02216 - Representasi Proporsional dalam Sistem Pemilu Indonesia: Tinjauan Konseptual, Kelembagaan, dan Konsekuensi Politik

Abstract

Proportional representation (PR) is a family of electoral systems that converts votes into legislative seats in a manner proportional to each party's (and/or candidate's) share of the vote. This article reviews the conceptual, institutional, and political dimensions of proportional representation as applied in the Indonesian electoral context. Drawing on existing literature, this article elaborates on the principal features of PR systems—including multi-member constituencies, district magnitude, list variants (open and closed), and vote-to-seat conversion formulas such as the Hare quota and Sainte-Laguë divisor method—as well as their political consequences, including tendencies toward multipartyism, representativeness, and risks of money politics in open-list variants. In the Indonesian context, post-Reformation elections have consistently adopted proportional systems, albeit with varying list designs across electoral cycles. The analysis underscores that the degree of proportionality achieved is substantially shaped by technical design elements such as formula choice, district magnitude, and parliamentary thresholds, rather than by the proportional label alone.

Keywords: proportional representation, electoral system, open-list, closed-list, Sainte-Laguë, district magnitude, Indonesia

________________________________________

Abstrak

Representasi proporsional (PR) merupakan rumpun sistem pemilu yang mengonversi perolehan suara menjadi kursi legislatif secara proporsional sesuai perolehan suara masing-masing partai (dan/atau kandidat). Artikel ini mengulas dimensi konseptual, kelembagaan, dan politik dari representasi proporsional dalam konteks pemilu Indonesia berdasarkan kajian literatur yang tersedia. Pembahasan mencakup ciri-ciri utama sistem PR—meliputi daerah pemilihan berwakil banyak, besaran dapil, varian daftar (terbuka dan tertutup), serta formula konversi suara menjadi kursi seperti kuota Hare dan metode divisor Sainte-Laguë—beserta konsekuensi politiknya, termasuk kecenderungan multipartai, representativitas, dan risiko politik uang pada varian daftar terbuka. Dalam konteks Indonesia, pemilu pascareformasi secara konsisten menggunakan sistem proporsional dengan variasi desain daftar dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Analisis ini menegaskan bahwa derajat proporsionalitas yang dicapai sangat ditentukan oleh elemen desain teknis seperti pilihan formula, besaran dapil, dan ambang batas parlemen, bukan semata-mata oleh label proporsional yang digunakan.

Kata kunci: representasi proporsional, sistem pemilu, daftar terbuka, daftar tertutup, Sainte-Laguë, besaran dapil, Indonesia

________________________________________

1. Pendahuluan

Sistem pemilu merupakan salah satu variabel kelembagaan yang paling menentukan dalam desain demokrasi perwakilan. Di antara berbagai rumpun sistem pemilu yang ada, representasi proporsional (proportional representation/PR) menempati posisi sentral dalam perdebatan akademis maupun kebijakan, khususnya karena ambisi normatifnya untuk menerjemahkan kehendak pemilih secara lebih setara ke dalam komposisi lembaga perwakilan.

Dalam konteks Indonesia, sistem proporsional telah menjadi pilihan berulang sejak era Reformasi, meskipun dengan variasi desain yang cukup signifikan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya (Fauzi, 2022; Sweinstani, 2020). Perubahan-perubahan teknis tersebut—mulai dari mekanisme penetapan calon terpilih hingga formula konversi suara menjadi kursi—memiliki implikasi yang tidak kecil bagi kualitas representasi, dinamika kepartaian, dan integritas pemilu secara keseluruhan.

Artikel ini bertujuan memetakan dan mengelaborasi konsep representasi proporsional secara sistematis, mencakup definisi dan prinsip dasarnya, ciri-ciri kelembagaan utamanya, berbagai varian yang dikenal dalam literatur, mekanisme teknis konversi suara menjadi kursi, cara pengukuran proporsionalitas, konsekuensi politik yang lazim diasosiasikan dengannya, serta posisi dan perkembangan penerapannya di Indonesia.

________________________________________

2. Definisi dan Prinsip Dasar

Representasi proporsional (PR) adalah rumpun sistem pemilu yang mengonversi perolehan suara menjadi kursi sedemikian rupa sehingga alokasi kursi di lembaga perwakilan dibagikan secara proporsional sesuai perolehan suara partai (dan/atau kandidat) (Fauzi, 2022; Palenewen & Yanur, 2022; Sweinstani, 2020). Dalam pengertian yang sering dipakai dalam literatur pemilu Indonesia, sistem proporsional juga disebut "perwakilan berimbang", yakni kursi parlemen dibagikan kepada partai politik peserta pemilu sesuai imbangan perolehan suara yang didapat partai (Palenewen & Yanur, 2022; Sweinstani, 2020; Talaba, 2024).

Prinsip normatif yang menonjol dari PR adalah mengurangi disparitas antara porsi suara yang diperoleh partai dengan porsi kursi yang diraih partai di parlemen (Fauzi, 2022; Nurdin, 2021). Karena itu, PR dipahami sebagai mekanisme representasi yang berupaya mempertahankan keterwakilan berbagai kelompok/partai dalam masyarakat melalui penerjemahan suara menjadi kursi yang lebih "sebanding" dibanding model distrik/pluralitas-mayoritas (Nurdin, 2021; Sweinstani, 2021; Talaba, 2024).

________________________________________

3. Ciri-Ciri Kelembagaan Utama

3.1 Daerah Pemilihan Berwakil Banyak dan Besaran Dapil

PR umumnya dioperasikan melalui daerah pemilihan (dapil) berwakil banyak, yakni satu dapil memilih lebih dari satu wakil (multi-member constituency) (Sorik, 2020; Sweinstani, 2021; Wicaksono, 2014). Di dalam kerangka ini, besaran dapil (district magnitude)—jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu dapil—dipandang sebagai variabel yang krusial karena berpengaruh terhadap kemampuan sistem pemilu mengubah suara menjadi kursi secara proporsional (Hukum, 2024; Istianah, 2023). Sejalan dengan itu, prinsip "ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional" dalam penataan dapil dipahami sebagai dorongan agar alokasi kursi dapil cukup besar sehingga persentase kursi partai dapat mendekati persentase suara sah yang diperolehnya (Hukum, 2024; Istianah, 2023).

Dalam konteks pengaturan pemilu Indonesia, studi yang meninjau UU Pemilu menunjukkan adanya rentang besaran kursi per dapil yang dipakai (misalnya, 3–10 kursi per dapil untuk DPR sejak Pemilu 2009) dan hal tersebut menjadi bagian dari elemen desain PR yang memengaruhi hasil keterwakilan (Syafputri, 2017).

3.2 Peserta Pemilu: Partai Politik dan Implikasi Representasi

Dalam desain PR untuk pemilu legislatif di Indonesia, peserta pemilu untuk DPR/DPRD adalah partai politik, sehingga proses nominasi calon juga berbasis partai (Syafputri, 2017). Ini konsisten dengan konsepsi PR sebagai metode pembagian kursi antarpartai berdasarkan suara yang diperoleh (Palenewen & Yanur, 2022; Sweinstani, 2020; Talaba, 2024).

________________________________________

4. Varian PR: List PR dan Bentuk Lain

Literatur sistem pemilu yang dirujuk dalam kajian Indonesia menyebut bahwa PR memiliki beberapa varian, termasuk List Proportional Representation (List PR), Mixed Member Proportional (MMP), dan Single Transferable Vote (STV) (Palenewen & Yanur, 2022; Talaba, 2024). Namun, diskusi mengenai praktik Indonesia lazimnya memusat pada List PR, karena inilah model yang secara eksplisit diuraikan sebagai sistem yang digunakan (dengan perbedaan terbuka/tertutup) (Setiawan & Hertanto, 2023; Talaba, 2024).

Dalam List PR, terdapat dua bentuk pokok:

1. Daftar tertutup (closed list): Pemilih memilih partai, dan urutan calon terpilih ditentukan oleh partai melalui nomor urut (Sorik, 2020; Talaba, 2024).

2. Daftar terbuka (open list): Pemilih dapat memilih partai sekaligus (atau terutama) memilih kandidat; penentuan calon terpilih bergeser pada perolehan suara kandidat (misalnya suara terbanyak) di dalam perolehan kursi partai (Setiawan & Hertanto, 2023; Talaba, 2024).

Perbedaan terbuka versus tertutup ini penting karena memengaruhi relasi representasi: beberapa kajian menekankan bahwa perubahan dari proporsional tertutup (berbasis partai) ke proporsional terbuka (lebih berbasis kandidat) mengubah dinamika kompetisi dan hubungan wakil–konstituen (Indrawan & Aji, 2020; Solihah, 2018), sekaligus mengubah insentif perilaku kampanye dan biaya politik (Erlina, 2023; Sihombing, 2018).

________________________________________

5. Mekanisme Konversi Suara Menjadi Kursi: Kuota dan Divisor

Walaupun PR berprinsip "kursi sebanding dengan suara", derajat proporsionalitas hasil sangat dipengaruhi oleh formula/metode konversi suara menjadi kursi (Ardiansa, 2017; Talaba, 2024). Karena itu, kajian evaluatif Pemilu 2019 menegaskan bahwa formula konversi dalam sistem daftar proporsional diperlukan untuk menghasilkan pembagian kursi yang proporsional sesuai prinsip sistemnya, meskipun secara teknis memerlukan perhitungan matematis (Ardiansa, 2017).

Dua keluarga metode yang sering dibahas dalam sumber-sumber yang tersedia ialah:

5.1 Metode Kuota dan "Harga Kursi/BPP"

Dalam metode kuota yang historisnya banyak dirujuk di Indonesia, dikenal pendekatan Kuota Hare/BPP (bilangan pembagi pemilih) sebagai "harga kursi" yang diperoleh dari pembagian total suara sah dengan alokasi kursi dalam dapil (Firdaus, 2016; Pratiwi, 2019). Studi tentang pemilu Indonesia juga mengaitkan metode ini dengan teknik largest remainder (sisa suara terbesar) dalam pembagian kursi (Pratiwi, 2019; Talaba, 2024).

5.2 Metode Divisor: Sainte-Laguë

Dalam metode divisor, Sainte-Laguë dijelaskan sebagai metode konversi suara menjadi kursi dengan membagi total suara partai menggunakan bilangan ganjil (1, 3, 5, 7, dan seterusnya) lalu mengurutkan hasil pembagian untuk menetapkan perolehan kursi sesuai jumlah kursi yang tersedia (Firdaus, 2016; Nurhasim, 2020). Uraian komparatif mengenai metode divisor juga menempatkan Sainte-Laguë/Webster sebagai pembagi ganjil, berbeda dari d'Hondt yang memakai pembagi berurutan (1, 2, 3, 4, dst.) (Nurhasim, 2020).

Kajian mengenai Pemilu 2019 mencatat perubahan formula dari Hare LR ke Sainte-Laguë dan menilai bahwa formula baru ini dapat berdampak pada konfigurasi kepartaian (misalnya potensi multipartai ekstrem), sehingga memunculkan rekomendasi perubahan formula dalam sistem daftar proporsional (Ardiansa, 2017). Pada saat yang sama, artikel sosialisasi penerapan Sainte-Laguë dalam sistem proporsional terbuka menegaskan ulang premis normatif PR: kursi parlemen dibagi sesuai perolehan suara masing-masing partai (Fajar et al., 2024).

________________________________________

6. Pengukuran Proporsionalitas: Indeks Disproporsionalitas (LSq)

Karena PR bukan sekadar label, beberapa kajian menekankan perlunya menilai apakah hasil kursi "benar-benar" proporsional. Salah satu ukuran yang dibahas adalah indeks disproporsionalitas LSq, dengan prinsip interpretasi bahwa semakin mendekati 0 maka sistem dinilai semakin proporsional, sedangkan nilai yang lebih besar menunjukkan hasil yang makin tidak proporsional (Ardiansa, 2017). Kerangka ukur semacam ini menguatkan argumen bahwa desain teknis (formula, besaran dapil, ambang batas, dan lain-lain) berpengaruh pada tingkat proporsionalitas yang dicapai, meskipun sistemnya sama-sama mengklaim "proporsional" (Ardiansa, 2017; Istianah, 2023; Syafputri, 2017).

________________________________________

7. Konsekuensi Politik yang Diasosiasikan dengan PR

7.1 Kecenderungan Multipartai

Dalam pembacaan teoretik yang banyak dirujuk, PR cenderung melahirkan sistem multipartai, sejalan dengan hipotesis Duverger tentang relasi antara jenis sistem pemilu dan bentuk sistem kepartaian (Perdana, 2014; Wicaksono, 2014). Argumen yang juga muncul adalah bahwa PR mula-mula dirancang untuk mengakomodasi heterogenitas/kemajemukan politik sehingga kursi yang diperebutkan bersifat jamak (multi-member), yang pada gilirannya membuka ruang bagi lebih banyak partai untuk terwakili (Nurdin, 2021; Wicaksono, 2014). Sejalan dengan itu, kajian tentang Indonesia menilai bahwa tanpa perubahan teknis yang fundamental, pemilu proporsional dapat tetap berkorelasi dengan penguatan multipartai ekstrem (Ardiansa, 2017; D. A. Pratiwi, 2018).

7.2 Representativitas dan Minimisasi Suara Terbuang

Sejumlah sumber menekankan PR sebagai sistem yang memperbesar peluang keterwakilan dan mengurangi terbuangnya suara, termasuk memberi peluang partai kecil untuk memperoleh kursi (Nurdin, 2021; Talaba, 2024). Namun, sumber lain juga menekankan bahwa desain tambahan seperti ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dapat meningkatkan suara "terbuang" dan memicu disproporsionalitas—yakni justru menjauh dari cita-cita proporsionalitas PR (Nurhasim, 2020; Taqwa, 2015).

7.3 Risiko Kompetisi Kandidat dan Politik Uang dalam Varian Daftar Terbuka

Pada varian proporsional daftar terbuka, beberapa kajian menyatakan bahwa kompetisi bergeser menjadi kompetisi intrapartai (antarcaleg dalam partai yang sama di dapil yang sama), bukan hanya antarpeserta/antarpartai (Erlina, 2023). Literatur sosio-legal dan studi tentang integritas pemilu juga mengaitkan desain open-list PR dengan insentif "personal vote" yang dapat mendorong praktik vote buying (politik uang) karena kandidat harus membedakan diri dari rekan separtai dan kursi partai dialokasikan kepada kandidat dengan suara individu tertinggi (Sihombing, 2018; Wardani, 2018). Dengan demikian, kritik terhadap proporsional terbuka tidak menolak prinsip "proporsionalitas kursi-suara", tetapi menyoroti konsekuensi kompetisi personal yang muncul dari cara penetapan calon terpilih dalam open list (Erlina, 2023; Wardani, 2018).

________________________________________

8. Konteks Indonesia: PR sebagai Pilihan Berulang dengan Variasi Desain

Kajian pascareformasi menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten memilih sistem proporsional dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, tetapi dengan variasi bentuk daftar (tertutup/terbuka/semi-terbuka) dari pemilu ke pemilu (Fauzi, 2022; Sweinstani, 2020). Secara lebih spesifik, studi implementasi pemilu pascareformasi mencatat: Pemilu 1999 menggunakan varian tertutup; Pemilu 2004 semi-terbuka; dan Pemilu 2009, 2014, 2019 menggunakan daftar terbuka (Fauzi, 2022). Literatur lain mengaitkan perubahan besar pada hubungan representasi sejak Pemilu 2009 ketika proporsional terbuka diterapkan, yang menggeser fokus dari partai ke kandidat (Indrawan & Aji, 2020; Solihah, 2018).

Terdapat pula nuansa perbedaan dalam deskripsi historis antarsumber. Misalnya, ada kajian komparatif regulasi yang menyebut Pemilu 1955 menerapkan proporsional dengan variasi daftar terbuka dan sisa suara terbanyak, sedangkan Orde Baru lebih menekankan daftar tertutup (Sweinstani, 2020). Namun, ada juga tulisan lain yang menyederhanakan periodisasi dengan menyatakan 1955–1999 sebagai proporsional tertutup dan 2004–2019 sebagai proporsional terbuka (Sorik, 2020). Perbedaan ini menunjukkan bahwa label "terbuka/tertutup" dapat bergantung pada fokus penulis (misalnya pada desain surat suara, mekanisme penetapan calon terpilih, atau kombinasi unsur teknis tertentu), meskipun semua sepakat bahwa kerangka besarnya adalah representasi proporsional (Fauzi, 2022; Sorik, 2020; Sweinstani, 2020).

________________________________________

9. Penutup

Representasi proporsional bukan sekadar label sistem pemilu, melainkan sebuah prinsip yang penerapannya sangat bergantung pada pilihan teknis yang menyertainya. Besaran dapil, formula konversi suara menjadi kursi, bentuk daftar (terbuka atau tertutup), serta ambang batas parlemen secara bersama-sama menentukan sejauh mana prinsip proporsionalitas benar-benar terwujud dalam hasil pemilu. Dalam konteks Indonesia, variasi desain yang diterapkan dari pemilu ke pemilu mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang sekaligus menunjukkan bahwa pilihan teknis dalam sistem PR memiliki konsekuensi nyata—baik bagi kualitas representasi maupun bagi perilaku aktor politik di dalamnya.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan kepentingan perempuan dalam representasi politik di Indonesia. Jurnal Politik, 2(1), 71. https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82

Erlina, F. (2023). Dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi. Kosmik Hukum, 23(2), 200. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.16640

Fajar, G. A., Harjo, B., & Warganegara, A. (2024). Application of the district magnitude principle in determining electoral districts and allocation of seats (Study at the General Election Commission of Lampung Province). Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia, 3(1), 519–546. https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2318

Fauzi, M. (2022). Sistem kepartaian di Madura pasca reformasi. Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(2), 85–99. https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.200

Firdaus, S. U. (2016). Relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis. Jurnal Konstitusi, 8(2), 91. https://doi.org/10.31078/jk825

Hukum, J. (2024). Mekanisme sistem proporsional terbuka pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Jurnal Jendela Hukum, 11(1), 112–128. https://doi.org/10.24929/jjh.v11i1.3500

Indrawan, J., & Aji, M. P. (2020). Penyederhanaan partai politik melalui parliamentary threshold: Pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 155. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.802

Istianah, L. (2023). The ideal model for implementing a proportional system in the 2024 elections in Indonesia. Jurnal Hukum Sehasen, 9(2). https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4902

Nurdin, N. (2021). Keterwakilan politik perempuan di parlemen periode 2019–2024: Peran partai politik. Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies, 2(2), 129–145. https://doi.org/10.33822/jpds.v2i2.5912

Nurhasim, M. (2020). Paradoks pemilu serentak 2019: Memperkokoh multipartai ekstrem di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 125. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.819

Palenewen, J. D. O., & Yanur, M. (2022). Penerapan sistem pemilu di Indonesia pasca reformasi. Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, 9(2), 502–520. https://doi.org/10.37304/wacana.v9i2.7766

Perdana, A. (2014). Faces of women's activists in the parliament: Achievements and political recommendations. Jurnal Perempuan, 19(2), 117–127. https://doi.org/10.34309/jp.v19i2.79

Pratiwi, A. M. (2019). The policies, practices, and politics of women representation in political parties: A case study of women members of parliament in regency/city-level legislative council period 2014–2019. Jurnal Perempuan, 24(2), 151. https://doi.org/10.34309/jp.v24i2.323

Pratiwi, D. A. (2018). Sistem pemilu proporsional daftar terbuka di Indonesia: Melahirkan korupsi politik? Jurnal Trias Politika, 2(1), 13. https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235

Setiawan, H., & Hertanto, H. (2023). Dampak sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup di Indonesia terhadap partisipasi pemilih. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 7(2), 633. https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.633-638

Sihombing, E. N. (2018). Pemberlakuan parliamentary treshold dan kaitannya dengan hak asasi manusia. https://doi.org/10.31219/osf.io/cvwpj

Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1), 73–88. https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234

Sorik, S. (2020). Review buku: Menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 229. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.836

Sweinstani, M. K. D. (2020). Formula konversi suara Sainte-Laguë dan dampaknya pada sistem kepartaian: Evaluasi pemilu serentak 2019. Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 111. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.812

Sweinstani, M. K. D. (2021). Pilihan sistem pemilu dan potret keterwakilan perempuan. Jurnal Adhyasta Pemilu, 2(1), 1–18. https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.33

Syafputri, E. (2017). Keterwakilan perempuan di parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. Global South Review, 1(2), 165. https://doi.org/10.22146/globalsouth.28839

Talaba, R. Y. (2024). Hambatan pengoperasian variabel teknis pemilu terhadap keterwakilan perempuan di DPR. Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 10(2), 184–193. https://doi.org/10.20473/jpi.v10i2.51139

Taqwa, L. (2015). Mekanisme pelaksanaan stembusaccord pada pemilihan umum legislatif. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 5(2), 521–560. https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.521-560

Wardani, S. B. E. (2018). Konstituensi dalam persepsi wakil di tingkat lokal era reformasi. Jurnal Penelitian Politik, 15(2), 215. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.749

Wicaksono, D. A. (2014). Reformulasi metode konversi suara menjadi kursi dalam sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(1), 69. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.57