02122 - Hibridisme Politik: Sistem yang Menggabungkan Unsur Demokrasi dan Otoritarianisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Political Hybridism: Systems Combining Democratic and Authoritarian Elements in the Perspective of Islamic Political Science
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep hibridisme politik atau rezim hibrida sebagai sistem pemerintahan yang menggabungkan unsur-unsur demokrasi dan otoritarianisme secara simultan. Dengan menggunakan pendekatan ilmu politik komparatif dan studi kasus negara-negara mayoritas Muslim, artikel ini menelaah definisi, tipologi, ciri operasional, serta dimensi normatif hibridisme dalam konteks politik Islam. Temuan menunjukkan bahwa rezim hibrida bukan sekadar "campuran institusi," melainkan juga arena kontestasi konseptual tentang legitimasi, kebebasan sipil, dan peran agama dalam tata kelola negara. Studi kasus Pakistan, Bangladesh, Mesir, Iran, dan Turki memperlihatkan bahwa agama dapat berfungsi sebagai basis pembatasan kewargaan, objek kooptasi, maupun sumber konflik ideologis yang berinteraksi dengan institusi hibrida. Secara normatif, hibridisme dalam konteks Islam mencerminkan ketegangan antara klaim partisipasi konsultatif dengan potensi illiberalisme dalam desain hukum-politik.
Kata kunci: rezim hibrida, hibridisme politik, illiberal democracy, otoritarianisme elektoral, politik Islam
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of political hybridism or hybrid regimes as systems of governance that simultaneously combine democratic and authoritarian elements. Employing a comparative political science approach and case studies from Muslim-majority countries, the article analyzes the definition, typology, operational characteristics, and normative dimensions of hybridism within the context of Islamic politics. Findings indicate that hybrid regimes are not merely an "institutional mixture," but also arenas of conceptual contestation over legitimacy, civil liberties, and the role of religion in state governance. Case studies of Pakistan, Bangladesh, Egypt, Iran, and Turkey demonstrate that religion may function as a basis for citizenship restriction, an object of cooptation, and a source of ideological conflict interacting with hybrid institutions. Normatively, hybridism in the Islamic context reflects tensions between claims of consultative participation and the potential for illiberalism embedded in legal-political design.
Keywords: hybrid regime, political hybridism, illiberal democracy, electoral authoritarianism, Islamic politics
________________________________________
A. Pendahuluan
Dalam peta kajian ilmu politik kontemporer, tidak semua sistem pemerintahan dapat dikategorikan secara tegas sebagai demokrasi atau otoritarianisme. Di antara kedua kutub tersebut terdapat zona abu-abu yang selama beberapa dekade terakhir semakin menarik perhatian para ilmuwan politik. Zona inilah yang lazim disebut sebagai "rezim hibrida" — suatu konfigurasi institusi yang memadukan prosedur demokratis dengan praktik otoriter dalam satu sistem yang koheren.
Pertanyaan tentang hibridisme menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada realitas politik di negara-negara mayoritas Muslim. Di berbagai kawasan, mulai dari Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Timur Tengah dan Afrika Utara, terdapat pola yang berulang: pemilu diselenggarakan, namun kebebasan sipil dibatasi; konstitusi diadopsi, namun hak-hak minoritas dikurangi; lembaga formal demokratis berdiri, namun kekuatan non-terpilih seperti militer atau elite keagamaan tetap mendominasi keputusan strategis.
Artikel ini bertujuan menyajikan kajian sistematik tentang hibridisme politik dalam perspektif ilmu politik Islam. Secara analitis, artikel ini memetakan konsep, tipologi, dan mekanisme operasional rezim hibrida. Secara normatif, artikel ini menelaah bagaimana wacana dan institusi Islam berinteraksi dengan dinamika hibridisme. Pembahasan didasarkan pada sintesis literatur ilmu politik komparatif, studi hukum-illiberalisme, dan kajian kasus negara mayoritas Muslim.
________________________________________
B. Definisi Dasar: Apa itu "Rezim Hibrida"?
Dalam literatur ilmu politik komparatif, rezim hibrida lazim dipahami sebagai rezim yang menggabungkan elemen-elemen demokratis dan otoritarian secara simultan, sehingga tidak jatuh sepenuhnya ke salah satu kutub "demokrasi" atau "otoritarianisme" (Kulaeva, 2025; Nelson, 2021). Pemahaman ini menekankan bahwa koeksistensi unsur demokratis — misalnya pemilu dan kompetisi elektoral — dapat berjalan bersamaan dengan praktik otoritarian, misalnya pembatasan kebebasan sipil, ketidakadilan arena kompetisi, atau dominasi aktor non-terpilih (Nelson, 2021).
Konsep "rezim hibrida" juga kerap berkelindan dengan istilah lain seperti illiberal democracy, electoral authoritarianism, atau competitive authoritarianism (Kulaeva, 2025; Sajó, 2021). Namun, sumber-sumber juga menegaskan adanya perdebatan konseptual: sebagian penulis menganggap label "illiberal democracy" problematik atau menyesatkan (misnomer/kontradiktif), sementara yang lain tetap memakainya untuk menggambarkan demokrasi prosedural yang kehilangan jaminan liberal-konstitusional (Weiss, 2022). Dengan demikian, "hibridisme" bukan hanya "campuran institusi," melainkan juga kontestasi istilah untuk menamai wilayah abu-abu antara demokrasi dan otoritarianisme (Kim, 2020).
________________________________________
C. Kerangka Tipologi: Di Mana Posisi Rezim Hibrida di antara Demokrasi dan Otoritarianisme?
Sejumlah rujukan menempatkan rezim hibrida sebagai kategori tengah: sebuah "kesatuan politik yang koheren" yang berada di antara demokrasi dan otoritarianisme (Nelson, 2021). Morlino — sebagaimana dirujuk oleh studi tentang variasi demokrasi subnasional — menjelaskan hibrida sebagai konfigurasi institusi yang relatif persisten, sering kali berakar dari pengalaman otoritarian atau demokrasi minimal, tetapi gagal memenuhi setidaknya satu unsur demokrasi minimal (Nelson, 2021). Morlino juga merinci subtipe seperti exclusive democracies, domain democracies, dan illiberal democracies, dengan "illiberal democracy" diposisikan sebagai demokrasi yang tidak memberikan jaminan memadai atas hak-hak sipil (Kulaeva, 2025). Perincian seperti ini menunjukkan bahwa hibridisme dapat berbentuk eksklusi politik, domain aktor veto, atau kemerosotan kebebasan sipil tanpa meniadakan seluruh prosedur pemilu (Bibi, 2021; Kulaeva, 2025).
Di sisi lain, beberapa sumber menegaskan bahwa tidak semua rezim "campuran" harus langsung disimpulkan sebagai otoritarian: ada argumen bahwa hibrida dengan kompetisi nyata dan unsur ketidakpastian tidak selalu tepat disebut otoritarian; sehingga, "tidak semua hibrida adalah otoritarian." Ini penting karena membatasi generalisasi bahwa setiap deviasi dari demokrasi liberal otomatis merupakan otokrasi penuh (Mostofa & Subedi, 2020).
Literatur juga mengkritik kecenderungan teleologis dalam klasifikasi rezim — yakni asumsi bahwa negara bergerak linear menuju demokrasi — dan menilai rezim hibrida sering diperlakukan sebagai kategori residu/ambigu (Mostofa & Subedi, 2020). Kritik ini mendorong pendekatan klasifikasi yang lebih peka terhadap konfigurasi variabel dan dimensi transnasional tata kelola, bukan sekadar skala tunggal demokrasi–otoritarianisme (Mostofa & Subedi, 2020).
________________________________________
D. Ciri Operasional Hibridisme: "Demokratis secara Prosedur, Otoritarian secara Praktik"
Berbagai rujukan menggambarkan pola umum rezim hibrida sebagai berikut.
1. Pemilu hadir, tetapi kualitas kompetisi dibatasi atau dimanipulasi.
Rezim electoral authoritarian dapat menyelenggarakan pemilu multipartai, tetapi pemilu tersebut menjadi instrumen kontrol otoriter; sehingga kalender elektoral tidak identik dengan kompetisi yang bebas dan adil (Kalkamanova, n.d.; Nelson, 2021; Saka, 2023). Varian "competitive authoritarianism" secara khusus menandai situasi ketika kompetisi itu "nyata" namun "tidak adil," karena penyalahgunaan sumber daya negara atau institusi membuat petahana unggul secara sistematis (Sajó, 2021).
2. Pelemahan checks and balances dan akuntabilitas melalui hukum ("autocratic legalism").
Studi sosio-legal tentang illiberalisme menekankan bahwa ancaman terhadap demokrasi sering datang dari aktor yang menang pemilu tetapi kemudian secara sistematis melemahkan institusi akuntabilitas dan hak minoritas, serta menggunakan hukum sebagai "senjata" maupun "perisai" (Kim, 2020). Dalam konteks ini, hukum bukan absen, melainkan dipakai untuk melegalkan penguatan kekuasaan (Göksel, 2019; Kim, 2020).
3. Pembatasan pluralisme politik dan kebebasan sipil.
Rujukan konseptual tentang otoritarianisme menekankan "pluralisme politik yang terbatas," represi oposisi, serta definisi kekuasaan eksekutif yang kabur sebagai unsur penting otoritarianisme; unsur-unsur ini sering tumpang tindih dengan ciri illiberal democracy (Sajó, 2021; "Untitled," 2022). Beberapa studi kasus, misalnya Turki, menempatkan penurunan kebebasan berekspresi dan aturan hukum sebagai bagian dari pergeseran menuju rezim yang lebih otoritarian meskipun pemilu tetap berlangsung (Weiss, 2022; Halmai, 2015).
4. "Reserved domains"/domain aktor non-terpilih, misalnya militer atau aparat keamanan.
Pada kasus Pakistan, transisi yang tampak "demokratis" sering tetap mempertahankan domain keputusan tertentu — misalnya sektor keamanan — bagi militer, sehingga membatasi ruang demokrasi (البنا, 2024). Ini menunjukkan bentuk hibridisme yang bukan sekadar soal pemilu, melainkan pembagian otoritas yang mengurangi otonomi pemerintahan sipil terpilih (Kulaeva, 2025; البنا, 2024).
5. Eksklusi kewargaan dan demokrasi "illiberal" melalui desain konstitusional atau praktik politik.
Studi Pakistan juga menyorot bahwa ketentuan konstitusional keagamaan yang mengurangi hak non-Muslim dapat menghasilkan demokrasi yang disebut "exclusionary" atau "illiberal" dalam terminologi rezim hibrida (البنا, 2024). Dengan kata lain, hibridisme dapat muncul dari gabungan prosedur elektoral dengan pelemahan kesetaraan kewargaan (Kim, 2020; البنا, 2024).
________________________________________
E. Mengapa "Menurut Ilmu Politik Islam"? Titik Temu antara Konsep Hibrida dan Politik Islam
Pertanyaan "menurut ilmu politik Islam" dapat dibaca sebagai upaya menghubungkan analisis rezim (hybrid regime) dengan perdebatan ide dan institusi politik dalam masyarakat Muslim — termasuk relasi syariah, konstitusi, kedaulatan rakyat, kebebasan, dan aktor-aktor Islam politik (Behrend & Whitehead, 2021; Mietzner, 2021). Sumber-sumber yang tersedia tidak menawarkan satu definisi baku "hibridisme" yang eksklusif berasal dari tradisi politik Islam; namun, mereka cukup kuat untuk menunjukkan bahwa hibridisme di banyak negara mayoritas Muslim sering terjalin dengan kontestasi tentang peran agama dalam negara, hukum, dan legitimasi (Behera, 2025; البنا, 2024).
E.1. Politik Islam, Demokrasi, dan "Kualifikasi" Demokrasi
Dalam pengantar studi konstitusionalisme, terdapat pandangan bahwa sistem pemerintahan Islam dapat dipahami sebagai "qualified democracy" yang partisipatoris dan beroperasi melalui konsultasi, sekaligus menekankan bahwa negara tidak boleh membuat hukum yang bertentangan dengan prinsip Islam (Gülmez, 2018). Sumber yang sama juga menyatakan bahwa Islam tidak menganjurkan pemerintahan totaliter karena banyak ranah kehidupan sipil berada di luar domain hukum dan pemerintahan; namun, pada tingkat generalitas tertentu, prinsip-prinsip tersebut bisa tampak tidak "khas" Islam (Gülmez, 2018). Pada saat yang sama, rujukan ini juga memperingatkan bahwa penerapan ruang lingkup syariah secara komprehensif dalam hukum publik dapat membuka kemungkinan aplikasi yang illiberal, bahkan cenderung otoritarian (Gülmez, 2018). Konsekuensinya, dari perspektif "politik Islam," hibridisme dapat dibaca sebagai ketegangan antara klaim partisipasi/konsultasi dengan potensi illiberalisme dalam desain hukum-politik (Gülmez, 2018; Kim, 2020).
Literatur Indonesia tentang pendekatan Muslim terhadap demokrasi menunjukkan adanya spektrum: sebagian menekankan kompatibilitas Islam–demokrasi; sebagian ambivalen; sebagian menilai demokrasi bertentangan secara definisional dengan Islam (Mietzner, 2021). Spektrum ini membantu menjelaskan mengapa, dalam praktik, negara mayoritas Muslim dapat memproduksi konfigurasi institusi yang "demokratis" pada satu sisi, misalnya pemilu, tetapi "membatasi" pada sisi lain, misalnya hak sipil atau pluralisme (Kim, 2020; Mietzner, 2021).
E.2. Agama sebagai Batas Demokrasi (Illiberal/Exclusionary) di Rezim Hibrida
Kasus Pakistan menunjukkan mekanisme yang sangat relevan bagi "politik Islam" dalam kerangka rezim hibrida: walau mobilisasi anti-otoritarian tidak selalu berorientasi agama, ketentuan konstitusional keagamaan yang menurunkan hak non-Muslim menjadi salah satu sumber "illiberal democracy" yang bersifat eksklusif (البنا, 2024). Ini memperlihatkan bahwa agama tidak selalu menjadi penggerak transisi, tetapi dapat menjadi struktur pembatas demokrasi melalui perangkat hukum-konstitusional (Kim, 2020; البنا, 2024).
Dalam literatur MENA, juga terdapat kekhawatiran bahwa rezim hibrida dapat menciptakan kondisi di mana pemilu yang bebas dapat mengangkat suara Islamis illiberal secara dominan, membuat demokrat liberal "terjepit" antara autokrat penguasa dan calon autokrat, baik Islamis maupun militer (Schmidt, 2018). Klaim ini tidak menyimpulkan bahwa "Islamisme = anti-demokrasi," tetapi menyoroti bagaimana interaksi institusi hibrida dan kompetisi ideologis dapat menghasilkan risiko illiberalisme (Schmidt, 2018).
E.3. Agama sebagai Sumber Legitimasi dan Kooptasi dalam Competitive Authoritarianism
Studi Bangladesh tentang competitive authoritarianism menekankan kombinasi manipulasi pemilu dengan mekanisme lain: marginalisasi oposisi, institusionalisasi kebijakan otoritarian, dan kooptasi pemimpin agama (Behera, 2025). Secara lebih spesifik, analisis tentang Bangladesh juga menunjukkan bagaimana rezim otoritarian menggunakan strategi represi dan kooptasi terhadap aktor agama serta memanfaatkan agama sebagai alat legitimasi. Kombinasi "pemilu + kooptasi agama + pelemahan oposisi" menguatkan gambaran rezim hibrida sebagai penggabungan prosedur demokratis dengan rekayasa otoritarian yang dapat melibatkan institusi dan elite keagamaan (Behera, 2025; Kim, 2020).
Dengan demikian, menurut "ilmu politik Islam" — dalam arti kajian politik di masyarakat Muslim — agama dapat berfungsi:
• sebagai basis pembatasan kewargaan dan hak melalui norma konstitusional (Pakistan) (البنا, 2024);
• sebagai objek kooptasi untuk mengunci dominasi rezim (Bangladesh) (Behera, 2025); dan/atau
• sebagai isu konflik ideologis yang berinteraksi dengan institusi hibrida (MENA) (Schmidt, 2018).
________________________________________
F. Studi Kasus Rezim Hibrida di Negara Mayoritas Muslim
F.1. Pakistan: Demokrasi Terbatas oleh "Reserved Domains" dan Eksklusi Konstitusional
Kajian tentang Pakistan menegaskan bahwa transisi yang tampak mendemokratisasi sering mempertahankan domain terpisah untuk keputusan militer, sehingga membatasi ruang demokrasi (البنا, 2024). Sumber yang sama juga menyoroti dimensi "religious limitations on democracy" ketika ketentuan konstitusional mereduksi hak non-Muslim dan melahirkan demokrasi illiberal/eksklusif dalam istilah rezim hibrida (البنا, 2024). Perspektif ini sejalan dengan literatur hukum-illiberalisme yang menekankan pelemahan akuntabilitas dan hak minoritas oleh rezim yang tetap mengklaim legitimasi elektoral (Kim, 2020; البنا, 2024).
F.2. Bangladesh: Competitive Authoritarianism dengan Kooptasi Pemimpin Agama
Bangladesh dianalisis sebagai competitive authoritarianism yang memadukan manipulasi pemilu dengan marginalisasi oposisi, institusionalisasi kebijakan otoritarian, serta kooptasi pemimpin agama (Behera, 2025). Sementara itu, studi lain menekankan lintasan lebih panjang mengenai bagaimana otoritarian di Bangladesh menggunakan agama sebagai alat legitimasi melalui strategi represi dan kooptasi terhadap aktor agama. Kedua studi ini bersama-sama menunjukkan bahwa dalam rezim hibrida, arena elektoral tidak dihapus, tetapi dibentuk oleh perangkat koersif dan jaringan legitimasi — termasuk legitimasi religius (Behera, 2025).
F.3. Mesir: Institusi Demokratis sebagai Façade dalam "Hegemonic Electoral Regime"
Kajian tentang Mesir menegaskan bahwa dalam rezim hibrida, institusi demokratis bercampur dengan pemerintahan otoritarian, tetapi sering bersifat façade. Studi tersebut juga merujuk klasifikasi yang membedakan competitive authoritarian dan hegemonic electoral authoritarian, serta menempatkan Mesir sebagai hegemonic electoral regime. Ini konsisten dengan peringatan bahwa rezim hibrida dapat membuka ruang liberalisasi terbatas yang memungkinkan tumbuhnya masyarakat sipil, namun tetap berada dalam struktur otoritarian (Göksel, 2018).
F.4. Iran: Kompetisi "Tidak Seimbang" tetapi Mengandung Ketidakpastian
Dalam kajian reformisme Iran, Republik Islam sering dilabeli "semi-authoritarian" atau "hybrid regime," dipahami sebagai sistem yang fleksibel tetapi sangat terkontrol. Sumber yang sama menyebut pemilu sebagai kompetisi yang "tidak seimbang" karena penyaringan kandidat, tetapi kandidat yang lolos tetap kompetitor nyata sehingga ada derajat ketidakpastian hasil. Gambaran ini selaras dengan perdebatan konseptual bahwa tidak semua hibrida harus disederhanakan sebagai otoritarian murni, terutama bila kompetisi dan ketidakpastian masih ada meski dibatasi.
F.5. Turki: dari Competitive Authoritarianism menuju Otoritarianisme yang Lebih Penuh
Kajian tentang Turki menyatakan rezim kontemporer Turki adalah competitive authoritarianism, dan setelah referendum 2017 menunjukkan kecenderungan menuju otoritarianisme penuh yang dapat membuat pemilu menjadi tidak kompetitif melalui penyempitan kanal legal oposisi. Analisis lain menggambarkan Turki sebagai illiberal populist regime, dan menggarisbawahi perdebatan terminologi — delegative democracy, majoritarianism, electoral authoritarianism — untuk menangkap sifat rezimnya (Weiss, 2022). Secara umum, kasus Turki memperlihatkan dinamika "hibrida" sebagai proses, bukan hanya kategori statis — yakni kompetisi elektoral yang terus ada, tetapi institusi liberal dan ruang oposisi makin tertekan (Weiss, 2022; Kim, 2020).
________________________________________
G. Sintesis: Hibridisme Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, "hibridisme politik menurut ilmu politik Islam" dapat dirumuskan sebagai pembacaan ganda.
1. Secara Analitis (Empiris-Komparatif)
Rezim hibrida adalah konfigurasi institusi yang menggabungkan pemilu/kompetisi terbatas dengan praktik otoritarian — pembatasan hak, ketidakadilan arena, kooptasi, reserved domains — dan sering menjadi kategori antara demokrasi dan otoritarianisme (Behera, 2025; Nelson, 2021; Sajó, 2021; البنا, 2024). Literatur menekankan pentingnya menghindari bias teleologis serta memahami bahwa hibrida dapat bertahan, tidak selalu "transisional" menuju demokrasi (Göksel, 2018; Mostofa & Subedi, 2020).
2. Secara Normatif (dalam Horizon Perdebatan Politik Islam)
Sumber-sumber tentang konstitusionalisme menyatakan Islam dapat dipahami mengandung prinsip partisipasi melalui konsultasi dan pembatasan negara oleh prinsip, tetapi juga membuka kemungkinan aplikasi illiberal bila syariah diaplikasikan secara komprehensif dalam hukum publik (Gülmez, 2018). Di tingkat wacana, spektrum pendekatan Muslim terhadap demokrasi — kompatibel, ambivalen, hingga menolak — membantu menjelaskan mengapa praktik institusional di negara mayoritas Muslim dapat menghasilkan variasi: dari partisipasi elektoral pragmatis hingga pembatasan hak dan pluralisme (Gülmez, 2018; Mietzner, 2021). Studi Pakistan dan Bangladesh menunjukkan cara peran agama masuk bukan hanya sebagai ide, tetapi juga sebagai arsitektur konstitusional dan strategi legitimasi/kooptasi yang membentuk kualitas demokrasi dalam rezim hibrida (Behera, 2025; البنا, 2024).
Dengan demikian, dalam sintesis yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sumber, hibridisme politik dalam konteks politik Islam bukanlah "rezim Islam" tertentu, melainkan modus pemerintahan di mana:
• legitimasi elektoral/konsultatif tetap diklaim atau dipertahankan (Gülmez, 2018; Kim, 2020; البنا, 2024);
• tetapi pluralisme, kebebasan sipil, kesetaraan kewargaan, serta akuntabilitas dapat dibatasi melalui institusi non-terpilih, hukum, atau desain konstitusional yang dapat melibatkan bahasa/otoritas keagamaan (Behera, 2025; Gülmez, 2018; Kim, 2020; البنا, 2024).
________________________________________
H. Catatan Batasan Bukti
Sumber-sumber yang diberikan terutama berasal dari ilmu politik komparatif, studi hukum-illiberalisme, dan kajian kasus negara mayoritas Muslim. Tidak ada dalam sumber yang menyediakan satu "teori tunggal" bernama "hibridisme politik Islam" sebagai konsep baku tersendiri; yang tersedia adalah jembatan analitis antara (i) teori rezim hibrida dan (ii) peran agama/Islamisme/konstitusi dalam membentuk pembatasan demokrasi atau strategi legitimasi (Behera, 2025; Gülmez, 2018; Kim, 2020; البنا, 2024). Karena itu, artikel ini secara metodologis menyintesiskan keduanya sesuai bukti yang ada.
________________________________________
Daftar Pustaka
Behera, A. (2025). Interrogating political crisis in Bangladesh: Limited democracy, Islamization of polity, and external power politics. Journal of World Affairs Voice of the Global South, 1(2), 210–227. https://doi.org/10.1177/23477970251357705
Behrend, J., & Whitehead, L. (2021). Mixed messages about democratization in the many Mexicos. Latin American Policy, 12(2), 369–384. https://doi.org/10.1111/lamp.12231
Bibi, S. (2021). Liberal democracy in context of Pakistan and Bangladesh. RMC Journal of Social Sciences and Humanities, 2(1), 48–57. https://doi.org/10.46256/rmcjsochum.v2i1.130
Göksel, O. (2018). Uneven development and non-Western modernities: A historical sociology guide to the new Turkey. New Middle Eastern Studies, 8(1). https://doi.org/10.29311/nmes.v8i1.2906
Göksel, O. (2019). Foreign policy making in the age of populism: The uses of anti-Westernism in Turkish politics. New Middle Eastern Studies, 9(1). https://doi.org/10.29311/nmes.v9i1.3108
Gülmez, R. (2018). Test of the European Union with authoritarianism: Hungary. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(3), 1554–1568. https://doi.org/10.15869/itobiad.368622
Halmai, G. (2015). Religion and constitutionalism. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2609104
Kalkamanova, A. (n.d.). The language of legitimation in authoritarian regimes. https://doi.org/10.14232/phd.11520
Kim, J. (2020). Democracy, aid, and diffusion: A normative approach to the hybrid regime. Sociology Compass, 14(12), 1–16. https://doi.org/10.1111/soc4.12837
Kulaeva, Z. (2025). Three challenges in political regime classification: The regime configuration framework. Politics & Policy, 53(6). https://doi.org/10.1111/polp.70086
Mietzner, M. (2021). Democratic deconsolidation in Southeast Asia. https://doi.org/10.1017/9781108677080
Mostofa, S. M., & Subedi, D. B. (2020). Rise of competitive authoritarianism in Bangladesh. Politics and Religion, 14(3), 431–459. https://doi.org/10.1017/s1755048320000401
Nelson, M. J. (2021). Regime types, regime transitions, and religion in Pakistan. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190931056.013.18
Sajó, A. (2021). Ruling by cheating. https://doi.org/10.1017/9781108952996
Saka, M. (2023). Post-third wave democratisation: A study of Nigerian and Ghanaian democratic experience in the West African sub-region. Aegis Journal of International Relations, 7(2). https://doi.org/10.33021/aegis.v7i2.3932
Schmidt, A. (2018). Challenges of the illiberal democracy in Hungary: Some aspects to the 2018 elections. Polish Political Science Review, 6(2), 70–90. https://doi.org/10.2478/ppsr-2018-0014
Untitled. (2022). Journal of Illiberalism Studies, 2(1). https://doi.org/10.53483/pmg5999
Weiss, M. (2022). Is Malaysian democracy backsliding or merely staying put? Asian Journal of Comparative Politics, 9(1), 9–24. https://doi.org/10.1177/20578911221136066
البنا, أ. (2024). إخفاقات الانتفاضات العربية: الارتداد السلطوي ووضع الديمقراطية وحقوق الإنسان. Rowaq Arabi - رواق عربي, 28(3). https://doi.org/10.53833/wxxd9155
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar