02192 - Partisipasi Politik Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Fiqh Al-Siyāsah Kontemporer Di Indonesia

Political Participation in the Perspective of Islamic Political Science: A Study of Contemporary Fiqh Al-Siyāsah in Indonesia

Abstract

Political participation—encompassing electoral engagement, protest, and activism—occupies a central position in both general political science and Islamic political thought. This article examines the concept of political participation through the lens of fiqh al-siyāsah (Islamic political jurisprudence) and siyāsah shar'iyyah, with particular emphasis on the contemporary Indonesian context. Drawing on a systematic review of relevant literature, the study identifies the normative foundations of political participation in Islam—namely justice ('adl), honesty (ṣidq), public interest (maṣlaḥah), deliberation (syūrā), and the principle of commanding good and forbidding evil (amar ma'rūf nahi munkar)—and traces how these principles are applied across various forms of participation including elections, mass protests, and civil society activism. The article further analyzes key actors in Islamic political participation—ulama, women, non-Muslim minorities, and civil society organizations such as Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah—and examines contemporary issues including money politics, political identity, the fatwa on abstention (golput), and the politicization of religion. The findings reveal that Islamic political participation is dynamically ijtihadi at the level of mechanisms but strictly normative at the level of ethics. The relationship between Islam and political participation is contextual rather than singular, with cross-national studies suggesting a negative correlation, while Indonesia-based research emphasizes certain positive correlations between religiosity and civic engagement.

Keywords: political participation, fiqh al-siyāsah, Islamic political science, elections, Indonesia

________________________________________

Abstrak

Partisipasi politik—yang meliputi keterlibatan elektoral, protes, dan aktivisme—menempati posisi sentral dalam ilmu politik umum maupun pemikiran politik Islam. Artikel ini mengkaji konsep partisipasi politik melalui kerangka fiqh al-siyāsah dan siyāsah shar'iyyah, dengan penekanan khusus pada konteks Indonesia kontemporer. Berlandaskan tinjauan sistematis atas literatur yang relevan, kajian ini mengidentifikasi dasar-dasar normatif partisipasi politik dalam Islam—yakni keadilan ('adl), kejujuran (ṣidq), kemaslahatan umum (maṣlaḥah), musyawarah (syūrā), dan prinsip amar ma'rūf nahi munkar—serta menelusuri bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai bentuk partisipasi, mencakup pemilu, protes massa, dan aktivisme masyarakat sipil. Artikel ini selanjutnya menganalisis aktor-aktor utama dalam partisipasi politik Islam—ulama, perempuan, minoritas non-Muslim, serta organisasi masyarakat sipil seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah—dan mengkaji isu-isu kontemporer, meliputi politik uang, politik identitas, fatwa golput, dan politisasi agama. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi politik Islam bersifat dinamis-ijtihadi pada tataran mekanisme, tetapi ketat normatif pada tataran etika. Relasi antara Islam dan partisipasi politik bersifat kontekstual dan tidak tunggal: kajian lintas negara cenderung menunjukkan korelasi negatif, sementara penelitian berbasis Indonesia menekankan korelasi positif tertentu antara religiositas dan keterlibatan sipil.

Kata Kunci: partisipasi politik, fiqh al-siyāsah, ilmu politik Islam, pemilu, Indonesia

________________________________________

A. Pendahuluan

Partisipasi politik merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu politik yang mencerminkan derajat keterlibatan warga negara dalam proses pengelolaan urusan publik. Dalam kajian ilmu politik umum, partisipasi politik dipahami sebagai spektrum keterlibatan warga negara yang mencakup tindakan internal (persepsi, orientasi, keyakinan) dan tindakan nyata seperti memilih (voting), protes, lobi, dan bentuk-bentuk keterlibatan lainnya untuk memengaruhi proses politik dan kebijakan (Lubis et al., 2023). Definisi ini juga menegaskan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara biasa dalam memengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupannya, termasuk melalui pemilu dan aktivitas memengaruhi kebijakan (Latif & Mukhlis, 2023; Mansir, 2020; Rasyad et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pertanyaan mengenai bagaimana Islam memandang dan membentuk partisipasi politik menjadi sangat relevan dan strategis. Kajian-kajian keislaman kontemporer di Indonesia secara konsisten menempatkan pembahasan partisipasi politik dalam kerangka fiqh al-siyāsah (fikih politik) dan siyāsah shar'iyyah (Kustiawan et al., 2023; Mahendra & Junaidi, 2023; Muqtada et al., 2024). Kerangka ini tidak hanya menyediakan landasan normatif bagi keterlibatan politik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluatif atas praktik-praktik politik yang terjadi di lapangan.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif mengenai partisipasi politik dalam perspektif ilmu politik Islam, mencakup: (1) landasan konseptual dan normatif partisipasi politik dalam fiqh al-siyāsah; (2) bentuk-bentuk partisipasi politik yang diakui dalam perspektif Islam; (3) aktor-aktor partisipasi politik; (4) dimensi etika partisipasi; serta (5) isu-isu kontemporer yang mewarnai dinamika partisipasi politik Islam di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur (literature review) terhadap sumber-sumber akademis yang relevan dengan konteks Indonesia.

________________________________________

B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Sumber data primer diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal bereputasi nasional dan internasional yang membahas partisipasi politik dalam perspektif fiqh al-siyāsah, dengan fokus pada konteks Indonesia. Analisis dilakukan melalui pembacaan kritis, kategorisasi tematik, dan sintesis lintas sumber untuk menghasilkan peta konseptual yang komprehensif mengenai partisipasi politik dalam ilmu politik Islam.

________________________________________

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian "Partisipasi Politik" dan Relevansinya dalam Ilmu Politik Islam

Dalam kajian ilmu politik umum, partisipasi politik dipahami sebagai spektrum keterlibatan warga negara yang mencakup tindakan internal (persepsi, orientasi, keyakinan) dan tindakan nyata seperti memilih (voting), protes, lobi, dan bentuk-bentuk keterlibatan lainnya untuk memengaruhi proses politik dan kebijakan (Lubis et al., 2023). Definisi lain yang digunakan dalam studi-studi partisipasi di Indonesia juga menekankan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara biasa dalam memengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupannya, termasuk melalui pemilu dan aktivitas memengaruhi kebijakan (Latif & Mukhlis, 2023; Mansir, 2020; Rasyad et al., 2022). Dengan demikian, pemilu, protes massa, dan aktivisme secara konseptual berada di dalam ranah partisipasi politik yang diakui dalam literatur ilmu politik yang dirujuk oleh kajian-kajian keislaman kontemporer di Indonesia (Latif & Mukhlis, 2023; Lubis et al., 2023; Mansir, 2020).

Dalam ilmu politik Islam, pembahasan partisipasi politik lazim ditempatkan dalam kerangka siyāsah/fiqh al-siyāsah (fikih politik) dan/atau siyāsah shar'iyyah (politik-pemerintahan yang berorientasi nilai-nilai syariah) (Kustiawan et al., 2023; Mahendra & Junaidi, 2023; Muqtada et al., 2024). Secara terminologis, siyāsah dalam literatur Islam dipahami sebagai "mengatur/mengelola urusan manusia/urusan publik" dalam bingkai nilai dan tujuan syariah (Kustiawan et al., 2023; Mahendra & Junaidi, 2023). Karena itu, fiqh al-siyāsah diposisikan sebagai "pemahaman fikih" mengenai pengelolaan urusan sosial-politik dan kekuasaan agar selaras dengan nilai-nilai Islam (Mahendra & Junaidi, 2023; Muqtada et al., 2024).

Literatur juga mencatat adanya perbedaan penekanan: sebagian sarjana menyamakan fiqh al-siyāsah dengan siyāsah shar'iyyah, sementara sebagian lain membedakannya; namun keduanya sama-sama menegaskan pentingnya dimensi etik (moral) dalam praktik politik (Muqtada et al., 2024). Kompleksitas konseptual ini diperkuat oleh kajian metodologis yang menyatakan bahwa fiqh siyāsah bersifat dinamis dan memerlukan pendekatan multidisipliner (misalnya filosofi, legal, empiris, birokrasi, dan etika) serta perangkat ijtihad (misalnya qiyās, maṣlaḥah, 'urf) untuk merespons perubahan sosial-politik (Darna, 2021).

2. Dasar Normatif Partisipasi Politik dalam Perspektif Fiqh Al-Siyāsah

2.1 Keadilan, Kejujuran, dan Kemaslahatan sebagai Orientasi Pokok

Sejumlah kajian fiqh siyasah yang secara spesifik menganalisis praktik pemilu dan sengketa pemilu menempatkan keadilan ('adl) dan kejujuran (ṣidq) sebagai prinsip fundamental tata kelola politik (Rois et al., 2024; Zainuddin et al., 2019). Analisis putusan pengadilan tata usaha negara tentang sengketa pemilu, misalnya, menegaskan bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dipandang relevan sebagai nilai fiqh siyasah dalam penyelesaian sengketa pemilu modern (Rois et al., 2024). Kerangka yang sama juga muncul dalam pembahasan penyelenggaraan pemilu dari perspektif Islam/fiqh siyasah, yang menekankan bahwa pemilu seharusnya diarahkan pada keadilan, kebaikan, dan kemanfaatan (public benefit) bagi masyarakat (Zainuddin et al., 2019).

Sejalan dengan itu, kajian pembaruan fiqh al-siyāsah melalui fiqh al-ḥaḍārah (fiqh peradaban) menekankan bahwa kegagalan menafsirkan doktrin fiqh al-siyāsah secara tepat dapat memicu konflik, padahal orientasi dasarnya adalah menjadikan politik sebagai perantara mewujudkan kemakmuran melalui perdamaian dan kemaslahatan (Bawazier & Zainuddin, 2022).

2.2 Syūrā (Musyawarah) dan Ruang Partisipasi Publik

Dalam literatur siyasah yang dikaitkan dengan praktik demokrasi Indonesia, syūrā dipandang sebagai pilar penting yang membuka ruang partisipasi sosial-politik dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol kekuasaan (Hawari et al., 2023). Bahkan, syūrā dipahami sebagai penolakan terhadap praktik diktator, otoriter, dan totaliter, karena memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kehidupan sosial-politik bersama kekuasaan (Hawari et al., 2023).

Gagasan serupa—yakni dorongan partisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan—juga muncul dalam pembahasan "negara hukum" berlandaskan nilai Islam yang menekankan penghormatan terhadap hak, kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari diskriminasi; kerangka ini dinyatakan mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam proses kebijakan dan keputusan publik ("IV Political Process: Public Opinion, Attitudes, Parties, Forces, Groups and Elections," 2018).

2.3 Amar Ma'rūf Nahi Munkar dan Partisipasi sebagai Tanggung Jawab Sosial-Politik

Beberapa kajian tentang praktik partisipasi politik komunitas menafsirkan partisipasi pemilu sebagai hak konstitusional warga sekaligus bagian dari amar ma'rūf nahi munkar dalam kerangka fiqh siyasah (Juliansyah & Harahap, 2024). Selain itu, kajian tentang konsep pemilihan pemimpin menurut al-Māwardī juga menempatkan partisipasi masyarakat melalui syūrā sebagai ruang interaksi, kontrol, dan partisipasi yang dapat dibaca sebagai bagian dari ibadah dan amar ma'rūf nahi munkar, sekaligus harus mencerminkan orientasi kemaslahatan publik (maṣlaḥah) (Ulum, 2011).

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik dalam Ilmu Politik Islam

3.1 Pemilu dan Memilih Pemimpin sebagai Ekspresi Hak Politik (Mendekati Konsep Bai'ah)

Kajian pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Surabaya (2020) menegaskan bahwa voting dapat dipahami dalam fiqh al-siyāsah sebagai bagian dari hak bai'ah, dan bahwa Islam memberi hak kepada warga negara yang memenuhi kualifikasi untuk memilih pemimpin yang mampu mengelola urusan negara (Hawari, Agustam, & Rosdi, 2023). Kajian yang sama menekankan prinsip-prinsip fiqh al-siyāsah seperti kejujuran, transparansi, dan pengawasan dalam administrasi kepemiluan untuk mencapai kemaslahatan publik (Hawari, Agustam, & Rosdi, 2023).

Dalam bingkai yang lebih luas, kajian sistem pemilu legislatif (proporsional terbuka/tertutup) dalam perspektif siyasah tasyri'iyyah menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan satu model teknis pemilu secara baku; variasi mekanisme pemilu dipandang sebagai wilayah ijtihadi yang dipengaruhi konteks sosio-historis, sementara Islam menekankan kualitas moral-kapasitas kandidat (jujur, amanah, aspiratif, cakap) (Shamshıyev, 2024). Dengan kata lain, pemilu sebagai mekanisme modern dapat diterima sebagai instrumen pengisian kekuasaan, tetapi harus dinilai melalui parameter nilai (maqāṣid/maṣlaḥah, keadilan, amanah) yang menjadi inti fiqh siyasah (Hawari, Agustam, & Rosdi, 2023; Shamshıyev, 2024).

3.2 Protes Massa dan Kontestasi Politik Berbasis Agama

Dalam konteks Indonesia kontemporer, kajian tentang kontestasi kepemimpinan dan gerakan Islam konservatif menunjukkan bahwa protes massal "Aksi Bela Islam I, II, III" (akhir 2016) dapat memobilisasi elemen organisasi keagamaan dan diperkuat oleh peran media sosial; fenomena ini dibaca sebagai keterlibatan politik yang menggunakan agama dalam panggung politik dan berkaitan dengan populisme Islam (Sholeh, 2020). Kajian lain yang secara eksplisit memposisikan Aksi 212 sebagai bentuk partisipasi politik publik menegaskan bahwa aksi massa adalah hal yang jamak di negara demokrasi dan dapat memengaruhi kebijakan pemerintah—misalnya terkait penanganan kasus penistaan agama (Latif & Mukhlis, 2023).

Namun, literatur juga menekankan konsekuensi sosial-keagamaan pascaaksi massa, termasuk munculnya ketegangan karena perbedaan sikap terhadap aksi politik dan pilihan politik (Latif & Mukhlis, 2023), serta risiko intoleransi yang dipicu oleh kebebasan ekspresi di ruang publik digital dalam dinamika politik Islam Indonesia (Sholeh, 2020). Dengan demikian, protes dalam perspektif partisipasi politik dapat dipahami sebagai kanal memengaruhi kebijakan, tetapi tetap menuntut penilaian etis berdasar kemaslahatan, keadilan, dan dampak sosialnya—sebagaimana ditekankan dalam reorientasi fiqh al-siyāsah ke arah perdamaian dan kemakmuran (Bawazier & Zainuddin, 2022; Sholeh, 2020).

3.3 Aktivisme: Advokasi, Pendidikan Politik, dan Gerakan Sosial-Keagamaan

Aktivisme juga hadir melalui kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian masyarakat. Misalnya, studi tentang keterlibatan Forum Ulama Habaib dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bentuk kerja politik yang meliputi deklarasi dukungan, lobi dan advokasi isu, penggunaan pengajian/khutbah sebagai medium mobilisasi, hingga pengamanan suara di level bawah (Iriani et al., 2023). Pada sisi lain, kajian "Islamic activism" dalam kontestasi fikih kepemimpinan perempuan menekankan mobilisasi sumber daya, framing, aliansi, dan konteks sebagai fokus analisis; aktivisme ini berwujud reinterpretasi teks untuk mendorong kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam kepemimpinan publik (Teguh & Nur, 2022).

Aktivisme juga dapat berbentuk "resistensi non-kekerasan" di ranah ekonomi. Kajian tentang consumer boycott menyebut boikot sebagai alat "passive resistance" dan mengkaji pembenaran fiqhi serta tantangan fatwa terkait boikot; studi ini menempatkan boikot sebagai salah satu cara komunitas Muslim menyuarakan kehendak (voice) dan memperjuangkan kemaslahatan umum, walau konsep boikot tidak dominan dalam sumber fikih klasik dan lebih banyak dibahas secara implisit dalam relasi ekonomi dengan non-Muslim (Nurcholis & Nur, 2023). Ini memperluas spektrum partisipasi politik dalam perspektif Islam: tidak hanya elektoral dan protes jalanan, tetapi juga tindakan kolektif non-elektoral yang menarget arena kebijakan/konflik melalui instrumen sosial-ekonomi (Nurcholis & Nur, 2023).

