02251 - Westphalian System dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Titik Tegang dan Titik Temu

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji Westphalian System—tatanan internasional modern yang lahir dari Perjanjian Westphalia (1648)—melalui perspektif ilmu politik Islam. Dengan menggunakan metode kajian pustaka dan analisis konseptual, artikel ini memetakan unsur-unsur kunci Westphalian System, yaitu kedaulatan negara, batas teritorial, kesetaraan antarnegara, dan prinsip non-intervensi, kemudian menilai koherensi serta ketegangan prinsip-prinsip tersebut dengan perangkat konseptual ilmu politik Islam, terutama siyāsah dan siyar. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketegangan utama terletak pada sumber legitimasi tertinggi: Westphalia memusatkan legitimasi pada negara-bangsa berdaulat, sedangkan politik Islam menempatkan kedaulatan Tuhan dan syariah sebagai batas normatif yang membatasi kedaulatan manusia. Meskipun demikian, terdapat titik temu yang signifikan: pergeseran makna kedaulatan dalam hukum internasional kontemporer—dari kedaulatan absolut menuju kedaulatan yang dibatasi tanggung jawab—berjalan paralel dengan prinsip pembatasan kedaulatan oleh syariah dalam politik Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa dialog antara kerangka Westphalian dan ilmu politik Islam tidak hanya mungkin, tetapi juga produktif dalam merespons tantangan tata dunia kontemporer yang bersifat hibrida.
Kata Kunci: Westphalian System, ilmu politik Islam, kedaulatan, siyāsah, siyar, non-intervensi, hukum internasional
________________________________________
Abstract
This article examines the Westphalian System—the modern international order that emerged from the Peace of Westphalia (1648)—through the lens of Islamic political science. Employing a literature review and conceptual analysis method, the article maps the key elements of the Westphalian System, namely state sovereignty, territorial boundaries, state equality, and the principle of non-intervention, and subsequently assesses the coherence and tensions of these principles against the conceptual framework of Islamic political thought, particularly siyāsah and siyar. The findings reveal that the primary tension lies in the ultimate source of legitimacy: Westphalia centers legitimacy on the sovereign nation-state, whereas Islamic politics positions divine sovereignty and the sharī'ah as normative boundaries that constrain human sovereignty. Nevertheless, significant points of convergence exist: the evolving meaning of sovereignty in contemporary international law—shifting from absolute sovereignty toward responsibility-bound sovereignty—runs parallel to the Islamic political principle of constraining sovereignty through the sharī'ah. This article concludes that dialogue between the Westphalian framework and Islamic political science is not only possible but also productive in responding to the challenges of the contemporary hybrid world order.
Keywords: Westphalian System, Islamic political science, sovereignty, siyāsah, siyar, non-intervention, international law
________________________________________
1. Pendahuluan: Westphalian System sebagai "Tata Dunia" Modern
Dalam literatur hubungan internasional (HI) dan hukum internasional kontemporer yang dirujuk pada sumber-sumber di bawah, Westphalian System umumnya dipahami sebagai sistem internasional modern yang berangkat dari Perjanjian/Perdamaian Westphalia (1648) dan menempatkan negara-bangsa (nation-state) beserta kedaulatan teritorialnya sebagai unit utama politik global (Afipah, 2023; Jatmiko, 2017). Dalam sistem ini, penguasa/pemerintah berdaulat dipahami memiliki otoritas untuk bertindak di dalam batas wilayahnya, dan negara tampil sebagai aktor global dalam politik internasional (Afipah, 2023; Jatmiko, 2017). Westphalia juga sering dikaitkan dengan penegasan prinsip penghormatan kedaulatan, kesetaraan negara, dan non-intervensi dalam urusan domestik negara lain (Anandra & Kusumawardhana, 2023; Sudiar, 2018).
Pertanyaan "Westphalian System menurut ilmu politik Islam" menuntut pembacaan ganda: (i) memetakan karakter normatif Westphalia sebagaimana dipahami dalam studi HI/hukum internasional; lalu (ii) menilai koherensi, ketegangan, dan kemungkinan titik temu prinsip-prinsip tersebut dengan perangkat konseptual ilmu politik Islam—terutama pembahasan siyāsah (politik/pemerintahan) dan siyar (relasi internasional) dalam hukum/pemikiran Islam (Hadi, 2021; Wirasenjaya, 2012).
________________________________________
2. Unsur-Unsur Kunci Westphalian System
2.1 Kedaulatan Negara dan Batas Teritorial sebagai Fondasi
Sumber-sumber HI menegaskan bahwa sistem internasional modern "bermula" ketika Westphalia (1648) mengakhiri perang di Eropa dan menjadi cikal bakal tatanan modern berbasis negara-bangsa (Jatmiko, 2017). Dalam narasi ini, Westphalia mendeklarasikan bahwa pemimpin berdaulat dapat melakukan apa yang diinginkannya dalam batas wilayahnya, sekaligus menempatkan negara sebagai aktor global (Jatmiko, 2017). Dalam kajian perbatasan, batas internasional dipaparkan sebagai aspek penting dari konsep negara yang "dihasilkan" oleh Westphalia karena batas menentukan wilayah implementasi otoritas sekaligus titik akhir otoritas tersebut (Afipah, 2023). Dengan demikian, Westphalia menautkan kedaulatan pada ruang (territory) dan pada otoritas politik (pemerintah) yang bekerja di dalam ruang itu (Afipah, 2023; Jatmiko, 2017).
Di tingkat konseptual hukum internasional, tatanan Westphalian juga digambarkan menciptakan stabilitas karena negara-negara berdaulat dipandang setara—tanpa memandang perbedaan ukuran atau kekayaan—dan negara berdaulat memiliki yurisdiksi/kontrol penuh atas wilayah kekuasaannya (Korwa, 2019). Penekanan pada yurisdiksi teritorial dan kesetaraan kedaulatan ini sejalan dengan pemahaman Westphalia sebagai landasan rules of conduct hubungan antarnegara, termasuk dalam kerangka organisasi internasional seperti PBB yang bergulat antara prinsip kedaulatan/non-intervensi dan kebutuhan menjaga perdamaian (Fajar, 2022).
2.2 Kesetaraan Negara, Non-Intervensi, dan Code of Conduct Hubungan Antarnegara
Sejumlah sumber mengaitkan Westphalia dengan doktrin penghormatan kedaulatan dan prinsip bahwa negara-negara yang berdaulat memiliki derajat setara serta berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan domestik negara lain (Anandra & Kusumawardhana, 2023; Sudiar, 2018). Dalam kajian ASEAN, gagasan "sesama negara berdaulat untuk tidak saling intervensi" disebut sebagai code of conduct sejak Westphalia, dengan landasan kuat pada kedaulatan (Sudiar, 2018). Penjelasan lain menyatakan bahwa setelah Westphalia, salah satu doktrin yang "bergema" adalah penghormatan kedaulatan, kesamaan di depan hukum bagi tiap negara, dan prinsip non-intervensi (Anandra & Kusumawardhana, 2023).
Namun demikian, sumber-sumber hukum internasional juga mencatat dinamika perubahan: pemaknaan kedaulatan Westphalia yang tidak menghendaki intervensi urusan internal mulai bergeser ketika norma HAM internasional diterima; kedaulatan tidak lagi mutlak karena tersedia mekanisme monitoring dan enforcement, termasuk pengadilan HAM internasional (Korwa, 2019). Kajian lain menegaskan kedaulatan dalam masyarakat internasional terkini bersifat relasional dan terbuka serta seharusnya dimaknai sebagai tanggung jawab otoritas nasional; kedaulatan tidak dapat dijadikan "perisai" untuk mencegah bantuan internasional bagi warga yang memerlukan perlindungan (Hasanah et al., 2022). Dengan demikian, bahkan dari dalam tradisi Westphalian sendiri (sebagaimana dibaca oleh sumber-sumber hukum internasional), terdapat ketegangan internal antara kedaulatan/non-intervensi dan klaim normatif HAM serta tanggung jawab internasional (Fajar, 2022; Hasanah et al., 2022; Korwa, 2019).
