02222 - Sekularisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Prinsip Pemisahan Agama dan Negara yang Diperdebatkan

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep sekularisme dalam perspektif ilmu politik Islam, khususnya sebagai prinsip pemisahan antara agama dan negara dalam urusan pemerintahan. Dengan menggunakan metode kajian literatur terhadap sejumlah sumber akademik berbahasa Indonesia dan Inggris, artikel ini memetakan ragam definisi, genealogi historis, nuansa konseptual, serta posisi pemikiran politik Islam terhadap sekularisme. Temuan menunjukkan bahwa sekularisme tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan mencakup spektrum yang luas: dari penolakan karena dianggap bertentangan dengan totalitas ajaran Islam, hingga penerimaan kritis sebagai mekanisme perlindungan kebebasan dan pencegahan manipulasi agama oleh kekuasaan. Perdebatan ini diperumit oleh keberagaman model sekularisme (multiple secularisms) dan oleh konteks lokal seperti Indonesia, yang melalui kompromi Pancasila menampilkan diferensiasi agama–negara yang khas tanpa memrivatisasi agama sepenuhnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam kajian ilmu politik Islam, sekularisme perlu dibaca sebagai rezim pengaturan relasi agama–negara yang bentuknya beragam dan berubah secara historis, bukan sebagai konsep yang monolitik.
Kata kunci: sekularisme, agama dan negara, ilmu politik Islam, multiple secularisms, Pancasila
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of secularism from the perspective of Islamic political science, particularly as a principle of separation between religion and state in matters of governance. Employing a literature review method drawing on a range of academic sources in Indonesian and English, the article maps various definitions, historical genealogies, conceptual nuances, and the positions of Islamic political thought toward secularism. The findings indicate that secularism cannot be understood in a singular manner; rather, it encompasses a broad spectrum ranging from outright rejection on the grounds that it contradicts the comprehensiveness of Islamic teaching, to critical acceptance as a mechanism for protecting freedom and preventing the manipulation of religion by political power. This debate is further complicated by the diversity of secularism models (multiple secularisms) and by local contexts such as Indonesia, where the Pancasila compromise produces a distinctive form of religion–state differentiation that does not fully privatize religion. The article concludes that within Islamic political science, secularism must be read as a regime for regulating the religion–state relationship that is historically variable and pluriform, rather than as a monolithic concept.
Keywords: secularism, religion and state, Islamic political science, multiple secularisms, Pancasila
________________________________________
1. Pendahuluan: Sekularisme sebagai Isu Sentral Relasi Agama–Negara dalam Politik Islam
Dalam kajian ilmu politik Islam, tema relasi agama (Islam) dan negara/politik merupakan perdebatan yang terus muncul, terutama ketika konsep negara-bangsa modern (nation-state) dan demokrasi menjadi kerangka dominan penyelenggaraan pemerintahan kontemporer (Baidhawy, 2012; Syaifuddin, 2018; Usman, 2017). Di dalam perdebatan ini, sekularisme umumnya dipahami sebagai prinsip pemisahan antara agama dan negara dalam urusan pemerintahan, tetapi pemaknaannya tidak tunggal dan sering diperdebatkan, baik dalam tradisi politik Barat maupun pemikiran politik Islam (Baidhawy, 2012; Jatmiko, 2017; Z. A. Usman, 2022). Sejumlah literatur menegaskan bahwa pandangan umat dan sarjana Muslim mengenai relasi agama–negara tidak monolitik, sehingga respons terhadap sekularisme mencakup spektrum: penolakan, penerimaan kritis, hingga formulasi "jalan tengah" yang membedakan pemisahan institusional dari peminggiran agama dari ruang publik (Baidhawy, 2012; Sunaryo, 2020; Z. A. Usman, 2022).
________________________________________
2. Definisi Sekularisme (dan Pembedaan dari Sekularisasi) dalam Ilmu Politik
2.1 Sekularisme sebagai Pemisahan Institusional Agama dan Negara (Definisi Minimal Politik)
Beberapa rujukan mendefinisikan sekularisme sebagai prinsip pemisahan institusi pemerintah/negara dari institusi dan otoritas keagamaan (Arroisi & Sa'adah, 2020; Harahap et al., 2023). Definisi yang sejalan juga muncul dalam kajian kebangsaan yang merumuskan sekularisme sebagai mode tata kelola politik yang bertumpu pada prinsip pemisahan gereja dan negara serta netralitas negara terhadap agama (Ahmad, 2017). Dalam diskursus ilmu politik hubungan internasional, sekularisme juga dipahami secara umum sebagai dukungan terhadap pemisahan politik dan agama (Jatmiko, 2017). Literatur tentang relasi agama–negara di Indonesia juga memakai kerangka tipologis yang menempatkan sekularisme sebagai pola pemisahan agama dan negara (Musyaffa, 2022; U. Usman, 2017).
