, di mana penguasa terpilih memperoleh legitimasi religius sambil tetap dipandu norma hukum Islam dan bertanggung jawab kepada rakyat (AL-Maaytah & Hjazeen, 2023). Rahimi juga mencatat penekanan Sistani pada partisipasi elektoral dan akuntabilitas pemerintahan sebagai dasar pembentukan legitimasi (AL-Maaytah & Hjazeen, 2023). Di sini, wewenang dipahami sebagai mandat politik yang memerlukan persetujuan rakyat (melalui pemilihan dan partisipasi) sekaligus horizon normatif hukum Islam (AL-Maaytah & Hjazeen, 2023; Rubin, 2011).
________________________________________
7. Wewenang sebagai Konstruksi Sosial-Politik: Produksi, Kontrol, dan Kompetisi Otoritas Keagamaan oleh Negara Modern
Sejumlah studi tentang Timur Tengah modern memperlihatkan bahwa negara sering menggunakan agama untuk memperoleh legitimasi ideologis dan memperluas otoritas, sekaligus mengatur siapa yang boleh berbicara atas nama agama. Rock-Singer, misalnya, menyatakan secara umum bahwa banyak studi menelusuri bagaimana pemerintah menggunakan Islam untuk memperoleh legitimasi ideologis dan meningkatkan otoritas atas populasi (Gärde, 2019). Aşık menunjukkan bahwa perebutan diskursus pendidikan agama antara negara dan kelompok Islamis menyangkut klaim otoritas independen atas interpretasi teks dan transmisi budaya Islam; klaim semacam itu dapat mengganggu fondasi legitimasi moral negara (yakni tanggung jawab memberi bimbingan agama yang "terpercaya") (Ashraf, 2021). Bano juga menggambarkan bagaimana al-Azhar—yang kerap diminta memberi legitimasi kebijakan negara—mengalami tekanan atas otoritas moralnya; sekaligus menekankan bahwa otoritas Islam bersifat "fluid" karena terikat ekspektasi publik (ÇALIŞKAN, 2019). Dengan demikian, wewenang dalam politik Islam modern sering terbentuk melalui negosiasi antara institusi negara, lembaga keagamaan resmi, oposisi Islamis, dan ekspektasi masyarakat (Ashraf, 2021; ÇALIŞKAN, 2019).
Di Arab Saudi, Alhargan menekankan bahwa keluarga penguasa perlu menjaga hubungan erat dengan ulama karena pemerintah bergantung pada mereka untuk legitimasi (Sluis, 2018). Sinani menunjukkan bentuk spesifik pengaturan otoritas: dekret kerajaan yang menjadikan Dewan Ulama Senior sebagai satu-satunya badan yang berwenang mengeluarkan fatwa (dalam konteks kebijakan negara) (Aşık, 2012). Ini memperlihatkan bagaimana "wewenang" (hak memutuskan dan mendefinisikan yang sah) dapat dilembagakan melalui regulasi negara atas otoritas keagamaan (Aşık, 2012; Sluis, 2018), selaras dengan gagasan bahwa legitimasi kerap diproduksi melalui relasi kuasa simbolik dan institusional (ÇALIŞKAN, 2019; Gärde, 2019).
________________________________________
8. Dimensi Kinerja (Performance) dan Kemaslahatan: Ketika Wewenang Bergantung pada Efektivitas Pemerintahan
Selain asal-usul normatif dan prosedural, beberapa kajian menekankan bahwa legitimasi dan otoritas menguat atau melemah sesuai kinerja administratif dan pemenuhan kebutuhan publik. Jafari menyatakan bahwa otoritas nasional merupakan keluaran dari legitimasi, penerimaan, dan efisiensi; serta bahwa kinerja sistem administrasi berhubungan kausal dengan penguatan legitimasi dan otoritas pemerintahan (Liew, n.d.). Al-Maaytah dan Hjazeen juga menegaskan bahwa tanpa "kepuasan dan penerimaan", pemerintah menjadi faktual tetapi tidak legitim, dan bahwa legitimasi memberi otoritas kemampuan memerintah dan menuntut ketaatan (Belhaj, 2023). Pada level empiris, Wani dkk. menunjukkan bagaimana persepsi publik (misalnya, ketidakpuasan terhadap arah negara) dapat menandakan lemahnya keyakinan bahwa pemerintah memenuhi "ujung kontrak sosial", yang pada gilirannya berkaitan dengan tantangan legitimasi (Bano, 2018). Dengan demikian, wewenang yang "diakui" tidak hanya dihasilkan oleh klaim normatif, tetapi juga oleh pengalaman warga atas tata kelola, layanan, dan keadilan (Bano, 2018; Liew, n.d.).
Dalam literatur yang mengaitkan kebijakan publik dan legitimasi, Hamida dkk. menekankan legitimasi berbasis persetujuan yang diperintah dan partisipasi publik dalam proses kebijakan (prosedural rasionalitas), serta mengaitkannya dengan efektivitas implementasi kebijakan karena penerimaan komunitas (Hashemi-Najafabadi, 2011). Amezzian juga menekankan orientasi tujuan negara yang sah dan subordination negara pada ummah sebagai alat fungsional (Amezzian, 2023). Ini memperluas makna wewenang dari sekadar "hak formal memutuskan" menjadi "hak memutuskan yang dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural dan fungsional demi tujuan yang sah" (Amezzian, 2023; Hashemi-Najafabadi, 2011).
________________________________________
9. Sintesis Konseptual: Rumusan Wewenang Menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, wewenang menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai:
Pertama, hak memutuskan dan memerintah yang memiliki pembenaran normatif—sering dikaitkan dengan prinsip wahyu/etika-hukum Islam—sehingga perintah tidak sah bila melanggar batas normatif tersebut (Amezzian, 2023; Rock‐Singer, 2017; Rubin, 2011).
Kedua, mandat yang menuntut pengakuan dan penerimaan komunitas (ummah), baik melalui shūrā yang mencakup umat (Rock‐Singer, 2017), mekanisme persetujuan yang diperintah (Hashemi-Najafabadi, 2011), maupun bentuk-bentuk pengakuan seperti bayʿah yang dapat dibaca sebagai konsep otorisasi/komitmen politik (Bano, 2018).
Ketiga, konstruksi yang dilembagakan (melalui jabatan, konstitusi, dan relasi negara–ulama), sehingga otoritas dapat diproduksi, dikontrol, dan diperebutkan dalam arsitektur kelembagaan modern (Alsousi & Alarabeed, 2025; Aşık, 2012; ÇALIŞKAN, 2019).
Keempat, kapasitas yang dipertahankan oleh kinerja dan tujuan fungsional: legitimasi, penerimaan, dan efisiensi administrasi memperkuat otoritas pemerintahan; sebaliknya kegagalan memenuhi ekspektasi publik melemahkan pengakuan atas hak memerintah (Amezzian, 2023; Bano, 2018; Belhaj, 2023; Liew, n.d.).
Kelima, konsep yang diperdebatkan secara internal dalam tradisi Islam (misalnya, perbedaan diskursus Syiah tentang kedaulatan ilahi vs. kedaulatan rakyat; kritik terhadap klaim legitimasi klerikal absolut; dan model "democratic Usulism" yang menautkan otoritas religius dengan kedaulatan rakyat dan akuntabilitas) (AL-Maaytah & Hjazeen, 2023; RAHMAN, 2021; Sen, 2024).
________________________________________
10. Penutup
Frasa ringkas "kekuasaan yang sah dan diakui untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu" tepat sebagai definisi dasar wewenang. Namun, dalam ilmu politik Islam, "sah" dan "diakui" tidak bersifat tunggal: ia dapat merujuk sekaligus pada kesahihan normatif-keagamaan, otorisasi komunal-prosedural, pelembagaan politik, serta validasi kinerja dan tujuan pemerintahan (Amezzian, 2023; Liew, n.d.; Rock‐Singer, 2017; Rubin, 2011; Sen, 2024).
Kajian ini menunjukkan bahwa wewenang dalam ilmu politik Islam merupakan konsep yang kaya dimensi dan terus diperdebatkan secara internal. Pemahaman yang memadai atas konsep ini menuntut perhatian simultan terhadap landasan normatif, proses otorisasi komunal, desain kelembagaan, dan efektivitas pemerintahan—suatu kerangka yang tidak hanya relevan bagi studi akademis, tetapi juga bagi praktik tata kelola di dunia Islam kontemporer.
________________________________________
Daftar Pustaka
AL-Maaytah, K. S., & Hjazeen, H. B. N. (2023). State building in ancient and contemporary Arab political thought. Migration Letters, 21(S1), 476–487. https://doi.org/10.59670/ml.v21is1.6116
Alsousi, M., & Alarabeed, W. (2025). Religious scholars and political influence in Afghanistan after 2021: Between legitimacy and control. Journal of Peacebuilding & Development, 20(2), 273–279. https://doi.org/10.1177/15423166251356634
Amezzian, M. (2023). Religion and the state: The functional purposes and the issue of legitimacy. Hamdard Islamicus, 46(4). https://doi.org/10.57144/hi.v46i4.852
Ashraf, S. (2021). Finding the enemy within: Blasphemy accusations and subsequent violence in Pakistan. https://doi.org/10.22459/few.2021
Aşık, O. (2012). Contesting religious educational discourses and institutions in contemporary Egypt. Social Compass, 59(1), 84–101. https://doi.org/10.1177/0037768611432119
Bano, M. (2018). At the tipping point? Al-Azhar's growing crisis of moral authority. International Journal of Middle East Studies, 50(4), 715–734. https://doi.org/10.1017/s0020743818000867
Belhaj, A. (2023). Abū Yaʿrub al-Marzūqī and his critique of the maqāṣid theory. Religions, 14(9), 1212. https://doi.org/10.3390/rel14091212
ÇALIŞKAN, E. (2019). Sunni political culture and its effects on the Turkish state tradition. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(10), 17–40. https://doi.org/10.29228/k7auifd.10.1
Ghobadzadeh, N., & Akbar, A. (2023). A typology of Shīʿī discourses and possibilities of democracy. Critical Research on Religion, 11(2), 187–204. https://doi.org/10.1177/20503032231174203
Gärde, J. (2019). The routinisation of authority: A comparative perspective on marginalisation, socio-economic factors and perceptions on authority in contemporary Shiʿa Islam. Studies in Religion/Sciences Religieuses, 48(3), 432–461. https://doi.org/10.1177/0008429819828204
Hashemi-Najafabadi, A. (2011). The Shiʿi concept of Imamate and leadership in contemporary Iran. Studies in Religion/Sciences Religieuses, 40(4), 479–496. https://doi.org/10.1177/0008429811420408
Karbhari, Y., Alam, Md. K., & Rahman, Md. M. (2020). Relevance of the application of institutional theory in Shariah governance of Islamic banks. PSU Research Review, 5(1), 1–15. https://doi.org/10.1108/prr-05-2020-0015
Kayaoğlu, T. (2015). Explaining interfaith dialogue in the Muslim world. Politics and Religion, 8(2), 236–262. https://doi.org/10.1017/s1755048315000267
LaFree, G., & Morris, N. A. (2012). Does legitimacy matter? Crime & Delinquency, 58(5), 689–719. https://doi.org/10.1177/0011128712452958
Liew, H. H. (n.d.). Writing away the caliph: Political and religious legitimacy in late medieval Islamic political thought. https://doi.org/10.14418/wes01.1.811
Nakata, K. (2000). Wilāyah faqih, sovereignty, and constitution. Orient, 35, 1–11. https://doi.org/10.5356/orient1960.35.1
RAHMAN, H. (2021). The approach of Shura in Rachid Ghannouchi's conception of state. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. https://doi.org/10.16951/atauniiibd.810652
Rahimi, B. (2012). Democratic authority, public Islam, and Shiʿi jurisprudence in Iran and Iraq: Hussain Ali Montazeri and Ali Sistani. International Political Science Review, 33(2), 193–208. https://doi.org/10.1177/0192512111402103
Rock‐Singer, A. (2017). Censoring the Kishkophone: Religion and state power in Mubarak's Egypt. International Journal of Middle East Studies, 49(3), 437–456. https://doi.org/10.1017/s0020743817000320
Rubin, J. (2011). Institutions, the rise of commerce and the persistence of laws: Interest restrictions in Islam and Christianity. The Economic Journal, 121(557), 1310–1339. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02456.x
Saeidi, F. (2026). "American Islam": The politics of religious authenticity in Iran. Digest of Middle East Studies, 35(3). https://doi.org/10.1111/dome.70030
Sen, S. (2024). Rebel network theory: The case of Moro Islamic Liberation Front. Conflict Management and Peace Science, 41(6), 735–754. https://doi.org/10.1177/07388942231222213
Sluis, W. V. der. (2018). Islam and modernity: Perspectives of Jamal ad-Din "al-Afghani" (1838–1897). Groniek, (217). https://doi.org/10.21827/groniek.217.35727
Wafa, H. (2024). The principles of legitimacy in Islam and its influence upon the Muslim. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities, 4(1), 45–49. https://doi.org/10.55544/ijrah.4.1.6
Wani, N. U. H., Latif, L., & Ramez, A. S. (2025). Political participation and public perceptions: Testing and revisiting Afghanistan's social contract after Taliban 2.0. India Quarterly: A Journal of International Affairs, 81(1), 59–81. https://doi.org/10.1177/09749284241308148
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar