02129 - Institusi Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Kontekstualisasi Indonesia

Political Institutions in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual Study and Indonesian Contextualization

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep institusi politik dalam kerangka ilmu politik Islam, khususnya melalui pendekatan siyāsah shar'iyyah dan siyāsah dustūriyyah. Institusi politik dipahami sebagai organisasi atau struktur formal yang menjadi wadah penyelenggaraan urusan publik (tadbīr al-shu'ūn al-'āmmah) dan pengambilan keputusan kolektif, mencakup pengelolaan pemerintahan, pembentukan kebijakan, serta penegakan hukum. Kajian ini memetakan klasifikasi institusi politik Islam ke dalam tiga kategori utama: Imāmah (kepemimpinan negara), Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd (lembaga perwakilan dan legislasi), serta Wizārah (kementerian dan administrasi pemerintahan), dengan tambahan pembahasan mengenai lembaga peradilan. Selain itu, artikel ini mengontekstualisasikan institusi-institusi tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara non-Islam yang mengakui pluralisme hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa ilmu politik Islam tidak menetapkan satu desain kelembagaan yang baku, melainkan membuka ruang artikulasi institusi dalam berbagai bentuk sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan konstitusional.

Kata kunci: institusi politik, ilmu politik Islam, siyāsah shar'iyyah, siyāsah dustūriyyah, ketatanegaraan Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of political institutions within the framework of Islamic political science, particularly through the approaches of siyāsah shar'iyyah and siyāsah dustūriyyah. Political institutions are understood as formal organizations or structures that serve as the arena for managing public affairs (tadbīr al-shu'ūn al-'āmmah) and collective decision-making, encompassing governance management, policy formation, and law enforcement. This study maps the classification of Islamic political institutions into three main categories: Imāmah (state leadership), Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd (representative and legislative bodies), and Wizārah (ministries and governmental administration), with additional discussion on judicial institutions. Furthermore, the article contextualizes these institutions within Indonesia's constitutional system as a non-Islamic state that acknowledges legal pluralism. The findings indicate that Islamic political science does not prescribe a single fixed institutional design; rather, it opens space for articulating institutions in various forms as long as they can be normatively and constitutionally justified.

Keywords: political institutions, Islamic political science, siyāsah shar'iyyah, siyāsah dustūriyyah, Indonesian constitutional system

________________________________________

1. Pendahuluan

Salah satu persoalan mendasar dalam kajian ilmu politik adalah bagaimana kekuasaan diorganisasikan, didistribusikan, dan dijalankan melalui struktur-struktur formal dalam suatu masyarakat bernegara. Dalam diskursus ilmu politik Islam, persoalan ini tidak luput dari perhatian para sarjana, khususnya mereka yang mengkaji siyāsah shar'iyyah dan siyāsah dustūriyyah sebagai cabang ilmu yang secara langsung membahas tata negara dan kelembagaan dalam perspektif Islam.

Secara definitif, institusi politik merupakan organisasi atau struktur formal yang menjalankan fungsi-fungsi politik, seperti parlemen, pengadilan, dan lembaga eksekutif. Dalam kerangka ilmu politik Islam, pemaknaan ini diperluas dengan dimensi normatif dan etis yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga institusi politik tidak hanya dipahami sebagai perangkat teknis pemerintahan, melainkan juga sebagai sarana pencapaian kemaslahatan (maṣlaḥah) umat dan kehidupan berbangsa secara keseluruhan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual pengertian dan klasifikasi institusi politik dalam perspektif ilmu politik Islam, menelaah dasar konstitusional dan kelembagaannya, serta mengontekstualisasikannya dalam realitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik Islam yang relevan dengan konteks kekinian, khususnya di Indonesia.

________________________________________

2. Pengertian Institusi Politik dalam Ilmu Politik Islam

Dalam kerangka ilmu politik Islam—yang sering dibahas melalui perspektif siyāsah shar'iyyah dan siyāsah dustūriyyah—institusi politik dapat dipahami sebagai organisasi atau struktur formal yang menjadi wadah penyelenggaraan urusan publik (tadbīr al-shu'ūn al-'āmmah) dan pengambilan keputusan kolektif, termasuk pengelolaan pemerintahan, pembentukan kebijakan, serta penegakan hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Hasanuddin, 2021; Zoelva, 2022). Pemaknaan "politik" sebagai pengelolaan urusan bersama untuk kemaslahatan—yang dalam salah satu rumusannya dikaitkan dengan kemaslahatan hidup dunia dan tujuan etis-keagamaan—ditampilkan dalam pembahasan politik Islam mengenai pengaturan urusan publik (Hasanuddin, 2021).

Secara konseptual, literatur yang memakai perspektif siyāsah dustūriyyah menegaskan bahwa wilayah bahasannya mencakup isu-isu ketatanegaraan seperti legislasi dan institusi perwakilan, termasuk konsep konstitusi dan perundang-undangan, serta diskursus musyawarah (shūrā), demokrasi, dan keterlibatan umat dalam urusan publik (Zoelva, 2022). Dengan demikian, institusi politik dalam ilmu politik Islam bukan hanya "aktor" informal, melainkan terutama struktur formal yang mengorganisasi kewenangan dan fungsi pemerintahan—misalnya kepemimpinan negara, lembaga perwakilan, kementerian atau administrasi, dan peradilan—sebagaimana juga ditekankan dalam pembahasan institusional ketatanegaraan modern ("Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019; Zoelva, 2022).

________________________________________

3. Dasar Konstitusional dan Kelembagaan: Konstitusi sebagai Kerangka Institusi

Sejumlah kajian menghubungkan lahirnya institusi politik Islam awal dengan kebutuhan membangun masyarakat bernegara melalui kerangka konstitusional. Kajian tentang Konstitusi Madinah menekankan bahwa dokumen tersebut tidak hanya mengatur kehidupan internal kaum Muslim, tetapi juga mempersatukan kelompok lain dalam tatanan politik, dan merepresentasikan transisi dari masyarakat "non-negara" menuju masyarakat "bernegara." Dalam kajian yang sama, prasyarat pendirian negara dalam kerangka Konstitusi Madinah dipaparkan sebagai meliputi unsur bangsa, wilayah, dan pemerintahan—unsur yang dinilai relevan dengan teori ilmu negara dan ilmu politik.

Selain itu, terdapat argumentasi bahwa pemerintahan perlu dibangun di atas konstitusi yang memuat kesepakatan warga tentang hak dan kewajiban, termasuk bagi warga non-Muslim, serta menuntut partisipasi publik dalam pembentukan struktur institusional dan pengambilan kebijakan, misalnya melalui pemilihan umum ("Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019). Pada level teori ketatanegaraan, pembahasan konstitusionalisme juga menekankan bahwa konstitusi idealnya mengatur batas kewenangan dan relasi lembaga-lembaga negara—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—secara seimbang dan saling mengawasi (checks and balances), serta menjamin hak warga negara (Pamungkas et al., 2022).

Seluruh uraian ini menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam, institusi politik dipahami bekerja di dalam—atau setidaknya berinteraksi dengan—kerangka konstitusional yang mengatur struktur dan fungsi kekuasaan ("Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019; Pamungkas et al., 2022).

________________________________________

4. Klasifikasi Institusi Politik dalam Perspektif Siyāsah Shar'iyyah

Salah satu pemetaan eksplisit mengenai institusi politik dalam perspektif siyāsah shar'iyyah membagi institusi pemerintahan ke dalam tiga kategori: (1) Imāmah, (2) Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, dan (3) Wizārah (Zoelva, 2022). Pembagian ini penting karena secara langsung menggambarkan struktur formal yang menjalankan fungsi politik inti.

4.1 Imāmah (Kepemimpinan Negara/Puncak Eksekutif)

Dalam pemaparan yang mengaitkan konsep tersebut dengan konteks Indonesia, Imāmah dijelaskan sebagai kepemimpinan pemerintahan yang dalam konteks negara modern dapat diparalelkan dengan kepala negara atau kepala pemerintahan, misalnya presiden (Zoelva, 2022). Kajian tentang tata kelola Madinah juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan menjalankan fungsi eksekutif, yang oleh penulisnya diinterpretasikan sebagai ciri model presidensial dalam konteks tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa institusi kepemimpinan (Imāmah) adalah institusi politik sentral yang mengonsolidasikan otoritas pemerintahan (Zoelva, 2022).

4.2 Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd (Lembaga Perwakilan/Permusyawaratan dan Legislasi)

Dalam kerangka yang sama, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd diposisikan sebagai institusi yang berkaitan dengan siyāsah dustūriyyah yang membahas isu perwakilan, legislasi, konstitusi, dan musyawarah (Zoelva, 2022). Sejalan dengan itu, prinsip partisipasi dalam pembentukan institusi pemerintahan dan pembuatan kebijakan disebut dapat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum ("Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019). Pada titik ini, institusi perwakilan—yang sepadan dengan "parlemen" dalam ketatanegaraan modern—dapat dipahami sebagai wadah formal untuk artikulasi partisipasi publik dan pengambilan keputusan kolektif ("Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019; Zoelva, 2022).

Lebih jauh, sebuah kajian mengenai Islam dan demokrasi di Indonesia menyatakan bahwa demokrasi tidak ditemukan secara tekstual dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi prinsip-prinsip yang dianggap kompatibel dengan nilai demokrasi—seperti kesetaraan dan musyawarah—ditemukan secara substantif dalam ajaran Islam. Klaim kompatibilitas prinsip musyawarah ini memberi landasan normatif bagi institusi perwakilan atau permusyawaratan sebagai institusi politik formal, selaras dengan ruang bahasan siyāsah dustūriyyah mengenai shūrā dan institusi representasi (Zoelva, 2022).

4.3 Wizārah (Kementerian/Administrasi Pemerintahan)

Kategori ketiga, Wizārah, dipaparkan sebagai institusi yang berkaitan dengan perangkat pembantu kepemimpinan pemerintahan dalam menjalankan fungsi eksekutif (Zoelva, 2022). Meskipun rujukan yang tersedia tidak menguraikan detail struktur birokrasi Wizārah, pengelompokan ini sendiri menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan—kementerian dan perangkat eksekutif—dipahami sebagai bagian dari institusi politik formal dalam ilmu politik Islam (Zoelva, 2022). Dalam bahasa ketatanegaraan modern, kebutuhan pembagian dan distribusi kewenangan juga sering dibahas melalui gagasan pemisahan kekuasaan—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—sebagai pilar struktur negara hukum (Nasrullah et al., 2024).

________________________________________

5. Lembaga Peradilan sebagai Institusi Politik: Fungsi Yudikatif dan Isu Pemisahan Kekuasaan

Walaupun pemetaan tiga institusi di atas menonjolkan kepemimpinan, perwakilan, dan administrasi (Zoelva, 2022), fungsi peradilan tetap muncul sebagai institusi krusial dalam pembahasan politik Islam dan ketatanegaraan. Sebuah studi tentang hak politik non-Muslim memaparkan adanya pandangan bahwa dalam politik, khalifah memegang sekaligus kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga terpusatnya kekuasaan menjadi ciri tertentu dari konsepsi tersebut ("Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019). Studi sejarah peradilan agama di Indonesia juga menggambarkan pembagian peran dalam Kerajaan Mataram—raja, kyai penghulu, dan pepatih dalem—namun menegaskan bahwa pembagian itu tidak identik dengan pemisahan kekuasaan Trias Politica; pada akhirnya, tiga kekuasaan pada dasarnya berada di tangan raja dalam sistem monarki, sementara pejabat lain bertindak sebagai wakilnya. Dua rujukan ini menunjukkan adanya tradisi dan praktik yang menempatkan kekuasaan yudisial dalam konfigurasi yang bisa lebih terintegrasi atau terpusat dibanding model pemisahan kekuasaan modern ("Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019).

Sebaliknya, dalam teori ketatanegaraan modern yang dirujuk dalam kajian tentang lembaga negara, Trias Politica ditekankan sebagai distribusi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar kekuasaan tidak terpusat pada satu institusi dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan (Nasrullah et al., 2024). Sejalan dengan itu, kajian konstitusionalisme menekankan pentingnya pembatasan efektif terhadap proses politik oleh aturan konstitusi, termasuk pengaturan yang terperinci tentang batas kewenangan lembaga negara dan jaminan hak warga negara (Pamungkas et al., 2022). Dengan demikian, institusi peradilan dalam diskursus ilmu politik Islam kontemporer dapat dipahami dalam ketegangan atau variasi antara: (i) model integrasi kekuasaan dalam otoritas puncak tertentu ("Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019), dan (ii) model pemisahan kekuasaan dan pembatasan konstitusional (Nasrullah et al., 2024; Pamungkas et al., 2022).

________________________________________

6. Fleksibilitas Bentuk Institusi dalam Hukum Islam

Perlu dicatat adanya klaim eksplisit bahwa tidak ada tatanan yang pasti mengenai bentuk sistem negara atau institusi dalam ketentuan hukum Islam; yang ditekankan adalah bagaimana nilai-nilai Islam dapat mewarnai penyelenggaraan hukum dan institusi sesuai kebutuhan sosial-politik. Pernyataan ini penting untuk menghindari anggapan bahwa ilmu politik Islam hanya mengenal satu desain kelembagaan yang baku. Sebaliknya, ia membuka ruang artikulasi institusi politik dalam berbagai bentuk, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka normatif dan konstitusional yang berlaku.

________________________________________

7. Sintesis: Padanan Institusi Politik Islam dengan Konsep Kelembagaan Modern

Berdasarkan rujukan yang secara eksplisit mengklasifikasikan institusi dalam siyāsah shar'iyyah (Zoelva, 2022) serta rujukan tentang konstitusi, partisipasi, dan struktur kekuasaan ("Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019; Nasrullah et al., 2024; Pamungkas et al., 2022), institusi politik sebagai "organisasi atau struktur formal" dapat disintesiskan sebagai berikut.

Pertama, institusi kepemimpinan atau pemerintahan (Imāmah), yakni puncak otoritas pemerintahan yang dapat diparalelkan dengan kepala pemerintahan atau kepala negara dalam negara modern (Zoelva, 2022). Kedua, institusi perwakilan dan legislasi (Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd; siyāsah dustūriyyah), yakni wadah formal musyawarah atau perwakilan dan pembentukan norma—fungsi yang dalam contoh modern tampak sebagai parlemen ("Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019; Zoelva, 2022). Ketiga, institusi administrasi atau eksekutif (Wizārah), yakni perangkat formal penyelenggara administrasi pemerintahan dan pelaksana kebijakan (Nasrullah et al., 2024; Zoelva, 2022). Keempat, institusi peradilan (pengadilan atau yudikatif), yakni lembaga formal penegakan hukum dan penyelesaian sengketa; diskursusnya dapat muncul baik dalam model kekuasaan yang terintegrasi pada otoritas puncak ("Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar," 2019), maupun dalam model pemisahan kekuasaan dan pembatasan konstitusional (Nasrullah et al., 2024; Pamungkas et al., 2022).

________________________________________

8. Kontekstualisasi Indonesia: Institusi Politik Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Non-Negara Islam

Beberapa rujukan menegaskan bahwa Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam dan sistem hukumnya bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun mengakui pluralisme hukum termasuk hukum Islam (Husain, 2022; Idri, 2009). Dalam kerangka ini, keberadaan institusi politik bernuansa Islam tampak terutama pada ranah hukum dan peradilan.

Pertama, peradilan agama dibahas sebagai institusi yang memiliki sejarah panjang; sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan agama memperoleh posisi setara—dalam yurisdiksi—dengan peradilan lain, setelah mengalami pembatasan pada masa kolonial. Reformasi kelembagaan peradilan melalui kebijakan "satu atap" dipaparkan sebagai upaya menghapus pembagian supervisi antara eksekutif dan yudikatif; Mahkamah Agung kemudian mengambil alih otoritas pengawasan atas peradilan umum dan peradilan Islam, termasuk peradilan agama. Hal ini menunjukkan bagaimana institusi peradilan yang berbasis yurisdiksi Islam diposisikan sebagai bagian dari struktur formal negara yang terus direformasi.

Kedua, pada level kekhususan daerah, rujukan mengenai Aceh menyatakan bahwa kewenangan khusus (otonomi) mencakup implementasi syariat Islam dan penguatan regulasi terkait jinayat, disertai keberadaan institusi peradilan syariah (Mahkamah Syar'iyah) dalam kerangka hukum nasional (Effendi, 2022; Yunus et al., 2022). Dengan demikian, contoh "pengadilan" sebagai institusi politik formal dalam perspektif politik Islam juga dapat ditunjukkan melalui institusi peradilan syariah di Aceh yang beroperasi dalam koridor hukum nasional (Effendi, 2022; Yunus et al., 2022).

Ketiga, dalam diskursus kelembagaan negara modern, studi tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memosisikannya sebagai komisi negara independen dengan tugas studi, penelitian, penyuluhan, investigasi, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, serta mengategorikannya sebagai state auxiliary organ (organ bantu negara) yang mendukung institusi negara utama (Nasrullah et al., 2024). Walaupun rujukan ini tidak menyatakan Komnas HAM sebagai institusi "Islam," ia memperlihatkan bagaimana struktur formal tambahan—di luar legislatif, eksekutif, dan yudikatif—juga menjadi bagian dari institusi politik negara hukum yang dapat dianalisis dengan pendekatan teologis-syar'i dalam penelitian tersebut (Nasrullah et al., 2024).

Akhirnya, relevan dengan catatan fleksibilitas bentuk institusi, terdapat penegasan bahwa implementasi nilai Islam dapat diperjuangkan melalui politik hukum dan institusi—misalnya pengadilan agama—tetapi bentuk institusinya sendiri tidak dinyatakan memiliki satu desain pasti dalam ketentuan hukum Islam. Hal ini konsisten dengan kenyataan sistemik Indonesia sebagai negara Pancasila yang mengakui pluralisme hukum, sekaligus menampung institusi-institusi formal tertentu untuk penerapan aspek hukum Islam (Husain, 2022; Idri, 2009).

________________________________________

9. Penutup

Kajian ini telah menunjukkan bahwa institusi politik dalam perspektif ilmu politik Islam dapat dipahami secara komprehensif melalui kerangka siyāsah shar'iyyah dan siyāsah dustūriyyah. Pemetaan klasik membagi institusi tersebut ke dalam Imāmah, Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, dan Wizārah, dengan lembaga peradilan sebagai pilar keempat yang tak terpisahkan dari struktur kekuasaan.

Yang terpenting, ilmu politik Islam tidak menetapkan satu desain kelembagaan yang baku dan rigid. Fleksibilitas dalam bentuk institusi membuka peluang bagi artikulasi nilai-nilai Islam dalam berbagai sistem ketatanegaraan, termasuk Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengalaman Indonesia dengan Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah di Aceh, dan berbagai lembaga negara lainnya menjadi bukti nyata bahwa institusi politik Islam dapat beroperasi secara fungsional dalam sistem hukum nasional yang pluralis.

Ke depan, kajian lebih mendalam tentang harmonisasi antara prinsip-prinsip kelembagaan Islam dan kebutuhan ketatanegaraan modern di negara-negara mayoritas Muslim—terutama yang bukan negara Islam—menjadi agenda akademis yang relevan dan mendesak.

________________________________________

Daftar Pustaka

Effendi, O. (2022). State-Religion Relationship from the Perspective of Islamic-Based State Policy. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 12(2), 196–215. https://doi.org/10.15642/ad.2022.12.2.196-215

Hasanuddin, A. (2021). Assessing The National Human Rights Commission's (Komnas Ham) Independence In Indonesia's Statement System. Jurnal Al-Tasyri'iyyah, 75–85. https://doi.org/10.24252/jat.vi.28536

Husain, W. (2022). Governing Principles in Legislative Powers Under the Federal Constitution. Journal of the Malaysian Parliament, 2. https://doi.org/10.54313/journalmp.v2i.54

Idri, I. (2009). Religious Court in Indonesia: History and Prospect. Journal of Indonesian Islam, 3(2), 297–313. https://doi.org/10.15642/jiis.2009.3.2.297-313

Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar. (2019). Jurnal Adabiyah, 19(2), 204–223. https://doi.org/10.24252/jad.v17i119i2a7

Nasrullah, N., Andriawan, W., & Musawar, M. (2024). The Character of Legal Products in Indonesia: A Study of Changes to the Marriage Law from a Political-Law Perspective. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 602. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.17302

Pamungkas, S. L. J., Putra, D. E., Yunandeva, V. W., Malik, A. F., & Luqman, N. F. (2022). Implementation of the MoU Helsinki on Criminal Law Policy in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Khairun Law Journal, 5(2), 58–66. https://doi.org/10.33387/klj.v5i2.5437

Yunus, N. R., Siagian, A., & Zein, F. (2022). Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(6), 1837–1858. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28113

Zoelva, H. (2022). The Development of Islam and Democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37. https://doi.org/10.31078/consrev812