02247 - Visi–Misi dalam Politik Islam: Kerangka Normatif, Praktik Kontestasi, dan Evaluasi Programatik

Abstract

This article examines the concept of vision and mission (visi–misi) in Islamic political science as a normative, communicative, and evaluative framework. Drawing on a synthesis of scholarly literature spanning institutional studies, Islamic political thought, and Indonesian electoral politics, this study analyzes how vision and mission function simultaneously as programmatic direction, legitimacy instruments, and moral–juridical commitments in political contexts. The findings demonstrate that, within the Islamic political framework, vision and mission are not merely electoral marketing tools but are deeply embedded in theological principles such as amanah (trustworthiness), maslahat (public interest), maqāṣid al-sharīʿah (objectives of Islamic law), and syura (consultation). Furthermore, the study highlights the tension between symbolic identity politics and substantive programmatic evaluation, as well as the challenges of political literacy in ensuring that citizens meaningfully engage with candidates' vision and mission statements. This article contributes to the growing body of literature on Islamic democratic governance and offers operational principles for formulating, implementing, and evaluating vision and mission in Islamic political parties and candidacies.

Keywords: visi–misi, Islamic political science, maqāṣid al-sharīʿah, amanah, programmatic politics, electoral participation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep visi–misi dalam ilmu politik Islam sebagai kerangka normatif, komunikatif, dan evaluatif. Berdasarkan sintesis literatur akademik yang mencakup kajian kelembagaan, pemikiran politik Islam, dan politik elektoral Indonesia, studi ini menganalisis bagaimana visi–misi berfungsi sekaligus sebagai arah programatik, instrumen legitimasi, dan komitmen moral–yuridis dalam konteks politik. Temuan menunjukkan bahwa dalam kerangka politik Islam, visi–misi bukan sekadar perangkat pemasaran elektoral, melainkan melekat pada prinsip-prinsip teologis seperti amanah, maslahat, maqāṣid al-sharīʿah, dan syura. Lebih jauh, studi ini menyoroti ketegangan antara politik identitas simbolik dan evaluasi programatik substantif, serta tantangan literasi politik dalam memastikan warga secara bermakna terlibat dengan pernyataan visi–misi kandidat. Artikel ini memberikan kontribusi bagi literatur tata kelola demokratis Islam dan menawarkan prinsip-prinsip operasional bagi perumusan, implementasi, dan evaluasi visi–misi partai politik dan kandidat Islam.

Kata Kunci: visi–misi, ilmu politik Islam, maqāṣid al-sharīʿah, amanah, politik programatik, partisipasi elektoral

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kajian politik kontemporer, pernyataan visi dan misi (visi–misi) oleh kandidat maupun partai politik lazim dipahami sebagai dokumen formal yang menyatakan arah dan tujuan program yang diusung. Namun, pada konteks ilmu politik Islam, makna visi–misi jauh melampaui fungsi administratif: ia menyentuh dimensi teologis, moral, dan kewargaan yang bersifat normatif sekaligus kontestual. Persoalan mendasar yang muncul ialah: sejauh mana visi–misi kandidat dan partai politik—khususnya dalam konteks demokrasi Muslim seperti Indonesia—dapat dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara konsisten dengan prinsip-prinsip ilmu politik Islam?

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui sintesis literatur akademik yang mencakup studi kelembagaan, pemikiran politik Islam klasik dan kontemporer, serta kajian empiris tentang partisipasi pemilih dan kontestasi elektoral di Indonesia. Dengan cara demikian, artikel ini tidak hanya memetakan lanskap konseptual visi–misi dalam politik Islam, tetapi juga menawarkan prinsip-prinsip operasional yang dapat digunakan oleh kandidat, partai, pemilih, maupun lembaga pengawas dalam menilai kualitas dan konsistensi pernyataan visi–misi di ruang publik.

________________________________________

2. Pengertian Visi–Misi sebagai Pernyataan Arah Politik

Dalam kajian kelembagaan dan kepemimpinan, visi dan misi diperlakukan sebagai "koridor utama" yang mengarahkan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan dalam konteks pemerintahan/kenegaraan ia dipandang penting karena negara/organisasi politik dapat kehilangan arah tanpa misi–visi yang jelas (Yousaf, 2016). Literatur juga menekankan bahwa misi perlu dirancang sebelum pengembangan strategi, serta harus menjelaskan alasan keberadaan organisasi, tujuan, dan orientasi pengelolaannya (Sholeh, 2020). Karena itu, "visi–misi" dalam politik tidak memadai sebagai slogan; perubahan dan pembangunan menuntut komitmen kuat pada misi–visi, bukan sekadar deklarasi verbal/tertulis (Yousaf, 2016).

Dalam konteks komunikasi politik pemerintahan daerah, visi–misi ditegaskan sebagai pesan politik yang disampaikan kandidat/pemimpin kepada pemangku kepentingan untuk dipahami dan memperoleh dukungan dalam menjalankan kewenangan pembangunan (Corboz & Esposti, 2023; Kafid et al., 2021). Pada kasus Banda Aceh, visi–misi bahkan digambarkan sebagai komitmen politik yang kemudian direformulasi bersama para pemangku kepentingan agar menjadi visi–misi bersama dalam membangun masyarakat (Corboz & Esposti, 2023; Kafid et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa, secara politologis, visi–misi bekerja sekaligus sebagai arah programatik dan instrumen komunikasi–legitimasi yang menjembatani kandidat/pemimpin dengan publik (Corboz & Esposti, 2023; Kafid et al., 2021).

________________________________________

3. Visi–Misi dalam Ilmu Politik Islam: Kerangka Normatif

3.1. Politik sebagai Kelanjutan Misi Kenabian dan Mandat Komunitas (Umma)

Salah satu cara penting untuk membaca "visi" dalam politik Islam adalah melalui gagasan bahwa umma (komunitas orang beriman) merupakan penerima misi Nabi bagi kemanusiaan, dan salah satu istilah Qur'ani yang digunakan adalah al-ʿahd (menjaga perjanjian/kovenan Tuhan) (Siswanto et al., 2022). Dalam "visi berpusat pada komunitas" (community-centred vision), legitimasi tertinggi diletakkan pada keseluruhan komunitas, bukan pada satu garis keturunan atau institusi penguasa tertentu (Siswanto et al., 2022). Konsekuensinya, literatur ini menegaskan bahwa khalifah/penguasa harus answerable (bertanggung jawab) kepada mereka yang diperintah, yakni komunitas (Siswanto et al., 2022). Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam, visi–misi kandidat/partai idealnya tidak hanya memproyeksikan target kekuasaan, tetapi juga menegaskan tanggung jawab dan akuntabilitas kepada komunitas (Siswanto et al., 2022), sejalan dengan tuntutan komitmen substantif pada arah programatik (bukan slogan) yang juga ditekankan dalam studi misi–visi pada pembangunan negara (Yousaf, 2016).

3.2. Syura, Agensi Warga, dan Visi Rule of Law yang Inklusif

Dalam diskursus politik Islam kontemporer, pendekatan yang menekankan agensi warga (citizen agency) dan pembingkaian pemerintahan adil sebagai aspirational struggle dapat ditopang oleh konsep syura (konsultasi); hal ini tampak pada pembacaan Jadallah terhadap wacana Shams al-Din, yang menggunakan syura untuk membingkai just rule dan mengajukan visi yang akomodatif, pasca-sektarian, dan inklusif (Aziz, 2022). Visi semacam ini menghubungkan kedaulatan nasional dan kekuatan negara dengan keterlekatan pada masyarakat serta partisipasi warga (Aziz, 2022), sehingga visi–misi politik (kandidat/partai) dipahami bukan sekadar rencana administratif, melainkan proyek legitimasi yang harus bersandar pada realitas sosial dan penguatan kewargaan (Aziz, 2022).

3.3. Maqāṣid al-Sharīʿah dan Kompatibilitas Demokrasi: Visi–Misi yang Holistik

Perdebatan Islam–demokrasi dalam literatur yang ditinjau menunjukkan adanya spektrum: ada kelompok yang menolak demokrasi secara total, dan ada pendekatan yang menilai demokrasi dapat kompatibel dengan Islam jika selaras dengan nilai-nilai yang menjadi "ruh" tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah). Dalam analisis pemikiran Yusuf al-Qaradawi, demokrasi dapat dianggap sesuai dengan Islam apabila prinsip-prinsipnya sejalan dengan nilai maqāṣid (misalnya keadilan, kesetaraan hak, kebebasan), dan untuk mewujudkannya sistem demokrasi perlu membawa visi–misi yang holistik: mencakup kemaslahatan duniawi–ukhrawi serta kemaslahatan individual–sosial. Pada saat yang sama, sumber ini juga menegaskan pembedaan: otoritas absolut Tuhan dipahami sebagai otoritas penetapan hukum Islam, sedangkan otoritas politik dikembalikan kepada kehendak rakyat—rakyat memilih pemimpin secara bebas dan mengawasinya. Implikasinya, visi–misi kandidat/partai dalam kerangka politik Islam (yang menerima prosedur demokrasi) perlu dirumuskan sebagai agenda kemaslahatan publik yang dapat diuji melalui prinsip maqāṣid dan mekanisme akuntabilitas rakyat, konsisten dengan gagasan pertanggungjawaban penguasa kepada komunitas (Siswanto et al., 2022).

________________________________________

4. Visi–Misi sebagai "Program Politik" dan "Janji": Standar Etik–Fiqh

Studi Sholeh tentang janji politik dalam kampanye (pilkada Surabaya 2020) menempatkan visi–misi sebagai arena bagi politisi untuk mengekspresikan program yang dipersepsikan berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, penelitian tersebut menegaskan empat poin normatif–analitis: (i) ayat-ayat Qur'an dan hadis menjadi landasan teologis standar moral dalam politik Islam terkait pembuatan janji; (ii) "realisme politik" membuat janji sering menjadi bahasa politik transaksional dan praktik komunikasi; (iii) janji politik hanya dapat dilegitimasi bila memenuhi prasyarat tertentu dan dalam kondisi yang sangat mendesak; serta (iv) status hukum janji politik bersifat kontekstual dan kondisional. Yang paling relevan untuk visi–misi kandidat ialah kesimpulan bahwa penguasa terpilih juga berkewajiban memenuhi janji politiknya; ini menguatkan dimensi amanah dan akuntabilitas yang juga ditunjukkan oleh visi berpusat pada komunitas (penguasa bertanggung jawab kepada yang diperintah) (Siswanto et al., 2022).

Dengan demikian, dari lensa politik Islam, visi–misi kandidat/partai tidak berhenti pada deklarasi program, tetapi terikat oleh evaluasi moral–fiqh atas: niat/itikad, kondisi legitimasi, serta kewajiban penunaian setelah menang, sejalan dengan argumen bahwa komitmen pada misi–visi—bukan sekadar pronouncement—yang menentukan perubahan substantif (Yousaf, 2016).

________________________________________

5. Visi–Misi Partai Islam: Orientasi Iman, Pembangunan Masyarakat, dan Dilema Simbol–Substansi

Putra dan Jandra menguraikan bahwa visi partai Islam "diwajibkan oleh iman Islam" serta menuntut kesiapan memperjuangkan kepentingan umat dan menghidupkan nilai-nilai Islam (Muhtifah et al., 2021). Mereka juga menegaskan bahwa misi partai Islam mencakup agenda pembangunan masyarakat secara luas—moral, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik—sesuai kemampuan gerak partai, serta membutuhkan pendukung loyal yang bekerja bersama (Muhtifah et al., 2021). Sumber yang sama membahas terminologi hizb (partai) sebagai kumpulan orang yang disatukan oleh arah dan tujuan yang sama, dan ketika "hizb" ditambatkan pada Islam maka identitas keislaman meresap pada aktivitas partai, termasuk nama, logo, visi, dan misi (Muhtifah et al., 2021). Dalam kerangka ini, visi–misi bukan sekadar perangkat pemasaran elektoral, melainkan identitas ideologis dan agenda transformasi sosial (Muhtifah et al., 2021).

Namun, studi tentang PKS menunjukkan kompleksitas adaptasi di negara-bangsa majemuk. Wahyudi menjelaskan bahwa PKS menautkan politik sebagai medan da'wa yang bertujuan melayani dan memberdayakan rakyat melalui nilai agama, sekaligus menuntut profesionalitas partai politik modern. Hilmy (Studia Islamika) menambahkan bahwa bagi PKS, pengutamaan "substansi Islam" (nilai dan norma) lebih menonjol daripada label simbolik Islam dalam visi politik; bahkan PKS dipahami ingin mengintegrasikan nilai agama dan keyakinan kultural Indonesia ke dalam identitas nasional koheren (dibaca dari AD/ART, visi, dan misi) (Kuswana, 2020). Pada saat yang sama, Susanto dan Kartika menunjukkan adanya persepsi publik bahwa dalam visi–misi dan batin kader PKS tersimpan cita penegakan syariat, tetapi juga ada tekanan konteks kebangsaan multikultural (misalnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika) dalam strategi eksistensi politik. Ini mengindikasikan adanya ketegangan simbol–substansi dan negosiasi visi–misi antara ideal normatif politik Islam dan tuntutan pluralisme konstitusional.

________________________________________

6. Visi–Misi, Koalisi (Taʿāwun Siyāsī), dan Etika Komunikasi Politik

Hawari dkk. menempatkan taʿāwun siyāsī (kerja sama politik) sebagai konsep yang idealnya memuat ketulusan dan keberpihakan pada kebaikan/kemaslahatan publik, tetapi dalam praktik elit partai sering terseret kepentingan pragmatis. Studi ini juga menyoroti bahwa konflik koalisi dapat dipicu oleh perbedaan visi–misi, ideologi, dan pragmatisme. Karena itu, dari perspektif fiqh siyāsī, koalisi yang sehat secara normatif dipersyaratkan untuk dibingkai oleh prinsip-prinsip seperti orientasi kemaslahatan umum (istishlāḥ al-ʿāmmah) dan tata kelola yang adil (siyāsah ʿādilah), sekaligus memerlukan etika komunikasi politik yang tidak mengabaikan norma-norma tersebut. Secara konseptual, ini memperluas makna visi–misi: ia bukan hanya dokumen program, tetapi "standar kohesi" yang menguji konsistensi etis koalisi dan strategi kekuasaan, selaras dengan prinsip bahwa misi harus mendahului strategi dan memberi alasan eksistensi organisasi (Sholeh, 2020).

________________________________________

7. Visi–Misi dalam Praktik Kontestasi: Partisipasi Pemilih, Pengawasan Publik, dan Problem Literasi Politik

Sejumlah studi menunjukkan bahwa visi–misi berfungsi sebagai basis evaluasi rasional bagi sebagian pemilih, tetapi juga dapat gagal diakses oleh kelompok tertentu. Siswanto dkk. menemukan bahwa kyai dapat menilai kualitas, kompetensi, dan integritas calon legislatif melalui visi–misi dan program; sedangkan santri cenderung tidak mengetahui visi–misi karena tidak dilibatkan dalam tahap kampanye, sehingga pilihan mereka banyak dipengaruhi arahan kyai dan pengawasan orang tua (Lohlker, 2016). Sumber yang sama menekankan bahwa tahap kampanye merupakan tahap penting/utama untuk mengetahui visi–misi dan program peserta pemilu (Lohlker, 2016). Temuan ini koheren dengan studi tentang organisasi mahasiswa ekstra-kampus di Makassar yang memandang momen elektoral sebagai arena kontrol politik melalui kajian terhadap visi–misi kandidat dan kebijakan yang direncanakan (Latief & Nashir, 2020). Di sisi lain, Kafid dkk. menunjukkan bahwa partisipasi politik milenial Muslim di Solo tidak selalu berbasis kalkulasi rasional seperti orientasi visi–misi, program kerja, dan rekam jejak; sehingga literasi Islam santun–toleran (LISaN) diajukan sebagai upaya nilai-reproduksi untuk mendorong partisipasi yang lebih otonom dan beradab (Putra & Jandra, 2016). Dengan demikian, dalam praktik politik, visi–misi juga berhadapan dengan tantangan kesenjangan informasi dan kualitas pendidikan politik (Lohlker, 2016; Putra & Jandra, 2016).

________________________________________

8. Moderasi, Kewargaan, dan Visi–Misi Politik Islam di Masyarakat Majemuk

Sebagian literatur menampilkan visi–misi politik Islam yang menekankan moderasi dan keteraturan sosial. Muhtifah dkk. menganalisis bagaimana aktor dan organisasi di Singkawang menjalankan moderasi Islam melalui akidah dan syariah, serta menempatkan program, visi, dan misi sebagai faktor penting implementasi (dengan evaluasi keberhasilan, kekurangan, dan kendala) (Sholeh, 2020). Zarkasyi, dengan fokus pada Muhammadiyah dan NU, menilai moderasi arus utama dapat ditinjau dari visi–misi organisasi massa; ia mencatat bahwa NU pada 2006 mendeskripsikan visinya sebagai penegakan keadilan sosial dan tatanan demokratis berbasis doktrin Ahlussunnah wal Jamaah, serta misinya memengaruhi sistem hukum dan mempromosikan kebijakan yang menjamin keadilan sosial dan demokrasi serta pemberdayaan masyarakat. Pada level wacana yang lebih baru, Tania dkk. menjelaskan "Humanitarian Islam" NU sebagai visi dan misi yang menekankan penyelesaian krisis peradaban, serta mempromosikan kasih sayang, keadilan, dan ko-eksistensi, termasuk komitmen inklusivitas melampaui batas etnis/mazhab/gender. Dalam konteks minoritas dan lintas-sektarian di Inggris, Corboz dan Esposti juga mendeskripsikan organisasi Syiah yang mengartikulasikan misi untuk membangun "inclusive British Islam" dan mengatasi fragmentasi internal komunitas Muslim, melalui etika Islamically-conscious yang juga berbicara pada nilai universal seperti inklusivitas dan kesatuan (Jadallah, 2013). Secara sintesis, sumber-sumber ini menunjukkan bahwa visi–misi politik Islam dapat diarahkan pada moderasi dan kewargaan inklusif, bukan hanya pada agenda legal-formal (Sholeh, 2020; Jadallah, 2013).

________________________________________

9. Nuansa dan Kontroversi: Politik Identitas, Ijtima Ulama, dan Objektivitas Evaluasi Visi–Misi

Literatur juga memperlihatkan bahwa visi–misi dapat menjadi titik masuk politik identitas dan mobilisasi keagamaan. Nasution dkk. (HTS) mencatat bahwa gerakan tertentu membentuk ijtima ulama untuk mendukung kandidat yang memiliki visi–misi sesuai pandangan gerakan tersebut (Al-Arian, 2018). Namun studi yang sama memberi catatan normatif penting: jika ketakutan memilih non-Muslim membuat orang kehilangan objektivitas dalam menilai visi–misi calon, maka hal itu dipandang melanggar tujuan dasar hukum Islam (maqāṣid) (Al-Arian, 2018). Ini menegaskan adanya ketegangan antara mobilisasi berbasis identitas dan prinsip evaluasi programatik–maslahah yang lebih objektif (Al-Arian, 2018). Pada sisi lain, studi mengenai Brigade Tholiban menunjukkan contoh gerakan dakwah-politik yang mengejar legalisasi syariat sebagai jalan menuju daulah Islamiyyah, dengan spirit amar ma'ruf nahi munkar sebagai motif. Contoh-contoh ini memperlihatkan pluralitas orientasi "visi–misi" dalam politik Islam: dari moderasi-kewargaan hingga formalisasi syariat dan mobilisasi identitas (Al-Arian, 2018).

________________________________________

10. Sintesis Operasional: Prinsip Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi Visi–Misi dalam Kerangka Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis referensi di atas, visi–misi kandidat/partai yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka ilmu politik Islam memiliki ciri-ciri dan prinsip-prinsip sebagai berikut.

10.1. Prinsip Perumusan Visi

Pertama, visi harus berfungsi sebagai koridor arah dan identitas, bukan sekadar ornamen: visi membentuk self-image dan ikatan moral organisasi, dan tanpa kejelasan visi, negara/organisasi dapat kehilangan arah (Yousaf, 2016). Kedua, visi perlu berpusat pada kemaslahatan komunitas/umma dan akuntabilitas: penguasa dipahami harus bertanggung jawab kepada komunitas (Siswanto et al., 2022), dan penguatan kewargaan/agensi warga dapat dibangun melalui syura dan visi yang inklusif (Aziz, 2022). Ketiga, visi harus bersifat holistik (duniawi–ukhrawi; individual–sosial) dengan ukuran maqāṣid: demokrasi dan tata kelola dapat kompatibel dengan Islam bila visi–misi selaras dengan nilai-nilai maqāṣid seperti keadilan dan kesetaraan hak. Keempat, visi perlu membuka ruang moderasi dan ko-eksistensi bila konteksnya majemuk: visi–misi moderasi Islam diimplementasikan melalui program dan kebijakan (Sholeh, 2020), dan dapat diproyeksikan sebagai agenda keadilan, demokrasi, pemberdayaan, serta inklusivitas (Jadallah, 2013).

10.2. Prinsip Perumusan Misi dan Program

Pertama, misi mendahului strategi dan menjelaskan alasan eksistensi serta tujuan organisasi (Sholeh, 2020); karenanya, misi harus menerjemahkan visi menjadi rencana jangka pendek–panjang. Kedua, agenda pembangunan harus bersifat menyeluruh: literatur tentang partai Islam menegaskan misi meliputi moral, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik sesuai kemampuan gerak (Muhtifah et al., 2021). Ketiga, etika janji politik dan amanah perlu dijaga: janji kampanye perlu tunduk pada standar moral Qur'an–hadis; statusnya kontekstual, tetapi penguasa terpilih berkewajiban memenuhinya—sejalan dengan tuntutan akuntabilitas penguasa pada komunitas (Siswanto et al., 2022). Keempat, koalisi programatik idealnya berorientasi kemaslahatan umum dan etika komunikasi, sementara perbedaan visi–misi/ideologi dapat memicu konflik koalisi. Kelima, visi–misi harus dapat diuji publik melalui partisipasi dan pengawasan: kampanye menjadi tahap penting agar pemilih mengetahui visi–misi (Lohlker, 2016), organisasi mahasiswa mengawasi visi–misi dan kebijakan (Latief & Nashir, 2020), dan literasi politik memengaruhi apakah evaluasi pemilih benar-benar berbasis program (Putra & Jandra, 2016).

10.3. Prinsip Evaluasi bagi Pemilih dan Lembaga Pengawas

Pertama, visi–misi hendaknya digunakan sebagai indikator kompetensi dan integritas: kyai menilai calon legislatif melalui visi–misi/program dan rekam kerja (Lohlker, 2016). Kedua, bias yang menutup objektivitas penilaian program perlu dihindari: bila ketakutan identitas membuat objektivitas menilai visi–misi hilang, hal itu dipersoalkan sebagai pelanggaran maqāṣid (Al-Arian, 2018). Ketiga, kontrol sosial yang berbasis kajian perlu didorong: pengawasan dapat dilakukan melalui studi, diskusi, dialog, dan peninjauan visi–misi serta kebijakan (Latief & Nashir, 2020).

________________________________________

11. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa dalam kerangka ilmu politik Islam, visi–misi kandidat dan partai politik memiliki dimensi yang jauh lebih kaya daripada sekadar dokumen program elektoral. Ia merupakan pernyataan arah moral dan ideologis, instrumen legitimasi publik, komitmen amanah yang terikat standar fiqh, sekaligus "standar kohesi" yang menguji konsistensi etis koalisi dan strategi kekuasaan. Ketegangan antara identitas simbolik dan substansi programatik, antara ideal normatif Islam dan tuntutan pluralisme konstitusional, serta antara mobilisasi massa dan evaluasi rasional berbasis maqāṣid, merupakan dinamika yang tidak dapat diabaikan dalam memahami visi–misi di ruang politik demokrasi Muslim.

Implikasi praktisnya, baik kandidat, partai, pemilih, maupun lembaga pengawas perlu menempatkan visi–misi sebagai dokumen hidup yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, teologis, dan prosedural—bukan sekadar retorika kampanye. Penguatan literasi politik dan pendidikan kewargaan menjadi prasyarat agar warga dapat secara bermakna terlibat dalam evaluasi visi–misi sebagai basis pilihan politik yang otonom dan beradab.

________________________________________

Daftar Referensi

Al-Arian, A. (2018). Islamist movements and the Arab Spring. ICR Journal, 9(4), 47–73. https://doi.org/10.52282/icr.v9i4.94

Aziz, M. A. (2022). Undergraduate political science curriculum of International Islamic University Malaysia (IIUM). International Journal of Law and Society (IJLS), 1(3), 166–183. https://doi.org/10.59683/ijls.v1i3.20

Corboz, E., & Esposti, E. D. (2023). From the margins to the centre. Journal of Muslims in Europe, 12(1), 98–117. https://doi.org/10.1163/22117954-bja10053

Jadallah, D. (2013). State sovereignty and citizen agency. Mathal Journal of Islamic and Middle Eastern Multidisciplinary Studies, 3. https://doi.org/10.17077/2168-538x.1048

Kafid, N., Zulkifli, Z., Hanif, A., & Zamhari, A. (2021). Islamism, Muslim millennials, and local political contestation in Indonesia. Dinika: Academic Journal of Islamic Studies, 6(2), 195–212. https://doi.org/10.22515/dinika.v6i2.4844

Kuswana, D. (2020). The Tholiban Brigade political da'wah movement in Tasikmalaya. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 14(2), 231–258. https://doi.org/10.15575/idajhs.v14i2.10218

Latief, H., & Nashir, H. (2020). Local dynamics and global engagements of the Islamic modernist movement in contemporary Indonesia: The case of Muhammadiyah (2000–2020). Journal of Current Southeast Asian Affairs, 39(2), 290–309. https://doi.org/10.1177/1868103420910514

Lohlker, R. (2016). Jamāʿa vs. Mulk: Community-centred and ruler-centred visions of the Islamic community (hlm. 78–96). https://doi.org/10.1163/9789004315693_005

Muhtifah, L., Prasojo, Z. H., Sappe, S., & Elmansyah, E. (2021). The theology of Islamic moderation education in Singkawang, Indonesia: The city of tolerance. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 77(4). https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6552

Putra, O. E., & Jandra, M. (2016). Dialectics of politics and religion in Indonesia. Umran: Journal of Islamic and Civilizational Studies, 3(3–1). https://doi.org/10.11113/umran2016.3n3-1.139

Sholeh, M. (2020). Political promises in the lens of Islamic theology and jurisprudence: A case study of Surabaya Mayor Election 2020. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 28(2), 145–170. https://doi.org/10.21580/ws.28.2.6985

Siswanto, A., Supriyadi, S., & Zuber, A. (2022). The voting behavior of kyai and santri on the legislative election of 2019. Interdisciplinary Social Studies, 2(1). https://doi.org/10.55324/iss.v2i1.298

Yousaf, N. (2016). Influence of mission and vision on the state development: A case of Pakistan. International Journal of Public Leadership, 12(1), 52–72. https://doi.org/10.1108/ijpl-11-2015-0026