02244 - Unilateralisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Analitis

Abstrak

Unilateralism in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual and Analytical Study

This article examines the concept of unilateralism within the framework of Islamic political science (siyāsah). Unilateralism, defined as a foreign policy approach in which one state independently determines the handling of international issues without consultation or collective agreement, is analyzed through the lens of Islamic political thought and contemporary Muslim state practice. Using a conceptual-analytical approach, this study positions unilateralism as a mode of foreign policy decision-making and examines its alignment with the principles of siyāsah, which encompasses both domestic and foreign affairs. The analysis draws on the diplomatic practice of the Prophet Muhammad SAW in Madinah, the normative principles of non-intervention espoused by Muslim-majority states, and the institutional architecture of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC). The findings suggest that unilateralism stands in analytical tension with three dimensions in Islamic political science: (1) the scope of siyāsah, which presupposes collective management of the affairs of the ummah; (2) the emphasis on diplomacy and treaty-making as instruments of foreign policy for conflict reduction; and (3) the collective institutional practices of the Muslim world through the OIC and its consultative organs.

Keywords: unilateralism, Islamic political science, siyāsah, foreign policy, diplomacy, OIC

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep unilateralisme dalam kerangka ilmu politik Islam (siyāsah). Unilateralisme, yang didefinisikan sebagai pendekatan kebijakan luar negeri ketika satu negara secara mandiri menentukan penanganan isu-isu internasional tanpa konsultasi atau kesepakatan kolektif, dianalisis melalui lensa pemikiran politik Islam dan praktik negara-negara Muslim kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-analitis, studi ini memosisikan unilateralisme sebagai corak pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan mengkaji keselarasannya dengan prinsip-prinsip siyāsah, yang mencakup urusan dalam negeri maupun luar negeri. Analisis bersandar pada praktik diplomasi Nabi Muhammad SAW di Madinah, prinsip-prinsip normatif non-intervensi yang dianut negara-negara mayoritas Muslim, serta arsitektur kelembagaan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Temuan menunjukkan bahwa unilateralisme berada dalam ketegangan analitis dengan tiga dimensi dalam ilmu politik Islam: (1) cakupan siyāsah yang mengandaikan pengurusan urusan umat secara kolektif; (2) penekanan diplomasi dan perjanjian sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk mereduksi konflik; dan (3) praktik kelembagaan kolektif dunia Islam melalui OKI dan organ-organ konsultatifnya.

Kata kunci: unilateralisme, ilmu politik Islam, siyāsah, kebijakan luar negeri, diplomasi, OKI

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, unilateralisme kerap menjadi isu sentral yang membelah tatanan global antara pendekatan sepihak dan kolektif. Negara-negara kuat yang menjalankan kebijakan luar negeri tanpa menggantungkan diri pada konsensus internasional sering kali memantik respons politik yang signifikan, baik dari aktor-aktor negara maupun institusi multilateral. Di sisi lain, kajian ilmu politik Islam (siyāsah) sebagai sebuah disiplin yang mencakup pengaturan urusan umat—termasuk urusan luar negeri—menyediakan kerangka normatif dan analitis yang relevan untuk menilai corak pengambilan keputusan semacam ini.

Namun demikian, literatur siyāsah klasik tidak menyediakan satu terminologi baku untuk "unilateralisme" sebagaimana dikenal dalam kajian hubungan internasional modern. Hal ini meniscayakan pendekatan analitis-interpretatif yang menjembatani konsep hubungan internasional kontemporer dengan kerangka ilmu politik Islam, baik melalui prinsip-prinsip normatif maupun melalui praktik historis dan kelembagaan.

Artikel ini bertujuan untuk: pertama, meletakkan unilateralisme sebagai corak kebijakan luar negeri dalam kerangka kajian hubungan internasional; kedua, memosisikan kajian tersebut dalam ruang lingkup siyāsah; ketiga, menilai unilateralisme secara analitis melalui praktik diplomasi Nabi, prinsip non-intervensi dalam kebijakan luar negeri negara Islam kontemporer, serta keberadaan mekanisme kolektif dunia Islam. Dengan demikian, artikel ini berupaya mengisi celah konseptual tentang bagaimana ilmu politik Islam membaca fenomena unilateralisme.

