02152 - Kontrak Sosial dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kritik, Islamisasi, dan Perdebatan Kedaulatan

Abstract

This article examines the concept of the social contract within the framework of Islamic political science by comparing the classical theories of Hobbes, Locke, and Rousseau with various responses emerging from Islamic political thought. The social contract in Western political theory is understood as a mechanism for deriving the origin of state authority from human agreement, with variants ranging from absolute sovereignty (Hobbes), limited government and rights protection (Locke), to popular sovereignty and the general will (Rousseau). In Islamic political science, this concept is primarily addressed through three positions: (1) as an object of critique against the secularization of political legitimacy; (2) as a concept requiring "Islamization" toward a theocentric/tawhidi paradigm through the concept of bai'ah, as proposed through the thought of Syed Muhammad Naquib al-Attas; and (3) as an arena of debate between popular sovereignty and divine sovereignty, including hybrid formulations found in contemporary thinkers such as Mawdudi and Ghannouchi. This article also emphasizes that the social contract concept is not singular and has traveled beyond Western political theory, including into certain strands of Islamic thought, so that careful scholarly discussion must distinguish between the "contract" as a metaphor and the normative-theological foundations that underpin it.

Keywords: social contract, Islamic political science, secularization, Islamization, bai'ah, divine sovereignty

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kontrak sosial dalam kerangka ilmu politik Islam dengan membandingkan teori-teori klasik Hobbes, Locke, dan Rousseau dengan berbagai respons yang muncul dari pemikiran politik Islam. Kontrak sosial dalam teori politik Barat dipahami sebagai mekanisme penurunan asal-usul otoritas negara dari kesepakatan manusia, dengan varian yang berkisar dari kedaulatan absolut (Hobbes), pemerintahan terbatas dan perlindungan hak (Locke), hingga kedaulatan rakyat dan kehendak umum (Rousseau). Dalam ilmu politik Islam, konsep ini terutama dihadirkan melalui tiga posisi: (1) sebagai objek kritik atas sekularisasi legitimasi politik; (2) sebagai konsep yang perlu "diislamkan" menuju paradigma teosentris/tawhidi melalui konsep bai'ah, sebagaimana diajukan melalui pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas; dan (3) sebagai arena perdebatan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan ilahi, termasuk formulasi hibrid pada pemikir kontemporer seperti Mawdudi dan Ghannouchi. Artikel ini juga menegaskan bahwa konsep kontrak sosial bersifat jamak dan telah bergerak melampaui teori politik Barat, termasuk ke dalam sebagian pemikiran Islam, sehingga pembahasan ilmiah yang cermat perlu membedakan antara "kontrak" sebagai metafora dan fondasi normatif-teologis yang menopangnya.

Kata kunci: kontrak sosial, ilmu politik Islam, sekularisasi, Islamisasi, bai'ah, kedaulatan ilahi

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam tradisi filsafat politik modern, teori kontrak sosial umumnya dipahami sebagai gagasan bahwa otoritas politik/negara berutang asal-usulnya pada suatu kesepakatan (agreement) timbal balik di antara individu-individu, yakni suatu "mutual agreement between individuals" yang menjadi dasar munculnya otoritas pusat, pemerintah, atau negara (Katju, 2012; Moghaddam, 2008; Wanto & Hidayat, 2023). Dalam pengajaran dan literatur politik modern, kerangka ini secara klasik diasosiasikan dengan Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau (Katju, 2012; Pramono & Sunarya, 2023; Wanto & Hidayat, 2023), meskipun literatur juga menekankan bahwa istilah "social contract" sendiri bersifat "enigmatic" dan bahwa para pemikir klasik selain Rousseau sering berbicara dengan istilah lain (pacts/covenants/compacts) (Burnyeat & Johansson, 2022).

Bagi ilmu politik Islam, kontrak sosial relevan terutama sebagai titik perbandingan: sejumlah kajian menegaskan bahwa kontrak sosial Barat berkembang seiring sekularisasi justifikasi legitimasi politik, yakni pelepasan legitimasi dari "external authority (God)" (Katju, 2012; Schröter, 2017; Seabright et al., 2021), sementara dalam diskursus Muslim, hubungan agama–politik tetap dipandang signifikan dalam pembahasan kekuasaan dan negara (Pramono & Sunarya, 2023). Karena itu, pembahasan "kontrak sosial menurut ilmu politik Islam" pada umumnya bergerak pada dua level: (i) kritik atas kontrak sosial Barat yang sekuler/antroposentris, dan (ii) upaya mengajukan padanan/rekonstruksi kontrak sosial yang kompatibel dengan paradigma teosentris atau tauhid (tawhidi) (Pramono & Sunarya, 2023; Wanto & Hidayat, 2023).

________________________________________

2. Kontrak Sosial dalam Tradisi Barat (Hobbes–Locke–Rousseau): Sumber Legitimasi Politik Berbasis Kesepakatan Manusia

2.1 Sekularisasi Legitimasi: "Tidak Ada Tempat bagi Tuhan"

Beberapa sumber menekankan bahwa teori kontrak sosial modern bersifat sekuler dalam arti "tidak ada tempat bagi Tuhan" dalam penjelasan tentang asal-usul kewenangan politik (Katju, 2012), serta menandai pergeseran dari legitimasi berbasis wahyu/otoritas eksternal menuju legitimasi yang dibangun dari asumsi-asumsi tentang manusia dan keadaan pra-politik (state of nature) (Schröter, 2017; Seabright et al., 2021). Dalam garis besar ini, teori kontrak sosial dipahami sebagai bagian dari sejarah ide yang melandasi popular sovereignty dan modernitas politik Barat (Arseni & Pozneacova, 2021; Rahman, n.d.; Schröter, 2017).

2.2 Hobbes: Kontrak Sosial menuju Kedaulatan Absolut demi Keluar dari Kekacauan State of Nature

Dalam ringkasan yang konsisten di beberapa rujukan, Hobbes diposisikan sebagai pemikir kontrak sosial yang mengarahkan kontrak pada pembentukan penguasa yang kuat: Hobbes dikaitkan dengan pembelaan kedaulatan absolut (Amjad, 2022; Katju, 2012; Rahman, n.d.), dan kontrak dipahami sebagai jalan untuk menghindari kekacauan/ketidakamanan keadaan alamiah (state of nature) (Burnyeat & Johansson, 2022; Seabright et al., 2021). Literatur juga menekankan bahwa pada Hobbes, kontrak sosial merupakan bagian dari upaya awal sekularisasi pemikiran politik karena Hobbes memulai dari konsepsi tentang kodrat manusia, alih-alih "revealed truth" (Seabright et al., 2021), selaras dengan penegasan bahwa teori kontrak sosial modern tidak bertumpu pada justifikasi ketuhanan (Katju, 2012; Schröter, 2017).

2.3 Locke: Kontrak Sosial untuk Pemerintahan Terbatas dan Proteksi Hak-Hak

Locke sering diposisikan berseberangan dengan Hobbes: ia menolak absolutisme dan cenderung mempertahankan aspek kedaulatan pada rakyat (people) alih-alih memindahkannya seluruhnya kepada negara/penguasa (Amjad, 2022; Katju, 2012; Rahman, n.d.). Sejumlah rujukan menekankan bahwa inti kontrak sosial Locke terkait dengan perlindungan hak-hak; misalnya hak hidup, kebebasan, dan properti, serta relasi timbal balik kewajiban negara terhadap perlindungan hak individu (Khan, 2015; Pramono & Sunarya, 2023). Dengan demikian, kontrak sosial pada Locke dapat dibaca sebagai perangkat untuk membatasi kekuasaan dan mencegah tirani, bukan untuk memutlakkan kedaulatan penguasa (Amjad, 2022; Katju, 2012; NASRAT, 2022).

2.4 Rousseau: Kedaulatan Rakyat dan "General Will" (Kehendak Umum)

Dalam berbagai rujukan, Rousseau dipahami memusatkan kedaulatan pada rakyat: kedaulatan adalah kehendak kolektif dan rakyat tetap menjadi subjek berdaulat (Amjad, 2022; Katju, 2012). Secara lebih spesifik, literatur menekankan inovasi Rousseau melalui konsep general will (volonté générale): hukum/aturan yang sah semestinya berkorespondensi dengan kehendak umum (NASRAT, 2022; Wanto & Hidayat, 2023), dan kehendak umum diposisikan sebagai prinsip pengarah "forces of the State" menuju "common good" (Waśkiewicz, 2019). Pada saat yang sama, kajian metodologis tentang sejarah pemikiran politik mengingatkan bahwa "general will" di Rousseau sendiri merupakan konsep yang tidak selalu didefinisikan secara tunggal dan jelas, serta memunculkan perdebatan interpretatif (Blau, 2020; Kelly, 2022).

________________________________________

3. Kritik Ilmu Politik Islam terhadap Kontrak Sosial Barat: Antroposentrisme, Sekularisme, dan Problem Normatif

3.1 Kontrak Sosial Barat sebagai Antroposentris–Sekuler (dan Implikasinya)

Dalam perspektif yang dikembangkan melalui pembacaan Syed Muhammad Naquib al-Attas, kontrak sosial Barat disebut bertumpu pada paradigma antroposentris dan sekuler (Pramono & Sunarya, 2023; Wanto & Hidayat, 2023). Wanto dan Hidayat menyatakan bahwa kontrak sosial sekuler sebagai basis demokrasi dapat melahirkan kebijakan/hukum yang "jauh dari prinsip dan norma agama," dan mereka memberi contoh seperti legalisasi perkawinan sejenis dan legalisasi prostitusi di banyak negara Barat, yang dinilai tidak selaras dengan nilai Islam (Wanto & Hidayat, 2023). Di sini, kritiknya bukan hanya historis, tetapi juga normatif: bila "kesepakatan manusia" (termasuk "general will") menjadi penentu kebijakan, maka standar kebaikan dan batasan moral dipandang rawan terlepas dari rujukan teologis (Pramono & Sunarya, 2023; Wanto & Hidayat, 2023).

3.2 Sekularisasi sebagai Produk Pemikiran Barat dan Keterbatasan Penerapannya pada Masyarakat Muslim

Kajian tentang akar sekularisme politik modern menegaskan bahwa sekularisasi dalam pemikiran politik tumbuh melalui perangkat seperti state of nature dan social contract, dan bahwa produk konseptual tersebut lahir dari tradisi pemikir sekuler Barat, sehingga tidak selalu dapat diterapkan begitu saja pada masyarakat Muslim (Pramono & Sunarya, 2023). Dalam logika ini, keberatan utamanya bukan pada "kontrak" sebagai metafora semata, melainkan pada fondasi epistemik (pemutusan relasi dengan Tuhan sebagai sumber legitimasi) yang dinilai tidak sejalan dengan cara Muslim mengaitkan agama dengan politik dan kekuasaan (Katju, 2012; Pramono & Sunarya, 2023; Schröter, 2017).

3.3 Nuansa Penting: "Kontrak Sosial" Tidak Tunggal dan Dapat "Berjalan" Lintas Konteks

Meski kritik Islam atas kontrak sosial Barat menonjol, literatur antropologi kontrak sosial menekankan bahwa tidak ada model kontrak sosial yang tunggal maupun genealogi yang sepenuhnya utuh, dan gagasan kontrak sosial telah "travels beyond academia" serta muncul "beyond the bounds of Western political theory," termasuk "within some Islamic thought" (Burnyeat & Johansson, 2022). Nuansa ini penting bagi ilmu politik Islam: ia membuka ruang bahwa yang dipersoalkan bukan sekadar "kontrak" sebagai struktur ide, melainkan konfigurasi asumsi tentang manusia, legitimasi, dan sumber normativitas yang menyertainya (Burnyeat & Johansson, 2022; Pramono & Sunarya, 2023).

________________________________________

4. Upaya "Islamisasi" Kontrak Sosial: dari Kontrak Antroposentris ke Paradigma Tawhidi melalui Bai'ah (Al-Attas)

4.1 Al-Attas: Kebutuhan "Islamisasi" Teori Kontrak Sosial

Wanto dan Hidayat, dengan merujuk gagasan al-Attas, menyimpulkan tiga tesis utama: (i) kontrak sosial Barat berbasis paradigma antroposentris-sekuler; (ii) kesepakatan rakyat melalui kehendak umum menjadi penentu kebijakan; dan (iii) diperlukan Islamisasi teori kontrak sosial melalui konsep bai'ah yang berparadigma teosentris/tawhidi sebagai alternatif politik Islam (Wanto & Hidayat, 2023). Sejalan dengan itu, kajian lain yang juga menggunakan al-Attas menempatkan kontrak sosial sebagai salah satu perangkat konseptual yang berkontribusi pada sekularisasi diskursus politik Barat, lalu menawarkan kritik melalui konsep bentuk negara ideal berbasis tamaddun (peradaban) yang dirumuskan al-Attas (Pramono & Sunarya, 2023).

4.2 Bai'ah sebagai Lokasi "Kontrak Sosial" dalam Islam (dalam Pembacaan Wanto–Hidayat)

Secara eksplisit, Wanto dan Hidayat menyatakan bahwa "dalam Islam, konsep kontrak sosial terkandung dalam bai'ah," dan konsep ini diposisikan sebagai pembanding terhadap kontrak sosial Barat yang sekuler serta dinilai tidak relevan untuk dimasukkan begitu saja ke konsepsi kenegaraan Islam; karena itu, bai'ah diajukan kembali sebagai bagian dari Islamisasi bidang sosio-politik, khususnya teori kontrak sosial (Wanto & Hidayat, 2023). Namun, sumber yang tersedia di sini terutama menegaskan fungsi konseptual bai'ah sebagai alternatif dan paradigma tawhidi yang melandasinya, tanpa merinci secara panjang perangkat institusional atau detail fiqh siyasah tentang bai'ah (Pramono & Sunarya, 2023; Wanto & Hidayat, 2023). Karena itu, dari sisi evidensi pada rujukan yang diberikan, klaim yang paling kuat adalah: bai'ah dipakai sebagai kerangka teosentris untuk menata relasi penguasa–rakyat sebagai alternatif atas kontrak sosial sekuler (Pramono & Sunarya, 2023; Wanto & Hidayat, 2023).

________________________________________

5. Kontrak, Kedaulatan, dan Legitimasi dalam Pemikiran Politik Islamis Kontemporer: Mawdudi dan Ghannouchi

5.1 Mawdudi: Prioritas "Kontrak" Vertikal (Tuhan–Manusia) di Atas Kontrak Duniawi

Dalam kajian tentang kedaulatan dalam pemikiran politik Islamis, Rahman menegaskan bahwa Mawdudi tidak mengajukan konsep yang sebanding dengan kontrak sosial Barat; bahkan, dapat diinferensikan bahwa ia memprioritaskan kontrak/perjanjian antara Tuhan dan manusia yang terbangun melalui doktrin kedaulatan ilahi (divine sovereignty) dibanding kontrak duniawi (Rahman, n.d.). Amjad, dalam pembahasan tentang nation-state dan kedaulatan, menekankan bahwa Mawdudi mengembangkan interpretasi inovatif tentang Hakimiyat-ilahiya yang menyatakan bahwa kedaulatan milik Tuhan semata sebagai Law-giver, dan ini menjadi perdebatan mendasar dalam politik modern dunia Muslim (Amjad, 2022). Dengan demikian, dalam horizon Mawdudi (sebagaimana dipaparkan sumber), pergeseran legitimasi dari kontrak horizontal (rakyat–penguasa) menuju fondasi kedaulatan ilahi merupakan pembeda penting dari kontrak sosial sekuler Barat (Amjad, 2022; Rahman, n.d.).

