02197 - Petisi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Fungsi, Legitimasi, dan Ragam Bentuknya

Abstract

This article examines the concept of petition (petisi) through the lens of Islamic political science, analyzing its functions, legitimacy, and diverse forms within Muslim societies and states. Drawing on contemporary and historical literature, the article argues that petitions constitute a multi-arena instrument of political participation that is neither inherently confrontational nor uniformly accommodative. The analysis reveals that petitions operate across five major domains: state and colonial political arenas, religious-diplomatic channels to global Islamic authorities, contemporary Islamic reform movements, internal organizational governance of Islamic organizations, and formal legal-religious procedures including fatwa institutions and religious courts. Theoretically, the article situates petitions within the space of ijtihad in Islamic political thought, connecting them to normative principles such as musyawarah (deliberation), amanah (trust), and amar ma'ruf nahi munkar (enjoining good and forbidding evil). The digital transformation of petitions is also discussed as an accelerator of social mobilization relevant to contemporary Islamic politics in Indonesia. The article concludes that petitions, as instruments of political communication and interest articulation, are compatible with various strands of Islamic political thought and serve as flexible tools that can be employed across a wide spectrum of ideological orientations.

Keywords: petition, Islamic political science, political participation, siyasah dusturiyyah, social movement, interest articulation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep petisi dalam perspektif ilmu politik Islam, dengan menganalisis fungsi, legitimasi, dan ragam bentuknya di dalam masyarakat dan negara-negara Muslim. Berdasarkan literatur kontemporer dan historis, artikel ini berargumen bahwa petisi merupakan instrumen partisipasi politik lintas arena yang tidak selalu bersifat konfrontatif maupun sepenuhnya akomodatif. Analisis menunjukkan bahwa petisi beroperasi dalam lima domain utama: arena politik negara dan kolonial, kanal diplomasi keagamaan kepada otoritas Islam global, gerakan reformasi Islam kontemporer, tata kelola internal organisasi Islam, serta prosedur hukum-keagamaan formal termasuk lembaga fatwa dan peradilan agama. Secara teoretis, artikel ini menempatkan petisi dalam ruang ijtihad pemikiran politik Islam, menghubungkannya dengan prinsip-prinsip normatif seperti musyawarah, amanah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Transformasi digital petisi juga dibahas sebagai akselerator mobilisasi sosial yang relevan bagi politik Islam kontemporer di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa petisi, sebagai instrumen komunikasi politik dan artikulasi kepentingan, kompatibel dengan berbagai aliran pemikiran politik Islam dan berfungsi sebagai alat yang fleksibel yang dapat digunakan oleh berbagai spektrum orientasi ideologis.

Kata Kunci: petisi, ilmu politik Islam, partisipasi politik, siyasah dusturiyyah, gerakan sosial, artikulasi kepentingan

________________________________________

I. Pendahuluan

Petisi merupakan salah satu instrumen partisipasi politik yang telah digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat lintas sejarah dan peradaban. Secara sederhana, petisi dapat didefinisikan sebagai permintaan resmi yang ditandatangani banyak orang dan diajukan kepada pemerintah atau lembaga berwenang. Meskipun tampak sebagai mekanisme prosedural yang netral, petisi menyimpan dimensi politik yang kaya: ia menjadi saluran komunikasi antara rakyat dan penguasa, alat mobilisasi sosial, sekaligus cerminan dari relasi kekuasaan yang sedang berlangsung dalam suatu masyarakat.

Dalam konteks kajian ilmu politik Islam, petisi belum banyak mendapat perhatian sistematis sebagai objek analisis tersendiri. Padahal, praktik petisi telah hadir dalam sejarah masyarakat Muslim, baik dalam bentuk pengajuan aspirasi kepada otoritas negara, permintaan fatwa kepada lembaga keagamaan, maupun kanal diplomasi antara komunitas Muslim dengan pusat-pusat otoritas Islam global. Di Indonesia sendiri, petisi memiliki rekam jejak yang panjang, mulai dari masa pergerakan kolonial hingga era petisi digital kontemporer.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji petisi secara sistematis dari perspektif ilmu politik Islam. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah: bagaimana petisi dapat dipahami dalam kerangka ilmu politik Islam, apa saja ragam bentuknya dalam praktik sejarah dan kontemporer, dan bagaimana petisi berposisi di antara prinsip-prinsip normatif Islam tentang tata kelola politik? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini berupaya memberikan kontribusi konseptual bagi kajian partisipasi politik dalam perspektif Islam.