2.3 Westphalia dan "Anggapan Sekular" dalam Disiplin HI (Westphalian Presumption)
Salah satu kontribusi penting literatur yang disediakan adalah kritik bahwa disiplin HI arus utama mewarisi Westphalian presumption yang cenderung memprivatisasi atau memarginalisasi agama agar politik internasional modern dapat berjalan "rasional" (Hanifan, 2021). Bahkan disebutkan bahwa sistem Westphalia menetapkan sekularisme sebagai "kode genetik" dalam disiplin HI, sehingga agama lama diperlakukan sebagai sesuatu yang seharusnya lenyap atau minimal dijauhkan dari ruang publik (Hanifan, 2021). Akan tetapi, sumber yang sama juga memberi nuansa: negara-negara yang muncul di bawah sistem Westphalia "tidaklah sekuler," melainkan lebih bersifat pengakuan (confessional), sehingga tesis "Westphalia = sekularisasi murni" dapat dipersoalkan (Hanifan, 2021). Nuansa ini penting karena perspektif politik Islam sering kali ditempatkan berhadap-hadapan dengan asumsi sekularitas Westphalian, padahal literatur HI sendiri menunjukkan adanya kompleksitas historis (Hanifan, 2021).
________________________________________
3. Kerangka Ilmu Politik Islam yang Relevan untuk Menilai Westphalia
3.1 Bidang Siyāsah dan Siyar sebagai Perangkat Analitis
Dalam pemetaan kontribusi Madinah terhadap kajian sosial-politik, disebutkan adanya istilah-istilah kajian as-siyāsah yang berkaitan dengan hukum internasional, tata negara, dan ekonomi (Wirasenjaya, 2012). Salah satunya adalah Ahkām ad-Dauliyah yang dipadankan dengan hukum antarnegara/hukum internasional dan didefinisikan sebagai tata aturan atau teori tentang sistem tata hukum internasional dan hubungan hukum antarbangsa (Wirasenjaya, 2012). Sumber ini juga menyebut pengembangan konsepsi kontemporer seperti Al-Ahkām ad-Dauliyah al-'Āmmah (masalah makro) dan Al-Ahkām ad-Dauliyah al-Khāssah (masalah mikro/perdata internasional) (Wirasenjaya, 2012). Dengan demikian, dalam tradisi politik-hukum Islam terdapat perangkat untuk membicarakan relasi antarentitas politik dalam skala "internasional" (Wirasenjaya, 2012).
Sumber lain secara eksplisit menyatakan bahwa ranah "publik" dalam hukum/pemikiran Islam mencakup jināyah, khilāfah/pemerintahan, siyar (hubungan internasional), dan mukhāṣamah (hukum acara) (Hadi, 2021). Artinya, pembahasan hubungan internasional tidak berada di luar politik Islam, tetapi menjadi salah satu cabang yang memiliki kompetensi dan yurisdiksi tersendiri (Hadi, 2021).
3.2 Kedaulatan dalam Politik Islam: Tuhan/Syariah, Agensi Manusia, dan Syūra
Sejumlah sumber menegaskan pembedaan antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan manusia. Dalam satu formulasi, "kedaulatan yang sebenarnya" atau otoritas absolut adalah milik Tuhan semata, tetapi kedaulatan "dipercayakan" kepada manusia agar manusia melaksanakan perintah-Nya (Bainus et al., 2018). Dalam diskusi lain, perbandingan demokrasi dan Islam dinyatakan: jika dalam demokrasi kedaulatan rakyat bersifat mutlak, maka dalam Islam kedaulatan manusia dibatasi oleh kedaulatan Tuhan/hukum-hukum-Nya (syariah), sehingga muncul gagasan "Theo-Demokrasi" (Rahayu et al., 2013). Kerangka serupa muncul dalam uraian tentang syūra: karena tidak ada format tunggal yang eksplisit tentang bentuk negara dalam Islam, elemen penting yang harus dimiliki adalah syūra sebagai dasar, dirumuskan melalui ijtihad, dan dimungkinkan berbeda antarnegara (Hadi, 2021). Pada titik ini, politik Islam tampil bukan sekadar menolak prosedur politik, melainkan menawarkan prinsip normatif (syūra, ijtihad) yang membatasi dan mengarahkan otoritas (Bainus et al., 2018; Hadi, 2021).