________________________________________

2. Definisi Unilateralisme dalam Kajian Kebijakan Luar Negeri

Dalam kajian hubungan internasional, unilateralisme dapat dipahami sebagai gaya atau pendekatan kebijakan luar negeri ketika satu negara menentukan sendiri bagaimana isu internasional ditangani dan bagaimana hubungan dijalankan, tanpa menggantungkan diri pada proses kelembagaan bersama. Pendekatan ini sering dikontraskan dengan multilateralisme yang bekerja melalui institusi, norma, dan prosedur kolektif (Oktadewi & Wahyu, 2018). Literatur juga menekankan bahwa studi unilateralisme–bilateralisme kerap memusatkan perhatian pada praktik negara dominan yang menjalankan kebijakan luar negeri dengan mengabaikan institusi internasional dan pembatasan legal (Oktadewi & Wahyu, 2018).

Dalam isu-isu tertentu, unilateralisme juga tampil sebagai penolakan terhadap intervensi dan keputusan sepihak negara kuat. Dalam konteks kebijakan Amerika Serikat (AS), misalnya, tindakan unilateral dipandang menciptakan ketidakseimbangan dan memicu respons-balancing, serta dikritik sebagai bentuk intervensi sepihak.

Pada saat yang sama, unilateralisme ini tetap berada dalam domain kebijakan luar negeri (foreign policy). Kebijakan luar negeri sendiri dipahami sebagai tindakan otoritas pemerintah untuk mempertahankan atau mengubah kepentingan di lingkungan internasional (Darmawan, 2018), dan secara konseptual sering dibaca sebagai kelanjutan dari politik atau kebijakan domestik yang berinteraksi dengan dinamika masyarakat internasional (Muslikhati, 2012; Pratiwi, 2016). Karena itu, unilateralisme dapat diposisikan sebagai mode atau corak pengambilan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri—yakni ketika keputusan eksternal tidak disandarkan pada konsultasi atau kesepakatan kolektif, melainkan pada keputusan sepihak negara (Darmawan, 2018; Oktadewi & Wahyu, 2018).

________________________________________

3. Kerangka Analitis: Kebijakan Luar Negeri sebagai Produk Faktor Internal–Eksternal

Sejumlah rujukan dalam analisis kebijakan luar negeri menegaskan bahwa politik atau kebijakan luar negeri tidak berada dalam ruang vakum dan dipengaruhi oleh interaksi persoalan lokal–global (Pratiwi, 2016). Definisi kebijakan luar negeri juga kerap diletakkan sebagai tindakan pemerintah yang diarahkan untuk merespons lingkungan eksternal sekaligus memproyeksikan kepentingan nasional (Darmawan, 2018; Muslikhati, 2012).

Dalam kerangka Holsti, politik luar negeri dipahami sebagai tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam lingkungan. Implementasinya tampil sebagai kebijakan luar negeri yang perumusannya dipengaruhi faktor internal, meliputi ekonomi, politik domestik, situasi sosial, dan kelompok kepentingan (Muslikhati, 2012). Kerangka ini konsisten dengan gagasan "intermestic" (keterjalinan domestik–internasional) yang menempatkan faktor internal dan eksternal sebagai determinan perumusan kebijakan luar negeri (Muslikhati, 2012; Pratiwi, 2016).

Dari sudut ini, unilateralisme dapat dianalisis bukan hanya sebagai "pilihan prosedural" (tanpa konsultasi), tetapi juga sebagai output tertentu dari konfigurasi faktor domestik dan eksternal. Literatur tentang unilateralisme–multilateralisme menambahkan bahwa, meskipun multilateralisme menjadi kerangka penting dalam tatanan internasional kontemporer, dalam praktik hubungan internasional, negara sering mengoperasikan kebijakan melalui unilateralism dan bilateralism (Oktadewi & Wahyu, 2018). Dengan demikian, pembahasan unilateralisme menurut ilmu politik Islam memerlukan dua langkah: (i) meletakkan unilateralisme sebagai corak kebijakan luar negeri (Darmawan, 2018; Oktadewi & Wahyu, 2018), lalu (ii) membaca corak tersebut melalui konsep-konsep politik Islam (siyāsah) dan praktik hubungan luar negeri dalam tradisi Islam yang dirujuk sumber-sumber yang tersedia (Rokhayati, 2017; Umami & Siyar, 2021).

________________________________________

4. Ilmu Politik Islam (Siyāsah) dan Ruang Lingkup Urusan Luar Negeri

Dalam salah satu rumusan yang eksplisit, politik dalam Islam (siyāsah) dipahami sebagai cara mengatur urusan umat yang mencakup urusan dalam negeri dan luar negeri. Lebih jauh, politik tidak hanya dijalankan oleh negara atau pemerintah, tetapi juga oleh umat, misalnya melalui mekanisme koreksi (Umami & Siyar, 2021). Rumusan ini penting karena menegaskan bahwa urusan luar negeri merupakan bagian inheren dari siyāsah, bukan wilayah yang terpisah dari politik Islam (Umami & Siyar, 2021).

Dengan demikian, pembacaan unilateralisme dalam perspektif ilmu politik Islam, pada level konseptual minimal, merupakan pembacaan tentang bagaimana keputusan sepihak di arena eksternal selaras atau bertentangan dengan prinsip pengurusan urusan umat (domestik–eksternal) yang menjadi cakupan siyāsah (Umami & Siyar, 2021), serta bagaimana ia berhubungan dengan perangkat politik luar negeri yang ditekankan tradisi Islam, seperti diplomasi dan perjanjian (Rokhayati, 2017).

Di titik ini, sumber-sumber yang tersedia tidak memberikan satu definisi terminologis tunggal "unilateralisme" sebagai konsep baku dalam literatur siyāsah. Namun, sumber-sumber tersebut memberikan pijakan untuk menilai unilateralisme secara analitis melalui: (a) penekanan terhadap diplomasi dan komunikasi politik lintas-entitas sebagai instrumen kebijakan luar negeri dalam praktik Nabi; dan (b) keberadaan mekanisme kolektif atau kelembagaan di dunia Muslim modern, misalnya OKI dan organ-organ konsultatifnya, yang merepresentasikan pendekatan non-sepihak (Rokhayati, 2017; Sari, 2018; Wardoyo et al., 2011).

________________________________________

5. Diplomasi dalam Praktik Nabi sebagai Antitesis Konseptual terhadap Tindakan Sepihak

Salah satu rujukan yang relevan bagi politik luar negeri dalam horizon Islam adalah kajian tentang praktik diplomasi Muhammad SAW di Madinah. Sumber ini menegaskan bahwa diplomasi dapat digunakan sebagai alat politik luar negeri untuk meredam perang. Bahkan dinyatakan bahwa salah satu penyebab pecahnya peperangan adalah kurangnya komunikasi antarpihak atau antarnegara yang berkonflik (Rokhayati, 2017). Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa Muhammad SAW menjalankan langkah-langkah politik yang bersifat kesepakatan—misalnya kesepakatan antarfaksi di Madinah yang dikenal sebagai Konstitusi Madinah—dan strategi kebijakan luar negeri berbasis perjanjian, seperti Perjanjian Hudaibiyah dengan Quraisy, yang dipandang sebagai kemenangan diplomasi politik dan menjadi dasar kuat bagi kebijakan luar negeri serta penyebaran Islam (Rokhayati, 2017).

Dalam kerangka ini, unilateralisme sebagai kebijakan tanpa konsultasi atau kesepakatan dapat diperlakukan sebagai kontras analitis terhadap corak hubungan luar negeri yang ditekankan rujukan tersebut, yakni: diplomasi, komunikasi politik, dan perjanjian (Rokhayati, 2017). Artinya, apabila politik luar negeri diposisikan sebagai instrumen untuk meredam perang melalui komunikasi dan kesepakatan (Rokhayati, 2017), maka tindakan sepihak yang meminimalkan konsultasi dan mengabaikan mekanisme komunikasi dapat dibaca sebagai kurang selaras dengan ideal-instrumental diplomasi yang ditonjolkan dalam praktik Nabi sebagaimana dirangkum sumber tersebut (Rokhayati, 2017). Penilaian ini tetap bersifat analitis-interpretatif, tetapi berakar pada klaim eksplisit bahwa diplomasi dan komunikasi adalah perangkat penting untuk meredam konflik (Rokhayati, 2017).

