02126 - Imperialisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Aplikatif

Abstract

This article examines the concept of imperialism through the lens of Islamic political science by synthesizing various academic references on the topic. Imperialism, in the framework of political science, is understood as the expansion of power by a dominant entity over other territories or societies, characterized by coercion and political, economic, and cultural domination. Within Islamic political discourse, imperialism is not merely interpreted as territorial expansion but extends to neo-imperialism, which operates through global economic instruments such as free trade and developmentalism, cultural and informational hegemony, as well as ideological tools such as democratization and counter-terrorism narratives. This article also discusses Islamic political responses to imperialism, including Pan-Islamism initiated by Jamaluddin al-Afghani and Islamist mobilization movements such as the Muslim Brotherhood, both of which explicitly position Western imperialism as a political adversary and emphasize Muslim solidarity as a strategic response. Contextually, anti-imperialism discourse is also found in the foreign policy of Muslim-majority countries such as Indonesia, particularly during the Guided Democracy era under Sukarno. The findings indicate that imperialism, within Islamic political thought, constitutes a multidimensional concept encompassing political, economic, cultural, and informational dimensions, and continues to serve as a relevant analytical framework in contemporary international relations studies.

Keywords: imperialism, neo-imperialism, Islamic political science, Pan-Islamism, anti-imperialism

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep imperialisme melalui perspektif ilmu politik Islam dengan menyintesiskan berbagai referensi akademik terkait. Imperialisme, dalam kerangka ilmu politik, dipahami sebagai perluasan kekuasaan oleh entitas dominan atas wilayah atau masyarakat lain, yang dicirikan oleh paksaan serta dominasi politik, ekonomi, dan budaya. Dalam diskursus politik Islam, imperialisme tidak semata-mata dimaknai sebagai ekspansi teritorial, melainkan meluas menjadi neo-imperialisme yang bekerja melalui instrumen ekonomi global seperti perdagangan bebas dan developmentalisme, hegemoni budaya dan informasi, serta perangkat ideologis seperti demokratisasi dan narasi perang melawan terorisme. Artikel ini juga membahas respons politik Islam terhadap imperialisme, meliputi Pan-Islamisme yang digagas Jamaluddin al-Afghani dan gerakan Islamis seperti Ikhwanul Muslimin, yang secara eksplisit memposisikan imperialisme Barat sebagai lawan politik dan menekankan solidaritas umat sebagai strategi perlawanan. Secara kontekstual, diskursus anti-imperialisme juga ditemukan dalam kebijakan luar negeri negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, khususnya pada era Demokrasi Terpimpin di bawah Sukarno. Temuan menunjukkan bahwa imperialisme dalam pemikiran politik Islam merupakan konsep multidimensional yang mencakup dimensi politik, ekonomi, budaya, dan informasi, serta tetap relevan sebagai kerangka analitis dalam kajian hubungan internasional kontemporer.

Kata Kunci: imperialisme, neo-imperialisme, ilmu politik Islam, Pan-Islamisme, anti-imperialisme

________________________________________

1. Pendahuluan

Imperialisme merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian ilmu politik dan hubungan internasional yang telah lama menjadi objek perdebatan akademis. Secara historis, imperialisme merujuk pada praktik perluasan kekuasaan oleh negara atau entitas yang lebih kuat atas wilayah atau masyarakat lain. Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan tatanan global, konsep ini mengalami transformasi yang signifikan sehingga tidak lagi terbatas pada penaklukan teritorial semata.

Dalam konteks ilmu politik Islam, kajian terhadap imperialisme memiliki relevansi yang khusus mengingat sejarah panjang dunia Muslim dalam berhadapan dengan ekspansi kolonial dan imperial Barat. Pengalaman historis ini membentuk perspektif khas tentang imperialisme yang tidak sekadar berdimensi politis, melainkan juga menyentuh aspek ekonomi, budaya, dan bahkan informasi. Pemikir-pemikir politik Islam modern seperti Jamaluddin al-Afghani telah merumuskan respons terhadap imperialisme yang kemudian menjadi landasan bagi berbagai gerakan anti-kolonial di dunia Muslim.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep imperialisme secara komprehensif melalui perspektif ilmu politik Islam dengan menyintesiskan berbagai referensi akademik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami imperialisme sebagai fenomena multidimensional yang terus relevan dalam dinamika hubungan internasional kontemporer.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi terhadap berbagai artikel jurnal ilmiah, buku, dan sumber akademis lainnya yang relevan dengan tema imperialisme dalam perspektif ilmu politik Islam. Analisis dilakukan dengan cara menyintesiskan berbagai pandangan dan argumen dari sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan koheren mengenai konsep imperialisme dalam diskursus politik Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Imperialisme dalam Kerangka Ilmu Politik