4. Aktor Partisipasi Politik dalam Perspektif Islam: Ulama, Perempuan, Minoritas, dan Civil Society

4.1 Ulama dan Santri: Dari Legitimasi Fikih hingga "Mesin Politik"

Kajian partisipasi ulama dan santri dayah di Aceh pada Pemilu 2019 menunjukkan adanya keterlibatan ulama yang mengerahkan santri sebagai "mesin politik" dan mengambil sikap politik berpihak pada kandidat tertentu dengan keyakinan bahwa Islam tidak melarang ulama berpolitik (Lubis et al., 2023). Studi lain (berbasis wawancara) tentang ulama pesantren di Indonesia menegaskan bahwa keputusan mereka aktif dalam politik praktis didasarkan pada perspektif "political Islam" dan kaidah fiqh untuk mewujudkan kemaslahatan publik; penelitian tersebut merangkum motivasi politik ulama pesantren ke dalam orientasi memperoleh kekuasaan, berdakwah menegakkan nilai Islam, dan menunjukkan eksistensi ulama dalam tata kelola negara modern (Fachriyadi & Afryansyah, 2024).

Di sisi yang lebih kritis, kajian tentang kharisma kiai dalam politik juga menggambarkan adanya dilema: kiai-politisi menghadapi tantangan pragmatisme kekuasaan dan godaan harta, sehingga sebagian pandangan menganjurkan peran kiai cukup sebagai penggerak "di balik layar" agar menjaga marwah dan kharisma sosial-keagamaan (Yahya & Sahidin, 2022). Dengan demikian, literatur menunjukkan spektrum: (i) pembenaran partisipasi ulama sebagai jalan dakwah/kemaslahatan (Fachriyadi & Afryansyah, 2024; Lubis et al., 2023), tetapi juga (ii) kewaspadaan terhadap risiko pragmatisme politik yang dapat merusak otoritas moral ulama (Yahya & Sahidin, 2022).

4.2 Perempuan: Hak Memilih, Dipilih, dan Kontestasi Penafsiran

Sejumlah kajian menegaskan bahwa fiqh al-siyāsah (terutama dalam bacaan "progresif") memberikan perempuan hak kewargaan politik seperti hak memilih dan dipilih, hak musyawarah, hak berpartisipasi, dan hak menyatakan pendapat (Umardani & Fithra, 2023). Namun, literatur juga mengakui adanya kontestasi pandangan ulama klasik: sebagian mensyaratkan pemimpin harus laki-laki, sementara yang lain tidak menyatakan syarat itu; perbedaan ini menjadi dasar bagi perdebatan kontemporer tentang kepemimpinan perempuan (Umardani & Fithra, 2023).

Studi lapangan mengenai aktivisme feminis di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perempuan sering terhambat oleh faktor budaya, agama, dan politik, serta menghadapi resistensi kelompok konservatif; pada saat yang sama, aktivis feminis melakukan reinterpretasi Qur'an-Hadis untuk mendukung kesetaraan gender dan keadilan sosial, dan menyimpulkan ideal moral kepemimpinan adalah kompetensi (qawwām), selaras dengan prinsip demokrasi (Teguh & Nur, 2022).

Dalam konteks Indonesia, kajian tentang hak politik perempuan dalam Musrenbang menegaskan keselarasan kebijakan partisipatif dengan prinsip siyasah dusturiyah, khususnya prinsip persamaan (musāwah) dan hak mengemukakan pendapat; studi tersebut juga mengaitkannya dengan kewajiban amar ma'rūf nahi munkar (Maghfirah, 2022). Selain itu, kajian representasi perempuan non-Muslim Tionghoa sebagai kepala daerah di Singkawang menilai fenomena tersebut selaras dengan prinsip siyasah dusturiyyah dan hukum Indonesia, sekaligus menunjukkan dinamika representasi "triple minority" (gender, etnis, agama) dalam politik lokal Indonesia (Qomaruzzaman, 2023).

Gabungan temuan-temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan—baik sebagai pemilih, pengambil keputusan, maupun pemimpin—memiliki justifikasi normatif dalam banyak pembacaan fiqh siyasah kontemporer, meskipun tetap berada dalam arena kontestasi tafsir dan resistensi sosial-politik (Qomaruzzaman, 2023; Teguh & Nur, 2022; Umardani & Fithra, 2023).

4.3 Non-Muslim dan Minoritas dalam Politik: Isu Representasi dan Prinsip Konstitusional

Kasus pemimpin daerah non-Muslim Tionghoa perempuan di Singkawang dianalisis sebagai fenomena yang "tidak biasa" dalam konteks mayoritas Muslim dan menguatnya gerakan Islamis, namun studi tersebut menyimpulkan bahwa representasi dan kapabilitasnya sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah dan hukum Indonesia (Qomaruzzaman, 2023). Dengan demikian, dalam sebagian literatur fiqh siyasah kontemporer di Indonesia, representasi minoritas dapat diletakkan dalam bingkai prinsip konstitusional dan kemaslahatan publik, bukan semata-mata identitas agama/etnis (Qomaruzzaman, 2023), sejalan dengan dorongan fiqh peradaban untuk mengarahkan fiqh al-siyāsah pada perdamaian dan kemakmuran bersama (Bawazier & Zainuddin, 2022).

4.4 Organisasi Kemasyarakatan (Civil Society) Islam: NU dan Muhammadiyah

Kajian mengenai NU sebagai civil society menegaskan bahwa masyarakat madani berfungsi sebagai "check and balance" dan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah; dalam kerangka ini, NU dipotret berperan dalam pendidikan, perkembangan demokrasi, dan aktivitas sosial yang membuatnya tetap eksis dalam kehidupan sosial-politik Indonesia (Ilhamni et al., 2022). Literatur tentang politik NU (khittah) juga menekankan pemaknaan siyasah sebagai tindakan yang mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan; definisi ini dipakai untuk membedakan siyasah yang benar dari diktator/kezaliman, bahkan bila diklaim sebagai "negara Islam" (Stockemer & Khazaeli, 2013).

Dalam ranah Muhammadiyah, kajian komunikasi politik inklusif pada Pemilu 2019 menegaskan peran Muhammadiyah sebagai civil society yang mengusung "politik nilai" dan menyusun pesan untuk meminimalkan polarisasi, melawan hoaks, memerangi politik uang, ujaran kebencian, dan politik identitas melalui narasi pencerahan ("IV: Political Process: Public Opinion, Attitudes, Parties, Forces, Groups and Elections," 2017). Dengan demikian, partisipasi politik dalam perspektif Islam tidak terbatas pada individu pemilih atau elit partai, tetapi juga mencakup kerja organisasi keagamaan sebagai aktor masyarakat sipil yang melakukan pendidikan politik, kontrol moral, advokasi isu publik, dan pembingkaian etika demokrasi (Ilhamni et al., 2022; "IV: Political Process: Public Opinion, Attitudes, Parties, Forces, Groups and Elections," 2017).

5. Etika Partisipasi Politik: Integritas Pemilu, Anti-Korupsi, dan Kritik atas Pragmatisme

5.1 Etika Pemilu dan Larangan Praktik Merusak (Misalnya Politik Uang)

Kajian etika politik dalam seleksi kandidat kepala daerah menyatakan bahwa etika politik penting untuk integritas Pilkada dan menuntut kejujuran, amanah, sportifitas, dan objektivitas; studi tersebut juga menemukan bahwa praktik pembagian uang ("money distribution" dan "fajar attack") dipandang sebagai perilaku tercela dan dinilai tidak sepenuhnya sesuai fiqhi siyasah (Iswandi, 2020). Sejalan dengan itu, riset tentang majlis taklim di Metro City menempatkan "fiqh politik" sebagai materi yang mencakup bahasan pemilu, perspektif hukum ikut pemilu, bahaya korupsi, dan relasi demokrasi dengan musyawarah; temuan riset tersebut menyebut majlis taklim melakukan kajian reguler membangun moral sosial saat pemilu, meski belum terintegrasi dalam kurikulum cetak yang baku, dan masih ada sebagian jamaah yang cenderung pada praktik pragmatis seperti politik uang (Ismail et al., 2021).

Kajian Muhammadiyah pada Pemilu 2019 juga secara eksplisit memosisikan agenda memerangi politik uang sebagai bagian dari strategi komunikasi politik inklusif ("IV: Political Process: Public Opinion, Attitudes, Parties, Forces, Groups and Elections," 2017). Maka, literatur yang tersedia konsisten menempatkan penolakan terhadap politik uang dan korupsi sebagai implikasi etika-politik Islam (fiqh siyasah) dalam menjaga integritas partisipasi elektoral (Ismail et al., 2021; "IV: Political Process: Public Opinion, Attitudes, Parties, Forces, Groups and Elections," 2017).

5.2 Janji Politik, Transaksi, dan Kehati-Hatian Fikih

Kajian tentang janji politik dalam Pilwali Surabaya 2020 menegaskan bahwa ayat-ayat Qur'an dan hadis dipakai sebagai landasan standar moral politik Islam; studi ini juga menyebut "realitas politik" janji kampanye dapat menjadi bahasa politik transaksional, dan status hukum janji politik harus kontekstual dan bersyarat (Abdurrahman et al., 2023). Penekanan kehati-hatian terhadap politik transaksional ini memperkuat pandangan bahwa partisipasi politik (sebagai pemilih maupun sebagai kandidat/elite) harus ditimbang bukan hanya dari efektivitas elektoral, tetapi juga dari konsekuensi moral dan kemaslahatan (maṣlaḥah) yang menjadi parameter fiqh siyasah (Abdurrahman et al., 2023; Bawazier & Zainuddin, 2022; Iswandi, 2020).

5.3 Pendidikan Politik sebagai Prasyarat Partisipasi Bermutu

Literatur etika pemilu menautkan rendahnya kesadaran politik dengan keterbatasan akses informasi; karena itu pendidikan politik dipandang penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar aktif dalam proses politik melalui pemilu (Iswandi, 2020). Dalam konteks yang lebih institusional, kajian urgensi fiqh siyasah dalam pendidikan Islam menegaskan bahwa fiqh siyasah membahas pengaturan urusan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan faktor yang memengaruhi partisipasi politik (misalnya kesadaran, pengetahuan, komunikasi politik) perlu dibangun melalui pembelajaran (Abdullah, 2017).

Selain itu, studi kuantitatif tentang program pendidikan politik pemilih muda menunjukkan pendidikan politik intensif dapat mengubah persepsi pemilih muda terhadap demokrasi, pemilu, dan partai politik, sehingga memperkuat argumen bahwa peningkatan kualitas partisipasi memerlukan intervensi pendidikan yang sistematis (Musyafaah et al., 2023). Dengan demikian, pendidikan politik dapat dibaca sebagai instrumen etik dan kapasitas warga untuk memastikan partisipasi yang lebih rasional dan berorientasi kemaslahatan, sebagaimana dituntut dalam fiqh al-siyāsah (Abdullah, 2017; Bawazier & Zainuddin, 2022; Musyafaah et al., 2023).

6. Isu-Isu Kontemporer: Golput, Fatwa, dan Polarisasi Identitas

6.1 Golput dan Peran Fatwa MUI dalam Mobilisasi Partisipasi

Kajian tentang fatwa MUI 2009 terkait pengharaman golput menunjukkan bahwa fenomena golput dipandang kontroversial; fatwa tersebut memicu kritik (termasuk soal otoritas MUI) namun didukung pihak lain sebagai langkah meningkatkan partisipasi pemilih untuk pembangunan nasional (Iqbal, 2019). Kajian lain tentang posisi MUI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menegaskan bahwa fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat, tetapi dapat menjadi sumber hukum materiil dan perlu dipositivisasi oleh negara agar menjadi hukum positif; kajian tersebut juga menyebut fatwa MUI tentang partisipasi pemilu dipakai sebagai dasar bagi penyelenggara pemilu (KPU) untuk sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih serta menegaskan ulama MUI tidak dilarang ikut proses pemilu/pilkada dan mendukung kandidat (Al-Hamdi & Sofyan, 2023).

Di tingkat praksis sosial-keagamaan, studi kasus tentang pesantren Salafi di Muara Enim menggambarkan alasan penolakan ikut pemilu (misalnya menghindari perpecahan, tiadanya sanksi, persepsi pemilu sebagai ideologi Barat), serta menjelaskan strategi KPU (sosialisasi, pendidikan pemilih, pendaftaran DPT, pemecahan TPS) untuk meningkatkan partisipasi (Hasyim, 2020). Dengan demikian, isu golput memperlihatkan bagaimana partisipasi politik menjadi arena pertemuan antara argumen keagamaan (fatwa/tafsir), persepsi ideologi politik, dan strategi kelembagaan demokrasi (KPU), yang semuanya dapat dianalisis dalam kerangka fiqh siyasah dan kebijakan publik (Hasyim, 2020; Iqbal, 2019).

6.2 Politik Identitas, Media Sosial, dan Kebutuhan Reorientasi Fiqh Siyasah

Kajian kontestasi kepemimpinan dan gerakan Islam konservatif menegaskan bahwa sejak era reformasi gerakan konservatif memperoleh ruang luas menyebarkan ideologi politik Islam (misalnya penegakan syariat) dan memobilisasi aspirasi politik melalui peran agama dan media sosial; studi ini juga mengaitkannya dengan risiko intoleransi dan kecenderungan otoritarianisme religius melalui penggunaan ayat-ayat Qur'an (Sholeh, 2020). Kajian lain tentang keterlibatan agama pada Pilpres 2019 menyimpulkan bahwa agama dapat dijadikan instrumen kepentingan politik oleh elite agama dan memunculkan pro-kontra antarelite (Asa'ari et al., 2022).

Dalam merespons konteks ini, literatur fiqh peradaban menekankan perlunya re-kontekstualisasi fiqh al-siyāsah agar mengarah pada perdamaian dan kemakmuran, bukan konflik (Bawazier & Zainuddin, 2022). Riset tentang otoritas kiai Madura di era post-truth juga menempatkan fiqh peradaban sebagai kerangka untuk menginternalisasi nilai etika-moral lokal (tengka) dalam politik identitas guna mewujudkan kemaslahatan umum dan penguatan moderasi beragama (Komarudin et al., 2022). Maka, polarisasi identitas dan politik digital memperkuat urgensi kerangka fiqh siyasah yang menekankan maṣlaḥah, etika, dan moderasi agar partisipasi politik (pemilu/protes/aktivisme) tidak berujung pada kerusakan sosial (Bawazier & Zainuddin, 2022; Komarudin et al., 2022; Sholeh, 2020).

7. Nuansa Empiris: Apakah Islam Mendorong atau Menghambat Partisipasi?

Literatur lintas-negara (macro-level) tentang turnout pemilu menyatakan bahwa negara mayoritas Muslim memiliki turnout lebih rendah dibanding negara mayoritas non-Muslim, dan partisipasi lebih rendah pada negara di mana tenet Islam lebih kuat tertanam dalam politik (Majid et al., 2020). Literatur lain yang membandingkan demokrasi dan non-demokrasi juga menyatakan temuan bahwa Islam dapat menurunkan turnout, khususnya ketika praktik agama kuat dan tafsir konservatif menekankan struktur sosial hierarkis (Damayanti, 2023).

Namun, literatur berbasis Indonesia yang dirangkum dalam diskusi Islam dan demokrasi justru menampilkan kesimpulan penelitian Mujani bahwa unsur-unsur Islam tidak berkorelasi negatif secara signifikan dengan keterlibatan politik; bahkan beberapa unsur (misalnya ibadah) berkorelasi positif dengan keterlibatan politik dan membantu integrasi Muslim ke dalam sistem demokrasi melalui keterlibatan politik (Hamzah et al., 2023). Selain itu, studi pendidikan politik pemilih muda juga mengutip literatur yang menyatakan Islam dan Muslim tidak niscaya berasosiasi negatif dengan komponen demokrasi serta menekankan adanya relasi positif antara komponen Islam dan civic/political engagement dalam rujukan yang mereka gunakan (Musyafaah et al., 2023).

Karena itu, berdasarkan sumber yang tersedia, relasi "Islam–partisipasi" bersifat kontekstual dan tidak tunggal: temuan lintas-negara yang cenderung negatif (Damayanti, 2023; Majid et al., 2020) hidup berdampingan dengan temuan berbasis Indonesia yang menekankan korelasi positif tertentu antara religiositas dan keterlibatan politik (Hamzah et al., 2023; Musyafaah et al., 2023).

________________________________________

D. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang dikaji, partisipasi politik dalam ilmu politik Islam dapat disintesis sebagai keterlibatan warga (dan aktor kolektif) dalam proses pengelolaan urusan publik—melalui pemilu, musyawarah, protes, advokasi, pendidikan politik, hingga boikot—yang dinilai sah/bermakna sejauh diarahkan pada keadilan, kejujuran, kemaslahatan umum, dan kontrol sosial atas kekuasaan dalam kerangka fiqh al-siyāsah/siyāsah shar'iyyah (Hawari, Agustam, & Rosdi, 2023; "IV Political Process: Public Opinion, Attitudes, Parties, Forces, Groups and Elections," 2018; Nurcholis & Nur, 2023; Rois et al., 2024).

Literatur juga menunjukkan bahwa partisipasi politik Islam bersifat dinamis-ijtihadi pada level mekanisme (misalnya variasi sistem pemilu) tetapi ketat normatif pada level etika (anti politik uang, anti korupsi, kehati-hatian terhadap transaksi politik, orientasi perdamaian dan moderasi) (Abdurrahman et al., 2023; Bawazier & Zainuddin, 2022; Iswandi, 2020; Komarudin et al., 2022; Shamshıyev, 2024). Dalam konteks Indonesia, aktor partisipasi mencakup ulama-santri, organisasi civil society (NU/Muhammadiyah), perempuan, dan bahkan minoritas non-Muslim; seluruhnya memperlihatkan bahwa partisipasi politik merupakan arena negosiasi nilai agama, konstitusi, dan kemaslahatan publik dalam demokrasi modern (Al-Hamdi & Sofyan, 2023; Fachriyadi & Afryansyah, 2024; Ilhamni et al., 2022; Ismail et al., 2021; "IV: Political Process: Public Opinion, Attitudes, Parties, Forces, Groups and Elections," 2017; Lubis et al., 2023; Qomaruzzaman, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A. M. (2017). Islam as a cultural capital in Indonesia and the Malay world: A convergence of Islamic studies, social sciences and humanities. Journal of Indonesian Islam, 11(2), 307–328. https://doi.org/10.15642/jiis.2017.11.2.307-328

Abdurrahman, U., Najib, M. F., & Sofyan, A. S. (2023). The law of urgency in choosing leaders in the Qur'an according to Al-Mawardi. West Science Interdisciplinary Studies, 1(11), 1204–1212. https://doi.org/10.58812/wsis.v1i11.386

Al-Hamdi, R., & Sofyan, N. (2023). To what extent political education can influences young voters' perceptions? Journal of Government and Civil Society, 7(1), 119–139. https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i1.7259

Asa'ari, A., Ahmad, J., Nurjaman, A., Witro, D., & Alghani, R. (2022). Waliyul amri adh-dharuri bi syaukah as NU's support to Soekarno in guided democracy 1959-1965. Analisa Journal of Social Science and Religion, 7(2), 215–230. https://doi.org/10.18784/analisa.v7i2.1784

Bawazier, D. A., & Zainuddin, M. (2022). Reflection on the relations of Islamic law and politics. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 16(1), 1–15. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.1-15

Damayanti, R. (2023). The relevance of fiqh siyasah dauliyah and religion as Indonesian soft power in international relations. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 15(2), 343–365. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23371

Darna. (2021). Political ethics in the selection of local head candidates fiqhi siyasah perspective. Jurnal Al Tasyri'iyyah, 86–96. https://doi.org/10.24252/jat.vi.28564

Fachriyadi, A. N., & Afryansyah, A. (2024). Salafiah pesantren ideology and KPU Muara Enim's efforts to increase voter participation. Journal of Governance and Accountability Studies, 3(2), 121–135. https://doi.org/10.35912/jgas.v3i2.1900

Hamzah, H., Amir, I., Hasanuddin, S., Tarmizi, T., & Syarif, M. F. (2023). Sustainable development of mangrove ecosystem policy in South Sulawesi from the perspectives of Siyāsah and Fiqh al-Bi'ah. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 22(2), 367. https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.10559

Hasyim, Muh. F. (2020). Literasi politik komunitas Samin di Bojonegoro dalam pemilu perspektif fiqih siyasah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(2), 225–238. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3933

Hawari, N., Agustam, A., & Artalim, M. (2023). The role of religious study groups in fostering anti-corruption behavior and its implications for local democratic practices in Metro City. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 28(1), 57–70. https://doi.org/10.32332/akademika.v28i1.6499

Hawari, N., Agustam, A., & Rosdi, Mohd. S. Moh. (2023). Ta'awun siyasi and winning the election fiqh siyasi perspective and political party elites. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 161–184. https://doi.org/10.21154/altahrir.v23i1.5981

Ilhamni, I., Meirison, M., & Nazar, Z. (2022). Islamic political thought and its implementation in the contemporary world. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 47. https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10715

Iqbal, I. (2019). Diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam. Living Islam Journal of Islamic Discourses, 2(1), 1. https://doi.org/10.14421/lijid.v2i1.1876

Iriani, D., Budiono, A., Fauzan, M., Mahfiana, L., Ningrum, E., & Masykuroh, E. (2023). Problematics of intolerance conflict between religious people in Islamic law politics in the digitalization era (pp. 1242–1250). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_141

Ismail, H., Hakim, D. A., & Hakim, M. L. (2021). The protection of Indonesian migrant workers under fiqh siyasah dusturiyah. Lentera Hukum, 8(1), 151. https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i1.18725

Iswandi, I. (2020). Religious issues during presidential election of Indonesia in 2019. Jurnal Al-Dustur, 1(1). https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.523

Juliansyah, A. A., & Harahap, M. Y. (2024). Resolution of election disputes for DPD members through administrative court decisions based on law no. 7 of 2017 on general elections. Journal of Law Politic and Humanities, 4(6), 2384–2389. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.783

Komarudin, M., Muchtar, A., & Hasan, R. (2022). Comprehensive Islamic studies (political existence in Islam). Formosa Journal of Science and Technology, 1(8), 1059–1068. https://doi.org/10.55927/fjst.v1i8.1985

Kustiawan, M. T., Rasidin, Mhd., Witro, D., Busni, D., & Jalaluddin, M. L. (2023). Islamic leadership contestation: Exploring the practices of conservative Islamic movements in Indonesia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 23(2), 196. https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.14938

Latif, M., & Mukhlis, M. M. (2023). Fiqh of civilization in building a legal state: The relevance of Muhammad Arkoun's thought. Al-Ahkam, 33(2), 207–230. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.16643

Lubis, A. A. A. M. R., Rozaki, A., & Khoiruddin, K. (2023). Representation and capabilities of non-Muslim Chinese women as regional heads in Singkawang City: A siyasah dusturiyyah analysis. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 23(2), 357–388. https://doi.org/10.21154/altahrir.v23i2.6011

Maghfirah, M. (2022). Sharī'ah application model in Muslim countries. Al-Banjari Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 20(1). https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i1.4816

Mahendra, S., & Junaidi, M. (2023). The position of the Indonesian Council of Ulama in the Indonesian state governmental legal system. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 8(1). https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.6428

Majid, L. Abd., Majid, M. N. A., Kusrin, Z. M., & Sulong, W. S. N. W. (2020). Implication of international scholars' influence on the direction of Abdul Hadi's political thought. Islamiyyat, 43(1), 51–59. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-4301-05

Mansir, F. (2020). The urgency of fiqh siyasah in Islamic education learning at madrasas and schools. Potensia Jurnal Kependidikan Islam, 6(2), 142. https://doi.org/10.24014/potensia.v6i2.11242

Muqtada, M. R., Isti'anah, I., Mustapha, A. S., & Mufid, A. (2024). Fiqh contestation on women's public leadership in Indonesia and Malaysia: Reproducing Qur'anic and Hadith interpretations. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 19(1), 221–248. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.13163

Musyafaah, N. L., Rhomandana, R. D., Nisa, N. K., & Sofyan, A. (2023). Matching and research for voter data update in Surabaya mayoral election in 2020 from the perspective of fiqh al-siyasah. Jurnal Sultan Riset Hukum Tata Negara, 2(1), 27–37. https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5070

Nurcholis, M., & Nur, I. (2023). Women leaders in the perspective of Indonesian regulations and progressive fiqh. Journal of Humanities and Social Sciences Studies, 5(11), 35–47. https://doi.org/10.32996/jhsss.2023.5.11.5

IV Political Process: Public Opinion, Attitudes, Parties, Forces, Groups and Elections Vie Politique: Opinion Publique, Attitudes, Partis, Forces, Groupes et Élections. (2018). International Political Science Abstracts, 68(5), 629–662. https://doi.org/10.1177/002083451806800504

IV: Political Process: Public Opinion, Attitudes, Parties, Forces, Groups and Elections Vie Politique: Opinion Publique, Attitudes, Partis, Forces, Groupes et Élections. (2017). International Political Science Abstracts, 67(3), 335–370. https://doi.org/10.1177/002083451706700304

Qomaruzzaman, Q. Z. (2023). Pemilu legislatif sistem proporsional tertutup dan terbuka perspektif siyasah tasyri'iyyah. Jurnal Jatiswara, 38(2), 148–162. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507

Rasyad, R., Ikhwan, I., Manan, A., & Putra, R. S. (2022). Ulama and politics: A study of ulama and santri's participation in 2019 general election in Aceh. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 46(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v46i1.787

Rois, C., Irfan, A., Toyyib, M., & Ali, M. M. (2024). Recontextualization of fiqh al-siyāsah from the perspective of fiqh al-ḥaḍarah in realizing world peace. Journal of Islamic Thought and Civilization, 14(1), 335–351. https://doi.org/10.32350/jitc.141.20

Shamshıyev, O. (2024). Consumer boycotts and jurisprudential challenges related to identifying their legal cause ('İllah). İlahiyat Tetkikleri Dergisi, (61), 179–193. https://doi.org/10.29288/ilted.1447487

Sholeh, M. (2020). Political promises in the lens of Islamic theology and jurisprudence: A case study of Surabaya mayor election 2020. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 28(2), 145–170. https://doi.org/10.21580/ws.28.2.6985

Stockemer, D., & Khazaeli, S. (2013). Electoral turnout in Muslim-majority states: A macro-level panel analysis. Politics and Religion, 7(1), 79–99. https://doi.org/10.1017/s175504831300028x

Teguh, T., & Nur, I. (2022). Indonesian women elect: The study of Islamic philosophy. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 27(1), 73. https://doi.org/10.32332/akademika.v27i1.4805

Ulum, B. (2011). Fatwa of the Council of the Indonesian Ulama on golput (vote abstention): A study of contemporary Islamic legal thought in Indonesia, 2009. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 35(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.150

Umardani, A., & Fithra, N. N. (2023). Level of people's participation in regional head elections (Pilkada) before and during the Covid-19 pandemic in siyasah perspectives. Jurnal Transformatif (Islamic Studies), 7(1), 25–40. https://doi.org/10.23971/tf.v7i1.6443

Yahya, I., & Sahidin, S. (2022). Relation of religion and practical politics: Contextual adoption of constitutional Islamic jurisprudence for Muslim clerics in Indonesia. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 78(4). https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7405

Zainuddin, Z., Yustiloviani, Y., Raus, A., & Mauliddin, M. (2019). An ambiguity of constitutional law major at the faculty of Sharia of Islamic higher education institutions in Indonesia. Mazahib, 229–252. https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1595