________________________________________

6. Prinsip Non-Intervensi dan Relasi Baik: Contoh Artikulasi dalam Kebijakan Luar Negeri Negara Islam Kontemporer

Beberapa sumber yang membahas kebijakan luar negeri negara-negara beridentitas Islam menampilkan prinsip yang relevan dengan pembacaan kritis atas unilateralisme, khususnya ketika unilateralisme berwujud intervensi sepihak. Misalnya, kajian tentang Arab Saudi menyebut bahwa dalam hubungan luar negeri, Arab Saudi bertitik tolak pada prinsip dan dasar tertentu, termasuk menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan menghindari intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain (Kurniadi, 2020). Prinsip "menghindari intervensi" ini dapat diperlakukan sebagai batas normatif-operasional yang secara implisit membatasi tindakan sepihak yang menyerupai campur tangan (Kurniadi, 2020).

Selain itu, diskursus penolakan terhadap tindakan sepihak (unilateral actions) juga muncul dalam konteks respons negara terhadap hegemoni negara kuat. Studi tentang relasi segitiga strategis China–Iran–Rusia, misalnya, mencatat bahwa Iran mengecam intervensi Amerika dalam kebijakan domestik negara lain dan mengutuknya sebagai tindakan unilateral. Sumber yang sama menunjukkan ekspresi ketidakpuasan Iran terhadap unilateralisme AS dan memandang kebijakan unilateral AS sebagai tekanan sistemik yang memengaruhi arah politik luar negeri Iran. Walaupun ini bukan "doktrin siyāsah" dalam arti klasik, ia memperlihatkan bahwa dalam praktik negara beridentitas Islam seperti Iran, "unilateralism" dipahami dan dikritik sebagai bentuk pemaksaan atau intervensi sepihak.

________________________________________

7. Multilateralisme Dunia Islam (OKI) sebagai Praktik Anti-Sepihak: Fungsi Konsultatif dan Kolektif

Kontras terhadap unilateralisme juga dapat ditunjukkan melalui keberadaan forum kolektif dunia Islam. Sumber mengenai identitas Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia menegaskan bahwa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan institusi Islam yang paling utama dan disebut memiliki 57 anggota (Sari, 2018). Pada level kelembagaan, kajian lain menjelaskan mandat Independent Permanent Commission of Human Rights (IPHRC) OKI, yang menjalankan fungsi konsultatif dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan (Menteri Luar Negeri) OKI, serta dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Konferensi Tingkat Tinggi atau Dewan Menteri Luar Negeri (Wardoyo et al., 2011). Dua poin ini memperlihatkan adanya arsitektur konsultasi dan rekomendasi dalam salah satu organisasi utama dunia Islam (Sari, 2018; Wardoyo et al., 2011).

Dalam bingkai unilateralisme menurut ilmu politik Islam, konfigurasi OKI–IPHRC ini relevan secara konseptual karena menghadirkan model pengelolaan isu lintas-negara di dunia Muslim yang tidak sepihak, melainkan melalui mekanisme konsultatif, rekomendasi, dan forum menteri luar negeri (Sari, 2018; Wardoyo et al., 2011). Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa urusan luar negeri adalah bagian dari siyāsah (pengaturan urusan umat) (Umami & Siyar, 2021), dan bahwa diplomasi serta komunikasi diposisikan sebagai instrumen untuk mengelola konflik (Rokhayati, 2017).

________________________________________

8. Ilustrasi Isu: Klaim Sepihak atas Yerusalem dan Respons Diplomasi Kolektif

Unilateralisme sebagai tindakan sepihak dalam isu simbolik-politik dapat diilustrasikan melalui kasus Palestina–Yerusalem. Sebuah kajian tentang dukungan Indonesia terhadap Palestina menyebut adanya klaim unilateral Israel terhadap Yerusalem sebagai ibu kota (Siswanto, 2018). Dalam narasi lain tentang diplomasi Indonesia untuk Palestina, disebutkan bahwa pada Konferensi Luar Biasa OKI di Istanbul, Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin usulan sikap negara-negara OKI terhadap deklarasi AS yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel (Abdurofiq, 2018).

Dua rujukan ini—klaim sepihak dan respons forum OKI—memperlihatkan pola bahwa tindakan unilateral dalam isu status kota memantik penggunaan kanal diplomasi kolektif di forum dunia Islam (Abdurofiq, 2018; Siswanto, 2018). Pendekatan ini secara prosedural berseberangan dengan unilateralisme karena mengandalkan artikulasi sikap melalui organisasi multilateral (Abdurofiq, 2018; Sari, 2018).

Pada tingkat konseptual, ilustrasi ini konsisten dengan tiga lapis argumen yang ditopang sumber: (i) unilateralisme adalah corak ketika satu negara menentukan sendiri penanganan isu tanpa institusi kolektif (Oktadewi & Wahyu, 2018); (ii) diplomasi dan komunikasi politik diposisikan sebagai alat untuk meredam konflik dan mengelola ancaman (Rokhayati, 2017); dan (iii) OKI menyediakan kanal kolektif yang secara institusional memang dirancang untuk perumusan sikap bersama melalui struktur pertemuan dan organ-organ konsultatif (Sari, 2018; Wardoyo et al., 2011).

________________________________________

9. Sintesis: Unilateralisme Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, unilateralisme menurut ilmu politik Islam—dengan batasan bahwa sumber yang tersedia tidak menyediakan definisi terminologis klasik dalam literatur siyāsah—dapat dirumuskan secara akademik sebagai berikut.

Pertama, secara konseptual dalam hubungan internasional dan analisis kebijakan luar negeri, unilateralisme adalah gaya kebijakan luar negeri sepihak ketika satu negara menentukan sendiri penanganan isu internasional dan cenderung mengabaikan institusi serta pembatasan legal internasional; ini dikontraskan dengan multilateralisme (Oktadewi & Wahyu, 2018). Kebijakan luar negeri sendiri dipahami sebagai tindakan otoritas pemerintah untuk memproyeksikan kepentingan di arena internasional dan dipengaruhi interaksi faktor domestik–internasional (Darmawan, 2018; Muslikhati, 2012).

Kedua, secara ruang lingkup siyāsah, politik Islam dipahami sebagai pengaturan urusan umat yang mencakup urusan dalam dan luar negeri. Hal ini berarti corak pengambilan keputusan eksternal—termasuk sepihak versus konsultatif—adalah bagian dari problematik ilmu politik Islam (Umami & Siyar, 2021).

Ketiga, secara perangkat praktik-politik dalam tradisi Islam, rujukan tentang diplomasi Nabi menonjolkan diplomasi sebagai alat politik luar negeri untuk meredam perang, dengan penekanan pada pentingnya komunikasi dan perjanjian atau kesepakatan, seperti Perjanjian Hudaibiyah dan kesepakatan antarfaksi di Madinah (Rokhayati, 2017). Dalam bacaan ini, tindakan sepihak tanpa konsultasi atau kesepakatan dapat diposisikan sebagai kontras terhadap ideal-instrumental diplomasi dan komunikasi (Rokhayati, 2017).

Keempat, secara praktik kontemporer dunia Islam, terdapat artikulasi prinsip menghindari intervensi dalam kebijakan luar negeri negara Islam tertentu (Kurniadi, 2020), serta kritik eksplisit terhadap unilateralisme sebagai bentuk intervensi atau pemaksaan sepihak. Selain itu, keberadaan OKI dan mekanisme konsultatif seperti IPHRC memperlihatkan adanya kecenderungan institusional untuk mengelola isu lintas-negara melalui kanal kolektif, bukan sepihak (Sari, 2018; Wardoyo et al., 2011).

Dengan demikian, jika "unilateralisme" didefinisikan sebagai kebijakan luar negeri sepihak tanpa konsultasi atau kesepakatan, maka pembacaan ilmu politik Islam berdasarkan sumber-sumber yang tersedia menempatkannya dalam ketegangan analitis dengan: (i) cakupan siyāsah yang mengandaikan pengurusan urusan umat termasuk urusan luar negeri (Umami & Siyar, 2021); (ii) penekanan diplomasi-perjanjian sebagai sarana politik luar negeri yang menurunkan risiko konflik (Rokhayati, 2017); serta (iii) praktik kelembagaan kolektif dunia Islam melalui OKI dan organ konsultatifnya (Sari, 2018; Wardoyo et al., 2011).

Perlu dicatat secara metodologis bahwa sumber-sumber yang digunakan lebih kuat mendukung penilaian melalui praktik diplomasi dan kelembagaan daripada menyediakan satu hukm atau kaidah normatif tunggal tentang unilateralisme dalam fikih siyāsah.

________________________________________

10. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa unilateralisme, sebagai corak kebijakan luar negeri sepihak, dapat dibaca secara analitis melalui kerangka ilmu politik Islam. Meskipun literatur siyāsah klasik tidak menyediakan terminologi baku untuk konsep ini, tiga pilar analitis telah diidentifikasi: praktik diplomasi Nabi yang menekankan komunikasi dan perjanjian, prinsip non-intervensi yang diartikulasikan dalam kebijakan luar negeri negara-negara Islam kontemporer, serta mekanisme kolektif OKI yang merepresentasikan pendekatan non-sepihak dalam pengelolaan isu dunia Muslim.

Studi ini menyarankan perlunya pengembangan lebih lanjut dalam kajian siyāsah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan norma-norma pengambilan keputusan kolektif dalam hubungan antarnegara Muslim dan respons normatif Islam terhadap fenomena hegemoni unilateral dalam tatanan internasional.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdurofiq, A. (2018). Identitas Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina, studi kasus: Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa ke-5 tahun 2016 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jakarta. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 1(1). https://doi.org/10.47313/ppl.v1i1.197

Darmawan, A. (2018). Membaca arah politik luar negeri Indonesia: Resensi buku. Indonesian Perspective, 80. https://doi.org/10.14710/ip.v0i0.20180

Kurniadi, T. (2020). Implementasi pemberian hibah pemerintah Indonesia kepada pemerintah/lembaga asing sebagai stimulus soft diplomacy. Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 13(1), 01–14. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.440

Muslikhati, S. (2012). Isu terorisme dalam jurusan hubungan internasional perspektif Islam. Jurnal Hubungan Internasional, 1(1). https://doi.org/10.18196/hi.2012.0004.32-39

Oktadewi, N., & Wahyu, W. (2018). Politik luar negeri Indonesia dilihat dari UU No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Jurnal PIR: Power in International Relations, 2(2), 132. https://doi.org/10.22303/pir.2.2.2018.132-146

Pratiwi, D. A. (2016). Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi terorisme internasional. Jurnal Dimensi, 4(1). https://doi.org/10.33373/dms.v4i1.28

Rokhayati, R. (2017). Ambivalensi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran. Global Insight Journal, 2(1). https://doi.org/10.52447/gij.v2i1.1675

Sari, D. S. (2018). Indonesian foreign policy towards Egypt post-Husni Mubarak administration. Jurnal ICMES, 2(2), 108–130. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i2.29

Siswanto, S. (2018). Kepemimpinan Donald Trump dan turbulensi tatanan dunia. Jurnal Penelitian Politik, 15(1), 49. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i1.735

Umami, L., & Siyar, S. (2021). Analisis politik luar negeri Afghanistan terhadap Indonesia dalam upaya mediasi konflik Afghanistan tahun 2017–2019. Siyar Journal, 1(1), 103–129. https://doi.org/10.15642/siyar.2021.1.1.103-129

Wardoyo, B., Wirawan, H., & Santiko, U. (2011). Mediasi Indonesia dalam proses perdamaian Palestina–Israel. Global: Jurnal Politik Internasional, 13(1). https://doi.org/10.7454/global.v13i1.163