02156 - Lame Duck dalam Perspektif Ilmu Politik dan Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Implikasinya bagi Indonesia

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Abstract: This article examines the concept of "lame duck" — a leader or official who still holds formal office but whose power has weakened because it is about to end — from both general political science and Islamic political science perspectives. Using a conceptual-normative approach based on relevant literature, this study finds that the lame duck phenomenon is not merely a matter of formal power reduction, but involves complex dynamics of elite recalculation, policy uncertainty, and potential abuse of authority. In the Indonesian context, the absence of regulations governing the lame duck session creates legal uncertainty and opens opportunities for policies that benefit the outgoing president's group. From an Islamic political science perspective, the weakening of power does not nullify the ethical responsibility of leadership to uphold justice and public welfare (maslahah). The shūrā principle offers an institutional-ethical mechanism to control end-of-term decisions and strengthen collective accountability. This article concludes that formal regulation of the lame duck session is urgent, and that the normative values of Islamic politics — justice, legal certainty, and consultative governance — are relevant frameworks for designing such regulation, particularly in the Indonesian context.
Keywords: lame duck, Islamic political science, shūrā, leadership ethics, Indonesia, rule of law
________________________________________
Abstrak: Artikel ini mengkaji konsep "lame duck" — pemimpin atau pejabat yang masih memegang jabatan formal namun kekuasaannya telah melemah karena akan segera berakhir — dari perspektif ilmu politik umum maupun ilmu politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-normatif berbasis literatur yang relevan, kajian ini menemukan bahwa fenomena lame duck bukan sekadar persoalan pengurangan kekuasaan formal, melainkan melibatkan dinamika kalkulasi elite yang kompleks, ketidakpastian kebijakan, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks Indonesia, ketiadaan regulasi yang mengatur lame duck session menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang kebijakan yang menguntungkan kelompok presiden yang akan segera mengakhiri jabatannya. Dari perspektif ilmu politik Islam, pelemahan kekuasaan tidak membatalkan tanggung jawab etik kepemimpinan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum. Prinsip shūrā menawarkan mekanisme institusional-etis untuk mengendalikan keputusan akhir masa jabatan dan memperkuat akuntabilitas kolektif. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengaturan formal atas lame duck session bersifat mendesak, dan bahwa nilai-nilai normatif politik Islam — keadilan, kepastian hukum, dan tata kelola konsultatif — merupakan kerangka yang relevan dalam merancang pengaturan tersebut, khususnya dalam konteks Indonesia.
Kata kunci: lame duck, ilmu politik Islam, shūrā, etika kepemimpinan, Indonesia, supremasi hukum
________________________________________
1. Pendahuluan
Dalam perjalanan setiap sistem pemerintahan demokratis, terdapat fase yang acap kali luput dari perhatian regulatif maupun akademis secara memadai, yakni masa transisi akhir jabatan seorang pemimpin. Fase ini dikenal dalam diskursus ilmu politik dengan istilah "lame duck" — suatu kondisi di mana pemimpin atau pejabat masih secara formal menduduki jabatan, tetapi kapasitas kekuasaannya telah mengalami pelemahan yang nyata akibat akan segera berakhirnya masa jabatan tersebut dan/atau telah diketahuinya siapa penggantinya.
Meskipun tampak sebagai persoalan teknis ketatanegaraan semata, fenomena lame duck menyimpan implikasi yang jauh lebih luas: dari dinamika fragmentasi elite, pergeseran kebijakan luar negeri, hingga persoalan rule of law dan akuntabilitas kekuasaan. Lebih jauh, dalam konteks negara-negara dengan populasi Muslim yang besar — seperti Indonesia — pembacaan atas fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif ilmu politik Islam yang menawarkan landasan etis bagi penyelenggaraan kekuasaan.
Artikel ini bertujuan menyajikan kajian konseptual yang komprehensif mengenai lame duck dari dua perspektif: ilmu politik umum dan ilmu politik Islam. Secara khusus, kajian ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana fenomena lame duck dipahami dalam ilmu politik, apa saja dinamika yang menyertainya, dan bagaimana ilmu politik Islam menawarkan kerangka normatif untuk mengevaluasi serta menata fase transisi kekuasaan tersebut — dengan fokus pada konteks Indonesia?
________________________________________
2. Metode
Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode analisis konseptual-normatif. Sumber-sumber yang digunakan mencakup literatur ilmu politik komparatif, kajian kebijakan presiden, studi tentang demokrasi di Asia Tengah dan Afrika Sub-Sahara, serta literatur ilmu politik Islam yang relevan dengan konteks Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik dengan menghubungkan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk membangun sintesis yang koheren mengenai fenomena lame duck dalam perspektif ganda: deskriptif-empiris dan normatif-Islam.
________________________________________
3. Pembahasan
3.1 Pengertian "Lame Duck" dalam Ilmu Politik dan Bentuk-Bentuknya
Dalam kajian ilmu politik, "lame duck" merujuk pada situasi pejabat atau pemimpin yang masih memegang jabatan formal, tetapi kapasitas kekuasaannya melemah karena masa jabatannya segera berakhir dan/atau penggantinya sudah diketahui, misalnya setelah pemilu (Pratama & Tyaningrum, 2024). Literatur menegaskan bahwa fenomena ini lazim muncul pada masa transisi kekuasaan, ketika pejabat yang akan segera berakhir masa jabatannya diberi label "lame duck" (Pratama & Tyaningrum, 2024). Istilah ini sejak awal abad ke-20 juga dicatat tidak digunakan dalam makna pujian, melainkan menandai posisi yang cenderung "terbatas" secara politik dan legitimasi praktisnya (Pratama & Tyaningrum, 2024).
"Lame duck" tidak hanya berlaku pada eksekutif, tetapi juga dapat terjadi pada lembaga legislatif. Dalam konteks transisi pascaArab Spring di Mesir, misalnya, keputusan otoritas militer (SCAF) untuk tidak mengizinkan parlemen yang baru terpilih membentuk pemerintahan disebut sebagai tindakan yang secara instan mengubah lembaga yang baru terpilih tersebut menjadi lame duck parliament (Al-Arian, 2018). Dengan demikian, secara konseptual "lame duck" dapat dipahami sebagai kondisi pelemahan daya govern — kemampuan efektif menjalankan fungsi politik — yang disebabkan oleh konfigurasi transisi, baik pada individu pemegang jabatan maupun institusi.
3.2 Mengapa Kekuasaan "Lame Duck" Melemah — Namun Tidak Selalu Tidak Berdaya
Salah satu mekanisme utama pelemahan "lame duck" adalah pergeseran kalkulasi elite dan koalisi. Dalam studi tentang Asia Tengah, "lame duck" dikaitkan dengan momen ketika pemilu menjadi "tes" kekuatan intra-elite, terutama saat pemimpin petahana menjadi lame duck karena menyatakan tidak akan maju kembali, sehingga kelompok-kelompok yang sebelumnya berada dalam satu jaringan patronase mulai menegaskan klaim kekuasaan sendiri (Kubiček, 2011). Dinamika ini menunjukkan bahwa "lame-duckness" dapat mempercepat fragmentasi dan kompetisi elite, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas kontrol politik pemimpin yang sedang menjabat (Kubiček, 2011).
Namun demikian, sumber-sumber yang relevan juga menunjukkan bahwa "lame duck" tidak identik dengan nihilnya tindakan politik. Di satu sisi, kajian tentang kebijakan luar negeri masa "lame duck" menegaskan adanya peningkatan kendala yang datang dari aktor politik lain — secara khusus disebut Kongres — sehingga periode ini sering dipandang sebagai periode kelemahan presiden (Potter, 2016). Di sisi lain, kajian yang sama juga berargumen bahwa presiden tetap memiliki ambisi, bahkan terdorong oleh motif membangun warisan (legacy), dan karena hambatan domestik meningkat, presiden dapat terdorong mengalihkan fokus pada ranah yang relatif lebih otonom seperti kebijakan luar negeri, misalnya diplomasi, perjanjian internasional, dan penggunaan kekuatan (Potter, 2016).
Tambahan nuansa datang dari studi tentang Afrika Sub-Sahara yang memeriksa presiden masa jabatan kedua (final term) di bawah pembatasan masa jabatan. Penelitian tersebut justru mengajukan dan menemukan bahwa status "lame duck" dapat berkorelasi dengan perbaikan rule of law, dengan argumen bahwa absennya tekanan elektoral serta kepedulian pada masa depan pascajabatan dan legacy dapat mendorong perilaku yang lebih mendukung supremasi hukum, khususnya terkait berfungsinya yudikatif (Carbone & Cassani, 2023). Artinya, "lame duck" bisa melemah dalam dukungan politik sehari-hari, tetapi dapat pula memunculkan orientasi tindakan tertentu yang berbeda, tergantung struktur kendala dan insentifnya (Carbone & Cassani, 2023; Potter, 2016).
3.3 "Lame Duck Session" dan Problem Tata Kelola: Pelajaran dari Indonesia
Dalam konteks Indonesia, kajian yang tersedia menekankan dua hal yang tampak paradoksal tetapi penting: pertama, periode "lame duck" memunculkan kerentanan tata kelola; dan kedua, kekuasaan formal presiden tetap besar. Pratama dan Tyaningrum menyatakan bahwa meskipun berstatus "lame duck", Presiden Indonesia masih memegang kekuasaan signifikan, dan hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang membatasi kekuasaan presiden selama "lame duck session" (Pratama & Tyaningrum, 2024). Mereka menyimpulkan bahwa kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan kebijakan serta membuka kemungkinan penggunaan kekuasaan yang menguntungkan kelompok presiden (Pratama & Tyaningrum, 2024).
Dengan kata lain, pelemahan "lame duck" tidak otomatis berarti pelemahan kewenangan formal. Yang sering melemah adalah daya dukung politik dan legitimasi praktis, sementara instrumen hukum dan administratif tetap tersedia (Pratama & Tyaningrum, 2024). Untuk mengurangi kerentanan tersebut, Pratama dan Tyaningrum mengusulkan agar "lame duck session" diatur dengan undang-undang, termasuk pengaturan garis waktu pemilu presiden yang diadakan paling lambat tiga puluh hari sebelum masa jabatan presiden berakhir (Pratama & Tyaningrum, 2024). Klaim urgensi pengaturan ini dihubungkan langsung dengan risiko kebijakan akhir masa jabatan yang berpotensi menguntungkan diri atau kelompok, serta problem ketidakpastian hukum dalam proses kebijakan (Pratama & Tyaningrum, 2024).
3.4 Membaca "Lame Duck" melalui Ilmu Politik Islam
3.4.1 Titik Berangkat: Politik Islam sebagai Etika Kepemimpinan, Bukan Semata Formalitas Kekuasaan
Kajian ilmu politik Islam tidak menyajikan satu istilah fiqh siyasah klasik yang secara eksplisit identik dengan frasa modern "lame duck". Namun, kajian ini menyediakan perangkat konseptual untuk menilai fase melemahnya kekuasaan pemimpin — sekalipun masih menjabat — melalui etika kepemimpinan dan tujuan pemerintahan.
Pertama, dalam diskusi tentang politik Islam di Indonesia, gagasan Nurcholish Madjid (Cak Nur) ditegaskan: Islam bukan semata struktur formal kenegaraan atau kumpulan hukum negara, melainkan perwujudan tauḥīd sebagai daya spiritual yang dapat melahirkan sikap inklusif, demokratis, dan menghormati pluralisme (Hamudy & Hamudy, 2020). Pada saat yang sama, terdapat kritik terhadap kecenderungan elite politik yang memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi, alih-alih menjadikan Islam sebagai pedoman moral dalam arena politik (Hamudy & Hamudy, 2020). Kerangka ini relevan untuk fase "lame duck" karena literatur tentang "lame duck session" di Indonesia juga memperingatkan kemungkinan presiden memanfaatkan kekuasaan pada periode akhir jabatan untuk keuntungan diri atau kelompok (Pratama & Tyaningrum, 2024) — sebuah risiko yang sejalan dengan kritik Cak Nur tentang instrumentalisasi agama atau umat dalam politik (Hamudy & Hamudy, 2020).
Kedua, penelitian tentang kontestasi kepemimpinan dan gerakan Islam konservatif menggarisbawahi bahwa kajian tersebut juga menampilkan teladan sikap pemimpin dalam sejarah peradaban Islam yang menjunjung egalitarianisme, dan menegaskan bahwa tanggung jawab pemimpin adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia (Kustiawan et al., 2023). Prinsip kesejahteraan dan keadilan sebagai orientasi kepemimpinan ini memberi lensa normatif: pada fase "lame duck" — ketika insentif elektoral berubah dan risiko penyalahgunaan meningkat (Pratama & Tyaningrum, 2024) — ukuran etiknya bukan sekadar "berapa lama jabatan tersisa", melainkan apakah tindakan akhir masa jabatan tetap menjaga keadilan dan kemaslahatan umum (Kustiawan et al., 2023).
3.4.2 Shūrā sebagai Mekanisme Penyangga ketika Otoritas Melemah
Dalam perspektif politik Islam, salah satu mekanisme penting adalah shūrā (konsultasi). Kajian tentang reformasi politik di Bangladesh menjelaskan bahwa dalam fikih, shūrā merujuk pada konsep konsultasi yang sering dipasangkan dengan "majlis" (dewan atau legislatif), sehingga "Majlis-ash-Shura" dipahami sebagai kolektif yang memberi nasihat, konsultasi, atau membuat keputusan; bahkan disebut sebagai salah satu metode seleksi khalifa di samping nominasi (Ruhullah et al., 2024). Sumber yang sama juga menekankan bahwa shūrā kerap dipandang sebagai fondasi etika demokratis, meskipun terdapat perbedaan antara shūrā dan demokrasi modern; sebagian sarjana menganggapnya wajib, sebagian lain menilainya sebagai sesuatu yang dianjurkan (Ruhullah et al., 2024).
Bila dikaitkan dengan "lame duck", shūrā dapat dipahami sebagai mekanisme memperkuat akuntabilitas kolektif pada masa ketika otoritas personal melemah karena transisi (Kubiček, 2011; Pratama & Tyaningrum, 2024), sekaligus mengurangi peluang keputusan unilateral yang berpotensi menciptakan ketidakpastian kebijakan (Pratama & Tyaningrum, 2024). Dalam bahasa studi lame duck foreign policy, fase akhir jabatan ditandai oleh peningkatan kendala dari aktor lain (Potter, 2016); dalam perspektif shūrā, kendala dan partisipasi aktor lain dapat dipahami bukan semata penghambat, tetapi juga kanal normatif agar keputusan publik lebih terkontrol secara kolektif (Ruhullah et al., 2024), terutama ketika godaan legacy building atau keputusan akhir masa jabatan meningkat (Potter, 2016).
3.4.3 Kepastian Hukum dan Tujuan Keadilan: Irisan Good Governance dan Siyāsah
Dimensi lain dari pembacaan politik Islam terhadap "lame duck" adalah kebutuhan pada kepastian hukum dan orientasi keadilan atau kemaslahatan. Pratama dan Tyaningrum menyatakan kekosongan regulasi "lame duck session" menghasilkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan kebijakan (Pratama & Tyaningrum, 2024). Sementara itu, kajian tentang hukum Islam dalam administrasi negara Indonesia menekankan bahwa hukum merupakan produk politik yang bergantung pada situasi politik, tetapi secara substantif hukum Islam dipandang unggul dalam memberi keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum (Sopyan et al., 2022).
Dengan menyandingkan dua argumen ini, fase "lame duck" dapat dipahami sebagai momen ketika kebutuhan kepastian hukum dan pembatasan kewenangan menjadi lebih mendesak: tanpa aturan yang jelas, potensi penggunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok meningkat (Pratama & Tyaningrum, 2024), sedangkan orientasi normatif politik Islam menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian sebagai nilai substantif yang seharusnya dijaga (Sopyan et al., 2022).
Selain itu, dalam narasi historis tentang politik Islam awal Indonesia pada masa revolusi, dicatat adanya pembedaan antara otoritas politik dan otoritas religius: Singodimedjo disebut berargumen bahwa secara politik otoritas seharusnya berada pada presiden sebagai pemimpin KNIP, meski dalam konteks religius hal itu merupakan tugas imam dan majelis syuro; namun presiden belum diakui sebagai imam dan partai-partai Islam sangat terlibat dalam politik (Formichi, 2012). Fragmen ini memperlihatkan bahwa dalam praktik politik Islam di Indonesia, persoalan "siapa berwenang apa" dan bagaimana menata relasi institusi antara presiden dan majelis adalah isu nyata yang menjadi semakin sensitif pada masa transisi dan pelemahan otoritas, sebagaimana karakter periode "lame duck" (Formichi, 2012; Pratama & Tyaningrum, 2024).
________________________________________
4. Sintesis: Definisi "Lame Duck" menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis literatur yang dikaji, "lame duck" menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan melalui lima dimensi sebagai berikut.
Pertama, secara deskriptif (ilmu politik): pemimpin atau pejabat yang masih memegang jabatan formal, tetapi mengalami pelemahan daya dukung dan efektivitas kekuasaan karena transisi atau akhir masa jabatan dan konfigurasi aktor yang berubah (Kubiček, 2011; Pratama & Tyaningrum, 2024), termasuk kemungkinan terjadi pada institusi seperti parlemen (Al-Arian, 2018).
Kedua, secara problematik (tata kelola): fase ini rawan ketidakpastian kebijakan dan peluang penyalahgunaan untuk kepentingan kelompok bila tidak ada pembatasan atau aturan yang jelas, sementara pada saat yang sama kewenangan formal bisa tetap besar (Pratama & Tyaningrum, 2024).
Ketiga, secara normatif (politik Islam): pelemahan kekuasaan tidak membatalkan tanggung jawab etik kepemimpinan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan (Kustiawan et al., 2023) serta menghindari instrumentalisasi agama, umat, ataupun kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dikritik dalam diskursus politik Islam Indonesia (Hamudy & Hamudy, 2020) dan dikhawatirkan dalam konteks "lame duck session" (Pratama & Tyaningrum, 2024).
Keempat, secara institusional-etis (mekanisme): prinsip shūrā (konsultasi melalui majelis) yang dijelaskan sebagai konsep konsultasi dan pengambilan keputusan kolektif (Ruhullah et al., 2024) dapat diposisikan sebagai perangkat etis-institusional untuk menahan ekses akhir masa jabatan, sejalan dengan kebutuhan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan akuntabilitas pada periode insentif dan kendala yang berubah (Potter, 2016; Pratama & Tyaningrum, 2024).
Kelima, secara evaluatif (nuansa empiris): meski kerap dipandang sebagai periode kelemahan karena kendala aktor lain meningkat (Potter, 2016), "lame duck" tidak selalu identik dengan stagnasi; ia dapat mendorong pergeseran arena tindakan — misalnya kebijakan luar negeri (Potter, 2016) — atau bahkan dikaitkan dengan perbaikan aspek rule of law dalam konteks tertentu (Carbone & Cassani, 2023).
________________________________________
5. Implikasi Praktis bagi Indonesia
Dari keseluruhan kajian di atas, setidaknya empat implikasi praktis dapat diidentifikasi, khususnya untuk konteks Indonesia.
Pertama, karena Indonesia disebut belum memiliki regulasi pembatasan kekuasaan presiden pada "lame duck session" dan kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum serta peluang kebijakan yang menguntungkan kelompok presiden (Pratama & Tyaningrum, 2024), maka argumen kebijakan yang paling langsung adalah perlunya pengaturan formal mengenai fase transisi tersebut (Pratama & Tyaningrum, 2024).
Kedua, usulan spesifik yang muncul dalam kajian adalah pengaturan garis waktu pemilu presiden yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sebelum masa jabatan presiden berakhir sebagai bagian dari desain regulasi "lame duck session" (Pratama & Tyaningrum, 2024).
Ketiga, dari sisi etika politik Islam, pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga orientasi kepemimpinan pada keadilan dan kesejahteraan (Kustiawan et al., 2023) serta kepastian hukum (Sopyan et al., 2022), sekaligus mencegah penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dikritik dalam diskursus politik Islam Indonesia (Hamudy & Hamudy, 2020) dan dikhawatirkan dalam konteks "lame duck session" (Pratama & Tyaningrum, 2024).
Keempat, mekanisme konsultatif (shūrā/majelis) yang dijelaskan sebagai konsep konsultasi dan pengambilan keputusan kolektif (Ruhullah et al., 2024) dapat diposisikan sebagai perangkat etis-institusional untuk menahan ekses akhir masa jabatan, sejalan dengan kebutuhan akuntabilitas pada periode insentif dan kendala yang berubah (Potter, 2016; Pratama & Tyaningrum, 2024).
________________________________________
6. Penutup
Kajian ini telah menunjukkan bahwa fenomena "lame duck" — pemimpin atau pejabat yang masih menjabat namun kekuasaannya sudah melemah karena akan segera berakhir — merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat direduksi pada persoalan teknis ketatanegaraan semata. Secara empiris, "lame duck" melibatkan dinamika fragmentasi elite, pergeseran kebijakan, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Secara normatif, ilmu politik Islam menawarkan kerangka etis yang kaya: dari prinsip kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, hingga mekanisme shūrā sebagai penyangga kolektif terhadap ekses kekuasaan akhir masa jabatan.
Dalam konteks Indonesia, urgensi pengaturan formal atas "lame duck session" tidak hanya dapat didekati dari perspektif hukum tata negara, tetapi juga dapat diperkuat oleh argumen normatif politik Islam yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan tata kelola konsultatif sebagai nilai-nilai fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengoperasionalisasikan prinsip-prinsip ini dalam desain kelembagaan yang konkret dan kontekstual.
________________________________________
Daftar Referensi
Al-Arian, A. (2018). Islamist Movements and the Arab Spring. ICR Journal, 9(4), 47–73. https://doi.org/10.52282/icr.v9i4.94
Carbone, G., & Cassani, A. (2023). Africa's Lame Ducks: Second-Term Presidents and the Rule of Law. Government and Opposition, 59(2), 543–565. https://doi.org/10.1017/gov.2023.2
Formichi, C. (2012). Religious Resistance and Secular Politics: Laying the Foundations of the Indonesian State (1945–1947). 79–108. https://doi.org/10.1163/9789004260467_005
Hamudy, N. A., & Hamudy, M. I. A. (2020). Cak Nur on Politics: Indonesian Political Islam and the Role of Islamic Politics. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 20(1), 97–113. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.554
Kubiček, P. (2011). Are Central Asian Leaders Learning from Upheavals in Kyrgyzstan? Journal of Eurasian Studies, 2(2), 115–124. https://doi.org/10.1016/j.euras.2011.03.002
Kustiawan, M. T., Rasidin, Mhd., Witro, D., Busni, D., & Jalaluddin, M. L. (2023). Islamic Leadership Contestation: Exploring the Practices of Conservative Islamic Movements in Indonesia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 23(2), 196. https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.14938
Potter, P. (2016). Lame‐Duck Foreign Policy. Presidential Studies Quarterly, 46(4), 849–867. https://doi.org/10.1111/psq.12322
Pratama, D. W., & Tyaningrum, A. M. (2024). The Urgency of Regulating the Lame Duck Session in Indonesia on President Power. International Journal of Social Science and Human Research, 07(03). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i03-39
Ruhullah, M. E., Ushama, T., & Norman, N. A. B. (2024). Integrating Knowledge and Democracy for Practical Reform to Overcome Political Crisis in Bangladesh. Khazanah Sosial, 6(1), 132–151. https://doi.org/10.15575/ks.v6i1.34177
Sopyan, Y., Yazwardi, Rohayana, A. D., Yahya, I., & Ismail, I. (2022). Islamic Law as the Authoritative Source in State Administration of Indonesia. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 8(2), 102–118. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i2.6195
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar