AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
Sectarianism is a political phenomenon that mobilizes group identity exclusively, triggering discrimination, intolerance, and conflict across various social and political contexts. This article examines sectarianism through the lens of Islamic political science by synthesizing normative and analytical frameworks drawn from classical jurisprudence (fiqh siyāsī) and contemporary social-political studies. Drawing on multi-case evidence from Iraq, Indonesia, Syria, and India, this article argues that sectarianism is not merely a theological dispute but a politically produced and accelerated process driven by elites, institutions, and discourse. Within the normative framework of Islamic political science, sectarianism is problematic because it contradicts the orientation of siyāsah toward maṣlaḥah (public welfare), undermines principles of legitimate governance emphasizing shūrā (deliberation), riḍā (consent), and kafā'ah (competence), and deepens the fragmentation of political authority. Anti-sectarian strategies supported by available sources include strengthening intra-religious dialogue, managing plural identities, reforming representational institutions and minority protection mechanisms, and building civic capacity alongside institutional ethics to restrain violence.
Keywords: Sectarianism, Islamic political science, siyāsah, identity politics, conflict, maṣlaḥah, shūrā
________________________________________
Abstrak
Sektarianisme merupakan fenomena politik yang memobilisasi identitas kelompok secara eksklusif sehingga memicu diskriminasi, intoleransi, dan konflik dalam berbagai konteks sosial-politik. Artikel ini mengkaji sektarianisme melalui kerangka ilmu politik Islam dengan mensintesis pendekatan normatif dan analitis yang bersumber dari fikih siyāsī klasik dan kajian sosial-politik kontemporer. Dengan menggunakan bukti empiris lintas-kasus dari Irak, Indonesia, Suriah, dan India, artikel ini berargumen bahwa sektarianisme bukan sekadar perselisihan teologis, melainkan proses yang diproduksi dan diakselerasi secara politik oleh elit, institusi, dan wacana. Dalam kerangka normatif ilmu politik Islam, sektarianisme bersifat problematik karena bertentangan dengan orientasi siyāsah pada kemaslahatan, melemahkan prinsip-prinsip legitimasi yang menekankan syūrā, ridā, dan kafā'ah, serta memperburuk fragmentasi otoritas politik. Strategi anti-sektarian yang didukung sumber-sumber yang tersedia mencakup penguatan dialog intra-agama, pengelolaan identitas jamak, reformasi institusi representasi dan perlindungan minoritas, serta pembangunan kapasitas sipil dan etika institusional untuk membatasi kekerasan.
Kata kunci: Sektarianisme, ilmu politik Islam, siyāsah, politik identitas, konflik, kemaslahatan, syūrā
________________________________________
1. Pendahuluan: Apa Itu Sektarianisme dalam Kajian Politik
Dalam literatur ilmu sosial-politik yang tersedia, "sektarianisme" tampak terutama sebagai pola perpecahan dan konflik yang bertumpu pada identitas kelompok (misalnya keagamaan/mazhab, etnis, atau identitas politik) yang kemudian dipakai sebagai sumber pembelahan sosial dan politik (Hakim, 2021; نسيبة, 2022). Kerentanan ini sering dibingkai sebagai problem relasi mayoritas–minoritas: dominasi mayoritas atas minoritas dapat mendorong diskriminasi dan intoleransi, serta memunculkan ketegangan antarkelompok (Hakim, 2021). Pada level politik praktis, beberapa studi menegaskan bahwa identitas kolektif dapat menjadi instrumen pertarungan kekuasaan: misalnya dalam konteks ketegangan intra-Muslim Sunni–Syiah, sebagian kajian mengaitkan polarisasi dengan penyalahgunaan identitas politik oleh elit dan/atau pemimpin otoriter untuk tujuan politik (Hakim, 2021), dan dalam kasus Irak ditunjukkan bagaimana narasi eksklusi serta institusionalisasi perbedaan dapat menguatkan "politik sektarian" dalam tata kelola negara dan masyarakat (Cultural Heritage Predation in Iraq: The Sectarian Appropriation of Iraq's Past – Arabic Version, 2022; عثمان, 2015).
Dalam perspektif teori konflik yang bersifat umum, konflik dipahami sebagai fenomena yang hadir dalam berbagai ranah kehidupan dan dapat dipicu oleh faktor-faktor yang terkait dengan karakter sistem politik dan praktik kekuasaan ("The Concept Of Conflict In International Relations And Ways To Settle It," 2020). Karena itu, sektarianisme dapat dipahami sebagai varian konflik politik yang secara spesifik beroperasi melalui penguncian (closure) identitas dan pemosisian identitas sebagai garis batas konflik (Hakim, 2021; نسيبة, 2022)—seraya tetap perlu diingat bahwa reduksi konflik semata-mata menjadi "konflik sektarian" dapat menutupi kompleksitas sosial-politik yang lebih luas, sebagaimana ditekankan dalam kritik atas pembacaan sektarian terhadap masyarakat Suriah (موكورنت & كشي, 2014).
________________________________________
2. Ilmu Politik Islam sebagai Kerangka: Dimensi Normatif dan Analitis
2.1 Siyāsah (Politik) dan Tujuan Kemaslahatan
Dalam khazanah fikih politik (al-fiqh al-siyāsī) yang tersedia, salah satu definisi klasik yang dikutip ialah definisi Ibn 'Aqīl tentang politik sebagai tindakan yang mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, sekalipun tindakan itu tidak disebutkan secara literal dalam teks wahyu (أمارة, 2022). Definisi ini penting bagi kajian sektarianisme menurut ilmu politik Islam karena ia menempatkan praktik politik pada horizon tujuan kemaslahatan dan pencegahan mafsadah (أمارة, 2022), sehingga sektarianisme—sejauh melahirkan kerusakan sosial-politik atau kekerasan—dapat dibaca sebagai kegagalan politik memenuhi fungsi kemaslahatan yang dituntut oleh kerangka siyāsah (أمارة, 2022; ساتيك, 2013).
2.2 Legitimasi Politik: Syūrā, Ridā Umat, dan Kompetensi
Dalam telaah tentang legitimasi politik dalam mazhab Ibāḍī, ditegaskan bahwa tradisi ini secara normatif menekankan syūrā (musyawarah) dan kerelaan/keridhaan umat sebagai sumber legitimasi, serta menolak dasar legitimasi yang bertumpu pada nasab tertentu (misalnya syarat Quraisy) (بوشلاغم, 2022). Kajian yang sama juga menegaskan syarat kafā'ah/kompetensi bagi pemimpin untuk menjalankan kewenangan pemerintahan (بوشلاغم, 2022). Dengan demikian, dalam kerangka ilmu politik Islam (setidaknya sebagaimana direpresentasikan oleh rujukan ini), pelembagaan politik yang adil dan legitimate diorientasikan pada partisipasi-konsensual (syūrā–ridā) dan kapasitas memerintah (kafā'ah), bukan pada klaim identitas eksklusif yang menutup ruang partisipasi kelompok lain (بوشلاغم, 2022; نسيبة, 2022).
2.3 Persatuan Otoritas dan Problem "Tata Kuasa yang Terpecah"
Dalam bahasan fikih tentang tata kuasa (imāmah/khilāfah) dan isu "tadā'ud al-a'immah" (pluralitas imam/penguasa), ditunjukkan bahwa pembahasan mengenai banyaknya khalifah/penguasa dan legitimasi pemerintahan-pemerintahan yang terpisah merupakan isu fikih yang diperdebatkan, dan dikaitkan dengan gagasan bahwa pelaksanaan sejumlah ketentuan publik mensyaratkan adanya otoritas umum (MURAD, 2019). Walaupun teks ini berfokus pada hukum pluralitas imam, ia memberi landasan analitis bahwa fragmentasi otoritas adalah persoalan serius dalam tata politik Islam (MURAD, 2019). Dalam kaitan dengan sektarianisme, fragmentasi otoritas dan kompetisi klaim legitimasi dapat menjadi medium yang memperkuat pembelahan identitas (misalnya "kelompok kami" vs "kelompok mereka"), terutama ketika legitimasi diproduksi melalui identitas tertutup alih-alih mekanisme syūrā dan kemaslahatan (MURAD, 2019; بوشلاغم, 2022; نسيبة, 2022).
2.4 Catatan Historis: Debat Teologis dan Konflik Politik
Kajian tentang dialektika pemikiran politik pada masa Umayyah menegaskan bahwa gerak intelektual-kultural pada periode itu berkelindan dengan "mazhab-mazhab politik" yang dominan, dan bahwa banyak dinamika intelektual muncul sebagai reaksi terhadap gerakan politik serta memanifestasikan konflik dan keterjeratan pandangan politik (Suadi, 2012). Ini penting untuk tema sektarianisme karena memperlihatkan bagaimana perdebatan teologis/epistemologis dapat memiliki keterbatasan sosial-politik dan beroperasi dalam lanskap konflik (Suadi, 2012). Dengan kata lain, dalam sejarah politik Islam, relasi agama–politik bukan hanya soal norma, tetapi juga arena kontestasi yang dapat membentuk pembelahan dan konflik (Hakim, 2021; Suadi, 2012).
________________________________________
3. Sektarianisme sebagai Proses Politik: Aktor, Institusi, dan Wacana
3.1 Identitas Tertutup, Kekerasan, dan "Penguncian" Keanggotaan
Kajian tentang identitas (dalam pembacaan terhadap Amartya Sen) menekankan bahaya identitas tertutup dan ilusi bahwa identitas adalah sesuatu yang "diberikan" dan tak dapat berbaur; ilusi ini dapat memperkuat anggapan benturan identitas sebagai sesuatu yang niscaya dan berkontribusi pada kekerasan (نسيبة, 2022). Dalam kajian tentang Indonesia, isu mayoritas–minoritas juga diposisikan sebagai sumber ketegangan, khususnya ketika mayoritas mencoba memengaruhi kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi kepentingannya atau melindungi privilese, sehingga kebutuhan minoritas terabaikan (Hakim, 2021). Jika dua argumen ini disatukan, sektarianisme dapat dipahami sebagai proses ketika identitas dipersempit dan dipolitisasi, lalu diterjemahkan ke dalam preferensi kebijakan dan struktur eksklusi yang dapat mendorong intoleransi atau kekerasan (Hakim, 2021; نسيبة, 2022).
3.2 Elit, Otoritarianisme, dan Instrumentalisasi Identitas
Dalam studi tentang wacana anti-Syiah dan toleransi intra-agama di Indonesia, ditegaskan bahwa ketegangan intra-Muslim di Timur Tengah dan dunia Muslim yang lebih luas sering dikaitkan (oleh berbagai studi yang dirujuk) dengan penyalahgunaan identitas politik oleh elit politik dan pemimpin otoriter—sehingga polarisasi dapat menjadi lebih tajam untuk tujuan politik (Hakim, 2021). Dalam konteks Irak pasca-2003, kajian tentang negara neopatrimonial menekankan mekanisme produksi loyalitas dan pembentukan jaringan pengikut dalam kerangka kontrol atas "otoritas negara", dalam cara-cara yang dapat berkelindan dengan logika sektarian (عثمان, 2015). Sementara itu, kajian mengenai "predasi warisan budaya" di Irak menunjukkan bagaimana elit politik memanfaatkan warisan budaya dan perbedaan kultural-religius untuk memperkuat narasi eksklusi dan memperdalam perbedaan (Cultural Heritage Predation in Iraq: The Sectarian Appropriation of Iraq's Past – Arabic Version, 2022). Ketiga sumber ini konsisten dalam satu kesimpulan analitis: sektarianisme bukan sekadar "perbedaan teologis", melainkan proses politik yang diproduksi/diakselerasi oleh aktor berkuasa melalui kebijakan, jaringan, dan narasi (Cultural Heritage Predation in Iraq: The Sectarian Appropriation of Iraq's Past – Arabic Version, 2022; Hakim, 2021; عثمان, 2015).
3.3 Institusi Politik (Pemilu, Desain Aturan, dan Pembentukan Elit)
Dalam kajian tentang pemilu parlemen Irak sejak 2005, disebutkan bahwa desain atau pemilihan sistem pemilu adalah isu politik yang berkaitan dengan kepentingan kelompok-kelompok politik, memengaruhi peta kekuatan elektoral dan pembentukan dewan terpilih; kajian tersebut juga berargumen bahwa elite penguasa di Irak pasca-2003 terbiasa mendesain ulang sistem pemilu pada tiap siklus guna memastikan mayoritas, sehingga mereproduksi restrukturisasi sektarian dan etnis pada elite parlemen yang berkuasa ("The Role of Parliamentary Elections in the Formation of the Iraqi Parliamentary Elite since 2005," 2023). Ini dapat disandingkan dengan argumen "policy feedback" bahwa kebijakan publik dapat membentuk identifikasi dan membagi kelompok-kelompok, serta mengorganisasi partisipasi politik atau menghambatnya (ميتلر & سوس, 2022). Dalam kerangka itu, institusi dan kebijakan (termasuk aturan pemilu) bukan netral; ia dapat menjadi "mesin" yang memperkuat pembelahan sosial-politik, termasuk pembelahan sektarian ("The Role of Parliamentary Elections in the Formation of the Iraqi Parliamentary Elite since 2005," 2023; ميتلر & سوس, 2022).
3.4 Wacana Sektarian sebagai Reduksionisme: Pelajaran dari Suriah
Studi tentang pembacaan masyarakat Suriah dan kritik atas "wacana sektarian" menekankan bahwa pembacaan yang menjadikan "sekte" sebagai satuan analisis tunggal berisiko mereduksi kompleksitas konflik sosial-politik; bahkan, pembacaan sektarian cenderung menjadi dominan terutama ketika kekerasan meningkat, dan dapat mendorong "kulturalisasi" konflik (memindahkannya dari level politik ke level budaya) (موكورنت & كشي, 2014). Sementara itu, kajian tentang "kondisi sektarian" dalam revolusi Suriah menekankan bahwa kekerasan sektarian dapat berkelindan dengan dinamika konflik dan menghasilkan pola-pola berbahaya—misalnya meningkatnya ketegangan dan keterpisahan sosial yang mengancam masa depan negara sipil-demokratis, serta mendorong "kembalinya" komunitas ke sejarah isolasionis (ساتيك, 2013). Kedua rujukan ini memberi nuansa penting: sektarianisme adalah realitas sosial-politik yang dapat membentuk kekerasan, tetapi label "sektarian" juga dapat menjadi kerangka yang mengaburkan variabel politik dan sosial lain yang turut menentukan konflik (ساتيك, 2013; موكورنت & كشي, 2014).
________________________________________
4. Ilustrasi Empiris Lintas-Kasus
4.1 Irak: Neopatrimonialisme, Sektarianisasi Warisan Budaya, dan Tata Kelola
Dalam analisis tentang negara neopatrimonial di Mashreq Arab, kasus Irak pasca-2003 dibahas dalam kaitan dengan logika 'aṣabiyyah dan kontrol atas "otoritas negara" yang berpotensi mereproduksi pola loyalitas dan pembelahan sektarian (عثمان, 2015). Sejalan dengan itu, studi "predasi warisan budaya" di Irak menunjukkan bahwa setelah pemilu, lembaga-lembaga seperti awqāf (endowment) berbasis identitas (Syiah/Sunni dan lainnya) dapat menguat, sementara narasi eksklusi dan pengelolaan perbedaan kultural-religius dipakai dalam politik; serangan atas warisan budaya bahkan disebut digunakan untuk membenarkan kekerasan sektarian dan berkontribusi pada menyusutnya relasi sosial lintas komunitas (Cultural Heritage Predation in Iraq: The Sectarian Appropriation of Iraq's Past – Arabic Version, 2022). Perspektif ini menempatkan sektarianisme bukan hanya sebagai konflik doktrinal, melainkan juga sebagai praktik tata kelola yang menata ulang institusi, memori kolektif, dan ruang publik (Cultural Heritage Predation in Iraq: The Sectarian Appropriation of Iraq's Past – Arabic Version, 2022; عثمان, 2015).