Sumber yang sama juga menyatakan bahwa proses pembentukan negara Islam dapat dipahami bermula dari konsensus kaum muslimin untuk melaksanakan perintah Allah (Hadi, 2021). Dengan demikian, legitimasi politik dalam perspektif ini tidak semata diturunkan dari pengakuan eksternal atau kontrol teritorial, melainkan dari konsensus normatif-komunal untuk merealisasikan perintah Tuhan dalam tata kelola (Bainus et al., 2018; Hadi, 2021).
3.3 Pluralitas Historis: Khilafah dan Keragaman Otoritas Politik Islam
Sumber tentang Madinah dan as-siyāsah menyebut bahwa pada masa Rasulullah dikenal sistem kekuasaan yang berkembang menjadi khilafah, tetapi berikutnya kekuasaan politik Islam mengalami perubahan: tidak hanya mengakui satu sistem khalifah, melainkan mengakui keragaman persepsi tentang khilafah (Wirasenjaya, 2012). Klaim ini penting untuk menghindari penyederhanaan bahwa "politik Islam" selalu identik dengan satu bentuk institusi tunggal; sumber yang tersedia menekankan adanya dinamika historis dan pluralitas konsepsi (Wirasenjaya, 2012). Dengan demikian, ketika menilai Westphalia, kita perlu membedakan antara prinsip normatif politik Islam (misalnya syūra, pembatasan kedaulatan oleh syariah) dan variasi historis bentuk kelembagaannya (Bainus et al., 2018; Wirasenjaya, 2012).
________________________________________
4. Membaca Westphalian System dari Perspektif Ilmu Politik Islam: Titik Tegang dan Titik Temu
4.1 Problem Ontologis: "Kedaulatan Negara" (Westphalia) vs. "Kedaulatan Tuhan/Syariah" (Politik Islam)
Dari sudut Westphalia, kedaulatan dikaitkan dengan otoritas pemimpin/pemerintah untuk bertindak dalam batas wilayahnya dan menjadikan negara aktor global (Afipah, 2023; Jatmiko, 2017). Sementara itu, politik Islam (dalam sumber yang tersedia) menegaskan bahwa kedaulatan absolut adalah milik Tuhan, dan kedaulatan manusia/agensi politik berada dalam kerangka amanah untuk menjalankan perintah-Nya (Bainus et al., 2018) serta dibatasi oleh syariah (Rahayu et al., 2013). Karena itu, problem pertama adalah perbedaan sumber legitimasi tertinggi: Westphalia cenderung memusatkan legitimasi pada negara/pemerintah berdaulat di suatu teritori (Afipah, 2023; Jatmiko, 2017), sedangkan politik Islam menempatkan batas normatif yang tidak sepenuhnya ditentukan negara—yakni kedaulatan Tuhan/syariah—sebagai pengarah (Bainus et al., 2018; Rahayu et al., 2013).
Namun, perbedaan ini tidak otomatis berarti inkompatibilitas total. Sumber politik Islam juga menekankan syūra sebagai prinsip dasar dan ijtihad sebagai mekanisme perumusan, dengan kemungkinan variasi antarnegara (Hadi, 2021). Ini membuka ruang bahwa "negara" sebagai bentuk organisatoris bisa diterima, tetapi tidak diposisikan sebagai puncak normatif mutlak, melainkan sebagai pelaksana mandat yang harus tunduk pada prinsip syūra dan syariah (Bainus et al., 2018; Hadi, 2021). Di sisi lain, bahkan dalam hukum internasional kontemporer, kedaulatan Westphalia dipaparkan mengalami pergeseran dan tidak lagi mutlak karena norma HAM dan mekanisme monitoring/enforcement (Hasanah et al., 2022; Korwa, 2019). Pergeseran ini dapat dibaca (secara terbatas berdasarkan sumber) sebagai tanda bahwa "kedaulatan absolut negara" tidak lagi menjadi konsensus tunggal, sehingga ruang debat normatif—termasuk yang datang dari tradisi politik Islam—menjadi lebih terbuka (Hasanah et al., 2022; Korwa, 2019).
4.2 Teritori dan Batas: dari Bordered Sovereignty Westphalia ke Konseptualisasi Relasi Politik Islam
Westphalia sangat menekankan batas teritorial sebagai penanda implementasi otoritas dan titik pertemuan antarkedaulatan (Afipah, 2023), serta menyatakan pemimpin berdaulat dapat bertindak di dalam wilayahnya (Jatmiko, 2017). Dalam tradisi politik Islam yang disediakan, konseptualisasi hubungan eksternal muncul dalam istilah siyar dan Ahkām ad-Dauliyah (hukum antarnegara/hukum internasional) (Hadi, 2021; Wirasenjaya, 2012). Sumber Madinah juga menyebut kategorisasi relasi seperti dār as-salām, dār al-ḥarb, dan dār as-ṣulḥ, serta menyatakan bahwa perbedaan konsepsi relasi antara dār as-salām dan dār al-ḥarb dipandang sebagai potensi disharmoni (Wirasenjaya, 2012). Walaupun sumber yang tersedia tidak merinci bagaimana batas teritorial diperlakukan dalam tiap kategori, ia menunjukkan bahwa politik Islam memiliki perangkat kategorisasi "ruang-relasi" yang tidak identik dengan semata-mata batas Westphalian, tetapi terhubung dengan status relasional (damai/konflik/perdamaian) (Hadi, 2021; Wirasenjaya, 2012).
Pada saat yang sama, sumber-sumber HI menunjukkan bahwa perbatasan dan kedaulatan tetap menjadi isu fundamental, tetapi studi HI kontemporer juga bergerak ke isu aktor non-negara dan transnasional yang menembus batas kedaulatan (Afipah, 2023; Bachtiar, 2022; Zaelani et al., 2023). Hal ini dapat dibaca sebagai tekanan struktural terhadap pemahaman "teritori sebagai satu-satunya ruang politik," sehingga baik kerangka Westphalia maupun kerangka politik Islam sama-sama menghadapi kebutuhan reinterpretasi atas relasi teritori, otoritas, dan jaringan sosial-politik lintas batas (Afipah, 2023; Bachtiar, 2022; Zaelani et al., 2023).
4.3 Non-Intervensi: Kesetiaan Westphalian vs. Dilema Kemanusiaan dan Pergeseran Makna Kedaulatan
Doktrin non-intervensi diposisikan sebagai poin penting Westphalia dan menjadi code of conduct hubungan antarnegara berdaulat (Anandra & Kusumawardhana, 2023; Sudiar, 2018). Namun, sumber-sumber hukum internasional dalam korpus yang tersedia menekankan bahwa pemaknaan non-intervensi/kedaulatan Westphalia bergeser seiring diterimanya HAM internasional: hubungan pemerintah-rakyat menjadi sasaran norma internasional dan mekanisme monitoring/enforcement, sehingga kedaulatan tidak lagi absolut (Korwa, 2019). Sumber lain menegaskan bahwa kedaulatan tidak dapat digunakan sebagai "shield" untuk mencegah bantuan internasional kepada warga negara yang memerlukan bantuan dan perlindungan (Hasanah et al., 2022). Bahkan dalam pembahasan PBB, ditegaskan bahwa kedaulatan/non-intervensi membentuk sistem internasional, tetapi prinsip kedaulatan dapat dikesampingkan secara terbatas jika ada ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi (Fajar, 2022). Ini menunjukkan adanya ketegangan internal dalam tradisi Westphalian sendiri: non-intervensi di satu sisi, dan tuntutan kemanusiaan/keamanan internasional di sisi lain (Fajar, 2022; Hasanah et al., 2022; Korwa, 2019).