2.2 Sekularisasi vs. Sekularisme
Sejumlah tulisan membedakan sekularisasi sebagai proses historis-sosiologis dari sekularisme sebagai doktrin/ideologi (Nulhakim, 2020; Permana & Mansyur, 2020; Tajuddin, 2021). Dalam pembacaan atas Harvey Cox, sekularisasi dijelaskan sebagai proses pemisahan urusan keagamaan dari urusan sosial-kemasyarakatan, sedangkan sekularisme dipahami sebagai posisi ideologis yang dapat memandang agama sebagai "asing" atau bahkan hambatan (Permana & Mansyur, 2020; Tajuddin, 2021). Dalam konteks pemikiran Nurcholish Madjid, pembedaan ini juga ditegaskan melalui analogi "rasionalisasi" (proses) vs. "rasionalisme" (ideologi) untuk menjelaskan bahwa tidak semua bentuk "sekularisasi" identik dengan "sekularisme" sebagai ideologi yang memusuhi agama (Amri, 2022; Tajuddin, 2021).
________________________________________
3. Genealogi Barat: Mengapa Sekularisme Muncul sebagai Prinsip Pemerintahan Modern
Sejumlah referensi menempatkan sekularisme sebagai konsep yang berakar pada pengalaman sejarah Barat, termasuk konflik otoritas keagamaan dan politik serta ketegangan antara agama dan perkembangan sains modern (Arroisi & Sa'adah, 2020; Rusydi, 2019; Z. A. Usman, 2022). Dalam pembacaan tertentu, sekularisme modern dikaitkan dengan proyek institusional pasca-Peace of Westphalia (1648) yang secara konvensional dipahami sebagai momen "privatisasi agama" untuk merespons kekerasan sektarian di Eropa, sekaligus menjadi dasar asumsi modern tentang kedaulatan negara (Maliki, 2020). Literatur lain menyebut istilah "sekularisme" pertama kali digunakan oleh George Holyoake (1846), menandai artikulasi modern sekularisme sebagai sebuah istilah politik (Harahap et al., 2023). Kajian tentang Prancis juga menautkan laïcité dengan regulasi pemisahan agama–negara, termasuk rujukan pada undang-undang 1905 yang sering dipahami sebagai dasar pemisahan institusi agama dan negara di Prancis (Febriani et al., 2021; Putri & Imaduddin, 2021).
Pada saat yang sama, beberapa rujukan menekankan bahwa sekularisme tidak tunggal: terdapat model-model yang berbeda dalam praktik, misalnya model yang "lebih tegas" mengeluarkan agama dari ruang publik dibanding model yang lebih mengakomodasi ekspresi agama (Adnan, 2021; Baidhawy, 2012). Literatur yang mengutip Stepan juga menegaskan adanya pembedaan antara sekularisme yang "bersahabat" dengan agama (mis. Amerika Serikat) dan yang "tidak bersahabat" (mis. Prancis dan Turki), sehingga generalisasi tunggal tentang sekularisme menjadi problematik (Abdillah, 2021; Nikmah, 2017).
________________________________________
4. Nuansa Konseptual: Sekularisme Bukan Hanya "Pemisahan" (Kritik Talal Asad) dan Teori Sekularisasi (Casanova)
4.1 Kritik Talal Asad: Sekularisme Lebih dari Sekadar Pemisahan Institusional
Beberapa teks yang mengacu pada Talal Asad menegaskan bahwa sekularisme Barat bukan semata doktrin "pemisahan agama dari institusi negara," karena bentuk pemisahan tertentu juga disebut pernah dijumpai dalam imperium Kristen dan Islam abad pertengahan (Hudaeri, 2016, 2018). Yang dianggap berbeda pada sekularisme modern adalah asumsi konseptual baru tentang apa itu "agama," "etika," dan "politik," sehingga sekularisme bekerja sekaligus sebagai cara mengatur definisi agama di ruang publik modern, bukan hanya memisahkan institusi (Hudaeri, 2016, 2018).
4.2 Casanova: Diferensiasi, Privatisasi, dan Kemunduran Agama—serta "Deprivatisasi"
Dalam pemetaan José Casanova, sekularisasi sering dibahas melalui beberapa makna: (i) sekularisasi sebagai "kemunduran agama," (ii) sekularisasi sebagai "privatisasi," dan (iii) sekularisasi sebagai "diferensiasi" ruang-ruang sosial (mis. politik/negara) dari otoritas agama (Hudaeri, 2018; Katianda, 2023). Artikel lain menegaskan bahwa Casanova justru menolak klaim bahwa modernitas otomatis membuat agama mundur atau sepenuhnya terprivatisasi; agama dapat tetap hadir di ruang publik (deprivatisasi) dalam berbagai bentuk (Hudaeri, 2018; Mujiburrahman, 2018). Dalam kerangka ini, "pemisahan" tidak selalu identik dengan "pelenyapan" agama dari ruang publik, karena yang berubah bisa berupa diferensiasi fungsi institusi, bukan eliminasi agama sebagai sumber nilai (Hudaeri, 2018; Tan, 2021).
________________________________________
5. Sekularisme dalam Tipologi Pemikiran Politik Islam (Siyasah/Fiqh Siyasah): Peta Posisi yang Tidak Tunggal
Beberapa rujukan memetakan bahwa dalam wacana Islam dan negara terdapat beragam posisi: ada yang menolak pemisahan agama–negara, ada yang mendukung pemisahan (sekularistik), dan ada yang menempatkan Islam sebagai sumber panduan etis bagi politik tanpa menuntut formalisasi simbolik/legalistik (Baidhawy, 2012; Ikhwan, 2021). Literatur tentang konteks Indonesia juga menampilkan pembagian serupa: (1) pola pemisahan agama dari negara (sekularisme), (2) pola komplementer, dan (3) pola integralistik (Musyaffa, 2022; U. Usman, 2017). Dengan demikian, dalam "ilmu politik Islam" (sebagai medan kajian pemikiran politik Muslim), sekularisme diposisikan sebagai salah satu tipologi relasi agama–negara, bukan satu-satunya horizon teoretik (Baidhawy, 2012; Ikhwan, 2021).
________________________________________
6. Kritik dan Penolakan Sekularisme dari Sebagian Perspektif Politik Islam
Sejumlah rujukan menyatakan bahwa kritik Islam terhadap sekularisme sering berangkat dari anggapan bahwa Islam tidak mengenal dikotomi tegas antara dunia–akhirat atau profan–sakral dalam kehidupan sosial-politik (Mujiburrahman, 2018; Syahab, 2018). Dalam narasi ini, sekularisme dianggap "tidak memiliki akar" dalam Islam karena Islam dipahami sebagai ajaran yang menyeluruh (komprehensif) yang mencakup dimensi individu dan sosial (Ibrahim, 2019; Syahab, 2018). Artikel yang mengulas kritik terhadap sekularisme di masyarakat Muslim Indonesia pada masa kolonial juga menyatakan bahwa sekularisme (sebagai pembatasan agama pada praktik ibadah dan pemisahan dari ekonomi/politik) dipandang tidak memiliki pijakan historis dalam masyarakat Muslim, sekaligus dikaitkan dengan pengalaman Barat (Rahman et al., 2021; Rusydi, 2019).
Dalam kritik berbasis worldview Islam (mis. Syed Muhammad Naquib al-Attas yang dirujuk oleh beberapa artikel), sekularisme dipahami mempunyai dimensi desacralization of politics (peniadaan kesucian/kewibawaan agama dari politik) dan dimensi lain yang memperlemah otoritas nilai keagamaan dalam tatanan sosial (Harris, 2021; Supriadi, 2015). Sejalan dengan itu, ada pula peringatan bahwa sekularisme dapat bergeser menjadi bentuk "fundamentalisme sekuler militan" (yakni distorsi sekularisme menjadi ideologi anti-agama), sehingga memunculkan resistensi konseptual di banyak masyarakat Muslim (Harahap et al., 2023).
________________________________________
7. Penerimaan Kritis: "Pemisahan Institusional" tanpa Mengusir Agama dari Ruang Publik (An-Na'im, Soroush, dan Lainnya)
7.1 Abdullahi Ahmed An-Na'im: Sekularisme sebagai Pemisahan Agama–Negara untuk Kebebasan, Bukan Penolakan Agama
Beberapa rujukan menegaskan bahwa menurut An-Na'im, pemisahan agama dan negara bukan berarti meniadakan peran Islam dalam kebijakan publik; yang dituntut adalah pemisahan kelembagaan (institutional separation) agar kebijakan publik dapat dinegosiasikan sebagai milik bersama warga negara (Khoir, 2015; Z. A. Usman, 2022). Dalam artikel lain, sekularisme dalam kerangka An-Na'im dijelaskan sebagai posisi yang memungkinkan kebebasan hati nurani dan berekspresi bagi semua orang, terlepas dari keyakinan mereka, dan dipandang relevan untuk perlindungan HAM dan demokrasi di negara mayoritas Muslim (Fatwa, 2023). Catatan lain menegaskan pentingnya netralitas institusi negara agar negara tidak memihak doktrin agama tertentu, sembari tetap memungkinkan prinsip-prinsip syariah memengaruhi kebijakan melalui proses politik yang tunduk pada mekanisme hukum (Hidayat, 2015; Khoir, 2015).
7.2 Abdolkarim Soroush: Pembedaan "Sekularisme Politik" vs. "Sekularisme Filosofis"
Kajian tentang Soroush menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara sekularisme politik (pemisahan institusional agama dari politik/negara, disertai imparsialitas negara terhadap berbagai keyakinan) dan sekularisme filosofis (upaya mengeluarkan agama dari urusan dunia secara menyeluruh) (Bunardi, 2021; Mustofa, 2021). Dalam pengertian Soroush, sekularisme politik dapat dianut bahkan oleh orang beragama karena terkait perlakuan negara yang imparsial terhadap pluralitas keyakinan, sedangkan sekularisme filosofis dipahami sebagai problematik karena menyingkirkan agama dari urusan dunia (Bunardi, 2021; Mustofa, 2021). Kerangka ini penting karena menunjukkan bahwa dalam pemikiran politik Islam kontemporer, "pemisahan institusional" tidak selalu disamakan dengan "anti-agama" (Bunardi, 2021; Fatwa, 2023).
7.3 Muhammad Said Al-Asymawi dan Jamâl Al-Bannâ: Pemisahan untuk Mencegah Manipulasi Agama dan Netralitas Istilah
Sumber lain menyebut bahwa Muhammad Said Al-Asymawi memandang sekularisme (pemisahan agama dari politik) dibutuhkan antara lain untuk melindungi agama dari distorsi dan manipulasi politik, sehingga agama tetap menjadi basis keimanan dan etika sosial tanpa direduksi menjadi alat kekuasaan (Halim, 2021). Sementara itu, kajian atas Jamâl Al-Bannâ menyatakan bahwa jika sekularisme dipahami sebagai istilah netral tentang pemisahan agama dan negara, maka itu tidak berbeda dari pandangan Islam menurut Jamâl, sembari ia menolak perumusan "Islam adalah agama dan negara" dan menekankan Islam sebagai "agama dan umat" (Zamzami, 2015). Kedua posisi ini memperlihatkan strategi konseptual yang mengakui problem instrumentalisasi agama dalam politik, namun tetap berupaya mempertahankan agama sebagai sumber nilai etis (Halim, 2021; Zamzami, 2015).
________________________________________
8. Model-Model Sekularisme (Multiple Secularisms) dan Relevansinya bagi Pembacaan Politik Islam
Sejumlah literatur menegaskan tidak ada satu model sekularisme yang berlaku universal, melainkan terdapat multiple secularisms (Nikmah, 2017). Model Amerika sering dijelaskan sebagai model yang melindungi agama dari pengaruh negara, sedangkan model Prancis dipahami sebagai model yang melindungi negara dari pengaruh agama, menunjukkan dua orientasi yang berbeda dalam mengelola batas agama–negara (Baidhawy, 2012; Nikmah, 2017). Kajian tentang Turki juga memperlihatkan dinamika: pada fase awal, sekularisme Turki bukan hanya memisahkan negara dari agama, tetapi juga mengandaikan negara mengontrol agama; kemudian muncul kecenderungan yang lebih liberal yang "membebaskan agama" dari pengawasan negara yang ketat, sementara negara tetap sekuler (Musthafa & Purwati, 2022; Nor & Ibrahim, 2023). Dengan demikian, bagi analisis politik Islam, sekularisme perlu dibaca sebagai rezim pengaturan relasi agama–negara yang bentuknya beragam dan berubah secara historis, bukan definisi tunggal (Nor & Ibrahim, 2023).
________________________________________
9. Konteks Indonesia: Pancasila, "Negara-Bangsa Sekuler" secara Institusional tetapi Religius secara Filosofis (Varian Pemisahan)
Sejumlah rujukan menyatakan bahwa Indonesia dapat dipahami sebagai nation-state yang sekuler dalam arti tidak didasarkan pada satu agama tertentu sebagai ideologi politik, namun agama tetap menjadi sumber inspirasi konstitusional (UUD 1945) dan hadir dalam ruang publik (Abdillah, 2021; Rahardjo, 2017). Literatur lain menjelaskan bahwa Pancasila merupakan kompromi antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis yang menginginkan negara sekuler, sehingga relasi agama–negara di Indonesia tidak identik dengan laïcité Prancis yang ketat, melainkan menampilkan diferensiasi yang khas (Abdillah, 2021; Hutabarat, 2018). Sejalan dengan itu, kajian tentang dinamika Islam–negara di Indonesia juga menyimpulkan bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler secara ekstrem, melainkan cenderung berada pada spektrum "jalan tengah" yang memberi ruang hidup bagi nilai agama dalam demokrasi Pancasila (Imadudin & Anis, 2023; U. Usman, 2017).
Dalam diskursus sekularisasi politik di Indonesia, terdapat pula argumen bahwa sekularisasi berjalan sebagai gerakan top-down dari penguasa kepada masyarakat Muslim dan dinilai rapuh jika tidak memperoleh dukungan akar rumput (Adnan, 2021; Latief, 2017). Namun, studi psikologi sosial tentang keyakinan sekuler di Indonesia juga mencatat bahwa dimensi "pemisahan agama dan negara" dapat dipandang lazim oleh sebagian warga karena Indonesia bukan negara teokrasi, sehingga pemisahan institusional tertentu tidak otomatis dipahami sebagai penolakan agama (Firdiani & Hudiyana, 2023; Rahardjo, 2017). Ini menguatkan kesimpulan bahwa praktik pemisahan agama–negara dalam konteks Indonesia bersifat berlapis: ada diferensiasi institusional, tetapi agama tetap punya peran publik dan simbolik yang tidak sepenuhnya diprivatisasi (Abdillah, 2021; Rahardjo, 2017).
________________________________________
10. Kesimpulan: Sekularisme menurut Ilmu Politik Islam sebagai Prinsip Pemisahan yang Diperdebatkan
Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, sekularisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan (dalam pengertian minimal politik) sebagai prinsip pemisahan institusional agama dan negara dalam urusan pemerintahan, sering disertai tuntutan netralitas negara terhadap agama (Ahmad, 2017; Harahap et al., 2023). Namun, dalam pemikiran politik Islam, konsep ini kontroversial: sebagian menolaknya karena Islam dipahami tidak mengenal dikotomi tegas agama–politik, sementara sebagian lain menerimanya secara kritis sebagai mekanisme untuk melindungi kebebasan, mencegah dominasi/represi, dan menghindari manipulasi agama oleh kekuasaan (Fatwa, 2023; Halim, 2021; Syahab, 2018). Perdebatan ini diperumit oleh kenyataan bahwa sekularisme memiliki banyak model (multiple secularisms), dari bentuk yang asertif hingga yang lebih akomodatif, sehingga "pemisahan" dapat berarti kontrol negara atas agama, netralitas institusional, atau pembatasan agama ke ranah privat—dengan konsekuensi politik yang berbeda-beda (Baidhawy, 2012; Nor & Ibrahim, 2023). Dalam konteks Indonesia, kompromi Pancasila dan praktik kenegaraan menunjukkan bahwa diferensiasi agama–negara dapat berjalan bersamaan dengan tetap hadirnya agama sebagai inspirasi nilai dan identitas publik, sehingga sekularisme sebagai "pemisahan total" tidak sepenuhnya menggambarkan realitas politik Indonesia (Abdillah, 2021; Rahardjo, 2017; U. Usman, 2017).
________________________________________
Daftar Pustaka
Abdillah, M. (2021). Aktualisasi Islam dan keindonesiaan dalam konteks ideologi negara Pancasila. Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 4(1). https://doi.org/10.47313/jkik.v4i1.1100
Adnan, M. (2021). Di bawah bayang-bayang syariat: Islam, Islamisme dan demokrasi di Kota Surakarta. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 12(1), 46–67. https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.46-67
Ahmad, K. B. (2017). Imajinasi kebangsaan di Nusantara: Suatu kajian bibliografis. Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 13(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2017.0072.168-203
Amri, S. (2022). Pemikiran politik Thaha Husein: Pro kontra sekularisasi di dunia Islam. Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal as Syakhsiyah, 10(2). https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.13896
Arroisi, J., & Sa'adah, H. (2020). Secularization of education and its implication on learners. At-Tadib, 15(2), 43. https://doi.org/10.21111/at-tadib.v15i2.5051
Baidhawy, Z. (2012). Memecahkan kebuntuan teoretik hubungan Islam dan politik. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 12(2), 259. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.259-272
Bunardi, A. (2021). Pemikiran filsafat politik Abdolkarim Soroush. Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism, 7(1), 87–110. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i1.134
Fatwa, A. F. (2023). Dekolonisasi pemikiran dan efektivitas penegakan HAM dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 9(2), 177–194. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.177-194
Febriani, R., Waldi, A., & Mbeo, N. P. (2021). Urgensi pendidikan multikultural pada masyarakat homogen demi menjaga ketahanan negara bangsa (studi kasus video viral pemakaian jilbab di SMK di Padang). Jurnal Ketahanan Nasional, 27(2), 208. https://doi.org/10.22146/jkn.65419
Firdiani, N. F., & Hudiyana, J. (2023). Menjadi seorang berkeyakinan sekuler di Indonesia: Efek secular beliefs terhadap significance loss yang dimediasi oleh kesepian. Jurnal Psikologi Sosial, 21(1), 23–34. https://doi.org/10.7454/jps.2023.05
Halim, A. (2021). Pandangan Muhammad Said Al-Asymawi tentang relasi agama dan politik. An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial, 8(1), 109–129. https://doi.org/10.36835/annuha.v8i1.399
Harahap, A. M., Soli, M., Pratama, B., Marbun, S. H., Suteja, J., Lubis, M., & Harahap, D. S. (2023). Pengaruh sekularisme bagi politik Indonesia. Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 23(1), 1–8. https://doi.org/10.47467/mk.v23i1.3226
Harris, K. M. A. (2021). Sekularisasi etika dan krisis moral masa kini. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 23(2), 121–170. https://doi.org/10.22452/afkar.vol23no2.4
Hidayat, U. (2015). Negara hukum dan politik hukum Islam di Indonesia: Catatan kritis atas pemikiran Nurcholish Madjid. Asy-Syari'ah, 18(2), 261–276. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.665
Hudaeri, M. (2016). Menentang sekularisme: Upaya membentuk kesalehan subjek Muslim di Banten. Jurnal Theologia, 27(2), 305–330. https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.2.980
Hudaeri, M. (2018). Sekularisme dan deprivatisasi agama di era kontemporer. Aqlania, 9(1), 1. https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2060
Hutabarat, B. A. (2018). Ambiguitas dan diferensiasi agama dan negara di Indonesia. Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 5(1), 7. https://doi.org/10.33550/sd.v5i1.76
Ibrahim, M. Y. (2019). Secularism: The propagated factors and steps to overcome from the Islamic perspective. International Journal of Humanities Philosophy and Language, 2(8), 202–216. https://doi.org/10.35631/ijhpl.280015
Ikhwan, M. (2021). Perkembangan pemikiran Islam: Membaca politik Islam masa Nabi dalam konteks partai Islam. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 17(1), 108–116. https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.9220
Imadudin, M., & Anis, M. Y. (2023). Reinterpretasi Pancasila. El-Adabi: Jurnal Studi Islam, 2(2), 1–25. https://doi.org/10.59166/el-adabi.v2i2.52
Jatmiko, A. (2017). Kebangkitan agama dan prasangka sekuler dalam kajian hubungan internasional. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 8(1), 5. https://doi.org/10.14710/politika.8.1.2017.5-18
Katianda, S. T. (2023). Abraham Kuyper dan pluralitas. Jurnal Teologi dan Pelayanan Kerusso, 8(1), 30–43. https://doi.org/10.33856/kerusso.v8i1.278
Khoir, T. (2015). Determinasi eksistensial pemikiran hukum Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 110. https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.110-135
Latief, M. (2017). Islam dan sekularisasi politik di Indonesia. Tsaqafah, 13(1), 1. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.974
Maliki, M. (2020). Covid-19, agama, dan sains. Ma'arif, 15(1), 60–92. https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.77
Mujiburrahman, M. (2018). Dimensi agama dalam pembangunan negara (kajian transformasi pendidikan Islam di Indonesia). Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran, 18(2), 189. https://doi.org/10.22373/jid.v18i2.3242
Musthafa, A. K., & Purwati, H. (2022). Sejarah dan transformasi politik Turki: Pergulatan sekularisme dan Islamisme. Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 10(1). https://doi.org/10.24235/tamaddun.v10i1.8811
Mustofa, I. (2021). "Evolusi-devolusi" pemerintahan demokratis dalam nalar filosofis Abdolkarim Soroush. Kalimah, 19(2). https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6732
Musyaffa, M. R. (2022). Politik Islam dunia dan Islamofobia dalam perspektif neorealisme. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(2), 412–420. https://doi.org/10.58344/jmi.v1i2.42
Nikmah, L. (2017). Penafsiran Ṭāhir Ibn 'Āsyūr terhadap ayat-ayat tentang demokrasi: Kajian atas Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2(1), 79–103. https://doi.org/10.21580/jish.21.2517
Nor, M. R. M., & Ibrahim, M. K. (2023). From separation between state and religion to religion-freeing state: The changing faces of secularism in Turkey. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 13(1), 85–114. https://doi.org/10.18326/ijims.v13i1.85-114
Nulhakim, L. (2020). Konsep pemikiran sekularisasi Nurcholish Madjid sebuah fenomenologi agama. Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 6(2), 257–272. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i2.135
Permana, D., & Mansyur, A. S. (2020). Sekularisasi menurut pandangan Harvey Cox. Jurnal Teologi, 9(2), 103–118. https://doi.org/10.24071/jt.v9i02.2512
Putri, M. S., & Imaduddin, F. (2021). Muslim di Prancis (dinamika, eksistensi dan historis). Journal of Comparative Study of Religions, 2(1). https://doi.org/10.21111/jcsr.v2i1.6668
Rahardjo, M. D. (2017). Agama di ruang publik politik. Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 2(1), 95. https://doi.org/10.33550/sd.v2i1.57
Rahman, A., Marwal, I., & Hamzah, M. M. (2021). Historiografi sekularisasi pasar pada masyarakat Muslim Indonesia di masa kolonial Belanda (1602–1942). Iltizam: Journal of Sharia Economic Research, 5(2), 186–200. https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.1034
Rusydi, M. K. (2019). Modernitas dan globalisasi: Tantangan bagi peradaban Islam. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 17(1), 91–108. https://doi.org/10.30631/tjd.v17i1.67
Sunaryo, S. (2020). Meninjau kembali hubungan agama dan politik dalam kerangka demokrasi dan keadilan. Dialogia, 18(2), 276–302. https://doi.org/10.21154/dialogia.v18i2.2032
Supriadi, C. (2015). Relasi Islam dan negara: Wacana keislaman dan keindonesiaan. Kalimah, 13(1), 217. https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.285
Syahab, A. (2018). Ikhwanul Muslimin dan demokrasi di Mesir. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 16(2), 191–208. https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.55
Syaifuddin, H. (2018). Islam dan negara: Otoritas dan kekuasaan dalam pemikiran Islam. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 6(1), 85–101. https://doi.org/10.18860/ua.v6i1.6174
Tajuddin, M. S. (2021). Filsafat politik Nurcholish Madjid. Jurnal Politik Profetik, 9(2), 173. https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a1
Tan, P. (2021). Post-sekularisme, demokrasi, dan peran publik agama. Jurnal Ledalero, 20(1), 35. https://doi.org/10.31385/jl.v20i1.228.35-50
Usman, U. (2017). Islam dan politik (telaah atas pemikiran politik kontemporer di Indonesia). Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 6(1), 75–85. https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4867
Usman, Z. A. (2022). Changes and development of the meaning of secularism in Islamic thought. Al-Risalah, 13(1), 16–33. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1651
Zamzami, M. (2015). Islam sebagai agama dan umat: Analisa pemikiran kenegaraan Jamâl Al-Bannâ. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 1(1), 93. https://doi.org/10.15642/teosofi.2011.1.1.93-112
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar