02183 - Oligarki dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Normatif-Etis Berbasis Siyāsah Syar'iyyah dan Maqāṣid al-Sharī'ah

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of oligarchy through the lens of Islamic political science, particularly within the frameworks of siyāsah syar'iyyah and maqāṣid al-sharī'ah. Using a normative-analytical approach based on a literature synthesis, this study argues that Islamic political thought does not rigidly prescribe a single form of government; rather, it evaluates any political system—including oligarchy—based on ethical and teleological criteria. Oligarchy, understood as the concentration of power in the hands of a small minority, is critiqued in Islamic political discourse when it displaces public maṣlaḥah, undermines the principle of shūrā (deliberation), and normalizes systemic corruption (kleptocracy-oligarchy). The study identifies five corrective directions derived from Islamic political jurisprudence: strengthening participatory mechanisms, enforcing the primacy of public interest over private elite interests, applying maqāṣid al-sharī'ah as a normative benchmark, revitalizing good governance principles exemplified by the governance of Umar bin Abdul Aziz, and reinforcing socio-religious oversight. The article concludes that in Islamic political science, the legitimacy of any governing structure—including oligarchic ones—is contingent upon the realization of justice ('adl), trustworthiness (amānah), deliberation (shūrā), and public welfare (maṣlaḥah al-'āmmah).
Keywords: oligarchy, Islamic political science, siyāsah syar'iyyah, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, shūrā
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep oligarki melalui perspektif ilmu politik Islam, khususnya dalam kerangka siyāsah syar'iyyah dan maqāṣid al-sharī'ah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis sintesis literatur, kajian ini berargumen bahwa pemikiran politik Islam tidak menetapkan secara baku satu bentuk pemerintahan tertentu; sebaliknya, setiap sistem politik—termasuk oligarki—dievaluasi berdasarkan kriteria etis dan teleologis. Oligarki, yang dipahami sebagai konsentrasi kekuasaan pada sekelompok kecil minoritas, dikritik dalam diskursus politik Islam ketika ia menggeser maṣlaḥah publik, melemahkan prinsip shūrā (musyawarah), dan menormalisasi korupsi sistemik (kleptokrasi-oligarki). Kajian ini mengidentifikasi lima arah korektif yang diturunkan dari fikih politik Islam: penguatan mekanisme partisipasi, penegakan primasi kepentingan umum atas kepentingan elite sempit, penerapan maqāṣid al-sharī'ah sebagai tolok ukur normatif, revitalisasi prinsip good governance yang dicontohkan oleh tata kelola Umar bin Abdul Aziz, serta penguatan pengawasan sosio-religius. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam ilmu politik Islam, legitimasi struktur pemerintahan apa pun—termasuk yang bersifat oligarkis—bergantung pada terwujudnya keadilan ('adl), amanah, musyawarah (shūrā), dan kesejahteraan publik (maṣlaḥah al-'āmmah).
Kata kunci: oligarki, ilmu politik Islam, siyāsah syar'iyyah, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, shūrā
________________________________________
1. Pendahuluan: Makna "Oligarki" dan Relevansinya bagi Ilmu Politik Islam
Dalam tradisi ilmu politik, oligarki umumnya dipahami sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang dikuasai oleh "sedikit atau sejumlah orang," dan lazim dibedakan dari monarki (satu orang) maupun demokrasi (rakyat) (Noor, 2017). Dalam pembacaan Aristotelian, oligarki juga dikaitkan dengan pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang kaya; kapan pun kekayaan dijadikan dasar kepemimpinan, situasi itu disebut oligarki (Redaksi, 2019). Pada level konseptual yang dekat dengan studi oligarki kontemporer, oligarki politik dipahami sebagai sistem politik yang dikendalikan minoritas (kelompok kecil) dalam suatu negara (Redaksi, 2016).
Kerangka konseptual ini penting bagi kajian politik Islam karena, sebagaimana dicatat dalam pemetaan diskursus politik dalam khazanah keilmuan Islam, pembahasan politik dalam tradisi Islam berkembang kuat baik melalui disiplin fikih (termasuk fiqh siyāsah) maupun filsafat, dan keduanya sama-sama menekankan signifikansi etika sebagai karakter dasar politik (Karnaini, 2021). Oleh karena itu, kajian tentang oligarki dalam perspektif ilmu politik Islam menjadi relevan dan mendesak, terutama dalam konteks praktik kenegaraan di dunia Muslim kontemporer yang kerap memperlihatkan gejala konsentrasi kekuasaan pada elite tertentu.
Artikel ini bertujuan menganalisis posisi oligarki dalam bingkai ilmu politik Islam dengan pendekatan normatif-analitis berbasis sintesis literatur, meliputi dimensi konseptual, etis, historis, dan institusional. Pembahasan diorganisasikan secara sistematis dari definisi operasional, kritik normatif, parameter evaluasi maqasid, contoh historis, hingga arah koreksi yang ditawarkan oleh fikih politik Islam.
________________________________________
2. Posisi "Oligarki" dalam Ilmu Politik Islam: Domain Ijtihadi, tetapi Dinilai Lewat Etika dan Tujuan Syariah
Sejumlah kajian dalam politik Islam menegaskan bahwa Islam tidak menentukan secara baku satu model sistem politik atau ketatanegaraan tertentu; problem desain institusi dan mekanisme (misalnya sistem pemilu) dinilai sebagai ranah ijtihādī yang dipengaruhi kondisi sosiologis dan historis (Zahra, 2020). Sejalan dengan itu, ada pembacaan yang menekankan bahwa al-Qur'an tidak menegaskan ideologi politik tertentu secara tersurat dan tidak "mempermasalahkan" label bentuk pemerintahan (misalnya republik, oligarki, khilafah, dan lain-lain), sehingga fokus penilaiannya lebih pada rambu moral-etis dan cara kekuasaan dijalankan (an & Prakasa, 2021).
Bahkan, studi tentang khilafah menunjukkan bahwa praktik-praktik negara pada masa Nabi dan para sahabat dapat dipahami sebagai eksperimen sosiologis; ketiadaan teks syar'i yang eksplisit tentang satu bentuk negara menjadi alasan bahwa format negara tidak bersifat keniscayaan teologis (Sodik, 2023). Dalam kerangka filosofis-hukum Islam, terminologi sistem politik Islam juga dipandang dinamis dalam sejarah (misalnya khilafah, imamah, mulk), dan—yang krusial—apa pun namanya, orientasi negara harus diarahkan pada maṣlaḥah (Qomaruzzaman, 2023).
Karena itu, "oligarki" dalam perspektif ilmu politik Islam umumnya tidak diperlakukan sebagai sekadar tipologi rezim, tetapi sebagai modus penguasaan (konsentrasi kendali pada minoritas) yang kemudian diuji secara normatif-etis: apakah ia selaras dengan amanah kekuasaan, keadilan, musyawarah (shūrā), dan kemaslahatan publik (Qomaruzzaman, 2023; Redaksi, 2016). Dalam konteks inilah konsep siyāsah syar'iyyah menjadi perangkat kritik normatif: sistem politik harus diarahkan pada pemeliharaan agama dan harmonisasi sosial, dan pemerintah diposisikan sebagai amanah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa pembedaan status sosial (Redaksi, 2016).
________________________________________
3. Definisi Operasional "Oligarki" Menurut Siyasah Syar'iyyah: Kekuasaan Minoritas yang Cenderung Menggeser Amanah Publik
Satu rumusan yang eksplisit menyebut oligarki politik sebagai kontrol minoritas menyatakan bahwa oligarki politik merepresentasikan sistem politik yang dikendalikan oleh minoritas; eksploitasi pemerintahan oleh kelompok kecil menjadi problem karena menghasilkan distorsi tujuan bernegara (Redaksi, 2016). Dalam pembahasan yang sama, siyāsah syar'iyyah—yang diturunkan dari prinsip al-Qur'an dan hadis—menempatkan keberadaan sistem politik sebagai sarana pemeliharaan agama dan harmonisasi sosial; pemerintah dibebani amanah untuk kesejahteraan masyarakat tanpa perbedaan status sosial (Redaksi, 2016).
Penekanan "tanpa perbedaan status" ini menempatkan oligarki (yang mengunci kendali pada sedikit orang) sebagai objek kritik ketika ia menimbulkan eksklusivitas akses dan mengubah orientasi kebijakan menjadi milik segelintir penguasa (Qomaruzzaman, 2023; Redaksi, 2016). Pijakan etis ini juga konsisten dengan penekanan bahwa diskursus politik dalam tradisi keilmuan Islam—baik fikih maupun filsafat—memposisikan etika sebagai basis politik (Karnaini, 2021).
Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, oligarki dapat didefinisikan secara operasional sebagai konsentrasi kekuasaan pada kelompok kecil (sering kali elite kaya atau berpengaruh) yang berpotensi menegasikan amanah kesejahteraan umum dan prinsip kesetaraan status warga (Redaksi, 2016, 2019).
________________________________________
4. Oligarki versus Prinsip Musyawarah (Shūrā) dan Tata Kelola yang Baik: Kritik atas "Kamuflase Shūrā"
Dalam kajian relasi syariah, hukum, dan masyarakat modern, terdapat kritik bahwa sistem sosial-politik di sebagian konteks negara Muslim dapat dibangun secara tertutup, elitis, dan kadang otoriter; prinsip shūrā tidak dijalankan dengan baik dan bahkan dapat menjadi kamuflase untuk menutupi kepentingan elite oligarkis yang eksklusif (Margiansyah, 2019). Kritik ini beririsan langsung dengan etika politik Islam yang menempatkan musyawarah dan amanah sebagai prinsip tata kelola.
Misalnya, pembacaan atas praktik pemerintahan Umar bin Abdul Aziz menegaskan prinsip good governance dalam Islam yang meliputi (antara lain) amanah (trust), musyawarah, keadilan dan penegakan hukum, persamaan, serta pengawasan sosial ("POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," 2018). Prinsip-prinsip ini diposisikan sebagai nilai Islam yang sejalan dengan al-Qur'an dan hadis, serta dikaitkan dengan maqasid al-sharia (misalnya perlindungan harta, jiwa, akal, dan seterusnya) ("POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," 2018).
Secara analitis, jika oligarki menguat melalui eksklusivitas keputusan dan melemahkan musyawarah, maka ia bertentangan dengan standar good governance Islam yang menekankan musyawarah, keadilan, persamaan, dan pengawasan sosial (Margiansyah, 2019; "POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," 2018). Dengan kata lain, dalam ilmu politik Islam, persoalan oligarki bukan hanya "siapa memerintah," melainkan "bagaimana keputusan publik diproduksi"—apakah melalui mekanisme musyawarah yang bermakna atau melalui kontrol tertutup oleh segelintir elite (Margiansyah, 2019; "POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," 2018).
________________________________________
5. Oligarki, Maṣlaḥah, dan Maqāṣid al-Sharī'ah: Parameter Evaluasi Normatif
Salah satu kontribusi penting fikih-politik adalah menilai tata kelola berdasarkan maṣlaḥah. Kajian filosofi khilafah menegaskan bahwa apa pun penamaan dan bentuk sistem politik (termasuk bentuk-bentuk yang dapat dibaca sebagai "monarchy-oligarchy" dalam sejarah), seluruhnya harus diarahkan untuk mencapai maṣlaḥah; ukuran maṣlaḥah itu dirujukkan pada lima standar universal (kuliyat al-khams) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keberlanjutan keturunan atau martabat (Qomaruzzaman, 2023).
Dalam kerangka yang paralel, prinsip-prinsip good governance Umar bin Abdul Aziz juga dipetakan ke dalam maqasid al-sharia (misalnya amanah dan efektivitas atau efisiensi dikaitkan dengan perlindungan harta; musyawarah dengan perlindungan akal; HAM dengan perlindungan jiwa) ("POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," 2018). Karena itu, evaluasi terhadap oligarki dalam ilmu politik Islam dapat diformulasikan sebagai pengujian: apakah pola kekuasaan minoritas itu menghasilkan kemaslahatan publik yang melindungi lima tujuan dasar syariah, atau justru menggerusnya ("POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," 2018; Qomaruzzaman, 2023).
Dalam diskursus kontemporer yang menekankan kebijakan berbasis kemanusiaan, terdapat kritik bahwa regulasi atau kebijakan dapat "lebih berpihak pada oligarki ekonomi dan oligarki politik," dan kondisi demikian dipandang bertentangan dengan spirit menghadirkan kesejahteraan rakyat serta kebijakan berbasis kemanusiaan (Angretnowati & Karolus, 2022). Klaim ini menguatkan cara pandang maqasid: oligarki bermasalah ketika ia menggeser orientasi kebijakan dari maṣlaḥah al-'āmmah (kepentingan publik) ke kepentingan sempit elite (Angretnowati & Karolus, 2022; Qomaruzzaman, 2023).
________________________________________
6. Dimensi Historis dan Sosiologis: Contoh "Oligarki" sebagai Latar Pembentukan Masyarakat Madinah
Untuk memberi konteks sejarah yang sering dipakai dalam studi politik Islam, ada pembacaan bahwa Makkah pada masa kenabian merupakan kota yang diperintah oleh elite yang terdiri dari oligarki orang-orang kaya dan para kepala suku (Fuad, 2014). Latar ini penting bukan untuk menyederhanakan sejarah sebagai "Islam versus oligarki," melainkan untuk menunjukkan bahwa pengalaman awal Islam berhadapan dengan struktur kekuasaan elite—dan transformasi sosial-politiknya kemudian melahirkan format kehidupan bersama yang diidealkan sebagai madaniyah (Fuad, 2014).
Dalam pembacaan siyāsah syar'iyyah yang menekankan kesetaraan status, praktik hidup bernegara tanpa pembedaan sosial juga dicontohkan melalui Piagam Madinah sebagai komitmen bersama antara Muslim dan non-Muslim untuk hidup sebagai satu komunitas politik dengan tujuan kemakmuran sosial, ekonomi, dan politik (Redaksi, 2016). Dengan demikian, tradisi politik Islam menyediakan narasi normatif-historis yang memihak pada tata kelola inklusif dan komitmen kewargaan, yang menjadi dasar kritik terhadap eksklusivisme oligarkis (Fuad, 2014; Redaksi, 2016).
________________________________________
7. Oligarki, Korupsi, dan Pengkhianatan Amanah: Kritik Hukum Islam atas Kleptokrasi-Oligarki
Dalam telaah hukum Islam terhadap korupsi politik, korupsi dipahami tidak hanya dilakukan individu tetapi juga dapat berbentuk kerja sama atau persekongkolan antara birokrasi, korporasi, dan partai politik, yang disebut sebagai kleptokrasi dan oligarki politik (Muttaqin et al., 2023). Studi yang sama mengkategorikan perilaku koruptif dalam politik Indonesia dalam sejumlah kategori deviasi menurut hukum Islam, termasuk ghulūl (pengkhianatan atau penyelewengan amanah), risywah (suap atau gratifikasi), khiyānah (tidak setia atau berkhianat), sariqah (pencurian), dan hirābah (pencurian besar atau perampokan) (Muttaqin et al., 2023).
Di sini, oligarki dipahami bukan sekadar struktur "rule by the few," tetapi sebagai ekologi kekuasaan yang dapat menormalisasi korupsi sistemik melalui jejaring elite (Muttaqin et al., 2023). Strategi pemberantasan yang ditawarkan menekankan penegakan sanksi (dimensi dunia dan akhirat) dan penguatan sistem sosio-religius, khususnya peran pemuka agama sebagai langkah preventif dan kuratif (Muttaqin et al., 2023).
Keterkaitan oligarki–korupsi ini konsisten dengan kritik kebijakan yang dinilai cenderung berpihak pada oligarki ekonomi dan politik, sehingga menyimpang dari kebijakan berbasis kemanusiaan (Angretnowati & Karolus, 2022), serta kritik bahwa shūrā dapat menjadi sekadar kamuflase untuk kepentingan elite oligarkis (Margiansyah, 2019). Dalam istilah ilmu politik Islam, keseluruhan problem ini dapat dipetakan sebagai krisis amanah: mandat publik bergeser menjadi instrumen akumulasi kepentingan segelintir elite (Angretnowati & Karolus, 2022; Margiansyah, 2019; Muttaqin et al., 2023).
________________________________________
8. Oligarki Partai, Dinasti, dan Mekanisme Korektif dalam Fikih Siyasah: Partisipasi dan Maslahah 'Ammah
Dalam studi siyāsah dustūriyyah tentang mekanisme "suara terbanyak," terdapat argumen bahwa mekanisme tersebut berpotensi memutus mata rantai oligarki dalam tubuh partai (termasuk praktik jual-beli nomor urut), membuka ruang ekspresi politik warga negara, dan mendorong pola hubungan timbal balik antara legislator dan konstituen (Anto, 2022). Studi ini juga menautkan efek tersebut pada orientasi maṣlaḥah al-'āmmah dan tujuan syariat, termasuk gagasan persamaan (al-musāwāh) dalam hukum dan pemerintahan (Anto, 2022). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, kritik atas oligarki tidak berhenti pada level moral, tetapi juga dapat diterjemahkan ke desain institusional yang memperluas partisipasi dan membatasi dominasi elite internal partai (Anto, 2022).
Isu yang berdekatan adalah politik dinasti. Dalam telaah putusan Mahkamah Konstitusi terkait politik dinasti dari perspektif fiqh siyāsah, politik dinasti didefinisikan sebagai kepemimpinan yang bergantung pada kelompok dengan ikatan darah atau kekerabatan, dan juga dipahami sebagai proses mobilisasi peremajaan kekuasaan kaum oligarki untuk memperoleh atau melanggengkan kekuasaan di wilayah tertentu melalui jejaring keluarga dalam institusi negara maupun partai politik (Rizqullah, 2021). Kajian tersebut juga menegaskan pentingnya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan khusus menurut prinsip fikih (Rizqullah, 2021). Kerangka ini kompatibel dengan penilaian maqasid dan maṣlaḥah: dinasti-oligarki menjadi problem ketika ia mengorbankan kemaslahatan publik demi kepentingan terbatas (Qomaruzzaman, 2023; Rizqullah, 2021).
________________________________________
9. Nuansa Penting: Ada Pandangan bahwa Bentuk "Oligarki" Bisa Dinilai Netral secara Label, tetapi Tetap Diikat Syarat Keadilan–Kesejahteraan
Meskipun banyak kritik normatif diarahkan pada oligarki sebagai konsentrasi kuasa segelintir elite (Margiansyah, 2019; Muttaqin et al., 2023; Redaksi, 2016), terdapat juga pandangan dalam literatur dakwah-politik yang menyatakan bahwa sistem demokratis maupun oligarki atau kerajaan "tidak menjadi persoalan" sejauh sistem tersebut mampu menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan lahir-batin, dan keamanan (Kusumo & Hurriyah, 2019). Pandangan ini sejalan dengan tesis bahwa Islam tidak menetapkan satu sistem baku (ranah ijtihadi) (an & Prakasa, 2021; Sodik, 2023; Zahra, 2020), serta bahwa orientasi finalnya adalah maṣlaḥah (Qomaruzzaman, 2023).
Namun, literatur yang sama-sama berada dalam horizon etika politik Islam menunjukkan bahwa dalam praktik sosial-politik modern, oligarki sering tampil sebagai kepentingan elite yang eksklusif dan dapat "mengkamuflase" shūrā (Margiansyah, 2019) atau terhubung dengan jejaring korupsi kleptokratis (Muttaqin et al., 2023). Karena itu, sintesis yang hati-hati dalam ilmu politik Islam adalah: label bentuk pemerintahan tidak otomatis menentukan legitimasi; legitimasi bergantung pada realisasi keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan—sementara oligarki dinilai problematik ketika secara empiris menghambat prinsip-prinsip itu (Kusumo & Hurriyah, 2019; Margiansyah, 2019; Muttaqin et al., 2023; "POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," 2018; Qomaruzzaman, 2023).
________________________________________
10. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, oligarki menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama, secara konseptual, oligarki merupakan sistem atau struktur kekuasaan yang dikendalikan minoritas (kelompok kecil), sering dikaitkan dengan dominasi orang kaya atau elite, dan dibedakan dari monarki maupun demokrasi (Noor, 2017; Redaksi, 2016).
Kedua, dalam hal status dalam politik Islam, oligarki bukan bentuk yang diputuskan teks secara baku; sistem politik bersifat ijtihādī dan dinamis dalam sejarah, sementara penilaiannya bertumpu pada etika dan tujuan syariah (maṣlaḥah dan maqāṣid) (Sodik, 2023; Zahra, 2020).
Ketiga, terkait kritik normatif utama, oligarki dikritik ketika menggeser amanah kekuasaan dari kesejahteraan publik tanpa pembedaan status, melemahkan musyawarah (shūrā) menjadi kamuflase, serta melahirkan tata kelola tertutup dan elitis (Margiansyah, 2019; "POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," 2018; Redaksi, 2016).
Keempat, dalam hal konsekuensi patologis yang sering disorot, terdapat keterkaitan oligarki dengan korupsi sistemik (kleptokrasi–oligarki) dan pengkhianatan amanah publik dalam kategori-kategori deviasi hukum Islam (Muttaqin et al., 2023), serta kecenderungan kebijakan yang berpihak pada oligarki ekonomi-politik dan bertentangan dengan kebijakan berbasis kemanusiaan (Angretnowati & Karolus, 2022).
Kelima, mengenai arah koreksi, diperlukan upaya memperkuat mekanisme partisipasi dan akuntabilitas (misalnya mekanisme suara terbanyak untuk memutus oligarki internal partai), menegakkan prinsip kepentingan umum di atas kepentingan khusus (termasuk dalam kritik atas dinasti-oligarki), dan menghidupkan prinsip good governance Islam (amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengawasan sosial) (Anto, 2022; "POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," 2018; Rizqullah, 2021).
Pada akhirnya, dalam ilmu politik Islam, oligarki terutama dipahami sebagai masalah etika-politik dan tata kelola: sejauh mana kekuasaan minoritas itu menjamin keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan; jika tidak, ia menjadi objek kritik siyāsah syar'iyyah dan fiqh siyāsah (Angretnowati & Karolus, 2022; Margiansyah, 2019; Qomaruzzaman, 2023; Redaksi, 2016; Rizqullah, 2021).
________________________________________
Daftar Pustaka
Angretnowati, Y., & Karolus, M. L. (2022). Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalis dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia: Kekuasaan Simbolik dan Upaya Konsolidasi. Politika Jurnal Ilmu Politik, 13(2), 369–393. https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393
Anto, P. (2022). Pemikiran Politik Aristoteles dan Relevansinya bagi Kemajemukan Religius di Indonesia. Living Islam Journal of Islamic Discourses, 5(1). https://doi.org/10.14421/lijid.v5i1.3217
Fuad, A. N. (2014). Interrelasi Fundamentalisme dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 2(1), 16. https://doi.org/10.15642/islamica.2007.2.1.16-26
Karnaini, Z. (2021). Concepts and Application of Good Governance in the Government of Omar Bin Abdul Aziz. Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, 6(1), 117–132. https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.108
Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2019). Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017. Jurnal Politik, 4(1), 87. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172
Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik, 16(1), 47. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.783
Muttaqin, Z., Muslimah, F., Bakti, A. M. F., & Razak, Y. (2023). Pemerintah, Civil Society, dan Akomodasi Media dalam Polemik Pemindahan dan Pembentukan Ibu Kota Negara Baru. Jurnal Studi Jurnalistik, 5(1), 1–22. https://doi.org/10.15408/jsj.v5i1.29962
Noor, F. (2017). Fenomena Post Democracy Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya. Jurnal Penelitian Politik, 14(2), 109. https://doi.org/10.14203/jpp.v14i2.724
Politik dalam Islam: Makna, Tujuan dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik). (2018). Aqidah-Ta Jurnal Ilmu Aqidah, 4(1), 114–130. https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5653
Qomaruzzaman, Q. Z. (2023). Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyyah. Jurnal Jatiswara, 38(2), 148–162. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507
Redaksi, D. (2016). Aktor Politik dan Kepentingan. Jurnal Politik, 2(1), 1. https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.86
Redaksi, D. (2019). Elite dan Kekuasaan. Jurnal Politik, 4(1), 1. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.215
Rizqullah, M. N. (2021). Membaca Aktivisme Politik Islam dan Demokrasi Di Indonesia Pasca 212. Jurnal Syntax Admiration, 2(4), 661–673. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i4.215
Sodik, M. F. (2023). Politik Hukum (Konsep Oligarki dalam Pandangan Siyāsah Syar'iyah). Jurnal Jendela Hukum, 10(1), 89–100. https://doi.org/10.24929/jjh.v10i1.2952
Zahra, E. F. (2020). Kepemimpinan Perempuan di Balik Bayang–Bayang Patriarki: Studi Kasus Terhadap Peran Perempuan dalam Ranah Politik Lokal. Ijd-Demos, 2(1). https://doi.org/10.37950/ijd.v2i1.32
an, S. an S., & Prakasa, S. U. W. (2021). Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan. Media of Law and Sharia, 2(4), 329–345. https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.11737
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar