02182 - Norma Internasional dalam Kerangka Ilmu Politik Islam: Antara Grundnorm Syariah, Rezim HAM Global, dan Kontestasi Lokal

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of international norms within the framework of Islamic political science, synthesizing perspectives from Islamic international relations theory, Islamic legal hierarchy, contemporary human rights regimes, and constructivist approaches to norm diffusion. International norms are understood not merely as external rules produced by modern global institutions, but as an arena of negotiation between global standards of rights and obligations, the internal normative hierarchy of Islam (with the Quran and Hadith as grundnorm), and domestic as well as transnational institutional-political contestation. The discussion covers: (1) the normative foundations of Islamic political science and the hierarchy of Islamic norms; (2) the relationship between Islamic law and international law (al-qānūn al-duwalī); (3) the Hudaibiyah Treaty as a model of treaty compliance; (4) the tensions between international human rights norms and the Islamic world, including the role of the OIC and the Cairo Declaration; (5) norm diffusion, socialization, and localization dynamics, including the role of religious actors as norm entrepreneurs; and (6) the critical perspective of legal transplantation and decolonization of human rights thought. The article concludes that international norms in Islamic political science function as a multi-layered negotiation arena, not a singular product of modernity, and their effectiveness depends on contextual integration into local value structures and institutions.
Keywords: international norms, Islamic political science, Islamic international relations, human rights, norm localization, grundnorm
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep norma internasional dalam kerangka ilmu politik Islam, dengan mensintesis perspektif dari teori hubungan internasional Islam, hirarki hukum Islam, rezim HAM kontemporer, dan pendekatan konstruktivis tentang difusi norma. Norma internasional dipahami bukan sekadar aturan luar yang diproduksi oleh institusi global modern, melainkan sebagai arena negosiasi antara standar global hak dan kewajiban, hirarki normatif internal Islam (dengan al-Qur'an dan Hadis sebagai grundnorm), serta kontestasi institusional-politik domestik maupun transnasional. Pembahasan mencakup: (1) fondasi normatif ilmu politik Islam dan hirarki norma Islam; (2) relasi hukum Islam dan hukum internasional (al-qānūn al-duwalī); (3) Perjanjian Hudaibiyah sebagai model kepatuhan terhadap perjanjian; (4) ketegangan norma HAM internasional dengan dunia Islam, termasuk peran OKI dan Deklarasi Kairo; (5) dinamika difusi, sosialisasi, dan lokalisasi norma, termasuk peran aktor keagamaan sebagai norm entrepreneurs; serta (6) perspektif kritis transplantasi hukum dan dekolonisasi pemikiran HAM. Artikel menyimpulkan bahwa norma internasional dalam ilmu politik Islam berfungsi sebagai arena negosiasi berlapis, bukan produk tunggal modernitas, dan efektivitasnya bergantung pada integrasi kontekstual ke dalam struktur nilai dan institusi lokal.
Kata kunci: norma internasional, ilmu politik Islam, hubungan internasional Islam, HAM, lokalisasi norma, grundnorm
________________________________________
1. Pendahuluan
Dalam studi politik internasional, norma internasional dapat dipahami sebagai standar perilaku yang—dalam suatu area isu—mengarahkan ekspektasi para aktor (terutama negara) dan didefinisikan dalam kerangka hak (rights) dan kewajiban (obligations) (Fatwa, 2023). Formulasi ini selaras dengan pengertian norma sebagai pedoman yang menandai apa yang "dilarang" dan "diperbolehkan" dalam kehidupan sosial-politik, sehingga norma berfungsi sebagai rujukan perilaku bagi individu maupun komunitas politik.
Dalam konteks ilmu politik Islam, pembicaraan tentang norma internasional menjadi relevan karena kajian politik Islam—sebagaimana dipetakan dalam pendekatan politis studi Islam—mencakup isu-isu seperti hubungan internasional dan HAM di samping tema-tema klasik pemerintahan dan kekuasaan (Molle et al., 2023). Lebih spesifik, perspektif hubungan internasional dalam Islam diposisikan sebagai teori yang decisively normative: bukan terutama memprediksi perilaku antarnegara secara empiris, melainkan menekankan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan norma, moralitas, dan gagasan (Purwono, 2020).
Karena itu, norma internasional menurut ilmu politik Islam dapat disintesis sebagai: (i) standar perilaku dalam relasi antarkomunitas politik (negara/umat/komunitas), (ii) yang dapat bersumber dari ajaran normatif Islam (al-Qur'an–Hadis dan tradisi ijtihad), dan (iii) sekaligus berinteraksi—seringkali secara tegang—dengan norma yang dibakukan dalam hukum dan instrumen internasional kontemporer, misalnya rezim HAM (Ahmadi, 2015; Purwono, 2020).
________________________________________
2. Fondasi Normatif: Sumber dan Hirarki Norma dalam Politik Islam
2.1 Al-Qur'an–Hadis sebagai Puncak Hirarki Norma (Grundnorm)
Dalam perspektif pemikiran hukum Islam yang dibahas melalui lensa teori norma, al-Qur'an ditempatkan sebagai primary grundnorm (norma tertinggi utama) dan Hadis sebagai secondary grundnorm (norma tertinggi pembantu), sementara perangkat ijtihad dan metode hukum lain berfungsi sebagai kerangka teori tingkat menengah untuk operasionalisasi norma. Secara metodologis, kerangka uṣūl fiqh dipahami sebagai pendekatan preskriptif yang bertujuan menemukan norma syariah untuk merespons persoalan kehidupan, termasuk persoalan yang berubah karena dinamika sosial-politik.
Dengan demikian, norma internasional dalam politik Islam tidak berdiri sebagai perangkat eksternal semata, tetapi berpotensi dibaca melalui hirarki norma internal Islam yang bertingkat, yakni nilai dasar–asas umum–aturan konkret.
2.2 Pelapisan Norma dan Ruang Transformasi: Dari Nilai Dasar ke Aturan Hubungan Antarnegara
Gagasan tentang norma berjenjang atau berlapis dalam tradisi hukum Islam—misalnya pembedaan antara aturan konkret (al-aḥkām al-far'iyyah) dan asas-asas umum yang mencakup nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asāsiyyah)—menegaskan bahwa perangkat normatif Islam memiliki ruang pengembangan untuk menghadapi realitas baru. Di sinilah konsep maqāṣid al-sharī'ah dipakai untuk menekankan keluasan dan keluwesan hukum Islam, termasuk ketika "harus disejajarkan dan disesuaikan" dengan hukum modern dari level lokal hingga regional-internasional (Koadhi et al., 2018).
Klaim ini penting karena menunjukkan bahwa, menurut sebagian sarjana, norma Islam dapat ditransformasikan untuk berinteraksi dengan norma dan institusi internasional modern tanpa kehilangan basis moral-etiknya (Ahmadi, 2015; Koadhi et al., 2018).
________________________________________
3. Norma Internasional sebagai Al-Qānūn Al-Duwalī: Hubungan Islam, Negara, dan Hukum Internasional
Dalam literatur yang secara eksplisit membahas transformasi hukum Islam dalam bentuk al-qānūn al-duwalī, hukum internasional didefinisikan sebagai hukum antarnegara atau antarbangsa yang mengandung asas dan kaidah kompleks untuk mengatur hubungan antarmasyarakat bangsa/negara (Ahmadi, 2015). Pada titik ini, argumen kuncinya adalah bahwa persoalan hukum internasional "tidak terlepas" dari agama yang dianut masyarakat dunia, dan dalam kasus Islam, sumber dasar (al-Qur'an dan Hadis) memberikan pedoman terkait tata kelola bernegara dan hubungan eksternal—misalnya etika perang, konsep dār al-Islām/dār al-ḥarb (Ahmadi, 2015). Literatur yang sama menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam untuk ranah internasional cenderung menekankan nilai moral dan etika karena dorongan kesadaran tunduk pada norma agama dan akhlak (Ahmadi, 2015).
Lebih jauh, pembagian bidang hubungan lintas-batas juga dicatat: persoalan perdata lintas-negara (jual beli, perjanjian, perikatan, utang-piutang) dan ranah hubungan internasional yang mencakup kebijakan damai–perang, termasuk praktik diplomasi (pengangkatan duta/konsul serta hak istimewa dan kewajiban mereka) (Ahmadi, 2015). Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam, norma internasional tidak hanya dipahami sebagai aturan eksternal modern, melainkan juga sebagai wilayah penerapan etika dan norma yang sejak awal dipikirkan dalam tradisi hukum Islam untuk mengatur relasi politik lintas-komunitas (Ahmadi, 2015; Purwono, 2020).
________________________________________
4. Perjanjian dan Kepatuhan: Norma Internasional dalam Praktik Politik Islam (Model Hudaibiyah)
Salah satu kontribusi penting studi politik Islam terhadap konsep norma internasional adalah pembacaan terhadap perjanjian (treaty) sebagai perangkat normatif yang mengikat, serta pentingnya kepatuhan (compliance). Kajian tentang Perjanjian Hudaibiyah menekankan bahwa teori hubungan internasional dalam Islam bersifat normatif—menyoal "what should be"—serta dalam studi tersebut digunakan perspektif konstruktivisme untuk menjelaskan bagaimana norma dan identitas membentuk perilaku, termasuk dalam kepatuhan terhadap hukum/perjanjian (Purwono, 2020). Pada titik ini, konstruktivisme dipakai untuk menekankan bahwa struktur norma atau ideasional memerlukan praktik berkelanjutan oleh agen sosial agar norma tersebut eksis (Purwono, 2020).
Pada level etis dan komunikasi internasional, literatur lain menekankan adanya kesesuaian etis antara aturan Islam dan norma bersama (customary law), serta menegaskan bahwa keberadaan perjanjian/kesepakatan damai memungkinkan aktivitas internasional berjalan baik, termasuk aktivitas dakwah. Sintesisnya: dalam ilmu politik Islam, norma internasional dapat dipahami bukan semata produk institusi global modern, tetapi juga sebagai komitmen perjanjian yang diletakkan dalam kerangka etika dan tanggung jawab moral, sekaligus dibaca melalui lensa konstruktivis tentang bagaimana norma mengikat perilaku aktor (Purwono, 2020).
________________________________________
5. Norma HAM Internasional dan Politik Islam Kontemporer: Dilema, Dialog, dan Kontestasi
5.1 Kodifikasi HAM Internasional sebagai "Standar" Modern dan Konsekuensi Politiknya
Instrumen HAM internasional sering dipandang sebagai pengukuhan nilai universal ke dalam perjanjian internasional, termasuk ICCPR, ICESCR, ICERD, CEDAW, CAT, dan lainnya. Pada 16 Desember 1966, Majelis Umum PBB menerima dua perjanjian utama: ICCPR dan ICESCR. Dalam contoh penerapan norma, CEDAW 1979 dicatat mengatur hak pendidikan (Pasal 10) dan hak kerja (Pasal 11). Rangkaian instrumen ini diposisikan sebagai standar dan norma hak asasi manusia yang terus berkembang, dimulai dari adopsi UDHR dan diikuti oleh adopsi kovenan-kovenan internasional.
Namun, dalam diskursus negara-negara Muslim, muncul dilema yang dirumuskan secara eksplisit: negara-negara Muslim sering terjebak antara mempertahankan prinsip HAM berbasis syariah atau mengikuti prinsip HAM yang diatur internasional melalui UDHR. Dilema ini bukan sekadar teoritis; ia membentuk politik institusional dan kebijakan, termasuk bagaimana organisasi negara-negara Muslim merespons arus HAM internasional (Rahmawati, 2016).
5.2 OKI dan Upaya Mediasi Normatif: IPHRC dan Deklarasi Kairo
Kajian tentang dinamika HAM di negara-negara Muslim menempatkan Independent Permanent Commission of Human Rights (IPHRC) sebagai institusi inti OKI yang dimaksudkan menjadi mediator dialog konstruktif antara diskursus HAM dan hukum Islam guna mengurangi dikotomi yang memicu konflik. Literatur yang sama menyatakan OKI unik sebagai komunitas negara-negara Muslim dalam politik internasional dan menjadi fraksi politik yang diperhitungkan, serta—melalui piagamnya—menandai reformasi internal dan keterbukaan kerja sama dengan aktor internasional lain secara bilateral maupun multilateral.
Pada level praktik, dicatat pula kecenderungan pelaksanaan pragmatis: menggunakan norma HAM tertentu dalam Deklarasi Kairo sambil menunda norma lain yang diperdebatkan. Ini menunjukkan bahwa, dalam kerangka politik Islam kontemporer, norma internasional (HAM) sering dihadapi melalui strategi seleksi, penyesuaian, dan dialog institusional.
5.3 Kritik Dekolonial dan Problem Universalitas: Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Perdebatan Norma
Dalam diskursus Islam–HAM, Abdullahi Ahmed An-Na'im sering dijadikan rujukan untuk mengkritik asumsi universalitas HAM modern. Satu artikel yang memusatkan pembahasan pada gagasan "dekolonisasi pemikiran HAM" menegaskan bahwa terminologi HAM modern sering secara dramatis merujuk pada konsep HAM Eropa, sehingga perlu dekolonisasi pemahaman agar sesuai persepsi lokal demi penegakan yang efektif (Rahmawati, 2016). Artikel tersebut juga mengakui bahwa, walaupun norma HAM agamawan banyak yang sejalan dengan norma HAM modern, pada kondisi tertentu terdapat gagasan dalam UDHR yang dianggap bertolak belakang dengan sendi keyakinan agama dalam perspektif Muslim (Rahmawati, 2016).
Literatur lain yang membahas ijtihad dan pembaruan An-Na'im menegaskan bahwa ia menawarkan versi "hukum publik Islam" yang relevan dengan standar konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional, dan HAM modern, melalui metode pembaruan (legalized evolution) dengan hermeneutika sebagai alat untuk mencapai tujuan normatif teks. Dalam kerangka ini, "hak asasi manusia" didefinisikan sebagai hak yang diakui dan ditegakkan melalui hukum dan konvensi internasional, sehingga terdapat pembedaan wilayah antara hak konstitusional domestik dan HAM internasional namun dengan prinsip dasar yang sama. Pada saat yang sama, literatur mengenai perlindungan minoritas keagamaan mencatat bahwa An-Na'im secara tegas menolak keterkaitan norma agama dan norma konstitusi negara, dan dalam pergeseran gagasannya mempromosikan negara sekular sebagai bentuk ideal modern.
Sintesis pentingnya: dalam ilmu politik Islam, norma internasional (khususnya HAM) diperdebatkan dalam spektrum yang luas—dari upaya kompatibilisasi syariah dengan standar internasional hingga kritik bahwa standar modern berjejak Eropa dan perlu dekolonisasi (Rahmawati, 2016), serta posisi yang lebih tegas memisahkan norma agama dari norma konstitusi. Nuansa ini menunjukkan bahwa norma internasional tidak diperlakukan tunggal, melainkan menjadi arena kontestasi antara universalitas, lokalitas, dan proyek reformasi syariah (Rahmawati, 2016).
________________________________________
6. Difusi, Sosialisasi, dan Lokalisasi Norma: Peran Aktor Keagamaan dan Dinamika Domestik
6.1 Konstruktivisme dan Kekuatan Norma: Dari Teori ke Praktik
Dalam pembahasan keamanan dan insurgensi, ditegaskan bahwa perkembangan ke arah konstruktivisme ditandai oleh upaya aktor negara dan non-negara membentuk nilai dan norma yang diberlakukan universal; norma tersebut dapat membatasi perilaku dan ekspektasi negara sehingga dunia menjadi lebih tertib meskipun tanpa pemerintahan dunia (Purwadi et al., 2015). Hal ini paralel dengan studi kepatuhan Hudaibiyah yang menempatkan norma dan identitas sebagai penentu perilaku serta menekankan perlunya praktik sosial berkelanjutan agar struktur norma eksis (Purwono, 2020).
Sementara itu, dalam studi lokalisasi norma kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, dijelaskan bahwa studi norma banyak membahas proses sosialisasi, difusi, norm entrepreneurs, dan logic of appropriateness, namun implementasi nyata sangat dipengaruhi konteks sosial-politik domestik. Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam yang meminjam perangkat IR kontemporer, norma internasional dipahami sebagai konstruksi sosial yang membutuhkan aktor, forum, dan praktik untuk menjadi efektif (Purwadi et al., 2015; Purwono, 2020).
6.2 NU dan "Diplomasi Ulama" sebagai Norm Entrepreneurs Islam Moderat
Kajian tentang diplomasi Kiai NU melalui konferensi ulama internasional menemukan bahwa konferensi-konferensi tersebut dimotivasi oleh logic of appropriateness untuk menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil 'alamin, dan menghasilkan kontribusi positif sebagai komunitas epistemik keagamaan, pembangun jejaring, serta penguat relasi Islam–Barat (Suma, 2018). Artikel itu juga menyatakan bahwa forum-forum tersebut menekankan karakter wasathiyah atau Islam moderat Indonesia yang kompatibel dengan demokrasi dan modernitas, serta rekomendasi yang dihasilkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan (Suma, 2018). Lebih jauh, disebut bahwa pemerintah menganggap organisasi seperti NU dan Muhammadiyah sebagai mitra, dan dampaknya tampak pada kemunculan jejaring norm entrepreneurs Islam moderat di tingkat global (Suma, 2018).
Implikasinya bagi definisi norma internasional menurut ilmu politik Islam adalah bahwa norma tidak hanya lahir dari negara dan traktat, tetapi juga dapat disosialisasikan melalui jaringan ulama dan organisasi keagamaan yang bertindak sebagai agen norma lintas-batas (Suma, 2018), suatu pola yang konsisten dengan penekanan konstruktivisme atas peran agen dalam menjaga keberlakuan norma (Purwadi et al., 2015; Purwono, 2020).
6.3 Lokalisasi Norma HAM di Indonesia: Gap Norma Internasional, Hukum Positif, dan Politik Domestik
Dalam konteks Indonesia, studi implementasi norma internasional kebebasan beragama/berkeyakinan menyatakan bahwa Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan, namun masih terdapat pelanggaran dan terdapat kesenjangan antara norma internasional (ICCPR Pasal 18) dan hukum positif Indonesia. Studi tersebut menekankan bahwa demografi dan perilaku keberagamaan memengaruhi implementasi norma; peran aktor lokal seperti Komnas HAM dapat melemah karena pemerintah menafsirkan konteks sosial-politik dan bahkan terdorong oleh tekanan kelompok tertentu sehingga berpotensi menjadi pelanggar norma yang disepakati.
Sejalan dengan itu, kajian politik hukum kebebasan beragama di Indonesia menegaskan bahwa Indonesia memasuki "era HAM" dengan domestikasi norma HAM internasional yang makin masif, tetapi kelompok minoritas belum merasakan kemanfaatannya; bahkan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan tertentu memperkenalkan "jalan tengah" antara universalitas hak dan realitas domestik yang dirujuk pada nilai-nilai agama—dalam kasus yang dibahas, disebut nilai agama Islam.
Dari sini, politik Islam sebagai medan relasi norma agama–negara–hukum memperlihatkan bahwa norma internasional tidak otomatis "mengikat secara efektif"; ia mengalami lokalisasi, negosiasi, bahkan pembingkaian ulang di bawah tekanan politik domestik. Perspektif ini juga beresonansi dengan kritik dekolonial An-Na'im yang menuntut pembacaan HAM sesuai persepsi lokal demi efektivitas (Rahmawati, 2016), tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa "lokalitas" bisa menjadi arena kontestasi antara perlindungan hak dan tekanan populisme/kelompok.
________________________________________
7. Kebebasan Beragama dan Batas Norma: ICCPR, UDHR, dan Deklarasi Kairo
Pembahasan tentang kebebasan beragama menunjukkan bagaimana norma internasional "diterima" tetapi sekaligus "dibatasi" melalui norma alternatif. Dalam artikel tentang penegakan hak beragama, ditegaskan bahwa Indonesia meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005 sehingga terikat menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18). Namun, artikel yang sama menunjukkan keberadaan Deklarasi Kairo (DK) yang memuat norma pembatasan tertentu, misalnya ketentuan bahwa Islam melarang pemaksaan untuk mengubah agama atau menjadi ateis. Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam, norma internasional dapat beroperasi sebagai standar hak, tetapi praksisnya dapat dipertemukan—atau dipertentangkan—dengan norma deklaratif berbasis Islam yang memberi parameter pembatasan tertentu.
Pada saat yang sama, kajian tentang positivisasi hukum Islam di Indonesia menyatakan adanya argumen bahwa jaminan penerapan syariat Islam dapat ditopang oleh HAM internasional seperti UDHR Pasal 18 serta ICCPR/ICESCR yang meletakkan kemerdekaan beragama sebagai hak fundamental, sehingga larangan atas hak dasar dipandang bertentangan dengan kekuatan HAM internasional (Alfi & Romadhoni, 2022). Klaim ini menunjukkan konfigurasi lain: norma internasional bukan hanya "menantang" syariah, tetapi dapat juga digunakan sebagai basis argumentatif untuk menguatkan ekspresi hukum Islam tertentu melalui kerangka hak (freedom of religion) (Alfi & Romadhoni, 2022), sekaligus menegaskan bahwa relasi norma internasional–norma Islam bersifat tidak tunggal dan dapat bersifat koalisi maupun konflik tergantung strategi politik-hukum yang dipilih.
________________________________________
8. Etika dan Moralitas sebagai Inti Norma Internasional: Resonansi Politik Islam dan Etika Hubungan Internasional
Dalam diskursus politik global dan etika keagamaan, ditegaskan bahwa sebagian sarjana menganggap etika bukan sub-disiplin periferal, tetapi justru inti dari studi hubungan internasional; terdapat "ethical imperative" untuk menganalisis isu etis dalam setiap aspek disiplin. Artikel yang sama menggunakan istilah "settled body of norms" (kumpulan norma yang relatif mapan) dalam keputusan politik, yang membuka ruang peran nilai—termasuk nilai agama—dalam pemaknaan politik global. Selaras dengan itu, pembahasan transformasi hukum Islam ke al-qānūn al-duwalī menekankan bahwa prinsip hukum Islam dalam ranah internasional menitikberatkan pada moralitas dan etika sebagai landasan (Ahmadi, 2015).
Di ranah pemikiran masyarakat madani dan demokrasi politik Islam, disebut adanya kemungkinan "konsensus fundamental" lintas agama yang berupa nilai/norma universal untuk mengikat sistem dan perilaku interaksi masyarakat internasional menuju tata hidup damai dan bermartabat, tanpa menjadi ideologi global atau dominasi satu agama. Dengan demikian, sintesis perspektif politik Islam atas norma internasional dapat dirumuskan sebagai upaya menempatkan standar perilaku internasional bukan sekadar produk prosedural institusi modern, melainkan sebagai arena di mana moralitas, etika, dan nilai agama diperdebatkan serta diobjektifikasikan dalam jaringan dan institusi global (Ahmadi, 2015).
________________________________________
9. Catatan Kritis: Norma Internasional sebagai "Transplantasi" dan Risiko Ketidaksepadanan
Kritik terhadap norma internasional (atau norma asing) juga dapat diperkuat melalui teori transplantasi hukum. Studi tentang transplantasi hukum di Indonesia menegaskan bahwa pemindahan ide, konsep, struktur, atau metode hukum dari luar berpotensi melahirkan mismatch antara hukum dan masyarakat karena basis material-sosial penerima berbeda; penelitian tersebut juga menegaskan teori transplantasi banyak dibangun dari praktik Barat dan transplantasi di Indonesia sering bersifat formal sehingga hukum Barat dominan sementara hukum lokal dan nilai dasar (Pancasila) tertekan (Hafiz, 2013). Walaupun kajian ini berfokus pada konteks hukum nasional, secara konseptual ia mendukung problem yang juga disoroti An-Na'im: bahwa norma modern tertentu (misalnya HAM) sering membawa jejak konseptual Eropa dan memerlukan dekolonisasi pemahaman agar selaras dengan persepsi lokal (Hafiz, 2013; Rahmawati, 2016).
Dalam perspektif politik Islam, catatan ini mendorong kehati-hatian: "penerimaan" norma internasional sebagai standar perilaku tidak otomatis memproduksi kepatuhan substantif dan keadilan sosial jika norma itu tidak terintegrasi secara kontekstual ke dalam struktur nilai dan institusi lokal (Hafiz, 2013). Di sisi lain, kerangka maqāṣid dan pelapisan norma dalam hukum Islam memberi argumen bahwa tradisi normatif Islam memiliki sumber daya internal untuk melakukan adaptasi kreatif terhadap modernitas dan tata hukum internasional, meskipun prosesnya tetap sarat kontestasi politik (Koadhi et al., 2018).
________________________________________
10. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis pembahasan di atas, norma internasional menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara operasional melalui enam dimensi berikut.
Pertama, definisi inti: norma internasional adalah standar perilaku dalam politik internasional yang didefinisikan dalam kerangka hak dan kewajiban serta membentuk ekspektasi aktor dalam suatu isu (Fatwa, 2023), sekaligus berfungsi sebagai pedoman perilaku kolektif (apa yang boleh/tidak boleh).
Kedua, basis epistemik politik Islam: teori hubungan internasional dalam Islam cenderung menekankan dimensi normatif "what should be," sehingga norma internasional dinilai dan dipraktikkan melalui parameter moral-etik dan gagasan (Ahmadi, 2015; Purwono, 2020).
Ketiga, sumber normatif: dalam kerangka internal Islam, al-Qur'an dan Hadis diposisikan sebagai puncak hirarki norma (grundnorm) yang menyediakan kerangka nilai untuk merumuskan norma pada level operasional, termasuk untuk merespons perubahan sosial-politik melalui uṣūl fiqh dan perangkat ijtihad.
Keempat, interaksi dengan rezim modern: norma internasional kontemporer (khususnya HAM) hadir melalui instrumen seperti UDHR, ICCPR, ICESCR, CEDAW, dan lain-lain, tetapi dalam dunia Muslim ia memunculkan dilema, dialog, seleksi pragmatis, dan reformasi kelembagaan—misalnya melalui OKI dan IPHRC.
Kelima, proses sosial-politik: norma internasional bekerja melalui sosialisasi, difusi, dan lokalisasi—dipengaruhi tekanan politik domestik, institusi nasional, dan aktor masyarakat sipil—sehingga implementasi dapat menyimpang dari norma teks, misalnya kesenjangan antara ICCPR Pasal 18 dengan hukum dan praktik domestik.
Keenam, peran aktor keagamaan: jaringan ulama dan organisasi Islam dapat bertindak sebagai agen norma (norm entrepreneurs) yang menyebarkan norma—misalnya moderasi atau wasathiyah—melalui diplomasi masyarakat sipil lintas-negara (Suma, 2018), konsisten dengan penekanan konstruktivisme atas konstruksi norma oleh aktor (Purwadi et al., 2015; Purwono, 2020).
Pada akhirnya, konsep norma internasional dalam ilmu politik Islam bukan sekadar "aturan luar" yang diterima apa adanya, melainkan arena negosiasi antara (i) standar global modern (hak–kewajiban), (ii) hirarki norma Islam (grundnorm dan pelapisan nilai–kaidah), dan (iii) kontestasi politik institusional domestik maupun transnasional yang menentukan efektif-tidaknya norma dalam praktik (Purwono, 2020).
________________________________________
Daftar Pustaka
Ahmadi, S. (2015). Perjanjian Hudaibiyah sebagai model kepatuhan terhadap perjanjian internasional dalam perspektif Islam. Jurnal Hubungan Internasional, 4(2), 162–170. https://doi.org/10.18196/hi.2015.0076.162-170
Alfi, A. M., & Romadhoni, Moh. W. (2022). Pendekatan politis dalam studi Islam. Qolamuna Jurnal Studi Islam, 8(1), 96–115. https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i1.662
Fatwa, A. F. (2023). Dekolonisasi pemikiran dan efektivitas penegakan HAM dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 9(2), 177–194. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.177-194
Hafiz, M. (2013). Dinamika hukum dan hak asasi manusia di negara-negara Muslim. Al-Ahkam, 23(2), 201. https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.23
Koadhi, S., Mahmud, Moh. N., & Amin, M. (2018). Model komunikasi internasional perjanjian Hudaibiyah sebagai metode dakwah era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Tasamuh, 15(2), 1–24. https://doi.org/10.20414/tasamuh.v15i2.209
Molle, N. R., Hanafi, I. H., & Tuhulele, P. (2023). Pembatasan terhadap hak-hak perempuan oleh Taliban perspektif Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 3(3), 223. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1588
Purwadi, H., Sulistiyono, A., & Firdausy, A. G. (2015). Konsekuensi transplantasi hukum terhadap Pancasila sebagai norma dasar dan hukum lokal. Yustisia Jurnal Hukum, 4(1). https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8622
Purwono, A. (2020). Diplomasi Kiai Nahdlatul 'Ulama (NU) melalui konferensi ulama internasional. Sosio Dialektika, 5(2), 22. https://doi.org/10.31942/sd.v5i2.3875
Rahmawati, R. (2016). Good governance dalam perspektif hukum Islam (tinjauan usul fiqih). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 10(2). https://doi.org/10.30984/as.v10i2.260
Suma, M. A. (2018). Syariah antara dibenci dan dirindu. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 13(02), 1–20. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i02.406
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar