02123 - Hubungan Internasional dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Kontestasi Wacana

AFANIN MEDIA UTAMA



International Relations in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual Study and Discourse Contestation
Abstract
This article examines the concept of international relations (IR) from the perspective of Islamic political science through a conceptual and literature review approach. Using various sources from Islamic political studies literature in Indonesia, this study maps the epistemological position of IR within Islamic political science, the normative-ethical principles relevant to IR according to Islamic politics, contested models of world order, the role of non-state actors, and key IR issues highlighted in Islamic political literature. The findings show that IR in Islamic political science is not a single standardized model, but rather a contested field that integrates: (i) IR's position as a subdiscipline of political science; (ii) normative-ethical principles such as rule of law, justice, deliberation (musyawarah), equality, and pluralism as evaluative parameters of global relations; and (iii) contestation over world order models ranging from the caliphate project (khilafah) as an alternative global system to the democratic state model oriented toward maslahah (public interest) and universal values. This study also identifies non-state actors — including transnational movements, Salafi variants, religious authority institutions, and Islamic public intellectuals — as relevant actors in the global structure. It is concluded that IR according to Islamic political science emphasizes the normative-ethical dimension in assessing global relations, while at the same time reflecting internal contestation regarding the ideal form of world order in the contemporary era.
Keywords: International Relations, Islamic Political Science, Caliphate, Islamic Democracy, Non-State Actors
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep hubungan internasional (HI) dari perspektif ilmu politik Islam melalui pendekatan kajian konseptual dan tinjauan literatur. Dengan menggunakan berbagai sumber dari literatur kajian politik Islam di Indonesia, studi ini memetakan posisi epistemologis HI dalam ilmu politik Islam, prinsip-prinsip normatif-etis yang relevan bagi HI menurut politik Islam, model tata dunia yang diperdebatkan, peran aktor non-negara, serta isu-isu HI yang disorot dalam literatur politik Islam. Temuan menunjukkan bahwa HI dalam ilmu politik Islam bukan merupakan satu model baku, melainkan medan kajian yang memadukan: (i) posisi HI sebagai subdisiplin ilmu politik; (ii) prinsip normatif-etis seperti rule of law, keadilan, musyawarah, persamaan, dan pluralisme sebagai parameter evaluatif relasi global; serta (iii) kontestasi model tata dunia mulai dari proyek khilafah sebagai sistem global alternatif hingga model negara demokratis yang berorientasi kemaslahatan dan nilai universal. Studi ini juga mengidentifikasi aktor-aktor non-negara — meliputi gerakan transnasional, varian gerakan Salafi, lembaga otoritas keagamaan, dan intelektual publik Islam — sebagai aktor yang relevan dalam struktur global. Disimpulkan bahwa HI menurut ilmu politik Islam menekankan dimensi normatif-etis dalam menilai relasi global, sekaligus mencerminkan kontestasi internal mengenai bentuk ideal tata dunia di era kontemporer.
Kata Kunci: Hubungan Internasional, Ilmu Politik Islam, Khilafah, Demokrasi Islam, Aktor Non-Negara
________________________________________
1. Pendahuluan
Hubungan Internasional (HI) — sebagai studi tentang interaksi antarnegara dan aktor non-negara dalam sistem global — telah menjadi salah satu cabang kajian yang berkembang pesat dalam ilmu politik modern. Dalam konteks kajian politik Islam, pertanyaan mengenai bagaimana Islam memahami dan memaknai relasi lintas-batas negara menjadi semakin relevan seiring dengan menguatnya konektivitas global dan meningkatnya peran aktor-aktor berbasis agama dalam dinamika internasional.
Artikel ini bertujuan memetakan dan menganalisis "HI menurut ilmu politik Islam" berdasarkan literatur-literatur kajian politik Islam yang tersedia. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk mereduksi keragaman perspektif dalam tradisi Islam ke dalam satu definisi tunggal, melainkan justru untuk menampilkan spektrum wacana yang kaya — dari pendekatan normatif-teologis hingga sosiologis-institusional — serta kontestasi internal yang mewarnainya.
Secara sistematis, artikel ini akan membahas: (1) posisi HI dalam ilmu politik Islam; (2) kerangka epistemologis kajian HI dalam perspektif politik Islam; (3) prinsip-prinsip normatif yang relevan; (4) model tata dunia yang diperdebatkan; (5) aktor-aktor HI menurut kajian politik Islam; (6) isu-isu HI yang disorot dalam literatur; serta (7) sintesis konseptual dari keseluruhan pembahasan.
