02144 - Koersi dalam Ilmu Politik Islam: Konsep, Legitimasi, dan Batas Pemaksaan dalam Tata Kelola Politik

Abstract

This article examines the concept of coercion (koersi) in Islamic political science through a systematic review of Indonesian scholarly literature. Coercion, defined as the use of force or threat to compel individuals or groups to comply with a decision, is analyzed across three main dimensions: (1) its conceptual foundations in Islamic jurisprudence through the concept of ikrāh (compulsion); (2) its manifestations in political violence, terrorism, and radicalism; and (3) the normative boundaries of legitimate and illegitimate coercion in Islamic political thought (fiqh siyasah). The analysis reveals that Islamic political science does not evaluate coercion as a single category. Coercion is assessed through three criteria: the object of compulsion (faith versus legal violation), the means employed (terror/arbitrary threat versus legal mechanism), and the purpose pursued (political domination versus justice/maslahah). Islamic political norms firmly reject coercion in the domain of faith and religious propagation, while recognizing institutionalized coercion through ta'zīr (judicial discretion) as legitimate when oriented toward the protection of public welfare and justice. This article concludes that moderation, dialogue, and rejection of violence constitute the most compatible political praxis with the anti-coercion principles embedded in Islamic political tradition.

Keywords: coercion, Islamic political science, ikrāh, fiqh siyasah, political violence, radicalism, ta'zīr

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep koersi dalam ilmu politik Islam melalui tinjauan sistematis terhadap literatur akademik Indonesia. Koersi, yang didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan atau ancaman untuk memaksa individu atau kelompok mematuhi suatu keputusan, dianalisis dalam tiga dimensi utama: (1) landasan konseptualnya dalam fikih Islam melalui konsep ikrāh (paksaan); (2) manifestasinya dalam kekerasan politik, terorisme, dan radikalisme; serta (3) batas normatif koersi yang legitim dan tidak legitim dalam pemikiran politik Islam (fiqh siyasah). Analisis menunjukkan bahwa ilmu politik Islam tidak mengevaluasi koersi sebagai kategori tunggal, melainkan menilainya melalui tiga kriteria: objek paksaan (iman versus pelanggaran hukum), sarana yang digunakan (teror/ancaman liar versus mekanisme legal), dan tujuan yang dikehendaki (dominasi politik versus keadilan/maslahah). Norma politik Islam secara tegas menolak koersi dalam ranah iman dan penyebaran agama, sementara mengakui koersi yang dilembagakan melalui ta'zīr (diskresi hakim) sebagai sah ketika diorientasikan pada perlindungan kemaslahatan dan keadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa moderasi, dialog, dan penolakan kekerasan merupakan praksis politik yang paling kompatibel dengan prinsip anti-pemaksaan dalam tradisi politik Islam.

Kata kunci: koersi, ilmu politik Islam, ikrāh, fiqh siyasah, kekerasan politik, radikalisme, ta'zīr

________________________________________

1. Pendahuluan

Koersi merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu politik yang kerap menjadi titik silang antara kajian kekuasaan, legitimasi, dan etika pemerintahan. Dalam pengertian dasarnya, koersi merujuk pada penggunaan kekuatan atau ancaman untuk memaksa individu atau kelompok mematuhi suatu keputusan. Meskipun koersi hadir dalam hampir seluruh sistem politik, cara setiap tradisi pemikiran politik mengevaluasi batas-batas legitimasi koersi berbeda secara signifikan.

Dalam konteks ilmu politik Islam, pertanyaan tentang koersi menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya diskursus tentang kekerasan politik, radikalisme, dan terorisme yang mengatasnamakan agama. Di Indonesia, perbincangan akademik tentang topik ini semakin berkembang, terutama pasca berbagai peristiwa terorisme dan gerakan radikalisme yang mewarnai lanskap politik nasional. Namun demikian, kajian yang secara sistematis memetakan posisi ilmu politik Islam terhadap konsep koersi masih relatif terbatas.

Artikel ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memetakan konsep koersi dalam khazanah ilmu politik Islam berdasarkan literatur akademik Indonesia. Secara spesifik, artikel ini berupaya menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana koersi dikonseptualisasikan dalam tradisi fikih-politik Islam? Kedua, bagaimana koersi termanifestasi dalam fenomena kekerasan politik, terorisme, dan radikalisme menurut perspektif Islam? Ketiga, di mana batas legitimasi koersi dalam tata kelola politik Islam?

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review) terhadap literatur akademik Indonesia dalam bidang ilmu politik Islam, hukum Islam, kajian terorisme, dan studi radikalisme. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2024. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola konseptual yang berkaitan dengan koersi, pemaksaan, kekerasan politik, dan legitimasi otoritas dalam kerangka pemikiran politik Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Koersi sebagai Pemaksaan melalui Kekuatan dan Ancaman

Dalam literatur ilmu politik yang dikutip dalam studi-studi Indonesia, kekerasan politik dipahami sangat luas dan mencakup penggunaan kekerasan aktual maupun ancaman penggunaan kekerasan dalam sebuah komunitas politik untuk menyerang rezim, aktor-aktor politik, atau kebijakan-kebijakan tertentu (Nursalim, 2017; Zulfiko, 2022). Rumusan semacam ini menempatkan ancaman dan kekuatan sebagai unsur utama tindakan memaksa (koersi) dalam ranah politik, karena ancaman/kekerasan dipakai untuk memengaruhi kepatuhan dan perilaku politik sasaran (Nursalim, 2017; Zulfiko, 2022).

Selaras dengan itu, sejumlah pembahasan terorisme dalam kajian politik juga menekankan terorisme sebagai tindakan yang dirancang untuk memengaruhi perilaku/kebijakan politik melalui ancaman atau kekerasan (threat or force), termasuk dalam definisi yang mengandung kata "coerce/koersi" (Hartanto & Praiseda, 2022; Putri, 2023). Dengan demikian, sesuai rumusan tersebut, koersi dalam kerangka politik dapat diposisikan sebagai mekanisme pemaksaan yang bekerja melalui spektrum ancaman-kekerasan guna mengubah atau mengendalikan perilaku pihak lain (Hartanto & Praiseda, 2022; Nursalim, 2017; Putri, 2023; Zulfiko, 2022).

3.2 Koersi dalam Khazanah Fikih-Politik Islam: Konsep Ikrāh (Paksaan)

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer yang membahas kekerasan dan pemaksaan, koersi kerap dipertautkan dengan istilah ikrāh (paksaan). Salah satu perumusan menyatakan bahwa pemaksaan dalam terminologi fikih dipahami sebagai ajakan/permintaan melakukan sesuatu yang disertai ancaman, dengan syarat antara lain: pihak pemaksa memiliki kemampuan merealisasikan ancamannya, sementara pihak yang dipaksa tidak mampu menolak dan memiliki dugaan kuat bahwa ancaman akan benar-benar dilaksanakan, serta ancaman tersebut bersifat membahayakan, misalnya pemukulan (Juharmen, 2022).

Dalam pembahasan lain, disebutkan pula bahwa ketika seseorang dipaksa disertai ancaman tanpa pilihan lain, maka ia tidak menanggung dosa atas perbuatannya, sebagai prinsip yang dikaitkan dengan kondisi darurat/paksaan (Huda & Astrovanapoe, 2021). Dua titik ini penting bagi ilmu politik Islam (fiqh siyasah) karena menegaskan bahwa koersi bukan sekadar "kekerasan fisik," melainkan relasi kuasa berbasis ancaman yang memengaruhi kehendak dan tanggung jawab moral subjek—sebuah aspek yang relevan ketika memetakan legitimasi dan batas tindakan memaksa dalam tata kelola politik (Huda & Astrovanapoe, 2021; Juharmen, 2022).

3.3 Koersi sebagai Inti "Kekerasan Politik" (Political Violence)

Definisi kekerasan politik yang dikutip dari Ted Robert Gurr menegaskan bahwa kekerasan politik mencakup "all collective attacks" dalam komunitas politik terhadap rezim/aktor/kebijakan, dengan sifat umum berupa penggunaan kekerasan aktual atau ancaman kekerasan (Nursalim, 2017; Zulfiko, 2022). Karena ancaman dan kekerasan ditempatkan sebagai properti umum dari peristiwa-peristiwa itu, maka koersi dapat dipahami sebagai modus operandi yang inheren dalam kekerasan politik: ia memaksa kepatuhan atau perubahan perilaku melalui intimidasi, serangan, atau ancaman serangan (Nursalim, 2017; Zulfiko, 2022).

Bahkan, perluasan konseptual kekerasan juga ditampilkan melalui rujukan pada Galtung yang memaknai kekerasan sebagai hambatan yang sebetulnya dapat dihindari terhadap aktualisasi diri (avoidable impediment to self-realization) (Nursalim, 2017). Perluasan ini membuka ruang analitis bahwa koersi dapat hadir bukan hanya sebagai serangan langsung, tetapi juga sebagai penghambatan sistematis terhadap kebebasan/kapasitas manusia dalam struktur sosial-politik (Nursalim, 2017).

3.4 Koersi dalam Terorisme: Kekerasan dan Ancaman untuk Mengintimidasi dan Memaksa

Berbagai rujukan yang tampil dalam kajian-kajian terorisme menegaskan koersi sebagai unsur eksplisit. Misalnya, terorisme dipahami sebagai tindakan simbolik untuk memengaruhi perilaku politik dengan cara "ekstra-normal" yang meniscayakan penggunaan ancaman atau kekerasan (Putri, 2023). Definisi lain yang dikutip menyebut terorisme sebagai penggunaan kekuatan/kekerasan yang melawan hukum untuk mengintimidasi atau memaksa (coerce) pemerintah maupun populasi sipil demi tujuan politik atau sosial (Putri, 2023).

Sejalan dengan itu, terorisme juga digambarkan sebagai aksi kekerasan untuk tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi yang memakan korban sipil—yang menunjukkan keterkaitan erat antara terorisme dan politik (Hartanto & Praiseda, 2022). Literatur lain merangkum bahwa pada dasarnya terorisme adalah nafsu memaksakan kehendak dengan kekerasan dan ancaman (Dewi et al., 2021). Rangkaian penekanan ini memperlihatkan bahwa dalam analisis politik, koersi merupakan "logika tindakan" yang membuat teror bukan sekadar kekerasan, melainkan kekerasan yang dirancang untuk menghasilkan kepatuhan, ketakutan, dan perubahan perilaku politik (Dewi et al., 2021; Putri, 2023).

3.5 Radikalisme sebagai Dorongan Perubahan dengan Kekerasan dan Pemaksaan

Dalam pembahasan tentang radikalisme di Indonesia, radikalisme sering didefinisikan sebagai orientasi perubahan sosial-politik yang ditempuh melalui cara kekerasan atau drastis, dengan kecenderungan pemaksaan kehendak (Sholeh, 2017). Dalam narasi lain, radikalisme dipahami sebagai gerakan keagamaan yang berusaha merombak tatanan sosial-politik secara total dengan jalan kekerasan (Fauziati et al., 2024). Bahkan dinyatakan secara eksplisit bahwa pemaksaan terhadap satu paham tertentu yang disertai kekerasan berbahaya bagi kebhinnekaan (Fauziati et al., 2024). Dengan demikian, koersi dalam konteks radikalisme dapat diposisikan sebagai strategi pemaksaan kebenaran/kepatuhan, baik pada level keyakinan maupun tatanan politik, melalui tindakan intimidatif dan/atau kekerasan (Fauziati et al., 2024; Sholeh, 2017).

3.6 Norma Dasar Politik Islam: Prinsip "Tidak Ada Paksaan dalam Agama" dan Implikasi Politiknya

Dalam kajian jihad–terorisme menurut Wahbah az-Zuhaili, ditegaskan bahwa Islam bukan agama yang disebarkan dengan pemaksaan dan kekerasan, melainkan melalui ajakan, bukti, argumentasi, dan penjelasan intelektual; pemaksaan dan kekerasan dalam penyebaran agama dinyatakan terlarang (Santoso, 2019). Senada dengan itu, pembahasan tentang problem pemaknaan jihad menekankan bahwa memaknai jihad sebagai prinsip pemaksaan—misalnya memaksa orang masuk Islam—merupakan kesalahpahaman; Islam menolak iman yang lahir tanpa proses penalaran rasional, penyadaran, dan pilihan bebas, serta mengecam sikap pemaksaan (Nafisah, 2017).

Literatur lain menegaskan bahwa istilah jihad kerap disalahpahami oleh pihak luar sebagai perang suci untuk penyerangan dan pemaksaan agar non-Muslim masuk Islam, dan pembacaan ini dikaitkan dengan citra negatif terhadap Islam (Idham et al., 2020). Secara normatif, rangkaian argumen ini mengkonstruksi posisi ilmu politik Islam bahwa koersi dalam ranah akidah/keimanan tidak memiliki legitimasi, karena bertentangan dengan corak dakwah dan etos keberagamaan yang ditekankan sebagai persuasi dan argumentasi (Idham et al., 2020; Nafisah, 2017; Santoso, 2019).

3.7 Dakwah dan Jihad dalam Bingkai Non-Koersi: Batas "Perang" dan Larangan Pemaksaan

Salah satu artikulasi penting menyatakan jihad memiliki dua pengertian: (i) dakwah Islam yang santun, toleran, damai, dan jauh dari unsur pemaksaan dan kekerasan; serta (ii) jihad dalam arti perang yang hanya boleh dilakukan dalam kondisi sangat terpaksa karena adanya ancaman musuh yang pasti (Firiski, 2021). Pada sisi lain, diskursus deradikalisasi juga menegaskan bahwa dalam konsep jihad, Islam memberikan batasan ketat dan sifat dasar jihad adalah pembelaan diri atas kehormatan/harga diri umat Islam (Hartanto & Praiseda, 2022).

Dalam perspektif Al-Qur'an, terorisme diposisikan sebagai penggunaan kekerasan/kekejaman untuk menimbulkan rasa takut demi tujuan tertentu, seringkali politik, dan dinyatakan bertolak belakang dengan ajaran Islam (Idham et al., 2020). Maka, dalam ilmu politik Islam, koersi tidak bisa disamakan dengan jihad: jihad dibatasi oleh syarat, tujuan, dan etika, sedangkan terorisme/koersi yang menargetkan ketakutan publik dipahami sebagai penyimpangan dari prinsip kemanusiaan dan kedamaian yang diklaim sebagai orientasi Islam (Firiski, 2021; Hartanto & Praiseda, 2022; Idham et al., 2020).

3.8 Teladan Politik Nabi dan Risiko Pemaksaan Agama oleh Negara

Kajian tentang kebebasan beragama di Indonesia menegaskan bahwa negara yang memaksakan agama tertentu kepada rakyatnya dapat membahayakan stabilitas politik, dan juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan negara di Madinah "tidak pernah melakukan pemaksaan dan kekerasan" terhadap pemeluk agama non-Islam (Hidayati, 2019). Di sini, norma anti-koersi bekerja bukan hanya sebagai etika dakwah, tetapi juga sebagai prinsip politik yang menghindarkan negara dari strategi pemaksaan keyakinan yang memicu konflik dan instabilitas (Hidayati, 2019). Penegasan ini konsisten dengan pembacaan bahwa pemaksaan dalam ranah agama bertentangan dengan cara Islam dipahami sebagai ajakan dan dialog intelektual, bukan kekerasan (Hidayati, 2019; Santoso, 2019).

3.9 Fusi Motif Agama–Politik dalam Terorisme dan Islamisme

Pemetaan diskursus islamisme–terorisme menyatakan bahwa perdebatan tentang terorisme agama menandai adanya fusi/keterkaitan yang tidak terpisahkan antara agama dan politik sebagai motif, pemicu, dan tujuan tindakan kekerasan (Pribadi, 2021; Taufiq, 2021). Dengan kerangka itu, koersi dapat dipahami sebagai teknik politik yang mendapatkan pembenaran religius, atau sebaliknya, ketika agenda politik dibungkus sebagai mandat agama (Pribadi, 2021; Taufiq, 2021).

Hal ini juga sejalan dengan penggambaran radikalisme agama sebagai gerakan yang mengatasnamakan agama untuk merombak tatanan sosial-politik melalui kekerasan (Fauziati et al., 2024; Sholeh, 2017), sehingga pemaksaan (koersi) menjadi jembatan operasional antara klaim kebenaran agama dan perebutan/transformasi kekuasaan (Pribadi, 2021; Sholeh, 2017; Taufiq, 2021).

3.10 Koersi sebagai "Politik Kekerasan": Teror dan Ancaman sebagai Metode Politik

Kajian deradikalisasi menekankan bahwa unsur paling menonjol dari berbagai definisi terorisme adalah ancaman kekerasan dan tindakan kekerasan, serta bahwa terorisme dapat dipahami sebagai metode politik menggunakan kekerasan—bukan kekerasan sebagai tujuan itu sendiri (Wahid, 2020). Literatur lain juga mengafirmasi terorisme sebagai bentuk spesifik kekerasan politik yang melibatkan penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap warga negara/sarana umum untuk membawa atau menghentikan kekuasaan politik yang sah (Nasution, 2018).

Dalam perspektif Taliban di Afghanistan dengan menggunakan kacamata Weberian, "teror dan ancaman" disebut sebagai bentuk kekerasan, dan unsur pemaksaan dinilai problematis karena sebagian besar masyarakat Afghanistan merasakan keterkejutan atas penerapan hukum Islam yang sangat ketat (Rahwan, 2021). Ketiga sumber ini sama-sama menguatkan tesis operasional: koersi adalah perangkat politik untuk membentuk kepatuhan melalui rasa takut/tekanan, dan ketika dilegitimasi agama ia berpotensi memunculkan penolakan sosial karena bertentangan dengan pengalaman kemanusiaan serta prinsip non-koersi yang dinarasikan sebagai etos Islam (Nasution, 2018; Rahwan, 2021; Wahid, 2020).

3.11 Terorisme Negara sebagai Koersi oleh Aparatus Kekuasaan

Dalam pembahasan jihad–terorisme, "state terrorism" dijelaskan sebagai istilah yang dipakai untuk menggambarkan kekerasan negara terhadap warga negara yang penuh intimidasi, penganiayaan, dan ancaman yang dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum (Hidayat, 2021). Dalam kajian lain, unsur tindakan kekerasan dan ancaman kepada seseorang dijadikan elemen dalam penandaan tindakan yang disebut sebagai terorisme negara (Tanisha et al., 2020).

Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam—sepanjang ia juga beririsan dengan studi politik kekerasan—koersi tidak hanya diasosiasikan dengan aktor non-negara (kelompok militan), tetapi juga bisa melekat pada negara ketika perangkat koersif dipakai secara intimidatif dan melanggar prinsip perlindungan warga (Hidayat, 2021; Tanisha et al., 2020). Kerangka ini koheren dengan pemahaman kekerasan politik yang mencakup ancaman dan serangan dalam komunitas politik (Nursalim, 2017; Zulfiko, 2022).

3.12 Pemaksaan Keyakinan sebagai Persoalan Politik-Kemanusiaan

Sejumlah kajian Indonesia menempatkan pemaksaan keyakinan sebagai bagian dari spektrum kekerasan sosial-politik. Misalnya, pembahasan ancaman kebhinnekaan menegaskan bahwa pemaksaan satu paham tertentu disertai kekerasan berbahaya (Fauziati et al., 2024), dan narasi kebebasan beragama menilai pemaksaan agama oleh negara berisiko memicu instabilitas politik (Hidayati, 2019). Dalam politik Islam, posisi anti-pemaksaan juga ditegaskan oleh penafsiran yang menyatakan Islam tidak disebarkan melalui pemaksaan dan kekerasan (Santoso, 2019).

Karena itu, koersi pada wilayah keyakinan dapat dipahami sebagai masalah politik sekaligus moral: ia mengubah perbedaan menjadi konflik dan menjadikan otoritas—negara/kelompok—sebagai pemilik kebenaran yang memaksa kepatuhan, bertentangan dengan prinsip dakwah argumentatif dan pilihan bebas (Fauziati et al., 2024; Hidayati, 2019; Santoso, 2019).

3.13 Batas Legitimasi Koersi: Otoritas dan Sanksi melalui Ta'zīr

Sejumlah kajian hukum Islam menyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hukuman dapat diberikan melalui ta'zīr, yakni penjatuhan sanksi yang diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk memutus perkara demi keadilan (Mahpudin, 2020). Dalam pembahasan pemaksaan hubungan seksual suami–istri, ditegaskan bahwa pemaksaan seksual dilarang; dan kekerasan seksual dalam hukum Islam dapat dipidana dengan sanksi jarimah ta'zīr (Sibarani, 2016).

Dalam reformasi hukum keluarga terkait pemaksaan perkawinan anak, penetapan hukuman atas pemaksaan perkawinan diposisikan sebagai bentuk hukuman ta'zīr dan dinyatakan dapat dibenarkan dalam ajaran Islam dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan anak serta menjamin terwujudnya maqāṣid al-syarī'ah; selain itu ditegaskan wali yang memaksakan perkawinan anak tidak dapat menikahkan anak di bawah umur tanpa persetujuan anak perempuan (Agustini et al., 2021). Rangkaian ini menunjukkan pembedaan kunci dalam ilmu politik Islam: koersi ilegal/anti-etis (pemaksaan, kekerasan) ditolak, tetapi koersi legal yang terlembaga—penegakan hukum melalui putusan hakim/penguasa—dapat dibenarkan ketika diarahkan pada perlindungan kemaslahatan dan keadilan (Agustini et al., 2021; Mahpudin, 2020).

3.14 Mengapa Pembedaan Ini Penting bagi Fiqh Siyasah

Di satu sisi, prinsip anti-pemaksaan dalam agama menolak penggunaan koersi untuk membentuk iman/identitas keagamaan (Hidayati, 2019; Nafisah, 2017; Santoso, 2019). Di sisi lain, politik sebagai tata kelola tidak dapat sepenuhnya menghapus unsur pemaksaan dalam penegakan hukum, tetapi menuntut pembatasan, prosedur, dan orientasi keadilan—yang dalam literatur di atas ditunjukkan melalui konsep ta'zīr (diskresi hakim/penguasa) dan orientasi kemaslahatan/maqāṣid (Agustini et al., 2021; Mahpudin, 2020).

Pembedaan ini sekaligus membedakan koersi sebagai "kekerasan politik"—ancaman/kekerasan untuk memaksa kepatuhan politik—dari koersi sebagai "penegakan hukum"—otoritas sah memutus perkara (Agustini et al., 2021; Mahpudin, 2020; Nursalim, 2017; Zulfiko, 2022). Dengan demikian, koersi dalam politik Islam tidak dinilai tunggal; ia dievaluasi melalui: (i) objek paksaan (iman vs. pelanggaran hukum), (ii) sarana (teror/ancaman liar vs. mekanisme legal), dan (iii) tujuan (dominasi politik vs. keadilan/kemaslahatan) (Agustini et al., 2021; Mahpudin, 2020; Santoso, 2019).

3.15 Catatan Historis: Pemaksaan Doktrin sebagai Praktik Koersif Intra-Muslim

Koersi juga muncul dalam sejarah internal Islam, misalnya disebut adanya aksi pemaksaan keyakinan oleh kaum Mu'tazilah di Baghdad pada masa khalifah tertentu, dengan bentuk pemaksaan mulai dari pembatasan menjadi saksi di pengadilan hingga pemenjaraan (Putri, 2023). Kajian sejarah Mu'tazilah juga menyebut penyebaran paham dilakukan dari cara lemah lembut sampai pemaksaan dan kekerasan, dengan puncaknya terkait doktrin "Al-Qur'an makhluk" yang memicu peristiwa al-Mihnah (pemeriksaan terhadap ulama) (Syaifuddin, 2018).

Dua rujukan ini menegaskan bahwa koersi bisa beroperasi sebagai "politik ortodoksi"—pemaksaan keseragaman teologis—dan menimbulkan represi, sehingga relevan bagi ilmu politik Islam dalam menilai bahaya pemaksaan kebenaran intra-komunitas (Putri, 2023; Syaifuddin, 2018). Ini juga paralel dengan kerangka kekerasan politik yang mencakup ancaman/kekerasan terhadap aktor atau kelompok dalam komunitas politik (Nursalim, 2017; Zulfiko, 2022).

3.16 Moderasi sebagai Strategi Mengurangi Koersi dan Kekerasan

Dalam refleksi historis NU pasca Khittah, disebutkan NU secara kelembagaan lebih banyak melakukan konsolidasi dan dialog antartokoh agama/masyarakat saat muncul konflik dan kekerasan; dan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam segala situasi dan kondisi harus selalu dihindari (Riyadi, 2024). Dalam narasi Muhammadiyah tentang moderasi, radikalisme dipahami sebagai perilaku yang mendukung kekerasan dan menginginkan perubahan negara melalui cara kekerasan dan pemaksaan; dan ditekankan bahwa HAM harus dihormati (Fikry, 2021).

Dua rujukan ini memperlihatkan jalur sintesis: arus moderasi memosisikan koersi-kekerasan sebagai ancaman bagi tatanan sosial-politik, serta mendorong strategi dialog dan etika politik untuk membatasi pemaksaan (Fikry, 2021; Riyadi, 2024). Posisi ini konsisten dengan prinsip anti-pemaksaan dalam dakwah dan penolakan penyebaran agama melalui kekerasan (Firiski, 2021; Hidayati, 2019; Santoso, 2019).

________________________________________

4. Kesimpulan

Dalam sintesis berbasis rujukan-rujukan di atas, koersi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai praktik pemaksaan kehendak melalui ancaman/kekuatan yang, dalam ranah politik, beririsan dengan konsep kekerasan politik dan terorisme karena sama-sama menekankan penggunaan ancaman/kekerasan untuk mengendalikan perilaku dan kepatuhan (Dewi et al., 2021; Nursalim, 2017; Putri, 2023; Zulfiko, 2022). Dalam tradisi fikih, koersi terkonseptualisasi melalui ikrāh (paksaan) yang mensyaratkan adanya ancaman dan relasi kuasa yang membuat korban tidak mampu menolak (Juharmen, 2022), serta memiliki konsekuensi moral tertentu bagi pihak yang dipaksa (Huda & Astrovanapoe, 2021).

Secara normatif, politik Islam menolak koersi dalam ranah iman dan penyebaran agama—Islam dinarasikan tidak disebarkan melalui pemaksaan/kekerasan, melainkan argumentasi dan ajakan (Hidayati, 2019; Nafisah, 2017; Santoso, 2019). Namun, pada saat yang sama, ilmu politik Islam juga mengenali koersi yang dilembagakan sebagai penegakan hukum melalui ta'zīr oleh hakim/penguasa demi keadilan dan kemaslahatan, yang dibedakan dari teror/represi liar (Agustini et al., 2021; Mahpudin, 2020).

Karena itu, pembacaan politik Islam atas koersi menuntut pembedaan tajam antara pemaksaan yang menindas—teror, radikalisme kekerasan, pemaksaan keyakinan—dan otoritas hukum yang sah—penegakan sanksi untuk melindungi kemaslahatan—serta mendorong strategi moderasi, dialog, dan penolakan kekerasan sebagai praksis politik yang lebih kompatibel dengan prinsip anti-pemaksaan (Fikry, 2021; Riyadi, 2024; Santoso, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual: Kajian kebijakan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Rechtenstudent, 2(3), 342–355. https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89

Dewi, N. R., Khoiruzzaman, W., Fauzian, M. F., & Ghofur, A. (2021). Politik kebangsaan dalam membendung gerakan radikalisme oleh Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Potret Pemikiran, 25(1), 60. https://doi.org/10.30984/pp.v25i1.1429

Fauziati, F., Abbas, S., & Zainuddin, M. (2024). Family law transformation: Addressing forced child marriage as a criminal offense in Indonesia. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 39–51. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.102

Fikry, A. H. A. (2021). Hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(2), 88–108. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.21

Firiski, E. R. (2021). Forced sexual relationship husband wife in Islam: Maqāṣid Sharī'ah perspective. Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam, 6(1), 49–72. https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i1.1640

Hartanto, H., & Praiseda, F. A. (2022). Refleksi kekerasan seksual dan pemaksaan seksual terhadap perempuan: Perspektif hukum positif dan hukum Islam. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 278–296. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3280

Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap anak dan perempuan. Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, 8(1), 22–33. https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260

Hidayati, H. (2019). Pandangan mahasiswa terhadap radikalisme: Studi penelitian deskriptif di UIN Mataram. Jurnal Penelitian Keislaman, 13(2), 152–168. https://doi.org/10.20414/jpk.v13i2.789

Huda, M. W. S., & Astrovanapoe, S. U. (2021). Contribution of Islamic law to the draft law on the elimination of sexual violence. Jurnal Scientia Indonesia, 7(2), 123–144. https://doi.org/10.15294/jsi.v7i2.36147

Idham, I., Sari, N. P., & Ayunah, S. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga: Analisis dalam perspektif hukum dan kebiasaan masyarakat desa. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 1(1), 343–354. https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.850

Juharmen, J. (2022). Konstruksi "Islam moderat" pasca Aksi Bela Islam 212. Kontekstualita, 34(01), 19–40. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.155

Mahpudin, M. (2020). Demokrasi dan kebangkitan politik identitas: Refleksi perjalanan demokrasi Indonesia pasca Orde Baru. IJD-Demos, 1(1). https://doi.org/10.31506/ijd.v1i1.1

Nafisah, S. (2017). Penanganan perempuan korban kekerasan seksual di PPT Seruni Kota Semarang. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 11(2), 211. https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1455

Nasution, Z. (2018). Terorisme dan Islam fundamentalisme. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA), 1(2), 80. https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5334

Nursalim, M. (2017). Deradikalisasi terorisme: Studi atas epistemologi, model interpretasi dan manipulasi pelaku teror. Kalam, 8(2), 329. https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.230

Pribadi, S. A. T. (2021). Al-Qur'an dan Sunnah: Meluruskan pemahaman jihad dan terorisme di masyarakat. Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 4(1), 19–32. https://doi.org/10.24853/ma.4.1.19-32

Putri, S. A. (2023). Eksistensi perempuan tanpa kawin paksa. Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 2(2), 19–26. https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.11518

Rahwan, R. (2021). Terrorism and jihad according to Wahbah az-Zuhaili. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 15(1), 63–84. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.1002

Riyadi, A. (2024). Harmoni beragama: Model dakwah multikultural untuk membangun perdamaian di Nusantara. Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, 15(1), 1–25. https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4321

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. Komunitas, 10(1), 39–57. https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072

Sholeh, B. (2017). Resolusi konflik di Asia Tenggara: Pengalaman Muslim Indonesia. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 12(1). https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.29-52

Sibarani, S. (2016). Prospek penegakan hukum undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Jurnal HAM, 7(1), 1. https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.66

Syaifuddin, M. I. (2018). Konsepsi marital rape dalam fikih munakahat. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 3(2), 171. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1399

Tanisha, T., Agustian, S. L., & Gilbert, Y. (2020). Hegemononi hukum terhadap kejahatan seksual perempuan dan anak-anak: Refleksi mitigasi. Mimbar Keadilan, 13(1), 72–84. https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.2966

Taufiq, T. T. (2021). Kontribusi filsafat perdamaian Eric Weil bagi resolusi konflik masyarakat majemuk. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 4(1). https://doi.org/10.14421/lijid.v4i1.2780

Wahid, M. (2020). Islam dan dominasi maskulin global: Menimbang kampus aman bagi anak di Banten. Jurnal Studi Gender dan Anak, 7(02), 173. https://doi.org/10.32678/jsga.v7i02.184

Zulfiko, R. (2022). Paradigma sexual consent dalam pembaharuan tindak pidana kekerasan seksual. Pagaruyuang Law Journal, 5(2), 104–122. https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3151