02190 - Parlemen dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Konsep, Fungsi Legislasi, dan Pengawasan Pemerintah

Parliament in the Perspective of Islamic Political Science: Concept, Legislative Function, and Government Oversight

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep parlemen dalam perspektif ilmu politik Islam dengan menelusuri padanan konseptual, landasan normatif, fungsi legislasi, serta fungsi pengawasan pemerintah yang melekat pada institusi Majlis Shūrā. Melalui metode kajian pustaka terhadap literatur ilmu politik Islam kontemporer dan komparatif, artikel ini menunjukkan bahwa parlemen dalam tradisi politik Islam paling tepat dipadankan dengan konsep Majlis Shūrā—lembaga musyawarah yang merepresentasikan partisipasi umat (ummah) dalam tata kelola negara. Pembahasan mencakup perdebatan tentang kedaulatan, posisi Allah sebagai legislator utama, peran umat sebagai sumber otoritas politik, serta variasi institusional pelembagaan shūrā di negara-negara Muslim kontemporer. Artikel ini menyimpulkan bahwa pernyataan "lembaga perwakilan rakyat yang berwenang membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah" dapat dipadankan dalam ilmu politik Islam melalui Majlis Shūrā, dengan catatan bahwa legitimasi legislasi dikaitkan dengan prinsip syariah dan perdebatan tentang sumber kedaulatan yang bersifat ijtihādiyyah.

Kata kunci: parlemen, Majlis Shūrā, ilmu politik Islam, legislasi, pengawasan pemerintah, siyāsah dustūriyyah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of parliament in the perspective of Islamic political science by tracing its conceptual equivalents, normative foundations, legislative functions, and government oversight functions inherent in the institution of Majlis Shūrā. Through a literature review of contemporary and comparative Islamic political science literature, this article demonstrates that parliament in the Islamic political tradition is most aptly equated with the concept of Majlis Shūrā—a consultative assembly representing the participation of the Muslim community (ummah) in state governance. The discussion encompasses debates on sovereignty, the position of God as the primary legislator, the role of the ummah as the source of political authority, and the institutional variations of shūrā in contemporary Muslim states. This article concludes that the statement "a representative institution of the people authorized to make laws and oversee the government" can be paralleled in Islamic political science through the Majlis Shūrā, with the proviso that the legitimacy of legislation is linked to the principles of sharia and the ijtihādiyyah-natured debate on the sources of sovereignty.

Keywords: parliament, Majlis Shūrā, Islamic political science, legislation, government oversight, siyāsah dustūriyyah

________________________________________

1. Pendahuluan

Parlemen merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berwenang membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Dalam konteks ilmu politik modern, institusi ini telah menjadi pilar utama sistem demokrasi konstitusional di berbagai penjuru dunia. Namun, dalam tradisi ilmu politik Islam, keberadaan dan legitimasi lembaga semacam ini memerlukan pengkajian yang lebih mendalam, terutama karena menyentuh persoalan-persoalan mendasar seperti kedaulatan, sumber hukum, dan mekanisme partisipasi umat dalam tata kelola negara.

Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri padanan konseptual parlemen dalam ilmu politik Islam, mengkaji landasan normatif teoritis yang menjadi pijakannya, serta menganalisis fungsi legislasi dan pengawasan yang melekat pada institusi tersebut. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi dan peran parlemen dalam kerangka pemikiran politik Islam kontemporer.

________________________________________

2. Pengertian "Parlemen" dan Padanannya dalam Ilmu Politik Islam

Dalam ilmu politik dan praktik ketatanegaraan modern, parlemen dipahami sebagai institusi representatif yang mengorganisasi keterwakilan politik melalui fraksi atau kelompok parlemen, menjalankan fungsi legislasi melalui pemrosesan rancangan undang-undang, serta berperan dalam kontrol politik terhadap pemerintah melalui mekanisme kerja parlemen dan pengawasan politik yang melekat pada lembaga legislatif (Doygun, 2022; Madra, 2015). Pemahaman mengenai parlemen sebagai arena "pengawasan ketat" terhadap tindakan atau kelalaian pemerintah oleh otoritas legislatif juga ditegaskan dalam kerangka demokrasi konstitusional, di mana tindakan pemerintah semestinya menjadi objek close scrutiny oleh otoritas legislatif—selain yudisial, pers, dan opini publik (Madra, 2015).

Dalam ilmu politik Islam—khususnya dalam disiplin siyāsah dustūriyyah dan diskursus politik Islam kontemporer—istilah yang paling sering disejajarkan dengan gagasan parlemen adalah Majlis Shūrā (majelis musyawarah/consultative assembly), meskipun bentuknya tidak dipandang baku atau tunggal mengikuti satu model tertentu (Elizande, 1981). Hal ini selaras dengan penekanan bahwa dua pilar organisasi politik dalam Islam adalah otoritas dan konsultasi (shūrā)—keduanya dipandang berakar pada sumber Qur'ani dan legitimasinya diterima secara luas (Castro-Conde & Patiño, 2023), sementara pelembagaan shūrā dalam institusi politik dapat mengambil konfigurasi yang beragam pada negara-negara Muslim (Elizande, 1981; Pusterla, 2020).

________________________________________

3. Landasan Normatif Teoretis: Shūrā, Kedaulatan, dan Problem "Siapa Legislator?"

3.1 Shūrā sebagai Prinsip Institusional

Diskursus politik Islam modern menempatkan shūrā bukan sekadar etika konsultasi, melainkan prinsip yang menuntut pelembagaan partisipasi umat dalam urusan kenegaraan (Castro-Conde & Patiño, 2023; Pusterla, 2020). Dalam kerangka ini, shūrā dapat dipahami sebagai mekanisme yang memungkinkan partisipasi umat (ummah) dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, termasuk pada wilayah legislasi dan pelaksanaan kebijakan (Mecca, 2016; Pusterla, 2020). Penekanan "shūrā sebagai prinsip fundamental" juga disertai gagasan bahwa shūrā mencakup keterlibatan seluruh ummah, bukan terbatas pada konsultasi dengan ulama semata (Pusterla, 2020).

3.2 Kedaulatan dan Implikasinya bagi Parlemen

Salah satu isu kunci yang membedakan perdebatan parlemen dalam politik Islam adalah soal kedaulatan: apakah bersumber dari Tuhan atau manusia. Literatur yang dirujuk menyatakan bahwa tradisi politik Islam tidak memiliki teks otoritatif tunggal yang menjelaskan konsep kedaulatan secara final; konsepsi kedaulatan bersifat ijtihādiyyah (terbuka pada interpretasi intelektual) dan karena itu melahirkan ragam bentuk institusional di negara-negara Muslim kontemporer (Mecca, 2016).

Dalam sebagian formulasi teoretis, Allah diposisikan sebagai legislator utama, sedangkan manusia (ummah/otoritas politik) berperan sebagai pelaksana atau agen yang mengoperasionalkan hukum Ilahi dalam tata kelola negara (Adnane, 2010; Trainauskienė, 2016). Dalam pembacaan tertentu atas teori negara Islam, ditekankan pula bahwa pemimpin bukan "pembuat hukum" melainkan "penegak hukum Ilahi" (enforcer of divine law) (Larijani, 2008). Konsekuensinya, fungsi "membuat undang-undang" dalam Majlis Shūrā sering dipahami sebagai formulasi institusional—yakni penetapan aturan positif—yang harus dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, bukan legislasi bebas yang sepenuhnya otonom dari rujukan normatif Islam (Larijani, 2008; Trainauskienė, 2016).

________________________________________

4. Fungsi Legislasi Parlemen dalam Ilmu Politik Islam

4.1 Legislasi sebagai Prosedur yang Dipandu Sumber Normatif Islam

Dalam pembahasan tentang tata kelola pada era khulafā' al-rāshidūn (para khalifah), disebutkan bahwa prosedur legislatif dipandu oleh dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (Adnane, 2010). Dalam kerangka konseptual yang lebih "modern-negara", salah satu pemetaan teoretis menyebut negara Islam dapat dipahami memiliki tiga cabang—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—dan pada ranah legislatif ditekankan bahwa Tuhan adalah legislator; dengan demikian, peran institusi manusia (termasuk majelis) terkait legislasi berada dalam relasi yang kuat dengan sumber normatif Islam (Trainauskienė, 2016).

Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan antarpemikir dalam hal ini:

• Sebagian pandangan menonjolkan otoritas ahli hukum (jurist scholars) dalam legislasi Islam dan menyebut "government of scholars" sebagai konsekuensi dari teori otoritas hukum dalam Islam (Trainauskienė, 2016).

• Di sisi lain, terdapat artikulasi bahwa sumber otoritas legislatif berada pada ummah (umat sebagai "ultimate source of authority"), sehingga institusionalisasi shūrā mengarah pada pelembagaan representasi umat dalam struktur kenegaraan (Pusterla, 2020; Trainauskienė, 2016).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa "parlemen" dalam ilmu politik Islam tidak identik dengan satu rancangan institusi tunggal, melainkan berada pada spektrum antara model yang menekankan peran ulama atau juris dan model yang menekankan representasi ummah melalui mekanisme shūrā (Mecca, 2016; Pusterla, 2020; Trainauskienė, 2016).

4.2 Pelembagaan Shūrā sebagai Majelis Legislatif

Secara eksplisit, dikemukakan bahwa konsep shūrā—sebagai simbol kedaulatan—perlu diinstitusionalkan dalam sebuah legislative assembly agar pelaksanaan tugas-tugas legislatif dan fungsi representasi kedaulatan rakyat atau umat menjadi lebih operasional (Mecca, 2016). Dalam pemikiran politik kontemporer, shūrā diposisikan sebagai elemen krusial bagi legislasi dan bahkan bagi "kelahiran" negara (state formation), sekaligus memastikan partisipasi umat dalam legislasi dan eksekusi urusan negara (Pusterla, 2020). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, Majlis Shūrā dapat dipahami sebagai padanan fungsional parlemen yang menjalankan legislasi, tetapi dengan horizon normatif bahwa legitimasi legislasi dikaitkan dengan rujukan Islam dan partisipasi ummah (Mecca, 2016; Pusterla, 2020).

________________________________________

5. Fungsi Pengawasan (Kontrol) terhadap Pemerintah

Dalam konsepsi shūrā yang dibahas, Majlis Shūrā tidak berhenti pada fungsi konsultasi dan legislasi, tetapi juga dapat diproyeksikan sebagai organ audit dan kontrol atas kerja pemerintah (Pusterla, 2020). Rumusan ini secara langsung mendekatkan Majlis Shūrā pada unsur definisional parlemen sebagai lembaga yang "mengawasi pemerintah", meskipun bahasa yang dipakai adalah "auditing and controlling the work of government" (Pusterla, 2020).

Dalam bingkai demokrasi konstitusional yang lebih umum, pengawasan legislatif dipahami sebagai bagian dari "close scrutiny" terhadap tindakan pemerintah oleh otoritas legislatif (Madra, 2015). Karena sebagian literatur politik Islam kontemporer juga mengafirmasi kebutuhan institusional untuk menata relasi otoritas—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—serta menambatkan legitimasi politik pada prosedur yang membatasi kesewenang-wenangan, maka fungsi kontrol Majlis Shūrā dapat disintesis menjadi dua dimensi:

1. Kontrol normatif, yakni memastikan kebijakan tidak menyimpang dari prinsip rujukan; dan

2. Kontrol politik institusional, yakni memeriksa dan menilai kinerja pemerintah melalui mekanisme majelis (Madra, 2015; Mecca, 2016; Pusterla, 2020).