________________________________________

II. Pengertian Petisi: Definisi Operasional dalam Ilmu Politik

Dalam ilmu politik kontemporer, petisi dapat dipahami sebagai tindakan warga untuk menyampaikan tuntutan/aspirasi dan memberi tekanan kepada pemerintah (atau otoritas yang berwenang) terkait isu yang mereka perjuangkan (Burhanudin, 2023). Dalam praktik modern, petisi tidak hanya berbentuk pengumpulan tanda tangan manual, tetapi juga petisi daring yang dapat disebarkan melalui surat elektronik dan jejaring sosial, sehingga mengubah cara warga melakukan gerakan sosial dan memperkuat dimensi globalisasi isu (Burhanudin, 2023).

Dalam kajian partisipasi publik, petisi juga dicatat sebagai salah satu bentuk partisipasi rakyat bersama kanal lain seperti public hearings dan public education (Nurdyawati, 2022), sehingga posisinya dapat dilihat sebagai instrumen artikulasi kehendak publik di luar mekanisme elektoral.

Secara historis di Indonesia, petisi juga tampil sebagai praktik politik sebelum dan selama periode kolonial: misalnya terdapat petisi yang digalang kalangan terpelajar dan diserahkan kepada dewan sebagai permintaan dukungan pemerintah dalam persoalan publik tertentu (Setiawan et al., 2024). Dalam arena pergerakan dan perwakilan kolonial, Petisi Soetardjo—yang diproses di Volksraad dan kemudian dikirim ke pemerintah Belanda—menunjukkan petisi sebagai mekanisme formal untuk mengajukan agenda politik tertentu, sekaligus memunculkan kerja-kerja pengorganisasian untuk mengumpulkan dukungan (tanda tangan). Dengan demikian, dari sudut ilmu politik, petisi lazim diposisikan sebagai saluran komunikasi politik dan partisipasi yang bertujuan memengaruhi keputusan otoritas (Burhanudin, 2023; Nurdyawati, 2022).

________________________________________

III. Kerangka Ilmu Politik Islam: Ruang Ijtihad dan Nilai-Nilai Kunci

Dalam literatur yang tersedia, politik Islam dipahami sebagai penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan perilaku dan budaya politik berorientasi nilai Islam (Sanjaya, 2018). Pada saat yang sama, terdapat penegasan bahwa Islam tidak meletakkan pola baku tentang teori negara/sistem politik yang "harus" dijalankan; bahkan istilah dawlah sebagai pengertian sistem politik dinyatakan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an bukan buku ilmu politik (Juharmen, 2022). Konsekuensinya, bentuk-bentuk mekanisme politik yang bersifat prosedural—selama tidak bertentangan dengan nilai dasar Islam—secara teoretis berada dalam ruang ijtihad dan perdebatan pemikiran politik Islam (Juharmen, 2022).

Cara pandang ini sejalan dengan gagasan bahwa dalam diskursus politik Islam, mekanisme dan institusi sering diperdebatkan (khilafiyah), termasuk kritik bahwa sebagian gagasan negara ideal dapat bersifat utopis dan merupakan interpretasi atas teks (Nakamura, 2019).

Namun, meskipun tidak ada "format tunggal" negara, literatur juga menunjukkan adanya konsep-konsep normatif yang kerap dijadikan rujukan politik Islam, seperti ulil amri, amanah, dan musyawarah (Saehudin, 2022). Dalam tafsir politik di Indonesia, ulu al-amr ditafsirkan sebagai ahl al-halli wa al-'aqdi serta pemimpin legislatif dan eksekutif menurut konstitusi pada masa tertentu (Maghfiroh, 2023). Sementara itu, kajian sejarah-politik Islam Nusantara menyebut bahwa pada masa awal—khususnya masa sahabat—para tokoh terkemuka kerap duduk dalam dewan pertimbangan yang disebut Ahl al-Halli wa al-Aqd (Zakiyya, 2024).

Kerangka ini penting karena petisi, sebagai praktik penyampaian aspirasi tertulis kepada otoritas, dapat dianalisis sebagai salah satu bentuk komunikasi/partisipasi yang diarahkan kepada pihak-pihak yang dipandang memegang otoritas (ulil amri/ahl al-halli wa al-'aqd) dalam kehidupan bernegara/bermasyarakat (Saehudin, 2022; Zakiyya, 2024).

________________________________________

IV. Petisi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Fungsi, Legitimasi Sosial, dan Tujuan

4.1 Petisi sebagai Penyampaian Pendapat yang Bernilai Politik-Keagamaan

Dalam kerangka siyasah dusturiyyah (politik ketatanegaraan Islam) yang dibahas pada konteks partisipasi, hak politik dipahami mencakup hak menyampaikan pendapat dan—dalam persepsi sebagian perempuan—termasuk hak untuk mengajukan dan membuat petisi. Kajian yang sama menautkan partisipasi tersebut pada prinsip persamaan (musawah) serta kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ini memberi dasar analitis bahwa, dalam ilmu politik Islam (setidaknya pada pembacaan yang tersedia), petisi dapat dipahami sebagai modus institusional dari penyampaian pendapat/aspirasi demi kemaslahatan publik—bukan sekadar tindakan administratif (Sanjaya, 2018).

Dalam ilmu komunikasi politik, penyaluran aspirasi kepada pemegang kekuasaan dapat dipahami melalui fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan (interest articulation/aggregation) yang merumuskan aspirasi individu/kelompok untuk disalurkan menjadi kebijakan publik (Jinan, 2014). Jika digabungkan dengan kerangka politik Islam sebagai orientasi nilai dalam hubungan Islam–negara (Sanjaya, 2018) dan basis normatif seperti musyawarah/amanah (Saehudin, 2022), maka petisi dapat diposisikan sebagai praktik yang: (i) mengartikulasikan kepentingan publik; (ii) menguji respons otoritas terhadap amanah dan keadilan; dan (iii) menjadi kanal partisipasi non-elektoral (Jinan, 2014; Nurdyawati, 2022; Saehudin, 2022).

4.2 Petisi Bukan Selalu Anti-Negara: Dimensi Akomodatif dan Pembinaan

Salah satu temuan penting dari sejarah relasi politik-keagamaan adalah bahwa petisi tidak selalu tampil dalam kerangka oposisi total. Misalnya, dalam arsip relasi Asia Tenggara–Usmani terdapat petisi Muslim Zamboanga kepada Sultan Usmani yang tujuan utamanya bukan gerakan anti-kolonial sepenuhnya, melainkan pembangunan keagamaan masyarakat, terutama pendidikan (Falah, 2022). Isi petisi itu menegaskan harapan agar utusan Usmani mengajarkan bagaimana adat dan hukum syariah dapat dikombinasikan dengan hukum Amerika, dan bagaimana menjalankan agama Islam tanpa melanggar prinsip/aturan pemerintah Amerika (Falah, 2022).

Contoh ini menunjukkan bahwa dalam praktik politik Islam, petisi bisa berfungsi sebagai mekanisme negosiasi norma (agama–negara) dan kanal permintaan pembinaan, bukan semata kanal konfrontasi (Falah, 2022; Sanjaya, 2018).

________________________________________

V. Ragam Bentuk Petisi yang Relevan bagi Kajian Politik Islam

5.1 Petisi kepada Pemerintah/Otoritas Politik (Negara/Kolonial/Representatif)

Sumber sejarah pergerakan di Surabaya menunjukkan adanya petisi yang disusun oleh warga pribumi "berkedudukan tinggi" dan warga partikelir berpenghasilan tinggi, berisi permintaan dukungan pemerintah terkait persoalan publik tertentu; petisi ini juga menggambarkan peran klub/organisasi dalam penggalangan dan penyerahan petisi (Setiawan et al., 2024). Di ranah perwakilan kolonial, Petisi Soetardjo diproses di Volksraad, disetujui melalui diskusi, lalu dikirim ke pemerintah Belanda, dan muncul komite untuk mengumpulkan dukungan agar petisi tersebut "tergolkan."

