02110 - Gerrymandering: Manipulasi Batas Daerah Pemilihan dalam Perspektif Ilmu Politik dan Politik Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji gerrymandering sebagai bentuk manipulasi batas daerah pemilihan yang bertujuan menguntungkan kandidat atau kelompok politik tertentu. Dengan menggunakan pendekatan analisis konseptual dan normatif, kajian ini menelaah posisi gerrymandering dalam studi kepemiluan, mekanisme operasional serta dampaknya terhadap representasi, standar penataan daerah pemilihan dalam kerangka demokrasi prosedural, serta penilaian gerrymandering menurut perspektif ilmu politik Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa gerrymandering merupakan varian manipulasi aturan yang bekerja melalui desain institusional pada tahap pra-pemilihan dan berpotensi menghasilkan ketidaksepadanan antara perolehan suara dan distribusi kursi. Ditinjau dari kerangka siyasah syar'iyyah, etika politik Islam, prinsip musyawarah, dan maqasid syariah, gerrymandering dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umum. Pencegahannya menuntut penataan daerah pemilihan yang imparsial, menjamin kesetaraan nilai suara, non-diskriminatif, transparan, partisipatif, dan memiliki mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Kata Kunci: Gerrymandering, Daerah Pemilihan, Malpraktik Pemilu, Siyasah Syar'iyyah, Maqasid Syariah

________________________________________

Abstract

This article examines gerrymandering as a form of electoral district boundary manipulation aimed at benefiting particular candidates or political groups. Employing a conceptual and normative analytical approach, this study investigates the position of gerrymandering within electoral studies, its operational mechanisms and representational impacts, standards of electoral district arrangement within procedural democratic frameworks, and the evaluation of gerrymandering from the perspective of Islamic political science. The findings indicate that gerrymandering constitutes a variant of rule manipulation operating through institutional design at the pre-election stage, with the potential to generate a disproportionate relationship between vote shares and seat distribution. Assessed through the frameworks of siyasah syar'iyyah, Islamic political ethics, the principle of musyawarah (deliberation), and maqasid syariah, gerrymandering is found to be incompatible with the values of trustworthiness (amanah), honesty, justice, and public welfare (maslahah). Its prevention requires electoral district arrangements that are impartial, guarantee equal vote value, non-discriminatory, transparent, participatory, and supported by adequate accountability mechanisms.

Keywords: Gerrymandering, Electoral Districts, Electoral Malpractice, Siyasah Syar'iyyah, Maqasid Syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Integritas pemilihan umum tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemungutan suara yang jujur dan transparan, tetapi juga oleh desain kelembagaan yang mengatur bagaimana suara pemilih dikonversi menjadi kursi perwakilan. Salah satu persoalan krusial dalam dimensi tersebut adalah praktik gerrymandering, yakni manipulasi batas-batas wilayah daerah pemilihan yang dirancang untuk menguntungkan kandidat atau koalisi politik tertentu. Fenomena ini telah berlangsung di berbagai sistem demokrasi, mulai dari Amerika Serikat hingga Malaysia, dan secara konsisten menjadi tantangan serius bagi prinsip-prinsip representasi yang adil.

Dalam diskursus ilmu politik kontemporer, gerrymandering diposisikan sebagai salah satu bentuk malpraktik pemilu yang beroperasi pada tahap pra-pemilihan melalui manipulasi aturan dan regulasi. Dampaknya tidak sekadar bersifat teknis-prosedural, melainkan menyentuh substansi demokrasi itu sendiri, yakni sejauh mana kehendak pemilih dapat terwakili secara proporsional dalam lembaga-lembaga perwakilan.

Kajian ini bertujuan menelaah gerrymandering secara komprehensif melalui dua perspektif yang saling melengkapi: pertama, perspektif ilmu politik dan studi kepemiluan yang menyoroti definisi, mekanisme, dampak, serta standar normatif penataan daerah pemilihan; dan kedua, perspektif ilmu politik Islam yang mengevaluasi praktik tersebut berdasarkan kerangka siyasah syar'iyyah, etika politik Islam, prinsip musyawarah, dan maqasid syariah. Dengan demikian, kajian ini berupaya menyumbangkan perspektif normatif yang komprehensif dan berbasis nilai dalam diskursus pencegahan manipulasi elektoral.

________________________________________

2. Definisi dan Posisi Gerrymandering dalam Studi Kepemiluan

Gerrymandering dalam literatur politik dipahami sebagai manipulasi batas-batas wilayah pemilihan untuk menghasilkan kemenangan bagi kandidat atau koalisi tertentu, yakni dengan "memanipulasi pembagian batas-batas wilayah pemilihan umum" agar menguntungkan pihak utama tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, manipulasi batas daerah pemilihan dapat diletakkan sebagai salah satu bentuk malpraktik atau manipulasi pemilu pada tahap pra-pemilihan, karena studi malpraktik pemilu menegaskan bahwa tahapan penting proses pemilu dapat dimanipulasi, termasuk "batas daerah pemilihan", dan bahwa malpraktik pemilu adalah proses ketika aturan atau regulasi pemilu dimanipulasi untuk mendukung kepentingan tertentu (Mariana, 2022). Dengan demikian, gerrymandering dapat dibaca sebagai varian manipulasi aturan (rule manipulation) yang bekerja lewat desain institusional—bukan sekadar pelanggaran teknis pemungutan suara—karena ia memengaruhi bagaimana suara dikonversi menjadi kursi melalui desain distrik (Mariana, 2022; Masitoh, 2020).

Secara terminologis, perlu dibedakan antara redistricting atau penataan daerah pemilihan sebagai proses yang dapat bersifat administratif-legal, dengan gerrymandering sebagai penataan batas yang didorong motif keberpihakan atau keuntungan tertentu. Kajian tentang redistricting di Amerika Serikat, misalnya, menilai klaim bahwa perubahan batas distrik menjadi akar polarisasi secara sistematis dan menyimpulkan bahwa redistricting memang berkontribusi pada polarisasi, meski tidak berdiri sebagai satu-satunya penyebab. Nuansa ini penting: tidak semua penataan ulang batas otomatis merupakan gerrymandering, tetapi gerrymandering adalah redistricting yang dipraktikkan sebagai strategi keuntungan politik yang menyimpang dari prinsip imparsialitas (Masitoh, 2020).

________________________________________

3. Mekanisme Umum Gerrymandering: Teknik dan Dampaknya

Literatur yang membahas praktik Malaysia menguraikan beberapa bentuk pengaturan batas yang berfungsi strategis bagi pemenangan elektoral. Gerrymandering dijelaskan sebagai manipulasi pembagian batas wilayah pemilu untuk memastikan kemenangan pihak tertentu. Dalam pembahasan pemasaran politik pemilu Malaysia, disebutkan bentuk-bentuk seperti gerrymandering penumpukan (concentration), penyebaran (spread), dan pemindahan sandang atau incumbent, yang semuanya bekerja dengan mengatur distribusi pemilih agar menguntungkan satu partai dibanding lawannya (Fajar et al., 2024). Literatur tersebut juga mengutip kategorisasi Friedman dan Holden bahwa gerrymandering dapat dibaca sebagai packing dan cracking, yakni strategi mengonsentrasikan—membuat "pembuangan" suara lawan di sedikit distrik—atau memecah atau mengencerkan kekuatan lawan agar gagal membentuk mayoritas di banyak distrik (Fajar et al., 2024).

Dampak politik dari praktik semacam ini dapat berupa ketidaksepadanan antara suara dan kursi. Studi tentang kemenangan Barisan Nasional Malaysia mencatat bahwa pada Pemilu 2013, praktik gerrymandering disebut hadir bersamaan dengan hasil kemenangan koalisi Barisan Nasional dengan 47% suara dan memperoleh 60% jatah kursi di parlemen, yakni sekitar 222 kursi. Klaim ini relevan untuk menunjukkan bagaimana manipulasi batas dapat mengubah penerjemahan dukungan pemilih menjadi distribusi kursi yang lebih menguntungkan pihak tertentu (Mariana, 2022). Dalam kasus Amerika Serikat, pembahasan perbandingan sistem pemilu juga menegaskan kontroversi karena gubernur petahana dapat "merubah batas-batas distrik" agar suara yang diterima dominan—fenomena yang secara eksplisit disebut gerrymandering.

________________________________________

4. Prinsip Penataan Daerah Pemilihan dalam Kerangka Demokrasi Prosedural: Pembanding Empiris Indonesia

Karena gerrymandering bekerja lewat desain distrik, standar normatif penataan daerah pemilihan menjadi pembanding yang penting. Studi tentang penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2024 menjelaskan bahwa penataan daerah pemilihan dinilai dengan rujukan prinsip-prinsip Pasal 185 UU No. 7 Tahun 2017, antara lain: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan (Masitoh, 2020). Studi yang sama menekankan prinsip opovov (one person, one vote, one value) sebagai prinsip teoretik umum penataan daerah pemilihan (Masitoh, 2020), serta menempatkan impartiality sebagai tuntutan agar lembaga pemilu bersifat nonpartisan, independen, profesional, dan keputusan tertentu dapat dipahami sebagai upaya mencegah manipulasi politik atau keuntungan partikular (Masitoh, 2020). Selain itu, prinsip non-discrimination ditegaskan sebagai tidak membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, dan status, sedangkan prinsip transparansi diwujudkan melalui pelibatan pemangku kepentingan, penggunaan instrumen informasi seperti Si Dapil, serta sosialisasi melalui kanal publik (Masitoh, 2020).

Dari perspektif malpraktik pemilu, standar-standar ini dapat dipahami sebagai "antibodi institusional" terhadap manipulasi aturan, karena malpraktik pemilu secara eksplisit mencakup manipulasi "aturan dan regulasi" untuk kepentingan tertentu dan dapat terjadi sejak pra-pemilihan, termasuk pada desain distrik (Mariana, 2022; Masitoh, 2020). Dengan demikian, ketika prinsip imparsialitas, kesetaraan nilai suara, transparansi, dan non-diskriminasi melemah, ruang bagi gerrymandering sebagai manipulasi aturan menjadi lebih terbuka (Mariana, 2022; Masitoh, 2020).

________________________________________

5. Kerangka Ilmu Politik Islam: Dari Siyasah Syar'iyyah ke Etika Politik Islam

5.1 Siyasah Syar'iyyah sebagai Kerangka Tujuan: Maslahah dan Pencegahan Mafsadah

Dalam literatur yang membahas politik syariah, siyâsah syar'iyyah didefinisikan—mengikuti Wahab Khallaf—sebagai pengurusan urusan umum negara dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudaratan tanpa melampaui batas-batas syariah. Rumusan serupa juga digunakan dalam kajian pelaksanaan pilkades dalam perspektif siyasah syar'iyyah. Dalam kerangka ini, penataan institusi politik, termasuk aturan pemilu, dinilai sah sejauh menjadi instrumen tata kelola kemaslahatan publik dan mencegah kemudaratan sosial-politik.

Sejalan dengan itu, kajian etika politik Islam menyatakan bahwa urusan sistem politik pemerintahan pada dasarnya merupakan urusan duniawi yang dapat menggunakan sistem apa pun selama tidak ada dalil yang melarang (al-ashl fi al-asyyâ' al-ibâhah), tetapi ketika praktik politik tidak mengacu pada prinsip dasar ajaran Islam—seperti amanah, kejujuran, profesionalitas, tanggung jawab, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum—maka tindakan itu dikategorikan buruk atau tercela secara etika normatif dan sosial. Kerangka ini memungkinkan evaluasi: bukan "pemilu"-nya yang dipersoalkan, melainkan praktik manipulatif dalam pemilu yang menjauh dari amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

5.2 Musyawarah, Kedaulatan Rakyat, dan Partisipasi sebagai Horizon Normatif

Prinsip musyawarah ditegaskan sebagai prinsip penting dalam politik Islam. Literatur pendidikan politik berbasis nilai Al-Qur'an menyatakan bahwa Q.S. Ali Imran: 159 menjelaskan prinsip politik terkait demokrasi, yakni pelibatan masyarakat dalam kebijakan penguasa. Kajian fikih siyasah tentang Pilgub Jawa Timur juga menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai sesuai dengan prinsip musyawarah dalam hukum ketatanegaraan Islam, dengan rujukan Q.S. al-Syura (42): 38. Dengan demikian, pengambilan keputusan politik yang berdampak luas—termasuk penataan daerah pemilihan—secara normatif idealnya membuka ruang deliberasi dan keterlibatan publik.

Dari sisi legitimasi kekuasaan, studi perspektif hukum Islam menegaskan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah, yakni rakyat yang mengangkat dan memiliki hak memaksa pemerintah dalam lapangan politik, sementara kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah dan manusia sebagai pelaksana kedaulatan itu. Di tingkat legislasi, kajian fikih atas parliament made law menolak legalitas elitis yang memusat pada kelas elite, menuntut proses pembentukan hukum yang partisipatif dan materi hukum yang aspiratif-demokratis agar mengakomodasi aspirasi rakyat (Hastriana et al., 2020). Prinsip-prinsip ini menyediakan dasar normatif untuk menilai praktik desain aturan pemilu yang cenderung elitis dan manipulatif (Hastriana et al., 2020).

5.3 Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesetaraan sebagai Nilai Umum

Dalam kajian yang menilai presidential threshold melalui perspektif maqasid syariah, disebutkan bahwa ruang manfaat (maqasid al-'ammah) mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan dan kesetaraan. Walaupun kajian tersebut berfokus pada threshold, ia menegaskan bahwa perangkat aturan pemilu dapat dinilai dari kontribusinya pada nilai umum berupa keadilan dan kesetaraan serta dampak positif-negatifnya. Dengan demikian, praktik pengaturan batas distrik dapat pula diletakkan dalam kerangka serupa: apakah ia memperkuat atau merusak keadilan dan kesetaraan dalam representasi politik (Masitoh, 2020).

________________________________________

6. Penilaian Gerrymandering Menurut Kerangka Politik Islam: Sintesis Normatif

Berdasarkan definisinya sebagai manipulasi batas wilayah pemilu untuk kemenangan pihak tertentu, serta posisinya sebagai manipulasi aturan pemilu pada tahap pra-pemilihan (Mariana, 2022), gerrymandering secara konseptual dapat dinilai bertentangan dengan tujuan siyasah syar'iyyah yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Jika pemilu dipahami sebagai mekanisme duniawi yang dibolehkan, maka etikanya ditentukan oleh prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan sosial serta kemaslahatan umum. Pada titik ini, gerrymandering problematik karena motifnya adalah keuntungan partikular melalui manipulasi desain representasi, bukan pemenuhan kemaslahatan publik.

Lebih spesifik, gerrymandering berpotensi merusak kesetaraan nilai suara yang secara prosedural dinyatakan sebagai prinsip penataan daerah pemilihan melalui opovov dan kesetaraan nilai suara (Masitoh, 2020). Dalam horizon maqasid syariah, nilai universal seperti keadilan dan kesetaraan diposisikan sebagai maqasid umum yang relevan untuk menilai desain aturan pemilu. Karena itu, ketika desain distrik dengan sengaja mengubah konversi suara menjadi kursi agar menguntungkan kelompok tertentu—misalnya ketidaksepadanan suara-kursi dalam contoh Malaysia 2013—maka ia dapat dipandang menimbulkan ketidakadilan representasi yang berlawanan dengan nilai kesetaraan dan keadilan yang menjadi parameter maqasid umum (Masitoh, 2020). Namun, perlu dicatat bahwa literatur yang tersedia tidak memberikan "fatwa" spesifik tentang gerrymandering; kesimpulan ini adalah penilaian normatif yang diturunkan dari prinsip-prinsip etika politik Islam dan maqasid yang secara eksplisit disebut dalam sumber-sumber yang dikaji.

Dalam kerangka musyawarah, gerrymandering juga cenderung berlawanan dengan gagasan pelibatan masyarakat dalam kebijakan penguasa dan penegasan bahwa pemilihan langsung selaras dengan prinsip musyawarah. Sebab, praktik gerrymandering biasanya berlangsung sebagai desain teknokratis atau elitis yang sulit diawasi publik dan dapat melahirkan "legalitas elitis", padahal kajian fikih-legislasi menegaskan Islam tidak menghendaki keputusan elitis semata dan menuntut partisipasi aspirasi akar rumput (Hastriana et al., 2020). Konsisten dengan itu, studi penataan daerah pemilihan menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan untuk meningkatkan integritas dan representativitas pembentukan daerah pemilihan (Masitoh, 2020). Dari perspektif politik Islam, prinsip partisipasi ini dapat dipahami sebagai pengejawantahan musyawarah dan anti-elitisme dalam pengambilan keputusan publik (Hastriana et al., 2020).

________________________________________

7. Implikasi Politik dan Demokrasi: Polarisasi dan "Gema" Desain Distrik

Kajian redistricting di Amerika Serikat menunjukkan bahwa distrik yang mengalami perubahan signifikan akibat redistricting menjadi lebih terpolarisasi, dan pilihan pembuat peta dapat "bergema" dari waktu ke waktu. Namun, kajian yang sama juga menegaskan bahwa polarisasi meningkat tidak hanya di DPR tetapi juga di Senat dan sistem politik secara luas, sehingga tidak masuk akal menyandarkan seluruh polarisasi hanya pada redistricting—dengan kata lain, efeknya dinilai relatif sederhana dan redistricting hanya salah satu faktor. Nuansa ini penting untuk diskursus politik Islam: penilaian etis atas gerrymandering tidak perlu bertumpu pada klaim kausal tunggal, misalnya "pasti menyebabkan polarisasi", tetapi cukup pada statusnya sebagai manipulasi aturan yang menyimpang dari amanah dan keadilan (Mariana, 2022).

Sementara itu, contoh Malaysia 2013 menunjukkan bentuk dampak yang lebih langsung dalam hasil representasi, ketika gerrymandering disebut hadir bersamaan dengan diskrepansi suara-kursi sebesar 47% suara berbanding 60% kursi parlemen. Contoh ini mengilustrasikan bagaimana manipulasi batas dapat menggeser penerjemahan kehendak pemilih ke kursi, sehingga problem utamanya adalah keadilan representasi (Masitoh, 2020). Dalam bahasa maqasid, problem tersebut bersinggungan dengan keadilan dan kesetaraan sebagai nilai umum, sedangkan dalam etika politik Islam ia bersinggungan dengan amanah dan kejujuran dalam mengelola urusan publik.

________________________________________

8. Prinsip dan Rekomendasi Anti-Gerrymandering yang Konsisten dengan Politik Islam

Berangkat dari sintesis di atas, desain pencegahan gerrymandering yang kompatibel dengan kerangka politik Islam—siyasah syar'iyyah, etika amanah, musyawarah, dan nilai maqasid—dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, imparsialitas dan independensi penyelenggara. Prinsip impartiality menuntut lembaga pemilu yang nonpartisan, independen, dan profesional; keputusan penataan daerah pemilihan dapat dimaknai sebagai upaya mencegah manipulasi politik atau keuntungan partikular (Masitoh, 2020). Hal ini sejalan dengan etika politik Islam yang menuntut profesionalitas dan tanggung jawab dalam urusan publik.

Kedua, kesetaraan nilai suara (opovov) dan proporsionalitas. Penataan daerah pemilihan dinilai melalui kesetaraan nilai suara dan prinsip opovov (one person, one vote, one value) (Masitoh, 2020). Dalam maqasid syariah, keadilan dan kesetaraan dipahami sebagai nilai universal (maqasid al-'ammah). Karena itu, desain daerah pemilihan yang mempertahankan kesetaraan nilai suara adalah prasyarat normatif untuk mencegah "ketidakadilan representasi" yang menjadi ciri gerrymandering (Masitoh, 2020).

Ketiga, non-diskriminasi dan perlindungan hak politik warga. Penataan daerah pemilihan menegaskan prinsip non-discrimination, yakni tidak membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, dan status (Masitoh, 2020). Prinsip ini koheren dengan horizon etis-demokratis yang juga dirujuk dalam literatur pendidikan politik berbasis nilai Al-Qur'an, yang menekankan bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga tanpa diskriminasi, serta kompatibel dengan maqasid umum berupa keadilan dan kesetaraan.

Keempat, musyawarah dan partisipasi publik dalam penataan daerah pemilihan. Prinsip musyawarah dipahami sebagai pelibatan masyarakat dalam kebijakan penguasa dan dinyatakan selaras dengan pemilihan langsung dalam fikih siyasah. Secara operasional, praktik penataan daerah pemilihan yang melibatkan pemangku kepentingan melalui uji publik, FGD bersama akademisi, tokoh masyarakat, media, pemerintah, dan partai, serta yang menjamin transparansi melalui platform informasi, dilaporkan sebagai strategi peningkatan integritas dan representativitas (Masitoh, 2020). Dalam perspektif fikih-legislasi, partisipasi ini juga mencegah "legalitas elitis" dan mendorong hukum yang aspiratif-demokratis (Hastriana et al., 2020).

Kelima, kerangka akuntabilitas hukum terhadap manipulasi yang sistematis. Dalam penyelesaian sengketa pemilukada, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan dengan tidak sekadar menghitung suara, melainkan membuka ruang koreksi jika terdapat manipulasi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Literatur lain mendefinisikan pelanggaran sistematis-terstruktur-masif sebagai pelanggaran kolektif oleh aparat atau penyelenggara yang terencana dan berdampak luas. Walaupun sumber tidak secara spesifik membahas gerrymandering, konsep "manipulasi yang terencana dan berdampak luas" ini menyediakan kerangka akuntabilitas yang relevan apabila manipulasi batas distrik dilakukan oleh struktur berotoritas dan menghasilkan dampak luas terhadap representasi (Mariana, 2022).

________________________________________

9. Kesimpulan

Dalam sintesis sumber-sumber yang tersedia, gerrymandering didefinisikan sebagai manipulasi batas wilayah pemilu untuk menguntungkan kandidat atau kelompok tertentu, dan dapat diposisikan sebagai malpraktik pemilu berupa manipulasi aturan pada tahap pra-pemilihan (Mariana, 2022). Dampaknya dapat tampak pada ketidaksepadanan suara-kursi, sebagaimana terlihat pada contoh Malaysia 2013, serta dalam konteks lain, redistricting tercatat berasosiasi dengan peningkatan polarisasi meskipun efeknya tidak tunggal dan tidak eksklusif.

Menurut kerangka ilmu politik Islam yang ditarik dari siyasah syar'iyyah dengan orientasi maslahah dan pencegahan mafsadah, etika politik Islam yang menekankan amanah, kejujuran, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum, prinsip musyawarah yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam kebijakan, serta maqasid syariah yang menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai nilai umum, praktik gerrymandering dapat dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip tersebut karena berwatak manipulatif dan berorientasi pada keuntungan partikular (Mariana, 2022).

Karena itu, pencegahan gerrymandering dalam kerangka yang konsisten dengan politik Islam menuntut penataan daerah pemilihan yang imparsial, menjamin kesetaraan nilai suara, non-diskriminatif, transparan, partisipatif atau berbasis musyawarah, serta memiliki mekanisme akuntabilitas terhadap manipulasi yang terencana dan berdampak luas (Masitoh, 2020; Hastriana et al., 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Fajar, G. A., Harjo, B., & Warganegara, A. (2024). Application of the District Magnitude Principle in Determining Electoral Districts and Allocation of Seats (Study at the General Election Commission of Lampung Province). Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 3(1), 519–546. https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2318

Hastriana, A., Kurniati, K., & Rahmiati, R. (2020). Polemics of Power in Islamic Law Perspective. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 20(2), 143. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i2.20690

Mariana, M. (2022). Redistricting dan Polarisasi Partai di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Ahkam, 1(1), 215–231. https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.776

Masitoh, D. (2020). Faktor Kemenangan Partai Barisan Nasional Malaysia dalam Pemilu Selama 60 Tahun (1957–2018). Perspektif, 9(2), 296–306. https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3559