02207 - Proteksionisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Analisis Siyāsah Syar'iyyah dan Siyāsah Māliyyah

Abstract

This article analyzes protectionism — a trade policy that protects domestic industries from foreign competition through tariffs and trade barriers — from the perspective of Islamic political science. Using a normative-conceptual approach, this study synthesizes existing literature on siyāsah syar'iyyah (Islamic public policy) and siyāsah māliyyah (Islamic economic policy) to construct an Islamic political evaluation framework for protectionist policies. The results show that within the framework of Islamic political science, protectionism is not merely a technical trade instrument, but a public policy that must be justified through the parameters of maslahah (public interest), justice, and deliberative processes (musyawarah). As part of the state's mandate to manage the people's affairs (ri'āyah syu'ūn al-ummah), protectionist instruments — including tariffs, quotas, and trade barriers — are permissible as policy ijtihad as long as they are directed toward the fulfillment of citizens' primary needs, public welfare (including its moral-spiritual dimension), and the upholding of justice. This article also notes the existence of tensions within contemporary Islamic political thought regarding contextualizing classical concepts in modern economic policy.

Keywords: protectionism, Islamic political science, siyāsah syar'iyyah, siyāsah māliyyah, maslahah, trade policy

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menganalisis proteksionisme — kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing melalui tarif dan hambatan dagang — dari perspektif ilmu politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual, kajian ini mensintesiskan literatur yang ada tentang siyāsah syar'iyyah (kebijakan publik Islam) dan siyāsah māliyyah (kebijakan ekonomi Islam) untuk membangun kerangka evaluasi politik Islam terhadap kebijakan proteksionis. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kerangka ilmu politik Islam, proteksionisme bukan sekadar instrumen teknis perdagangan, melainkan kebijakan publik yang harus dipertanggungjawabkan melalui parameter kemaslahatan, keadilan, dan proses deliberatif (musyawarah). Sebagai bagian dari mandat negara dalam mengurus kepentingan umat (ri'āyah syu'ūn al-ummah), instrumen proteksionis — meliputi tarif, kuota, dan hambatan dagang — dapat dibenarkan sebagai ijtihad kebijakan sepanjang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan primer warga, kesejahteraan publik (termasuk dimensi moral-spiritual), serta penegakan keadilan. Artikel ini juga mencatat adanya ketegangan dalam pemikiran politik Islam kontemporer terkait kontekstualisasi konsep-konsep klasik dalam kebijakan ekonomi modern.

Kata Kunci: proteksionisme, ilmu politik Islam, siyāsah syar'iyyah, siyāsah māliyyah, maslahah, kebijakan perdagangan

________________________________________

1. Pendahuluan

Perdebatan tentang proteksionisme dalam kebijakan perdagangan internasional telah lama menjadi isu sentral dalam kajian ekonomi-politik global. Namun, dalam konteks studi ilmu politik Islam, diskusi tentang bagaimana instrumen proteksionis seperti tarif, kuota, dan hambatan dagang harus dipahami dan dievaluasi masih relatif terbatas. Padahal, sebagai kebijakan publik yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, proteksionisme memiliki dimensi etika-politik yang tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif Islam.

Dalam literatur ekonomi-politik, proteksionisme lazim dipahami sebagai orientasi kebijakan dagang yang membatasi keterbukaan ekonomi melalui instrumen seperti tarif dan kuota — serta bentuk hambatan lain — untuk mengurangi intensitas interaksi ekonomi nasional dengan ekonomi internasional (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: bagaimana ilmu politik Islam memposisikan dan mengevaluasi kebijakan proteksionis tersebut?

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mensintesiskan kerangka konseptual dari literatur ilmu politik Islam, khususnya konsep siyāsah syar'iyyah dan siyāsah māliyyah, guna membangun perspektif evaluatif yang koheren terhadap proteksionisme. Kajian ini penting mengingat meningkatnya kecenderungan proteksionis dalam kebijakan dagang global dan perlunya kerangka etika-politik Islam yang memadai untuk meresponsnya.