________________________________________
2. Posisi Hubungan Internasional dalam Ilmu Politik Islam
Dalam klasifikasi ilmu politik modern, Hubungan Internasional (HI) diposisikan sebagai salah satu cabang kajian ilmu politik. Rujukan yang dipakai dalam literatur kajian politik — termasuk dalam pembacaan politik atas studi Islam — menyebut bahwa dalam Contemporary Political Science terbitan UNESCO (1950), ilmu politik dibagi ke dalam empat cabang, dan salah satunya adalah Hubungan Internasional (Parhanudin, 2022). Dengan demikian, ketika "HI menurut ilmu politik Islam" dibahas, ia dapat dipahami sebagai upaya membangun dan/atau memetakan kajian relasi lintas-batas negara dalam horizon nilai, etika, dan epistemologi politik Islam — bukan menggantikan fakta bahwa HI juga merupakan subdisiplin ilmu politik secara umum (Lubis, 2020; Parhanudin, 2022).
Di sisi lain, literatur yang tersedia menegaskan bahwa konteks global kontemporer ditandai oleh menguatnya relasi global melalui teknologi dan menguatnya konektivitas internasional; situasi ini membuat pembahasan tentang Islam dalam ranah politik modern semakin signifikan (Lubis, 2020). Sejalan dengan itu, pemaknaan globalisasi dalam salah satu rujukan didefinisikan pula sebagai "internasionalisasi" dalam arti meningkatnya hubungan internasional, seraya menekankan bahwa globalisasi mengubah aspek politik, ekonomi, dan pendidikan masyarakat kontemporer (Irkhami, 2018). Secara konseptual, pijakan ini membantu menempatkan HI sebagai arena penting untuk melihat bagaimana gagasan, gerakan, dan institusi Islam berinteraksi dengan struktur global yang berubah (Irkhami, 2018; Lubis, 2020).
________________________________________
3. Kerangka Epistemologis: dari "Pendekatan Politis dalam Studi Islam" ke Pembacaan HI
Literatur "pendekatan politis dalam studi Islam" menekankan bahwa politik — secara umum — dipahami sebagai usaha manusia membangun tatanan sosial yang baik dan karena itu berpengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat; pendekatan politis dalam kajian Islam dimaknai sebagai usaha memahami fenomena agama-negara-lembaga sosial dari sisi politiknya untuk menggali kemaslahatan (Parhanudin, 2022). Di dalam kerangka ini, politik Islam dipahami sebagai "penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara" yang melahirkan perilaku dan budaya politik berorientasi nilai Islam (Parhanudin, 2022). Kerangka tersebut menyediakan landasan metodologis untuk membaca HI: relasi lintas-batas negara dapat dipahami sebagai bagian dari arena "kekuasaan dan negara" yang dalam politik Islam dinilai tidak netral nilai, melainkan terkait orientasi nilai dan kemaslahatan (Hamudy & Hamudy, 2020; Parhanudin, 2022).
Namun demikian, literatur yang membahas tradisi pemikiran politik Islam juga menegaskan adanya ketegangan epistemologis internal: kajian politik dalam tradisi Islam kerap bergerak dalam spektrum political theology (normatif-tekstual berbasis wahyu) dibanding political philosophy (rasional-filosofis), salah satunya karena pemikiran politik lebih banyak diajarkan dalam disiplin fikih ketimbang filsafat (Riyanto, 2020). Dalam konteks ini, studi atas tafsir Fath al-Qadîr karya al-Shawkânî dipetakan sebagai pembahasan yang normatif dan lebih tepat dipahami sebagai "teologi politik" — bukan filsafat politik — sekaligus memuat gagasan "ketatanegaraan" seperti kepemimpinan dan musyawarah, hak warga untuk memperoleh keadilan, serta hak warga untuk berasosiasi dan berkumpul (Riyanto, 2020). Implikasi epistemologisnya bagi HI adalah: "HI menurut ilmu politik Islam" cenderung menekankan dimensi normatif-etis — misalnya keadilan dan musyawarah — sebagai parameter evaluatif relasi global, bukan semata deskripsi perilaku negara (Lubis, 2020; Riyanto, 2020).
________________________________________
4. Prinsip Normatif yang Relevan bagi HI dalam Perspektif Politik Islam
4.1 Keadilan dan Rule of Law sebagai Prinsip Relasi Lintas-Batas
Salah satu rujukan yang secara eksplisit mengaitkan gagasan tokoh Islam Indonesia dengan HI menyebut bahwa Gus Dur menekankan dua hal penting dalam hubungan internasional, yakni rule of law dan keadilan (Fata, 2014). Klaim ini memberikan dasar bahwa dalam perspektif politik Islam — setidaknya dalam pembacaan Gus Dur yang diteliti — relasi lintas-batas idealnya tunduk pada prinsip hukum dan keadilan (Fata, 2014).