5.2 Ghannouchi: "Kontrak Sosial" yang Tidak Identik dengan Model Barat maupun Model Kedaulatan Ilahi yang Ketat

Rahman juga menyatakan bahwa Ghannouchi membahas kontrak sosial bagi pemerintahan yang sah di negara mayoritas Muslim, tetapi kontrak sosial ini tidak sepenuhnya sesuai baik dengan teori kontrak sosial Barat maupun dengan argumen para pendukung kedaulatan ilahi; salah satu cirinya adalah gagasan bahwa agensi individu "borrowed from God," namun individu tetap memiliki otoritas untuk memutuskan urusan politik-temporal (Rahman, n.d.). Formulasi ini menunjukkan adanya spektrum posisi dalam ilmu politik Islam kontemporer: dari penolakan/penggeseran sumber legitimasi (Mawdudi) hingga pencarian bentuk kontrak sosial hibrid yang mencoba menjaga hubungan ketuhanan sekaligus mengakui ruang keputusan manusia dalam ranah temporal (Amjad, 2022; Rahman, n.d.).

________________________________________

6. Sintesis: "Kontrak Sosial menurut Ilmu Politik Islam" (Berdasarkan Rujukan yang Tersedia)

Berdasarkan sintesis rujukan yang diberikan, "kontrak sosial" dalam ilmu politik Islam bukan terutama dipahami sebagai adopsi langsung teori Hobbes–Locke–Rousseau, melainkan sebagai salah satu dari tiga posisi berikut.

Pertama, kontrak sosial sebagai objek kritik: teori kontrak sosial klasik dibaca sebagai perangkat yang ikut mendorong sekularisasi legitimasi politik (mengeluarkan Tuhan dari fondasi legitimasi) (Katju, 2012; Schröter, 2017; Seabright et al., 2021), dan karena itu dinilai problematik bila diterapkan tanpa modifikasi pada masyarakat Muslim yang mengaitkan agama dengan politik (Pramono & Sunarya, 2023).

Kedua, kontrak sosial sebagai konsep yang perlu "diislamkan": al-Attas (melalui pembacaan Wanto–Hidayat) mendorong Islamisasi kontrak sosial yang semula antroposentris-sekuler menjadi teosentris/tawhidi, dengan bai'ah sebagai konsep kunci yang ditempatkan sebagai "kontrak sosial" dalam Islam (Pramono & Sunarya, 2023; Wanto & Hidayat, 2023).

Ketiga, kontrak sosial dalam perdebatan kedaulatan: sebagian pemikir Islamis memprioritaskan kedaulatan ilahi (Hakimiyat-ilahiya) dan "kontrak" vertikal Tuhan–manusia di atas kontrak horizontal rakyat–penguasa (Amjad, 2022; Rahman, n.d.), sementara pemikir lain — misalnya Ghannouchi dalam paparan Rahman — memformulasikan kontrak sosial yang tidak identik dengan kontrak Barat maupun doktrin kedaulatan ilahi yang menutup ruang agensi manusia dalam urusan temporal (Rahman, n.d.).

Dalam batas rujukan yang tersedia, definisi operasional yang paling hati-hati untuk "kontrak sosial menurut ilmu politik Islam" adalah: sebuah kerangka untuk menjelaskan/menormakan relasi penguasa–rakyat yang (dalam versi Islamisasi) tidak boleh murni antroposentris dan sekuler, melainkan perlu dipasang dalam paradigma teosentris/tawhidi (misalnya melalui bai'ah) atau ditempatkan di bawah doktrin kedaulatan ilahi (misalnya pada Mawdudi) (Amjad, 2022; Rahman, n.d.; Wanto & Hidayat, 2023). Pada saat yang sama, literatur juga mengingatkan bahwa gagasan kontrak sosial bersifat jamak, bergerak lintas konteks, dan tidak memiliki satu model baku, termasuk ketika muncul dalam sebagian pemikiran Islam (Burnyeat & Johansson, 2022).

________________________________________

7. Kesimpulan

Kontrak sosial dalam teori politik modern Barat adalah teori yang menurunkan asal-usul otoritas negara dari kesepakatan manusia, dengan varian Hobbes (cenderung absolut), Locke (terbatas dan protektif terhadap hak), dan Rousseau (kedaulatan rakyat/kehendak umum) (Katju, 2012; Pramono & Sunarya, 2023; Rahman, n.d.). Dalam ilmu politik Islam (berdasarkan sumber yang tersedia), konsep ini terutama hadir sebagai: (i) kritik terhadap sekularisasi legitimasi; (ii) program Islamisasi menuju paradigma tawhidi melalui bai'ah; dan (iii) arena perdebatan kedaulatan antara popular sovereignty dan divine sovereignty, termasuk formulasi hibrid pada sebagian pemikir kontemporer (Amjad, 2022; Pramono & Sunarya, 2023; Rahman, n.d.; Wanto & Hidayat, 2023). Literatur juga menegaskan tidak adanya model kontrak sosial tunggal dan adanya lintasan konsep ke luar tradisi Barat — termasuk ke sebagian pemikiran Islam — sehingga pembahasan ilmiah yang cermat perlu membedakan antara struktur "kontrak" sebagai metafora dan fondasi normatif-teologis yang menopangnya (Burnyeat & Johansson, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Amjad, J. (2022). Nation-state and sovereignty in contemporary political discourse. Australian Journal of Islamic Studies, 7(3), 60–75. https://doi.org/10.55831/ajis.v7i3.581

Arseni, A., & Pozneacova, V. (2021). The concept of sovereignty in the political philosophy: From antiquity to the contemporary epoch. Humanities and Social Science Research, 4(3), p1. https://doi.org/10.30560/hssr.v4n3p1

Blau, A. (2020). How should we categorize approaches to the history of political thought? The Review of Politics, 83(1), 91–114. https://doi.org/10.1017/s0034670520000704

Burnyeat, G., & Johansson, M. S. (2022). An anthropology of the social contract: The political power of an idea. Critique of Anthropology, 42(3), 221–237. https://doi.org/10.1177/0308275x221120168

Katju, M. (2012). Constitutional jurisprudence. Amicus Curiae, 2011(87). https://doi.org/10.14296/ac.v2011i87.1529

Kelly, P. (2022). Rousseau: The threat of the international order (hlm. 213–260). https://doi.org/10.31389/lsepress.cwr.g

Khan, A. (2015). Human rights for women or the human rights of women?: Pakistan, CEDAW and the gatekeepers. Pakistan Journal of Gender Studies, 10(1), 19–37. https://doi.org/10.46568/pjgs.v10i1.223

Moghaddam, F. M. (2008). The psychological citizen and the two concepts of social contract: A preliminary analysis. Political Psychology, 29(6), 881–901. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2008.00671.x

NASRAT, Q. (2022). State monopoly of the right to punish and private security companies. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 70(4), 1297–1312. https://doi.org/10.33629/auhfd.890553

Pramono, M. F., & Sunarya, B. (2023). The roots of modern political secularism and its critique. Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism, 9(2). https://doi.org/10.20871/kpjipm.v9i2.280

Rahman, M. M. (n.d.). Sovereignty in Islamist political thought: Continuity and change. https://doi.org/10.30707/etd2019.rahman.m

Schröter, N. (2017). Order, authority, and law: On the development of modern conceptions of political order, legitimate rule, and law and how they are challenged. LSE Law Review, 2, 24–45. https://doi.org/10.61315/lselr.12

Seabright, P., Stieglitz, J., & Van der Straeten, K. (2021). Evaluating social contract theory in the light of evolutionary social science. Evolutionary Human Sciences, 3. https://doi.org/10.1017/ehs.2021.4

Wanto, S., & Hidayat, M. S. (2023). Islamization of Western social contract theory from the perspective of Syed Muhammad Naquib al-Attas. Jurnal Ushuluddin, 31(2), 220. https://doi.org/10.24014/jush.v31i2.22896

Waśkiewicz, A. K. (2019). The idea of political representation and its paradoxes. https://doi.org/10.3726/b16311