________________________________________

2. Proteksionisme sebagai Fenomena Ekonomi-Politik

2.1 Definisi dan Instrumen Proteksionisme

Dalam kajian perdagangan internasional, proteksionisme dipahami sebagai orientasi kebijakan dagang yang membatasi keterbukaan ekonomi melalui instrumen seperti tarif dan kuota guna mengurangi intensitas interaksi ekonomi nasional dengan ekonomi internasional (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022). Instrumen kebijakan yang memengaruhi arus perdagangan bergerak dalam spektrum dari kebijakan yang lebih proteksionis hingga lebih bebas, mencakup tarif, kuota, subsidi pemerintah, perpajakan, pengendalian harga, dan regulasi antidumping (Bahari & Sahide, 2022). Dalam kerangka sikap publik terhadap perdagangan, preferensi terhadap instrumen pembatas perdagangan seperti tarif atau kuota juga dijelaskan sebagai salah satu bentuk kebijakan yang "membatasi sejauh mana perekonomian nasional berinteraksi dengan perekonomian lain" (Anshor, 2023).

2.2 Proteksionisme dalam Kerangka Ekonomi-Politik

Secara konseptual, proteksionisme adalah isu ekonomi-politik karena kebijakan dagang merupakan bagian dari ranah kebijakan publik yang mempertemukan pertimbangan ekonomi dan pertimbangan politik — misalnya legitimasi, dukungan publik, serta orientasi kesejahteraan (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022). Dalam pengertian umum tentang ekonomi politik, kajian ini menempatkan kebijakan ekonomi sebagai hasil interaksi faktor politik dan ekonomi, sehingga analisis proteksionisme tidak hanya berhenti pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menyangkut rasionalitas kebijakan publik dan tujuan negara (Al-Hamdi, 2013; Irkhami, 2014).

Dalam konteks negara dan legitimasi, terdapat argumen bahwa ketika kapasitas negara untuk melakukan regulasi ekonomi menyusut, tuntutan publik atas perlindungan ekonomi dapat menjadi persoalan legitimasi. Studi tentang Turki menempatkan strategi economic protectionist strategies sebagai bagian dari pertukaran dukungan publik–perlindungan ekonomi pada periode tertentu; ketika ideologi neoliberal mengurangi kapasitas regulasi ekonomi, negara terdorong mencari strategi legitimasi lain (Basyirah et al., 2022). Walaupun konteks ini bukan "ilmu politik Islam" secara langsung, ia membantu menunjukkan bahwa proteksionisme dapat dibaca sebagai instrumen negara untuk merespons tuntutan perlindungan ekonomi (economic protectionist demands) dalam dinamika legitimasi (Anshor, 2023; Basyirah et al., 2022).

________________________________________

3. Kerangka Ilmu Politik Islam

3.1 Politik sebagai Ri'āyah dan Siyāsah

Dalam literatur yang membahas politik dari perspektif Islam, politik Islam sering didekati sebagai urusan pengelolaan kepentingan publik atau urusan umat. Pendidikan politik Islam, misalnya, merumuskan politik — dalam orientasi normatif Islam — sebagai cara untuk menjaga urusan umat (ri'āyah syu'ūn al-ummah) (Wirman et al., 2022). Sejalan dengan itu, refleksi hubungan hukum Islam dan politik menegaskan bahwa dalam literatur hukum Islam, politik (siyāsah) dipahami sebagai "seni/ilmu mengelola urusan publik" dan terkait erat dengan kekuasaan atau pemerintahan sebagai perangkat untuk mengatur kemaslahatan (Blad & Koçer, 2012).

Kajian diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam juga menekankan bahwa sejak masa awal, Nabi dipahami memegang peran kepemimpinan agama sekaligus politik. Setelah wafatnya Nabi, persoalan kepemimpinan menjadi isu politik yang sangat sentral; diskursus politik kemudian berkembang dalam dua genre besar — fikih dan filsafat — yang sama-sama memberi penekanan pada dimensi etika dalam politik (Chalik, 2021). Pada titik ini, "ilmu politik Islam" tidak tunggal; ia merupakan tradisi wacana yang plural dalam rujukan fikih dan filsafat, namun sama-sama menuntut politik tunduk pada horizon etika (Chalik, 2021; Hamudy & Hamudy, 2020).

3.2 Siyāsah Syar'iyyah dan Ruang Ijtihad Kebijakan Publik

Konsep siyāsah syar'iyyah dalam kajian kebijakan publik Islam dapat dibaca sebagai kerangka yang mengizinkan negara membuat aturan atau kebijakan untuk kepentingan umum berbasis nilai syariah. Studi tentang regulasi pengelolaan keuangan haji menegaskan bahwa basis utama siyāsah syar'iyyah adalah keyakinan bahwa syariat diturunkan demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan bahwa penegakan kebijakan harus diarahkan pada keadilan, bahkan jika metode teknis kebijakannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Solihin, 2023). Dalam rumusan yang sama, siyāsah mencakup tindakan atau kebijakan yang ditujukan bagi kemaslahatan rakyat, dengan pembuat kebijakan sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengarahkan urusan publik (Solihin, 2023). Refleksi hubungan hukum Islam dan politik menambahkan bahwa ketika dilihat dari literatur hukum Islam, politik merupakan bagian dari diskursus hukum Islam, dan kekuasaan harus menegakkan keadilan serta — untuk wilayah ijtihadi — memerlukan musyawarah agar kepentingan rakyat terjaga (Blad & Koçer, 2012).

Implikasinya untuk isu proteksionisme adalah: tarif, kuota, dan hambatan dagang — sebagai instrumen kebijakan publik di bidang perdagangan (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022) — tidak otomatis dinilai "Islami/tidak Islami" semata karena bentuk instrumennya. Penilaian dalam kerangka siyāsah syar'iyyah bergeser pada pertanyaan: apakah kebijakan itu merupakan ijtihad kebijakan yang diarahkan pada kemaslahatan dan keadilan (bukan sekadar kepentingan sempit), serta apakah prosesnya menjaga prinsip musyawarah dan orientasi kepentingan publik (Blad & Koçer, 2012; Solihin, 2023).

________________________________________

4. Proteksionisme dalam Politik Ekonomi Islam (Siyāsah Māliyyah)

4.1 Kerangka Siyāsah Māliyyah

Dalam kerangka yang lebih spesifik, kajian siyāsah syar'iyyah atas tata kelola keuangan menempatkan siyāsah māliyyah sebagai politik ekonomi Islam, yaitu kebijakan hukum pemerintah yang menyangkut pembangunan ekonomi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai hukum Islam sebagai ukuran (Solihin, 2023). Pada saat yang sama, studi tentang politik ekonomi Islam — dalam konteks kebijakan negara dan ekonomi Islam — menegaskan bahwa ekonomi politik (political economy) adalah bidang yang membahas hubungan proses politik dan ekonomi, dan bahwa "sistem ekonomi" (bukan sekadar "ilmu ekonomi" yang diklaim relatif bebas nilai) selalu terikat nilai-nilai seperti ideologi, norma, dan etika (Al-Hamdi, 2013).

Karena itu, pembacaan politik-ekonomi Islam terhadap proteksionisme menuntut analisis ganda: (i) proteksionisme sebagai instrumen kebijakan (tarif/kuota/hambatan) (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022), dan (ii) proteksionisme sebagai bagian dari sistem nilai — untuk apa, bagi siapa, dan dengan batas etika apa kebijakan itu dijalankan (Al-Hamdi, 2013; Solihin, 2023).

4.2 Dimensi Normatif Politik Ekonomi Islam

Secara teoretik, studi tentang perkembangan politik ekonomi Islam mendefinisikan politik ekonomi — secara umum — sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui metode legal untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, politik ekonomi Islam dikaitkan dengan hubungan etika–ekonomi yang endogen antara pemerintah dan sistem yang lebih luas (Irkhami, 2014). Dengan demikian, proteksionisme — sebagai kebijakan yang mengatur perdagangan dan industri (Bahari & Sahide, 2022) — dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk "metode legal/kebijakan" yang harus dibaca sebagai bagian dari desain tata kelola ekonomi yang berorientasi etika (Irkhami, 2014; Solihin, 2023).

________________________________________

5. Tujuan Normatif: Kesejahteraan, Pemenuhan Kebutuhan, dan Keadilan

5.1 Kewajiban Negara dalam Menjamin Kesejahteraan Publik

Literatur politik ekonomi Islam yang bersifat normatif menekankan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan warga. Dalam uraian tentang politik ekonomi Islam, dinyatakan bahwa paradigma politik ekonomi Islam mewajibkan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan primer tiap warga dan membuka kemungkinan pemenuhan kebutuhan pelengkapnya. Hubungan negara–rakyat dipahami sebagai pelayanan dan pengaturan (bukan relasi bisnis), sehingga negara wajib memenuhi kepentingan publik dan menjamin berbagai kebutuhan vital (Irkhami, 2018). Dalam refleksi lain tentang peran negara, kajian mengenai konsep ekonomi-politik menegaskan bahwa Islam memandang intervensi negara dalam ekonomi sebagai suatu tanggung jawab, dan pemerintah memiliki peran menyediakan barang publik untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan melalui kebijakan publik dan fiskal (Zoelva, 2022).

Perspektif kesejahteraan Islam juga ditekankan sebagai tidak semata material, melainkan mencakup dimensi moral-spiritual. Konsep kesejahteraan Islam memposisikan negara pada peningkatan kualitas kesejahteraan sekaligus kualitas spiritual masyarakat (Aklima et al., 2021).

5.2 Musyawarah dan Keadilan sebagai Prasyarat Etika-Politik

Di sisi lain, diskursus politik Islam juga menekankan pentingnya musyawarah dan keadilan dalam gagasan ketatanegaraan. Kajian pemikiran politik al-Shawkānī dalam Fath al-Qadīr memetakan gagasan konstitusional yang mencakup konsep kepemimpinan dan deliberasi atau musyawarah, serta hak warga negara untuk memperoleh keadilan (Hamudy & Hamudy, 2020). Diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam juga menegaskan karakter etika sebagai basis politik dalam tradisi fikih maupun filsafat (Chalik, 2021).

Dengan demikian, proteksionisme — jika dipertimbangkan dalam politik-ekonomi Islam — harus diuji pada ukuran: pemenuhan kebutuhan publik dan kesejahteraan (Irkhami, 2018; Zoelva, 2022), sekaligus prinsip keadilan dan musyawarah sebagai prasyarat etika-politik (Blad & Koçer, 2012; Chalik, 2021; Hamudy & Hamudy, 2020).

________________________________________

6. Instrumen Proteksionisme dalam Kacamata Siyāsah Māliyyah

Karena proteksionisme dalam ekonomi-politik dipraktikkan melalui instrumen kebijakan, literatur perdagangan menyebut beberapa perangkat yang relevan: tarif, kuota, subsidi pemerintah, perpajakan, pengendalian harga, serta regulasi antidumping (Bahari & Sahide, 2022). Dalam literatur opini publik tentang perdagangan, tarif dan kuota dipahami sebagai contoh kebijakan untuk membatasi keterbukaan ekonomi (Anshor, 2023). Dalam kacamata siyāsah māliyyah sebagai politik ekonomi Islam, instrumen-instrumen ini dapat dipandang sebagai bagian dari "kebijakan hukum pemerintah" di bidang ekonomi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan diarahkan oleh ukuran nilai syariah (Solihin, 2023).

Namun, kerangka Islam menuntut agar instrumen kebijakan diperlakukan sebagai wasilah (cara) yang harus tunduk pada tujuan maslahah–keadilan. Hal ini konsisten dengan argumen bahwa siyāsah syar'iyyah berintikan kemaslahatan dan keadilan, sementara metode kebijakan dapat berupa ijtihad yang tidak selalu tertulis eksplisit dalam nash (Solihin, 2023), serta dengan argumen bahwa politik dalam literatur hukum Islam mensyaratkan musyawarah dan penegakan keadilan oleh kekuasaan (Blad & Koçer, 2012). Karena itu, fokus evaluasi proteksionisme dalam ilmu politik Islam bukan hanya "apakah ada tarif/kuota", melainkan "apakah kebijakan itu merupakan ijtihad siyāsah yang adil dan maslahat" (Blad & Koçer, 2012; Hamudy & Hamudy, 2020; Solihin, 2023).

________________________________________

7. Catatan Variasi dan Ketegangan Pemikiran

Literatur yang mengkaji organisasi Islam politik tertentu menunjukkan adanya orientasi kritik terhadap sistem ekonomi global dan penekanan pada keadilan distribusi. Kajian tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menekankan bahwa elemen krusial politik ekonomi khilafah versi HTI adalah aspek distribusi (bukan produksi), dengan kritik pada keadilan dan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, serta posisi menantang dominasi sistem kapitalisme negara Barat dalam tatanan global (Sajadi, 2018). Namun, kajian lain atas HTI juga mencatat kecenderungan HTI merefleksikan problem ekonomi kontemporer ke "warisan budaya masa lalu" dan mengindikasikan adanya problem kontekstualisasi dalam gagasan publik-fiskal mereka (Zoelva, 2022).

Dua catatan ini penting untuk topik proteksionisme: ia menunjukkan bahwa dalam politik Islam kontemporer terdapat arus yang melihat ekonomi global secara kritis dan menekankan distribusi (Sajadi, 2018), tetapi penerjemahan kebijakan konkret dapat menghadapi tantangan kontekstualisasi (Zoelva, 2022). Sementara itu, kerangka siyāsah syar'iyyah justru menekankan ijtihad kebijakan untuk maslahah dan keadilan dalam konteks persoalan yang dihadapi (Blad & Koçer, 2012; Solihin, 2023) — sehingga kebijakan seperti proteksionisme harus diuji dalam konteks, bukan sekadar ditarik dari slogan sistemik.

________________________________________

8. Pembahasan: Sintesis Proteksionisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Berdasarkan kerangka yang telah dibangun, proteksionisme "menurut ilmu politik Islam" dapat disintesiskan melalui empat dimensi analitis sebagai berikut.

Pertama, dari sisi status konseptualnya, proteksionisme adalah kebijakan publik di bidang ekonomi–perdagangan (tarif, kuota, hambatan dagang, dan instrumen terkait) (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022) yang harus ditempatkan dalam analisis ekonomi-politik sebagai interaksi faktor politik dan ekonomi (Al-Hamdi, 2013; Irkhami, 2014).

Kedua, dari sisi landasan normatifnya, dalam politik Islam, politik adalah ri'āyah (mengurus urusan umat) (Wirman et al., 2022) dan siyāsah (pengelolaan urusan publik) (Blad & Koçer, 2012). Karena itu, kebijakan proteksionis tidak berdiri sebagai "kebijakan industri" semata, melainkan sebagai bagian dari mandat pengurusan kepentingan publik.

Ketiga, dari sisi kriteria syar'i operasionalnya, dalam siyāsah syar'iyyah, kebijakan diarahkan pada maslahah dan keadilan, dan negara dapat melakukan ijtihad kebijakan sekalipun metode teknisnya tidak eksplisit dalam nash (Solihin, 2023). Pelaksanaannya perlu menjaga musyawarah dan orientasi kepentingan rakyat (Blad & Koçer, 2012; Hamudy & Hamudy, 2020). Artinya, instrumen proteksionisme menjadi "mungkin" sebagai kebijakan selama dapat dipertanggungjawabkan dalam logika maslahah dan keadilan (Blad & Koçer, 2012; Solihin, 2023).

Keempat, dari sisi kriteria tujuan politik-ekonominya, politik ekonomi Islam menekankan peran negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan primer warga dan kepentingan publik (Irkhami, 2018), serta intervensi negara untuk memastikan keselarasan ekonomi dengan norma Islam melalui kebijakan publik/fiskal dan penyediaan barang publik (Zoelva, 2022). Perspektif kesejahteraan Islam juga menegaskan dimensi moral-spiritual kesejahteraan (Aklima et al., 2021). Dengan demikian, proteksionisme — jika ditempuh — harus dinilai dari kontribusinya terhadap tujuan-tujuan ini, bukan semata dari preferensi ideologis pro/anti-perdagangan bebas (Al-Hamdi, 2013; Irkhami, 2018; Zoelva, 2022).

________________________________________

9. Kesimpulan

Mengacu pada rujukan yang tersedia, proteksionisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai kebijakan publik di bidang perdagangan/industri — misalnya tarif, kuota, dan hambatan dagang — yang diposisikan sebagai instrumen siyāsah untuk mengurus kepentingan umat (ri'āyah) dan harus dibenarkan melalui parameter siyāsah syar'iyyah, yakni kemaslahatan, keadilan, dan proses deliberatif/musyawarah (Anshor, 2023; Bahari & Sahide, 2022; Hamudy & Hamudy, 2020; Solihin, 2023; Wirman et al., 2022).

Dalam kerangka siyāsah māliyyah (politik ekonomi Islam), proteksionisme tidak dinilai semata dari teknik pembatasan perdagangan, melainkan dari koherensinya dengan mandat negara menjamin pemenuhan kebutuhan publik dan kesejahteraan — termasuk dimensi moral-spiritual — serta kewajiban kekuasaan menegakkan keadilan (Blad & Koçer, 2012; Hamudy & Hamudy, 2020; Irkhami, 2018; Zoelva, 2022).

Dengan demikian, penilaian terhadap kebijakan proteksionis dalam perspektif ilmu politik Islam tidak bersifat hitam-putih. Instrumen proteksionis seperti tarif dan kuota bukan sesuatu yang secara otomatis dilarang atau dianjurkan, melainkan harus dievaluasi secara kontekstual berdasarkan orientasi maslahah, keadilan distribusi, dan proses pengambilan keputusan yang deliberatif sebagai prasyarat etika-politik Islam yang otentik.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aklima, A., Murziqin, R., Shintasari, R., & Sanawiyah, A. (2021). Political participation of santri in the 2017 regional elections in Nagan Raya Regency. Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 3(2), 206–220. https://doi.org/10.15575/politicon.v3i2.12219

Al-Hamdi, R. (2013). Islam and politics: Political attitudes of the elites in Muhammadiyah 1998–2010. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 3(2), 267–290. https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.267-290

Anshor, A. M. (2023). The ulama and the state politics during pandemic: A study on the Covid-19 related fatwa of the Council of Indonesian Ulama. Dialogia, 21(2), 239–264. https://doi.org/10.21154/dialogia.v21i2.7080

Bahari, D. M., & Sahide, A. (2022). The comparison of the United States foreign policy against the Islamic world under President Barack Obama and President Donald Trump administration. Journal of Islamic World and Politics, 6(2), 270–297. https://doi.org/10.18196/jiwp.v6i2.13060

Basyirah, L., Nasiruddin, M. H., Rozi, F., & Syamsi, B. (2022). The development of Islamic economic politics in sharia banking in the reform era to date in Indonesia. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 10(2), 200–215. https://doi.org/10.31289/jppuma.v10i2.7515

Blad, C., & Koçer, B. A. (2012). Political Islam and state legitimacy in Turkey: The role of national culture in neoliberal state-building. International Political Sociology, 6(1), 36–56. https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2012.00150.x

Chalik, A. (2021). The half-hearted compromise within Indonesian politics: The dynamics of political coalition among Islamic political parties (1999–2019). Journal of Indonesian Islam, 15(2), 487–514. https://doi.org/10.15642/jiis.2021.15.2.487-514

Hamudy, N. A., & Hamudy, M. I. A. (2020). Cak Nur on politics: Indonesian political Islam and the role of Islamic politics. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 20(1), 97–112. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i1.554

Irkhami, N. (2014). The economic-political concept of Hizbut Tahrir Indonesia: Reflection on the early Islamic thoughts. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 4(1), 105–134. https://doi.org/10.18326/ijims.v4i1.105-134

Irkhami, N. (2018). Political Islam and the global economy. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(2), 407–432. https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.2.433-459

Sajadi, D. (2018). Berhijrah dari sistem ekonomi sekuler menuju sistem ekonomi syari'ah. El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah, 1(01), 58–81. https://doi.org/10.34005/elarbah.v1i01.530

Solihin, D. (2023). Tafsir normatif terhadap perkembangan politik hukum ekonomi syariah. Jurnal Pelita Nusa, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.5

Wirman, H. P., Burhanuddin, N., & Elvira, M. (2022). Chinese Muslim at political crossroad: The case study of the Jakarta regional head election 2017. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, 8(2), 196–210. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v8i2.5988

Zoelva, H. (2022). The development of Islam and democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37–66. https://doi.org/10.31078/consrev812