Walaupun contoh ini tidak spesifik "Islam" sebagai ideologi petisi, ia penting untuk ilmu politik Islam di Indonesia karena menunjukkan bagaimana umat/kelompok sosial di masyarakat Muslim menggunakan kanal petisi sebagai instrumen politik dalam struktur kekuasaan yang ada (Setiawan et al., 2024; Sanjaya, 2018).

5.2 Petisi Diplomatik-Keagamaan kepada Pusat Otoritas Islam Lintas Wilayah

Dalam relasi Asia Tenggara–Usmani, petisi juga menjadi perangkat diplomasi keagamaan-politik. Selain kasus Zamboanga (Falah, 2022), terdapat narasi bahwa para petani membuat petisi kepada Kesultanan Ottoman terkait bahaya Zionis di wilayah Filistin, bersamaan dengan ekspos media surat kabar (Yusra, 2018). Meski detail isi petisi dalam sumber ini tidak diuraikan panjang, rujukan tersebut tetap memperlihatkan petisi sebagai perangkat mobilisasi dan komunikasi politik lintas wilayah dengan mengacu pada otoritas Islam global pada masanya (Falah, 2022; Yusra, 2018).

5.3 Petisi dalam Gerakan Islam Kontemporer (Reformasi/Tekanan Politik Domestik)

Dalam dinamika pasca-Arab Spring, aktivis Sahwa di Saudi disebut menandatangani petisi pada 2011, termasuk petisi yang mengarah pada gagasan "menuju negara dengan hukum dan institusi" dan "seruan untuk reformasi" (Shahreza, 2018). Contoh ini memperlihatkan petisi sebagai instrumen tuntutan reformasi dalam konteks politik negara Muslim modern, sekaligus menunjukkan bahwa praktik petisi dapat menjadi bagian dari strategi gerakan sosial-keagamaan dalam menghadapi otoritas (Sanjaya, 2018; Shahreza, 2018).

5.4 Petisi Intra-Organisasi: Pemutusan Bai'at dan Reposisi Wadah Gerakan

Dalam studi biografis tentang "Tiga Abdullah" di Surakarta, terdapat petisi berbentuk surat (dengan nomor surat) yang berisi penarikan diri dari bai'at kepada seorang imam dan keputusan memilih wadah pengajian tertentu, yang berujung pada pengembangan organisasi lain (Sholikha, 2021). Ini memperlihatkan bahwa petisi dapat bekerja sebagai mekanisme governance internal gerakan Islam: kanal deklarasi posisi, penataan ulang loyalitas, dan pembentukan arah kelembagaan (Sanjaya, 2018; Sholikha, 2021).

5.5 Petisi dalam Prosedur Hukum dan Otoritas Keagamaan (Fatwa dan Peradilan)

Dalam studi tentang kedudukan fatwa di Malaysia, disebutkan bahwa siapa pun dapat, dengan surat yang ditujukan kepada sekretaris, meminta majelis untuk mengeluarkan suatu fatwa mengenai undang-undang atau ajaran agama Islam (Adde, 2022). Praktik "permintaan fatwa melalui surat" ini paralel secara fungsional dengan logika petisi sebagai permintaan formal kepada otoritas yang berwenang (Adde, 2022; Nurdyawati, 2022).

Dalam konteks hukum keluarga di Malaysia, Seksyen 51 Akta 164 disebut mengizinkan pasangan mengajukan petisi (misalnya petisi perceraian) dengan ketentuan waktu tertentu setelah perpindahan agama (Zulfahrizal & Suparmin, 2023). Di Indonesia, istilah petition/gugatan juga muncul dalam konteks prosedural peradilan agama (misalnya pengajuan ke Pengadilan Tinggi Agama) (Faiz, 2012). Keseluruhan contoh ini menegaskan bahwa petisi tidak hanya fenomena gerakan sosial, tetapi juga mekanisme formal dalam tata kelola hukum di masyarakat/negara mayoritas Muslim (Adde, 2022; Faiz, 2012).

5.6 Petisi Digital: Transformasi Medium dan Akselerasi Mobilisasi

Dalam kajian komunikasi tentang petisi digital di Indonesia, petisi dipahami sebagai bentuk tindakan warga untuk menekan pemerintah; perubahannya terletak pada medium—dari manual menjadi daring—yang memungkinkan penyebaran cepat melalui surel dan media sosial (Burhanudin, 2023). Bagi kajian politik Islam kontemporer di Indonesia, kanal ini relevan karena isu-isu yang terkait umat (misalnya identitas keagamaan, kemanusiaan lintas negara) dapat dimobilisasi melalui petisi digital sebagai bagian dari gerakan sosial (Burhanudin, 2023; Sanjaya, 2018).

________________________________________

VI. Sintesis Konseptual: Petisi dalam Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sumber-sumber yang telah dibahas, petisi dalam ilmu politik Islam dapat disintesiskan ke dalam lima proposisi utama sebagai berikut.

Pertama, petisi merupakan instrumen partisipasi politik dan penyampaian pendapat. Petisi termasuk dalam persepsi hak politik (termasuk pada pembacaan siyasah dusturiyyah) dan berkelindan dengan prinsip persamaan serta amar ma'ruf nahi munkar; dalam kajian partisipasi publik, petisi juga merupakan salah satu bentuk partisipasi rakyat (Nurdyawati, 2022).

Kedua, petisi merupakan kanal komunikasi politik untuk artikulasi/agregasi kepentingan. Petisi sejalan dengan fungsi komunikasi politik yang menyalurkan aspirasi warga/kelompok kepada penguasa, melalui artikulasi dan agregasi kepentingan (Jinan, 2014), dan dalam praktiknya dipakai untuk memberi tekanan atau mendorong respons otoritas (Burhanudin, 2023).

Ketiga, petisi bersifat lintas arena. Petisi tampak dalam arena kolonial/negara (Setiawan et al., 2024), diplomasi ke otoritas Islam global (Falah, 2022; Yusra, 2018), gerakan reformasi kontemporer (Shahreza, 2018), tata kelola internal organisasi Islam (Sholikha, 2021), serta prosedur legal dan otoritas fatwa (Adde, 2022; Faiz, 2012).

Keempat, petisi tidak tunggal orientasinya. Petisi dapat bersifat konfrontatif atau reformis (Shahreza, 2018), namun juga bisa bersifat akomodatif dan edukatif—misalnya menegosiasikan relasi syariah–hukum negara (Falah, 2022).

Kelima, petisi beroperasi dalam ruang ijtihad politik. Karena tidak ada pola baku sistem politik yang diwajibkan secara tunggal dalam Islam (dalam pembacaan tertentu), mekanisme seperti petisi dapat dipahami sebagai perangkat ijtihadi untuk menghidupkan nilai musyawarah/amanah dalam tata kelola politik modern (Juharmen, 2022; Nakamura, 2019; Saehudin, 2022).

________________________________________

VII. Penutup

Penting dicatat adanya nuansa perbedaan dalam pemikiran politik Islam: sebagian diskursus dapat mengarah pada ideal negara tertentu (misalnya aspirasi "bangunan rumah Islami" dan kepentingan politik tertentu dalam tafsir) (Maghfiroh, 2023), sementara pendekatan lain menekankan pluralitas pemikiran politik dan mengkritik utopia model tunggal negara ideal (Nakamura, 2019), serta menolak keharusan sistem baku (Juharmen, 2022). Perbedaan ini tidak meniadakan petisi; justru menempatkan petisi sebagai praktik yang dapat dipakai oleh berbagai spektrum pemikiran, karena ia adalah alat partisipasi/komunikasi yang dapat diisi oleh agenda dan nilai yang berbeda (Burhanudin, 2023; Juharmen, 2022; Maghfiroh, 2023; Nakamura, 2019).

Sebagai kesimpulan, petisi—dalam berbagai bentuk dan arenaannya—merupakan instrumen yang secara konseptual kompatibel dengan nilai-nilai inti ilmu politik Islam. Ia bukan sekadar mekanisme teknis-administratif, melainkan ekspresi dari prinsip partisipasi, musyawarah, dan pertanggungjawaban (amanah) yang menjadi fondasi etika politik Islam. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana petisi digital kontemporer berinteraksi dengan dinamika gerakan Islam di berbagai negara, serta bagaimana lembaga-lembaga Islam formal merespons dan mengadaptasi mekanisme petisi dalam tata kelola mereka.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adde, E. (2022). Strategi dakwah kultural di Indonesia. Dakwatul Islam, 7(1), 59–76. https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i1.573

Burhanudin, J. (2023). Hubungan Asia Tenggara–Usmani dalam arsip Turki. Studia Islamika, 30(2), 383–400. https://doi.org/10.36712/sdi.v30i2.36296

Faiz, F. (2012). Kekerasan intelektual dalam Islam (telaah terhadap peristiwa Mihnah Mu'tazilah). Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 13(1), 1–18. https://doi.org/10.14421/esensia.v13i1.719

Falah, M. (2022). Fresh ijtihad Muhammadiyah tentang sumber daya air dalam kajian politik Islam. Jurnal Staika: Jurnal Penelitian dan Pendidikan, 5(1), 13–26. https://doi.org/10.62750/staika.v5i1.48

Jinan, M. (2014). Melacak akar ideologi puritanisme Islam: Survei biografi atas "Tiga Abdullah." Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 22(2), 381–412. https://doi.org/10.21580/ws.22.2.271

Juharmen, J. (2022). Konstruksi "Islam moderat" pasca Aksi Bela Islam 212. Kontekstualita, 34(01), 19–40. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.155

Maghfiroh, A. (2023). Menakar peran dan posisi Nahdlatul Ulama dalam upaya penguatan geopolitik Indonesia. Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam, 5(2), 97–111. https://doi.org/10.37092/khabar.v5i2.487

Nakamura, M. (2019). Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir and the development of Islamic reformist movement in Indonesia. Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 15(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2019.0103.203-225

Nurdyawati, T. T. (2022). Berpikir sistem pada masifnya gerakan feminisme. Jurnal Icmes, 6(1), 35–58. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i1.119

Saehudin, A. (2022). Dinamika awal aktivitas Nahdhlatul Ulama dalam catatan pers masa kolonial 1925–1942. The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization, 7(01), 95–117. https://doi.org/10.51925/inc.v7i01.60

Sanjaya, A. R. (2018). Petisi Indonesia untuk dunia: Potret globalisasi gerakan sosial digital. Jurnal Komunikasi, 10(1), 17. https://doi.org/10.24912/jk.v10i1.520

Setiawan, A., Kafrawi, R. M., Fallahiyan, Muh. A., & Rahmadani, R. (2024). Dampak konflik Israel dan Palestina terhadap politik hukum kebijakan Indonesia. Ganec Swara, 18(2), 1039. https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.894

Shahreza, M. (2018). Pengertian komunikasi politik. https://doi.org/10.31227/osf.io/v48x2

Sholikha, A. A. M. (2021). Kajian hadis dalam Ormas Islam Persatuan Islam (PERSIS). El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman, 7(01), 119–140. https://doi.org/10.54625/elfurqania.v7i01.4230

Yusra, N. (2018). Muhammadiyah: Gerakan pembaharuan pendidikan Islam. Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, 4(1), 103. https://doi.org/10.24014/potensia.v4i1.5269

Zakiyya, S. N. (2024). Gender and human rights challenges: An analysis of the Iranian government's political influence on family law. Quru': Journal of Family Law and Culture, 2(1), 73–95. https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.173

Zulfahrizal, F. N. B., & Suparmin, S. (2023). Konflik perundangan hak hadhanah bagi ibu non-Muslim di Malaysia. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 6(1), 418–426. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1863