Sebagai pijakan awal, dalam literatur ilmu politik, imperialisme dipahami sebagai upaya perluasan kekuasaan yang dilakukan suatu entitas politik (negara) dengan menaklukkan atau menguasai wilayah atau masyarakat lain, sehingga terbentuk dominasi politik dan ekonomi—dan dapat pula meluas ke dominasi budaya—atas pihak yang dikuasai (Metrahultikultura, 2023; Utomo, 2017). Definisi ini sejalan dengan rumusan bahwa imperialisme melibatkan elemen-elemen kunci seperti perluasan (expansion), penguasaan secara memaksa (coercion), serta dominasi politik, budaya, dan ekonomi (Utomo, 2017). Sejumlah kajian historis juga menegaskan bahwa "imperialisme" pernah digunakan untuk menggambarkan kontrol politik oleh suatu negara terhadap wilayah asing, yang secara praktis diarahkan untuk melindungi kepentingan negara imperial—terutama kepentingan ekonomi dan keamanan (Prabaswari, 2021; Utomo, 2017).

Dari perspektif periodisasi, literatur yang tersedia membedakan antara imperialisme "kuno" yang sering dikaitkan dengan motif gold, gospel, glory, dan imperialisme "modern" yang dikaitkan dengan dorongan ekonomi-industrial berupa kebutuhan bahan mentah dan pasar (Utomo, 2017). Kajian lain dalam historiografi imperialisme juga menekankan bahwa imperialisme dapat beroperasi melalui kontrol formal maupun informal atas masyarakat lain, serta menempatkan imperialisme modern sebagai kategori historis yang dapat dipetakan pada periode tertentu dalam sejarah internasional (Metrahultikultura, 2023; Utomo, 2017). Dengan demikian, definisi politologis ini menyediakan basis konseptual untuk membaca imperialisme sebagai relasi kuasa yang asimetris antara pihak "pusat" dan "pinggiran" (Prabaswari, 2021; Utomo, 2017).

3.2 Imperialisme Menurut Ilmu Politik Islam: Sintesis dari Tema-tema Kunci

Di dalam ilmu politik Islam—yakni pembacaan politik yang berangkat dari pengalaman masyarakat Muslim dan tradisi pemikiran serta gerakan politik Islam modern—imperialisme umumnya dipahami bukan hanya sebagai ekspansi teritorial, melainkan sebagai proyek dominasi yang dapat bekerja melalui instrumen ekonomi-politik, hegemoni wacana, dan penetrasi budaya, terutama ketika relasi tersebut menempatkan dunia Muslim sebagai objek pengaruh atau subordinasi (Husaini, 2017; Lukman, 2018). Sejalan dengan pengertian imperialisme sebagai dominasi paksa dan kontrol—baik formal maupun informal (Metrahultikultura, 2023; Utomo, 2017)—narasi politik Islam dalam sejumlah kajian menyoroti bahwa dominasi itu sering tampil melalui bentuk-bentuk neo-imperialisme, yakni dominasi yang tidak selalu mensyaratkan kolonisasi langsung, tetapi tetap menghasilkan ketergantungan dan hegemoni (Lukman, 2018; Supratman, 2017).

3.2.1 Imperialisme sebagai Dominasi Politik-Ekonomi (termasuk Neo-imperialisme)

Beberapa rujukan yang berbicara dalam idiom politik Islam menggarisbawahi bahwa imperialisme modern dapat menjelma sebagai imperialisme ekonomi: bukan sekadar "nafsu menaklukkan", tetapi juga "nafsu atau sistem memengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain" sebagaimana dikutip dari pidato pembelaan Sukarno yang dibahas dalam kajian tentang ekonomi-politik Indonesia (Agustang, 2021; Hamid, 2018). Dalam nalar yang serupa, perdagangan bebas dan pasar bebas diposisikan sebagai metode penjajahan gaya baru (new imperialism di bidang ekonomi) yang dipandang berbahaya bagi negara-negara Dunia Ketiga dan dinilai bertentangan dengan kerangka ekonomi Islam yang diidealkan penulis (Bashori, 2019; Wilhelmus, 2018). Bahkan, globalisasi ekonomi dan pasar bebas juga dikaitkan dengan neo-imperialisme dan kelanjutan dari imperialisme ekonomi melalui "bungkus" kebijakan global tertentu (Bashori, 2019; Wilhelmus, 2018).

Di tingkat wacana kebijakan global, istilah development/underdevelopment juga dipaparkan sebagai bagian dari doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat pascapengumuman kebijakan Presiden Truman pada 20 Januari 1949, yang dalam pembacaan politik-ekonomi dapat dibaca sebagai perangkat konseptual hegemoni modern atas Dunia Ketiga (Sande, 2020; Wilhelmus, 2018). Sementara itu, kajian lain yang menggunakan kacamata neo-Marxisme menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme mendorong praktik penjualan atau ekspansi keluar yang dapat bermuara pada imperialisme atau neo-imperialisme (Priangani et al., 2021). Namun, penting dicatat bahwa dalam studi tentang Belt and Road Initiative (BRI) dan "debt trap", klaim "jebakan utang" juga diperdebatkan—bahkan disebut dibantah oleh pihak terkait dan dipandang sebagai konstruksi subjektif dari kekhawatiran aktor lain terhadap dominasi Tiongkok (Priangani et al., 2021). Nuansa ini menunjukkan bahwa label "neo-imperialisme" tidak selalu disepakati dan dapat menjadi arena kontestasi interpretasi politik (Priangani et al., 2021; Wilhelmus, 2018).

3.2.2 Imperialisme Budaya dan Imperialisme Informasi (Hegemoni Non-territorial)

Dalam tradisi kritik politik yang bersinggungan dengan tema-tema Islam, imperialisme juga dibaca sebagai imperialisme budaya (cultural imperialism). Dalam konteks Indonesia era Demokrasi Terpimpin, misalnya, jargon anti-imperialisme tidak hanya diarahkan pada ekonomi-politik, tetapi juga pada ranah kebudayaan—neo-kolonialisme dan imperialisme kebudayaan (Irawan, 2022; Luhuringbudi et al., 2020). Kajian tentang kontribusi Islam Indonesia dalam globalisasi juga mengangkat "imperialisme budaya" sebagai kerangka analitis untuk membaca dampak globalisasi dan relasi kuasa budaya (Luhuringbudi et al., 2020; Wilhelmus, 2018).

Lebih jauh lagi, terdapat pengembangan gagasan mengenai imperialisme informatika: konsep "masyarakat informasi" dipandang oleh sebagian sarjana Muslim sebagai fase imperialisme baru setelah imperialisme agraris dan industrial, yang dapat menimbulkan homogenisasi sekaligus resistensi dan konflik budaya atau identitas (Luhuringbudi et al., 2020; Uswatusolihah et al., 2023). Dalam kerangka ini, "imperialisme" tidak mesti hadir sebagai pendudukan wilayah, tetapi dapat hadir sebagai dominasi melalui ekosistem informasi, teknologi, dan wacana global yang membentuk ketergantungan serta ketimpangan (Luhuringbudi et al., 2020; Uswatusolihah et al., 2023).

3.2.3 Imperialisme melalui Instrumen Ideologi-Politik: Demokratisasi dan "Perang Melawan Teror"

Sejumlah referensi yang beririsan dengan diskursus politik Islam menyatakan bahwa promosi demokrasi dapat dibaca sebagai bagian dari strategi imperialisme: propaganda demokratisasi di negeri-negeri Islam dikaitkan dengan kepentingan ekonomi-politik negara-negara kapitalis untuk menyebarkan ideologi kapitalisme melalui demokrasi dan menjauhkan Muslim dari sistem nilai Islam (Lukman, 2018; Wilhelmus, 2018). Dalam kajian lain tentang kebijakan demokratisasi Amerika Serikat, demokratisasi ditampilkan sebagai instrumen kekuasaan yang menguntungkan Amerika Serikat untuk melakukan intervensi politik-ekonomi dan militer, serta membentuk standar demokrasi yang berdampak pada pengaruh Amerika Serikat di berbagai negara (Hamado & Sikky, 2022; Lukman, 2018). Dengan kata lain, demokratisasi dapat berfungsi sebagai perangkat legitimasi dan tata kelola internasional yang tidak netral, melainkan terkait kepentingan dan posisi kuasa (Hamado & Sikky, 2022; Lukman, 2018).