________________________________________

6. Dimensi Konstitusional: dari "Islam sebagai Sumber Legislasi" hingga Variasi Efeknya

Studi mengenai rujukan agama dalam konstitusi negara-negara Arab menegaskan bahwa banyak konstitusi memberi Islam status istimewa—misalnya dengan menyatakan syariah sebagai "main source of legislation"—tetapi dampak rujukan tersebut terhadap tata politik-hukum sering berada di bawah supervisi elite politik sekuler; rujukan agama dapat berfungsi sebagai perangkat legitimasi politik penguasa sekaligus cara politik "mengintervensi" ranah agama (Tino, 2026). Dengan kata lain, keberadaan "parlemen" atau "legislasi" dalam negara Muslim modern kerap beroperasi dalam medan tarik-menarik antara rujukan syariah dan praktik institusional negara modern (Tino, 2026; Trainauskienė, 2016).

Contoh eksplisit tentang konstitusionalisasi rujukan Islam terhadap legislasi dapat dilihat pada kasus Uni Emirat Arab (UEA): konstitusi menegaskan Islam sebagai agama resmi negara dan syariah sebagai sumber utama legislasi (Current Electoral Processes in Southeast Asia. Regional Learnings, 2023). Sementara itu, pada kasus legislasi bioetika di Republik Islam Iran, disebutkan bahwa parlemen meratifikasi sejumlah hukum terkait bioetika dan bahwa legislasi tersebut "mostly based on sacred sources (such as the Holy Quran) and the specific decrees of the Muslim scholars" (Simandjuntak, 2023). Kedua contoh ini memperlihatkan bagaimana lembaga legislatif atau "parlemen" dapat bekerja sebagai kanal formalisasi norma (positivisasi) yang dinarasikan bersandar pada sumber sakral atau otoritas keagamaan (Current Electoral Processes in Southeast Asia. Regional Learnings, 2023; Simandjuntak, 2023), sejalan dengan perdebatan teoretis bahwa legislasi manusia dalam negara Muslim sering diposisikan sebagai operasionalisasi dari sumber normatif Ilahi (Larijani, 2008; Trainauskienė, 2016).

________________________________________

7. Pembahasan: Sintesis Definisi Parlemen dalam Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, parlemen menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam tiga dimensi utama sebagai berikut.

Pertama, parlemen merupakan lembaga perwakilan (representatif) umat atau rakyat yang beroperasi sebagai pelembagaan prinsip shūrā (konsultasi) dalam tata kelola negara (Castro-Conde & Patiño, 2023; Elizande, 1981; Mecca, 2016).

Kedua, parlemen berwenang menjalankan fungsi legislasi, tetapi legitimasi legislasi diperdebatkan dalam spektrum: dari penekanan "Allah sebagai legislator" dengan peran manusia sebagai penafsir dan pengoperasional, hingga penekanan pada ummah sebagai sumber otoritas politik yang berpartisipasi melalui shūrā (Larijani, 2008; Mecca, 2016; Trainauskienė, 2016).

Ketiga, parlemen berwenang mengawasi dan mengontrol pemerintah, yang dalam formulasi shūrā dapat mengambil bentuk audit dan kontrol atas pekerjaan pemerintah (Pusterla, 2020), dan dalam kerangka demokrasi konstitusional dipahami sebagai "close scrutiny" oleh otoritas legislatif atas tindakan pemerintah (Madra, 2015).

Dengan demikian, pernyataan bahwa parlemen adalah "lembaga perwakilan rakyat yang berwenang membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah" dapat dipadankan dalam ilmu politik Islam terutama melalui konsep Majlis Shūrā sebagai institusi perwakilan yang menautkan legislasi dan pengawasan pada prinsip konsultasi (shūrā), serta perdebatan tentang kedaulatan dan sumber legitimasi hukum dalam Islam (Castro-Conde & Patiño, 2023; Elizande, 1981; Mecca, 2016; Pusterla, 2020).

________________________________________

8. Penutup

Kajian ini menegaskan bahwa konsep parlemen dalam ilmu politik Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip shūrā yang telah mengalami perkembangan dan pelembagaan dalam berbagai bentuk di dunia Muslim kontemporer. Majlis Shūrā, sebagai padanan fungsional parlemen dalam tradisi Islam, mengemban tiga fungsi utama yang secara substansial sejajar dengan parlemen modern: fungsi representasi, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun demikian, yang membedakannya secara fundamental adalah horizon normatifnya—bahwa seluruh proses legislasi dan pengawasan tersebut harus senantiasa dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah dan perdebatan berkelanjutan mengenai sumber kedaulatan yang bersifat ijtihādiyyah dalam Islam.

Variasi institusional yang terjadi di berbagai negara Muslim—dari model yang menekankan otoritas ulama hingga model yang menekankan representasi ummah—menunjukkan bahwa ilmu politik Islam menawarkan kerangka yang kaya dan beragam dalam memaknai dan mengoperasionalkan konsep parlemen. Ke depan, kajian-kajian lebih lanjut diperlukan untuk menelusuri lebih dalam bagaimana variasi-variasi institusional ini berinteraksi dengan tuntutan demokrasi konstitusional di era kontemporer.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adnane, A. (2010). Entre la tradición y la racionalidad constitucional en Marruecos (Despliegue y articulación del poder). Revista De Derecho Político, (79). https://doi.org/10.5944/rdp.79.2010.9133

Castro-Conde, C. A., & Patiño, H. (2023). Early Warning System from the point of view of the administrative representatives of national parliaments in Brussels. Quaderns Iee, 2(2), 3–25. https://doi.org/10.5565/rev/quadernsiee.52

Current Electoral Processes in Southeast Asia. Regional Learnings. (2023). https://doi.org/10.4000/books.irasec.7628

Doygun, P. (2022). «The Others» in Politics During the era of the Young Turks: Ottoman Greeks in the Parliament (1908-1918). Espacio Tiempo Y Forma Serie v Historia Contemporánea, (34), 85–118. https://doi.org/10.5944/etfv.34.2022.32492

Elizande, J. (1981). Repertorio bibliográfico sobre parlamentos (II). Revista De Derecho Político, (10). https://doi.org/10.5944/rdp.10.1981.8097

Larijani, B. (2008). National bioethical legislation and guidelines for biomedical research in the Islamic Republic of Iran. Bulletin of the World Health Organization, 86(8), 630–634. https://doi.org/10.2471/blt.08.050724

Madra, A. (2015). Interventionist Secularism: A Comparative Analysis of the Turkish Grand National Assembly (1923–1928) and the Indian Constituent Assembly (1946–1949) Debates. Journal for the Scientific Study of Religion, 54(2), 222–241. https://doi.org/10.1111/jssr.12192

Mecca, G. (2016). The Omnipotence of Parliament in the Legitimisation Process of 'Representative Government' under the Albertine Statute (1848–1861). 159–214. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42405-7_3

Pusterla, F. (2020). Legal Perspectives on Solidarity Crime in Italy. International Migration, 59(3), 79–95. https://doi.org/10.1111/imig.12740

Simandjuntak, D. (2023). Indonesia's Upcoming 2024 Presidential Election: Political Binarism and its Impact on Democracy. 69–83. https://doi.org/10.4000/books.irasec.7703

Tino, E. (2026). The Variable Geometry in the Experience of Regional Organizations in Developing Countries. Spanish Yearbook of International Law, 18, 141–162. https://doi.org/10.17103/sybil.18.07

Trainauskienė, S. (2016). VIENAS IŠ TRIJŲ: SEIMO PIRMININKO STATUSAS IR VAIDMUO. Politologija, 83(3), 93. https://doi.org/10.15388/polit.2016.3.10239