Dari perspektif politik Islam dalam sumber yang tersedia, negara/pemerintahan diletakkan pada mandat normatif untuk mewujudkan keadilan dan persamaan hak; tujuan negara Islam digambarkan terkait pengembangan masyarakat yang mempraktikkan persamaan hak dan keadilan menuju yang benar (ḥaqq) dan menentang yang salah (Hadi, 2021). Klaim normatif ini tidak secara langsung memetakan doktrin "intervensi" atau "non-intervensi" ala Westphalia, tetapi menyediakan basis evaluatif: jika kedaulatan negara menjadi penghalang perlindungan keadilan dan hak, maka klaim kedaulatan absolut problematis secara etis (Bainus et al., 2018; Hadi, 2021)—sejalan dengan kritik hukum internasional kontemporer bahwa kedaulatan tidak boleh menjadi perisai untuk mengabaikan perlindungan warga (Hasanah et al., 2022). Dengan kata lain, sumber-sumber yang tersedia mengizinkan sintesis terbatas: politik Islam menolak absolutisasi kedaulatan manusia/negara (karena dibatasi syariah) (Bainus et al., 2018; Rahayu et al., 2013), sementara hukum internasional kontemporer juga menolak absolutisasi kedaulatan Westphalia (karena tanggung jawab HAM dan mekanisme internasional) (Hasanah et al., 2022; Korwa, 2019).
4.4 Westphalia dan Sekularisme: "Privatisasi Agama" sebagai Problem Epistemik bagi Politik Islam
Kritik dalam literatur HI yang tersedia menyebut bahwa disiplin HI dibentuk oleh "anggapan Westphalia" yang memandang pluralisme agama tidak boleh berada di ranah publik karena akan menimbulkan instabilitas; sekularisme diperlakukan sebagai prasyarat politik internasional modern (Hanifan, 2021). Perspektif ini langsung berhadapan dengan politik Islam yang justru memandang syariah (kedaulatan Tuhan) sebagai batas normatif bagi kedaulatan manusia dan mengartikulasikan syūra/ijtihad sebagai prinsip konstitutif pemerintahan (Bainus et al., 2018; Hadi, 2021). Dalam istilah lain, jika Westphalian presumption menganggap agama sebagai ancaman bagi "rasionalitas" tata dunia (Hanifan, 2021), maka politik Islam (berdasarkan sumber) menolak privatisasi total agama karena hukum Tuhan menjadi horizon normatif bagi politik (Bainus et al., 2018; Rahayu et al., 2013).
Akan tetapi, nuansa penting dari sumber yang sama: negara-negara yang muncul di bawah Westphalia tidaklah sekuler secara murni, melainkan lebih bersifat pengakuan (confessional) (Hanifan, 2021). Ini mengurangi kekakuan oposisi biner "Westphalia-sekuler vs. Islam-religius," dan mengindikasikan bahwa keterkaitan agama dan negara dalam sejarah Eropa pasca-Westphalia tidak sesederhana narasi sekularisasi total (Hanifan, 2021). Bagi analisis politik Islam, nuansa ini penting karena membuka ruang pembacaan Westphalia bukan sebagai "anti-agama" secara historis tunggal, melainkan sebagai rezim yang kemudian ditafsirkan dalam disiplin HI modern melalui lensa sekularisme (Hanifan, 2021).
________________________________________
5. Konteks Kontemporer: "Dunia Hibrida" Pasca-Westphalia dan Relevansinya bagi Politik Islam
Sumber-sumber kontemporer dalam korpus ini menggambarkan sistem internasional kini sebagai "zaman hybrid": sebagian dunia masih berbasis kedaulatan negara (Westphalian norms), tetapi sebagian lain ditandai oleh aktor transnasional yang bergerak melintasi batas kedaulatan (Bachtiar, 2022). Kajian perbatasan juga menegaskan globalisasi menembus batas nasional dan memunculkan aktor non-negara baru yang berperan dalam sistem politik internasional (Afipah, 2023). Literatur tentang ornop/MNC menambahkan bahwa organisasi transnasional beroperasi "di antara celah-celah kedaulatan negara," sekaligus menandai bahwa sistem internasional yang mendasarkan pada sentralitas negara-bangsa tidak luput dari kemerosotan (Wirachmi, 2023). Sumber lain tentang transnasionalisme dan paradiplomasi menyatakan hubungan transnasional pasca-rezim Westphalia lebih partisipatif bagi banyak aktor dan mendorong tuntutan "berbagi" kedaulatan dalam batas konstitusi (Zaelani et al., 2023).
Bagi ilmu politik Islam (dalam batas yang dapat disimpulkan dari sumber yang tersedia), situasi "hibrida" ini dapat dibaca setidaknya dalam dua implikasi. Pertama, karena politik Islam telah memiliki cabang siyar/Ahkām ad-Dauliyah untuk membicarakan relasi lintas entitas politik (Hadi, 2021; Wirasenjaya, 2012), maka keterlibatan aktor non-negara dan pergeseran makna kedaulatan menuntut pengayaan ijtihad dan syūra dalam merumuskan tata kelola relasi internasional modern (Hadi, 2021). Kedua, karena politik Islam menolak absolutisasi kedaulatan manusia/negara oleh batas normatif syariah (Bainus et al., 2018; Rahayu et al., 2013), maka kritik terhadap kedaulatan Westphalia yang "tidak lagi mutlak" dalam hukum internasional kontemporer dapat dipandang paralel secara struktur argumen: sama-sama menggeser kedaulatan dari "kekuasaan tertinggi tanpa batas" menuju "kedaulatan yang dibatasi tanggung jawab" (Hasanah et al., 2022; Korwa, 2019).
________________________________________
6. Kesimpulan
Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, Westphalian System dapat diringkas sebagai tatanan internasional modern pasca-1648 yang memusatkan politik dunia pada negara-bangsa berdaulat, batas teritorial, kesetaraan negara, dan prinsip non-intervensi (Afipah, 2023; Anandra & Kusumawardhana, 2023; Jatmiko, 2017; Sudiar, 2018). Pada saat yang sama, sumber-sumber hukum internasional kontemporer menunjukkan bahwa makna kedaulatan Westphalia mengalami pergeseran akibat penerimaan HAM internasional dan mekanisme monitoring/enforcement, sehingga kedaulatan tidak lagi dipahami mutlak (Hasanah et al., 2022; Korwa, 2019). Di tingkat epistemik, disiplin HI juga dikritik memiliki Westphalian presumption yang menganggap agama sebaiknya diprivatisasi demi stabilitas, meskipun historisitas Westphalia-sekular tidak sesederhana itu (Hanifan, 2021).
Dari perspektif ilmu politik Islam, perangkat analitis yang relevan mencakup siyāsah dan khususnya siyar/Ahkām ad-Dauliyah sebagai ranah hukum/politik tentang hubungan internasional (Hadi, 2021; Wirasenjaya, 2012). Politik Islam menempatkan kedaulatan Tuhan/syariah sebagai batas normatif kedaulatan manusia, sekaligus mengakui agensi manusia melalui konsensus, syūra, dan ijtihad dengan kemungkinan variasi antarnegara (Bainus et al., 2018; Hadi, 2021). Karena itu, ketegangan utama dengan Westphalia berada pada sumber legitimasi tertinggi (negara vs. Tuhan/syariah) dan pada kritik terhadap absolutisasi kedaulatan manusia/negara (Bainus et al., 2018; Jatmiko, 2017; Rahayu et al., 2013). Namun, terdapat juga potensi titik temu: baik pergeseran kedaulatan dalam hukum internasional (dari absolut ke tanggung jawab) (Hasanah et al., 2022; Korwa, 2019) maupun prinsip pembatasan kedaulatan oleh syariah dan mandat keadilan dalam politik Islam (Bainus et al., 2018; Hadi, 2021) sama-sama mengusulkan bahwa kedaulatan harus dibaca sebagai otoritas yang dibatasi norma dan tanggung jawab, bukan kekuasaan tanpa batas.
________________________________________
Daftar Pustaka
Afipah, S. (2023). Gender dan feminisme: Perkembangan hubungan internasional kontemporer. Global Mind, 4(2), 15–26. https://doi.org/10.53675/jgm.v4i2.1014
Anandra, S. F., & Kusumawardhana, I. (2023). Tapal batas sang garuda: Pendekatan Indonesia dalam diplomasi dan konflik perbatasan dengan Malaysia. Thejournalish Social and Government, 4(4), 413–432. https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.686
Bachtiar, F. R. (2022). Kemitraan Indonesia dan Global Fund dalam mengatasi penyakit TBC di Indonesia. Review of International Relations, 4(2), 109–131. https://doi.org/10.24252/rir.v4i2.32594
Bainus, A., Kantaprawira, R., & Kusumawardhana, I. (2018). When FIFA rules the world: Hegemoni FIFA terhadap Indonesia dalam kasus pembekuan PSSI 2015–2016. Andalas Journal of International Studies (AJIS), 7(2), 103–129. https://doi.org/10.25077/ajis.7.2.103-129.2018
Fajar, S. A. (2022). Artikel jurnal Surahman Al Fajar. https://doi.org/10.31219/osf.io/arj36
Hadi, S. (2021). Negara dan kemanusiaan: Sebuah esai refleksi. Variasi Majalah Ilmiah Universitas Almuslim, 13(3). https://doi.org/10.51179/vrs.v13i3.855
Hanifan, H. (2021). Blokade Qatar oleh empat negara Semenanjung Arab dilihat dari paradigma konstruktivis. Jurnal PIR: Power in International Relations, 5(2), 97–110. https://doi.org/10.22303/pir.5.2.2021.97-110
Hasanah, U., Kirani, C., Gabylia, E. M., & Adawiyah, R. (2022). Etika dan budaya politik: Konsep sistem politik di Indonesia. Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi, 1(2), 330–343. https://doi.org/10.47233/jpst.v1i2.418
Jatmiko, A. (2017). Kebangkitan agama dan prasangka sekuler dalam kajian hubungan internasional. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 8(1), 5–18. https://doi.org/10.14710/politika.8.1.2017.5-18
Korwa, J. R. V. (2019). Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (re)konstruksi hubungan internasional dalam sistem Westphalia. Jurnal Hubungan Internasional, 8(1). https://doi.org/10.18196/hi.81141
Rahayu, S., Muslimah, S., & Sasmini. (2013). Perlindungan HAM pekerja migran: Kajian normatif kewajiban Indonesia berdasar prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional. Yustisia Jurnal Hukum, 2(1). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11082
Sudiar, S. (2018). Pendekatan human security dalam studi perbatasan negara. Jurnal Hubungan Internasional, 7(2). https://doi.org/10.18196/hi.72139
Wirachmi, A. (2023). Cara baru memandang prinsip non-intervensi ASEAN dalam menilik kasus Rohingya. Jurnal Syntax Admiration, 4(9), 1545–1552. https://doi.org/10.46799/jsa.v4i9.738
Wirasenjaya, A. M. (2012). Keluar dari "teks besar": Gagasan post-positivist dalam studi hubungan internasional. Jurnal Hubungan Internasional, 1(1), 63–69. https://doi.org/10.18196/hi.2012.0007.63-69
Zaelani, M. A., Dewi, N., & Nurwanti, Y. D. (2023). Transformasi badan usaha milik negara sebagai objek hukum dagang internasional dalam paradigma globalisasi ekonomi. Ilmu Hukum Prima (IHP), 6(1), 24–35. https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3524
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar