02121 - Hegemoni dalam Ilmu Politik Islam: Analisis Konseptual dan Multidimensional

Abstract

This article analyzes the concept of hegemony in Islamic political science through a multidimensional approach. Hegemony, understood as the dominance or leadership of one state/group over another within a political system, takes on a distinctive form when applied to the Muslim world. By synthesizing various academic perspectives, this article identifies five analytical dimensions of hegemony in Islamic politics: normative-juridical hegemony grounded in sharia and fiqh; institutional-state hegemony through control of state apparatus; symbolic hegemony of the Islamic reference frame in public discourse; communitarian-transnational hegemony rooted in the concept of umma and the caliphate; and external hegemony involving global power dynamics and political Islam's responses ranging from moderation to militancy. The analysis demonstrates that hegemony in Islamic political science cannot be reduced to mere material domination, but must be understood as a contested legitimacy — normative, moral, and institutional — operating at both domestic and international scales.

Keywords: hegemony, Islamic political science, sharia, political Islam, umma, Islamism

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menganalisis konsep hegemoni dalam ilmu politik Islam melalui pendekatan multidimensional. Hegemoni, yang dipahami sebagai dominasi atau kepemimpinan satu negara/kelompok atas negara/kelompok lain dalam sistem politik, mengambil bentuk yang khas ketika diterapkan pada dunia Muslim. Dengan mensintesiskan berbagai perspektif akademik, artikel ini mengidentifikasi lima dimensi analitis hegemoni dalam politik Islam: hegemoni normatif-juridis yang bertumpu pada syariah dan fiqh; hegemoni institusional-negara melalui penguasaan aparatus negara; hegemoni simbolik atas rujukan Islam dalam wacana publik; hegemoni komunitarian-transnasional yang berakar pada konsep umma dan kekhalifahan; serta hegemoni eksternal yang menyangkut dinamika kekuasaan global dan respons Islam politik dari moderasi hingga militansi. Analisis menunjukkan bahwa hegemoni dalam ilmu politik Islam tidak dapat direduksi sebagai dominasi material semata, melainkan harus dipahami sebagai kontestasi legitimasi normatif, moral, dan institusional yang beroperasi pada skala domestik maupun internasional.

Kata kunci: hegemoni, ilmu politik Islam, syariah, Islam politik, umma, islamisme

________________________________________

1. Pendahuluan

Hegemoni — dominasi atau kepemimpinan satu negara/kelompok atas negara/kelompok lain dalam sistem politik — merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu politik yang terus mengalami perkembangan dan reinterpretasi, termasuk ketika diterapkan dalam konteks kajian politik Islam. Artikel ini bertujuan menelaah secara sistematis bagaimana konsep hegemoni dipahami, dioperasikan, dan dikontestasikan dalam kerangka ilmu politik Islam, mulai dari fondasi konseptualnya hingga manifestasinya dalam dimensi internal maupun eksternal.

Relevansi kajian ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa dunia Muslim menyajikan arena yang kompleks bagi beroperasinya hegemoni: di satu sisi, norma-norma Islam — khususnya syariah dan fiqh — kerap menjadi sumber legitimasi kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan dari otoritas politik; di sisi lain, beragam aktor — negara, gerakan, maupun organisasi transnasional — bersaing untuk mendefinisikan dan mengeklaim kepemimpinan atas nama Islam. Kompleksitas ini menuntut pendekatan analitis yang mampu menangkap dimensi normatif, institusional, simbolik, komunitarian, sekaligus dimensi relasi kekuasaan global.

________________________________________

2. Pengertian "Hegemoni" dan Relevansinya bagi Kajian Politik Islam

Dalam kajian politik, termasuk ketika diterapkan pada dunia Muslim, hegemoni dapat dipahami sebagai pola kepemimpinan/dominasi yang membuat suatu aktor — negara/kelompok — memiliki pengaruh yang meluas dalam sistem relasi politik sehingga ia mampu membentuk aturan main, orientasi kebijakan, serta arah wacana publik dan institusi (Gallego, 2017). Dalam pengertian yang lebih "Gramscian", hegemoni juga menunjuk pada kemampuan menormalisasi kekuasaan melalui kepemimpinan intelektual dan moral, bukan semata-mata melalui paksaan; ketika hegemoni tidak "ternaturalisasi", rezim cenderung bergantung pada koersi untuk mempertahankan kekuasaan (García, 2019).

Dalam konteks politik Islam, konsep hegemoni menjadi relevan karena banyak analisis menekankan bahwa Islam sering dipahami sebagai kerangka normatif yang mengatur kehidupan sosial-politik, sehingga kepemimpinan/dominasi kerap diperdebatkan bukan hanya sebagai persoalan kekuatan material, melainkan juga sebagai persoalan legitimasi religius, hukum (syariah/fiqh), dan otoritas moral (Ghotme, 2012; Rodríguez, 2012). Namun, bahkan istilah "Islam politik" sendiri dipandang problematis oleh sebagian penulis karena seluruh agama pada dasarnya mengandung gagasan organisasi sosial yang berdimensi politik; dalam Islam, Nabi Muhammad dipaparkan sebagai pemimpin politik, dan Al-Qur'an memuat norma hidup bermasyarakat (Desrues, 2009; Rodríguez, 2012). Karena itu, "hegemoni" dalam ilmu politik Islam umumnya tidak dapat dilepaskan dari relasi agama–negara dan klaim legitimasi atas ruang publik (Desrues, 2009; Ortega, 2019; Rodríguez, 2012).

________________________________________

3. Fondasi Konseptual: Politik Islam, Hukum, dan Sumber Legitimasi Kekuasaan

3.1 Islam sebagai Kerangka Regulatif: Syariah dan Fiqh

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa politik Islam sering bertolak dari gagasan bahwa Islam adalah sistem regulatif yang mencakup ibadah sekaligus tata perilaku sosial dan politik (Desrues, 2009; Ghotme, 2012). Dalam kerangka ini, fiqh diposisikan sebagai bentuk konkret dari "kapasitas politik" Islam berupa yurisprudensi berbasis penafsiran Al-Qur'an dan Sunah untuk tujuan legislasi, dengan cakupan yang sangat luas bagi kehidupan sosial (Desrues, 2009). Sejalan dengan itu, teori politik yang dibahas dalam konteks negara-negara Muslim menekankan bahwa hukum Islam dipandang mengatur bukan hanya ranah publik, tetapi juga ranah privat, sehingga pembedaan "publik–privat" tidak selalu diasumsikan sama dengan tradisi politik modern Barat (Ghotme, 2012; Ortega, 2019).

3.2 Kedaulatan dan Pertanggungjawaban Penguasa

Dalam beberapa pemetaan teoretik, penguasa dalam teori politik Islam digambarkan sebagai pihak yang pada prinsipnya bertanggung jawab kepada Tuhan, dan oposisi formal-eksplisit dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan atau bahkan apostasi dalam konfigurasi tertentu (Ghotme, 2012). Perspektif ini memperlihatkan bagaimana "hegemoni" (dominasi/kepemimpinan) bisa mengalami sakralisasi: bukan hanya kepemimpinan politik, tetapi juga klaim penjaminan ketertiban normatif (hukum ilahi) (Ghotme, 2012; Martínez, 2023).

3.3 Variasi Institusional: Tidak Ada Satu Model Tunggal Pemerintahan

Walaupun politik sering disebut ingénita dalam relasi Islam–masyarakat, sebagian rujukan menegaskan bahwa Al-Qur'an maupun Sunah tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu secara determinatif, sehingga proyek politik yang mengatasnamakan Islam dapat mengambil bentuk institusional yang beragam (Ortega, 2019). Pada saat yang sama, partisipasi dan mekanisme keterlibatan publik dalam konsepsi tertentu dipetakan melalui perangkat seperti bay'a (sumpah loyalitas), shura (konsultasi), dan ijma' (konsensus) (Martínez, 2023). Dengan demikian, dari sudut ilmu politik Islam, hegemoni tidak otomatis identik dengan dominasi koersif, tetapi juga dapat diperdebatkan dalam kerangka konsultasi–konsensus sebagai prinsip legitimasi (Lubeck & Albán, 2004; Martínez, 2023).

________________________________________

4. Hegemoni dalam Horizon Klasik: Umma, Kekhalifahan, dan "Persatuan Politik" Islam

Sejumlah rujukan menekankan bahwa pada masa awal Islam, praktik pemerintahan mengukuhkan figur kekhalifahan sebagai "kreasi besar pertama" politik Islam; sementara pada level gagasan, umat dipahami sebagai umma — sebuah komunitas religio-politik yang melampaui batas-batas nasional modern (Lubeck & Albán, 2004). Kerangka ini mengaitkan hegemoni dengan kepemimpinan atas umma: kepemimpinan tidak semata penguasaan teritorial, melainkan klaim atas tertib normatif dan kesatuan komunitas (Lubeck & Albán, 2004; Miguel & Angeoletto, 2016).

Namun, beberapa analisis juga menekankan keterbatasan historis dan struktural gagasan kesatuan tersebut dalam dunia modern: (i) umat hidup dalam entitas politik yang mengadministrasikan syariah melalui institusi negara karena institusi itu dipandang diperlukan untuk penegakan hukum (Miguel & Angeoletto, 2016); tetapi (ii) simbol kesatuan politik universal berupa Kekhalifahan disebut berakhir pada 1924, dan kebutuhan negara-bangsa/entitas teritorial menjadi bagian dari realitas politik modern (Miguel & Angeoletto, 2016). Secara paralel, ada argumen bahwa ketiadaan pemisahan konseptual "agama–politik" dalam sebagian masyarakat Muslim juga berjalin dengan ketiadaan padanan linguistik yang setara dengan "sekular/laik" sebagaimana dipahami di Barat, dan bahwa kembalinya satu Dar al-Islam tunggal menjadi "mimpi" jika dihadapkan pada kemunculan negara-negara berdaulat dan nasionalisme sejak abad ke-19 (Abellán, 2000). Implikasi teoretiknya: dalam ilmu politik Islam, hegemoni klasik (khilafa/umma) bertransformasi menjadi debat modern tentang negara teritorial, legitimasi, dan klaim universalitas (Abellán, 2000; Miguel & Angeoletto, 2016).

________________________________________

5. Hegemoni sebagai "Pemerintahan atas Nama Islam": Negara, Syariah, dan "Rujukan Ilahi"

Dalam teori politik Islam kontemporer, sebagaimana dipetakan dalam kajian tentang "negara Islam", negara Islam kerap didefinisikan sebagai "pemerintahan Islam" yang pada level teologis disamakan dengan "pemerintahan Tuhan", dengan syariah sebagai rujukan moral-juridis utama (Raffín, 2021). Kerangka ini memperluas pengertian hegemoni: dominasi/kepemimpinan dianggap sah sejauh ia memelihara tertib normatif syariah dan menegakkan otoritas yang dipahami "niscaya" bagi tatanan politik dan spiritual (Lubeck & Albán, 2004; Raffín, 2021).

Pada saat yang sama, sejumlah analisis menolak asumsi monolitik: Islam politik dipaparkan sangat beragam, dan apa yang disebut "Islam politik" tidak boleh dibekukan sebagai satu blok tanpa memperhatikan perbedaan strategi, institusi, dan konteks negara (Bentaouet, 2021; Desrues, 2009). Bahkan, ada penekanan metodologis bahwa islamisme sebagai fenomena politik harus dinilai dan dievaluasi dalam kerangka negara dan konfigurasi politik spesifik tempat ia berkembang (Bentaouet, 2021). Dengan begitu, "hegemoni menurut ilmu politik Islam" perlu dibaca sebagai relasi kuasa yang selalu dikondisikan oleh konteks institusional, bukan semata konsekuensi otomatis dari teks (Bentaouet, 2021; Desrues, 2009).

________________________________________

6. Hegemoni Internal: "Rujukan Islam" sebagai Medan Dominasi, Kompetisi, dan Legitimasi

6.1 Hegemoni Rujukan Islam dan Problem Pluralisme Politik

Dalam kajian mengenai dunia Arab, muncul argumen bahwa terdapat "hegemoni rujukan Islam" dalam ruang politik, yang membuat perdebatan utama bergeser ke persoalan bagaimana menampung pluralitas proyek politik — termasuk pengelolaan pluralisme, hak minoritas, dan hak individu — di bawah dominasi simbolik rujukan tersebut (Bentaouet, 2021). Ini penting untuk definisi hegemoni: dominasi tidak selalu berupa pendudukan teritorial, melainkan dominasi simbolik-normatif yang mengatur batas wacana publik tentang legitimasi (Bentaouet, 2021; García, 2019).

6.2 Islam Politik sebagai Gerakan Modern yang Mengejar Institusi dan "Re-institusionalisasi" Syariah

Beberapa rujukan menyebut islamisme/Islam politik sebagai gerakan politik modern yang berorientasi pada re-institusionalisasi konsepsi syariah dan institusi Islam, misalnya zakat, serta praktik yang dianggap meneladani komunitas awal Muslim; strategi mereka dapat bervariasi dari spektrum taktik tertentu, termasuk insurjensi bersenjata (Muro, 2019). Dalam pembacaan ini, hegemoni dipahami sebagai perebutan kontrol negara dan institusi, karena institusi negara menjadi medium paling efektif untuk menjadikan syariah/hukum sebagai tertib sosial yang mengikat (Miguel & Angeoletto, 2016; Muro, 2019; Raffín, 2021).

Di sisi lain, beberapa rujukan menekankan bahwa "Islam politik" dapat berposisi sebagai oposisi terhadap kekuasaan atau sebagai instrumen yang melayani kekuasaan, sehingga hegemoni dapat diproduksi baik oleh negara (melalui "Islam resmi") maupun oleh gerakan (melalui mobilisasi oposisi) (Yılmaz, 2008). Ini memperlihatkan bahwa hegemoni dalam politik Islam adalah arena kompetisi legitimasi, bukan sekadar karakter ideologis satu pihak (Bentaouet, 2021; Yılmaz, 2008).

6.3 Contoh Artikulasi Hegemoni Internal: Pakistan dan Maroko

Dalam kasus Pakistan, terdapat analisis bahwa pemerintahan — baik sipil maupun militer — berupaya mengembalikan sentralitas Islam sebagai sumber legitimasi kekuasaan dan simbol integrasi nasional, yang mendorong meningkatnya partisipasi organisasi religius dalam politik dan memunculkan konfrontasi dengan islamisme dalam ranah politik maupun kekerasan (Q., 2013). Dalam lensa hegemoni, ini menggambarkan negara yang berupaya memelihara kepemimpinan legitim melalui simbol dan norma Islam, tetapi menghadapi kompetitor yang juga mengeklaim sumber legitimasi serupa (Bentaouet, 2021; Q., 2013).

Dalam konteks Maroko, ada pembahasan bahwa konstitusionalisasi posisi raja sebagai Emir al-Mu'minin menautkan fungsi religius-simbolik dengan aspek yuridis; "fungsi kalifal" ini dipaparkan menegaskan hegemoni raja atas seluruh aspek masyarakat dan aktor politik lain (Lubeck & Britts, 2003). Dengan demikian, hegemoni dalam politik Islam dapat beroperasi sebagai supremasi institusional yang memadukan otoritas politik dan legitimasi religius (Lubeck & Britts, 2003; Yılmaz, 2008).

6.4 Sudan: Islamisasi Institusi dan Bahasa Politik sebagai Strategi Hegemoni

Kajian tentang Sudan menunjukkan bagaimana aktor islamis mengartikulasikan konsep shura dan ijma' dalam bahasa politik negara — bahkan dipaparkan sebagai pengganti istilah "demokrasi" dalam kerangka konseptual tertentu — seraya melakukan islamisasi institusi dan terminologi politik (J. A. García, 2017). Dalam periode pemerintahan tertentu, juga dibahas pembentukan struktur hierarkis yang mengarah pada komunitas islami yang "diinstitusionalisasikan", serta pemanfaatan instrumen penyebaran seperti organisasi "dakwah" dan aparatus tertentu untuk persuasi (Viadel, 2015). Dalam perspektif hegemoni, ini adalah contoh bagaimana dominasi diproduksi bukan hanya lewat kebijakan, tetapi juga lewat rekayasa bahasa politik, institusi, dan perangkat mobilisasi sosial (J. A. García, 2017; M. G. García, 2019; Viadel, 2015).

________________________________________

7. Hegemoni Eksternal: Dominasi Global dan Respons Islam Politik (Moderasi hingga Militansi)

7.1 Hegemoni Global (Khususnya AS) sebagai Konteks Relasi Kuasa

Dalam kajian hubungan internasional, hegemoni dijelaskan sebagai kecenderungan politik-ekonomi yang pengaruhnya "menginvasi" sistem relasi, meningkatkan daya dan pengaruh; bahkan disebut adanya hegemoni geopolitik Amerika Serikat dalam tatanan kontemporer (Gallego, 2017). Konteks ini penting karena sebagian analisis politik Islam, terutama yang mengkaji militansi, menempatkan gerakan tertentu sebagai respons terhadap tatanan global yang dipersepsi hegemonik (Alvariño, 2011; Maldonado et al., 2009).

7.2 Islamisme dan Jihadisme sebagai Artikulasi "Anti-Hegemonik" (dengan Catatan Perbedaan Internal)

Dalam studi tentang Al-Qaeda, misalnya, organisasi itu dipahami sebagai aktor internasional dengan diskursus resistensi yang bertumpu pada logika politik dunia, disertai ideologi radikal yang menempatkan proyek Islam tertentu di atas versi-versi lain, dan bergerak dalam bingkai anti-imperial (Alvariño, 2011). Dalam kajian tentang jihadisme transnasional, islamisme juga didefinisikan sebagai upaya mengartikulasikan Islam ke dalam tatanan politik sebagai respons terhadap "hegemoni Barat", yang dalam narasi para islamis mencakup kolonialisme dan warisannya serta penderitaan anggota umma (Maldonado et al., 2009). Sejalan dengan itu, ada pembacaan bahwa terorisme tertentu di dunia Arab-Islam dapat dipahami, dalam argumen seorang pemikir yang dikutip, sebagai respons strategis terhadap hegemoni Barat dan instrumen koersinya (Correa, 2018; Gallego, 2017).

Akan tetapi, penting dicatat bahwa rujukan yang sama juga menegaskan bahwa tidak ada elemen intrinsik dalam Islam yang mendorong terorisme, sehingga penjelasan hegemoni–resistensi tidak boleh direduksi menjadi "esensi agama", melainkan terkait konteks historis-politik (Correa, 2018). Dengan demikian, dalam kerangka ilmu politik Islam, pembahasan hegemoni eksternal perlu sekaligus menjaga pembedaan analitis antara Islam sebagai agama dan islamisme/jihadisme sebagai proyek politik tertentu, serta menghindari generalisasi terhadap umat secara keseluruhan (Bentaouet, 2021; Correa, 2018; Desrues, 2009).

7.3 Revolusi Iran dan Pembacaan "Melawan Hegemoni"

Dalam refleksi atas Revolusi Iran, terdapat pembacaan bahwa sublevasi dapat dipahami sebagai praktik kekuasaan yang diarahkan melawan hegemoni yang dibangun oleh kekuasaan lain — politik, ekonomi, militer, dan kultural — dengan tujuan membalikkan konstruksi masyarakat dan tatanan politik (Muro, 2023). Walaupun tidak identik dengan teori hegemoni Islam sebagai doktrin baku, pembacaan ini menegaskan bahwa dalam pengalaman politik Muslim modern, hegemoni sering diperdebatkan sebagai dominasi yang mencakup dimensi budaya dan simbolik, tidak hanya kekuatan koersif (Gallego, 2017; M. G. García, 2019; Muro, 2023).

________________________________________

8. Sintesis: "Hegemoni menurut Ilmu Politik Islam" sebagai Konsep Multidimensi

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, hegemoni dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara analitis — bukan sebagai definisi tunggal yang final — sebagai:

Pertama, hegemoni normatif-juridis: kepemimpinan/dominasi yang mengklaim legitimasi melalui syariah/fiqh dan gagasan bahwa hukum ilahi mengatur ranah publik–privat (Desrues, 2009; Ghotme, 2012; Raffín, 2021).

Kedua, hegemoni institusional-negara: perebutan atau pemeliharaan kontrol atas institusi negara sebagai sarana menjadikan rujukan Islam — syariah, institusi, bahasa politik — mengikat secara sosial-politik (J. A. García, 2017; Miguel & Angeoletto, 2016; Muro, 2019).

Ketiga, hegemoni simbolik dan wacana rujukan Islam: dominasi "rujukan Islam" dalam ruang publik yang membentuk batas perdebatan politik dan memunculkan problem pengelolaan pluralisme (Bentaouet, 2021; M. G. García, 2019).

Keempat, hegemoni komunitarian-transnasional: aspirasi kesatuan umma dan warisan ide kekhalifahan sebagai horizon kesatuan religio-politik, meski dihadapkan pada realitas negara berdaulat dan nasionalisme (Abellán, 2000; Lubeck & Albán, 2004).

Kelima, hegemoni global dan resistensi: pembacaan relasi dominasi internasional, misalnya hegemoni AS, dan respons Islam politik — dari oposisi sosial-politik hingga militansi — yang menafsirkan tatanan global sebagai hegemonik, sambil tetap menuntut kehati-hatian agar tidak mengesensialisasi Islam sebagai penyebab kekerasan (Alvariño, 2011; Correa, 2018; Gallego, 2017).

Dengan demikian, jika "hegemoni" dimaknai sebagai dominasi atau kepemimpinan satu negara/kelompok atas negara/kelompok lain dalam sistem politik, maka dalam ilmu politik Islam ia umumnya akan dianalisis bukan hanya sebagai dominasi material, tetapi juga sebagai kontestasi legitimasi normatif (syariah), kepemimpinan moral-simbolik, dan perebutan institusi — baik dalam skala domestik maupun internasional (Bentaouet, 2021; Gallego, 2017; M. G. García, 2019; Raffín, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abellán, E. R. (2000). Un comunitarismo radical: el fundamentalismo islámico. Arbor, 165(652), 759–780. https://doi.org/10.3989/arbor.2000.i652.995

Alvariño, I. Á.-O. (2011). El mito de la conflictividad del mundo árabe: de la época colonial a las revueltas populares. Investigaciones Geográficas, (55), 55. https://doi.org/10.14198/ingeo2011.55.04

Bentaouet, M. S. (2021). El pensamiento político islámico y la propaganda terrorista. Revista Internacional de Pensamiento Político, 13, 107–122. https://doi.org/10.46661/revintpensampolit.4089

Correa, J. A. M. (2018). Estado fallido, nueva guerra y paz como entelequia: consideraciones sobre el conflicto armado, social y político en Somalia. Ciudad Paz-Ando, 11(1), 62–73. https://doi.org/10.14483/2422278x.12325

Desrues, T. (2009). El islamismo en el mundo árabe. Interpretaciones de algunas trayectorias políticas. Revista Internacional de Sociología, 67(1), 9–28. https://doi.org/10.3989/ris.2009.i1.120

Gallego, E. S. (2017). Islã político. Revista Hades, 1(1), 73–85. https://doi.org/10.34024/hades.2017.v1.7950

García, J. A. (2017). El mundo de Malala: Una historia vivida en un contexto coyuntural heredero de la Guerra Fría. Revista Humanidades. https://doi.org/10.15517/h.v7i2.29594

García, M. G. (2019). La acción contenciosa del islam político durante la crisis hegemónica del Estado secular en Medio Oriente: los casos de Egipto e Irán. Estudios de Asia y África, 54(2), 229–266. https://doi.org/10.24201/eaa.v54i2.2359

Ghotme, R. (2012). La reconducción estratégica de Al-Qaeda: ¿del liderazgo de Osama bin Laden a la dimensión masiva-popular? Civilizar, 12(22), 111. https://doi.org/10.22518/16578953.94

Lubeck, P. M., & Albán, R. S. (2004). El renacimiento islámico. Antinomias de los movimientos islámicos en el contexto de la globalización. Estudios de Asia y África, 41–73. https://doi.org/10.24201/eaa.v39i1.1787

Lubeck, P. M., & Britts, B. (2003). La sociedad civil musulmana en los espacios públicos urbanos: globalización, cambios discursivos y movimientos sociales. Estudios de Asia y África, 477–519. https://doi.org/10.24201/eaa.v38i3.1728

Maldonado, A. M., Velásquez, G. G., & García, J. O. (2009). La crisis del orden mundial. Globalización y terrorismo. Revista de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad, 4(1), 129–158. https://doi.org/10.18359/ries.153

Martínez, L. F. (2023). Reconstitución del Islam político libio en un contexto de revuelta. Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, (15). https://doi.org/10.15366/reim2013.15.007

Miguel, M. L. de, & Angeoletto, F. (2016). Génesis del fundamentalismo islámico. Auge de los movimientos islamistas globales con los ejemplos de Egipto y Argelia de 1979 a 2001. Ciências Sociais Unisinos, 52(1). https://doi.org/10.4013/csu.2016.52.1.01

Muro, H. J. (2019). Terminología, ideología y realidad, entre la radicalización, la violencia política y el terrorismo yihadista. Scio Revista de Filosofía, (14), 103–146. https://doi.org/10.46583/scio_2018.14.488

Muro, H. J. (2023). La prevención de la radicalización violenta como método más eficaz contra el terrorismo internacional. Comillas Journal of International Relations, (26), 80–92. https://doi.org/10.14422/cir.i26.y2023.006

Ortega, R. (2019). Sudán: ¿islam africano e islam árabe? Dicotomías del islam, el islamismo y el sufismo. Araucaria, (41), 439–464. https://doi.org/10.12795/araucaria.2019.i41.21

Q., F. B. (2013). Sobre Making Islam Democratic y Life as Politics, de Asef Bayat. Estudios de Asia y África, 255–284. https://doi.org/10.24201/eaa.v48i1.2126

Raffín, M. (2021). Michel Foucault y la revolución iraní: reflexiones en torno de la sublevación, la resistencia y la política. Las Torres de Lucca International Journal of Political Philosophy, 10(18), 169–197. https://doi.org/10.5209/tolu.74912

Rodríguez, E. B. (2012). Islam, nacionalismo y Estado en Pakistán. Estudios de Asia y África, 621–676. https://doi.org/10.24201/eaa.v47i3.2142

Viadel, A. C. (2015). Tendencias del constitucionalismo en el siglo XXI: cuestionamientos e innovaciones constitucionales. Teoría y Realidad Constitucional, (36), 329. https://doi.org/10.5944/trc.36.2015.16086

Yılmaz, H. (2008). Religión, soberanía y democracia: reflexiones sobre el Islam y el Cristianismo. Relaciones Internacionales, (7), 1–31. https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2008.7.002