02133 - Judicial Review: Kewenangan Pengadilan dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang dan Kebijakan Pemerintah Perspektif Ilmu Politik Islam

Abstract

This article examines the concept of judicial review as the authority of courts to test the constitutionality of laws or government policies, analyzed through the lens of Islamic political science (fiqh siyasah). Using a normative-comparative legal research method with a literature review approach, this study synthesizes existing literature on judicial review in Indonesia's constitutional system and its functional parallels in Islamic political thought. The findings show that in the modern Indonesian context, judicial review is primarily exercised by the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) through the testing of laws against the 1945 Constitution, serving as an instrument of checks and balances and affirming constitutional supremacy. However, a design tension exists: rights violations frequently arise from government actions or policies rather than statutory norms alone, creating an urgency for constitutional complaint and constitutional question mechanisms. From the perspective of fiqh siyasah, particularly siyasah dusturiyyah and siyasah qadhaiyyah, the institution of wilayah al-madzalim functions as a corrective mechanism against the arbitrary exercise of power that harms citizens' rights—a function that is functionally analogous to the expansion of judicial review to encompass policy and governmental action. This study concludes that Islamic political thought provides normative grounding for broadening constitutional protection mechanisms, resonating with contemporary agendas for institutional reform in Indonesia.

Keywords: judicial review, constitutional review, constitutional complaint, wilayah al-madzalim, fiqh siyasah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep judicial review sebagai kewenangan pengadilan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang atau kebijakan pemerintah, yang dianalisis melalui perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-komparatif dan pendekatan kajian pustaka, studi ini mensintesiskan literatur yang ada mengenai judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta padanannya dalam pemikiran politik Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia modern, judicial review terutama dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang berfungsi sebagai instrumen checks and balances sekaligus peneguhan supremasi konstitusi. Namun demikian, terdapat ketegangan desain: pelanggaran hak sering kali bersumber dari tindakan atau kebijakan pemerintah—bukan semata dari norma undang-undang—sehingga menimbulkan urgensi mekanisme constitutional complaint dan constitutional question. Dari perspektif fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyyah dan siyasah qadhaiyyah, institusi wilayah al-madzalim berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kesewenang-wenangan penguasa yang merugikan hak rakyat—sebuah fungsi yang secara fungsional sejalan dengan perluasan judicial review mencakup kebijakan dan tindakan pemerintah. Studi ini menyimpulkan bahwa pemikiran politik Islam memberikan landasan normatif bagi perluasan mekanisme perlindungan konstitusional, yang beresonansi dengan agenda pembaruan kelembagaan di Indonesia.

Kata Kunci: judicial review, constitutional review, constitutional complaint, wilayah al-madzalim, fiqh siyasah

________________________________________

A. Pendahuluan

Salah satu instrumen paling fundamental dalam negara hukum modern adalah kewenangan pengadilan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang atau kebijakan pemerintah, yang secara umum dikenal sebagai judicial review. Mekanisme ini tidak sekadar bersifat teknis-prosedural, melainkan mencerminkan komitmen suatu negara terhadap supremasi konstitusi, perlindungan hak warga negara, dan pembatasan kekuasaan melalui sistem checks and balances. Dalam konteks Indonesia, kewenangan tersebut secara kelembagaan diemban oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun demikian, desain institusional yang ada memperlihatkan keterbatasan: MK hanya menguji norma undang-undang, sementara pelanggaran hak konstitusional warga negara kerap juga bersumber dari tindakan atau kebijakan pemerintah yang berada di luar jangkauan mekanisme tersebut. Keterbatasan ini melahirkan wacana tentang perluasan instrumen perlindungan konstitusional, antara lain melalui constitutional complaint dan constitutional question.

Di sisi lain, kajian ilmu politik Islam (fiqh siyasah) menawarkan perspektif yang relevan dalam membaca kebutuhan atas pengawasan kekuasaan dan perlindungan hak warga. Institusi wilayah al-madzalim dalam khazanah fiqh siyasah dipandang sebagai padanan fungsional dari mekanisme korektif terhadap kezaliman penguasa, yang secara substantif bersinggungan dengan fungsi judicial review dalam negara modern.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep judicial review secara komprehensif—meliputi landasan teoretis, batas objek pengujian dalam sistem Indonesia, serta perspektif ilmu politik Islam—guna memperoleh pemahaman yang utuh tentang kebutuhan dan arah pengembangan mekanisme perlindungan konstitusional.

________________________________________

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan kajian pustaka (library research). Bahan hukum yang digunakan meliputi literatur ilmiah berupa artikel jurnal bereputasi dalam bidang hukum tata negara, ilmu politik Islam, dan kajian konstitusi. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan mensintesiskan berbagai sumber untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang judicial review dari perspektif hukum modern dan ilmu politik Islam.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Konsep Judicial Review dalam Negara Modern (Pengujian Konstitusionalitas)

Dalam literatur hukum tata negara, judicial review dipahami sebagai kewenangan pengadilan untuk menilai konstitusionalitas suatu norma hukum—khususnya undang-undang—dengan konsekuensi bahwa norma yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi tidak dapat diberlakukan (Prasetio & Widodo, 2022). Dalam konteks Indonesia, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 secara lazim juga disebut constitutional review karena batu ujinya adalah konstitusi, meskipun praktiknya tetap merupakan kerja yudisial (judicial) (Jumiati, 2019; Siahaan, 2016). Perbedaan istilah ini juga muncul dalam kajian politik hukum: judicial review dipahami sebagai pengujian oleh lembaga peradilan, sedangkan constitutional review lebih menekankan pada penggunaan konstitusi sebagai alat ukur, dan subjek pengujinya secara teoretis bisa lebih luas—tidak selalu pengadilan—meskipun pada banyak negara modern kewenangan tersebut memang dilembagakan pada pengadilan (Kartono, 2011; Siahaan, 2016).

Secara politik-ketatanegaraan, pengujian konstitusionalitas dipandang sebagai instrumen checks and balances yang membatasi diskresi pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) melalui tafsir konstitusi oleh pengadilan konstitusi (Heryansyah & Nugraha, 2020). Karena itu, kewenangan MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945 diposisikan sebagai pembatas kekuasaan melalui mekanisme "kekuasaan dibatasi oleh kekuasaan", sekaligus peneguhan supremasi konstitusi dalam negara hukum (Heryansyah & Nugraha, 2020; Siahaan, 2016). Sejalan dengan itu, reformasi ketatanegaraan Indonesia—khususnya pergeseran menuju susunan kekuasaan yang lebih "horizontal-fungsional"—dipaparkan sebagai konteks yang memperkuat posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi serta memampukan pengawasan antarlembaga negara, salah satunya melalui kewenangan pengujian undang-undang (Siahaan, 2009, 2016).

2. Batas Objek Pengujian: Undang-Undang vs. Kebijakan Pemerintah

Sumber-sumber yang ada menegaskan bahwa dalam desain Indonesia saat ini, perlindungan hak konstitusional melalui MK—dalam arti yang tegas disebut konstitusi—terutama bekerja melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (Nugroho, 2016; Yanti, 2018). Karena itu, ketika pelanggaran hak konstitusional bersumber dari tindakan atau kebijakan pemerintah maupun norma di bawah undang-undang, jalur penyelesaiannya pada umumnya diarahkan ke peradilan lain (peradilan umum/administrasi) yang berujung pada Mahkamah Agung, bukan MK (Subiyanto, 2016). Literatur mengenai constitutional complaint menekankan perbedaan objek: dalam judicial review objeknya adalah norma undang-undang, sedangkan dalam constitutional complaint objeknya lebih luas, termasuk tindakan (kebijakan) lembaga negara dan bahkan putusan pengadilan yang merugikan hak warga negara (Nugroho, 2016; Subiyanto, 2016).

Ketiadaan mekanisme yang eksplisit untuk constitutional complaint dalam sistem Indonesia dinilai berpotensi mengabaikan hak konstitusional warga negara karena MK "rigid" memeriksa perkara hanya dalam koridor kewenangannya yang tertulis (Mahfiana & Lisma, 2021). Pada saat yang sama, beberapa kajian menunjukkan fenomena bahwa banyak permohonan yang diajukan sebagai judicial review (pengujian undang-undang) sesungguhnya secara substansi merupakan keluhan konstitusional (constitutional complaint), tetapi tidak tersedia kanal prosedural yang tegas untuk itu (Mahfiana & Lisma, 2021; Nugroho, 2016). Kebutuhan memperluas instrumen perlindungan hak konstitusional—di antaranya melalui pengaduan konstitusional—karenanya sering diposisikan sebagai agenda pembaruan kelembagaan, yang oleh sebagian penulis dianggap memerlukan perubahan UUD 1945 agar fondasi kewenangannya kuat (Mahfiana & Lisma, 2021; Yanti, 2018).

3. Perspektif Ilmu Politik Islam: Fiqh Siyasah sebagai Kerangka Membaca Pengawasan Kekuasaan

Dalam kajian ilmu politik Islam (fiqh siyasah), diskursus tentang pengawasan kekuasaan—termasuk koreksi atas tindakan penguasa—muncul dalam pembahasan siyasah dusturiyyah dan siyasah qadlaiyyah/qadhaiyyah yang digunakan oleh sejumlah penulis untuk membaca kebutuhan perlindungan hak dan mekanisme pengaduan di Indonesia (Agusti, 2024; Ramadani et al., 2022; Umarama, 2021). Salah satu gagasan penting yang ditonjolkan ialah adanya institusi yang secara fungsional berkaitan dengan constitutional complaint, yakni lembaga al-madzalim (wilayah al-madzalim), yang dipahami sebagai institusi untuk mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat serta tindakan penguasa yang melukai hak-hak warga (Ramadani et al., 2022). Dengan kata lain, dalam cakrawala fiqh siyasah, terdapat ide kelembagaan yang menghubungkan "hak warga/keadilan" dengan mekanisme koreksi yudisial terhadap penguasa (Islahuddin, 2023; Ramadani et al., 2022).

Selain itu, dalam perkembangan wacana ketatanegaraan, dikenal pula pemikiran tentang negara yang menganut hukum Islam sebagai konsep nomokrasi atau negara hukum Islam (Kusuma et al., 2022). Walaupun sumber ini tidak merinci desain judicial review dalam nomokrasi, ia relevan untuk menunjukkan bahwa pembahasan "negara hukum" dan "pembatasan wewenang" dapat dibaca juga dalam spektrum pemikiran hukum-politik Islam (Kusuma et al., 2022; Siahaan, 2016). Dengan demikian, "judicial review menurut ilmu politik Islam" paling kuat dapat disintesiskan sebagai: (i) gagasan pengawasan kekuasaan melalui peradilan; dan (ii) pelembagaan kanal pengaduan atas tindakan zalim/sewenang-wenang penguasa yang merugikan hak warga, yang kemudian dibandingkan dengan fungsi pengujian konstitusionalitas dalam negara modern (Amin, 2014; Islahuddin, 2023; Ramadani et al., 2022).

4. Wilayah Al-Madzalim sebagai Padanan Fungsional Pengujian Konstitusionalitas Kebijakan

Sumber-sumber yang ada menggambarkan al-madzalim sebagai institusi yang dibentuk pemerintahan Islam "secara khusus" untuk menyelesaikan perkara demi membela penganiayaan dan kesewenang-wenangan pihak lain, termasuk penguasa (Ramadani et al., 2022). Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah menerapkan lembaga ini, dan pada masa Abbasiyah dikenal sebagai diwan al-nazhar fi al-mazalim (dewan penyelidik keluhan) (Ramadani et al., 2022). Walaupun deskripsi tersebut tidak menguraikan prosedur yuridis secara rinci, benang merah politiknya jelas: wilayah al-madzalim dipotret sebagai kanal institusional untuk mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat (Islahuddin, 2023; Ramadani et al., 2022).

Di titik ini, relevansi terhadap definisi tugas judicial review modern menjadi kuat ketika objek koreksi bukan hanya "undang-undang", tetapi juga "kebijakan" atau "tindakan" penguasa. Kajian fiqh dusturiyah tentang pengujian Perppu, misalnya, menekankan bahwa Perppu sangat mungkin memuat materi yang bertentangan dengan UUD 1945 atau melanggar hak rakyat sehingga dinilai "sebaiknya" dapat diuji oleh MK; dan analisis tersebut dikaitkan dengan institusi al-madzalim yang secara khusus menangani kezaliman penguasa terhadap rakyat, termasuk melalui kebijakan politik atau peraturan perundang-undangan yang dibuatnya (Islahuddin, 2023). Dengan demikian, dalam kerangka ilmu politik Islam, al-madzalim berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap policy wrongdoing penguasa—sebuah fungsi yang dalam negara modern sering diasosiasikan dengan perluasan judicial review dari sekadar undang-undang menjadi juga kebijakan/tindakan pemerintah (Islahuddin, 2023; Ramadani et al., 2022).

5. Sintesis Komparatif: MK (Judicial Review) dan Wilayah Al-Madzalim (Fiqh Siyasah)

Beberapa penulis melakukan analogi institusional secara lebih eksplisit. Pemikiran Jimly Asshiddiqie mengenai kemungkinan pengujian Ketetapan MPR (Tap MPR) terhadap UUD 1945 dipaparkan memiliki kemiripan tertentu dengan lembaga wilayah mazalim; bahkan disebutkan bahwa dalam kerangka formal Indonesia, wilayah mazalim dapat "disejajarkan" dengan Mahkamah Konstitusi (Amin, 2014). Di sisi lain, studi yang mengaitkan constitutional complaint dengan siyasah dusturiyyah menegaskan bahwa wilayah al-madzalim adalah institusi yang "bekerjasama" (sepadan) dengan gagasan pengaduan konstitusional karena sama-sama mengadili kesewenang-wenangan penguasa yang melukai hak warga (Ramadani et al., 2022).

Sintesis dari dua jalur ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, dalam sistem modern Indonesia, MK dipotret sebagai guardian of the constitution melalui kewenangan judicial review undang-undang terhadap UUD 1945, yang dimaksudkan untuk memastikan supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional (Bulan et al., 2019; Faiz, 2016; Ramadani et al., 2022).

Kedua, dalam fiqh siyasah, wilayah al-madzalim dipotret sebagai institusi korektif untuk mengadili kezaliman/ketidakadilan penguasa terhadap rakyat—termasuk yang muncul dari kebijakan—sehingga secara fungsional dapat dibaca sebagai "mekanisme pengawasan kekuasaan" yang sejalan dengan tujuan perlindungan hak (Islahuddin, 2023; Ramadani et al., 2022).

Ketiga, karena MK saat ini terutama menguji undang-undang, sementara pelanggaran hak warga sering juga timbul dari kebijakan/tindakan pemerintah, wacana constitutional complaint diposisikan sebagai jembatan untuk memperluas proteksi—dan dihubungkan dengan padanan fiqh siyasah: al-madzalim (Islahuddin, 2023; Nugroho, 2016; Ramadani et al., 2022).

6. Perluasan Pengawasan: Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Perspektif Fiqh Siyasah

6.1 Constitutional Complaint sebagai Pengujian atas Tindakan Negara

Dalam literatur Indonesia, constitutional complaint didefinisikan sebagai pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi terkait dugaan pelanggaran hak konstitusional oleh tindakan (kebijakan atau ketiadaan kebijakan) negara—baik pemerintah, lembaga perwakilan, maupun putusan pengadilan—yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak warga (Nugroho, 2016). Kebutuhan pengaturan constitutional complaint ditegaskan muncul karena MK secara eksplisit dibatasi pada judicial review undang-undang, padahal banyak perkara yang diajukan sebagai uji undang-undang sebenarnya bermuatan keluhan konstitusional (Mahfiana & Lisma, 2021; Nugroho, 2016).

Dari perspektif fiqh siyasah yang dipakai para penulis tersebut, constitutional complaint dipandang berkelindan dengan wilayah al-madzalim, sebab al-madzalim diposisikan sebagai institusi yang mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat dan pelanggaran hak warga (Islahuddin, 2023; Ramadani et al., 2022). Bahkan kajian yang menilai kepastian hukum kewenangan constitutional complaint dalam pandangan siyasah qadhaiyyah menyimpulkan adanya kesinambungan tujuan peradilan: kepastian hukum perlindungan hak konstitusional warga di hadapan peradilan (Agusti, 2024). Dengan demikian, dalam bingkai ilmu politik Islam, constitutional complaint dapat dipahami sebagai artikulasi modern dari kebutuhan lembaga korektif ala al-madzalim: menyediakan forum khusus untuk mengoreksi state wrongdoing yang melukai hak warga (Agusti, 2024; Ramadani et al., 2022).

6.2 Constitutional Question dan Perluasan dari "Norma Abstrak" ke "Norma Konkret"

Wacana constitutional question dijelaskan sebagai mekanisme ketika hakim di pengadilan umum ragu atas konstitusionalitas undang-undang yang akan diterapkan dalam perkara konkret, lalu pertanyaan konstitusional diajukan ke MK (Collins, 2019; Umarama, 2021). Kajian yang menggunakan perspektif siyasah qadlaiyyah menegaskan bahwa salah satu problem Indonesia adalah ruang constitutional review masih "sempit" karena hanya menjangkau pengujian norma abstrak dan belum mengakomodasi pengujian norma konkret yang muncul dari proses litigasi di pengadilan umum (Umarama, 2021). Karena itu, penerapan constitutional question dipandang dapat memperluas perlindungan hak konstitusional warga negara yang sedang berperkara, sekaligus menghindari putusan pengadilan umum yang bertentangan dengan konstitusi (Collins, 2019; Umarama, 2021).

Dalam kerangka ilmu politik Islam yang digunakan sumber tersebut, constitutional question dikatakan memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan dan keputusan hukum peradilan dalam urusan umum pemerintahan yang "bernafaskan Islam"—yang mencakup juga peradilan dan kebijakan penetapan hukum (Umarama, 2021). Maka, sintesis yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber-sumber ini ialah: fiqh siyasah—khususnya siyasah qadlaiyyah—memberi bahasa normatif untuk mendukung perluasan mekanisme koreksi konstitusional dari sekadar norma abstrak menuju problem konstitusional yang lahir dalam perkara konkret, yang secara tujuan diletakkan pada perlindungan hak dan pencegahan ketidakadilan (Agusti, 2024; Umarama, 2021).

________________________________________

D. Penutup

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, judicial review menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai pembacaan fiqh siyasah atas kebutuhan negara untuk menyediakan mekanisme peradilan yang mampu:

Pertama, mengoreksi kesewenang-wenangan penguasa yang merugikan rakyat—yang dalam literatur fiqh siyasah dipadankan dengan fungsi wilayah al-madzalim sebagai institusi untuk mengadili arbitrariness/kezaliman penguasa dan pelanggaran hak warga (Islahuddin, 2023; Ramadani et al., 2022).

Kedua, memberi kanal pengaduan atas pelanggaran hak—yang dalam wacana modern muncul sebagai constitutional complaint dan oleh beberapa penulis dinilai sejalan dengan al-madzalim (Agusti, 2024; Nugroho, 2016; Ramadani et al., 2022).

Ketiga, menjaga supremasi "hukum dasar"/konstitusi dalam desain negara modern—yang dalam konteks Indonesia diwujudkan melalui kewenangan MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai instrumen pembatas kekuasaan dan checks and balances (Heryansyah & Nugraha, 2020; Siahaan, 2016).

Namun demikian, sumber-sumber juga menampilkan ketegangan desain: di Indonesia MK terutama menguji undang-undang, sementara pelanggaran hak dapat bersumber dari kebijakan/tindakan pemerintah; kesenjangan ini memunculkan urgensi gagasan constitutional complaint dan constitutional question sebagai perluasan akses perlindungan (Mahfiana & Lisma, 2021; Nugroho, 2016; Subiyanto, 2016). Dalam bahasa ilmu politik Islam yang digunakan para penulis tersebut, urgensi perluasan itu menemukan resonansinya pada ide al-madzalim sebagai lembaga korektif terhadap kezaliman penguasa dan pelindung hak warga (Amin, 2014; Islahuddin, 2023; Ramadani et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Agusti, A. (2024). Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint. Jleb Journal of Law Education and Business, 2(1), 1–7. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1401

Amin, M. (2014). Judicial Review Tap MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Menurut Jimli Assdiddiqie. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 4(01), 193–219. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.193-219

Bulan, B. S., Tamrin, A., & Sodikin, S. (2019). Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Staatsrecht Indonesian Constitutional Law Journal, 3(1), 69–104. https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.13835

Collins, J. S. (2019). Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Konstitusi, 15(4), 688. https://doi.org/10.31078/jk1541

Faiz, P. M. (2016). Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 13(4), 766. https://doi.org/10.31078/jk1344

Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2020). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang. Undang Jurnal Hukum, 2(2), 353–379. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379

Islahuddin, M. (2023). Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah. Ahkam, 2(2), 517–531. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1732

Jumiati, A. (2019). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya. Wacana Hukum, 25(2), 30. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.3001

Kartono, K. (2011). Politik Hukum Judicial Review di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 11(Edsus). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.258

Kusuma, M. T., Rohmah, E. I., Muwahid, & Mubarok, N. (2022). Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024. Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 2(2), 1–33. https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.200

Mahfiana, L., & Lisma, L. (2021). Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges/Quo Vadis Constitusional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 13(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11574

Nugroho, R. M. (2016). Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Novelty, 7(3). https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3931

Prasetio, D. E., & Widodo, H. (2022). Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(1), 1–12. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478

Ramadani, S., Fitri, H., & Bustamin, B. (2022). Urgensi Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(2), 195. https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6822

Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(3), 357–378. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3

Siahaan, M. (2016). Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. Jurnal Konstitusi, 7(4), 009. https://doi.org/10.31078/jk742

Subiyanto, A. E. (2016). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. Jurnal Konstitusi, 8(5), 707. https://doi.org/10.31078/jk854

Umarama, T. (2021). Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Qadlaiyyah. Krtha Bhayangkara, 15(1), 54–68. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.511

Yanti, H. (2018). Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional. Wajah Hukum, 2(2), 185. https://doi.org/10.33087/wjh.v2i2.40