02157 - Legislasi Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Konsep, Proses, Dan Dinamika Kelembagaan

AFANIN MEDIA UTAMA



Legislation in the Perspective of Islamic Political Science: Concept, Process, and Institutional Dynamics
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep dan proses legislasi dalam perspektif ilmu politik Islam, dengan merujuk pada kerangka tata hukum Indonesia sebagai konteks empiris. Legislasi dipahami secara dikotomis: sebagai proses pembentukan hukum dan sebagai produk hukum yang dihasilkan. Dalam kepustakaan hukum Islam, legislasi berpadanan dengan konsep tasyri' dan taqnīn, yang secara inheren berkelindan dengan dimensi politik (siyāsah). Kajian ini menegaskan bahwa legislasi menurut ilmu politik Islam diarahkan oleh orientasi kemaslahatan, dijalankan melalui etika prosedural syura/keterbukaan, mensyaratkan kualitas moral-intelektual aktor legislatif, serta beroperasi dalam realitas negosiasi politik dan konfigurasi kelembagaan. Proses pembuatan undang-undang dalam praktik Indonesia—yang berlandaskan kewenangan konstitusional DPR–Presiden dan UU No. 12 Tahun 2011—dapat dipahami selaras dengan tuntutan politik Islam sejauh menjamin partisipasi, keterbukaan, dan orientasi kemaslahatan. Studi kasus Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat memperkuat argumen bahwa legislasi Islam dapat dioperasionalkan melalui proses demokratis, negosiasi kelembagaan, dan integrasi pluralisme hukum.
Kata kunci: Legislasi, Tasyri', Taqnīn, Siyāsah, Kemaslahatan, Syura, Partisipasi Publik
________________________________________
Abstract
This article examines the concept and process of legislation from the perspective of Islamic political science, referring to the Indonesian legal framework as an empirical context. Legislation is understood dichotomously: as a law-making process and as a legal product resulting from that process. In Islamic legal literature, legislation corresponds to the concepts of tasyri' and taqnīn, which are inherently intertwined with the political dimension (siyāsah). This study affirms that legislation according to Islamic political science is guided by the orientation of maslahah (public interest), carried out through the procedural ethics of syura/transparency, requires the moral-intellectual quality of legislative actors, and operates within the realities of political negotiation and institutional configuration. The law-making process in Indonesian practice—grounded in the constitutional authority of the DPR–President and Law No. 12 of 2011—can be understood as aligned with Islamic political demands insofar as it guarantees participation, transparency, and orientation toward public interest. The case study of Aceh Qanun No. 6/2014 on Jinayat Law reinforces the argument that Islamic legislation can be operationalized through democratic processes, institutional negotiation, and the integration of legal pluralism.
Keywords: Legislation, Tasyri', Taqnīn, Siyāsah, Maslahah, Syura, Public Participation
________________________________________
A. Pendahuluan
Legislasi merupakan salah satu fungsi fundamental negara modern yang menentukan kualitas tatanan hukum dan corak kehidupan publik suatu masyarakat. Dalam praktik ketatanegaraan, legislasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur teknis-yuridis, melainkan juga sebagai proses sosial dan proses politik yang sarat kepentingan, negosiasi, dan kompromi. Pertanyaan tentang siapa yang berhak membentuk hukum, atas dasar nilai apa hukum dibentuk, dan melalui prosedur seperti apa hukum dihasilkan, adalah pertanyaan yang selalu relevan—baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.
Dalam konteks Indonesia, dinamika legislasi semakin kompleks mengingat keberagaman sumber nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam, sebagai sistem normatif yang dianut mayoritas penduduk, tidak dapat dikesampingkan dari diskursus pembentukan hukum nasional. Di sisi lain, kerangka konstitusional Indonesia menuntut agar setiap produk hukum lahir melalui prosedur demokratis yang menjamin partisipasi dan keterbukaan.
Artikel ini berupaya memetakan secara komprehensif konsep legislasi dalam perspektif ilmu politik Islam, mulai dari landasan konseptual, dimensi proses, prinsip normatif, hingga tantangan empiris yang dihadapi. Dengan mengintegrasikan kajian hukum Islam dan praktik kelembagaan Indonesia, artikel ini menawarkan kerangka analitis yang dapat menjembatani antara tuntutan normatif Islam dan realitas politik-hukum kontemporer.
________________________________________
B. Pembahasan
1. Pengertian Legislasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam
Dalam kajian ketatanegaraan dan politik hukum di Indonesia, legislasi dipahami secara dikotomis: (i) sebagai proses pembentukan hukum, dan (ii) sebagai produk hukum yang dihasilkan dari proses tersebut. Pemahaman dikotomis ini juga digunakan dalam pembahasan legislasi di ranah hukum daerah, ketika peraturan daerah dipahami sebagai "local legislation" (undang-undang lokal) yang dibentuk oleh lembaga legislatif lokal dengan daya berlaku terbatas. Dalam perspektif tata hukum Indonesia, legislasi juga ditegaskan sebagai proses pembentukan hukum tertulis "dengan dan/atau melalui negara", sehingga ia tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kelembagaan dan dinamika politik yang mengiringinya (Nurlindah et al., 2019).
Dalam kepustakaan hukum Islam, padanan konseptual untuk legislasi adalah tasyri', sedangkan legislator dipadankan dengan syāri'. Namun, rujukan penting lain dalam diskursus formalisasi hukum Islam adalah konsep taqnīn, yang secara etimologis dimaknai sebagai legislation/law making/codification (pembuatan undang-undang/kodifikasi) dan dipahami sebagai tindakan "membuat atau menetapkan undang-undang" (Tahmid, 2020). Dalam pandangan tertentu, taqnīn berkelindan erat dengan siyāsah (politik), karena ia adalah upaya memformalkan norma menjadi qanun sebagai ketentuan yang mengikat dalam ruang kekuasaan pemerintahan (Tahmid, 2020). Dengan demikian, secara konseptual, legislasi dalam perspektif ilmu politik Islam dapat diletakkan sebagai irisan antara (a) proses politik (siyāsah) yang mengelola urusan publik dan (b) proses normatif-yuridis (tasyri'/taqnīn) yang memformalkan norma menjadi aturan mengikat (Tahmid, 2020).
2. Legislasi sebagai Proses Politik: Titik Temu Siyāsah dan Pembentukan Undang-Undang
Sejumlah kajian politik-hukum menekankan bahwa pembentukan undang-undang bukan proses yang steril dari kepentingan, melainkan proses sosial dan proses politik yang sangat menentukan karakter produk hukum (Bik, 2013; Nurlindah et al., 2019). Dalam kerangka ini, politik dipahami sebagai usaha menangani persoalan rakyat "dengan menggunakan seperangkat undang-undang" untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian (mafsadah). Karena itu, legislasi—sebagai mekanisme produksi norma yang mengikat—secara inheren adalah arena artikulasi kepentingan, negosiasi, dan kompromi, yang dalam konsep perwakilan politik wajar didominasi keterampilan negosiasi politik (bukan semata debat teknokratik-akademik) (Nurlindah et al., 2019).
Pada saat yang sama, beberapa kajian hukum Islam menegaskan perbedaan mendasar orientasi sumber antara hukum positif dan hukum Islam: hukum positif dipahami sebagai kehendak manusia yang berhimpun dalam negara (political will of the state), sedangkan hukum Islam dipahami sebagai hukum ketuhanan (divine will). Nuansa ini juga sejalan dengan uraian yang menempatkan sumber hukum Islam sebagai "perintah Tuhan" dan tugas yurisprudensi adalah menemukan maksud/esensi perintah tersebut (Santoso, 2023). Namun, perbedaan orientasi sumber ini tidak otomatis menghapus dimensi politik dalam formalisasi norma; justru kajian taqnīn menegaskan bahwa formalisasi norma (menjadi qanun) pada prinsipnya "sangat terkait" dengan politik (siyāsah) (Tahmid, 2020). Dengan demikian, legislasi dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai proses politik yang diarahkan oleh nilai dan tujuan syariah (misalnya kemaslahatan), namun dioperasikan melalui institusi dan prosedur kenegaraan yang bersifat politis (Tahmid, 2020).
3. Subjek dan Legitimasi Legislasi: Dari Nabi sebagai Legislator hingga Perwakilan Politik Modern
Dalam pembacaan sosio-historis tertentu, Nabi Muhammad digambarkan sebagai kepala negara dan legislator sekaligus, membangun institusi hukum dan perundang-undangan untuk menopang tatanan masyarakat baru (Sofyan, 2015). Formulasi ini penting karena menunjukkan bahwa sejak fase awal, produksi norma publik tidak semata kegiatan "keagamaan privat", melainkan berkelindan dengan institusi dan kebutuhan pengaturan masyarakat (Sofyan, 2015).
Dalam konteks kontemporer Indonesia, legitimasi kelembagaan pembentuk undang-undang dirumuskan secara konstitusional: DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama (Alhaddad, 2019). Kerangka yuridis operasional pembentukan peraturan perundang-undangan juga diletakkan pada UU No. 12 Tahun 2011, yang mengatur perencanaan dan penyusunan pembentukan perundang-undangan (Alhaddad, 2019). Karena itu, "badan legislatif" dalam praktik Indonesia tidak berdiri sendiri; pembentukan UU merupakan relasi institusional DPR–Presiden sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 dan dielaborasi dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan (Alhaddad, 2019).
Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam yang diproyeksikan ke ranah ketatanegaraan, terdapat rujukan tentang figur representatif yang menuntut integritas dan kapasitas: misalnya, kajian yang mengaitkan ahl al-ḥall wa al-'aqd (sebagai representasi politik) dengan syarat moral-intelektual seperti "adil" dan berintegritas, serta rujukan pada Al-Mawardi yang mensyaratkan kredibilitas pribadi (al-'adālah), berilmu, dan memiliki pendapat kuat/hikmah bagi pihak yang berhak mengisi peran semacam ahl al-ikhtiyār (Saifudin, 2003). Dengan demikian, legitimasi legislasi dalam perspektif ilmu politik Islam tidak hanya prosedural (siapa yang berwenang), tetapi juga etis-kualitatif (siapa yang layak) (Saifudin, 2003).
4. Prinsip Normatif Legislasi dalam Ilmu Politik Islam: Maslahah, Syura/Keterbukaan, dan Etika Kekuasaan
4.1 Maslahah sebagai Orientasi Kebijakan dan Legislasi
Dalam pembahasan perda syariah dan kebijakan publik bernuansa Islam, ditegaskan kaidah bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus bermuara pada kemaslahatan. Definisi politik yang menekankan penggunaan perangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian juga memperkuat bahwa ukuran normatif legislasi dalam kerangka politik Islam adalah public good. Pada konteks legislasi modern, analisis pembentukan UU Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) menggunakan teori sulthah tasyrī'iyah untuk menegaskan bahwa pembentukan peraturan harus berbasis kemaslahatan umat, dengan rujukan kaidah fikih tasarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah. Dengan demikian, "legislasi menurut ilmu politik Islam" secara normatif berorientasi pada produksi norma yang memprioritaskan maslahat dan meminimalkan mafsadat.
4.2 Syura dan Keterbukaan sebagai Etika Prosedural Legislasi
Kajian tentang asas keterbukaan menegaskan bahwa proses legislasi terikat prinsip-prinsip, salah satunya keterbukaan, yang dimaksudkan untuk mengakomodasi partisipasi publik agar produk legislasi tidak merugikan masyarakat (Muhibbuthabry, 2018). Kajian yang sama secara eksplisit memposisikan keterbukaan sebagai padanan moral dari syura (musyawarah) dalam Islam, dalam arti keterlibatan publik dalam proses pembentukan kebijakan (Muhibbuthabry, 2018). Secara normatif-yuridis, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dinyatakan sebagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU No. 12 Tahun 2011, khususnya ketentuan tentang partisipasi masyarakat (misalnya ditegaskan melalui rujukan pada Pasal 96). Dengan demikian, syura (sebagai etika Islam) dan keterbukaan (sebagai asas hukum positif) bertemu pada tuntutan prosedural: legislasi harus memungkinkan akses dan keterlibatan masyarakat (Muhibbuthabry, 2018; Bik, 2013).
4.3 Moralitas dan "Nilai Ketuhanan" dalam Formasi Produk Hukum
Dalam konteks Indonesia, ada argumentasi bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa (sebagai sila pertama Pancasila) seharusnya menggeser cara memaknai ilmu hukum dan pembentukan peraturan: dari semata rasionalitas manusia menuju basis nilai-nilai ketuhanan (Suryani, 2020). Kajian ini mengkritik adanya krisis kesadaran etis legislator serta pembentukan hukum yang dinilai jauh dari nilai ketuhanan dan humanistik, sehingga nilai ketuhanan seharusnya diaktualisasikan dan ditransformasikan ke dalam undang-undang yang dibentuk (Suryani, 2020). Dalam bahasa lain, norma etik-religius dipandang sebagai fondasi agar legislasi tidak semata prosedural, tetapi juga bermuatan nilai (Suryani, 2020).
5. Proses Pembuatan Undang-Undang oleh Badan Legislatif (Kerangka Indonesia) dan Relevansinya bagi Legislasi Perspektif Politik Islam
5.1 Kerangka Konstitusional dan Yuridis Proses Legislasi
Secara konstitusional, DPR memegang kekuasaan pembentukan undang-undang dan pembahasan RUU dilakukan bersama Presiden untuk persetujuan bersama (Alhaddad, 2019). Secara yuridis operasional, UU No. 12 Tahun 2011 menjadi rujukan tata cara pembentukan perundang-undangan, termasuk aspek perencanaan dan penyusunan (Alhaddad, 2019). Dalam kerangka ini, proses pembentukan UU juga dapat dipahami sebagai due process yang menuntut keterbukaan serta keterlibatan masyarakat; kajian tentang problem legislasi pascaamandemen UUD 1945 menilai bahwa pengabaian aspek prosedural (misalnya keterbukaan dan keterlibatan publik) berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak substantif. Dengan demikian, prosedur legislasi yang benar (secara hukum positif) memiliki korespondensi nilai dengan tuntutan syura/keterbukaan dalam etika politik Islam (Muhibbuthabry, 2018).
5.2 Tahap dan Perangkat Kunci dalam Proses Legislasi
Beberapa rujukan memberi perangkat konseptual tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses legislasi. Sofyan—mengadopsi Ann Seidman dkk.—menyebut enam hal yang patut diperhatikan dalam proses legislasi: asal-usul RUU, konsep (concept paper), penentuan prioritas, penyusunan rancangan (drafting), penelitian (research), dan akses (siapa yang memiliki akses) (Alhaddad, 2019). Pada tingkat daerah (qanun/perda), uraian proses pembentukan juga ditunjukkan sebagai rangkaian perencanaan, teknik penyusunan, perumusan, dan pengesahan (Riyanto, 2020). Dengan demikian, sekalipun variasi detail teknis dapat berbeda, sumber-sumber ini secara konsisten mengafirmasi bahwa legislasi adalah proses bertahap yang memerlukan perencanaan, perumusan naskah, pembahasan/negosiasi, serta pengesahan (Alhaddad, 2019; Riyanto, 2020).
5.3 Partisipasi Publik sebagai Syarat Kualitas Legislasi
Kajian klasik mengenai partisipasi masyarakat menegaskan bahwa pembentukan undang-undang yang tidak selaras dengan kepentingan dan rasa keadilan masyarakat cenderung ditolak dalam implementasinya, sehingga partisipasi masyarakat perlu dipikirkan sebagai komponen proses legislasi (Bik, 2013). Dalam kajian lain, partisipasi publik diposisikan sebagai konsekuensi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Muhibbuthabry, 2018), serta ditegaskan sebagai kewajiban dalam UU No. 12 Tahun 2011 melalui ketentuan partisipasi masyarakat (misalnya Pasal 96). Kritik terhadap pembentukan UU tertentu juga menegaskan bahwa kekurangan partisipasi dan transparansi menciptakan cacat formil dan memicu penolakan publik. Dengan demikian, partisipasi publik menjadi titik temu antara (i) standar prosedural negara hukum modern dan (ii) etika syura dalam politik Islam (Muhibbuthabry, 2018; Bik, 2013).
6. Legislasi Hukum Islam dalam Negara-Bangsa Plural: Positivisasi, Bahan Materiil, dan Pendekatan Demokratis
Dalam perspektif tata hukum Indonesia, legislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional diposisikan dalam bingkai sistem hukum Indonesia (bukan berdasarkan agama tertentu sebagai sumber formal tunggal), tetapi memberi tempat bagi agama sebagai sumber hukum materiil dan bahan bagi produk hukum nasional. Karena itu, proses legislasi hukum Islam menjadi hukum nasional disarankan melalui pendekatan keilmuan (akademis) dan demokratisasi, bukan indoktrinasi, agar produk hukumnya dapat diterima masyarakat dan memiliki legitimasi kuat. Penegasan serupa muncul dalam pembahasan dialektika politik hukum Islam: untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional diperlukan kerja positivisasi yang dapat diterima secara keilmuan dan melalui proses demokratisasi, bukan indoktrinasi. Sejalan dengan itu, kajian positivisasi hukum Islam di era reformasi juga menekankan bahwa kesempatan terbesar positivisasi adalah memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam undang-undang (tidak selalu membentuk undang-undang tersendiri), namun dukungan struktur politik tetap menjadi faktor penting.
Dari sudut pandang prospek transformasi hukum Islam, dinyatakan bahwa hukum Islam dapat ditransformasikan menjadi hukum positif sejauh diterima badan legislatif melalui cara demokratis; selain itu terdapat jalur transformasi material dan jalur otonomi daerah (misalnya Aceh). Dengan demikian, "legislasi menurut ilmu politik Islam" dalam konteks negara plural dapat dipahami sebagai proses politik-demokratis yang memformalkan nilai/ketentuan tertentu demi kemaslahatan, dengan tetap bekerja di dalam prosedur dan legitimasi negara.
7. Ilustrasi Empiris: Qanun Aceh dan Legislasi sebagai Ijtihad Jama'i dalam Kerangka Negara
Kajian tentang legislasi Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat menunjukkan bagaimana proses legislasi hukum pidana Islam di Aceh dinilai memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (termasuk rujukan pada UU No. 12 Tahun 2011 dan Qanun Aceh tentang tata cara pembentukan qanun). Kajian tersebut juga menekankan keterlibatan multi-aktor: ulama, cendekiawan, institusi penegak hukum, masyarakat melalui LSM, serta tim ahli eksekutif dan legislatif, yang berujung pada kesepakatan kolektif (ijtihad jama'i) dan integrasi fiqh, hukum negara, dan adat dalam satu qanun. Uraian lain mengenai pelaksanaan syariat di Aceh menegaskan bahwa proses pembentukan qanun dilakukan melalui perencanaan, teknik penyusunan, perumusan, dan pengesahan, dengan dasar rujukan pada ketentuan pembentukan peraturan (misalnya UU pembentukan peraturan perundang-undangan dan qanun tata cara pembentukan qanun) (Riyanto, 2020).
Secara konseptual, praktik ini memperlihatkan bagaimana taqnīn (sebagai kodifikasi/legislasi) bekerja dalam masyarakat majemuk: taqnīn dipahami relevan untuk membuat, membahas, dan menetapkan hukum yang lebih dinamis dalam masyarakat pluralistik serta lebih mampu mewujudkan kemaslahatan (Tahmid, 2020). Dengan demikian, qanunisasi di Aceh dapat dibaca sebagai contoh bagaimana legislasi dalam perspektif politik Islam dioperasionalkan melalui proses demokratis, negosiasi kelembagaan, serta integrasi pluralisme hukum (fiqh–adat–hukum negara) (Riyanto, 2020; Tahmid, 2020).
8. Tantangan Legislasi: Dominasi Negosiasi Politik, Defisit Partisipasi, dan Risiko Cacat Formil
Kajian tentang proses pembentukan UU juga menegaskan bahwa, dalam model perwakilan politik, dominasi negosiasi politik atas debat keahlian adalah hal yang "wajar" dalam pembentukan produk legislatif (Nurlindah et al., 2019). Namun, problem muncul ketika dominasi politik itu disertai defisit keterbukaan dan partisipasi. Studi tentang Omnibus Law (UU Cipta Kerja) menilai proses pembentukannya minim partisipasi publik dan tidak transparan, sehingga menimbulkan problem formal dan kritik bahwa produk hukumnya merugikan rakyat. Kritik serupa dalam kajian UU Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) menekankan kurangnya partisipasi dan transparansi dalam pembentukan UU, yang disebut menimbulkan polemik dan penolakan. Dalam konteks ini, UU No. 12 Tahun 2011 dipandang "menjamin" partisipasi masyarakat, tetapi praktik pembentukan UU tertentu dinilai tidak menyediakan akses memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Selain partisipasi, terdapat pula kritik etis terhadap pembentukan hukum: adanya masalah paradigmatik dan krisis kesadaran etis legislator, sehingga pembentukan hukum dinilai jauh dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan; karena itu nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dipandang seharusnya menjiwai proses dan materi undang-undang (Suryani, 2020). Pada saat yang sama, dalam kerangka checks and balances, kajian tentang penghidupan kembali norma inkonstitusional menilai bahwa memasukkan kembali norma yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dapat mengancam sistem checks and balances (Masruhan, 2014). Ini menunjukkan bahwa kualitas legislasi tidak hanya dinilai dari "hasil" (pasal), tetapi juga dari integritas proses dan pengujian konstitusionalitasnya (Masruhan, 2014).
