02146 - Komunisme Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Atas Fondasi Ideologis, Titik Ketegangan, Dan Variasi Respons Politik Islam Indonesia

Communism In The Perspective Of Islamic Political Science: A Study Of Ideological Foundations, Points Of Tension, And Variations In Indonesian Islamic Political Responses

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji komunisme dalam perspektif ilmu politik Islam dengan menelaah fondasi ideologis komunisme, titik-titik ketegangan antara komunisme dan worldview Islam, serta variasi respons gerakan politik Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis literatur, kajian ini menunjukkan bahwa komunisme dipahami dalam ilmu politik Islam sebagai ideologi yang bertumpu pada materialisme historis, dialektika, dan proyek masyarakat tanpa kelas, sekaligus menghendaki penghapusan kepemilikan perseorangan menuju kepemilikan bersama atau negara. Ketegangan utama antara komunisme dan Islam terletak pada dimensi teologis-ontologis: komunisme yang bercorak ateistik dan mereduksi agama sebagai "candu" dinilai tidak kompatibel dengan worldview Islam yang menempatkan tauhid sebagai pusat legitimasi moral dan politik. Meskipun demikian, literatur historis juga merekam adanya upaya sebagian aktor Muslim—seperti Haji Misbach, sebagian guru di Padang Panjang, dan Tan Malaka—untuk mendekatkan Islam dan komunisme pada dimensi praksis keadilan sosial dan perlawanan antikapitalisme/kolonialisme. Kajian ini menyimpulkan bahwa penolakan normatif terhadap komunisme cenderung bertahan sebagai arus dominan dalam wacana politik Islam Indonesia, sementara upaya sintesis bersifat situasional dan terbatas pada tujuan praksis, bukan pada kesepadanan ideologis.

Kata kunci: komunisme, ilmu politik Islam, materialisme, tauhid, politik Islam Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines communism from the perspective of Islamic political science by analyzing the ideological foundations of communism, the points of tension between communism and the Islamic worldview, and the variations in the responses of Islamic political movements in Indonesia. Using a literature analysis approach, this study demonstrates that communism is understood in Islamic political science as an ideology grounded in historical materialism, dialectics, and the project of a classless society, while simultaneously seeking the abolition of private ownership in favor of collective or state ownership. The primary tension between communism and Islam lies in the theological-ontological dimension: communism's atheistic character and its reduction of religion to an "opium" are deemed incompatible with the Islamic worldview, which places tawhid at the center of moral and political legitimacy. Nevertheless, historical literature also records attempts by some Muslim actors—such as Haji Misbach, certain teachers in Padang Panjang, and Tan Malaka—to bridge Islam and communism on the practical dimensions of social justice and anti-capitalism/colonialism resistance. This study concludes that normative rejection of communism tends to persist as the dominant current in Indonesian Islamic political discourse, while attempts at synthesis are situational and limited to practical objectives rather than ideological equivalence.

Keywords: communism, Islamic political science, materialism, tawhid, Indonesian Islamic politics

________________________________________

PENDAHULUAN

Dalam literatur ilmu sosial-politik, komunisme lazim didefinisikan sebagai ideologi yang menghendaki kepemilikan bersama (kolektif/komunal) atas alat-alat produksi dan berorientasi pada terwujudnya masyarakat tanpa kelas (Adam, 2022; Wijaya, 2021). Definisi ini sejalan dengan pengertian terminologis yang dikutip dari KBBI bahwa komunisme adalah paham politik yang menganut ajaran Karl Marx yang hendak menghapus hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol negara (Adam, 2022), serta penjelasan bahwa komunisme secara linguistik dipahami sebagai doktrin pembebasan proletariat menuju masyarakat tanpa kelas (Wijaya, 2021). Dalam kerangka itu, komunisme tidak berdiri semata sebagai doktrin ekonomi, melainkan berkembang sebagai teori sosial dan proyek politik yang berciri revolusioner (Hadziq, 2023; Wijaya, 2021).

Dalam perspektif ilmu politik Islam, komunisme tidak hanya dinilai dari tujuan ekonominya berupa kolektivisasi alat produksi, tetapi juga dari fondasi ontologis-teologis dan konsekuensi politik yang ditimbulkannya—terutama ketika komunisme dipahami berkelindan dengan materialisme historis dan sikap penafian terhadap Tuhan/agama (Panuju, 2019; Wijaya, 2021). Karena itu, pembahasan "komunisme menurut ilmu politik Islam" menuntut analisis pada tingkat: (i) asumsi dasar komunisme meliputi materialisme, teori kelas, dan anti-agama, dan (ii) kompatibilitasnya dengan worldview Islam yang menempatkan tauhid dan dimensi metafisik sebagai pusat, bukan sekadar variabel privat (Santosa, 2020; Wijaya, 2021).

________________________________________

PEMBAHASAN

1. Komunisme dalam Ilmu Politik dan Ilmu Sosial: Unsur-Unsur Pokok

1.1 Konsep-Konsep Dasar: Kelas, Masyarakat Tanpa Kelas, dan Kepemilikan Bersama

Sejumlah kajian menyatakan bahwa komunisme bertumpu pada relasi kelas yang ditentukan oleh relasi individu dengan alat produksi; kelas dibedakan berdasarkan penguasaan alat produksi (Wijaya, 2021). Secara konseptual, komunisme menargetkan penghapusan kelas atau classless society (Hadziq, 2023; Wijaya, 2021) dan menghapus hak milik perseorangan atas alat produksi/kekayaan (Adam, 2022; Tobroni, 2010). Dengan demikian, komunisme dipahami bukan hanya sebagai "ideologi politik," tetapi sebagai "falsafah hidup" yang menekankan materialitas-duniawi dan dirumuskan dalam slogan distribusi-kebutuhan (Wijaya, 2021).

1.2 Dialektika dan Materialisme Historis sebagai Perangkat Penjelas sekaligus Dasar Ideologis

Kajian kritik atas komunisme Marx menegaskan adanya tiga konsep dasar: dialektika, materialisme historis, dan masyarakat tanpa kelas (Wijaya, 2021). Dalam perkembangan berikutnya melalui Lenin, Stalin, dan Mao, komunisme digambarkan berkembang menjadi gerakan revolusioner dan kepemimpinan negara di bawah kontrol partai komunis (Wijaya, 2021). Dalam literatur lain yang membahas perjumpaan komunisme dengan tradisi Islam tertentu, komunisme juga diposisikan sebagai salah satu faktor dalam dinamika perubahan sosial modern, di samping kebangkitan kapitalisme dan sosialisme (Ridla, 2014), sehingga ia tampil sebagai kerangka yang mengklaim kemampuan menjelaskan perubahan sosial secara komprehensif (Ridla, 2014; Wijaya, 2021).

1.3 Dimensi Politik: Revolusi, Kepartaian, dan Diktator Proletariat

Dalam salah satu ringkasan ajaran komunisme yang merujuk kritik Hamka, komunisme digambarkan memperjuangkan cita-citanya melalui sistem "diktator-proletar" (Adam, 2022). Sementara itu, dalam wacana ideologis Masyumi, komunisme-marxisme dinyatakan anti-demokrasi dan meniscayakan penghapusan hak milik perseorangan (Tobroni, 2010). Dengan demikian, pada level wacana politik Islam Indonesia, komunisme kerap dipahami bukan sekadar program ekonomi, tetapi paket ideologi-politik yang berdampak pada desain kekuasaan dan kebebasan politik (Adam, 2022; Tobroni, 2010).

________________________________________

2. Premis Kunci Ilmu Politik Islam: Integrasi Agama–Politik dan Islamic Worldview

Sejumlah rujukan politik Islam Indonesia menegaskan bahwa Islam dipahami terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan, termasuk politik (Santosa, 2020). Dalam kritik atas komunisme Marx, ditunjukkan dengan mengutip Bernard Lewis bahwa sejak masa Nabi Muhammad SAW umat Islam merupakan komponen simultan dari politik dan agama, dengan Rasulullah sebagai kepala negara (Wijaya, 2021). Sejalan dengan itu, kajian tentang Al Jam'iyatul Washliyah menegaskan pandangan bahwa pemisahan agama dan politik akan membuat politik "kering dari aspek spiritual" (Syafitri & Jono, 2021), sehingga agama dan politik dipahami tidak bisa dipisahkan (Syafitri & Jono, 2021; Wijaya, 2021).

Dalam perspektif tokoh Islam Nusantara Muhammad Uthman El-Muhammady yang dianalisis dalam satu kajian, teori sosial dan politik Islam ditempatkan secara konsisten dalam worldview Ahl Sunnah Wal-Jamaah; ia menolak ideologi sosial dari Barat yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, serta menekankan integrasi dan penolakan perpecahan dalam masyarakat (Nurdin, 2022). Perspektif ini penting karena menyediakan kerangka bahwa ideologi sosial-politik dinilai bukan hanya dari efektivitas materialnya, tetapi dari kesesuaiannya dengan sumber normatif dan horizon metafisik Islam (Nurdin, 2022; Wijaya, 2021).

________________________________________

3. Titik Ketegangan Utama: Komunisme (Materialisme/Ateisme) vs. Tauhid (Transcendence)

3.1 Problem Teologis: Ateisme, Penafian Tuhan, dan Permusuhan terhadap Agama

Beberapa kajian menegaskan bahwa komunisme memiliki problem serius dalam wilayah teologis karena secara praktis menggiring penganutnya menjadi ateis dan dapat menciptakan kebencian terhadap agama; ungkapan Marx "Religion is the opium of the masses" diposisikan sebagai ekspresi kebencian terhadap agama (Panuju, 2019). Dalam biografi-politik Isa Anshary, komunisme dipaparkan sebagai ideologi berbasis materialisme yang menganggap realitas hanya benda (materi) dan tidak mengakui sesuatu di luar kebendaan (imateri), serta mengutip pernyataan Marx bahwa agama adalah "candu" (Santosa, 2020). Kajian konflik Muhammadiyah Surakarta juga menyatakan bahwa komunisme menempatkan agama sebagai candu masyarakat dan memandang manusialah yang menciptakan agama, sehingga komunisme tidak dapat berjalan berdampingan dengan Islam yang mempercayai Tuhan (Panuju, 2019; Suki, 2019).

Dalam wacana ideologi Masyumi, komunisme-marxisme ditegaskan anti-Tuhan (ateisme) dan antiagama (Tobroni, 2010). Sementara itu, ringkasan pokok ajaran komunisme yang dikaitkan dengan pembacaan Hamka menegaskan komunisme skeptis terhadap agama dan mengingkari adanya Tuhan (Adam, 2022). Karena itu, dari sudut ilmu politik Islam yang menekankan tauhid sebagai fondasi worldview, komunisme dipahami bermasalah pada level paling dasar: basis realitas dan legitimasi moral-politik (Santosa, 2020; Wijaya, 2021).

3.2 Agama sebagai "Opium": Fungsi Kritik Sosial vs. Konsekuensi Ideologis

Rujukan tentang Front Anti Komunis (FAK) mengutip pandangan bahwa marxisme-komunisme secara jelas menafikan Tuhan dan agama (Rachmawati, 2020). Pada level analisis Islam politik, poin ini bukan semata perdebatan sosiologi agama, tetapi menyentuh persoalan legitimasi: jika agama direduksi menjadi ilusi atau candu, maka sumber normatif Islam dalam menilai kekuasaan dan keadilan akan kehilangan pijakan (Panuju, 2019; Tobroni, 2010). Karena itu, sejumlah aktor politik Islam memobilisasi wacana anti-komunisme sebagai upaya menjaga akidah umat (Rachmawati, 2020; Santosa, 2020).

________________________________________

4. Dimensi Ekonomi-Politik: Kepemilikan, Otoritas Negara, dan Batas Kebebasan

4.1 Komunisme: Penghapusan Kepemilikan Privat dan Konsekuensi Otoritarian

Dalam ringkasan ajaran komunisme menurut Hamka, komunisme menghapus hak milik perseorangan atas alat produksi dan kekayaan (Adam, 2022). Dalam wacana Masyumi, komunisme juga dinyatakan mengarah pada penghapusan hak milik perseorangan (Tobroni, 2010). Sementara itu, satu kajian ekonomi Islam membandingkan kapitalisme, sosialisme/komunisme, dan Islam: dalam sosialisme/komunisme otoritas atas kebebasan ekonomi ditundukkan untuk kepentingan bersama dan menjadi otoritas negara, sedangkan dalam Islam kebebasan dihormati tetapi tidak tanpa batas (Mubaro, 2017). Kajian yang sama menegaskan bahwa otoritas dan kewenangan atas tatanan—yang dalam sistem sosialisme/komunisme menjadi otoritas negara—dalam ekonomi Islam dipahami sebagai otoritas Tuhan (Mubaro, 2017). Dengan demikian, perbedaan Islam versus komunisme tidak berhenti pada "siapa memiliki apa," tetapi "siapa memiliki otoritas normatif tertinggi"—negara/partai versus Tuhan (Mubaro, 2017; Wijaya, 2021).

4.2 Keadilan Sosial dan Pembebasan: Titik Temu yang Terbatas

Sebagian literatur menyatakan komunisme hadir sebagai kritik terhadap kapitalisme dan liberalisme melalui revolusi proletar menuju masyarakat komunis (Hadziq, 2023). Dalam ranah Islam, terdapat gagasan "Ilmu Sosial Profetik" Kuntowijoyo yang memaknai liberasi sebagai pembebasan manusia dari perbudakan dan menempatkannya "sesuai dengan prinsip sosialisme (marxisme, komunisme…)," namun ditegaskan bahwa Ilmu Sosial Profetik tidak hendak menjadikan liberasi sebagai ideologi sebagaimana komunisme, melainkan sebagai ilmu yang didasari nilai transendental (Sairan & Ahmad, 2022). Secara konseptual, hal ini menunjukkan bahwa sebagian tujuan praksis berupa pembebasan dari penindasan dapat diperdebatkan sebagai "irisan," tetapi dasar transendensi tetap menjadi garis pemisah (Sairan & Ahmad, 2022; Wijaya, 2021).

Dalam perspektif El-Muhammady, wacana keadilan sosial seharusnya dilihat dari sudut Ahl Sunnah Wal-Jamaah, bukan dari sosio-politik kapitalisme dan komunisme (Nurdin, 2022). Artinya, sekalipun komunisme mengusung agenda keadilan material, ilmu politik Islam mengajukan syarat epistemik-normatif: keadilan tidak boleh direduksi menjadi ukuran kebendaan semata (Nurdin, 2022; Wijaya, 2021).

________________________________________

5. Variasi Respons dalam Sejarah Politik Islam Indonesia: Penolakan, Konflik, dan Upaya Sintesis

5.1 Penolakan Arus Utama: Menjaga Akidah dan Integritas Sosial-Politik Umat

Dalam sejarah Indonesia, artikulasi penolakan komunisme oleh gerakan Islam sering disandarkan pada alasan ideologis-teologis dan alasan politik. Studi tentang FAK (1954–1958) menunjukkan gerakan ini dibentuk untuk melawan komunisme yang dibawa PKI, dengan orientasi penjagaan akidah umat dan kekhawatiran pengaruh komunisme terhadap keyakinan Muslim; FAK juga mengkritik sikap politik revolusioner PKI yang dinilai mengancam elit politik Islam (Rachmawati, 2020). Dalam biografi Isa Anshary, komunisme dipandang tidak sesuai ajaran Islam karena berpijak pada materialisme dan melahirkan praktik politik revolusioner; Isa Anshary melakukan manifesto dan pidato untuk menyelamatkan akidah umat, termasuk kampanye terbuka yang disebut disaksikan lima puluh ribu peserta di Stadion Ikada (Santosa, 2020).

Pada level organisasi, Muhammadiyah Surakarta ditunjukkan sebagai organisasi yang menolak komunisme karena dipandang merusak persatuan Islam serta karena komunisme memandang agama sebagai "candu" dan menafikan Tuhan (Suki, 2019). Dalam Sarekat Islam, komunisme dipandang bertentangan secara fundamental dengan Islam dan memicu perpecahan; satu kajian menyebut puncaknya SI membersihkan unsur komunisme melalui disiplin partai pada 1921 (Hanafi & Hardi, 2021). Kajian lain tentang K.H. Agus Salim menunjukkan penolakannya terhadap masuknya komunisme ke SI karena dinilai dapat mengorganisasi SI dan memecah umat; pada saat yang sama Agus Salim digambarkan mengambil nilai-nilai sosialisme secara selektif dalam kerangka dialektis, namun tidak menerima komunisme sebagai ideologi SI (Hanafi & Hardi, 2021; Setyorini, 2022).

Dalam wacana Masyumi, komunisme-marxisme diposisikan sebagai anti-Tuhan, antiagama, anti-demokrasi, dan penghapus hak milik perseorangan (Tobroni, 2010). Sementara itu, dalam pandangan Hamka melalui Tafsir Al-Azhar yang dibahas satu artikel, komunisme dikritik karena materialisme-historis, pengingkaran Tuhan, penghapusan hak milik, serta konsep diktator proletariat; bahkan diringkas pula adanya aspek-aspek sosial yang dinilai destruktif, misalnya pelonggaran ikatan keluarga dan konsepsi "kepemilikan bersama" atas perempuan (Adam, 2022). Secara historis-politik, artikel yang sama menyebut TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 melarang organisasi komunis di Indonesia dan melarang penyebaran komunisme/marxisme-leninisme (Adam, 2022)—sebuah konteks yang ikut membentuk artikulasi penolakan komunisme dalam ruang publik Muslim Indonesia (Adam, 2022; Rachmawati, 2020).

Al Jam'iyatul Washliyah juga ditunjukkan menolak PKI/komunisme karena dipandang bertentangan dengan Islam dan Pancasila serta berbahaya bagi NKRI; salah satu pendirinya menulis buku "Bahaya Komunis" (Syafitri & Jono, 2021). Kajian lain menyatakan Dewan Fatwa Al Washliyah mengharamkan komunisme dan bersikap tegas bahwa komunisme bertentangan dengan akidah (Supratman, 2017; Syafitri & Jono, 2021). Pola penolakan ini konsisten dengan basis konseptual bahwa agama dan politik tidak dipisahkan, sehingga ideologi yang anti-Tuhan dipahami menggerus dasar legitimasi moral-politik Islam (Syafitri & Jono, 2021; Tobroni, 2010).

5.2 Upaya Sintesis dan "Titik Temu Praksis": Komunisme sebagai Alat Anti-Kolonial/Anti-Kapitalisme

Walaupun arus utama wacana politik Islam Indonesia sering menolak komunisme karena ateisme dan materialisme (Santosa, 2020; Tobroni, 2010), sejumlah studi menunjukkan adanya fase dan aktor yang mencoba mencari titik temu antara komunisme dan Islam—umumnya pada dimensi praksis perlawanan terhadap kapitalisme/kolonialisme.

Pertama, Haji Misbach dan komunisme Islam (Surakarta). Studi tentang gerakan komunis dalam Sarekat Islam di Surakarta menyatakan Misbach mengembangkan gagasan "komunisme Islam" untuk mengharmoniskan Islam dan komunisme, serta menekankan pembelaan pada kaum proletar dan perlawanan terhadap kapitalisme (Tohis, 2023). Artikel lain menegaskan Misbach memandang orang yang benar-benar mengerti Islam tidak akan menolak komunis (dan sebaliknya), serta mendorong peran aktif umat Islam dalam pergerakan komunisme karena dinilai berdampak positif bagi perkembangan Islam (Tohis, 2023). Dalam kajian "Islam dan Komunisme," komunisme dan Islam disebut kerap dipandang bertentangan, namun dinilai memiliki kesamaan dalam memperjuangkan hak dan keadilan rakyat kecil; Misbach disebut mencoba mempertautkan keduanya untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme (Adam & Emalia, 2022). Studi biografis-peranan Misbach juga menunjukkan bahwa komunisme diposisikan sebagai alat perjuangan melawan kapitalisme dan kolonialisme, disertai seruan jihad melawan kapitalis dan kolonial Belanda (Adam & Emalia, 2022; Yusuf & Arqam, 2024).

Kedua, Padang Panjang dan integrasi Islam–sosialisme–komunisme. Studi tentang Sumatra Thawalib Padang Panjang menunjukkan masuknya paham komunis pada 1923 melalui Haji Datuk Batuah, dan disebut muncul bentuk adonan ajaran Islam dengan doktrin Marxisme yang disebut "kuminih" (Andriani, 2021). Kajian lain tentang integrasi Islam-sosialisme-paham komunis (1923–1927) menyatakan terdapat bukti kuat bahwa bagi sebagian guru dan Datuak saat itu, nilai dan visi PKI tidak dipandang bertentangan dengan tradisi Islam, dan komunisme diterima sebagai gerakan alternatif; muncul istilah "Islam Revolusioner" untuk menandai penerimaan praksis-perlawanan terhadap kapitalisme/kolonialisme (Andriani, 2021; Assa, 2019).

Ketiga, Tan Malaka: kemungkinan kerja sama Pan-Islamisme dan komunisme. Studi biografis Tan Malaka menyebut adanya pidato "Islam dan Komunisme" dalam Kongres Komintern yang menekankan kemungkinan membangun kerja sama dengan gerakan Pan-Islamisme, termasuk Sarekat Islam (Miswari, 2024). Kajian lain menafsirkan pemikiran Tan Malaka tentang tauhid dan keadilan sosial: Tan Malaka mendefinisikan ketuhanan sebagai pengakuan atas kekuasaan Tuhan dan menautkannya dengan gagasan keadilan sebagai "kesetaraan," bahkan memaknai keadilan sosial sebagai "kepemilikan yang setara," terutama dalam konteks resistensi terhadap kapitalisme (Islamy, 2020). Meskipun ini bukan representasi arus utama ilmu politik Islam normatif, ia penting sebagai bukti historis adanya wacana jembatan antara idiom tauhid, kritik kapitalisme, dan gagasan kesetaraan kepemilikan (Islamy, 2020; Miswari, 2024).

Keempat, eksperimen konseptual di luar Indonesia: "komuno-sufisme." Studi tentang pemikiran Hadi al-Alawy membahas "Komuno-Sufisme" sebagai gagasan yang mempertautkan tasawuf dan komunisme melalui pendekatan sosiologi tasawuf, serta menunjukkan adanya ketertarikan tokoh tersebut pada komunisme dan kritik atas feodalisme dalam wacana "Islam politik" (Ridla, 2014). Rujukan ini mempertegas bahwa upaya "sintesis" Islam–komunisme tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga muncul sebagai eksperimen intelektual yang sering diperdebatkan sebagai heterodoksi (Ridla, 2014).

Catatan penting dalam kerangka ilmu politik Islam: studi-studi "sintesis" di atas umumnya bekerja pada tingkat tujuan praksis meliputi anti-penindasan, anti-kapitalisme, dan anti-kolonialisme (Islamy, 2020; Tohis, 2023), tetapi studi-studi penolakan menempatkan problem komunisme pada tingkat fondasi teologis berupa ateisme/anti-Tuhan dan konsekuensi politik berupa anti-demokrasi/diktator proletariat (Adam, 2022; Panuju, 2019; Santosa, 2020; Tobroni, 2010). Ketegangan dua level inilah yang menjelaskan mengapa "titik temu" sering bersifat situasional dan terbatas, sementara "penolakan normatif" cenderung bertahan sebagai arus dominan dalam wacana politik Islam Indonesia (Suki, 2019; Syafitri & Jono, 2021; Tobroni, 2010).

________________________________________

KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan yang tersedia, komunisme dalam pembacaan ilmu politik Islam—khususnya dalam diskursus politik Islam Indonesia—umumnya dipahami sebagai ideologi yang: (i) bertumpu pada materialisme historis, dialektika, dan proyek masyarakat tanpa kelas, (ii) menghendaki penghapusan kepemilikan perseorangan atas alat produksi menuju kepemilikan bersama/negara, dan (iii) dalam banyak artikulasi dinilai anti-Tuhan/antiagama serta berdampak pada corak politik revolusioner dan anti-demokrasi (Adam, 2022; Mubaro, 2017; Panuju, 2019; Santosa, 2020; Tobroni, 2010). Karena ilmu politik Islam menegaskan integrasi agama–politik serta worldview tauhid yang menempatkan transendensi sebagai dasar etika dan legitimasi, komunisme dipandang problematik terutama pada lapisan teologis-ontologisnya, bukan semata pada lapisan kebijakan ekonomi (Nurdin, 2022; Santosa, 2020; Syafitri & Jono, 2021; Wijaya, 2021).

Namun, literatur historis juga menunjukkan adanya upaya sebagian aktor Muslim untuk mendekatkan Islam dan komunisme pada dimensi praksis keadilan sosial dan perlawanan antikapitalisme/kolonialisme, seperti Misbach, sebagian guru di Padang Panjang, hingga wacana Tan Malaka (Islamy, 2020; Miswari, 2024; Tohis, 2023). Dalam kerangka ilmu politik Islam, fenomena ini dapat dibaca sebagai "irisan liberasi" yang tidak otomatis berarti kesepadanan ideologis, karena sebagian tradisi pemikiran Islam menegaskan liberasi perlu berakar pada transendensi dan tidak direduksi menjadi ideologi materialistik (Nurdin, 2022; Sairan & Ahmad, 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Y. F. (2022). Perjuangan Umat Islam dalam Gerakan Front Anti Komunis di Indonesia, 1954-1958. Tsaqofah, 20(2), 1–18. https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v20i2.6700

Adam, Y. F., & Emalia, I. (2022). Fundamentalism in Indonesian Political History: A Biography of Isa Anshary. Buletin Al-Turas, 28(2), 299–312. https://doi.org/10.15408/bat.v28i2.25589

Andriani, B. F. (2021). Peranan Haji Misbach dalam Pergerakan Islam Komunisme di Surakarta pada Tahun 1914-1926. Karmawibangga Historical Studies Journal, 2(2), 25–33. https://doi.org/10.31316/fkip.v2i2.1093

Assa, A. E. P. (2019). Postmemory dalam Novel Tapol Karya Ngarto Februana. Jurnal Poetika, 7(1), 17. https://doi.org/10.22146/poetika.v7i1.43130

Hadziq, A. (2023). Sosiologi Tasawuf dalam Communo-Sufism Pemikiran Hadi Al-Alawy. Tafhim Al-Ilmi, 15(01), 142–154. https://doi.org/10.37459/tafhim.v15i01.6843

Hanafi, S., & Hardi, E. (2021). Sumatra Thawalib Padang Panjang dan Masuknya Paham Komunis pada Tahun 1923. Jurnal Kronologi, 3(1), 309–319. https://doi.org/10.24036/jk.v3i1.118

Islamy, A. (2020). Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 5(2), 155–179. https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1558

Miswari, M. (2024). Epistemologi Pendidikan Agama Islam Alam Melayu. Syaikhona: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam, 2(1), 41–66. https://doi.org/10.59166/syaikhona.v2i1.183

Mubaro, M. Y. (2017). Problem Teologis Ideologi Komunisme. Tsaqafah, 13(1), 45. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.976

Nurdin, A. A. (2022). Kaji Ulang Hubungan Agama dan Politik. Tashwirul Afkar, 41(2), 261–274. https://doi.org/10.51716/ta.v41i2.79

Panuju, R. (2019). Perjalanan Wacana Jokowi dalam Pencalonannya sebagai Kandidat Presiden 2019-2024. Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi, 10(2), 149–164. https://doi.org/10.23917/komuniti.v10i2.6753

Rachmawati, F. (2020). Kritik terhadap Konsep Ideologi Komunisme Karl Marx. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 1(1), 66–78. https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.424

Ridla, M. R. (2014). Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 7(2), 293–304. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.330

Sairan, M. A. A., & Ahmad, S. (2022). Perspektif Pemikiran Tokoh Islam Muhammad Uthman El-Muhammady terhadap Teori Sosial, Masyarakat Asabiyyah dan Kebudayaan. Jurnal Pembangunan Sosial, 25. https://doi.org/10.32890/jps2022.25.6

Santosa, Y. B. P. (2020). Sikap dan Strategi K.H. Agus Salim terhadap Ideologi Komunisme di dalam Tubuh Sarekat Islam 1915-1926. Tsaqofah, 18(02), 117. https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v18i02.3598

Setyorini, F. S. (2022). Pengaruh Konflik Muhammadiyah dan Haji Misbach terhadap Pergerakan Muhammadiyah di Surakarta (1922-1926). Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 14(1), 47–60. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.493

Suki, S. (2019). Polri dan Konstelasi Tata Dunia Baru Pembacaan atas Radikalisme dan Demokrasi. Jurnal Ilmu Kepolisian, 11(1), 8. https://doi.org/10.35879/jik.v11i1.93

Supratman, F. R. (2017). Jurnal Sejarah, 1(1), 52. https://doi.org/10.26639/js.v1i1.48

Syafitri, F., & Jono, M. (2021). Integrasi Islam Sosialisme dan Paham Komunis dalam Menghadapi Kapitalisme di Padang Panjang (1923-1927). Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah, 1(2), 78–89. https://doi.org/10.31258/hjps.1.2.78-89

Tobroni, F. (2010). Hukuman Mati Perbandingan Islam, HAM dan KUHP: Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan Maqâshid Syari'ah. Unisia, 33(73), 36–51. https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss73.art6

Tohis, R. A. (2023). Biografi dan Karya Intelektual Tan Malaka: Studi Historis-Faktual Tokoh. Historia Islamica: Journal of Islamic History and Civilization, 2(1), 75–98. https://doi.org/10.30984/historia.v2i1.640

Wijaya, R. (2021). Pandangan Hamka terhadap Komunisme. Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, 7(1), 56–76. https://doi.org/10.47435/mimbar.v7i1.546

Yusuf, S., & Arqam, A. (2024). Islam dan Komunisme. Peradaban: Journal of Religion and Society, 3(2), 130–146. https://doi.org/10.59001/pjrs.v3i2.179