02206 - Propaganda Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Komunikasi Politik, Etika Informasi, dan Kekuasaan

Abstract

This article examines the concept of propaganda in Islamic political science through the perspectives of political communication, information ethics, and power. Using a literature synthesis approach, this study analyzes how propaganda—defined as the dissemination of information (often biased) to influence public opinion or behavior—is understood, evaluated, and responded to within the framework of Islamic political thought. The findings show that propaganda in Islamic political science is understood as a mass political communication instrument that shapes public perception and behavior through framing, agenda setting, and persuasion techniques, including modern automation-based methods. Normatively, propaganda becomes problematic when it operates non-objectively, contains manipulative intent, or employs half-truths and lies that violate the principles of truth and tabayyun (verification). The boundaries of normative communication in Islamic politics are guided by Islamic communication principles—hikmah, tabayyun, mau'izhah hasanah, and layyin—along with the obligation to verify information. In the contemporary digital era, propaganda is widely employed for radicalization, hate speech, and polarization; therefore, the relevant Islamic political response encompasses strengthening literacy as a form of modern tabayyun, moderate counter-narratives, authoritative information institutions, and proportional regulatory governance.

Keywords: propaganda, Islamic political science, tabayyun, political communication, information ethics, digital media

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep propaganda dalam ilmu politik Islam melalui perspektif komunikasi politik, etika informasi, dan kekuasaan. Dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur, penelitian ini menganalisis bagaimana propaganda—yang didefinisikan sebagai penyebaran informasi (seringkali bersifat bias) untuk memengaruhi opini atau perilaku publik—dipahami, dievaluasi, dan direspons dalam kerangka pemikiran politik Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa propaganda dalam ilmu politik Islam dipahami sebagai instrumen komunikasi politik massal yang membentuk persepsi dan perilaku publik melalui framing, agenda setting, dan teknik persuasi, termasuk teknik modern berbasis otomasi. Secara normatif, propaganda menjadi problematik ketika beroperasi tidak objektif, memuat kesengajaan manipulatif, atau menggunakan setengah-kebenaran dan kebohongan yang melanggar prinsip kebenaran dan tabayyun. Batas normatif komunikasi dalam politik Islam dipandu oleh prinsip komunikasi Islam—hikmah, tabayyun, mau'izhah hasanah, dan layyin—serta kewajiban verifikasi informasi. Di era digital kontemporer, propaganda banyak digunakan untuk radikalisasi, kebencian, dan polarisasi; karenanya, respons politik Islam yang relevan mencakup penguatan literasi sebagai tabayyun modern, kontra-narasi moderat, institusi rujukan informasi, serta tata kelola regulatif yang proporsional.

Kata Kunci: propaganda, ilmu politik Islam, tabayyun, komunikasi politik, etika informasi, media digital

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Propaganda merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian komunikasi politik yang terus berkembang seiring transformasi lanskap media. Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, propaganda tidak sekadar dipahami sebagai fenomena komunikasi semata, melainkan juga sebagai persoalan etis yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai Islam mengenai kejujuran, verifikasi informasi, dan kemaslahatan sosial. Perkembangan media digital yang pesat telah memperluas jangkauan dan intensitas propaganda, menjadikannya tantangan serius bagi stabilitas sosial, moderasi beragama, serta tatanan politik dalam masyarakat Muslim.

Kajian tentang propaganda dalam perspektif ilmu politik Islam masih relatif terfragmentasi. Sebagian besar literatur yang ada membahas propaganda dalam konteks komunikasi politik umum, hoaks, radikalisme digital, atau etika komunikasi Islam secara terpisah. Belum banyak upaya sistematis untuk menyintesiskan berbagai perspektif tersebut ke dalam satu kerangka analitis yang utuh. Artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan sintesis literatur yang komprehensif, guna merumuskan pemahaman propaganda yang relevan bagi ilmu politik Islam.

Artikel ini bertujuan mengkaji: (1) definisi dan karakteristik propaganda dalam kajian komunikasi politik; (2) evaluasi normatif propaganda menurut perspektif Islam; (3) manifestasi propaganda di ruang publik Muslim kontemporer; serta (4) strategi penanganan propaganda dalam kerangka ilmu politik Islam.

________________________________________

B. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan sintesis literatur (literature synthesis) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah berbahasa Indonesia yang relevan dengan topik propaganda, komunikasi politik Islam, etika informasi, media digital, dan radikalisme. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review, diterbitkan dalam rentang waktu 2016 hingga 2024. Proses sintesis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola argumentasi, dan temuan yang saling melengkapi atau berseberangan, kemudian mengintegrasikannya ke dalam kerangka analitis yang koheren berdasarkan perspektif ilmu politik Islam.

________________________________________

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Kerja: Apa Itu Propaganda?

Dalam kajian komunikasi politik, propaganda dipahami sebagai aktivitas penyebaran informasi—mulai dari fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, hingga kebohongan—yang ditujukan untuk memengaruhi opini publik (Asnawi, 2020; Rochman, 2023). Penekanan pada "memengaruhi opini" ini membuat propaganda dekat dengan praktik persuasi politik massal, tetapi dibedakan oleh kecenderungannya untuk beroperasi secara tidak objektif, dirancang dengan unsur kesengajaan dan berpotensi memuat manipulasi informasi (Turhamun, 2022; Zubair et al., 2023). Sejalan dengan itu, propaganda juga dipahami sebagai teknik untuk memengaruhi perilaku manusia melalui manipulasi kondisi tertentu, misalnya situasi emosi, ketakutan, stereotip, atau kondisi sosial-politik (Wahyudi & Hadi, 2021).

Dalam konteks pemaknaan umum—yakni "penyebaran informasi (seringkali bias) untuk memengaruhi opini atau perilaku publik"—definisi tersebut bersifat konsisten: propaganda bukan sekadar "informasi", melainkan informasi yang dikemas dan diarahkan untuk menghasilkan efek sosial-politik tertentu (Asnawi, 2020; Turhamun, 2022; Wahyudi & Hadi, 2021).

2. Propaganda sebagai Instrumen Komunikasi Politik: Konstruksi Realitas, Framing, dan Agenda

Literatur komunikasi politik menekankan bahwa pesan politik tidak bersifat spontan, melainkan dirancang agar efektif membentuk persepsi dan perilaku politik khalayak; karena itu media penyebar pesan—termasuk media digital—menjadi faktor yang tidak bisa dianggap remeh (Mustopa et al., 2023). Dalam kerangka ini, propaganda dapat "bermain" melalui agenda setting dan konstruksi persepsi publik, misalnya untuk membentuk persepsi baru agar mendukung kompetisi politik elektoral (Mustopa et al., 2023; Yanto et al., 2021).

Kajian tentang media dan politik juga menegaskan bahwa media tidak selalu netral karena dapat dipengaruhi intervensi politik atau patronase modal; situasi ini membuka ruang bagi jurnalisme atau pemberitaan yang cenderung menjadi alat propaganda, terutama ketika kepemilikan media terkonsentrasi pada elite ekonomi-politik (Tahu, 2023; Yanto et al., 2021). Dalam perspektif ekonomi politik media, "realitas" yang disajikan media dapat dipilih dan dibangun sehingga memunculkan bias yang konsisten, termasuk untuk memproyeksikan citra atau kepentingan tertentu (Akbar, 2016; Tahu, 2023). Dengan demikian, propaganda dalam ilmu politik—termasuk politik dalam masyarakat Muslim—sering dipahami sebagai praktik kuasa melalui produksi wacana dan pengaturan atensi publik lewat media (Akbar, 2016; Yanto et al., 2021).

3. Perspektif Ilmu Politik Islam: Propaganda dalam Tegangan antara Tabligh/Dakwah dan Manipulasi

a. Etika Komunikasi Politik Perspektif Islam: Prinsip Desain Pesan

Dalam perspektif Islam, pesan politik idealnya tidak dilepaskan dari prinsip-prinsip normatif yang membatasi cara memengaruhi khalayak. Kajian desain pesan komunikasi politik perspektif Islam menekankan bahwa penyusunan pesan—termasuk retorika, propaganda, iklan politik, dan kampanye—semestinya berdasar nilai Islam agar pengaruh informasi tidak merugikan kedua belah pihak (Mustopa et al., 2023). Prinsip yang disebut secara eksplisit dalam kajian tersebut meliputi: Qashash/Naba al-Haq, amar ma'ruf nahi munkar, hikmah, tabayyun, mau'izhah hasanah, dan layyin (kelembutan) (Mustopa et al., 2023). Secara konseptual, kerangka ini menempatkan "pengaruh" sebagai sesuatu yang mungkin terjadi dalam komunikasi politik, tetapi pengaruh tersebut harus dibatasi oleh etika dan nilai (Mustopa et al., 2023).

Di sini, propaganda dalam politik Islam dapat dianalisis sebagai: (i) bentuk komunikasi politik yang berorientasi pengaruh, namun (ii) dinilai sah atau tidak sah berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip etika komunikasi Islam, terutama tabayyun dan orientasi pada kebenaran serta kemaslahatan (Mustopa et al., 2023).

b. Tabayyun dan Literasi Informasi: Norma Inti Anti-Manipulasi

Salah satu fondasi etika informasi dalam Islam yang relevan untuk membahas propaganda adalah perintah verifikasi informasi (tabayyun). Perspektif literasi media dan komunikasi Islam mengutip QS Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan untuk meneliti kebenaran berita agar tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan (Suardana, 2023). Kajian tentang hoaks dalam perspektif Al-Qur'an juga menekankan bahwa hoaks dan propaganda di media sosial dapat mengancam ukhuwah Islamiyah dan mendorong pembelahan sosial melalui konten provokatif serta pemutarbalikan fakta, sehingga tabayyun menjadi respons normatif yang ditekankan (Dewi & Triandika, 2020).

