02167 - Militerisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Analisis Konseptual, Historis, dan Normatif

Abstrak

This article examines the concept of militarism through the lens of Islamic political science, integrating analytical-descriptive and normative-evaluative dimensions. Drawing on a range of political science literature, the study first establishes militarism as an ideological and policy orientation that privileges military force as the primary solution to political and security problems, often accompanied by the expansion of military roles in domestic governance and foreign policy. The article then situates this concept within Islamic political thought, highlighting the normative framework of sovereignty, just governance, participatory consultation, and the importance of restraining those in power — as elaborated by classical theorists such as al-Māwardī. Empirical cases from Turkey, Egypt, Pakistan, Algeria, and post-Assad Syria are analyzed to demonstrate that militarism in Muslim-majority states is not an inherent feature of Islamic doctrine, but rather a contingent political phenomenon shaped by institutional configurations, elite strategies, and the instrumental use of religious symbols. The article further distinguishes between Islam as a faith and Islamism as a political project, arguing that militarism often exploits religious legitimation without reflecting authentic Islamic governance principles. It concludes that from the standpoint of Islamic political science, militarism constitutes a governance deviation when it displaces justice, consultation, and the normative restraint of coercive power — values that are central to the Islamic tradition of political thought.

Keywords: militarism, Islamic political science, governance, civil-military relations, Islamism, coercive power

________________________________________

[Indonesia]

Artikel ini mengkaji konsep militerisme melalui lensa ilmu politik Islam dengan memadukan dimensi analitis-deskriptif dan normatif-evaluatif. Dengan mengacu pada ragam literatur ilmu politik, kajian ini terlebih dahulu menetapkan militerisme sebagai orientasi ideologis dan kebijakan yang mengutamakan kekuatan militer sebagai solusi utama atas persoalan politik dan keamanan, yang kerap disertai perluasan peran militer dalam tata kelola domestik dan kebijakan luar negeri. Artikel ini kemudian menempatkan konsep tersebut dalam bingkai pemikiran politik Islam, dengan menyoroti kerangka normatif kedaulatan, tata kelola yang adil, konsultasi partisipatif, serta pentingnya pembatasan kekuasaan — sebagaimana diuraikan oleh pemikir klasik seperti al-Māwardī. Kasus-kasus empiris dari Turki, Mesir, Pakistan, Aljazair, dan Suriah pasca-Assad dianalisis untuk menunjukkan bahwa militerisme di negara-negara mayoritas Muslim bukanlah ciri inheren doktrin Islam, melainkan fenomena politik yang bersifat kontingen yang dibentuk oleh konfigurasi institusional, strategi elite, dan instrumentalisasi simbol-simbol keagamaan. Artikel ini juga membedakan antara Islam sebagai iman dan Islamisme sebagai proyek politik, dengan berargumen bahwa militerisme kerap mengeksploitasi legitimasi agama tanpa mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola Islam yang autentik. Kesimpulannya, dari sudut pandang ilmu politik Islam, militerisme merupakan deviasi tata kelola ketika ia menggeser keadilan, konsultasi, dan pengendalian normatif atas kekuasaan koersif — nilai-nilai yang menjadi inti tradisi pemikiran politik Islam.

Kata kunci: militerisme, ilmu politik Islam, tata kelola, relasi sipil-militer, Islamisme, kekuasaan koersif

________________________________________

1. Pendahuluan

Militerisme — sebagai ideologi atau kebijakan yang mengutamakan kekuatan militer dalam politik dan hubungan internasional — merupakan salah satu konsep yang terus relevan dalam kajian ilmu politik kontemporer, termasuk dalam analisis negara-negara mayoritas Muslim. Pertanyaan tentang sejauh mana orientasi militer-sentris memengaruhi tata kelola, legitimasi politik, dan relasi negara–masyarakat di dunia Islam telah menjadi perhatian para sarjana dari berbagai disiplin, mulai dari studi perbandingan politik, hubungan internasional, hingga pemikiran politik Islam.