Selain itu, wacana "terorisme" juga dibahas sebagai instrumen yang dapat menopang proyek dominasi. Kajian tentang Bernard Lewis dan apologia Barat menyatakan bahwa isu terorisme dapat digunakan Barat—khususnya Amerika Serikat dan Inggris—sebagai alat politik luar negeri, sementara isu moralitas kerap menghiasi atau menutupi tujuan utama yang berorientasi pada kepentingan nasional (Husaini, 2017; Jamaluddin, 2019). Sejalan dengan itu, studi tentang pelarangan masuk warga negara dari negara-negara Islam ke Amerika Serikat menunjukkan bagaimana retorika "perang terhadap teror" menjadi bagian dari politik luar negeri agresif Amerika Serikat pascaperistiwa 11 September, dan dikaitkan dengan kepentingan politik-ekonomi Amerika Serikat termasuk pembacaan mengenai kontrol geopolitik atas Timur Tengah sebagai sumber minyak (Husaini, 2017; Jamaluddin, 2019). Pada level kritik geopolitik-diskursif, kajian tentang white supremacy juga menautkan hegemoni wacana Barat, stereotipe tentang "Timur", dan praktik standar ganda—misalnya respons berbeda atas Palestina versus Ukraina—sebagai bagian dari kondisi yang memungkinkan proyek imperialisme dan kolonialisme berlanjut (Husaini, 2017; Mas'odi, 2022).

3.3 Respons Politik Islam terhadap Imperialisme: Anti-imperialisme, Solidaritas, dan Gerakan

Dalam rujukan yang tersedia, salah satu respons politik Islam paling menonjol terhadap imperialisme adalah Pan-Islamisme. Literatur pendidikan sejarah menegaskan bahwa Pan-Islamisme yang dikaitkan dengan Jamaluddin al-Afghani bertujuan mematahkan dan melenyapkan imperialisme Barat serta mendorong persatuan umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam pusat, sekaligus menumbuhkan nasionalisme anti-imperialis di wilayah terjajah (Fauzi, 2022; Ichsan et al., 2023). Kajian lain yang secara khusus mengulas pemikiran al-Afghani menempatkan Pan-Islamisme sebagai gerakan politik untuk membangkitkan dunia Muslim melawan penindasan imperialisme Barat—dengan konteks bahwa kolonialisme atau imperialisme Barat dipahami berkelindan dengan motif ekonomi-politik dan juga faktor sejarah kelemahan internal dunia Muslim (Fauzi, 2022; Ichsan et al., 2023).

Di tingkat gerakan Islam modern, Ikhwanul Muslimin juga dipaparkan sebagai gerakan yang berupaya memadukan kebangkitan Islam dengan perlawanan anti-imperialisme terhadap dominasi asing melalui peninggian derajat Islam dalam tatanan bernegara (Fatah & Akim, 2022; Fauzi, 2022). Artinya, dalam pembacaan ilmu politik Islam yang berbasis gerakan, imperialisme bukan sekadar kategori deskriptif, tetapi problem politik yang menuntut strategi mobilisasi, identitas, dan agenda institusional (Fatah & Akim, 2022; Ichsan et al., 2023).

3.4 Catatan Aplikasi pada Konteks Negara Mayoritas Muslim: Indonesia dan Diskursus Anti-imperialisme

Walaupun pertanyaan menekankan "ilmu politik Islam", sebagian literatur yang tersedia menunjukkan bagaimana diskursus anti-imperialisme juga hadir kuat dalam praktik politik luar negeri negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, terutama pada era Sukarno. Sejumlah kajian menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin berfokus pada perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme; bahkan disebut termaktub dalam pedoman politik luar negeri era Sukarno dengan tujuan menghapuskan imperialisme di seluruh dunia (Pradana, 2016; Sylvia, 2021). Kajian lain menyebut bahwa dalam era tersebut Indonesia membangun jaringan solidaritas—misalnya melalui NEFOS—untuk melawan imperialisme dan kolonialisme; namun kebijakan konfrontatif juga membawa konsekuensi keterasingan Indonesia dalam relasi internasional (Metrahultikultura, 2023; Rosyidin, 2023).

Dalam isu regional, konfrontasi Indonesia–Malaysia juga dipaparkan sebagai ekspresi penolakan terhadap negara tetangga yang dipandang berpotensi menjadi "antek" kekuatan kolonialis dan imperialis (Kusmayadi, 2017; Metrahultikultura, 2023). Sementara dalam isu Palestina, penelitian kebijakan luar negeri Indonesia menampilkan kombinasi faktor sentimen anti-kolonialisme dan solidaritas agama sebagai dasar dukungan terhadap Palestina (Debora & Sulaiman, 2019; Setiawan, 2024). Walau konteks ini tidak identik dengan teori politik Islam normatif, ia memperlihatkan bagaimana tema anti-imperialisme dan solidaritas dunia Muslim menjadi variabel yang berkelindan dalam artikulasi kepentingan dan identitas politik di negara mayoritas Muslim (Pradana, 2016; Setiawan, 2024).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis referensi yang telah dipaparkan, imperialisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan ke dalam tiga dimensi utama.

Pertama, imperialisme merupakan kebijakan atau praktik dominasi oleh kekuatan yang lebih kuat untuk memperluas pengaruhnya melalui penguasaan—baik formal maupun informal—atas wilayah atau masyarakat lain, dengan ciri perluasan, paksaan, serta dominasi politik-ekonomi-budaya (Metrahultikultura, 2023; Prabaswari, 2021; Utomo, 2017).

Kedua, dalam diskursus politik Islam modern, imperialisme sering dipahami meluas menjadi neo-imperialisme: dominasi yang bekerja lewat instrumen ekonomi global seperti pasar bebas dan developmentalisme, hegemoni budaya atau informasi, serta perangkat ideologis seperti demokratisasi dan wacana terorisme (Bashori, 2019; Jamaluddin, 2019; Lukman, 2018; Uswatusolihah et al., 2023; Wilhelmus, 2018).

Ketiga, respons politik Islam yang menonjol berdasarkan referensi mencakup gerakan anti-imperialisme seperti Pan-Islamisme yang digagas al-Afghani dan mobilisasi Islamis seperti Ikhwanul Muslimin, yang secara eksplisit memposisikan imperialisme Barat sebagai lawan politik dan menekankan solidaritas serta persatuan umat sebagai strategi perlawanan (Fatah & Akim, 2022; Fauzi, 2022; Ichsan et al., 2023).

Dengan demikian, kajian ini menunjukkan bahwa imperialisme dalam pemikiran politik Islam bukan sekadar konsep historis, melainkan kerangka analitis yang terus diperbarui untuk membaca relasi kuasa global kontemporer yang asimetris antara Barat dan dunia Muslim.

________________________________________

Daftar Pustaka

Agustang, A. (2021). Studi politik ekonomi dalam permulaan wacana development. https://doi.org/10.31219/osf.io/mx8gp

Bashori, A. (2019). Paradigma baru fiqih perdagangan bebas: Dialektika ulum al-din dan hukum negara. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 18(1), 81–98. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.81-98

Debora, C., & Sulaiman, Y. (2019). Pengaruh elit politik Indonesia dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Jurnal Academia Praja, 2(02). https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.121

Fatah, M. F. S., & Akim, A. (2022). The translocalization of the Muslim Brotherhood's ideas to the Tarbiyah Congregation in Indonesia. Jurnal Global & Strategis, 16(2), 285–306. https://doi.org/10.20473/jgs.16.2.2022.285-306

Fauzi, Moh. I. (2022). Strategi politik ekonomi Islam dalam menciptakan al-Falah menurut Jamaluddin Al-Afghani. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 625. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4168

Hamado, K., & Sikky, R. (2022). Analisis kebijakan demokratisasi sebagai instrumen kekuasaan dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Journal of Integrative International Relations, 7(2), 156–174. https://doi.org/10.15642/jiir.2022.7.2.156-174

Hamid, E. S. (2018). Koperasi dan sistem perekonomian Indonesia: Catatan dan apresiasi atas buku Koperasi Indonesia. Jurnal Kesejahteraan Sosial, 2(01). https://doi.org/10.31326/jks.v2i01.154

Husaini, A. (2017). Bernard Lewis dan apologia Barat. Tsaqafah, 13(1), 25. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.975

Ichsan, M., Maulia, S. T., & Hendra, H. (2023). Budi Utomo: Pemantik pergerakan nasional. Edu Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 3(1), 96–106. https://doi.org/10.22437/jeso.v3i1.26928

Irawan, R. (2022). Lagu-lagu daerah Indonesia pada panggung musik nasional 1950–1960-an. Jurnal Kajian Seni, 9(1), 19. https://doi.org/10.22146/jksks.77104

Jamaluddin, A. (2019). Efek wacana terorisme atas pelarangan masuk warga negara Islam ke Amerika Serikat. Journal of Islamic World and Politics, 3(1). https://doi.org/10.18196/jiwp.3131

Kusmayadi, Y. (2017). Politik luar negeri Republik Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia–Malaysia tahun 1963–1966. Jurnal Artefak, 4(1), 23. https://doi.org/10.25157/ja.v4i1.732

Luhuringbudi, T., Liza, F., & Akbar, N. (2020). Islam berkemadjoean perspektif globalisasi: Kontribusi Islam Indonesia pada peradaban global. Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, 11(1), 74–96. https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1011

Lukman, F. (2018). Transformasi politik Islam di Indonesia dalam sistem demokrasi. Jurnal Kajian Peradaban Islam, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.47076/jkpis.v1i1.7

Mas'odi, M. (2022). White supremacy, kekerasan wacana, dan ketidakadilan: Analisis politik standar ganda dunia Barat dalam konflik di Palestina dan Ukraina. Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies, 5(2), 177–194. https://doi.org/10.36835/alirfan.v5i2.5892

Metrahultikultura, M. (2023). Kebijakan politik luar negeri konfrontatif Indonesia masa Demokrasi Terpimpin. Nagri Pustaka: Jurnal Pendidikan Ilmu Sejarah dan Budaya, 1(1), 13–24. https://doi.org/10.62238/nagripustaka.v1i1.32

Prabaswari, P. (2021). Pengaruh budaya strategis pada kepemimpinan dan Revolusi Islam Iran. Jurnal Icmes, 5(2), 186–208. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i2.107

Pradana, H. A. (2016). Persepsi Suharto dan perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Cina pada awal Orde Baru. Indonesian Perspective, 1(1), 23–42. https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10427

Priangani, A., Kunkunrat, K., & Saputra, R. M. (2021). China's debt trap pada Belt and Road Initiative (BRI) melalui model tributary system ala Dinasti Ming-Qing dalam pembangunan infrastruktur di Timor Leste. Jurnal Academia Praja, 4(2), 317–332. https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.519

Rosyidin, M. (2023). Pragmatisme multilateral dalam momen keketuaan Indonesia di G20 dan ASEAN, 2022–2023. Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 14(2), 131–152. https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4123

Sande, J. P. (2020). Selective policy imigrasi Indonesia terhadap orang asing dari negara calling visa. Indonesian Perspective, 5(1). https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.30196

Setiawan, I. K. (2024). Eskalasi konflik Palestina–Israel di tahun 2023: Perspektif kebijakan luar negeri Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, 17(1), 248–263. https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.52392

Supratman, F. R. (2017). [Untitled]. Jurnal Sejarah, 1(1), 52. https://doi.org/10.26639/js.v1i1.48

Sylvia, D. (2021). Politik nuklir di Indonesia masa Sukarno, 1958–1967. Lembaran Sejarah, 17(1), 114. https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.69971

Uswatusolihah, U., Basit, A., & Muji, A. (2023). Masyarakat informasi dalam perspektif Islam. Jurnal Kopis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam, 6(1), 33–49. https://doi.org/10.33367/kpi.v6i1.3837

Utomo, S. P. (2017). Indonesia, Tiongkok, dan komunisme, 1949–1965. Indonesian Perspective, 2(1), 65. https://doi.org/10.14710/ip.v2i1.15539

Wilhelmus, O. R. (2018). Globalisasi ekonomi dan pemiskinan masyarakat: Bagaimana institusi agama meresponnya. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 5(3), 1–20. https://doi.org/10.34150/jpak.v5i3.111