Lebih jauh, literatur literasi informasi memosisikan kehati-hatian mengevaluasi informasi—sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad saw. ketika menerima informasi yang berpotensi disinformasi—sebagai cakupan yang sejalan dengan konsep Information Literacy dan implementasi tabayyun (Arwendria & Oktavia, 2019). Dalam wacana literasi digital juga ditegaskan bahwa banjir informasi di platform digital menuntut kewaspadaan untuk membedakan fakta, opini, atau propaganda; karena itu keterampilan literasi digital diperlukan untuk memilah informasi secara tepat (Yudipratomo, 2020). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, propaganda tidak hanya dibahas sebagai teknik pengaruh, tetapi juga sebagai ujian etika: apakah proses penyebaran dan konsumsi informasinya mematuhi tabayyun dan standar evaluasi kebenaran (Suardana, 2023; Yudipratomo, 2020).

c. Propaganda, Hoaks, dan Larangan Informasi Menyesatkan dalam Perspektif Islam

Dalam kajian fake news dan perspektif Islam, ditegaskan bahwa penyebaran berita bohong tidak dibenarkan dalam Islam; bahkan pembicaraan atau rumor yang dibuat untuk mendorong misinformasi atau propaganda diposisikan sebagai sesuatu yang dilarang (Sulfikar, 2019). Sejalan dengan itu, kajian mengenai hoaks dalam perspektif Al-Qur'an menyimpulkan adanya kecaman terhadap penyebar hoaks dan penekanan kewajiban berkata benar serta melakukan tabayyun (Dewi & Triandika, 2020). Karena propaganda dalam definisi tertentu mencakup setengah-kebenaran atau kebohongan untuk memengaruhi opini publik (Asnawi, 2020; Rochman, 2023), maka evaluasi politik Islam terhadap propaganda sangat bergantung pada apakah propaganda tersebut mengandung kebohongan atau manipulasi yang menyalahi prinsip kebenaran dan tabayyun (Arwendria & Oktavia, 2019; Suardana, 2023; Sulfikar, 2019).

4. Propaganda di Ruang Publik Muslim Kontemporer: Media Digital, Radikalisme, dan Polarisasi

a. Media Sosial sebagai Infrastruktur Propaganda Politik dan Ideologis

Revolusi teknologi informasi melahirkan format komunikasi baru dan membuka peluang tak terbatas pertukaran informasi; kondisi ini dimanfaatkan politisi untuk kampanye dan propaganda, sekaligus dimanfaatkan kelompok Islam garis keras untuk menyebarkan pesan kekerasan (Irawan & Nasrun, 2020). Kajian radikalisme di internet menegaskan bahwa jejaring virtual—Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr, WhatsApp—menjadi ruang bagi propaganda, rekrutmen, pelatihan, perencanaan, dan ajakan pendirian khilafah (Pontoh, 2021). Dalam kerangka yang lebih luas, pemanfaatan internet oleh kelompok teroris untuk propaganda juga dicatat sebagai salah satu tujuan utama penggunaan internet bagi terorisme dalam laporan yang dirujuk kajian radikalisme dunia maya (Samiaji et al., 2022).

Di level internasional dan kawasan, kemajuan internet dan media online dinilai sebagai alat efektif penyebaran ideologi dan propaganda terorisme secara cepat dan luas (Mustika, 2018). Dalam studi psikologi sosial tentang radikalisasi, dicontohkan ISIS yang menyebarkan pesan dan video propaganda melalui kanal online seperti YouTube, Twitter, dan Facebook; media sosial menjadi jalan populer penyebaran propaganda (Azza & Prihatika, 2021). Rangkaian temuan lintas kajian ini menegaskan bahwa dalam politik kontemporer masyarakat Muslim, propaganda bukan hanya fenomena komunikasi, melainkan bagian dari kontestasi ideologis yang memanfaatkan arsitektur media digital (Azza & Prihatika, 2021; Irawan & Nasrun, 2020).

b. Teknik Propaganda Modern: Repetisi Masif, Bot/Akun Anonim, dan Computational Propaganda

Studi tentang aktivisme tagar di Twitter menunjukkan peran aktor propaganda komputasional—akun anonim politik, akun palsu, dan bot—dalam memobilisasi publik dan meningkatkan impresi; kajian ini meneliti percakapan tagar tertentu dengan sampel 1.000 tweet pada masing-masing tagar dan menemukan gerakan propaganda komputasional dilakukan oleh kelompok besar akun anonim dan bot (Syafiq et al., 2023). Di sisi teknik pesan, kajian yang sama menjelaskan propaganda komputasional memanfaatkan retorika dan psikologi emosi seperti loaded language, serta teknik retorika lain—misalnya appeal to authority, black-and-white fallacy, whataboutism—sebagai perangkat persuasi (Syafiq et al., 2023). Dalam konteks elektoral, kajian propaganda firehose of falsehood juga menekankan ketergantungan teknik propaganda pada media—terutama media sosial—dan pola paparan informasi terus-menerus untuk memengaruhi psikologi khalayak (Abbas et al., 2024).

Bagi ilmu politik Islam, implikasinya adalah: etika tabayyun dan kewajiban verifikasi bukan hanya relevan pada "berita biasa", tetapi semakin penting karena propaganda modern dapat diproduksi secara terkoordinasi dan diperkuat oleh otomasi serta distribusi masif (Abbas et al., 2024; Arwendria & Oktavia, 2019; Suardana, 2023; Syafiq et al., 2023).

c. Propaganda Berbasis Kebencian/Ekstremisme dan Tantangan Moderasi Beragama

Kajian moderasi beragama menempatkan propaganda kelompok ekstrem atau radikal di media sosial sebagai faktor yang merugikan karena mencakup informasi palsu, retorika kebencian, dan pemilihan berita yang bias; dampaknya memengaruhi persepsi masyarakat dan menghambat dialog antarumat beragama (Ibnu, 2023). Kajian lain tentang Islamofobia di media sosial juga menguraikan adanya penyebaran propaganda kebencian terhadap Islam, serta pemanfaatan platform media sosial oleh kelompok ekstremis dengan daya tarik psikologis, intelektual, dan emosional yang dapat menjadi jalur "pendekatan lunak" menuju paparan radikalisasi; kajian tersebut juga menekankan lemahnya tabayyun saat audiens mengakses informasi keagamaan (Sunarya et al., 2017).

Di masa pandemi, kajian netnografi tentang radikalisasi menunjukkan penggunaan dalil agama ditambah hoaks pseudo-sains untuk meradikalisasi pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat melalui media sosial (Fahmi et al., 2023). Kajian teori konspirasi Covid-19 juga menyoroti bagaimana media menjadi kesempatan sebagian pihak untuk menyebarkan hoaks, rumor, propaganda, dan konspirasi untuk kepentingan pribadi atau golongan, dalam konteks fragmentasi otoritas dan banjir informasi (Senathalia & Nurjanah, 2022). Seluruhnya memperlihatkan bahwa propaganda dalam ruang publik Muslim kontemporer sering berkelindan dengan polarisasi identitas, teori konspirasi, dan konten kebencian—yang bertentangan dengan agenda moderasi dan kerukunan (Ibnu, 2023; Senathalia & Nurjanah, 2022).

5. Batas Normatif dalam Ilmu Politik Islam: Kapan "Pengaruh" Menjadi Propaganda Tercela?

a. Propaganda dapat Dipahami Netral/Positif, tetapi Risiko Penyimpangannya Tinggi

Beberapa literatur mengakui bahwa propaganda adalah istilah yang konotasinya bervariasi—kadang dipahami negatif; pada konteks tertentu bisa netral—bahkan terdapat pandangan bahwa untuk melindungi masyarakat dari propaganda buruk dapat ditempuh dengan "propaganda baik", sementara pandangan lain menekankan pendidikan analisis propaganda agar publik mampu mempertahankan diri (Amalia, 2016). Di ranah komunikasi dakwah televisi, propaganda disebut bersifat umum dan dapat digunakan untuk maksud baik atau buruk (Sunata, 2020). Namun, karena definisi propaganda juga mencakup penggunaan setengah-kebenaran hingga kebohongan untuk memengaruhi opini publik (Asnawi, 2020; Rochman, 2023), maka risiko penyimpangannya inheren, terutama ketika propaganda menjadi manipulasi non-objektif (Turhamun, 2022; Zubair et al., 2023) dan bertentangan dengan tabayyun (Arwendria & Oktavia, 2019; Suardana, 2023).

Dengan demikian, politik Islam cenderung menempatkan batas: persuasi yang sah adalah yang tunduk pada etika—kebenaran, verifikasi, hikmah—sedangkan propaganda tercela adalah yang menyesatkan, memecah-belah, atau memanipulasi fakta atau emosi untuk kepentingan kekuasaan (Dewi & Triandika, 2020; Ibnu, 2023; Mustopa et al., 2023; Suardana, 2023; Sulfikar, 2019).

b. Pembeda Penting: Jurnalisme/Dakwah Berbasis Verifikasi vs. Propaganda

Kajian pers dan jurnalistik dakwah menegaskan bahwa pers atau jurnalisme adalah alat pembentuk opini publik yang dapat digunakan untuk kepentingan apa saja; karena itu dakwah melalui jurnalisme dituntut membangun opini publik berbasis ajaran Islam dan informasi yang terverifikasi (Rahayu & Utari, 2018). Kajian tentang profesi jurnalis Muslim juga menekankan bahwa kesetiaan pada kebenaran membedakan wartawan dari juru penerangan atau propaganda, dan berita harus benar serta jelas sumbernya (Alkhotob, 2019). Dalam kerangka ini, propaganda dalam politik Islam dapat dibaca sebagai praktik komunikasi yang menyimpang bila meninggalkan verifikasi, menabrak kejujuran, atau menjadi alat kepentingan yang memanipulasi publik (Alkhotob, 2019; Dewi & Triandika, 2020; Rahayu & Utari, 2018).

6. Dampak Propaganda bagi Kehidupan Politik dan Sosial

a. Dampak Konflik Sosial dan Intoleransi

Studi propaganda online dalam konflik keberagaman menunjukkan propaganda dilakukan melalui framing pesan tertulis atau foto dengan narasi provokatif di Facebook dan WhatsApp, serta berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan dan komunikasi masyarakat; kajian tersebut juga menegaskan propaganda mengandung unsur kesengajaan dan manipulasi informasi (Turhamun, 2022). Studi hoaks di grup Facebook menunjukkan tema hoaks mencakup propaganda politik anti-pemerintah, eksklusivitas Muslim, dan pencemaran nama baik pendukung pemerintah; ini menunjukkan hoaks dapat berfungsi sebagai propaganda dan mengarahkan antagonisme sosial (Maulany & Abdullah, 2019). Kajian intoleransi warganet pada akun Facebook tertentu juga menyimpulkan bahwa konten dan komentar bernada intoleransi dapat terindikasi sebagai propaganda dan berkontribusi memunculkan sikap intoleransi (Alnizar, 2020).

Bagi ilmu politik Islam, dampak ini krusial karena menyentuh isu ukhuwah, stabilitas sosial, dan etika hidup bersama yang dalam berbagai kajian dikaitkan dengan bahaya hoaks atau propaganda terhadap kohesi masyarakat (Alnizar, 2020; Dewi & Triandika, 2020; Ibnu, 2023).

b. Dampak pada Citra Islam dan Relasi Global

Kajian Islam-media-politik mencontohkan bagaimana penyebarluasan informasi yang di-setting menjadi propaganda, dan juga mengkritik bias media Barat yang berkontribusi pada citra negatif Islam; ketika media mendistorsi citra Islam, publik cenderung percaya karena media menjadi sumber utama informasi (Suroso, 2023). Kajian representasi radikalisme atau ISIS di media Thailand juga menegaskan media global dapat menarasikan Islam secara negatif dan menjadi instrumen propaganda untuk mendiskreditkan Islam; media yang bias berpotensi memengaruhi masyarakat dan merusak upaya meredakan konflik (Fauzi & Ayub, 2019). Pada level budaya populer, propaganda anti-Islam dalam film dibaca melalui teknik propaganda tertentu—misalnya card stacking—yang menanamkan bias dan dapat mendorong ideologi anti-Islam (Harjanti et al., 2023).

Dalam politik Islam, isu citra ini relevan karena propaganda tidak hanya mengubah preferensi elektoral, tetapi juga membentuk stereotip dan hubungan antarkelompok lintas agama atau bangsa (Harjanti et al., 2023; Suroso, 2023).

7. Strategi Penanganan Propaganda dalam Kerangka Ilmu Politik Islam

a. Literasi Media, Literasi Digital, dan Pendidikan Kritis sebagai Institusi "Tabayyun Modern"

Sejumlah kajian menempatkan literasi media atau digital sebagai strategi kunci melawan hoaks, propaganda ekstrem, dan disinformasi. Literasi digital dipandang penting agar pengguna mampu membedakan informasi akurat dan tidak akurat, membandingkan sumber, dan mengenali propaganda (Yudipratomo, 2020). Transformasi moderasi beragama berbasis digital menekankan eksplorasi validitas konten dan analisis keabsahan informasi agar terhindar dari konten provokatif, berita bohong, dan doktrin intoleransi (Romadlan et al., 2021). Dalam pendidikan agama Islam era post-truth, pengembangan kritisisme dan keterampilan berpikir kritis dipandang penting agar siswa mampu memeriksa keandalan sumber, mencari bukti pendukung, dan waspada terhadap propaganda serta pemalsuan fakta (Utami & Huda, 2017). Kerangka ini selaras dengan konsep literasi informasi sebagai implementasi tabayyun (Arwendria & Oktavia, 2019) dan penekanan QS Al-Hujurat ayat 6 dalam literasi media perspektif komunikasi Islam (Suardana, 2023).

Secara sintesis, dalam ilmu politik Islam, tabayyun dapat dipraktikkan sebagai perangkat literasi modern: verifikasi sumber, evaluasi bukti, dan kehati-hatian sebelum menyebarkan informasi (Romadlan et al., 2021; Suardana, 2023; Utami & Huda, 2017; Yudipratomo, 2020).

b. Kontra-Narasi dan Kontra-Diskursus: Melawan Propaganda dengan Wacana Alternatif yang Etis

Kajian pengabdian literasi media online kepada santri menegaskan kebutuhan edukasi kontra-narasi intoleran atau radikalisme, termasuk upaya membuat media online untuk meng-counter narasi intoleran dan membendung konten radikalisme (Kusman, 2018). Dalam konteks diskursus jihad, penelitian tentang media resmi Muhammadiyah dan NU menunjukkan kontra-diskursus yang memaknai jihad secara kontekstual—misalnya jihad melawan korupsi, narkoba, dan hoaks—untuk melawan wacana radikal tentang jihad sebagai perang atau kekerasan (Ar & Riduwan, 2020). Kajian tim cyber NU Jawa Timur juga menunjukkan peran institusi media internal untuk menjadi rujukan informasi dan menjembatani informasi, di tengah perdebatan pendekatan menghadapi propaganda—propaganda baik vs. analisis propaganda (Amalia, 2016; Sunaryanto & Fachrul, 2021).

Bagi ilmu politik Islam, kontra-narasi bukan sekadar "melawan opini", tetapi membangun ruang publik yang lebih sehat dengan rujukan otoritatif dan etika verifikasi, sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan tabayyun dalam desain pesan (Ar & Riduwan, 2020; Mustopa et al., 2023; Sunaryanto & Fachrul, 2021).

c. Penguatan Moderasi dan Regulasi: Keseimbangan Kebebasan Berbicara vs. Perlindungan Publik

Kajian moderasi beragama mengusulkan regulasi lebih ketat terhadap media sosial dan propaganda ekstrem untuk mengurangi pesan yang merusak moderasi, disertai literasi media (Ibnu, 2023). Kajian hukum dan kebijakan terkait fake news juga menunjukkan pemerintah perlu bekerja sama dengan organisasi untuk edukasi publik serta membentuk institusi yang mengawasi peredaran berita dan menguji kebenarannya (Mufida & Mustolehudin, 2020). Dalam perspektif hukum Indonesia dan Islam tentang fake news, UU ITE dibahas sebagai perangkat hukum yang mengatur pelanggaran terkait konten ilegal termasuk hoaks dan ujaran kebencian, sementara Islam melarang penyebaran kebohongan atau rumor (Sulfikar, 2019).

Dalam sintesis politik Islam, kerangka kebijakan dapat diposisikan sebagai "tata kelola ruang publik" untuk meminimalkan kerusakan sosial akibat propaganda yang menyesatkan, tanpa mengabaikan dimensi edukasi dan literasi yang menopang tabayyun (Dewi & Triandika, 2020; Ibnu, 2023; Mufida & Mustolehudin, 2020; Sulfikar, 2019).

________________________________________

D. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur yang telah dilakukan, propaganda menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam empat pokok pemahaman. Pertama, propaganda merupakan instrumen komunikasi politik massal yang menyebarkan informasi untuk membentuk persepsi dan perilaku publik, sering melalui framing, agenda setting, dan teknik persuasi termasuk teknik modern berbasis otomasi (Mustopa et al., 2023; Syafiq et al., 2023; Yanto et al., 2021). Kedua, secara etis, propaganda menjadi problematik ketika beroperasi tidak objektif, memuat kesengajaan manipulatif, atau menggunakan setengah-kebenaran atau kebohongan yang melanggar prinsip kebenaran dan tabayyun (Asnawi, 2020; Dewi & Triandika, 2020; Suardana, 2023; Turhamun, 2022). Ketiga, dalam politik Islam, batas normatifnya dipandu oleh prinsip komunikasi Islam—hikmah, tabayyun, mau'izhah hasanah, layyin—dan kewajiban verifikasi informasi, sehingga pengaruh politik yang sah harus tunduk pada etika kebenaran dan kemaslahatan sosial (Arwendria & Oktavia, 2019; Mustopa et al., 2023; Suardana, 2023). Keempat, karena propaganda kontemporer banyak berlangsung di media digital dan dapat digunakan untuk radikalisasi, kebencian, dan polarisasi, respons politik Islam yang relevan adalah penguatan literasi sebagai tabayyun modern, kontra-narasi moderat, institusi rujukan informasi, serta tata kelola regulatif yang proporsional (Ar & Riduwan, 2020; Ibnu, 2023; Irawan & Nasrun, 2020; Kusman, 2018; Pontoh, 2021; Romadlan et al., 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, W., Ismira, A., & Losi, Z. (2024). Measuring Radicalism in International Relations: an Analysis and Interpretation in West Sulawesi. Daengku Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 4(1), 14–25. https://doi.org/10.35877/454ri.daengku2203

Akbar, I. (2016). Islam, Media, dan Politik: Sebuah Perdebatan dan Kontempelasi Nilai Berdemokrasi. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 98–111. https://doi.org/10.26618/ojip.v6i2.270

Alkhotob, I. T. A. (2019). Pers dan Jurnalistik Da'wah dalam Membangun Opini Publik. Jurnal Da'wah Risalah Merintis Da'wah Melanjutkan, 3(01), 53–67. https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v3i01.60

Alnizar, F. (2020). Antara Iman dan Kenikmatan: Konstruksi Gagasan Pascamodernisme Ariel Haryanto. Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi, 1(2), 145–164. https://doi.org/10.47776/mjprs.001.02.04

Amalia, N. R. (2016). Propaganda Media Sosial Facebook dan Blog dalam Berkembangnya Konflik di Suriah dan Mesir 2011–2013. Ettisal Journal of Communication, 1(1), 25. https://doi.org/10.21111/ettisal.v1i1.1052

Ar, Z. T., & Riduwan, R. (2020). Resistensi Dakwah Salafi terhadap Amal Usaha Muhammadiyah di Sidoarjo. Sangkép Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 3(1), 51–68. https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i1.1881

Arwendria, A., & Oktavia, A. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia Mengendalikan Berita Palsu. Baca: Jurnal Dokumentasi dan Informasi, 40(2), 195. https://doi.org/10.14203/j.baca.v40i2.484

Asnawi, M. H. (2020). Ketidaksantunan Berbahasa pada Islamophobia di Media Sosial. Jurnal Ilmu Budaya, 8(2), 259–267. https://doi.org/10.34050/jib.v8i2.11029

Azza, S. Y., & Prihatika, Y. D. (2021). Sinematik Teror: Eksepsionalisme Amerika dan Propaganda Anti-Islam dalam Film 12 Strong. Haluan Sastra Budaya, 5(2), 221. https://doi.org/10.20961/hsb.v5i2.53181

Dewi, D. K., & Triandika, L. S. (2020). Konstruksi Toleransi pada Akun Media Sosial Jaringan Gusdurian. Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 4(1). https://doi.org/10.21093/lentera.v4i1.2159

Fahmi, M., Harahap, L., & Fatah, M. H. A. (2023). Studi Kualitatif Representasi Islam pada Akun Media Sosial Masjid di Indonesia. Nivedana: Jurnal Komunikasi dan Bahasa, 4(2), 467–485. https://doi.org/10.53565/nivedana.v4i2.866

Fauzi, N. A. F., & Ayub, A. (2019). Fikih Informasi: Muhammadiyah's Perspective on Guidance in Using Social Media. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 9(2), 267–293. https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.267-293

Harjanti, P., Hanita, M., & Daryanto, E. (2023). Mengintegrasikan Peran Gender dalam Analisis Intelijen Strategis: Partisipasi Perempuan dalam Kelompok Teroris di Indonesia. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(7), 4771–4783. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.12849

Ibnu, M. (2023). Urgensi Literasi Digital Tengku dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama. Al-Hikmah: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial, dan Kebudayaan, 14(1), 1–10. https://doi.org/10.32505/hikmah.v14i1.5956

Irawan, I., & Nasrun, N. (2020). Bahaya Perekrutan Terorisme Melalui Media Sosial di Indonesia. Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 3(1), 35–52. https://doi.org/10.32923/kjmp.v3i1.1392

Kusman, A. P. (2018). Islam dan Media: Kontestasi Ideologi dan Ekonomi Politik Media Era Demokrasi. Maarif, 13(1), 3–8. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i1.8

Maulany, S. P., & Abdullah, A. (2019). Pemberitaan Film A Man Called Ahok dan Film 212 di Media Online. Protvf, 3(2), 155–170. https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i2.22940

Mufida, S., & Mustolehudin, M. (2020). New Media dan Konflik Ekstrimis Perempuan Indonesia. Jurnal Bimas Islam, 13(2), 345–370. https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.231

Mustika, R. (2018). Etika Berkomunikasi di Media Online dalam Menangkal Hoax. Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi, 1(2), 43–50. https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.30

Mustopa, M., Nawawi, F., & Bisri, B. (2023). Edukasi Kontra Narasi Intoleran dan Radikalisme Melalui Literasi Media Online kepada Santri di Pondok Pesantren Annida Kota Cirebon. Abdimas Galuh, 5(2), 1026. https://doi.org/10.25157/ag.v5i2.10258

Pontoh, A. K. (2021). Computational Propaganda in Hashtag Activism. Jurnal Komunikasi, 13(2), 251. https://doi.org/10.24912/jk.v13i2.11086

Rahayu, W. H., & Utari, P. (2018). Elaborasi Pesan Hoax di Grup Facebook Info Wong Solo. Komunikator, 10(1), 24–33. https://doi.org/10.18196/jkm.101003

Rochman, A. S. (2023). Problematika dan Solusi dalam Moderasi Beragama. Rayah Al-Islam, 7(3), 1382–1391. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.845

Romadlan, S., Wibisono, D. P., & Triwahyuningsih, Z. (2021). Kontradiskursus Makna Jihad sebagai Teror di Media Online suaramuhammadiyah.id dan NU Online. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 25(2), 151. https://doi.org/10.31445/jskm.2021.4355

Samiaji, A., Bahruddin, M., Harry, H., & Hidayat, E. (2022). Konstruksi Citra Negara dan Diplomasi Publik melalui @America di Kalangan Masyarakat Muslim Indonesia. Medium, 9(2), 276–290. https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9(2).8836

Senathalia, A. M., & Nurjanah, N. (2022). Perempuan dan Terorisme: Studi Literatur di Indonesia. Jurnal Kawakib, 2(2), 120–129. https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.27

Suardana, I. K. P. (2023). Propaganda Online dalam Konflik Keberagaman di Kawasan Wisata Budaya dan Keagamaan. Jurnal Pewarta Indonesia, 5(1), 52–67. https://doi.org/10.25008/jpi.v5i1.128

Sulfikar, A. (2019). Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia. Jurnal Jurnalisa, 4(1). https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5622

Sunarya, L., Saputra, H. S., & Rahmadhiani, D. (2017). Perancangan Video Profile pada SMK Islamic Village Karawaci Kabupaten Tangerang. Cices, 3(2), 160–172. https://doi.org/10.33050/sensi.v3i2.769

Sunaryanto, S., & Fachrul, A. F. (2021). Semiotika Berita Kerusuhan Tolikara di Media Online. Gandiwa: Jurnal Komunikasi, 1(2), 24–40. https://doi.org/10.30998/g.v1i2.870

Sunata, I. (2020). Disorientasi Makna Jihad dalam Komik Jihad Selfie (Analisis Semiotika Roland Barthes). Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 5(1), 49. https://doi.org/10.29240/jdk.v5i1.1609

Suroso, Y. (2023). Kristus Sang Komunikator Kebenaran: Refleksi Teologi Kontekstual atas Fenomena Hoaks di Media Sosial. Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, 7(2), 860–878. https://doi.org/10.30648/dun.v7i2.881

Syafiq, M., Nurchayati, N., Laksmiwati, H., & Darmawanti, I. (2023). Keyakinan Teori Konspirasi sebagai Mediator Hubungan antara Identitas Agama dengan Sikap terhadap Radikalisme Kekerasan. Jurnal Psikologi Sosial, 21(1), 108–120. https://doi.org/10.7454/jps.2023.12

Tahu, M. K. E. K. (2023). Strategi Media Internasional China dalam Menyikapi Media Propaganda Barat Mengenai Etnis Uighur di Xinjiang. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(2), 214. https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2692

Turhamun, T. (2022). Desain Pesan Komunikasi Politik Perspektif Islam di Era 4.0. Jurnal Penelitian Agama, 23(2), 281–295. https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp281-295

Utami, H. P., & Huda, Moh. S. (2017). Peranan Tim Cyber Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Aswaja. Mediakita, 1(1). https://doi.org/10.30762/mediakita.v1i1.537

Wahyudi, S. T., & Hadi, S. (2021). Pengoptimalan Peran Penggiat Media Sosial dalam Manangkal Radikalisme di Dunia Maya. Esensi Hukum, 3(2), 134–143. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.101

Yanto, F., Amrullah, M. K., Rafii, M., & Sobri, M. (2021). Perilaku Radikalisasi Beragama masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Jambi. Fikrah, 9(2), 215. https://doi.org/10.21043/fikrah.v9i2.9287

Yudipratomo, O. (2020). Benturan Imperialisme Budaya Barat dan Budaya Timur dalam Media Sosial. Jurnal Audience, 3(2), 170–186. https://doi.org/10.33633/ja.v3i2.3718

Zubair, Muh., Ismail, M., Rispawati, R., & Alqadri, B. (2023). Studi Komparasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Berbasis Keagamaan tentang Kesadaran Penyebaran Paham Ekstrimisme Melalui Media Literasi Online. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 8(3), 1965–1975. https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1335