Konsistensi penekanan pada "keadilan" juga tampak dalam pembacaan atas al-Shawkânî yang memasukkan "hak warga untuk memperoleh keadilan" sebagai bagian dari gagasan ketatanegaraan dalam pembacaan Qur'ani yang normatif (Riyanto, 2020). Walaupun konteksnya bukan HI secara langsung, ia memperlihatkan bahwa "keadilan" diposisikan sebagai konsep politik konstitutif dalam tradisi normatif politik Islam, sehingga dapat digunakan sebagai jembatan etis ketika politik Islam menilai tatanan relasi lintas-batas (Fata, 2014; Riyanto, 2020).
4.2 Musyawarah, Persamaan, dan Kompatibilitas dengan Nilai Demokrasi
Sumber lain menegaskan bahwa demokrasi tidak ditemukan secara tekstual dalam al-Qur'an atau hadis, tetapi secara implisit dan substantif "dasar-dasar demokrasi" ada dalam ajaran Islam; prinsip-prinsip seperti persamaan, musyawarah, kerja sama (ta'awun), dan kebiasaan baik/perubahan (taghyir) dinyatakan kompatibel dengan nilai demokrasi (Lubis, 2020). Ini penting bagi HI karena literatur yang sama mengaitkan penguatan relasi global dan meningkatnya tuntutan partisipasi politik dalam lingkungan dunia yang kompleks (Lubis, 2020). Dalam kerangka tersebut, politik Islam dapat memproyeksikan relasi lintas-batas yang berorientasi persamaan dan musyawarah sebagai kompatibel dengan etika demokratis yang diandaikan modern (Lubis, 2020; Parhanudin, 2022).
4.3 Inklusivitas, Pluralisme, dan Penolakan Reduksi Agama menjadi Formal-Legal Semata
Kajian tentang Cak Nur menegaskan bahwa Islam tidak semata "struktur formal" atau kumpulan hukum negara; Islam dipahami sebagai perwujudan tawḥīd yang dapat melahirkan jiwa yang ḥanīf, inklusif, demokratis, dan menghormati pluralisme (Hannan, 2023). Dalam argumen yang sama, "sekularisasi" — menurut Cak Nur — dipahami sebagai pembedaan urusan agama dari urusan politik-duniawi yang membutuhkan cara berpikir rasional-objektif, tanpa bermakna sekularisme (Hannan, 2023). Jika dibawa ke ranah HI, prinsip ini menyediakan argumen bahwa pembacaan politik Islam atas relasi global dapat menekankan dimensi moral-institusional — inklusi dan penghormatan pluralitas — tanpa harus terjebak pada formalisasi agama sebagai satu-satunya instrumen politik (Hannan, 2023; Lubis, 2020).
Sejalan dengan itu, studi tentang keterlibatan non-Muslim dalam politik praktis di wilayah mayoritas Muslim menegaskan bahwa pemerintahan demokratis yang bertumpu pada prinsip persamaan, keadilan, dan toleransi dapat berjalan baik bila tidak melakukan diskriminasi politik terhadap warga negara (Huda, 2021). Walaupun kasusnya domestik, sumber ini memperluas perangkat normatif politik Islam — persamaan, keadilan, toleransi, non-diskriminasi — yang relevan untuk menilai relasi "lintas-komunitas" dan "lintas-identitas" yang juga menjadi bagian dari problem HI, misalnya relasi antarkelompok dan relasi mayoritas-minoritas dalam tata politik (Hannan, 2023; Huda, 2021).
________________________________________
5. Model Tata Dunia dalam Wacana Politik Islam: Kontestasi Khilafah, Negara, dan Demokrasi
5.1 Khilafah sebagai Proyek Global: Contoh Hizbut Tahrir Indonesia
Literatur tentang "political Islam and the global economy" menegaskan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menawarkan medan epistemik yang "terjerat" (entangled) antara agama, politik, dan ekonomi; konsep khilafah didefinisikan sebagai sistem politik dan ekonomi global baru yang menantang sistem dominan "kapitalis-negara" peradaban Barat (Hamudy & Hamudy, 2020). Di dalam kerangka itu, elemen krusial politik ekonomi khilafah disebut terletak pada distribusi — bukan produksi — dengan kritik utama pada isu keadilan dan akses setara terhadap sumber daya ekonomi (Hamudy & Hamudy, 2020). Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian wacana politik Islam memformulasikan HI sebagai "arena sistemik global" — tatanan politik-ekonomi dunia — yang harus ditandingi dengan sistem alternatif berbasis khilafah (Chalik, 2021; Hamudy & Hamudy, 2020).
Konsisten dengan posisi itu, studi lain menyebut Hizbut Tahrir sebagai organisasi politik pan-Islamis internasional dengan tujuan menyatukan negara-negara Muslim menjadi satu negara — khilafah — yang diatur syariah; gagasan bahwa khilafah dan syariah tidak dapat dipisahkan juga ditegaskan sebagai tesis gerakan tersebut (Chalik, 2021). Lebih jauh, rujukan "political Islam and the global economy" menyatakan bahwa menurut HTI, sebagian pengembangan ekonomi Islam "tidak menyentuh" tatanan "al-mauqīf al-duali" (konstelasi internasional), sehingga konstelasi internasional dan relasi internasional menuntut adanya sistem yang menjadikan Islam sebagai fondasi bagi politik domestik dan luar negeri (Hamudy & Hamudy, 2020). Ini secara langsung menempatkan HI sebagai persoalan "konstelasi internasional" yang memaksa pilihan-pilihan sistemik tertentu menurut sebagian gerakan politik Islam (Chalik, 2021; Hamudy & Hamudy, 2020).
5.2 Nuansa dan Perbedaan Pandangan: Khilafah sebagai Eksperimen Sosiologis versus Keniscayaan Teologis
Berbeda dari kerangka yang menegaskan khilafah sebagai sistem global alternatif, kajian lain berargumen bahwa status ontologis khilafah lebih tepat dipahami sebagai eksperimentasi sosiologis, bukan keniscayaan teologis; disebut bahwa tidak adanya teks syar'i yang sharih tentang urusan negara — termasuk model dan bentuk tunggal praktik kenegaraan — menjadi alasan bagi "profanitas" khilafah, dan praktik kenegaraan Nabi serta para sahabat dipahami sebagai eksperimen sosiologis yang relatif (Sukti et al., 2022). Rujukan yang sama menyatakan bahwa negara pada prinsipnya adalah institusi untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai prinsip moral tertinggi; sebagai alternatif terhadap model khilafah yang dianggap usang dan mustahil dihidupkan kembali, "negara demokratis" dinilai sebagai pilihan realistis karena sesuai perkembangan kehidupan modern dan upaya mendekati nilai universal manusia (Sukti et al., 2022). Perbedaan ini penting untuk sintesis "HI menurut politik Islam": sumber-sumber yang tersedia menunjukkan kontestasi internal mengenai apakah tatanan global ideal harus diwujudkan melalui proyek khilafah atau melalui format negara demokratis yang menekankan nilai universal-kemaslahatan (Hamudy & Hamudy, 2020; Sukti et al., 2022).
5.3 Kontestasi Kekhilafahan dalam Dinamika Global: ISIS, HTI, dan Perbedaan Strategi
Dalam diskursus global, deklarasi ISIS sebagai "kekhilafahan" tidak otomatis diterima oleh kelompok fundamental di Indonesia. Rujukan tentang kontestasi khilafah menjelaskan bahwa HTI dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) — dua organisasi yang sama-sama memperjuangkan khilafah — menilai ISIS sebagai menyimpang dan tidak sah; meskipun sama-sama memandang pendirian khilafah sebagai kewajiban agama, mereka berbeda dalam cara implementasinya (Rafif, 2021). ISIS dipaparkan menempuh cara kekerasan dan kampanye militer serta memposisikan demokrasi sebagai antitesis; sementara kelompok fundamental di Indonesia cenderung menempuh strategi non-kekerasan dan dialog (Rafif, 2021). Ini menunjukkan bahwa "HI menurut politik Islam" tidak tunggal: bahkan ketika kerangka khilafah dipakai, strategi relasi konflik-kooperasi global dapat berbeda, dan perbedaan tersebut membentuk pola keterlibatan aktor non-negara dalam sistem global (Chalik, 2021; Rafif, 2021).
5.4 Kontestasi Gagasan "Negara Islam" dalam Demokratisasi Indonesia dan Implikasinya bagi Orientasi HI
Studi tentang tafsir Qur'ani Gus Dur menyebut adanya kontestasi wacana pada masa transisi demokrasi antara pihak pro-negara Islam dan pihak yang menolaknya; Gus Dur memosisikan diri menentang ide negara Islam dan menggunakan ayat-ayat Qur'an untuk menguatkan argumen tersebut (Fata, 2014). Rujukan yang sama menegaskan bahwa Gus Dur memberi perhatian pada prinsip kemanusiaan dan secara eksplisit menekankan rule of law dan keadilan dalam hubungan internasional (Fata, 2014). Sintesisnya: sumber ini memperlihatkan satu orientasi politik Islam yang menolak formalisasi negara Islam, tetapi justru menekankan prinsip kemanusiaan serta etika hukum dan keadilan dalam HI (Fata, 2014; Hannan, 2023).
________________________________________
6. Aktor dalam HI yang Relevan Menurut Kajian Politik Islam
6.1 Gerakan Transnasional dan Aktivisme Pascapembubaran: HTI
Setelah pembubaran resmi HTI, studi lapangan di Gorontalo menunjukkan bahwa identitas kolektif dan strategi resistensi tetap bertahan; aktivis melakukan resistensi simbolik melalui lingkaran pengajian terbatas, aktivitas sosio-religius komunitas, dan kunjungan door-to-door (A'la et al., 2018). Kajian yang sama menegaskan adanya paradigma idealisme politik HTI di level global-internasional dan lokal-Indonesia, termasuk keyakinan bahwa "kolonialisasi" oleh kapitalisme global — dipahami sebagai sekularisme, liberalisme, materialisme — dapat dilawan secara sistemik melalui kekuatan global khilafah; seruan penerapan syariah diposisikan dalam kerangka yang lebih luas melawan serangan sekularisme dan kapitalisme global serta akumulasi kekuatan menuju pendirian khilafah (A'la et al., 2018). Ini adalah contoh langsung aktor non-negara yang menafsirkan HI sebagai arena pertarungan sistem global (kapitalisme versus khilafah) (A'la et al., 2018; Hamudy & Hamudy, 2020).
6.2 Variasi Gerakan Salafi dan Relasinya dengan Politik
Kajian tentang Salafisme modern di media sosial menemukan tiga varian: purist, haraki, dan jihadist. Disebutkan bahwa Purist Salafi memisahkan agama dan politik dan fokus pada kajian keagamaan; varian ini tidak berafiliasi dengan politik untuk menegakkan khilafah ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019). Kajian tersebut juga menyimpulkan bahwa tidak semua kelompok Salafi melakukan kekerasan dan tidak semuanya anti-nasionalisme, serta beberapa mengandung nilai moderasi meski tidak otomatis dapat disebut sebagai kelompok "moderat" ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019). Dalam sintesis HI, temuan ini menunjukkan bahwa aktor non-negara bercorak "Salafi" tidak homogen: sebagian memilih "depolitisasi" — memisahkan agama dan politik — sementara varian lain berbeda, yang berdampak pada bagaimana mereka berinteraksi dengan isu lintas-batas seperti kekerasan, intoleransi, dan citra Islam di arena global ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019; Rafif, 2021).
6.3 Otoritas Keagamaan, Fatwa, dan Relasinya dengan Negara: MUI
Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipaparkan mengalami perubahan posisi relasional terhadap negara, dari khādim al-ḥukūma menuju khādim al-umma; dinamika ini tampak terutama melalui fatwa (Alam et al., 2023). Studi yang sama, melalui analisis fatwa-fatwa terkait Covid-19, berargumen terdapat "turn back" yang mengarah pada posisi MUI sebagai khādim al-ḥukūma ketimbang khādim al-umma (Alam et al., 2023). Walaupun fokusnya kebijakan domestik pandemi, ia menunjukkan pola penting bagi HI: otoritas keagamaan dapat bertindak sebagai aktor yang memproduksi norma melalui fatwa yang mempengaruhi kebijakan publik dan, secara potensial, mempengaruhi bagaimana negara menampilkan wajah Islam dalam tata kelola krisis yang menjadi perhatian global (Alam et al., 2023; Lubis, 2020).
6.4 Intelektual Publik Islam sebagai Cosmopolitan Brokers
Kajian tentang diskursus media Azyumardi Azra selama Reformasi (1998–2004) menunjukkan bahwa Azra membahas kompatibilitas Islam dan demokrasi, toleransi dan perdamaian lintas iman, serta juga menyentuh isu "international affairs"; studi itu berargumen bahwa kiprah Azra merepresentasikan fenomena lebih luas: akademisi Islam Indonesia bertindak sebagai aktor publik dan cosmopolitan brokers dalam proses politik dan dukungan publik terhadap demokrasi (Udin & Irpan, 2021). Disebut pula bahwa argumen-argumen tersebut sering diinformasikan oleh pengetahuan akademik dan pengalaman hidup dalam demokrasi mapan, termasuk yang diperoleh melalui studi jangka panjang di negara demokrasi Barat, serta ditopang perbandingan global dan historis (Udin & Irpan, 2021). Ini memperkuat tesis bahwa dalam HI menurut politik Islam, "aktor non-negara" dapat berupa intelektual publik yang memediasi wacana Islam–demokrasi–toleransi dalam ruang publik yang terkoneksi global (Lubis, 2020; Udin & Irpan, 2021).
6.5 Pesantren, Gerakan Politik Islam Global, dan Radikalisasi
Kajian tentang arah baru pesantren menempatkan pertanyaan sejauh mana gerakan politik Islam global berkontribusi dalam memicu radikalisasi dan fundamentalisme; sumber ini juga menyatakan bahwa fundamentalisme — dalam berbagai bentuk — merefleksikan ideologi politik yang menggunakan agama sebagai justifikasi dogmatis dengan target kekuasaan sebagai tujuan akhir (Nadlir, 2015). Walaupun fokusnya Indonesia, kerangka ini menautkan aktor pendidikan-keagamaan lokal dengan arus gerakan politik Islam global — sebuah relasi yang relevan bagi HI karena memperlihatkan bagaimana koneksi lintas-batas ideologis dapat mempengaruhi dinamika keamanan dan kekerasan yang sering diposisikan sebagai isu internasional (Nadlir, 2015; Rafif, 2021).
________________________________________
7. Isu-Isu HI yang Disorot dalam Literatur Politik Islam
7.1 Ekonomi Politik Global, Kapitalisme, dan Kritik Distribusi
Studi tentang HTI menekankan bahwa khilafah ditawarkan sebagai sistem politik-ekonomi global untuk menantang tatanan kapitalis-negara Barat, dengan fokus penting pada aspek distribusi dan kritik atas ketidakadilan serta akses setara pada sumber daya (Hamudy & Hamudy, 2020). Pada saat yang sama, kajian pascapembubaran HTI menunjukkan narasi anti "kolonialisasi" kapitalisme global — dimaknai sebagai sekularisme, liberalisme, materialisme — dan dorongan melawan secara sistemik melalui proyek kekuatan global khilafah (A'la et al., 2018). Sintesisnya: dalam beberapa varian politik Islam, HI dibaca sebagai struktur ekonomi-politik global yang bersifat hegemonik dan karenanya memerlukan respons sistemik berbasis nilai (keadilan) dan institusi alternatif (A'la et al., 2018; Hamudy & Hamudy, 2020).
7.2 Sistem Internasional dan Sistem Dunia sebagai Perangkat Konseptual Membaca Dinamika Global
Literatur ilmu politik tentang turbulensi tatanan dunia menegaskan bahwa "sistem internasional" adalah konsep yang relevan untuk menjelaskan fenomena hubungan internasional atau politik internasional, khususnya terkait isu diplomasi dan militer; sementara "sistem dunia" dipandang relevan untuk menjelaskan isu ekonomi politik tatanan global (Asmorojati & Muhammadi, 2021). Sekalipun rujukan ini tidak dibangun dari fikih politik, ia menyediakan perangkat konseptual yang dapat dipertautkan dengan wacana politik Islam yang memang menekankan keterjeratan agama–politik–ekonomi dalam tatanan global, misalnya HTI (Asmorojati & Muhammadi, 2021; Hamudy & Hamudy, 2020). Artinya, pembacaan HI dalam politik Islam dapat menyerap perangkat "sistem internasional/sistem dunia" untuk menjelaskan dimensi diplomasi-keamanan dan ekonomi politik global, lalu menilai atau mengkritiknya melalui prinsip normatif seperti keadilan dan rule of law yang ditegaskan sumber-sumber politik Islam (Asmorojati & Muhammadi, 2021; Fata, 2014).
7.3 Globalisasi, Internasionalisasi, dan Perubahan Ruang Interaksi
Sumber tentang respons Islam terhadap globalisasi menegaskan globalisasi sebagai kekuatan yang mengubah aspek masyarakat politik, ekonomi, dan pendidikan; serta mencatat salah satu pemahaman globalisasi adalah internasionalisasi, yakni meningkatnya hubungan internasional (Irkhami, 2018). Sumber lain menggarisbawahi bahwa penguatan relasi global didorong pula oleh teknologi, sementara identitas lokal-nasional-kultural tetap kuat; konteks ini membuat perbincangan Islam dan demokrasi menempati tempat signifikan dalam politik Islam modern (Lubis, 2020). Dengan demikian, literatur yang tersedia mendukung gagasan bahwa HI dalam perspektif politik Islam perlu dibaca sebagai ruang yang terus berubah karena globalisasi dan penguatan konektivitas, sekaligus dipenuhi ketegangan identitas dan tuntutan partisipasi (Irkhami, 2018; Lubis, 2020).
7.4 Islamofobia, Demonisasi Islam, dan Kontestasi Citra Islam di Arena Global
Kajian tentang Salafi dan moderasi menyatakan bahwa modernisasi, globalisasi, dan Islamofobia membentuk citra Islam di arena global; demonisasi Islam dan Muslim muncul dari asumsi bahwa Islam dekat dengan kekerasan, intoleransi, anti-demokrasi, dan anti-kemanusiaan ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019). Dalam konteks politik Indonesia, kajian tentang post-truth dan narasi Islamofobia menyimpulkan bahwa praktik politik post-truth — propaganda, intimidasi, kebohongan, ujaran kebencian — secara tidak langsung membangkitkan narasi Islamofobia dan meningkatkan benturan serta praktik intoleransi keagamaan (Rahman & Hazis, 2019). Sintesis HI yang dapat ditarik dari dua sumber ini adalah: politik Islam — ketika berbicara tentang relasi global — tidak hanya berurusan dengan institusi dan kepentingan material, tetapi juga dengan pertarungan diskursif tentang citra Islam yang dibentuk oleh globalisasi media dan praktik politik, dengan konsekuensi pada relasi antarkelompok dan persepsi lintas-batas ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019; Rahman & Hazis, 2019).
________________________________________
8. Sintesis Konseptual: HI menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan rujukan-rujukan yang telah dipaparkan, "Hubungan Internasional menurut ilmu politik Islam" dapat disintesiskan sebagai kerangka kajian relasi lintas-batas yang mencakup lima dimensi pokok.
Pertama, secara disipliner, HI diakui sebagai cabang ilmu politik — sebagaimana klasifikasi UNESCO 1950 — dan relevan untuk membaca internasionalisasi dalam era globalisasi (Irkhami, 2018; Parhanudin, 2022).
Kedua, secara epistemologis, kajian HI dalam perspektif Islam cenderung membawa dimensi normatif (political theology) yang menekankan parameter nilai — keadilan, musyawarah, hak-hak — sebagai perangkat menilai tatanan politik, termasuk tatanan lintas-batas (Lubis, 2020; Riyanto, 2020).
Ketiga, secara etis-normatif, prinsip keadilan dan rule of law menonjol sebagai orientasi hubungan internasional — sebagaimana ditegaskan dalam studi tentang Gus Dur — serta diperluas dengan prinsip persamaan, toleransi, pluralisme, dan anti-diskriminasi yang ditemukan dalam pembahasan demokrasi dan relasi warga (Fata, 2014; Hannan, 2023; Huda, 2021; Lubis, 2020).
Keempat, secara politis, terdapat kontestasi besar antara model tata dunia berbasis khilafah — yang diproyeksikan sebagai sistem global alternatif terhadap kapitalisme-negara Barat — dan model negara demokratis yang dipandang realistis serta berorientasi kemaslahatan dan nilai universal (Hamudy & Hamudy, 2020; Sukti et al., 2022).
Kelima, secara sosiologis-aktor, HI dalam perspektif politik Islam memasukkan aktor non-negara yang berpengaruh dalam ruang global: gerakan transnasional seperti HT/HTI, varian gerakan Salafi, lembaga otoritas fatwa seperti MUI, dan intelektual publik Islam yang memediasi wacana demokrasi, toleransi, dan isu internasional (A'la et al., 2018; Chalik, 2021; Udin & Irpan, 2021).
Nuansa penting yang harus ditekankan ialah bahwa sumber-sumber yang tersedia tidak mendukung satu definisi tunggal yang seragam tentang "HI Islam"; sebaliknya, ia menunjukkan spektrum — dari proyek politik global khilafah (Chalik, 2021; Hamudy & Hamudy, 2020) hingga argumentasi public reason yang memandang format negara demokratis sebagai pilihan realistis sekaligus menolak klaim keniscayaan teologis khilafah (Sukti et al., 2022), serta dari pendekatan politik Islam yang menekankan pluralisme dan pembedaan ranah agama–politik (Hannan, 2023) hingga variasi gerakan yang berbeda dalam relasi agama–politik — misalnya Purist Salafi yang memisahkan agama dari politik ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019).
________________________________________
9. Kesimpulan
Dalam batas bukti yang tersedia, HI menurut ilmu politik Islam bukanlah satu model baku, melainkan medan kajian yang memadukan tiga hal pokok: (i) posisi HI sebagai subdisiplin ilmu politik (Parhanudin, 2022); (ii) prinsip normatif-etis seperti rule of law dan keadilan dalam menilai relasi global (Fata, 2014), dengan dukungan konsep-konsep politik normatif lain seperti musyawarah dan hak atas keadilan (Lubis, 2020; Riyanto, 2020); serta (iii) pembacaan kontestatif atas tata dunia — khilafah versus negara demokratis — dan peran aktor non-negara: HTI, varian Salafi, MUI, dan intelektual publik dalam struktur global yang dipengaruhi globalisasi, pertarungan citra Islam, dan dinamika ekonomi politik dunia (A'la et al., 2018; Hamudy & Hamudy, 2020; Rahman & Hazis, 2019; Sukti et al., 2022; Udin & Irpan, 2021).
Kajian ini membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut, terutama dalam hal: pengembangan teori HI berbasis nilai Islam yang dapat berdialog dengan paradigma HI mainstream; studi empiris atas peran aktor non-negara Islam dalam diplomasi dan tata kelola global; serta kajian komparatif tentang model tata dunia alternatif yang ditawarkan oleh berbagai arus pemikiran politik Islam di berbagai kawasan.
________________________________________
Daftar Pustaka
Alam, S., Al-Fatih, S., & Borsa, M. Ö. (2023). Islamism and the challenge of democratization in Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 15(2), 198–213. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23398
Asmorojati, A. W., & Muhammadi, F. (2021). Law, politics, and women: How were 'Aisyiyah's cadres involved in the party? Varia Justicia, 17(1), 19–40. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.4573
A'la, A., Zamzami, M., Udin, N. H. W., & Aniq, A. F. (2018). Islamism in Madura: From religious symbolism to authoritarianism. Journal of Indonesian Islam, 12(2), 159–194. https://doi.org/10.15642/jiis.2018.12.2.159-194
Chalik, A. (2021). The half-hearted compromise within Indonesian politics: The dynamics of political coalition among Islamic political parties (1999–2019). Journal of Indonesian Islam, 15(2), 487–514. https://doi.org/10.15642/jiis.2021.15.2.487-514
Fata, B. S. (2014). Arah baru pesantren di Indonesia: Fundamentalisme, modernisme dan moderatisme. Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 15(1), 17–39. https://doi.org/10.14421/esensia.v15i1.762
Hamudy, N. A., & Hamudy, M. I. A. (2020). Cak Nur on politics: Indonesian political Islam and the role of Islamic politics. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 20(1), 97–113. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.554
Hannan, A. (2023). The political ethics of Kiai. Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir, 5(2), 236–275. https://doi.org/10.20414/sophist.v5i2.94
Huda, S. (2021). Ulama pewaris para nabi: Kajian awal tipologi ulama kontemporer. Al-Hikmah, 7(2), 155. https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.10674
Irkhami, N. (2018). Political Islam and the global economy. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(2), 407–432. https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.2.433-459
Lubis, A. A. A. M. R. (2020). Contestation on political space between Islamism and Islamic group in presidential election 2019. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 20(2), 205–229. https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i2.1932
Muslims' thoughts of non-Muslims' political rights in majority Muslim areas in Makassar. (2019). Jurnal Adabiyah, 19(2), 204–223. https://doi.org/10.24252/jad.v17i119i2a7
Nadlir, N. (2015). Antara sejarah sosial dan sejarah penguasa: Kritik terhadap historiografi pendidikan Islam di Indonesia. Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 1. https://doi.org/10.19105/jpi.v10i1.635
Parhanudin, Muh. A. (2022). Meta concept of horizon ilmu and its application on Islamic political thought department of UIN Mataram. Politea: Jurnal Politik Islam, 4(2), 110–131. https://doi.org/10.20414/politea.v4i2.4732
Rafif, A. A. (2021). Counter discourse on the idea of Islamic state and formalization of religion in the Qur'anic exegesis of KH. Abdurahman Wahid. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 22(2), 427–448. https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-08
Rahman, R., & Hazis, F. S. (2019). ICMI and its roles in the development of the middle class Muslim communities in Indonesia in the new order era. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 56(2), 341–366. https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.341-366
Riyanto, A. (2020). Mengapa partai Islam belum pernah menang?: Path dependence repetition kekalahan partai Islam Indonesia dalam pemilu legislatif 1955 hingga 2019. Jurnal Politik Profetik, 8(2), 186. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a1
Sukti, S., Warsito, T., Qodir, Z., & Jubba, H. (2022). Political dynamics of Islamic law in the reform era: A study of the response of Muhammadiyah cadres in Central Kalimantan. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 6(2), 1022. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12415
Udin, M., & Irpan, I. (2021). Political hegemony as a media of da'wah Muhammad bin Abdul Wahab. Politea: Jurnal Politik Islam, 4(2), 21–42. https://doi.org/10.20414/politea.v4i2.3946
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar