02169 - Monarki Absolut dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

Abstract

This article examines the concept of absolute monarchy within the framework of Islamic political science. Through a synthesis of political, historical, and normative literature, this study analyzes the characteristics, historical genealogy, legitimacy debates, and contemporary examples of absolute monarchy in Muslim-majority states. The analysis shows that absolute monarchy in Islamic political thought cannot be understood as a single stable category. Historically, the transition from the era of the Khulafā' al-Rāsyidīn to hereditary kingship (al-mulk) marked a significant shift toward concentrated political authority. Normatively, Islamic principles such as justice ('adl), consultation (shūrā), and trusteeship (amānah) have consistently served as critical instruments against absolutism. The cases of Saudi Arabia and Brunei Darussalam illustrate that absolute monarchies in the modern Muslim world may possess constitutional texts without effective constraints on royal power. This article concludes that the field of absolute monarchy in Islamic politics is an arena of negotiation and contestation between moral authority, sacred legitimacy, and constitutional reform.

Keywords: absolute monarchy, Islamic political science, shūrā, amānah, constitutional Islam

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep monarki absolut dalam kerangka ilmu politik Islam. Melalui sintesis literatur politik, historis, dan normatif, studi ini menganalisis ciri-ciri, genealogi historis, perdebatan legitimasi, serta ilustrasi kontemporer monarki absolut di negara-negara berpenduduk Muslim. Hasil analisis menunjukkan bahwa monarki absolut dalam pemikiran politik Islam tidak dapat dipahami sebagai kategori tunggal yang stabil. Secara historis, transisi dari era khulafā' al-rāsyidīn menuju kerajaan turun-temurun (al-mulk) menandai pergeseran signifikan menuju pemusatan otoritas politik. Secara normatif, prinsip-prinsip Islam seperti keadilan ('adl), musyawarah (shūrā), dan amanat (amānah) secara konsisten berfungsi sebagai instrumen kritik terhadap absolutisme. Kasus Arab Saudi dan Brunei Darussalam mengilustrasikan bahwa monarki absolut di dunia Muslim modern dapat memiliki teks konstitusional tanpa pembatasan efektif terhadap kekuasaan raja. Artikel ini menyimpulkan bahwa medan monarki absolut dalam politik Islam merupakan arena negosiasi dan kontestasi antara otoritas moral, legitimasi sakral, dan reformasi konstitusional.

Kata kunci: monarki absolut, ilmu politik Islam, shūrā, amānah, konstitusionalisme Islam

________________________________________

1. Pendahuluan

Monarki absolut merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang paling sering dikaji dalam diskursus ilmu politik, baik dalam tradisi Barat maupun dalam khazanah pemikiran Islam. Secara sederhana, monarki absolut dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan kerajaan di mana raja atau ratu memegang kekuasaan penuh tanpa batasan konstitusional yang efektif. Namun, pembacaan yang lebih mendalam—terutama dalam konteks ilmu politik Islam—menunjukkan bahwa konsep ini jauh lebih kompleks dari sekadar rumusan deskriptif tersebut.

Dalam tradisi pemikiran politik Islam, perdebatan mengenai bentuk dan batas-batas kekuasaan telah berlangsung sejak era awal Islam hingga era kontemporer. Perdebatan itu mencakup dimensi historis, yakni bagaimana praktik pemerintahan Islam berevolusi dari model musyawarah para sahabat menuju sistem kerajaan turun-temurun; dimensi normatif, yakni sejauh mana konsentrasi kekuasaan tanpa pembatasan dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip Islam; serta dimensi komparatif-kontemporer, yakni bagaimana negara-negara Muslim seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam mengelola legitimasi monarki absolut di era modern.

Artikel ini bertujuan menyajikan analisis komprehensif tentang monarki absolut dalam perspektif ilmu politik Islam, dengan mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut secara sistematis. Pembahasan mencakup: (1) definisi dan kerangka konseptual, (2) ciri-ciri monarki absolut yang relevan dalam konteks Islam, (3) ketegangan normatif antara prinsip-prinsip Islam dan otoritas absolut, (4) genealogi historis dari khulafā' al-rāsyidīn menuju al-mulk, (5) debat legitimasi dalam khazanah Islam, (6) respons konstitusionalisme Islam terhadap absolutisme, (7) kontribusi pemikiran politik Melayu-Islam, serta (8) ilustrasi kontemporer.

________________________________________

2. Definisi Monarki Absolut dalam Kerangka Ilmu Politik Islam

Dalam pengertian ilmu politik, monarki absolut dapat dipahami sebagai bentuk pemerintahan kerajaan di mana kekuasaan politik—dan dalam sejumlah konteks juga kekuasaan hukum—terpusat pada raja sehingga tidak dibatasi secara efektif oleh konstitusi dan mekanisme checks and balances yang mengikat raja sebagai pihak yang diperintah oleh hukum (Brack, 2018). Rumusan "raja/ratu memegang kekuasaan penuh tanpa batasan konstitusional" sejalan dengan deskripsi yang muncul dalam kajian tentang monarki absolut di konteks Melayu—misalnya kritik Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi atas "kekuasaan berada di tangan raja, tanpa batas"—serta pemetaan model monarki absolut pada konteks negara-bangsa modern seperti Arab Saudi dan Brunei (Brack, 2018).

Dalam literatur yang membahas monarki absolut berbasis konstitusi modern, konstitusi dapat dipahami bukan terutama sebagai instrumen pembatasan kekuasaan negara, melainkan sebagai instrumen pengefektifan otoritas politik negara, sehingga posisi raja tetap sentral dan prinsip checks and balances tidak tampak kuat (Brack, 2018).

Di dalam studi politik Islam, pemakaian istilah "monarki absolut" perlu dibedakan antara dua dimensi. Pertama, dimensi deskriptif-historis, yakni praktik politik dinasti-dinasti Muslim yang bergerak menuju al-mulk (kerajaan turun-temurun) dan otoritas yang sangat terpusat (Blaydes et al., 2018). Kedua, dimensi normatif-perdebatan, yakni sejauh mana konsentrasi kuasa tanpa pembatasan dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip Islam seperti shūrā (musyawarah), 'adl (keadilan), dan amānah (kekuasaan sebagai amanat). Perbedaan ini penting karena sejumlah sumber menegaskan ketiadaan ketentuan yang tegas dalam al-Qur'an dan hadis mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu, sehingga umat Islam secara konseptual memiliki ruang ijtihad untuk memilih bentuk pemerintahan, sembari menekankan prinsip-prinsip dasar yang harus ditegakkan (Brack, 2018).

________________________________________

3. Ciri-Ciri Monarki Absolut yang Relevan dalam Perspektif Politik Islam

Berdasarkan sintesis beberapa rujukan yang membahas monarki absolut dalam konteks negara-negara Muslim dan tradisi pemikiran politik Islam, terdapat tiga ciri utama yang paling sering ditekankan.

Pertama, sentralisasi kekuasaan pada raja atau sultan. Dalam studi tentang Brunei, sistem monarki absolut digambarkan menempatkan sultan sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan kekuasaan eksekutif yang dominan. Dalam kajian tentang Arab Saudi, monarki absolut juga dipaparkan sebagai sistem kerajaan yang dikendalikan oleh raja dan keluarga kerajaan, dengan karakter oligarkis pada komposisi pemerintahan (Helmiati, 2021).

Kedua, keterbatasan pembatasan konstitusional dan lemahnya checks and balances. Dalam analisis dinamika konstitusi di negara-negara Muslim, Arab Saudi dikaji sebagai monarki absolut yang menjadikan syariah sebagai groundnorm, namun tetap menempatkan raja dalam posisi sentral dan tidak memperlihatkan prinsip checks and balances secara kuat; bahkan konstitusi dipahami tidak ditujukan untuk membatasi kekuasaan negara, melainkan untuk mengefektifkan otoritas politik negara (Brack, 2018). Kerangka ini paralel dengan pembacaan monarki absolut sebagai kekuasaan "tanpa batas" dalam kritik atas sistem monarki absolut Melayu.

Ketiga, sumber legitimasi religius dan politik-teologis. Kajian tentang Arab Saudi menekankan bahwa dalam menghadapi problem legitimasi dan citra, negara mengandalkan status "pelayan dua kota suci" untuk membenarkan sistem monarki absolut. Kajian lain atas Arab Saudi menekankan relasi saling menguntungkan antara umara (rezim penguasa) dan ulama, yang memudahkan agama menjadi sumber inspirasi institusi politik dinasti (Helmiati, 2021). Pada Brunei, legitimasi juga dipaparkan berkaitan dengan integrasi Islam sebagai ideologi negara melalui falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) yang menopang kedaulatan negara dalam kerangka monarki (Tabar, 2021).

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa "absolut" dalam monarki absolut—dalam konteks yang dibahas sumber-sumber ini—tidak selalu berarti ketiadaan teks konstitusi sama sekali. Brunei, misalnya, mengalami evolusi konstitusi (Tabar, 2021), tetapi "absolut" merujuk pada ketiadaan pembatasan yang efektif terhadap pusat kekuasaan raja atau sultan (Brack, 2018; Tabar, 2021).

________________________________________

4. Ketegangan Normatif: Prinsip Islam versus Otoritas Absolut

Sejumlah literatur menegaskan bahwa al-Qur'an tidak menetapkan secara eksplisit sistem dan bentuk pemerintahan tertentu, tetapi memuat prinsip-prinsip dasar pembentukan negara dan kepemimpinan yang menekankan keadilan dan musyawarah dalam penetapan kebijakan sebagai fungsi checks and balances. Dalam kerangka ini, kritik terhadap monarki absolut muncul bukan semata karena "monarki"-nya, melainkan karena absolutisme yang mematikan shūrā dan meniscayakan kekuasaan yang cenderung tidak akuntabel.

Dalam perdebatan yang lebih eksplisit, kajian tentang "teori hak ilahi penguasa" menegaskan posisi dakwah Islam bahwa pemerintahan Islam didasarkan pada pilihan (choice) dan musyawarah (shūrā), serta bahwa penguasa adalah manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak memerintah dengan "hak ilahi" yang absolut; umat memiliki hak untuk memberhentikan penguasa ketika melanggar. Dengan demikian, monarki absolut yang dilegitimasi melalui klaim-klaim sacralized/divine-right diposisikan tidak selaras dengan prinsip akuntabilitas dan partisipasi shūrā sebagaimana dibingkai kajian tersebut.

Namun, sumber-sumber lain juga menunjukkan bahwa dalam tradisi mirrors for princes (nasihat untuk penguasa), terdapat perangkat bahasa dan teologi politik yang dapat mengangkat status sultan sebagai "bayang-bayang Tuhan di bumi" (God's shadow on earth), yang berpotensi menguatkan tuntutan ketaatan dan memproduksi kosakata legitimasi bagi kekuasaan yang sangat kuat. Pada titik ini, yang tampak bukan kesepakatan tunggal, melainkan ruang tarik-menarik antara bahasa moral (keadilan, anti-tirani) dan bahasa sakral (delegasi Tuhan, bayang-bayang Tuhan) dalam membingkai otoritas raja atau sultan.

________________________________________

5. Genealogi Historis: Dari Khulafā' al-Rāsyidīn menuju Al-Mulk

Sejumlah rujukan sejarah politik Islam secara konsisten menarasikan bahwa perubahan besar terjadi pascaberakhirnya periode khulafā' al-rāsyidīn, dari mekanisme kepemimpinan yang berbasis musyawarah menuju sistem kerajaan turun-temurun yang disebut al-mulk (Blaydes et al., 2018). Dalam narasi tentang Bani Umayyah, perubahan itu dihubungkan dengan langkah Mu'awiyah yang menggeser sistem pemilihan pemimpin menuju garis keturunan, dan sumber tersebut menyebutnya sebagai perubahan menuju "monarki absolut". Sumber lain menegaskan bahwa pada masa Mu'awiyah terjadi perubahan dari pola khulafā' al-rāsyidīn menjadi al-mulk yang ditandai penunjukan Yazid, dan disebut pula bahwa sistem ini diadopsi dari kerajaan Persia dan Bizantium sambil mempertahankan istilah "khalifah" (Haque, 2024). Narasi transisi ini juga ditegaskan kembali dalam kajian yang menyebut Mu'awiyah sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dari "demokrasi mufakat" menjadi "monarki absolut" (Blaydes et al., 2018).

Pada level konseptual, kajian tentang dinamika konstitusi Islam menyatakan bahwa pada periode kekhilafahan "tidak ditemukan konstitusi tertulis" dan bahkan mengekspresikan tesis kuat bahwa "khalifah adalah konstitusi itu sendiri" karena kekuasaannya yang absolut (Brack, 2018). Klaim ini perlu dicatat sebagai posisi interpretatif dari penulis sumber tersebut tentang karakter kekuasaan pada periode tertentu (Brack, 2018), dan perlu dibaca berdampingan dengan literatur lain yang menekankan bahwa prinsip musyawarah dan asas-asas normatif (amanat, keadilan, musyawarah) berfungsi sebagai perangkat normatif untuk mengontrol kebijakan.

Dengan kata lain, sumber-sumber yang tersedia memperlihatkan dua lapisan: (i) praktik historis yang bergerak ke arah monarki turun-temurun dan penguatan pusat kekuasaan (Blaydes et al., 2018), dan (ii) perdebatan normatif yang berupaya menilai, mengoreksi, atau membatasi absolutisme itu atas nama prinsip Islam.

________________________________________

6. Legitimasi Raja Absolut dalam Khazanah Islam

6.1. Mirrors for Princes: Raja Kuat tetapi Idealnya Adil dan Bermusyawarah

Kajian komparatif atas nasihat politik (advice texts) menunjukkan bahwa teks-teks nasihat Islam memuat ideal "penguasa adil" yang menjaga tatanan sosial—misalnya melalui circle of justice—menjalankan kebajikan, berkonsultasi dengan penasihat, serta memperhatikan kesejahteraan material dan spiritual rakyat. Di saat yang sama, kajian tersebut juga menekankan bahwa relasi kekuasaan politik dan hukum agama merupakan arena friksi dan debat, dan bahwa ulama dapat berfungsi sebagai pemeriksa (check) atas kekuasaan eksekutif sultan. Dengan demikian, bahkan ketika raja atau sultan kuat, literatur ini menempatkan norma keadilan dan konsultasi sebagai bagian dari tata kelola yang baik, selaras dengan penekanan prinsip keadilan dan musyawarah dalam pembahasan relasi Islam dan negara.

Dalam kajian khusus tentang trope "penguasa adil" dalam mirrors, raja atau sultan dipahami sebagai penentu pemisahan antara keadilan ('adl) dan kezaliman (ẓulm), dengan tekanan bahwa tirani adalah bencana dan tidak akan lestari. Namun, sumber yang sama juga merekam bahasa yang kuat tentang sultan sebagai "bayang-bayang Tuhan di bumi" dan sebagai delegasi Tuhan atas makhluk, yang secara potensial dapat digunakan untuk mempertebal klaim kewibawaan penguasa. Karena itu, literatur mirrors sekaligus dapat menjadi instrumen pembatasan moral (anti-tirani) dan instrumen legitimasi sakral (delegasi ilahi).

6.2. Pemisahan dan Negosiasi Kekuasaan: Raja sebagai Penguasa Temporal versus Ulama sebagai Penjaga Agama

Sumber historiografi tentang Badauni di istana Akbar menunjukkan keberadaan teori Perso-Islamic kingship yang menekankan pemisahan kekuasaan: penguasa sebagai kedaulatan temporal, sedangkan ulama sebagai kustodian agama. Ini memberikan dasar konseptual mengapa monarki absolut dalam praktik bisa tetap berhadapan dengan otoritas normatif ulama dan hukum Islam, meskipun pembagiannya tidak identik dengan model konstitusional modern (Gommans & Huseini, 2022; Haque, 2024). Dalam bahasa lain, sumber-sumber ini menggambarkan field politik Islam sebagai ruang negosiasi antara otoritas penguasa dan otoritas normatif ulama atau hukum.

6.3. Sacral Kingship ≠ Kedaulatan Absolut: Nuansa Konseptual

Dalam pembahasan teoretis tentang sacred kingship, dicatat bahwa sekalipun raja dapat dipahami "sakral" (numinous, exceptional), hal itu tidak otomatis identik dengan kedaulatan yang absolut. Kajian ini juga menggarisbawahi problem konseptual ketika sacred kingship dan sovereignty dipertukarkan begitu saja, karena secara asal-usul konsepnya dapat berlawanan. Nuansa ini relevan untuk politik Islam karena studi-studi tentang islamisasi dan pengembangan kosakata kekuasaan raja—misalnya model auspicious/sacral/cosmic rulership di dunia pascaMongol—menunjukkan proses pembentukan bahasa legitimasi imperial (Rachman, 2018), tetapi sumber teoretis mengingatkan bahwa sakralisasi tidak selalu berarti "absolut" dalam pengertian kedaulatan legal-modern. Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, "absolut" harus dibaca melalui indikator institusional—pembatasan konstitusional, peran konsultasi, peran ulama—dan bukan hanya melalui simbol sakral (Rachman, 2018).

________________________________________

7. Respons Konstitusionalisme Islam terhadap Absolutisme

Kajian tentang Revolusi Konstitusional Iran 1906 menekankan bahwa salah satu objektif gerakan konstitusional adalah membatasi kekuasaan absolut Shah melalui seperangkat hukum dan lembaga. Sumber tersebut juga memperlihatkan adanya pertentangan antara ulama pro-konstitusi dan anti-konstitusi terkait isu "hukum ilahi vs. hukum manusia", yang diposisikan sebagai bukti ketegangan perennial dalam Islam. Di dalam argumen pro-konstitusi, tokoh seperti Nā'īnī mengartikulasikan teori amānah (kekuasaan sebagai "amanat"), yang memandang pemerintahan sebagai amanat di tangan penguasa sehingga penguasa tidak boleh menampilkan diri sebagai pemilik absolut. Dalam kerangka ini, pilar konstitusional—misalnya Majlis sebagai tempat berkumpulnya orang bijak—dan prinsip konsultasi dipandang krusial; jika pilar-pilar itu runtuh, monarki konstitusional dapat berubah menjadi otoritarian. Sumber yang sama juga menegaskan bahwa bagi Nā'īnī, tujuan utama gerakan konstitusional adalah transformasi monarki absolut menjadi pemerintahan kebebasan—membebaskan rakyat dari captivity and servitude dalam rezim otoriter (Tabar, 2021).

Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, konstitusionalisme dapat dibaca sebagai salah satu bentuk ijtihad politik untuk menginstitusionalisasikan prinsip amānah, konsultasi, dan pembatasan kekuasaan agar absolutisme tidak berkembang menjadi otoritarianisme. Argumen-argumen ini juga memperlihatkan bahwa pembatasan monarki absolut tidak selalu diposisikan sebagai "impor" yang murni eksternal, melainkan dapat ditawarkan melalui perangkat konseptual internal (amānah, konsultasi), meski tetap diperdebatkan keras oleh pihak yang menolak legislasi manusia dan memandang syariah sebagai perangkat hukum yang sempurna.

________________________________________

8. Kontribusi Pemikiran Politik Melayu-Islam

Dalam konteks Melayu, kajian tentang Raja Ali Haji menegaskan bahwa pemikirannya bertumpu pada "demitologisasi raja" (demythologization of kings) dan secara eksplisit menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang dimaksud "bukan tiran maupun absolut, melainkan pemerintahan konstitusional" yang tunduk pada seperangkat aturan dalam mengelola negara menurut al-Qur'an dan Sunnah. Sumber ini juga menekankan bahwa tidak cukup alasan untuk menyimpulkan Raja Ali Haji menginginkan monarki teokratis atau monarki absolut, justru karena orientasi demitologisasi itu (Helmiati, 2021).

Pada sisi lain, studi tentang Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi menekankan adanya kritik terhadap monarki absolut Melayu dengan karakter "kekuasaan berada di tangan raja, tanpa batas" dan tuntutan ketaatan penuh rakyat terhadap perintah raja. Dua sumber ini—secara sintesis—memperlihatkan bahwa tradisi pemikiran politik Melayu-Islam menyediakan bahasa kritik terhadap absolutisme (sebagai kuasa "tanpa batas") sekaligus menawarkan horizon pembatasan melalui tata aturan atau konstitusionalitas yang dipahami kompatibel dengan rujukan normatif Islam.

________________________________________

9. Ilustrasi Kontemporer: Arab Saudi dan Brunei Darussalam

9.1. Arab Saudi

Dalam kajian dinamika konstitusi Islam, Arab Saudi dikategorikan sebagai monarki absolut, dengan konstitusi (Nizam al-Asasi) yang disusun oleh raja dan menempatkan syariah sebagai groundnorm (Brack, 2018). Akan tetapi, raja tetap berada pada posisi sentral, dan prinsip checks and balances tidak tampak kuat; konstitusi dibaca tidak untuk membatasi kekuasaan negara, melainkan mengefektifkan otoritas politiknya (Brack, 2018).

Kajian tentang diplomasi "moderasi Islam" Arab Saudi menekankan bahwa sistem monarki absolut Arab Saudi membawa persoalan bagi citra dan legitimasi internasional, dan bahwa Arab Saudi mengandalkan status sebagai pelayan dua kota suci untuk membenarkan monarki absolut tersebut. Kajian lain menekankan bahwa Arab Saudi sebagai monarki absolut dikendalikan oleh raja dan keluarga kerajaan, serta menyoroti relasi umara–ulama yang saling menguntungkan, yang memungkinkan politik dan agama sama-sama memperoleh keuntungan (Helmiati, 2021).

9.2. Brunei Darussalam

Kajian tentang Brunei menggambarkannya sebagai monarki absolut atau otokrasi sentralistik, di mana sultan menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin tertinggi agama; keputusan dan kekuasaan eksekutif dipusatkan pada sultan. Sumber tentang Brunei juga menekankan MIB (Melayu Islam Beraja) sebagai falsafah nasional yang mengintegrasikan adat Melayu, syariat Islam, dan sistem kerajaan dalam menopang kedaulatan negara (Tabar, 2021). Kajian tentang hukum Islam di Brunei menegaskan hubungan antara perkembangan legislasi Islam dan konsep MIB, sekaligus mencatat bahwa monarki Brunei mengalami evolusi konstitusi, namun sultan tetap digambarkan sebagai "absolute monarch" (Tabar, 2021). Dalam perbandingan sistem hukum tata negara, Brunei disebut menegakkan hukum syariah sebagai bagian dari hukum nasional dan dibahas dalam kaitan dengan MIB sebagai basis identitas politik kerajaan (Gommans & Huseini, 2022).

Kedua ilustrasi ini memperjelas pola yang juga ditegaskan secara konseptual dalam kajian dinamika konstitusi Islam: monarki absolut dalam sejumlah negara Muslim modern dapat memiliki teks konstitusi dan simbol-simbol legal, tetapi tidak selalu berfungsi sebagai pembatas efektif atas pusat kekuasaan raja atau sultan (Brack, 2018; Tabar, 2021).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang telah dikaji, monarki absolut menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai praktik dan/atau bentuk pemerintahan kerajaan di dunia Muslim yang memusatkan kekuasaan pada raja atau sultan sehingga pembatasan konstitusional dan mekanisme akuntabilitas politik tidak efektif, sering kali disertai legitimasi religius—status keagamaan raja, dukungan ulama, atau kosakata politik-teologis (Brack, 2018).

Secara historis, literatur yang dikaji menarasikan transisi pascakhulafā' al-rāsyidīn menuju al-mulk turun-temurun dan penguatan otoritas pusat yang oleh beberapa penulis disebut sebagai monarki absolut (Blaydes et al., 2018). Secara normatif, sumber-sumber yang sama memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, musyawarah, dan amānah dapat—dan sering—dijadikan dasar kritik terhadap absolutisme; baik dalam kerangka dakwah anti-divine right yang menegaskan akuntabilitas penguasa, maupun dalam ijtihad konstitusional seperti teori amānah Nā'īnī untuk membatasi monarki absolut, dan dalam tradisi Melayu-Islam melalui demitologisasi raja dan dorongan kerajaan konstitusional.

Pada saat yang sama, khazanah mirrors for princes dan politik-teologi kerajaan memperlihatkan perangkat bahasa yang dapat sekaligus membatasi tirani secara moral dan—dalam konteks tertentu—menguatkan klaim sakral penguasa, sehingga medan "monarki absolut" dalam politik Islam tampak sebagai arena negosiasi dan kontestasi, bukan kategori tunggal yang stabil.

________________________________________

Daftar Pustaka

Blaydes, L., Grimmer, J., & McQueen, A. (2018). Mirrors for Princes and Sultans: Advice on the Art of Governance in the Medieval Christian and Islamic Worlds. The Journal of Politics, 80(4), 1150–1167. https://doi.org/10.1086/699246

Brack, J. (2018). Theologies of Auspicious Kingship: The Islamization of Chinggisid Sacral Kingship in the Islamic World. Comparative Studies in Society and History, 60(4), 1143–1171. https://doi.org/10.1017/s0010417518000415

Gommans, J., & Huseini, S. R. (2022). Neoplatonic Kingship in the Islamic World: Akbar's Millennial History (hlm. 192–222). https://doi.org/10.7312/moin20416-010

Haque, I. (2024). Writing the past, writing the present: Abd al-Qadir Badauni's narrative of the history of the Delhi Sultanate. The Indian Economic & Social History Review, 61(3), 325–348. https://doi.org/10.1177/09749284241263937

Helmiati, H. (2021). Nurturing Islamic and Socio-political Thoughts in Riau and Beyond: Exploring Raja Ali Haji's Works. Journal of Al-Tamaddun, 16(2), 99–109. https://doi.org/10.22452/jat.vol16no2.8

Rachman, T. (2018). Bani Umayyah di Lihat dari Tiga Fase. Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 2(1), 86. https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1079

Tabar, M. M. (2021). Divine vs. Human Law: The Quarrel between the Anti- and Pro-Constitutionalist Jurists in Iranian Constitutional Revolution of 1906. Religions, 12(8), 630. https://doi.org/10.3390/rel12080630