4.2 Indonesia: Intoleransi Intra-Muslim dan Kebutuhan Dialog
Dalam kajian tentang wacana anti-Syiah di Indonesia, pluralitas agama diposisikan sebagai kondisi yang rentan terhadap ketegangan mayoritas–minoritas; mayoritas dapat memengaruhi kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi kepentingannya atau melindungi privilese, sehingga minoritas mengalami diskriminasi atau intoleransi (Hakim, 2021). Studi yang sama menekankan pentingnya dialog intra-Muslim sebagai bagian dari upaya meredefinisi toleransi dan mengurangi tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas (Hakim, 2021). Secara analitis, ini beririsan dengan gagasan identitas jamak: jika individu dan kelompok mampu mengelola identitas secara tidak-tertutup, maka kekerasan berbasis identitas dapat ditekan (Hakim, 2021; نسيبة, 2022).
4.3 Suriah: Eskalasi Kekerasan dan Risiko Isolasionisme Komunitas
Dalam pembacaan tentang sektarianisme dalam revolusi Suriah, disebutkan bahwa meningkatnya ketegangan sektarian dapat membuat keluarga/komunitas menjadi target dan memperburuk kondisi di wilayah-wilayah campuran, serta menjadikan kekerasan sektarian sebagai fenomena yang berkelindan dengan masa depan demokrasi-sipil (ساتيك, 2013). Namun, kritik atas "wacana sektarian" mengingatkan bahwa penjelasan yang mengunci konflik pada satu dimensi sektarian dapat mengaburkan kompleksitas politik dan sosial, serta menjadi dominan terutama pada momen eskalasi kekerasan (موكورنت & كشي, 2014). Dengan demikian, ilmu politik (termasuk ilmu politik Islam yang menaruh perhatian pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan) perlu menganalisis sektarianisme sebagai proses multi-level—bukan sekadar label identitas (أمارة, 2022; ساتيك, 2013; موكورنت & كشي, 2014).
4.4 Catatan Komparatif: India dan Konflik Berbasis Identitas
Dalam studi kasus India (2014–2023) tentang populisme teknokratis, disebutkan adanya problem sosial serius berupa kekerasan sektarian dan konflik agama antara Hindu dan Muslim, meskipun konstitusi India bersifat sekuler (مجدي, 2023). Temuan deskriptif ini selaras dengan argumen dalam kajian budaya politik bahwa tidak ada hubungan niscaya antara tipe rezim dan budaya politik, serta bahwa asumsi esensialis tentang budaya yang "tetap" perlu diwaspadai (بشارة, 2023). Dengan kata lain, baik dalam konteks Muslim maupun non-Muslim, institusi formal saja tidak otomatis menghapus konflik identitas; dinamika elit, kebijakan, dan wacana tetap menentukan (Hakim, 2021; بشارة, 2023; مجدي, 2023).
________________________________________
5. Sektarianisme, Kekuasaan, dan Kekerasan: Catatan Teoretis
Dalam pembacaan Hannah Arendt tentang relasi kekuasaan dan kekerasan, ditunjukkan posisi bahwa keduanya bukan hal yang sama, bahkan diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan—kehadiran salah satunya menandai absennya yang lain (Almasamreh & Shatara, 2023). Sementara itu, kajian tentang etika dan politik menekankan bahwa dalam praktik politik, kekerasan sering dipahami sebagai "sarana yang menentukan" (decisive means), sehingga perbincangan etika politik harus menghindari menjadi sekadar pembenaran tindakan kekerasan, dan menuntut "negosiasi moral" dalam situasi konflik (الأتاسي, 2023). Jika kedua perspektif ini dibawa ke analisis sektarianisme, maka kekerasan sektarian dapat dipahami sebagai kegagalan membangun kekuasaan politik yang legitimate (dalam pengertian Arendtian), serta kegagalan institusi dan aktor politik mengelola konflik secara etis dan deliberatif (Almasamreh & Shatara, 2023; أمارة, 2022; الأتاسي, 2023).
________________________________________
6. Implikasi Normatif menurut Ilmu Politik Islam: Mengapa Sektarianisme Problematik
Berdasarkan definisi siyāsah yang menekankan kemaslahatan, praktik politik yang memproduksi kerusakan sosial (mafsadah)—termasuk kekerasan dan fragmentasi sosial—bertentangan dengan orientasi normatif tersebut (أمارة, 2022; ساتيك, 2013). Dalam kerangka legitimasi politik yang menekankan syūrā, ridā umat, dan kompetensi pemimpin, sektarianisme juga problematik karena cenderung menggeser basis legitimasi dari musyawarah-konsensual menuju klaim identitas eksklusif yang menutup partisipasi dan menyuburkan diskriminasi (Hakim, 2021; بوشلاغم, 2022). Selain itu, diskursus fikih mengenai pluralitas imam/penguasa menunjukkan bahwa fragmentasi otoritas merupakan persoalan mendasar dalam tata kuasa, sehingga sektarianisme—yang sering memecah kesetiaan politik dan mengeraskan batas komunitas—berpotensi memperburuk problem fragmentasi otoritas dan ketertiban publik (Cultural Heritage Predation in Iraq: The Sectarian Appropriation of Iraq's Past – Arabic Version, 2022; MURAD, 2019; عثمان, 2015).
________________________________________
7. Strategi Mitigasi dan Tata Kelola Anti-Sektarian
7.1 Dialog Intra-Agama dan Pengelolaan Identitas Jamak
Sumber tentang Indonesia secara eksplisit menempatkan dialog intra-Muslim sebagai mekanisme penting untuk mengurangi ketegangan Sunni–Syiah dan mencegah diskriminasi kelompok minoritas (Hakim, 2021). Ini koheren dengan gagasan bahwa individu seharusnya mengendalikan identitasnya (bukan dikendalikan olehnya), dan bahwa identitas tertutup meningkatkan risiko kekerasan (نسيبة, 2022). Maka, dari sudut pandang kebijakan dan rekayasa institusional, dialog lintas-kelompok dan pendidikan identitas jamak adalah strategi yang mendapat dukungan konseptual dalam sumber-sumber tersebut (Hakim, 2021; نسيبة, 2022).
7.2 Desain Institusi: Representasi, Aturan Pemilu, dan Perlindungan Minoritas
Dalam konteks Sudan masa transisi (2019–2021), analisis tentang "manajemen keragaman" membahas perlunya perangkat legislasi dan prinsip yang mengatur relasi sosial untuk melindungi hak kelompok-kelompok (termasuk minoritas) dan membangun perdamaian sosial, seraya menyoroti adanya kekosongan dan keterbatasan institusional (سعيد, 2023). Di Irak, kajian tentang pemilu menunjukkan bagaimana desain sistem pemilu dapat dipakai elite untuk memastikan mayoritas dan mereproduksi restrukturisasi sektarian/etnis ("The Role of Parliamentary Elections in the Formation of the Iraqi Parliamentary Elite since 2005," 2023). Dikombinasikan dengan kerangka "policy feedback" bahwa kebijakan dapat membagi kelompok dan membentuk identifikasi politik (ميتلر & سوس, 2022), maka strategi anti-sektarian memerlukan desain institusi representasi yang tidak memberi insentif pada manipulasi identitas dan yang memperkuat inklusi politik minoritas ("The Role of Parliamentary Elections in the Formation of the Iraqi Parliamentary Elite since 2005," 2023; سعيد, 2023; ميتلر & سوس, 2022).
7.3 Memperkuat Ruang Publik, Partisipasi, dan Kapasitas Kewargaan
Kajian tentang masyarakat sipil menekankan bahwa "ketakutan/penjauhan dari politik" merupakan musuh demokrasi, dan bahwa partisipasi dalam kehidupan publik merupakan unsur penting dalam membangun masyarakat sipil (حمشي, 2021). Pada saat yang sama, literatur policy feedback menekankan bahwa kebijakan dapat membangun atau meruntuhkan kapasitas sipil, dan dapat mengorganisasi/menstimulasi atau justru menghambat partisipasi (ميتلر & سوس, 2022). Dengan demikian, kebijakan yang memperluas partisipasi lintas-kelompok dan membangun kapasitas sipil dapat dipahami sebagai perangkat pencegah polarisasi identitas yang mengarah pada sektarianisme (Hakim, 2021; حمشي, 2021; ميتلر & سوس, 2022).
7.4 Etika Institusional dan Pembatasan Kekerasan
Kajian etika-politik mengajukan kemungkinan "etika institusi" (bukan hanya etika individual) dan mengingatkan bahwa politik sering melibatkan kekerasan sebagai sarana, sehingga diskursus etika tidak boleh berubah menjadi pembenaran kekerasan (الأتاسي, 2023). Ini sejalan dengan kebutuhan untuk menahan kekerasan sektarian yang, dalam kasus Suriah dan Irak, terkait dengan eskalasi konflik dan pembenaran narasi eksklusi (Cultural Heritage Predation in Iraq: The Sectarian Appropriation of Iraq's Past – Arabic Version, 2022; ساتيك, 2013). Maka, mitigasi sektarianisme perlu dipahami juga sebagai proyek institusional: membangun aturan dan praktik yang mengurangi insentif kekerasan serta memulihkan kapasitas negosiasi politik (Almasamreh & Shatara, 2023; الأتاسي, 2023; سعيد, 2023).
________________________________________
8. Kesimpulan
Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, "sektarianisme menurut ilmu politik Islam" dapat disintesis sebagai: (i) fenomena politik yang memobilisasi identitas kelompok secara eksklusif sehingga memicu diskriminasi, intoleransi, dan konflik (Hakim, 2021; نسيبة, 2022); (ii) proses yang sering diproduksi atau diperkeras oleh elit, institusi, dan wacana—misalnya melalui desain pemilu dan kebijakan yang membelah kelompok ("The Role of Parliamentary Elections in the Formation of the Iraqi Parliamentary Elite since 2005," 2023; ميتلر & سوس, 2022), atau melalui narasi eksklusi dan politisasi memori/warisan budaya (Cultural Heritage Predation in Iraq: The Sectarian Appropriation of Iraq's Past – Arabic Version, 2022; عثمان, 2015); dan (iii) suatu kondisi yang problematik secara normatif karena bertentangan dengan orientasi siyāsah pada kemaslahatan (أمارة, 2022) dan dengan prinsip-prinsip legitimasi yang menekankan syūrā, ridā umat, dan kompetensi (بوشلاغم, 2022), serta berpotensi memperdalam fragmentasi otoritas (MURAD, 2019). Strategi anti-sektarian yang disokong sumber yang tersedia mencakup penguatan dialog intra-agama (Hakim, 2021), pengelolaan identitas jamak (نسيبة, 2022), reformasi institusi representasi dan perlindungan minoritas ("The Role of Parliamentary Elections in the Formation of the Iraqi Parliamentary Elite since 2005," 2023; سعيد, 2023), serta pembangunan kapasitas sipil dan etika institusional untuk membatasi kekerasan (الأتاسي, 2023; حمشي, 2021; ميتلر & سوس, 2022).
________________________________________
Daftar Pustaka
Almasamreh, F., & Shatara, A. (2023). The Relationship between Violence and Power in Hannah Arendt's Thought. Dirasat Human and Social Sciences, 50(1), 386–404. https://doi.org/10.35516/hum.v50i1.4419
Cultural heritage predation in Iraq: The sectarian appropriation of Iraq's past – Arabic version. (2022). https://doi.org/10.55317/9781784135171
Hakim, F. N. R. (2021). Re-understanding Tolerance through Intrareligious Dialogue: the Discourse of Anti-Shi'ism in Indonesia. Ulumuna, 25(2), 350–372. https://doi.org/10.20414/ujis.v25i2.449
MURAD, S. (2019). حكم تعدد الأئمة في دار الإسلام. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(23), 779–805. https://doi.org/10.35415/sirnakifd.599921
Suadi, F. M. A. (2012). The Dialectic of Political Thought in the Umayyad Period Al Hassan Al Basri as a Case Study. Journal of Arts and Social Sciences, 3(1), 85. https://doi.org/10.24200/jass.vol3iss1pp85-97
The Concept Of Conflict In International Relations And Ways To Settle It. (2020). Qalaai Zanist Scientific Journal, 5(2). https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.5.2.21
The role of parliamentary elections in the formation of the Iraqi parliamentary elite since 2005. (2023). Zjlp, 21(34). https://doi.org/10.21271/zjlp.21.34.4
أمارة، ص. أ. ح. (2022). سَدُّ الذَّرائع وتطبيقاته في الفقه السِّياسيّ. Journal of Arts and Social Sciences [Jass], 13(3), 135–147. https://doi.org/10.53542/jass.v13i3.5412
الأتاسي، أ. ن. (2023). الأخلاق والسياسة: جدلية الفردي والمؤسساتي. تبين للدراسات الفكرية و الثقافية, 69–100. https://doi.org/10.31430/kjfg2787
بشارة، ع. (2023). الثقافة السياسية: ملاحظات عامة. تبين للدراسات الفكرية و الثقافية, 9–35. https://doi.org/10.31430/qidt9752
بوشلاغم، ص. (2022). الشَّرعية السِّياسيَّة في المَذْهب الإِبَاضي: النَّظريَّة والتَّطبيق التَّاريخي. Journal of Arts and Social Sciences [Jass], 12(3), 59–70. https://doi.org/10.53542/jass.v12i3.5008
حمشي، م. (2021). المجتمع المدني والدولة في الجنوب الكبير: ما القيمة المضافة لكتاب "المجتمع المدني: دراسة نقدية" في دراسات الجنوب الكبير؟. تبين للدراسات الفكرية و الثقافية, 7–34. https://doi.org/10.31430/qwhs7042
ساتيك، ن. غ. (2013). الحالة الطائفية في الثورة السورية: المسارات و الأنماط. عمران للعلوم الإجتماعية و الإنسانية, 2(5), 103–128. https://doi.org/10.12816/0000563
سعيد، س. ع. ا. (2023). إدارة التنوع في تشريعات وترتيبات التحول الديمقراطي في السودان. https://doi.org/10.31752/idea.2023.6
عثمان، أ. (2015). الدولة النيوباتريمونيالية في المشرق العربي في المنطق العصبوي و إعادة إنتاج الطائفية. عمران للعلوم الإجتماعية و الإنسانية, 3(11), 39–62. https://doi.org/10.12816/0008579
مجدي، ز. (2023). الشعبوية التكنوقراطية: دراسة حالة الهند (2014 – 2023). المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر, 2(3), 128–154. https://doi.org/10.21608/ijppe.2023.310116
موكورنت، ج.، & كشي، أ. (2014). محاولة لقراءة المجتمع السوري ثلاثون سنة بعد ميشيل سورا: نقد و تحليل الخطاب الطائفي. عمران للعلوم الإجتماعية و الإنسانية, 3(10), 51–62. https://doi.org/10.12816/0007324
ميتلر، س.، & سوس، ج. (2022). نتائج السياسات العامة على المواطنة الديمقراطية: تجسير الفجوة بين دراسة السياسات العامة والسياسة الجماهيرية. حِكامة, 150–189. https://doi.org/10.31430/10.31430/uyyn4470
نسيبة، س. (2022). أمارتيا سن والهوية. تبين للدراسات الفكرية و الثقافية, 133–152. https://doi.org/10.31430/dvtr3921
Tidak ada komentar:
Posting Komentar