02108 - Geopolitik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Studi Kasus Kontemporer

Geopolitics in the Perspective of Islamic Political Science: Conceptual Study and Contemporary Case Studies

Abstract

This article examines the concept of geopolitics through the lens of Islamic political science, analyzing the intersection of geographic factors with political dynamics in the international arena. Using a conceptual synthesis approach that integrates material geopolitics, critical geopolitics, and Islamic political thought, this article argues that geopolitics in Islamic political science cannot be reduced to a single doctrine, but rather represents an analytical framework that incorporates variables typical of Islamic politics: religious identity, cross-border solidarity, social structures (ʿaṣabiyyah), and the use of Islam as an instrument of legitimacy and influence. Through contemporary case studies — including the Saudi Arabia–Iran rivalry, the Saudi Arabia–Qatar conflict of 2017, the Turkey–Syria border dynamics, and Indonesia's Islamic identity diplomacy — this article demonstrates that Islamic narratives (including sectarian ones) frequently intersect with hegemonic contestation, border security, and energy geoeconomics. The article further argues that Islamic political science offers a normative critique of antagonistic geopolitical mapping, particularly the dār al-ḥarb versus dār al-islām dichotomy, which lacks explicit textual basis in the Quran and Sunnah and is incompatible with the plural realities of contemporary international relations. Theoretically, this article contributes a dual analytical framework: (i) geographic and structural analysis that shapes strategic choices, and (ii) examination of how Islam is employed as a language of legitimation and a tool of cross-border influence.

Keywords: geopolitics, Islamic political science, religious identity, proxy war, sectarianism, critical geopolitics

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep geopolitik melalui lensa ilmu politik Islam, dengan menganalisis titik temu antara faktor geografis dan dinamika politik dalam arena internasional. Menggunakan pendekatan sintesis konseptual yang memadukan geopolitik material, geopolitik kritis, dan pemikiran politik Islam, artikel ini berargumen bahwa geopolitik dalam ilmu politik Islam tidak dapat direduksi menjadi doktrin tunggal, melainkan merupakan kerangka analitis yang memasukkan variabel khas politik Islam: identitas keagamaan, solidaritas lintas-batas, struktur sosial (ʿaṣabiyyah), serta penggunaan Islam sebagai instrumen legitimasi dan pengaruh. Melalui studi kasus kontemporer — meliputi rivalitas Arab Saudi–Iran, konflik Arab Saudi–Qatar tahun 2017, dinamika perbatasan Turki–Suriah, dan diplomasi identitas Islam Indonesia — artikel ini menunjukkan bahwa narasi Islam (termasuk sektarian) kerap beririsan dengan kontestasi hegemoni, keamanan perbatasan, dan geoekonomi energi. Artikel ini lebih lanjut berargumen bahwa ilmu politik Islam menawarkan kritik normatif terhadap pemetaan geopolitik yang antagonistik, khususnya dikotomi dār al-ḥarb versus dār al-islām, yang tidak memiliki dasar tekstual eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak kompatibel dengan realitas hubungan internasional yang plural. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada kerangka analitis ganda: (i) analisis geografis dan struktural yang membentuk pilihan strategis, dan (ii) pengkajian tentang bagaimana Islam digunakan sebagai bahasa legitimasi sekaligus alat pengaruh lintas-batas.

Kata kunci: geopolitik, ilmu politik Islam, identitas keagamaan, perang proksi, sektarianisme, geopolitik kritis

________________________________________

1. Pendahuluan

Geopolitik sebagai subdisiplin ilmu politik dan hubungan internasional telah lama menjadi kerangka analitis yang digunakan untuk memahami bagaimana faktor geografis membentuk perilaku negara di panggung internasional. Namun, dalam konteks dunia Muslim yang semakin kompleks — ditandai oleh rivalitas regional, perang proksi, diplomasi identitas, serta persaingan sumber daya energi — kajian geopolitik memerlukan perluasan analitis yang mampu mengakomodasi variabel-variabel khas politik Islam.

Pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah: bagaimana ilmu politik Islam membaca dan menginterpretasikan pengaruh faktor geografis terhadap politik internasional? Apakah geopolitik dalam perspektif Islam sekadar aplikasi teori konvensional pada konteks Muslim, ataukah terdapat kontribusi konseptual yang bersifat khas?

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui kajian literatur yang bersumber dari penelitian-penelitian terkini dalam bidang ilmu politik Islam, hubungan internasional, dan studi kawasan. Dengan menggunakan pendekatan sintesis konseptual, artikel ini memadukan tiga kerangka utama: geopolitik material, geopolitik kritis, dan perspektif politik Islam, untuk menghasilkan kerangka analitis yang lebih komprehensif.

________________________________________

2. Geopolitik: Definisi Umum dan Fokus Kajian

Dalam literatur ilmu politik dan hubungan internasional yang tersedia pada sumber rujukan, geopolitik dipahami sebagai kajian tentang keterkaitan faktor geografis — misalnya batas teritorial, lokasi, dan sumber daya — dengan perilaku politik negara dalam ranah domestik maupun internasional (Basundoro, 2020; Zulkhair, 2023). Definisi konseptual ini ditegaskan pula melalui pemahaman geopolitik sebagai analisis interaksi "pengaturan geografis" (geographical setting) dengan proses politik yang membentuk kebijakan serta perilaku internasional (Zulkhair, 2023). Dengan demikian, geopolitik dalam kerangka ini bukan sekadar "peta," melainkan perangkat analitis untuk menjelaskan bagaimana aktor politik membaca keuntungan dan keterbatasan geografis guna mencapai tujuan politiknya (Zulkhair, 2023).

Sumber-sumber rujukan juga menekankan bahwa geopolitik kerap berkelindan dengan geostrategi: geografi diperlakukan sebagai "realitas geopolitik" yang kemudian direspons negara melalui perumusan strategi, termasuk proyeksi kekuatan, diplomasi, atau pengamanan sumber daya dan rute (Muhaimin et al., 2022). Namun, terdapat nuansa penting: sebagian literatur menolak determinisme geografis; faktor geopolitik tidak selalu "menentukan" kebijakan luar negeri secara spesifik, melainkan menyediakan opsi yang paling cocok serta menghadirkan hambatan dan kesempatan dalam pilihan kebijakan (Muhaimin et al., 2022). Di sisi lain, terdapat kritik bahwa geopolitik sebagai teori yang menjadikan faktor geografi "hak mutlak" bagi nasib negara dapat jatuh pada problem epistemik tertentu — disebut sebagai pseudoscience dalam satu rujukan. Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa geopolitik adalah ranah kajian yang diperdebatkan, yakni antara pembacaan material berupa lokasi dan sumber daya serta kritik atas klaim deterministik (Muhaimin et al., 2022).

________________________________________

3. Geopolitik Menurut Ilmu Politik Islam: Posisi, Asumsi, dan Batasannya

Berdasarkan rujukan yang tersedia, ilmu politik Islam — sebagai tradisi kajian politik yang mengaitkan Islam dengan kuasa, kebijakan, identitas, dan relasi internasional — dapat dilihat beroperasi pada dua lapis sekaligus: (1) lapis identitas/normatif, yakni Islam sebagai identitas politik, sumber legitimasi, dan rujukan etika; serta (2) lapis empiris-strategis, yakni negara atau aktor yang menggunakan narasi Islam untuk kepentingan politik, termasuk dalam kontestasi geopolitik (Andriasanti, 2015).

Dalam kerangka ini, "geopolitik menurut ilmu politik Islam" tidak berarti mengganti geopolitik dengan doktrin tunggal, melainkan membaca pengaruh geografi terhadap politik internasional sambil memasukkan variabel-variabel yang menonjol dalam politik Islam: identitas keagamaan, solidaritas lintas-batas, dan penggunaan agama sebagai instrumen kebijakan luar negeri (Andriasanti, 2015).

3.1 Klasifikasi Ruang Politik: Dār al-Ḥarb dan Dār al-Islām — serta Kritik Kontemporernya

Salah satu pintu masuk "geopolitik" dalam wacana politik Islam adalah pemetaan wilayah seperti dār al-ḥarb dan dār al-islām. Namun, rujukan yang tersedia menekankan bahwa pemetaan ini perlu ditinjau ulang dalam konteks kontemporer. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa konsep dār al-ḥarb versus dār al-islām tidak ditemukan dasar eksplisitnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, sehingga relasinya dengan sumber pokok Islam dipersoalkan, terlebih ketika prinsip Islam dipandang melampaui batas geografis dan waktu. Sumber yang sama juga mengaitkan kemunculan dikotomi semacam ini dengan praktik mobilisasi kekerasan oleh sebagian gerakan — misalnya menjadikannya "doktrin" untuk menggalang semangat jihad — dan menegaskan bahwa perang yang mengatasnamakan Islam tetapi tidak mengikuti cara Nabi tidak dapat disebut jihad. Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam yang ditunjukkan rujukan tersebut, "geopolitik" berbasis pemetaan antagonistik wilayah perlu direkonstruksi agar kompatibel dengan realitas hubungan internasional yang lebih plural dan intens.

3.2 Dimensi People: ʿAṣabiyyah dan Politik Kewilayahan

Rujukan tentang konsep ʿaṣabiyyah Ibn Khaldun menunjukkan bahwa dalam konteks Timur Tengah, relasi negara dengan kelompok sosial — misalnya kesukuan — membentuk dinamika politik dan ekonomi-politik, termasuk legitimasi dan stabilitas (Ramadhan & Iskandar, 2020). Studi tersebut menekankan relevansi hubungan politik modern dan politik kesukuan yang dapat memengaruhi ekonomi politik suatu negara, serta menunjukkan bahwa pengaruh Islam di masyarakat tidak hanya sebagai agama, tetapi juga terkait pemerintahan (Ramadhan & Iskandar, 2020). Hal ini penting bagi "geopolitik menurut politik Islam" karena memperluas fokus geopolitik dari space (ruang) dan resources (sumber daya) menjadi juga people (basis sosial) yang kerap sangat menonjol dalam konfigurasi politik negara-negara Muslim (Ramadhan & Iskandar, 2020; Zarkasyi & Effendi, 2023).

3.3 Islam sebagai Identitas dan Instrumen Kebijakan Luar Negeri: Antara Solidaritas dan Kepentingan Geopolitik

Rujukan kontemporer menegaskan bahwa politik Islam di level internasional dapat menjadi instrumen negara mayoritas Muslim untuk menjaga kedaulatan dan memperjuangkan kepentingan, tetapi sekaligus menciptakan ketegangan ketika solidaritas agama berbenturan dengan kepentingan geopolitik negara. Sejalan dengan itu, kajian tentang Competing Islams menekankan bahwa cara negara memasukkan Islam ke dalam kebijakan luar negerinya kerap dibentuk oleh pertimbangan domestik tentang relasi ideologi dan otoritas politik; iman dapat dipakai secara instrumental untuk mengamankan legitimasi di hadapan audiens domestik maupun internasional, dan kompetisi geopolitik sering dibaca melalui lensa sektarian sebagai kompetisi legitimasi Islam. Dengan demikian, perspektif politik Islam dalam geopolitik menuntut analisis ganda: (i) bagaimana geografi dan struktur persaingan memaksa pilihan strategis, dan (ii) bagaimana Islam dipakai sebagai bahasa legitimasi maupun alat pengaruh lintas-batas (Pratama, 2019).

________________________________________

4. Kerangka Konseptual Sintesis: Geopolitik Material, Geopolitik Kritis, dan Kontribusinya bagi Kajian Politik Islam

4.1 Geopolitik Material: Teritori, Sumber Daya, Rute, dan Proyeksi Kekuatan

Beberapa rujukan menggarisbawahi geopolitik sebagai cara memahami dunia dengan menjelaskan bagaimana lokasi teritorial dan sumber daya alam memengaruhi pembentukan politik nasional dan internasional (Basundoro, 2020), serta menautkannya dengan upaya negara memaksimalkan keuntungan geografi untuk tujuan politik (Zulkhair, 2023). Dalam studi kasus konflik, pendekatan geopolitik dipandang tepat untuk menganalisis bagaimana perselisihan teritorial memengaruhi perilaku politik-militer negara, serta bagaimana teritori dan sumber daya terkait dominasi strategis. Dalam konteks ini, geopolitik material menyediakan bahasa analitis untuk memahami perebutan pengaruh oleh negara-negara di kawasan Muslim — misalnya Timur Tengah — yang sering melibatkan perbatasan, sumber daya, dan kompetisi hegemoni.

4.2 Geopolitik Kritis: Geografi sebagai Konstruksi Sosial — Relevansinya bagi Politik Islam

Rujukan mengenai konsep Indo-Pasifik menekankan bahwa meskipun geopolitik tampak memiliki fondasi materialistik-objektif karena fokus pada faktor geografis, penerapannya menunjukkan bahwa kerangka geopolitik bergantung pada konstruksi sosial (Basundoro, 2020). Dalam perspektif geopolitik kritis, geopolitik tidak lagi cukup dipahami sebagai studi "kenegaraan dan manajemen urusan internasional" saja, melainkan sebagai wacana yang terkait relasi pengetahuan–kekuasaan–hubungan sosial (Basundoro, 2020). Kerangka ini sejalan dengan rujukan lain yang membahas diskursus geopolitik — misalnya kategorisasi geopolitik imperial, Perang Dingin, tatanan dunia baru, hingga geopolitik lingkungan — sebagai bagian dari evolusi cara kuasa memproduksi pengetahuan geopolitik.

Bagi kajian politik Islam, geopolitik kritis relevan karena memungkinkan analisis terhadap bagaimana identitas Islam — Sunni–Syiah, moderasi, Pan-Islamisme, dan lain-lain — menjadi "kode" dan wacana yang membentuk kebijakan luar negeri dan persepsi ancaman, alih-alih sekadar variabel budaya yang berdiri di luar kalkulasi strategis (Andriasanti, 2015). Dengan kata lain, politik Islam menyediakan "materi wacana" yang kuat bagi geopolitik kritis: Islam dapat menjadi bahasa legitimasi, perangkat diplomasi publik, sekaligus instrumen persaingan pengaruh (Andriasanti, 2015).

________________________________________

5. Faktor Geografis dalam Geopolitik dan Cara Politik Islam Membacanya

5.1 Teritori dan Perbatasan: Keamanan, Kedaulatan, dan Identitas

Studi geopolitik perbatasan menunjukkan bahwa isu perbatasan krusial untuk memahami relasi antara ruang (wilayah), kedaulatan, dan identitas kewarganegaraan. Rujukan ini juga menegaskan perlunya memasukkan dimensi sosiologi, budaya, dan ekonomi untuk memahami geopolitik perbatasan, serta mengenali interaksi antara high geopolitics — yang dibentuk oleh elit seperti pemimpin politik, akademisi, dan jurnalis — dan low geopolitics yang mencakup isu sosial terkait budaya dan identitas. Kerangka tersebut sangat kompatibel dengan kajian politik Islam, karena variabel Islam sering hadir sebagai bagian low geopolitics (identitas sosial) yang kemudian diartikulasikan ulang oleh elit menjadi high geopolitics berupa kebijakan luar negeri dan keamanan (Andriasanti, 2015).

5.2 Sumber Daya dan Geoekonomi: Minyak, Gas, Pangan, dan Jalur Pasok

Rujukan mengenai hegemoni di Sungai Mekong menegaskan bahwa teori geopolitik dan hubungan internasional terintegrasi dalam dorongan negara untuk mengamankan akses pada sumber daya global yang vital; sejarah mencatat sumber daya dapat mendorong politik internasional bahkan peperangan. Dalam konteks Timur Tengah, konflik dan rivalitas juga dijelaskan bergeser dari dimensi sektarian menjadi kompetisi geopolitik yang termanifestasi dalam konflik di Suriah, Irak, dan Yaman (Pratama, 2019). Dalam konflik Arab Saudi–Qatar, misalnya, disebutkan bahwa penguatan relasi Qatar dengan Iran dalam produksi minyak dan gas LNG dipersepsikan Arab Saudi sebagai ancaman ekonomi-politik dalam hal stabilitas perdagangan minyak. Hal ini menunjukkan bagaimana politik Islam — misalnya narasi Sunni–Syiah — dapat beririsan dengan geoekonomi (energi) dalam kalkulasi ancaman dan aliansi (Pratama, 2019).

Kajian lain menautkan geopolitik dengan geoekonomi sebagai identifikasi situasi internasional yang memengaruhi kekuatan ekonomi dan militer, serta memaparkan relasi geopolitik–geostrategi dalam merumuskan perluasan politik dengan mempertimbangkan faktor geografis (Zarkasyi & Effendi, 2023). Dalam contoh Mesir, gangguan rute perdagangan Laut Hitam berdampak pada rantai pasok gandum, mendorong dilema kebijakan luar negeri dan memperlihatkan bagaimana pertimbangan geoekonomi memengaruhi preferensi politik luar negeri yang pragmatis (Zarkasyi & Effendi, 2023). Walau studi ini tidak dikategorikan sebagai "politik Islam" secara sempit, ia relevan untuk dunia Muslim karena Mesir dipotret mengambil kebijakan luar negeri pragmatis dalam tekanan geopolitik-geoekonomi (Zarkasyi & Effendi, 2023).

5.3 Lokasi Strategis dan Buffer Zone: Pentingnya Ruang antara Kekuatan

Dalam pendekatan geopolitik, posisi geografis dapat membuat wilayah tertentu diperebutkan karena nilai strategisnya — misalnya konsep buffer zone dalam konflik Rusia–Ukraina yang dipahami sebagai perebutan posisi strategis antara NATO dan Rusia. Pada level teori, faktor geografis menyediakan hambatan dan kesempatan dalam pilihan kebijakan luar negeri negara (Muhaimin et al., 2022). Dalam bingkai politik Islam, gagasan "ruang strategis" semacam ini penting untuk memahami mengapa negara-negara Muslim sering menjadi medan proksi dan kontestasi pengaruh, terutama ketika berada pada simpul perlintasan kepentingan kekuatan besar atau rival regional (Pratama, 2019).

________________________________________

6. Studi Kasus Sintesis: Geopolitik dalam Praktik Politik Islam Kontemporer

6.1 Rivalitas Arab Saudi–Iran: dari Sektarianisme ke Kontestasi Hegemoni Regional

Beberapa rujukan menggambarkan Timur Tengah sebagai kawasan turbulen dengan konflik bersenjata berkepanjangan, dan menempatkan Arab Saudi serta Iran sebagai aktor kunci yang menjalankan perang proksi demi memenuhi kepentingan masing-masing. Analisis geopolitik dan geostrategi dalam studi tersebut menekankan strategi kedua negara untuk mempertahankan kepentingan dan mengejar hegemoni regional, sekaligus memposisikannya dalam logika perimbangan kekuatan. Rujukan lain tentang Perang Suriah menegaskan bahwa Iran dan Arab Saudi menggunakan proksi dalam Perang Suriah untuk mengimbangi kekuatan rival dan memenangkan kontestasi geopolitik di Timur Tengah; geopolitik didefinisikan sebagai analisis interaksi pengaturan geografis melalui perspektif pembuat kebijakan, yakni kemampuan memanfaatkan keuntungan geografi untuk tujuan politik (Zulkhair, 2023). Dengan demikian, konflik Suriah menjadi contoh bagaimana geopolitik — ruang Levant, jalur pengaruh, kedekatan perbatasan — bertemu dengan politik Islam berupa narasi dan jejaring ideologis dalam praktik proxy balancing (Zulkhair, 2023).

Nuansa penting dalam perspektif politik Islam adalah pergeseran: konflik Saudi–Iran dipaparkan bermula dari dimensi sektarian (Sunni–Syiah), tetapi dimensi itu berkembang menjadi kompetisi geopolitik yang terwujud dalam konflik Suriah, Irak, dan Yaman (Pratama, 2019). Kerangka ini konsisten dengan argumen bahwa kompetisi geopolitik sering dibaca melalui lensa sektarian sebagai kompetisi legitimasi Islam, sementara pada saat yang sama agama dipakai secara instrumental untuk legitimasi domestik dan internasional (Pratama, 2019). Maka, sintesisnya adalah: sektarianisme berfungsi sebagai bahasa mobilisasi dan legitimasi, sedangkan geopolitik menyediakan logika ruang, sumber daya, dan proyeksi kekuatan yang mengarahkan pilihan kebijakan (Pratama, 2019).

6.2 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai Arena Geopolitik dan Instrumen Kepentingan

Dalam rujukan tentang rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok, OKI diposisikan sebagai representasi dunia Islam, dan konflik kekuatan besar dapat mendorong organisasi beranggotakan 57 negara tersebut masuk dalam dilema keamanan internasional (security dilemma). Di sisi lain, studi tentang upaya Arab Saudi melalui OKI menegaskan bahwa Saudi juga memanfaatkan OKI sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, termasuk menekan Iran; ketergantungan OKI pada pendanaan Saudi dipandang membuat organisasi rentan terhadap dominasi Saudi (Pratama, 2019). Dua rujukan ini, bila disintesis, menunjukkan bahwa geopolitik menurut politik Islam tidak hanya soal negara-bangsa, tetapi juga tentang bagaimana institusi "dunia Islam" dapat menjadi arena kontestasi, baik dipengaruhi struktur global berupa rivalitas kekuatan besar maupun dimanfaatkan oleh kekuatan regional untuk kompetisi intra-Muslim (Pratama, 2019).

6.3 Arab Saudi–Qatar (2017): Geoekonomi Energi, Aliansi, dan Persepsi Ancaman

Konflik Arab Saudi–Qatar pada 2017 dijelaskan berujung pada pemutusan hubungan diplomatik, dengan aliansi Qatar–Iran memengaruhi sikap Saudi. Studi tersebut juga menekankan bahwa kerja sama LNG Qatar dan Iran yang meningkat dipandang mengancam stabilitas perdagangan minyak Arab Saudi. Dalam sintesis geopolitik-politik Islam, kasus ini memperlihatkan bahwa narasi rivalitas Sunni–Syiah hadir — Iran sebagai rival Saudi; perbedaan Sunni–Syiah disebut secara eksplisit — tetapi keputusan strategis juga dipicu kalkulasi geoekonomi energi dan stabilitas ekonomi-politik (Pratama, 2019).

6.4 Turki–Suriah: Geopolitik Perbatasan, "Zona Aman," dan Isu Identitas

Studi geopolitik kritis pada perbatasan Suriah–Turki menunjukkan pentingnya Suriah Utara bagi Turki dan upaya mempertahankan "zona aman," dengan dinamika yang juga terkait relasi Turki dengan kekuatan eksternal. Rujukan lain tentang strategi Turki menghadapi ancaman politik-militer Kurdi menekankan kebijakan untuk mempertahankan integritas teritorial dan legitimasi kedaulatan melalui kerja sama dengan aktor negara dan non-negara, operasi militer internal-eksternal, dan tindakan domestik lainnya. Lebih jauh, disebutkan pula bahwa penggunaan identitas Islam dapat terlihat dari orientasi politik luar negeri Turki yang tidak lagi berpatron pada Barat dan lebih memprioritaskan Timur Tengah. Jika disintesis, geopolitik menurut politik Islam pada kasus Turki tampak sebagai: (i) persoalan ruang perbatasan dan kontrol wilayah, (ii) interaksi high/low geopolitics berupa identitas etno-religius Kurdi dan identitas Islam dalam orientasi luar negeri, serta (iii) respons kebijakan yang memadukan keamanan-teritori dengan konstruksi identitas.

________________________________________

7. Indonesia: Contoh Politik Islam dalam Geopolitik Non-Timur Tengah

Walau Indonesia bukan negara Islam, rujukan menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menampilkan pencitraan identitas Islam moderat melalui jalur diplomasi dialog antaragama, antarbudaya, dan antarperadaban. Studi yang sama menyatakan bahwa promosi identitas Islam moderat dimaksudkan untuk membedakan Indonesia dari negara mayoritas Muslim lain — terutama Timur Tengah — merespons ekspektasi komunitas internasional, khususnya negara Barat, untuk memahami dunia Muslim, sekaligus mengakomodasi aspirasi komunitas Muslim domestik. Dalam konteks geopolitik menurut politik Islam, hal ini memperlihatkan bahwa identitas Islam dapat menjadi modal kebijakan luar negeri yang tidak otomatis identik dengan formalisasi negara Islam, tetapi berfungsi sebagai strategi posisi (positioning) dalam tatanan internasional.

Pada isu Palestina, penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI tentang Palestina di Jakarta dipakai untuk membaca "identitas Islam" dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dengan pemahaman bahwa kepentingan dan perilaku negara dipengaruhi makna identitas. Rujukan ini juga menegaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah cerminan politik dalam negeri yang dipengaruhi situasi komunitas internasional, serta menyebut luas wilayah, letak geografis, jumlah penduduk, dan potensi ekonomi sebagai basis potensi peran Indonesia yang lebih besar dalam isu internasional tertentu. Dengan demikian, dalam kasus Indonesia, geopolitik menurut politik Islam dapat disintesis sebagai: (i) penggabungan identitas Islam berupa solidaritas isu Palestina melalui OKI, dan (ii) pembacaan kapasitas dan posisi geografis sebagai modal peran internasional.

Dalam dimensi maritim, kajian tentang Poros Maritim menegaskan relasi erat antara kondisi fisik-geopolitik dengan kebijakan negara berupa hubungan geografi dan politik, menempatkan geopolitik sebagai irisan political science dan political geography. Sementara itu, kajian Indo-Pasifik menegaskan posisi geografis Indonesia di tengah Indo-Pasifik sebagai modal untuk mengoptimalkan perolehan dari kekuatan besar, serta mendorong reinterpretasi bebas-aktif dalam praktik alignment tertentu. Studi lain menilai bahwa visi Poros Maritim Dunia membutuhkan strategi terpadu untuk memanfaatkan situasi geopolitik dan geoekonomi, namun masih ada problem "belum jelasnya visi konektivitas holistik" yang mengaitkan skema nasional–regional–global. Ketiga rujukan ini bila digabung menunjukkan bahwa geopolitik Indonesia — ruang maritim dan Indo-Pasifik — adalah konteks material, sementara politik Islam hadir terutama melalui kanal identitas dan diplomasi berupa Islam moderat dan Palestina/OKI yang berjalan paralel dengan kebutuhan geostrategis maritim.

Sebagai tambahan, studi tentang diplomasi publik Arab Saudi di Indonesia memperlihatkan bagaimana Saudi mempromosikan narasi "moderasi Islam" sebagai diplomasi publik, dan menautkannya dengan perubahan geopolitik pasca Arab Spring serta penggunaan narasi dan identitas keislaman untuk kepentingan politik (Andriasanti, 2015). Hal ini memperkuat tesis bahwa dalam geopolitik politik Islam, Islam dapat menjadi instrumen soft power dan branding untuk memengaruhi audiens di negara Muslim lain — termasuk Indonesia — bukan semata-mata refleksi ajaran normatif (Andriasanti, 2015).

________________________________________

8. Implikasi Teoretis: Bagaimana Seharusnya Geopolitik Menurut Politik Islam Dipraktikkan sebagai Studi

Berdasarkan sintesis rujukan, beberapa implikasi teoretis dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, hindari reduksionisme sektarian. Rivalitas intra-Muslim — misalnya Arab Saudi–Iran — dapat bermula dari dimensi sektarian, tetapi rujukan menekankan bahwa ia berkembang menjadi kompetisi geopolitik di Suriah, Irak, dan Yaman (Pratama, 2019), sehingga analisis perlu memadukan identitas dengan kalkulasi ruang dan kekuasaan (Zulkhair, 2023).

Kedua, perlakukan Islam sebagai variabel identitas sekaligus instrumen. Islam dapat menjadi faktor determinan dalam narasi kebijakan luar negeri — misalnya moderasi Islam dan solidaritas Palestina — tetapi juga dipakai secara instrumental untuk legitimasi dan pengaruh (Andriasanti, 2015). Hal ini selaras dengan argumen bahwa solidaritas agama dapat berbenturan dengan kepentingan geopolitik negara.

Ketiga, gunakan geopolitik kritis untuk membaca konstruksi "dunia Islam." Geopolitik bukan hanya dampak geografi, melainkan wacana yang terkait pengetahuan dan kuasa (Basundoro, 2020). Karena itu, institusi seperti OKI dapat dibaca sebagai arena konstruksi identitas dan kepentingan, sekaligus medan dominasi — misalnya kerentanan terhadap dominasi pendanaan (Pratama, 2019).

Keempat, masukkan dimensi sosial-politik people. Konsep ʿaṣabiyyah dan politik kesukuan menunjukkan bahwa basis sosial dapat memengaruhi stabilitas dan ekonomi-politik, sehingga geopolitik politik Islam seharusnya tidak semata-mata mengkaji teritori dan sumber daya, tetapi juga struktur sosial yang menopang negara (Ramadhan & Iskandar, 2020; Zarkasyi & Effendi, 2023).

Kelima, rekonstruksi pemetaan ruang yang antagonistik. Pemetaan dār al-ḥarb versus dār al-islām perlu ditinjau ulang karena problem dasar tekstual yang disebutkan rujukan dan karena realitas internasional yang plural; rujukan juga menekankan pembatasan etis atas kekerasan yang mengatasnamakan jihad. Hal ini memberi kontribusi normatif khas politik Islam terhadap studi geopolitik: bukan menolak geopolitik, tetapi memberi kritik terhadap pemetaan yang memutlakkan permusuhan geografis.

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, geopolitik menurut ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai kajian pengaruh faktor geografis — teritori, perbatasan, lokasi strategis, sumber daya, dan rute pasok — terhadap politik dan hubungan internasional, dengan memasukkan variabel khas politik Islam: identitas keagamaan, solidaritas lintas-negara, basis sosial (ʿaṣabiyyah), serta penggunaan Islam sebagai instrumen legitimasi dan pengaruh. Pada tataran teori, geopolitik material menyediakan perangkat untuk membaca ruang dan sumber daya (Zulkhair, 2023), sementara geopolitik kritis membantu menjelaskan bagaimana identitas Islam dikonstruksi menjadi "kode geopolitik" dan wacana kebijakan (Basundoro, 2020).

Pada tataran praktik, kasus Arab Saudi–Iran, Arab Saudi–Qatar, dan Turki–Suriah menunjukkan bahwa narasi Islam — termasuk sektarian — sering beririsan dengan kontestasi hegemoni, keamanan perbatasan, dan geoekonomi energi. Pada konteks Indonesia, politik Islam tampil melalui diplomasi identitas berupa Islam moderat dan Palestina/OKI yang berjalan beriringan dengan kebutuhan geopolitik maritim dan Indo-Pasifik (Andriasanti, 2015). Terakhir, politik Islam juga menawarkan kritik normatif terhadap pemetaan geopolitik yang antagonistik dan penggunaan kekerasan yang tidak sahih secara etis.

________________________________________

Daftar Pustaka

Andriasanti, L. (2015). Identitas Islam moderat dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Global: Jurnal Politik Internasional, 16(1). https://doi.org/10.7454/global.v16i1.7

Basundoro, A. F. (2020). Perang proksi kontemporer Arab Saudi-Iran sebagai bentuk turbulensi Timur Tengah: Sebuah analisis geopolitik. Jurnal Penelitian Politik, 17(1), 1. https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.847

Muhaimin, R., Umar, N., & Ayuningtyas, D. (2022). Dunia Islam di antara rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs, 7(2), 73. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v7i2.8500

Pratama, M. A. (2019). Desain kewilayahan dan posisi middle power dalam strategi hedging Kazakhstan terhadap Rusia dan Tiongkok. Jurnal Hubungan Internasional, 12(1), 59. https://doi.org/10.20473/jhi.v12i1.12939

Ramadhan, I., & Iskandar, J. A. (2020). Upaya perimbangan kekuatan Iran–Arab Saudi melalui Perang Suriah untuk memenangkan kontestasi geopolitik di Timur Tengah. Insignia: Journal of International Relations, 7(2), 105. https://doi.org/10.20884/1.ins.2020.7.2.2391

Zarkasyi, F. I., & Effendi, I. (2023). Moderasi Islam sebagai diplomasi publik Arab Saudi di Indonesia. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 20(1), 19–32. https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.10

Zulkhair, A. Z. (2023). Turki di antara Qatar dan Mesir: Analisis hubungan diplomatik pasca Arab Spring 2011. Middle Eastern Culture & Religion Issues, 2(1), 59–71. https://doi.org/10.22146/mecri.v2i1.6827