02119 - Hak Veto dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Analisis Normatif-Institusional

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hak veto dalam perspektif ilmu politik Islam (siyāsah shar'iyyah) melalui pendekatan analisis normatif-institusional. Hak veto dipahami sebagai kewenangan untuk menolak, menangguhkan, atau menggagalkan berlakunya suatu keputusan yang telah diproses oleh aktor atau lembaga lain. Dalam kerangka politik Islam, pembahasan veto tidak berhenti pada aspek prosedural semata, melainkan bersinggungan dengan prinsip musyawarah (shūrā), kedaulatan Tuhan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak warga—baik Muslim maupun non-Muslim. Dengan menelaah literatur yang relevan, artikel ini mengidentifikasi tiga model konseptual veto dalam politik Islam: (1) veto sebagai penjaga syariah (normatif-teokratis), (2) veto sebagai hak prerogatif penguasa (monarkis-tradisional), dan (3) veto sebagai instrumen akuntabilitas politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa legitimasi veto dalam politik Islam tidak ditentukan semata oleh siapa yang menjalankannya, melainkan oleh tujuan, batasan, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: hak veto, ilmu politik Islam, siyāsah shar'iyyah, musyawarah, kemaslahatan, akuntabilitas politik

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the right of veto from the perspective of Islamic political science (siyāsah shar'iyyah) through a normative-institutional analytical approach. The veto is understood as the authority to reject, suspend, or nullify a decision that has been processed by another actor or institution. Within the Islamic political framework, the discussion of the veto extends beyond mere procedural aspects to encompass the principles of deliberation (shūrā), divine sovereignty, public interest (maṣlaḥah), and the protection of citizens' rights—both Muslim and non-Muslim. By reviewing the relevant literature, this article identifies three conceptual models of veto in Islamic politics: (1) the veto as a guardian of sharia (normative-theocratic), (2) the veto as a ruler's prerogative (monarchical-traditional), and (3) the veto as an instrument of political accountability. The findings indicate that the legitimacy of the veto in Islamic politics is determined not solely by who exercises it, but by its purpose, limitations, and compatibility with the values of justice, equality, deliberation, and the protection of human rights.

Keywords: right of veto, Islamic political science, siyāsah shar'iyyah, deliberation (shūrā), public interest, political accountability

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kajian ilmu politik, hak veto umumnya dipahami sebagai kewenangan suatu aktor atau lembaga untuk menolak, menangguhkan, atau menggagalkan berlakunya suatu keputusan—terutama keputusan legislasi—yang telah diproses atau disepakati oleh aktor atau lembaga lain, sehingga keputusan tersebut tidak menjadi kebijakan yang mengikat (Chandranegara, 2016; Kanang, 2018; Riswanto, 2016). Ketika konsep ini dibawa ke dalam ilmu politik Islam (sering didiskusikan melalui kerangka fiqh siyasah/siyāsah shar'iyyah), persoalannya tidak berhenti pada "siapa boleh menolak keputusan siapa," melainkan terkait pula dengan: (i) tujuan politik untuk kemaslahatan, (ii) prinsip musyawarah (shūrā), (iii) perlindungan hak-hak warga (termasuk non-Muslim), dan (iv) pembatasan kekuasaan agar tidak berubah menjadi prerogatif absolut (Amir, 2019; Hasyim, 2017; "MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019; Shobahah, 2017).

Karena al-Qur'an dipahami tidak memberikan "skema khusus" yang rinci mengenai bentuk organisasi politik negara Islam, maka desain institusional seperti veto cenderung dipahami sebagai wilayah ijtihad politik (rekayasa kelembagaan) yang harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan kemaslahatan (Ridho, 2021; Shobahah, 2017). Dengan demikian, pembahasan "hak veto menurut ilmu politik Islam" lebih tepat diposisikan sebagai analisis normatif-institusional: bagaimana kewenangan pembatalan atau penolakan keputusan dapat dibenarkan, dibatasi, dan diarahkan agar selaras dengan nilai musyawarah, keadilan, persamaan, dan perlindungan hak (Amir, 2019; Karnaini, 2021; "MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019).

________________________________________

2. Definisi Hak Veto sebagai Istilah Politik dan Titik Masuk ke Politik Islam

Dalam literatur ketatanegaraan modern yang dikutip sejumlah studi Indonesia, veto dijelaskan sebagai mekanisme check and balances di mana presiden dapat menolak rancangan undang-undang agar tidak menjadi undang-undang, dan penolakan tersebut pada beberapa sistem dapat diimbangi—misalnya melalui override—oleh lembaga legislatif (Chandranegara, 2016; Kanang, 2018). Studi lain menegaskan adanya pembahasan bahwa dalam konteks Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, diskursus "semacam hak veto" presiden muncul sebagai gagasan untuk menyatakan penolakan terhadap RUU yang dibahas bersama, meskipun formatnya tidak selalu "eksplisit" sebagaimana model Amerika Serikat (Riswanto, 2016; Sumodiningrat, 2021). Dalam kerangka ini, veto dipahami sebagai kewenangan menolak atau menggagalkan hasil proses legislatif agar tidak mengikat (Chandranegara, 2016; Kanang, 2018; Riswanto, 2016).

Bagi ilmu politik Islam, definisi prosedural di atas berguna sebagai pijakan terminologis, tetapi justifikasi normatifnya berbeda: politik Islam (siyāsah shar'iyyah) diposisikan sebagai pengaturan urusan kenegaraan "demi mencapai kemaslahatan bersama," bukan sekadar kompetisi kewenangan formal antarlembaga (Shobahah, 2017). Karena itu, ketika veto diadopsi atau dianalogikan dalam wacana politik Islam, pertanyaan kuncinya menjadi: veto untuk melindungi apa—syariah, kemaslahatan, atau kepentingan elite—dan bagaimana mencegahnya menjadi alat kesewenang-wenangan? (Hasyim, 2017; Karnaini, 2021; Shobahah, 2017).

________________________________________

3. Landasan Normatif Politik Islam: Kedaulatan Tuhan, Musyawarah, dan Hak-Hak Warga

Beberapa rujukan menekankan bahwa dalam konsepsi politik Islam, kedaulatan yang sejati diletakkan pada Tuhan, dan urusan kemasyarakatan-negara seharusnya diselenggarakan melalui musyawarah (shūrā) (Amir, 2019; Ridho, 2021). Dalam kerangka ini, veto sering muncul sebagai konsekuensi logis dari klaim normatif bahwa ada standar di atas keputusan manusia—yakni ketentuan syariah—yang seharusnya tidak dapat dilanggar oleh produk politik (Amir, 2019; Ridho, 2021). Namun, rujukan lain juga menekankan dimensi hak: Muhammad Asad (sebagaimana dipaparkan dalam studi tentang pandangannya atas syariah) menegaskan bahwa "permulaan" syariah adalah hak-hak manusia, sedangkan sanksi/hukuman adalah "hasil akhir," sehingga orientasi tata kelola semestinya bertolak dari perlindungan hak (Amir, 2019). Bahkan disebutkan pula bahwa hak perlindungan merupakan hak yang tidak terpisahkan bagi anggota masyarakat—Muslim maupun non-Muslim—secara setara (Amir, 2019).

Arah normatif ini beririsan dengan kajian yang menekankan bahwa Islam yang mengusung pemerintahan demokratis berbasis persamaan, keadilan, dan toleransi dapat berjalan baik ketika tidak melakukan diskriminasi politik terhadap warga negara, termasuk pengakuan atas hak-hak politik non-Muslim ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019). Karena itu, veto dalam perspektif politik Islam, apabila hendak dibenarkan, perlu ditempatkan dalam kerangka maqāṣid/kemaslahatan dan perlindungan hak, bukan sekadar penguatan posisi aktor tertentu (Amir, 2019; "MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019; Shobahah, 2017).

________________________________________

4. Pembahasan

4.1 Model Pertama — "Veto Syariah": Hak Veto sebagai Mekanisme Penjagaan Keselarasan Legislasi dengan Syariah

Salah satu formulasi eksplisit mengenai veto dalam wacana politik Islam muncul dalam pembahasan tentang perlunya lembaga "pengawal syari'at Islam" untuk mengawasi undang-undang buatan manusia (termasuk parlemen), bahkan "kalau perlu" diberi hak veto untuk menangguhkan berlakunya undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan syariah (Ridho, 2021). Argumen yang menyertainya menyatakan bahwa, dalam pandangan eksklusif, "kedaulatan Tuhan berada di atas kedaulatan manusia," sehingga diperlukan perangkat kelembagaan yang dapat menghentikan pemberlakuan norma yang dinilai melanggar syariat (Ridho, 2021). Pada titik ini, veto bukan terutama alat tawar-menawar politik, melainkan alat kontrol normatif untuk menjaga hierarki nilai (divine sovereignty) di atas produk deliberasi manusia (Amir, 2019; Ridho, 2021).

Namun, sumber yang sama juga menegaskan keterbatasan desain politik Islam dalam nash: Islam tidak memberikan kepastian aturan yang eksplisit dan detail tentang pergantian pemimpin maupun konsepsi negara yang utuh (struktur, sistem pemerintahan, hal teknis) (Ridho, 2021). Sejalan dengan itu, kajian fiqh siyasah juga menegaskan bahwa al-Qur'an tidak memberikan "skema khusus" tentang bentuk pemerintahan organisasi politik negara Islam, melainkan garis besar prinsip-prinsip konstitusi Islam (Shobahah, 2017). Implikasinya, walaupun "veto syariah" dapat diajukan sebagai desain institusional untuk memastikan kepatuhan pada syariat, bentuk lembaganya, prosedurnya, dan batas-batas penggunaannya tetap wilayah ijtihad yang harus diuji dengan prinsip kemaslahatan, musyawarah, dan perlindungan hak (Amir, 2019; Karnaini, 2021; Shobahah, 2017).

4.2 Model Kedua — "Veto Prerogatif": Hak Veto sebagai Hak Istimewa Penguasa dalam Praktik Monarki/Kesultanan

Di luar desain normatif-legalistik, veto juga muncul sebagai hak istimewa politik yang melekat pada penguasa monarki. Studi tentang Kesultanan Ternate mencatat bahwa sultan memiliki hak-hak istimewa politik berupa Jaib Kolano dan Iddin/Idhin Kolano yang dipahami sebagai "hak veto," dan hak prerogatif tersebut digambarkan membuat sultan memiliki kekuasaan sangat besar "tanpa ada batasannya" (Hasyim, 2017). Bahkan disebutkan bahwa hanya kolano yang dapat mengeluarkan iddin (hak veto) yang dipatuhi masyarakat, dan sultan menyebut dirinya kalifatullah dengan dua hak prerogatif (hak veto) tersebut (Hasyim, 2017).

Kasus Ternate penting sebagai ilustrasi analitis dalam ilmu politik Islam karena memperlihatkan dua hal sekaligus: (i) legitimasi agama dapat dipakai untuk mengukuhkan kewenangan veto sebagai simbol kedaulatan penguasa; dan (ii) veto dapat bergerak dari instrumen penjagaan kemaslahatan menjadi instrumen konsentrasi kekuasaan (Hasyim, 2017). Dengan kata lain, sumber ini mendemonstrasikan risiko konseptual: veto yang tidak dibatasi prosedur musyawarah, pengawasan sosial, atau prinsip persamaan dapat menjelma menjadi otoritas absolut (Hasyim, 2017; Karnaini, 2021).

4.3 Model Ketiga — Veto sebagai Fungsi Akuntabilitas: Pembatalan/Penarikan Legitimasi dalam Kerangka Kontrak Politik dan Pengawasan

Sebagian rujukan menawarkan kerangka yang membantu "menerjemahkan" veto ke dalam bahasa akuntabilitas politik Islam. Disebutkan bahwa memerintah adalah kontrak antara pemimpin (imam) dan rakyat, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta memiliki ketentuan "pencabutan" dan pembuatan kontrak menjadi tidak berlaku (null and void), misalnya ketika terjadi pengkhianatan terhadap din dan umma (Ali, 2014). Meski teks tersebut tidak menamai mekanisme ini sebagai "veto," secara fungsional ia menunjukkan adanya gagasan pembatalan/penarikan atas legitimasi politik—sebuah bentuk "veto masyarakat" terhadap kepemimpinan yang melanggar dasar kontrak (Ali, 2014).

Dimensi partisipatif-akuntabel ini sejalan dengan penekanan bahwa dalam sistem politik Islam, membuka ruang keterlibatan warga untuk menjalankan urusan negara, mengekspresikan keyakinan/pikiran/pendapat secara damai, dan menentang penindasan merupakan bagian dari pematangan demokrasi (Muh. F. Hasyim, 2020). Sementara itu, konsep good governance dalam pengalaman Umar bin Abdul Aziz (sebagaimana dikaji) memuat prinsip musyawarah, keadilan dan penegakan hukum, persamaan, HAM, serta pengawasan sosial (Karnaini, 2021). Jika disintesiskan, sumber-sumber ini mendukung pemahaman bahwa "hak membatalkan" dalam politik Islam tidak mesti berbentuk prerogatif satu aktor, tetapi bisa diwujudkan melalui mekanisme akuntabilitas: kontrak kepemimpinan yang memungkinkan pencabutan, partisipasi warga untuk menolak penindasan, dan pengawasan sosial untuk mencegah kebijakan menyimpang dari keadilan (Ali, 2014; Muh. F. Hasyim, 2020; Karnaini, 2021).

4.4 Musyawarah, Pembagian Kekuasaan, dan Implikasi terhadap "Siapa Pemegang Veto"

Beberapa kajian menyatakan bahwa konsep pembagian/pemencaran kekuasaan tidak asing dalam pemikiran politik Islam; bahkan disebut bahwa konsep pemencaran kekuasaan terjadi ketika Nabi Muhammad mendirikan negara Madinah (Chandranegara, 2016). Dalam perspektif fiqh siyasah, konsep trias politica dinilai tidak bertentangan, dan implementasi pembagian kekuasaan dilacak pada masa khulafā' al-rāsyidīn: eksekutif dipegang khalifah, legislatif oleh Dewan Syura, dan yudikatif oleh qadhi/hakim; bahkan Umar bin Khattab disebut memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif agar qadhi bebas dari pengaruh eksekutif (Gusmansyah, 2019). Di sisi lain, literatur tentang Muhammad Asad menekankan prinsip musyawarah sebagai cara menyelenggarakan urusan negara dan masyarakat, dengan dua batas penentu: kedaulatan sejati pada Tuhan dan kewajiban musyawarah dalam urusan publik (Amir, 2019).

Jika diletakkan dalam analisis veto, sumber-sumber di atas menyiratkan bahwa legitimasi veto (bila ada) semestinya kompatibel dengan arsitektur musyawarah dan pembatasan kekuasaan, bukan melemahkannya (Amir, 2019; Chandranegara, 2016; Gusmansyah, 2019). Dengan demikian, veto yang dibenarkan secara politik-Islami lebih dekat pada veto yang: (i) mencegah penyalahgunaan kekuasaan; (ii) menjaga keselarasan norma dengan keadilan dan kemaslahatan; dan (iii) dapat diawasi/dibatasi oleh mekanisme musyawarah dan pengawasan sosial (Amir, 2019; Gusmansyah, 2019; Karnaini, 2021). Ini kontras dengan veto prerogatif absolut yang tergambar dalam praktik Kesultanan Ternate (R. Hasyim, 2017).

4.5 Ketegangan Kritis: "Veto Syariah" dan Risiko Diskriminasi terhadap Minoritas serta HAM

Literatur juga memperingatkan bahwa relasi Islam, politik, dan HAM memiliki dinamika yang tidak tunggal: Islam dapat tampil sebagai rahmat yang menghormati pluralitas, toleransi, dan peduli HAM, tetapi juga kerap diidentifikasi dengan diskriminasi dan intoleransi; bahkan agama dapat dijadikan basis ideologi kekerasan, dari kebijakan represif negara sampai gerakan teror (Abshar et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, kajian tentang perda/kebijakan bernuansa syariah menilai bahwa formalisasi regulasi syariah dapat menjadi ancaman bagi hak-hak non-Muslim dan berpotensi memicu pelanggaran hak, misalnya kebebasan beribadah dan hak-hak sosial-politik tertentu; karena itu diperlukan reinterpretasi syariah tradisional menjadi syariah yang progresif dan modern agar selaras dengan tuntutan hak asasi manusia (Kamil, 2016).

Di sisi lain, terdapat argumen normatif bahwa pengakuan hak politik non-Muslim tidak cukup berhenti pada tataran teoritis, tetapi harus hadir secara normatif dan praktis; Islam yang mengusung prinsip persamaan, keadilan, dan toleransi dapat berjalan baik bila tidak melakukan diskriminasi politik terhadap warganya ("MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019). Jika disintesiskan, kedua jalur argumen ini menunjukkan ketegangan yang perlu dicatat dalam desain veto menurut politik Islam: veto yang diklaim "demi syariah" dapat kehilangan legitimasi siyasah shar'iyyah bila berujung pada diskriminasi, pelanggaran hak, atau penindasan, karena hal itu bertentangan dengan prinsip persamaan/keadilan serta orientasi perlindungan hak yang ditegaskan dalam sejumlah rujukan (Abshar et al., 2021; Amir, 2019; Kamil, 2016; "MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019). Dengan kata lain, veto dalam politik Islam menuntut bukan hanya "basis teologis," melainkan juga "akuntabilitas hak" dan "ukuran kemaslahatan" (Amir, 2019; Karnaini, 2021; Shobahah, 2017).

________________________________________

5. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan yang tersedia, hak veto menurut ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai mekanisme penolakan/penangguhan/pembatalan keputusan politik yang (idealnya) diarahkan untuk memastikan pemerintahan dan legislasi tetap berada dalam koridor syariah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan (Amir, 2019; Karnaini, 2021; Ridho, 2021; Shobahah, 2017). Akan tetapi, karena nash tidak menyediakan desain institusional yang detail, bentuk konkret veto adalah wilayah ijtihad politik yang harus diuji secara etis dan institusional (Ridho, 2021; Shobahah, 2017).

Secara konseptual, setidaknya ada tiga pola yang dapat dibedakan dari literatur yang disediakan. Pertama, veto sebagai penjaga syariah (normatif-teokratis): lembaga "pengawal syariah" diberi hak veto untuk menangguhkan undang-undang yang bertentangan dengan syariah, berangkat dari gagasan kedaulatan Tuhan di atas kedaulatan manusia (Amir, 2019; Ridho, 2021). Kedua, veto sebagai hak prerogatif penguasa (monarkis-tradisional): hak veto menjadi simbol dan instrumen kekuasaan sangat besar penguasa, sebagaimana tercatat pada Kesultanan Ternate (R. Hasyim, 2017). Ketiga, veto sebagai akuntabilitas politik: gagasan kontrak kepemimpinan yang memiliki ketentuan pencabutan (pembatalan kontrak) dan prinsip partisipasi untuk menentang penindasan, serta pengawasan sosial—yang secara fungsional dapat berperan sebagai "pembatal" kebijakan zalim (Ali, 2014; Muh. F. Hasyim, 2020; Karnaini, 2021).

Akhirnya, veto dalam politik Islam tidak dapat dinilai sah hanya karena siapa yang menjalankannya, tetapi terutama karena untuk apa dan dengan batasan apa ia dijalankan: harus kompatibel dengan musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan HAM (termasuk non-Muslim), dan pengawasan sosial, serta tidak berubah menjadi alat diskriminasi atau absolutisme (Abshar et al., 2021; Amir, 2019; R. Hasyim, 2017; Kamil, 2016; Karnaini, 2021; "MUSLIMS' THOUGHTS OF NON-MUSLIMS' POLITICAL RIGHTS IN MAJORITY MUSLIM AREAS IN MAKASSAR," 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abshar, F. U., Khanif, A., Efendi, A., & Muktafi, M. (2021). Islam and Human Rights: Friend or Foe? Addin, 15(2), 229. https://doi.org/10.21043/addin.v15i2.14868

Ali, F. (2014). Basis struktur sosial pemikiran Islam awal, pengaruh agama dan renungan dewasa ini. Dialog, 37(1), 33–48. https://doi.org/10.47655/dialog.v37i1.51

Amir, A. N. (2019). Pandangan Muhammad Asad tentang Shariah. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 7(1), 13–30. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i1.176

Chandranegara, I. S. (2016). Penuangan checks and balances ke dalam konstitusi. Jurnal Konstitusi, 13(3), 552. https://doi.org/10.31078/jk1334

Gusmansyah, W. (2019). Trias politica dalam perspektif fikih siyasah. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448

Hasyim, Muh. F. (2020). Literasi politik komunitas Samin di Bojonegoro dalam pemilu perspektif fiqih siyasah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(2), 225–238. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3933

Hasyim, R. (2017). Dari mitos tujuh putri hingga legitimasi agama: Sumber kekuasaan Sultan Ternate. Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities, 1(2), 144. https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.27777

Kamil, S. (2016). Syariah law and the rights of non-Muslims: The importance of reinterpreting traditional syariah and disseminating progressive syariah. Buletin Al-Turas, 22(1), 183–207. https://doi.org/10.15408/bat.v22i1.2933

Kanang, A. R. (2018). Diskursus pembatasan kekuasaan presiden dalam sistem presidensial menurut UUD 1945. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(1), 163–177. https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5902

Karnaini, Z. (2021). Concepts and application of good governance in the government of Omar bin Abdul Aziz. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 6(1), 117–132. https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.108

Muslims' thoughts of non-Muslims' political rights in majority Muslim areas in Makassar. (2019). Jurnal Adabiyah, 19(2), 204–223. https://doi.org/10.24252/jad.v17i119i2a7

Ridho, A. (2021). Syari'at Islam dan dilema daulah Islamiyah (Indonesia cerminan negara Madinah). Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 2(2), 109–131. https://doi.org/10.20414/mudabbir.v2i2.4138

Riswanto, A. (2016). Strategi politik-hukum meningkatkan kualitas kinerja DPR RI dalam produktivitas legislasi nasional. Jurnal Cita Hukum, 4(2). https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4140

Shobahah, N. (2017). Penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat perspektif fiqih siyasah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 5(1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.17-39

Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau ulang ketentuan presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 1(1), 49–74. https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349