Artikel ini bertujuan memaparkan dan menganalisis konsep militerisme secara sistematis dalam perspektif ilmu politik Islam. Kajian dilakukan dengan memadukan dua tingkat analisis: pertama, definisi analitis yang bersumber dari literatur ilmu politik umum tentang militerisme, etika perang, dan relasi sipil-militer; dan kedua, evaluasi normatif yang berangkat dari prinsip-prinsip tata kelola dalam pemikiran politik Islam, mencakup gagasan kedaulatan, keadilan, konsultasi, dan pembatasan kekuasaan.

Untuk memperkuat argumen, artikel ini menyertakan kajian atas kasus-kasus empiris dari sejumlah negara mayoritas Muslim — Turki, Mesir, Pakistan, Aljazair, dan Suriah — yang memperlihatkan variasi konkret dalam relasi antara militerisme, instrumentalisasi agama, dan dinamika politik. Dengan cara ini, artikel diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih bernuansa dan tidak esensialis tentang hubungan antara Islam dan militerisme.

________________________________________

2. Konsep Dasar: Apa itu Militerisme dalam Analisis Ilmu Politik

Dalam literatur ilmu politik, militerisme dapat dipahami sebagai suatu orientasi ideologis dan/atau kebijakan yang menempatkan kekuatan militer sebagai solusi yang diprioritaskan untuk persoalan politik dan keamanan, disertai perluasan peran militer (baik dalam kebijakan luar negeri maupun tata kelola domestik) (Brown, 2014). Kritik terhadap militerisme dalam konteks demokrasi sering dikaitkan dengan kecenderungan memperluas aparatus militer/polisi-militer serta menjadikan tindakan militer sebagai jawaban "istimewa" (privileged solution) atas problem politik — misalnya terorisme — yang berisiko menggerus praktik demokrasi dan kebebasan sipil (Brown, 2014).

Secara historis-sosiologis, relasi antara politik dan militerisme juga dianalisis sebagai "perkawinan" (marriage) antara politisasi dan militerisasi: negara modern kerap dipahami sebagai bentuk organisasi politik yang secara inheren mengelola koersi terorganisasi. Pada saat yang sama, Mazrui menekankan adanya horizon normatif jangka panjang berupa kebutuhan "perceraian" yang layak antara politik dan militerisme, yakni transisi dari "warfare polity" menuju "welfare polity". Kerangka ini membantu memisahkan (i) militer sebagai instrumen negara yang sah, dari (ii) militerisme sebagai orientasi yang mengunggulkan koersi dan institusi militer sebagai pusat kehidupan politik (Brown, 2014).

________________________________________

3. Landasan Ilmu Politik Islam: Kedaulatan, Tujuan Pemerintahan, dan Pembatasan Kekuasaan

Dalam uraian tentang teori politik Islam, salah satu karakter yang sering ditekankan ialah bahwa secara teoretik ia tidak mengakui pemisahan yang sah antara ranah "religius" dan "sekuler"; kesatuan ini diwujudkan dalam gagasan kedaulatan Tuhan yang direalisasikan melalui negara/politas Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Pada saat yang sama, wacana tentang "pemerintahan yang baik" (good government) dalam pemikiran politik Muslim tidak tunggal: Sayyid, misalnya, mengidentifikasi beberapa model normatif, dengan politas Madinah di bawah kepemimpinan Nabi sebagai horizon paradigmatik yang dipandang ideal, namun sulit direplikasi pasca-wafat Nabi karena bergantung pada bimbingan profetik.

Dalam tradisi pemikiran klasik, pembicaraan tentang pemerintahan tidak berhenti pada legitimasi religius, tetapi juga pada pembatasan dan pengendalian penguasa. Heck menafsirkan al-Māwardī bahwa tujuan pemerintahan adalah menghadirkan tatanan yang adil sesuai kehendak Tuhan, sambil mengakui kondisi manusia (termasuk penguasa) yang cacat/bercela; karena itu, pemerintahan mesti ditopang oleh seperangkat aturan yang membatasi kecenderungan jiwa yang tidak tertata. Dengan demikian, dalam perspektif ilmu politik Islam, perangkat normatif dan institusional untuk mengekang kekuasaan menjadi penting, sehingga dominasi koersi (yang lazim dalam militerisme) dapat dibaca sebagai problem tata kelola, bukan sekadar pilihan teknis keamanan (Heck, 2016).

Akhmetova merumuskan dimensi normatif ini dalam bahasa hak dan tata kelola: ia menyatakan bahwa menjaga perdamaian, harmoni, dan stabilitas sosial merupakan tujuan utama Islam dalam pemerintahan, sembari menegaskan hak-hak warga dalam politas Islam seperti partisipasi dan konsultasi, kebebasan menyatakan pendapat dan mengkritik pemerintah, serta hak untuk tidak menaati penguasa yang menyimpang (Heck, 2016). Dalam kerangka ini, militerisme — sebagai pengutamaan logika koersi dan securitization — cenderung bertentangan dengan orientasi partisipatif-konsultatif yang dipaparkan Akhmetova (Heck, 2016) dan kebutuhan pembatasan penguasa sebagaimana dibaca Heck pada al-Māwardī.

________________________________________

4. Keamanan dan Kekuasaan dalam Sejarah Awal Islam: Dari "Pax Islamica" ke Perjanjian

Studi historis juga menunjukkan bahwa pembentukan komunitas politik awal Islam melibatkan dimensi keamanan, namun tidak identik dengan militerisme sebagai ideologi supremasi militer. Arjomand menjelaskan bahwa kebijakan kesukuan Nabi Muhammad menjadi bagian dari penciptaan masyarakat dan politas berfondasi religius; suku-suku Arab dapat menempatkan diri di bawah perlindungan Tuhan dan utusan-Nya tanpa harus memeluk Islam, yang membentuk suatu sistem keamanan antarsuku yang ia sebut "Pax Islamica" — sebuah tatanan keamanan dengan "inti religius" berbasis "keamanan Tuhan dan utusan-Nya". Catatan ini penting karena menunjukkan bahwa tatanan keamanan dapat dibangun melalui arsitektur komunal dan norma perlindungan, tidak semata melalui ekspansi peran militer dalam politik.

Sejalan dengan itu, Rane menekankan bahwa pemenuhan perjanjian (covenants) dan traktat merupakan tema yang kurang disorot dalam diskursus tentang Islam dan kekerasan, padahal ia disebut dalam Al-Qur'an bersama tenet kunci lain untuk mendefinisikan kebajikan/keriuhan iman (Kellner, 2002). Rane juga menunjukkan bagaimana dokumen-dokumen historis yang (menurut riset mutakhir yang ia rujuk) dikeluarkan Nabi kepada komunitas Kristen dan lainnya dapat dijadikan lensa untuk memahami relasi antaragama; bahkan ia mengutip bagian "Open Letter" yang menyatakan bahwa "People of the Scripture" berada di bawah perjanjian-perjanjian kuno dan "rulings of jihad" tidak berlaku atas mereka (Kellner, 2002). Dalam perspektif ilmu politik Islam, penekanan pada perjanjian ini menyediakan dasar analitis bahwa orientasi politik yang "militer-sentris" dapat dipersoalkan bila mengabaikan logika kontraktual-perjanjian yang juga memiliki bobot normatif dalam tradisi (Heck, 2016; Kellner, 2002).

________________________________________

5. Etika Penggunaan Kekuatan dan Ambivalensi Interpretasi: Agama, Kekerasan Politik, dan Negara

Dalam ilmu politik (khususnya studi konflik), Brown menegaskan bahwa efek norma religius pada konflik bersenjata antarnegara relatif kurang diteliti, padahal agama dapat memengaruhi preferensi negara dan hasil interaksi antarnegara melalui pembentukan emosi, bias kognitif-motivasional, serta berfungsi sebagai ideologi politik yang memprogram agenda melalui kitab suci, klerus, dan narasi sejarah (Noland, 2005). Dalam kerangka itu, agama membentuk standar perilaku termasuk standar "resort to (political) violence," sehingga berbagai tradisi keagamaan dapat berbeda dalam "war ethics" median yang berada pada spektrum permisif–restriktif (Noland, 2005). Dalam artikel sebelumnya, Brown juga mengajukan temuan empiris bahwa etika perang Kristen lebih restriktif dan populasi Kristen berkorelasi negatif dengan kecenderungan negara menggunakan kekuatan, sedangkan etika perang Islam lebih permisif dan populasi Muslim berkorelasi positif dengan kecenderungan tersebut (dengan pengendalian variabel-variabel konvensional) (Oluyemi, 2021). Brown juga menyebut adanya kriteria etika perang seperti proporsionalitas sebab ("injury must be grave enough to warrant … military force") (Oluyemi, 2021).

Namun, literatur yang sama juga menunjukkan bahwa mengidentikkan Islam dengan militerisme adalah problematis dan diperdebatkan. Rane justru mengkritik narasi dominan yang mengasosiasikan Islam dan Nabi dengan kekerasan dan mengutip Huntington yang menyatakan Islam "inextricably linked to militarism," sambil mengusulkan bahwa diskursus itu mengabaikan sentralitas perjanjian (Kellner, 2002). Kellner pun menegaskan bahwa "Islam" merupakan medan kontestasi dan terdapat upaya mobilisasi bentuk Islam yang lebih moderat melawan ekstremisme (Brown, 2014). Sementara itu, Akhmetova secara normatif menyatakan bahwa militerisme dan kekerasan — baik oleh individu maupun negara — perlu "dibawa di bawah kendali" melalui pemahaman prinsip-prinsip Islam yang autentik dalam pemerintahan serta pendekatan moderasi (wasaṭiyyah) (Heck, 2016). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, penting membedakan antara (i) temuan korelasional tentang pola konflik yang dikemukakan Brown (Noland, 2005; Oluyemi, 2021), dan (ii) klaim esensialis tentang Islam sebagai "militeristik," yang dipersoalkan oleh Rane dan tidak sejalan dengan seruan pengendalian kekerasan pada Akhmetova (Heck, 2016; Kellner, 2002).

Selain itu, studi konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa dimensi "agama" bekerja melalui konfigurasi politik yang lebih spesifik: Lai menemukan bahwa perbedaan identitas religius antara pemimpin negara memengaruhi peluang munculnya militarized disputes, sementara perbedaan agama antar-populasi tidak; faktor etnis dan politik kekuatan juga berpengaruh (Ellis, 2010). Ini konsisten dengan argumen Brown bahwa pengaruh agama dapat bekerja melalui lembaga, narasi, dan aktor otoritatif yang membentuk agenda dan keputusan negara (Noland, 2005), serta memperingatkan bahwa pembacaan "militerisme" dalam konteks Islam perlu memeriksa level analisis (elite vs. populasi; institusi vs. doktrin) (Ellis, 2010; Noland, 2005).

________________________________________

6. Memisahkan "Islam" dari "Islamisme" dalam Analisis Militerisme

Dalam studi politik kontemporer, beberapa penulis menekankan pembedaan konseptual antara Islam sebagai agama dan Islamisme sebagai proyek politik. Oluyemi (dengan merujuk Durward & Marsden) menyebut Islamisme sebagai versi politisasi Islam dan menegaskan bahwa Islamisme adalah "microscopic minority" yang tidak mewakili Islam secara keseluruhan. Pradhan dan Tinus juga menekankan pentingnya membedakan Islam sebagai iman yang egalitarian dari politik yang menginstrumentalisasi agama untuk tujuan politik, dan menyatakan fokus pada Islamisme sebagai ideologi politik (bukan Islam sebagai iman) (Zohny, 2018). Pembedaan ini penting dalam kajian militerisme karena militerisme dapat dilegitimasi melalui instrumentalisasi religius oleh negara atau gerakan, tanpa dapat disimpulkan sebagai konsekuensi tunggal dari doktrin agama itu sendiri (Zohny, 2018).

________________________________________

7. Militerisme sebagai Problem Tata Kelola dalam Negara-Negara Mayoritas Muslim: Variasi Empiris

7.1 Turki: Instrumentalisasi Institusi Keagamaan untuk Narasi Pro-Kekerasan

Yılmaz dan Erturk meneliti bagaimana institusi keagamaan yang dikendalikan negara (Diyanet) digunakan untuk membangun narasi martirdom dan militerisme; mereka menyatakan bahwa khutbah Jumat yang menjangkau "at least 50 percent of the country's adult males every week" bergerak dari pemahaman nasionalis tentang militerisme/martirdom menuju interpretasi yang lebih "radikal," "Islamist," dan pro-kekerasan yang mendorong "dying for the nation, homeland, religion and God" serta menekankan bahwa generasi baru harus dibesarkan dengan "pro-violence religious spirit" (Quamar, 2017). Mereka juga menegaskan Diyanet sejak awal memiliki fungsi untuk mengontrol dan membentuk Islam sesuai kebutuhan negara-bangsa sekuler, sehingga institusi ini berperan politis (Quamar, 2017). Temuan ini memberi contoh bagaimana militerisme dalam konteks "politik Islam" dapat muncul bukan hanya dari aktor militer, tetapi dari ko-produksi negara–institusi religius yang memobilisasi simbol jihad/martir untuk proyek politik (Noland, 2005; Quamar, 2017).

Namun, kasus Turki juga memperlihatkan kontestasi internal terhadap religius-militerisme. Houston meneliti penolakan wajib militer (conscientious objection) di Turki, menempatkannya dalam konteks "ceaseless religious militarism" Republik. Ia menunjukkan kesaksian penolak wajib militer (termasuk Muslim saleh) yang mendekonstruksi penggunaan istilah cihat (jihad) oleh militer untuk memuliakan dinas militer bagi negara nasionalis yang non-Islamik; Houston mengutip Kemerli bahwa pensakralan tentara sebagai agen jihad dan karakterisasi wajib militer sebagai tugas suci "do not rest on valid Islamic foundations". Ini menguatkan tesis bahwa militerisme yang "dibungkus" simbol Islam adalah arena debat keagamaan-politik, sejalan dengan pernyataan Kellner bahwa Islam adalah medan kontestasi (Brown, 2014), serta menggarisbawahi pentingnya pembedaan Islam vs. Islamisme/instrumentalisasi politik (Zohny, 2018).

7.2 Mesir: Militerisasi Aparatus Keamanan dan Sekuritisasi Politik

Zohny menelusuri peran militer dalam politik Mesir dan mencatat bahwa Gamal Abdul Nasser memprioritaskan ekspansi kekuasaan polisi negara dengan meningkatkan peran Ministry of Interior (MOI), memiliterisasinya, dan menempatkannya di bawah kontrol ketat militer. Zohny membingkai pertanyaan lebih luas tentang konteks keterlibatan militer dalam politik dan apakah militerisasi/sekuritisasi dapat koeksis dengan demokratisasi. Dalam istilah ilmu politik, ini mendekati definisi militerisme sebagai perluasan peran militer dalam tata kelola domestik dan pergeseran keseimbangan kontrol sipil–militer, sekaligus menimbulkan pertanyaan normatif dalam ilmu politik Islam tentang partisipasi, konsultasi, dan hak kritik warga (Heck, 2016).

7.3 Pakistan: Militer, Kerangka Politik, dan Islamisasi

Rizvi menganalisis paradoks pemerintahan militer di Pakistan: rezim militer berupaya menciptakan "cohesion without consensus" dengan mengandalkan aparatus kontrol negara; intervensi berulang membuat para komandan cenderung mempertahankan kerangka politik yang menjamin keberlanjutan kebijakan mereka dan melindungi manfaat yang dinikmati. Rizvi juga mencatat bahwa sekalipun ada pandangan tentang pengenalan "Islamic system" sebagai prasyarat esensial bagi Pakistan, tema Islamisasi tidak selalu ditekan secara keras oleh rezim militer dalam argumentasi legal tertentu. Sementara itu, Swenden menekankan bahwa militerisasi Pakistan meningkatkan pengaruh relatif kelompok tertentu dan "played a role in the gradual Islamization of the state," khususnya sejak 1970-an; di bawah Zia, fundamentalis Islam (JI) diangkat ke kabinet dan struktur komando militer, Dewan Islam makin terlibat dalam advis kebijakan, dan melalui reformasi yudisial diperkenalkan hudud punishments untuk kejahatan tertentu. Kombinasi Rizvi dan Swenden menunjukkan bahwa hubungan militer–Islamisasi bersifat kontingen dan institusional: militerisme dapat mencari legitimasi melalui Islamisasi tertentu, tetapi intensitas dan bentuknya bervariasi menurut strategi rezim dan konfigurasi elite.

7.4 Aljazair dan Kawasan Arab: Militerisme sebagai Pilar Ketahanan Otoritarian

Volpi menjelaskan bahwa rezim otoriter dapat bertahan dari mobilisasi massa melalui kombinasi pseudodemokratisasi, patronase redistributif, dan penggunaan efektif aparatus keamanan; ia menyebut "robust militarism" sebagai bagian dari mekanisme tersebut. Dalam konteks Aljazair, Volpi juga menyinggung bahwa mobilisasi konstituensi Islam yang mendekati kekuasaan negara "wiped out by the military coup" Januari 1992. Pada level regional, Noland menyatakan bahwa kawasan Arab "highly militarized," dengan catatan bahwa negara-negara Arab mencakup "9 of the top 20" negara yang diperingkat berdasarkan belanja militer sebagai porsi GDP atau tentara per 1.000 penduduk (mengacu pada US Department of State 2002). Dua rujukan ini mendukung pembacaan militerisme sebagai struktur politik — bukan sekadar kebijakan keamanan — yang menopang rezim dan membentuk dinamika Islamisme, oposisi, dan legitimasi (Noland, 2005).

7.5 Suriah Pasca-Assad: Reformasi Sipil–Militer sebagai Antitesis Militerisme

Koç, dalam studi berbasis diskusi lapangan tentang masa depan tatanan politik Suriah, menekankan bahwa reformasi relasi sipil–militer penting untuk mencegah kemunculan kembali negara otoriter yang termiliterisasi; ia menyatakan perlunya pengawasan politik atas militer, termasuk melalui reformasi Kementerian Pertahanan. Penekanan pada oversight ini paralel dengan kerangka Oluyemi tentang ketegangan antara kontrol sipil objektif dan kecenderungan peran domestik militer yang meluas yang dikritik sebagai preeminensi militerisme dalam demokrasi. Dalam pembacaan ilmu politik Islam, gagasan oversight dan pembatasan ini juga sejalan dengan perhatian al-Māwardī (melalui Heck) tentang perlunya aturan untuk "mengekang sang pengekang" (restrain the restrainer) dan penekanan Akhmetova pada partisipasi/konsultasi serta hak kritik (Heck, 2016).

________________________________________

8. Sintesis: "Militerisme" Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, militerisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan pada dua tingkat:

Pertama, definisi analitis (deskriptif-empiris):

Militerisme adalah konfigurasi ideologi/kebijakan di mana institusi militer dan logika koersi diposisikan sebagai pusat pengambilan keputusan dan pemecahan masalah politik (domestik maupun internasional), sering disertai perluasan peran militer dalam keamanan internal dan/atau tindakan eksternal (Brown, 2014). Dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim, konfigurasi ini dapat berjalin dengan instrumentalisasi simbol dan institusi keagamaan untuk membenarkan kekerasan, martirdom, atau "jihadisasi" kewargaan (sebagaimana ditunjukkan pada Diyanet) (Quamar, 2017), dan juga memunculkan resistensi keagamaan internal yang menolak klaim legitimasi tersebut. Secara empiris, pengaruh agama terhadap keputusan penggunaan kekuatan juga dapat muncul melalui elite dan institusi (pemimpin, klerus, narasi) alih-alih sekadar identitas populasi, sebagaimana ditekankan Brown dan Lai (Ellis, 2010; Noland, 2005).

Kedua, evaluasi normatif (kritik tata kelola dalam horizon Islam):

Dalam horizon normatif yang ditampilkan dalam teori politik Islam, pemerintahan ideal diarahkan pada tatanan adil dan terikat aturan (al-Māwardī), kesatuan religius-sekuler dalam realisasi kedaulatan Tuhan, dan tujuan menjaga perdamaian/harmoni serta tata kelola partisipatif-konsultatif dengan hak kritik dan bahkan hak tidak menaati penguasa menyimpang (Heck, 2016). Rane menambahkan bahwa sentralitas perjanjian dan traktat dalam Islam menyediakan sumber normatif yang dapat menahan logika militer-sentris, sekaligus mengoreksi narasi esensialis yang menautkan Islam pada militerisme (Kellner, 2002). Karena itu, dari sudut ilmu politik Islam, militerisme dapat dikritik sebagai deviasi ketika menggeser orientasi pemerintahan dari keadilan, konsultasi, dan pengendalian kekerasan menuju supremasi koersi dan securitization (Heck, 2016), terutama bila disertai klaim-klaim religius yang dipersengketakan secara internal dan mengabaikan etika pembatasan (misalnya proporsionalitas) yang justru muncul dalam diskursus etika penggunaan kekuatan (Oluyemi, 2021).

Secara keseluruhan, literatur yang tersedia menunjukkan ketegangan konseptual: ada studi yang menemukan asosiasi statistik tertentu antara "war ethics" Islam dan kecenderungan penggunaan kekuatan oleh negara (Noland, 2005; Oluyemi, 2021), sementara rujukan lain menekankan perjanjian, moderasi, dan kontrol atas militerisme/kekerasan sebagai inti tata kelola Islam (Heck, 2016; Kellner, 2002). Karena itu, "militerisme menurut ilmu politik Islam" paling kuat dipahami bukan sebagai sifat inheren Islam, melainkan sebagai fenomena politik yang (a) dapat dianalisis melalui relasi institusi, elite, dan legitimasi religius (Ellis, 2010; Noland, 2005; Quamar, 2017), dan (b) dapat dinilai secara normatif dengan perangkat nilai tata kelola Islam seperti keadilan, konsultasi, pembatasan penguasa, serta pemenuhan perjanjian (Heck, 2016; Kellner, 2002).

________________________________________

9. Penutup

Artikel ini telah menunjukkan bahwa militerisme, dalam perspektif ilmu politik Islam, tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui kacamata doktrin keagamaan semata. Pemahaman yang lebih komprehensif menuntut pemisahan antara Islam sebagai iman dan Islamisme sebagai proyek politik, serta pengakuan bahwa militerisme di negara-negara mayoritas Muslim merupakan fenomena yang dikondisikan oleh variabel-variabel institusional, elite, dan historis yang spesifik.

Dari sudut pandang normatif, tradisi pemikiran politik Islam — melalui gagasan tentang keadilan, konsultasi, pembatasan penguasa, dan sentralitas perjanjian — menyediakan perangkat evaluatif yang memadai untuk mengkritisi militerisme sebagai deviasi tata kelola. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang relasi agama dan politik, tetapi juga membuka ruang bagi reformasi yang berakar pada nilai-nilai Islam itu sendiri, sebagaimana dicontohkan oleh gagasan reformasi sipil-militer dalam kasus Suriah pasca-Assad.

________________________________________

Daftar Pustaka

Brown, D. (2014). Christian and Muslim population and first use of force by states, 1946–2001. Politics and Religion Journal, 8(2), 327–360. https://doi.org/10.54561/prj0802327b

Ellis, G. (2010). Gauging the magnitude of civilization conflict. Conflict Management and Peace Science, 27(3), 219–238. https://doi.org/10.1177/0738894210366510

Heck, P. L. (2016). Māwardī and Augustine on governance: How to restrain the restrainer? Studies in Christian Ethics, 29(2), 158–168. https://doi.org/10.1177/0953946815623129

Kellner, D. (2002). Theorizing September 11: Social theory, history, and globalization. Social Thought and Research. https://doi.org/10.17161/str.1808.5194

Noland, M. (2005). Explaining Middle Eastern authoritarianism. https://doi.org/10.2139/ssrn.759652

Oluyemi, O. A. (2021). Religion and military security: The military still matters. Journal of Social and Political Sciences, 4(2). https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.274

Quamar, Md. M. (2017). Islamism and political challenges in the Middle East. India Quarterly: A Journal of International Affairs, 73(2), 259–264. https://doi.org/10.1177/0974928417700794

Zohny, A. Y. (2018). The balancing act in a military‐dominated transition to democracy in Egypt after the Arab Spring. Digest of Middle East Studies, 28(1), 89–106. https://doi.org/10.1111/dome.12157