________________________________________
C. Penutup
Simpulan
Berdasarkan sintesis pembahasan di atas, legislasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.
Pertama, legislasi merupakan proses politik-kenegaraan untuk membentuk norma tertulis yang mengikat, yang dalam istilah hukum Islam dekat dengan tasyri' dan dalam kerangka formalisasi dekat dengan taqnīn (Tahmid, 2020).
Kedua, legislasi diarahkan oleh tujuan kemaslahatan (serta pencegahan mafsadat) sebagai orientasi kebijakan publik.
Ketiga, legislasi dijalankan melalui etika prosedural syura/keterbukaan, yang dalam negara hukum modern diparalelkan dengan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan (Muhibbuthabry, 2018).
Keempat, legislasi mensyaratkan kualitas moral-intelektual aktor legislatif, yang dalam rujukan tertentu digambarkan dengan syarat integritas/keadilan serta kapasitas keilmuan (Saifudin, 2003).
Kelima, legislasi beroperasi dalam realitas negosiasi politik dan konfigurasi kelembagaan, sehingga membutuhkan pengamanan prosedural dan prinsip checks and balances agar tidak melahirkan cacat formil atau dominasi kepentingan sempit (Nurlindah et al., 2019; Masruhan, 2014).
Dengan kerangka tersebut, proses pembuatan undang-undang oleh badan legislatif dalam praktik Indonesia dapat dipahami selaras dengan tuntutan politik Islam sejauh: berlandaskan kewenangan konstitusional DPR–Presiden (Alhaddad, 2019), mengikuti prosedur UU pembentukan peraturan perundang-undangan (Alhaddad, 2019), menjamin partisipasi dan keterbukaan sebagai bentuk syura (Muhibbuthabry, 2018), dan diarahkan pada kemaslahatan (bukan sekadar kemenangan konfigurasi politik).
________________________________________
Daftar Pustaka
Alhaddad, M. R. (2019). Manajemen lembaga pendidikan Islam dan politik. Raudhah Proud to Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 4(2), 55–68. https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i2.48
Bik, A. (2013). Peraturan daerah syariah dalam bingkai otonomi daerah. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 3(2), 279–298. https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.279-298
Masruhan, M. (2014). Positivisasi hukum Islam di Indonesia era reformasi. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 119–133. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.119-133
Muhibbuthabry, M. (2018). Peran imam mesjid dalam penerapan syari'at Islam di NAD. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 7(2), 37–48. https://doi.org/10.22373/jiif.v7i2.3063
Nurlindah, N., Sugirman, A., & Rosita, R. (2019). Menakar tujuan hukum di balik Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 yang pro koruptor. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4(2), 99–134. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.412
Riyanto, A. (2020). Mengapa partai Islam belum pernah menang?: Path dependence repetisi kekalahan partai Islam Indonesia dalam Pemilu Legislatif 1955 hingga 2019. Jurnal Politik Profetik, 8(2), 186. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a1
Saifudin, S. (2003). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 10(23), 1–27. https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art1
Santoso, L. (2023). Eksistensi taqnin dalam negara hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746
Sofyan, K. (2015). Formulasi hukum dan pentingnya jaminan kepastian hukum produk pangan halal dalam hukum nasional. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 15(2), 47. https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.282
Suryani, S. (2020). Nilai moralitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 19(2). https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1147
Tahmid, K. (2020). Legislasi hukum Islam perspektif tata hukum Indonesia. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 1(1). https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7082
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar