02208 - Radikalisme: Ideologi atau Gerakan yang Menghendaki Perubahan Mendasar dan Menyeluruh dalam Sistem Politik

Abstrak

The concept of "radicalism" in Islamic political studies is often used interchangeably with terms such as political Islam, Islamism, fundamentalism, extremism, jihadism, and even terrorism, resulting in conceptual instability that depends heavily on analytical context and surrounding political interests. This article synthesizes existing literature to examine radicalism across three analytical layers: (1) as an orientation toward systemic political change; (2) as a variant within the spectrum of political Islam/Islamism; and (3) as a discursive construction and object of securitization. The findings affirm that radicalism, at its most basic, refers to an ideology or movement demanding fundamental and comprehensive change in the political system. However, the literature also emphasizes that this category is deeply contested and frequently securitized — often conflated indiscriminately with Islamism, Salafism, or terrorism — even though the spectrum of political Islam is not monolithic and may encompass constitutional-democratic pathways. An adequate analysis of radicalism in Islamic politics therefore requires a strict differentiation between the goals of systemic change, methods of struggle (legal versus violent), and the operation of labels within power relations.

Keywords: radicalism, political Islam, Islamism, securitization, fundamentalism, Indonesia

________________________________________

[Indonesia]

Konsep "radikalisme" dalam kajian politik Islam kerap digunakan secara bergantian dengan istilah-istilah seperti Islam politik, Islamisme, fundamentalisme, ekstremisme, jihadisme, bahkan terorisme, sehingga maknanya menjadi tidak stabil dan sangat bergantung pada konteks analitis maupun kepentingan politik yang melingkupinya. Artikel ini mensintesis literatur yang tersedia untuk menelaah radikalisme dalam tiga lapis analitis: (1) sebagai orientasi perubahan politik sistemik; (2) sebagai varian dalam spektrum Islam politik/Islamisme; dan (3) sebagai konstruksi diskursif dan objek sekuritisasi. Temuan menegaskan bahwa radikalisme, secara paling minimal, dapat dipahami sebagai ideologi atau gerakan yang menuntut perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem politik. Namun, literatur juga menegaskan bahwa kategori ini kontestatif dan sering disekuritisasi — mudah disamakan secara serampangan dengan Islamisme, Salafisme, atau bahkan terorisme — padahal spektrum Islam politik tidak monolitik dan dapat mencakup jalur konstitusional-demokratis. Karena itu, analisis radikalisme dalam politik Islam yang memadai menuntut pembedaan yang ketat antara tujuan perubahan sistemik, metode perjuangan (legal versus kekerasan), dan operasi label dalam relasi kuasa.

Kata kunci: radikalisme, Islam politik, Islamisme, sekuritisasi, fundamentalisme, Indonesia

________________________________________

Pendahuluan: Problem Konseptual "Radikalisme" dalam Studi Politik Islam

Dalam ilmu politik, termasuk kajian politik Islam, "radikalisme" lazim dipakai untuk menunjuk ideologi atau gerakan yang menghendaki perubahan mendasar terhadap tatanan sosial-politik. Akan tetapi, penggunaannya sering bercampur dengan istilah lain seperti Islam politik (political Islam), Islamisme, fundamentalisme, ekstremisme, jihadisme, dan bahkan terorisme sehingga maknanya menjadi tidak stabil dan sangat bergantung pada konteks analitis maupun kepentingan politik yang melingkupinya (Huda et al., 2023; Rodríguez, 2023; Shabana, 2023).

Sejumlah kajian menegaskan bahwa kecenderungan menyamakan kebangkitan keberagamaan (Islamization) dengan radikalisasi (radicalization), atau menyamakan oposisi politik dengan radikalisme Islam, merupakan problem kategorisasi yang dapat mengaburkan relasi agama–negara dan justru memproduksi generalisasi yang keliru (Haddad, 2002; Hadiz, 2013; Margiansyah, 2025). Karena itu, pembahasan "radikalisme menurut ilmu politik Islam" perlu membedakan: (i) makna radikalisme sebagai kategori politik umum; (ii) radikalisme sebagai varian/fragmen dalam spektrum Islam politik; dan (iii) "radikalisme" sebagai label yang sering disekuritisasi dan diperebutkan dalam arena kekuasaan (Haddad, 2002; Hadiz, 2013; Rodríguez, 2023).

________________________________________

1. Definisi Radikalisme sebagai Konsep Politik (Umum) dan Pergeseran Makna Kontemporer

Dalam rujukan leksikal Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (sebagaimana dikutip oleh studi tentang media Islam daring dan studi tentang pemuda Muslim) memuat pengertian radikalisme sebagai: (1) paham/aliran "radikal" dalam politik; (2) paham/aliran yang menghendaki perubahan sosial-politik "secara keras/cepat" dengan cara "drastis" atau "kekerasan"; dan (3) sikap "ekstrem" dalam aliran politik (Shabana, 2023; Wani, 2024). Definisi ini selaras dengan pemahaman radikal sebagai dorongan bagi "perubahan ekstrem" atas sebagian atau keseluruhan tatanan sosial — definisi politik yang dikutip dalam kajian terminologi "radikal Islam" (Huda et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang kebijakan moderasi dan kontra-ekstremisme di Indonesia menekankan bahwa dalam praktik wacana kontemporer, radikalisme kerap dipahami bernuansa negatif karena dikaitkan dengan kecenderungan penggunaan kekerasan oleh kelompok tertentu untuk mendorong perubahan sosial-politik (Jamhari & Testriono, 2021; Wani, 2024).

Namun, beberapa rujukan juga menunjukkan bahwa makna "radikalisme" mengalami pergeseran historis: sebuah artikel tentang resiliensi Indonesia terhadap ekstremisme kekerasan menegaskan bahwa definisi awal (yang dirunut ke abad ke-19) merujuk pada agenda reformasi sosial-politik yang mendelegitimasi tatanan lama, sedangkan pemakaian kontemporer (misalnya "radikal Islam") sering bergerak ke arah yang berlawanan — anti-liberal, fundamentalistis, anti-demokratis, dan regresif (Rodríguez, 2023). Artikel yang sama — mengikuti definisi kontemporer yang dipakainya — mendefinisikan radikalisme sebagai ideologi yang menganjurkan strategi untuk menghasilkan "solusi transformasi-sistem" bagi pemerintahan dan masyarakat melalui cara-cara "kekerasan" dan "non-demokratis" (Rodríguez, 2023).

Dengan demikian, dalam ilmu politik dan kajian politik Islam, "radikalisme" dapat dipahami minimal sebagai orientasi politik yang menuntut perubahan sistemik secara mendasar. Akan tetapi, derajat keterkaitan dengan kekerasan/anti-demokrasi sangat dipengaruhi oleh definisi operasional yang dipilih peneliti dan konteks pemakaiannya (Huda et al., 2023; Rodríguez, 2023; Shabana, 2023).

________________________________________

2. Radikalisme dalam Spektrum Politik Islam: Relasi dengan Islamisme dan "Politik sebagai Proyek Keagamaan"

2.1 Politik Islam dan Islamisme sebagai Kategori yang Diperebutkan

Kajian epistemologis tentang political Islam menegaskan bahwa kategori ini lahir dalam ilmu-ilmu sosial untuk menangkap gerakan, praktik, dan fenomena sosio-politik di kalangan Muslim. Namun, penerapannya pada objek yang heterogen memunculkan ambiguitas, dilema metodologis, dan penurunan daya-jelas konsep (Hadiz, 2011). Tinjauan atas diskursus "Islamisme" juga menunjukkan bahwa dalam banyak tulisan, istilah political Islam, Islamism, Islamic fundamentalism, extremism, dan radicalism kerap dipakai bergantian sebagai label kolektif. Padahal, penyeragaman tersebut berisiko menutupi keragaman bentuk gerakan dan perbedaan lintas negara maupun lintas periode (Hadiz, 2011; Jamhari & Testriono, 2021).

Kajian tentang fundamentalisme Islam bahkan mencatat tidak adanya kesepakatan di kalangan sarjana mengenai penggunaan label "fundamentalis" dalam konteks Islam, serta adanya kosakata alternatif yang berjalan beriringan — Islamisme, kebangkitan Islam, politik Islam, radikalisme, Salafisme — yang sering bernada peyoratif.

2.2 Titik Temu Radikalisme–Islamisme: Agenda Perubahan Tatanan Negara/Sistem Politik

Meski kategorinya diperebutkan, sejumlah sumber di atas tetap menyediakan benang merah yang relevan: radikalisme dalam konteks politik Islam umumnya merujuk pada proyek politik yang menuntut perubahan mendasar pada negara dan tatanan sosial-politik dengan rujukan normatif-keagamaan tertentu (Hadiz, 2011; Rodríguez, 2023). Kajian tentang "Islamic fundamentalism" menyebut salah satu dimensinya sebagai dorongan "mendirikan tatanan kosmik" (hukum agama) menggantikan hukum sekuler, karena hukum sekuler dinilai gagal menghadirkan keadilan. Artikel tentang Islamization dan fundamentalisme juga menegaskan bahwa "Islam politik" dipahami sebagai gerakan yang menjadikan Islam bukan hanya agama tetapi juga ideologi; ia diarahkan secara langsung pada negara (state) dan berupaya mengislamisasi masyarakat melalui tindakan sosial-politik.

Dalam kerangka ini, radikalisme dapat dibaca sebagai orientasi atau varian dalam spektrum Islamisme yang memandang perubahan sistem politik sebagai prasyarat realisasi visi "tatanan Islam" tertentu. Meskipun demikian, tidak semua Islamisme identik dengan radikalisme atau kekerasan (Hadiz, 2011; Jamhari & Testriono, 2021).

________________________________________

3. Kekerasan, Non-Demokrasi, dan "Radikalisasi": Membedakan Radikalisme dari Partisipasi Politik Islam yang Konstitusional

Beberapa literatur menegaskan bahwa penyamaan otomatis antara Islam politik dan kekerasan adalah simplifikasi. Studi tentang Asia Tenggara menilai bahwa pasca-War on Terror, kajian tentang politik Islam cenderung didominasi pendekatan "berorientasi keamanan" yang sering mengonstruksi oposisi biner "moderasi vs. radikalisme" secara alarmistik (Hadiz, 2013). Sejalan dengan itu, studi mengenai Indonesia berbasis survei nasional menekankan bahwa Islamisme tidak monolitik: sebagian aktor/kelompok Islamis dapat anti-demokrasi, tetapi sebagian lain justru mendukung demokrasi, HAM, dan menolak intoleransi; sehingga asumsi "Islamisme pasti mengarah pada radikalisme" dinilai terlalu sederhana.

Dalam konteks serupa, studi atas sikap Muslim Lebanon berbasis data survei menunjukkan pembedaan praktis antara religiositas personal/sosial dan "Islam politik." Yang berpengaruh terhadap sikap politik luar negeri adalah investasi pada Islam politik, bukan "personal Islam," sehingga religiositas tidak otomatis identik dengan orientasi politik radikal. Literatur lain menegaskan adanya proses "pembelajaran politik" pada kelompok Islamis/radikal tertentu: sebuah kajian tentang kelompok Islamis radikal dan War on Terror berargumen bahwa dunia Islamisme yang kompleks sering direduksi menjadi musuh tunggal. Padahal, banyak kelompok Islamis radikal telah menempuh pembelajaran politik dan mengakui perlunya keterlibatan damai dalam sistem politik untuk mengimplementasikan kebijakan pilihan mereka, termasuk melalui partisipasi elektoral dan pencarian pengakuan politik (Gkoutzioulis, 2024).

Dengan demikian, dari sudut ilmu politik Islam, definisi radikalisme sebagai "kehendak perubahan mendasar dan menyeluruh" perlu dipisahkan dari soal "metode": sebagian definisi kontemporer menekankan kekerasan dan non-demokrasi (Rodríguez, 2023), tetapi sebagian dinamika gerakan Islamis memperlihatkan variasi strategi, termasuk strategi legal-konstitusional (Gkoutzioulis, 2024).

________________________________________

4. Basis Ideologis dan Epistemik: Tekstualisme, Eksklusivisme, dan Resistensi Dialog

Beberapa studi menempatkan radikalisme — atau "fundamental-radikal" — pada fondasi epistemik yang cenderung literal-tekstual dan menolak komunikasi/dialog dengan kelompok relevan, serta menunjukkan bagaimana fenomena ini dapat bermuara pada ragam kekerasan (sistemik, aktual, simbolik). Studi tentang media Islam daring di Indonesia juga menekankan bahwa radikalisme pada mulanya lebih terkait politik, tetapi menjadi problem serius ketika radikalisme bermetamorfosis menjadi gerakan yang melegitimasi kekerasan — terutama ketika proyek ideologisnya dihambat oleh kekuatan politik lain, yang kemudian memicu konflik terbuka atau kekerasan (Shabana, 2023).

Selain itu, literatur yang menelaah istilah "radikal Islam" mengingatkan bahwa dalam ruang publik, "radikal Islam" sering diequasikan dengan terorisme. Framing semacam itu dapat meningkatkan Islamofobia dan proses othering terhadap Muslim, sehingga pemakaian terminologi harus disertai tolok ukur yang jelas dan refleksif (Huda et al., 2023).

Implikasinya bagi ilmu politik Islam adalah dua: pertama, radikalisme sebagai "ideologi perubahan sistemik" perlu dibedakan dari konservatisme/puritanisme yang tidak selalu berorientasi perebutan kekuasaan atau kekerasan. Kedua, analisis radikalisme perlu mencermati bukan hanya doktrin, tetapi juga kondisi sosial-politik dan praktik diskursif yang membuat suatu orientasi ditafsirkan sebagai ancaman atau sebagai oposisi yang sah (Hadiz, 2013; Huda et al., 2023; Shabana, 2023).

________________________________________

5. Radikalisme sebagai Label Politik: Sekuritisasi, Instrumentalisasi, dan Kekacauan Kategorisasi

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa istilah radikalisme kerap menjadi bagian dari "narasi resmi" negara (atau aktor dominan) untuk menjustifikasi kebijakan represif dan mengamankan kontrol atas ranah keagamaan. Studi komparatif Asia Tengah menegaskan adanya kecenderungan untuk melabeli tindakan Islam yang konservatif dan/atau politis sebagai Islamisme/Salafisme/radikalisme/jihadisme/terorisme, yang menimbulkan kebingungan konseptual dan mendistorsi relasi agama–politik (Haddad, 2002). Kajian yang sama juga menyatakan bahwa dimensi dan signifikansi Islam politik kerap didistorsi melalui asosiasi ganda antara Islamisasi–Islamisme dan oposisi politik–radikalisme Islam. Distorsi ini dipahami sebagai konstruksi rezim otoriter untuk "men-sekuritisasi" Islam guna membenarkan represi (Haddad, 2002).

Artikel tentang Islam politik di Asia Tengah juga menolak persamaan Islamisme dengan radikalisme atau terorisme sebagai sebuah aberration, serta menekankan bahwa Islamisme merupakan rentang gerakan modern dan kebijakan yang menginstrumentalisasi ajaran Islam untuk tujuan politik — tanpa harus identik dengan teror (Margiansyah, 2025). Literatur lain tentang pola kebangkitan Islam pasca-Soviet menegaskan bahwa kecenderungan menyamakan Islamisasi dengan radikalisasi merupakan overgeneralisasi; relasi Islamisasi sosial dan radikalisasi politik tidak deterministik, dan kelompok Islamis yang menginginkan perubahan politik radikal berada di pinggiran diskursus di sejumlah negara Asia Tengah.

Dalam kajian tentang Malaysia, pembedaan "moderate vs. extremist Muslims" yang terlalu luas dan tidak kontekstual juga dinilai dapat mengacaukan asesmen keamanan dan radikalisasi. Distingsi itu sering digerakkan oleh tujuan sosio-politik — bukan semata faktor religius — dan dapat mengesensialisasi agama dengan mengabaikan dimensi historis serta konteks identitas Islam lokal. Dalam konteks Indonesia, studi analisis wacana terhadap portal berita Islam menunjukkan bahwa "radikalisme" diproduksi sebagai makna yang diperebutkan: satu portal membingkai radikalisme sebagai ancaman yang harus dicegah, sedangkan portal lain membingkainya sebagai "spin politik," dan keduanya dapat menggeser fungsi informasi menjadi propaganda yang memicu dikotomi kelompok.

Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa dalam ilmu politik Islam, "radikalisme" bukan hanya kategori deskriptif terhadap gerakan, tetapi juga instrumen diskursif yang bekerja dalam relasi kuasa dan kebijakan keamanan (Haddad, 2002; Margiansyah, 2025).

________________________________________

6. Konteks Indonesia: Radikalisme, Islam Politik, dan Keragaman Gerakan

6.1 Radikalisme sebagai Gerakan Politik yang Memanfaatkan Modal Sosial-Keagamaan

Kajian pemetaan "radikal Islam" di Indonesia menekankan bahwa label seperti fundamentalis/ekstremis/radikal/militan sering menghasilkan citra peyoratif, serta mengingatkan bahwa radikalisme dapat dipahami sebagai "gerakan politik" yang memanfaatkan modal sosial (religius, sosial, ekonomi) untuk tujuan politik — dengan cara yang pada level tertentu serupa dengan gerakan politik lain yang juga memanfaatkan modal sosial. Studi tentang resiliensi Indonesia terhadap ekstremisme kekerasan menguatkan pemahaman bahwa radikalisme — dalam definisi kontemporer yang dipakainya — berkaitan dengan ideologi yang mendorong solusi transformasi sistem bagi pemerintah dan masyarakat melalui cara-cara kekerasan dan non-demokratis, sekaligus menempatkan Salafi-jihadisme sebagai ancaman ideologis yang ditanggapi oleh organisasi arus utama (Rodríguez, 2023).

Dengan demikian, dalam perspektif ilmu politik Islam di Indonesia, radikalisme dapat dibaca sebagai artikulasi politik tertentu — bukan sekadar "kesalehan" — yang menegosiasikan identitas, institusi, dan strategi untuk mempengaruhi atau mengubah negara (Rodríguez, 2023).

6.2 Keragaman Tipologi: Tidak Semua Salafi/Islamis "Radikal," dan Tidak Semua "Radikal" Selalu Identik dengan Kekerasan

Studi kasus tentang gerakan Salafi "moderat" di Kediri menegaskan bahwa kebangkitan Islam memiliki banyak label (radikalisme, revivalisme, politik Islam, ekstremisme, fundamentalisme), tetapi perkembangan Salafi di Indonesia tidak monolitik. Terdapat ekspresi Salafi yang berfokus pada dakwah dan dimensi moral — tidak terutama pada perebutan kekuasaan politik — serta menekankan inklusivitas dan toleransi atas variasi interpretasi. Artikel lain yang membahas strategi deradikalisasi menampilkan tipologi yang membedakan varian "Islam jihadis" (menggunakan kekerasan/teror demi tujuan politik seperti pendirian khilafah), varian Salafi yang fokus pada moral dan identitas (tidak tertarik pada politik), serta varian "Islam politik" yang bekerja dalam proses politik konstitusional.

Sementara itu, studi survei tentang Indonesia menekankan kembali bahwa Islamisme tidak monolitik dan bahwa sebagian orientasi Islamis — misalnya yang moderat — dapat berkorelasi dengan dukungan pada demokrasi serta penolakan intoleransi, sekaligus menolak asumsi bahwa Islamisme selalu bermuara pada radikalisme. Kombinasi temuan ini menuntut kehati-hatian analitis: "radikalisme" dalam ilmu politik Islam perlu dipahami sebagai spektrum orientasi perubahan sistemik, dengan variasi strategi (dari kultural-dakwah hingga institusional-elektoral, dan pada sebagian varian hingga kekerasan).

6.3 Rezim, Represi, dan Produksi "Fringe": Kritik terhadap Narasi Keamanan yang Menyederhanakan

Kajian tentang politik Islam Indonesia menekankan bahwa apa yang kini dilabeli "radikalisme Islam" tidak semata-mata lahir dari demokratisasi pasca-otoritarian, melainkan terkait dengan warisan rezim otoriter dan perkembangan historis-sosiologis yang sering dikesampingkan oleh analisis berorientasi keamanan pasca-9/11 (Naim & Muhajir, 2020). Artikel tinjauan kritis tentang studi politik Islam Asia Tenggara juga mengkritik nada alarmistik yang menggambarkan radikalisme Islam sebagai kekuatan yang imminently overwhelming, seraya menunjukkan argumen bahwa kekerasan sebagian agen Islam politik dapat dibaca sebagai indikasi kegagalan memobilisasi dukungan publik luas — bukan bukti kekuatan yang semakin besar (Hadiz, 2013).

Argumen-argumen ini sejalan dengan peringatan bahwa pendekatan yang terlalu keamanan-sentris dapat mengunci pembacaan radikalisme pada dikotomi "moderate vs. radical" dan mengabaikan akar ekonomi-politik serta lintasan negara pascakolonial (Hadiz, 2013; Naim & Muhajir, 2020).

________________________________________

7. Sintesis Konseptual: "Radikalisme" Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, "radikalisme" dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara analitis melalui tiga lapis berikut.

Pertama, radikalisme sebagai orientasi perubahan politik sistemik: radikalisme menunjuk ideologi/gerakan yang menghendaki perubahan mendasar terhadap tatanan sosial-politik (sebagian/seluruhnya), sebagaimana ditekankan dalam definisi politik umum dan definisi KBBI yang digunakan dalam studi-studi Indonesia (Huda et al., 2023; Shabana, 2023; Wani, 2024).

Kedua, radikalisme sebagai varian dalam spektrum Islam politik/Islamisme: radikalisme muncul ketika Islam diposisikan sebagai referen ideologis untuk agenda politik yang diarahkan pada negara dan tatanan sosial, termasuk dorongan mengganti/menundukkan hukum sekuler dengan hukum agama — dalam sebagian konsepsi fundamentalisme — atau mendorong "solusi transformasi sistem" (Rodríguez, 2023). Namun, karena political Islam dan Islamism adalah kategori yang heterogen dan diperdebatkan, tidak semua ekspresi Islamisme identik dengan radikalisme atau kekerasan (Gkoutzioulis, 2024; Hadiz, 2011).

Ketiga, radikalisme sebagai konstruksi diskursif dan objek sekuritisasi: radikalisme kerap menjadi label yang diproduksi melalui kekuasaan negara, media, dan kompetisi politik. Ia dapat mengaburkan pembedaan antara aktivisme religius, oposisi politik, konservatisme, dan ekstremisme kekerasan, serta dapat dipakai untuk membenarkan kontrol dan represi (Haddad, 2002; Margiansyah, 2025).

Kerangka ini konsisten dengan peringatan bahwa istilah "radikal Islam" sering membawa konsekuensi sosial-politik — misalnya Islamofobia — bila digunakan secara tidak kritis (Huda et al., 2023), dan bahwa asesmen radikalisasi membutuhkan konteks historis-sosio-politik, bukan semata kategorisasi teologis yang dekontekstual (Hadiz, 2013).

________________________________________

Kesimpulan

Dalam ilmu politik Islam, "radikalisme" paling minimal dapat dipahami sebagai ideologi atau gerakan yang menuntut perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem politik — sejalan dengan definisi radikalisme sebagai paham politik yang menghendaki perubahan drastis/ekstrem, termasuk (dalam sebagian definisi operasional kontemporer) melalui cara kekerasan dan non-demokratis (Huda et al., 2023; Rodríguez, 2023; Shabana, 2023). Akan tetapi, literatur juga menegaskan bahwa kategori ini kontestatif dan sering disekuritisasi: ia mudah disamakan secara serampangan dengan Islamisme, Salafisme, atau bahkan terorisme, padahal spektrum Islam politik tidak monolitik dan dapat mencakup jalur konstitusional-demokratis (Gkoutzioulis, 2024; Haddad, 2002; Hadiz, 2011).

Karena itu, analisis radikalisme dalam politik Islam yang memadai menuntut pembedaan yang ketat antara tujuan perubahan sistemik, metode perjuangan (legal vs. kekerasan), dan operasi label dalam relasi kuasa (Gkoutzioulis, 2024; Haddad, 2002; Rodríguez, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Gkoutzioulis, A. (2024). "Moderate" vs "Extremist" Muslims? How a decontextualized distinction can trigger a contradictory assessment of security and radicalization in Malaysia. International Journal of Asian Studies, 21(2), 304–325. https://doi.org/10.1017/s1479591424000044

Haddad, S. (2002). Islam and U.S. foreign policy toward the Middle East: An analysis of survey data. Peace and Conflict Journal of Peace Psychology, 8(4), 323–341. https://doi.org/10.1207/s15327949pac0804_02

Hadiz, V. R. (2011). Indonesian Political Islam: Capitalist Development and the Legacies of the Cold War. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 30(1), 3–38. https://doi.org/10.1177/186810341103000101

Hadiz, V. R. (2013). Islamic Politics in Southeast Asia: A Critical Reassessment. Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 1(2), 215–235. https://doi.org/10.1017/trn.2013.4

Huda, M. Q., Sulaeman, M., & Marfuah, S. (2023). Inclusivity in Islamic Conservatism: The Moderate Salafi Movement in Kediri, Indonesia. Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, 7(1), 77–92. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v7i1.22648

Jamhari, J., & Testriono, T. (2021). The Roots of Indonesia's Resilience Against Violent Extremism. Studia Islamika, 28(3), 517–545. https://doi.org/10.36712/sdi.v28i3.23956

Margiansyah, D. (2025). Beyond Radicalism: Islamist Attitudes and Democratic Support in Indonesia. Sage Open, 15(3). https://doi.org/10.1177/21582440251378287

Naim, N., & Muhajir, A. (2020). Islamic Radicalism and De-Radicalization Strategies: A Contribution of Nurcholish Madjid. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 20(2), 235. https://doi.org/10.22373/jiif.v0i0.5447

Rodríguez, E. B. (2023). Religion and State in Central Asia: A Comparative Regional Approach. International Journal of Social Science Research and Review, 6(1), 79–99. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i1.766

Shabana, I. (2023). The "Secular" in Post-1967 Islamist Thought; Revisiting Arab Intellectual History and Political Ideology towards 20th Century fin-de-siècle. Religions, 14(6), 686. https://doi.org/10.3390/rel14060686

Wani, N. U. I. (2024). Understanding Islamic Fundamentalism. Journal of the Contemporary Study of Islam, 4(2), 219–245. https://doi.org/10.37264/jcsi.v4i2.05