02100 - Fasisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep fasisme dalam perspektif ilmu politik Islam secara konseptual dan normatif. Fasisme, sebagai ideologi ultra-nasionalis otoriter yang menekankan kekuasaan negara, kepemimpinan tunggal, dan penindasan oposisi, hadir dalam diskursus politik Islam bukan sebagai konsep internal, melainkan sebagai pembanding sekaligus tantangan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini menelaah definisi fasisme dalam rujukan ilmu politik yang digunakan literatur keislaman, kerangka normatif Islam untuk menilainya, serta dinamika internal gerakan Islam politik dalam merespons ideologi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa fasisme dipahami sebagai ideologi pemusatan kekuasaan negara yang mengabsolutkan negara, memperluas fungsi negara tanpa batas, dan berimplikasi pada peniadaan hak politik warga. Dalam kerangka normatif ilmu politik Islam yang memandang politik sebagai instrumen maṣlaḥah, menekankan persamaan derajat, dan mengaitkan etika politik dengan HAM–maqāṣid al-syarī'ah, fasisme tampil sebagai bentuk "politik kekuasaan tak terkontrol" yang menghambat perlindungan martabat manusia. Di sisi lain, literatur juga menunjukkan dinamika internal gerakan Islam politik yang pernah terpengaruh strategi organisasi fasis, sekaligus mengandung kritik terhadap absolutisme ideologis dan kultus figur yang berpotensi bergeser menjadi fasisme.

Kata Kunci: Fasisme, Ilmu Politik Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Maṣlaḥah, Totalitarianisme, HAM Islam

________________________________________

English Abstract:

This article examines the concept of fascism from the perspective of Islamic political science, both conceptually and normatively. Fascism, as an authoritarian ultra-nationalist ideology emphasizing state power, single leadership, and suppression of opposition, appears in Islamic political discourse not as an internal concept but as a comparative reference and conceptual challenge. Employing a qualitative approach based on literature review, this article analyzes the definition of fascism in political science references used in Islamic literature, the Islamic normative framework for evaluating it, and the internal dynamics of Islamic political movements in responding to this ideology. The findings indicate that fascism is understood as an ideology of state power centralization that absolutizes the state, expands state functions without clear boundaries, and implies the elimination of citizens' political rights. Within the normative framework of Islamic political science—which views politics as an instrument of maṣlaḥah, emphasizes human equality, and links political ethics to human rights based on maqāṣid al-sharī'ah—fascism emerges as a form of "uncontrolled power politics" that obstructs the protection of human dignity. At the same time, the literature reveals internal dynamics within Islamic political movements that were once influenced by fascist organizational strategies, while also containing critiques of ideological absolutism and personality cults that risk shifting into fascism.

Keywords: Fascism, Islamic Political Science, Maqāṣid al-Sharī'ah, Maṣlaḥah, Totalitarianism, Islamic Human Rights

________________________________________

I. Pendahuluan: Mengapa "Fasisme" Relevan Dibahas dalam Ilmu Politik Islam

Dalam kajian politik Islam, termasuk diskursus siyāsah dan ideologi politik Islam, "fasisme" biasanya hadir bukan sebagai konsep internal Islam, melainkan sebagai salah satu "isme" modern yang menjadi pembanding sekaligus tantangan konseptual bagi umat Islam dalam membaca relasi agama–negara, otoritas, dan tujuan politik. Karena itu, sebagian sarjana menekankan pentingnya membedakan Islam sebagai dīn (agama dan cara hidup) dari ideologi-ideologi ciptaan manusia (isme) agar praktik politik suatu negara atau kelompok tidak secara serampangan dinisbahkan sebagai "politik Islam" secara esensial (Harris, 2018).

Penekanan pembedaan ini juga muncul dalam pembacaan tentang ideologi politik Islam yang menggarisbawahi bahwa wacana "Islam sebagai ideologi politik" berkembang dalam dialektika sejarah, yakni masa Nabi dan al-khulafā' al-rāsyidūn, serta dinamika modern yang mendorong sebagian pemikir menggabungkan Islam dengan ideologi Barat modern (Chalik, 2015). Sementara itu, pemikir lain mengingatkan bahwa sekularisasi pun memiliki banyak wajah ideologis—termasuk kapitalisme, sosialisme, dan fasisme—yang membentuk tata sosial-politik modern (Hidayatulah, 2019).

Di titik inilah "fasisme" menjadi istilah penting secara analitis: ia dipakai untuk menamai suatu corak politik yang menonjolkan totalitas kekuasaan negara dan cenderung menyingkirkan kontrol warga atau oposisi atas negara (Rigoasmarputra, 2021; Siswati, 2018). Dalam perspektif normatif Islam, misalnya maqāṣid al-syarī'ah dan wacana HAM Islam, corak kekuasaan yang tak terkendali dipandang problematik karena dapat menghambat penegakan hak dan martabat manusia. Literatur tertentu secara eksplisit menyebut fasisme sebagai salah satu bentuk "kendala politik" bagi HAM (Hazin et al., 2021).

________________________________________

II. Definisi Fasisme dalam Rujukan Ilmu Politik yang Digunakan Literatur Berbahasa Keislaman

A. Fasisme sebagai "Ideologi Kekuasaan" dan Penegasan Supremasi Negara

Sejumlah rujukan yang digunakan dalam literatur keislaman menempatkan fasisme terutama sebagai "ideologi kekuasaan", yakni lebih berorientasi pada perebutan dan pemusatan kuasa (Razali et al., 2020). Dalam uraian teori fungsi negara, fasisme digambarkan mempersamakan negara seperti makhluk hidup yang memiliki political will sendiri—terlepas dari kehendak atau aspirasi rakyat—serta "tidak mengenal batas" dalam pelaksanaan fungsi negara. Negara atau pemerintah diposisikan berhak melakukan apa saja dan mencampuri berbagai urusan masyarakat (Rigoasmarputra, 2021). Fokus pada supremasi negara ini sejalan dengan catatan historis-teoretik lain yang menggambarkan kemenangan fasisme, dalam konteks Italia, sebagai proses yang melenyapkan hak-hak politik rakyat (Siswati, 2018).

Walaupun sebagian diskursus politik kontemporer mengaitkan fasisme dengan bahaya "ultranasionalisme", misalnya ketika konsep keamanan nasional memberi ruang definisi ancaman yang lentur dan subjektif, teks yang sama juga mengingatkan bahwa kerangka demikian rawan terjerumus pada fasisme dan ultranasionalisme (Arayunedya, 2021). Dengan demikian, dalam rujukan yang tersedia, fasisme dipahami sebagai corak politik yang: (i) mengabsolutkan negara; (ii) memperluas intervensi negara tanpa batas yang jelas; dan (iii) berpotensi menutup ruang hak-hak politik warga (Arayunedya, 2021; Rigoasmarputra, 2021; Siswati, 2018).

B. Kediktatoran Satu Partai dan Totalitarianisme

Dalam pembahasan sistem ekonomi-politik, fasisme sering diletakkan berdekatan dengan komunisme sebagai sama-sama gejala sistem totaliter. Salah satu rujukan menyatakan bahwa dalam praktik, fasisme dan komunisme kerap dikelompokkan sebagai sistem totaliter dan "sama dalam hal pemerintahan, yaitu kediktatoran satu partai" (Sumadi, 2018). Penekanan pada watak totalitarian ini koheren dengan gambaran bahwa fasisme memusnahkan hak-hak politik rakyat (Siswati, 2018) dan dengan peringatan dalam literatur HAM Islam bahwa "politik kekuasaan yang tidak terkontrol" dapat mengarah pada muara kekuasaan yang paternalistik dan cenderung otoriter. Dalam konteks kendala HAM, fasisme disebut bersama rasialisme dan chauvinisme (Hazin et al., 2021).

C. Dimensi Ekonomi-Politik: Kontrol Negara atas Produksi dengan Kepemilikan Privat

Dalam beberapa ringkasan sistem ekonomi, fasisme juga dijelaskan dari sisi pengaturan ekonomi: pemerintah melakukan pengendalian dalam bidang produksi, sedangkan kekayaan dimiliki oleh pihak swasta (Sumadi, 2018). Formula yang mirip juga digunakan ketika membahas relasi ideologi ekonomi dan penguasaan tanah: dalam fasisme, asosiasi atau sindikasi pekerja mencakup industri, produksi dioperasikan dengan pengendalian pemerintah, sementara kekayaan dimiliki pihak swasta (Rahmawati, 2016).

Rujukan lain, dalam diskursus Al-Maududi, memberi formulasi yang menekankan subordinasi hak individu atas sumber daya ekonomi terhadap "kepentingan nasional" di bawah kontrol ketat negara. Bahkan, secara praktis konsekuensinya dinilai tidak jauh berbeda dari komunisme (Razali et al., 2020). Jadi, pada level ekonomi-politik, fasisme dibaca sebagai kombinasi kepemilikan privat dengan kontrol negara yang kuat dan orientasi "kepentingan nasional" yang mengatasi hak individual (Rahmawati, 2016; Razali et al., 2020; Sumadi, 2018).

________________________________________

III. Kerangka Ilmu Politik Islam untuk Menilai Fasisme: Tujuan Politik, Batas Kuasa, dan Martabat Manusia

A. Politik sebagai Instrumen Maṣlaḥah (Kebaikan Publik)

Dalam perspektif yang berpijak pada tradisi Islam, salah satu artikulasi penting menyatakan bahwa tujuan sosial dari politik adalah mengimplementasikan maṣlaḥah atau kebaikan untuk umat. Politik dipahami sebagai "kendaraan" untuk melaksanakan ajaran yang bersumber pada Al-Qur'an di bumi (Syatori, 2018). Kerangka maṣlaḥah ini memberi ukuran normatif: politik dinilai bukan terutama dari ekspansi kuasa, melainkan dari keberpihakan pada kebaikan umum.

Di sisi lain, ada peringatan bahwa ketika seorang aktor, termasuk figur otoritatif seperti kiai, terjebak dalam "logika kekuasaan" (the logic of power), politik dapat menjadi kooptatif dan hegemonik (Syatori, 2018). Peringatan ini penting karena definisi fasisme dalam literatur yang tersedia justru menekankan "negara tak mengenal batas" dan dominasi political will negara atas aspirasi rakyat (Rigoasmarputra, 2021), yang secara normatif mudah berbenturan dengan orientasi maṣlaḥah yang menuntut akuntabilitas dan pembatasan.

B. Egalitarianisme dan Persamaan Derajat sebagai Kontra-Narasi terhadap Politik Penyeragaman Koersif

Dalam telaah tentang demokrasi dan hegemoni, disebutkan bahwa dalam kerangka teologis-normatifnya, Islam sebagaimana agama samawi lain menghargai persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, status sosial, warna kulit, suku bangsa, hingga agama (Kurniati, 2018). Dalam diskursus pendidikan multikultural Qur'ani, juga ditegaskan bahwa anggapan suatu kebudayaan lebih tinggi dari yang lain dapat melahirkan fasisme dan nativisme, sehingga nilai kesetaraan menjadi prasyarat hidup bersama yang adil (Dahari, 2018).

Dengan demikian, politik Islam pada sisi normatif meletakkan egalitarianisme dan penghormatan martabat manusia sebagai prinsip dasar (Dahari, 2018; Kurniati, 2018), yang secara konseptual menantang pola fasis yang melenyapkan hak politik rakyat (Siswati, 2018) atau membenarkan intervensi negara tanpa batas (Rigoasmarputra, 2021).

C. HAM dan Maqāṣid al-Syarī'ah: Pembatasan Kekuasaan sebagai Syarat Perlindungan Hak

Dalam perspektif HAM Islam berbasis maqāṣid al-syarī'ah, Islam dipaparkan menjamin sejumlah hak, termasuk kebebasan beragama dan perlindungan tempat ibadah, serta menempatkan Islam sebagai raḥmatan lil 'ālamīn (Hazin et al., 2021). Di bagian yang sama, ditegaskan bahwa "politik kekuasaan yang tidak terkontrol" menjadi kendala penegakan HAM dan dapat bermuara pada bentuk-bentuk seperti fasisme, rasialisme, dan chauvinisme. Corak kuasa demikian dinilai cenderung otoriter (Hazin et al., 2021).

Pernyataan ini menyediakan jembatan evaluatif yang eksplisit: fasisme diposisikan sebagai contoh problem kekuasaan yang tidak terkendali terhadap perlindungan hak. Dengan kata lain, bila fasisme didefinisikan melalui absolutisasi negara, pelebaran fungsi negara tanpa batas, dan peniadaan hak politik rakyat (Rigoasmarputra, 2021; Siswati, 2018), maka kerangka HAM–maqāṣid menuntut sebaliknya: pembatasan kuasa dan orientasi perlindungan martabat manusia sebagai prasyarat etika politik (Hazin et al., 2021).

________________________________________

IV. "Ultranasionalisme" dan Problem Loyalitas Politik: Variasi Respons dalam Tradisi Politik Islam

Sebagian konsepsi "negara Islam", dalam satu makalah teori fungsi negara, menyatakan bahwa negara Islam tidak mentolerir konsep demokrasi, nasionalisme, dan patriotisme untuk diadopsi, karena dinilai bukan lahir dari 'aqīdah Islam dan bertentangan dengan dasar-dasarnya (Rigoasmarputra, 2021). Posisi ini penting dicatat karena ia menunjukkan salah satu arus pemikiran yang melihat nasionalisme sebagai konsep eksternal yang berpotensi menggeser fondasi 'aqīdah dalam politik (Rigoasmarputra, 2021).

Pada saat yang sama, pengalaman politik-keagamaan di Indonesia menunjukkan artikulasi "politik kebangsaan" oleh ulama, dalam kajian fiqh siyasah atas KH. Hasyim Asy'ari, yang memasukkan unsur ḥubb al-waṭan dan ukhuwah sebagai bagian dari gerak kebangsaan (Hidayatullah, 2017). Dua rujukan ini memperlihatkan keragaman internal dalam menghubungkan Islam dengan kebangsaan: dari penolakan konseptual atas nasionalisme atau patriotisme sebagai ideologi negara (Rigoasmarputra, 2021) hingga penerimaan politik kebangsaan sebagai strategi perjuangan dan pengabdian sosial-politik (Hidayatullah, 2017).

Keragaman ini relevan untuk membaca definisi fasisme yang dalam sebagian diskursus dikaitkan dengan ultranasionalisme (Arayunedya, 2021) dan subordinasi hak individu pada "kepentingan nasional" di bawah kontrol negara (Razali et al., 2020). Artinya, bahkan ketika "kebangsaan" hadir dalam wacana Islam, misalnya sebagai perjuangan melawan kolonialisme (Hidayatullah, 2017), ia tidak otomatis identik dengan fasisme. Sebuah tulisan tentang nasionalisme juga secara eksplisit membedakan nasionalisme dari fasisme dengan menegaskan bahwa doktrin fasisme mengabaikan hak individu, sedangkan nasionalisme yang dimaksud dalam konteks pendidikan kewargaan tidak demikian (Nugraha, 2021). Maka, dalam ilmu politik Islam, penilaian terhadap "kebangsaan" perlu dibedakan dari logika fasis. Ukuran pembeda utamanya adalah posisi hak individu, pembatasan kuasa, dan tujuan kemaslahatan (Hazin et al., 2021; Nugraha, 2021; Razali et al., 2020).

________________________________________

V. Fasisme sebagai "Godaan Ideologis" dalam Gerakan Islam Politik: Pelajaran dari Kritik atas Islamisme dan Fundamentalisme

A. Ideologi yang Mengklaim Kebenaran Absolut dan Legitimasi Penindasan

Satu artikel tentang "politik atas nama Allah" mengkritik Islamisme sebagai ideologi yang memiliki ciri mirip ideologi sekuler lain: keyakinan bahwa ia menawarkan satu-satunya kebenaran absolut dan karena itu mengklaim hak untuk memaksakan hukum yang harus ditaati masyarakat (Daven, 2019). Konsekuensi ideologisnya, masyarakat cenderung dipetakan dalam skema benar/salah sehingga "pemilik kebenaran" merasa terlegitimasi mengabaikan dan menindas kelompok yang dianggap salah (Daven, 2019). Artikel ini juga menandai salah satu ciri utama pola pikir ideologis: "melenyapkan musuh" dipandang sebagai bagian esensial dari tugas politik, sementara politik sebagai praksis seharusnya mengandaikan pro–kontra, pertimbangan, dan kemungkinan kompromi (Daven, 2019).

Kritik tersebut relevan untuk pembahasan fasisme karena definisi fasisme dalam rujukan yang tersedia menekankan peniadaan hak politik rakyat (Siswati, 2018), pelebaran kuasa negara tanpa batas (Rigoasmarputra, 2021), serta kecenderungan otoriter yang menghambat HAM (Hazin et al., 2021). Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya "label" fasisme, melainkan struktur ideologis yang membenarkan pemaksaan dan penindasan (Daven, 2019; Hazin et al., 2021; Siswati, 2018).

B. Resepsi Strategis terhadap Fasisme oleh Sebagian Gerakan Islam Politik

Beberapa rujukan secara eksplisit menyatakan adanya ketertarikan tokoh atau gerakan Islam tertentu pada pola fasis. Artikel yang sama tentang Islamisme menyebut bahwa Hassan al-Banna lebih tertarik pada fasisme Italia (Mussolini) dan komunisme Soviet ketimbang liberalisme Inggris. Pola totaliter-sentralistik dari fasisme dan komunisme memengaruhi organisasi Ikhwanul Muslimin (Daven, 2019). Dalam artikel lain tentang fundamentalisme dan politik identitas, dinyatakan bahwa al-Banna dan pengikutnya meyakini ideologi dan sistem gerakan fasisme Italia–Mussolini dan komunisme Soviet lebih berguna untuk mencapai tujuan gerakan dibanding liberalisme. Dari fasisme–Mussolini, Ikhwan mengambil pelajaran organisasi tertentu (Mawardi, 1970). Rujukan pendidikan pesantren terkait pencegahan radikalisme juga menegaskan bahwa Abu al-A'la al-Maududi bahkan "menyejajarkan" gerakan politik revolusioner dengan ideologi revolusioner lain seperti Marxisme, Nazisme, dan Fasisme (Aslamiyah, 2020).

Namun, perlu dicatat nuansanya: rujukan lain yang juga mengutip Al-Maududi menggambarkan fasisme atau nasional-sosialisme sebagai "solusi" yang menundukkan hak individu atas sumber daya ekonomi kepada kepentingan nasional di bawah kontrol ketat negara, dan konsekuensinya dinilai tidak jauh dari komunisme (Razali et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa dalam literatur yang tersedia, "fasisme" bisa hadir sebagai: (i) model strategi atau organisasi yang diadopsi sebagian gerakan Islam politik (Daven, 2019; Mawardi, 1970), tetapi juga (ii) objek kritik substantif karena efeknya mengarah pada kontrol negara yang menekan individu (Hazin et al., 2021; Razali et al., 2020).

C. Kepemimpinan Personal dan Risiko Bergeser Menjadi Fasisme

Dalam telaah atas teologi sosial Ali Syariati, terdapat peringatan: bila kemenangan diraih, "tatanan politik" harus dibangun atas dasar kepemimpinan yang benar, bukan atas dasar figur pemimpinnya. Jika bertumpu pada figur, ia akan bergeser menjadi fasisme (Mukhlis, 2017). Peringatan ini menjadi jembatan analitis penting bagi definisi fasisme yang menonjolkan pemusatan kuasa dan penghilangan ruang politik warga (Rigoasmarputra, 2021; Siswati, 2018). Ia juga beresonansi dengan kritik atas ideologi yang memutlakkan kebenaran dan cenderung menindas "yang salah" (Daven, 2019).

________________________________________

VI. Sintesis: "Fasisme" Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, "fasisme" dalam horizon ilmu politik Islam dapat disintesis sebagai berikut:

Pertama, fasisme sebagai corak politik pemusatan kuasa negara. Negara dipahami memiliki kehendak politik sendiri yang terpisah dari aspirasi rakyat, dan intervensi negara tidak dibatasi secara jelas (Rigoasmarputra, 2021). Dampak historis yang ditonjolkan adalah pelenyapan hak-hak politik rakyat (Siswati, 2018).

Kedua, fasisme sebagai totalitarianisme. Dalam praktik ia sering disejajarkan dengan komunisme sebagai sistem totaliter, khususnya melalui tesis "kediktatoran satu partai" (Sumadi, 2018) dan kecenderungan otoriter yang menghambat ruang hak (Hazin et al., 2021).

Ketiga, fasisme sebagai konfigurasi ekonomi-politik. Hak individu atas sumber daya ekonomi ditundukkan pada kepentingan nasional di bawah kontrol negara (Razali et al., 2020), dan pada saat yang sama negara mengendalikan produksi sementara kepemilikan privat tetap ada (Rahmawati, 2016; Sumadi, 2018).

Keempat, kritik normatif Islam berbasis maṣlaḥah, egalitarianisme, dan HAM–maqāṣid. Politik idealnya merupakan instrumen kebaikan publik (Syatori, 2018). Islam menekankan persamaan derajat (Kurniati, 2018) dan mengkritik hierarki budaya yang dapat melahirkan fasisme atau nativisme (Dahari, 2018). Kekuasaan yang tidak terkontrol dipandang sebagai kendala HAM dan disebut dapat bermuara pada fasisme (Hazin et al., 2021).

Kelima, peringatan internal dalam gerakan Islam politik. Sebagian literatur menunjukkan adanya resepsi strategis terhadap fasisme, misalnya pengaruh pada Ikhwan (Daven, 2019; Mawardi, 1970), sekaligus kritik bahwa absolutisasi kebenaran dan pemetaan benar/salah dapat melahirkan legitimasi penindasan (Daven, 2019). Karena itu, ilmu politik Islam tidak hanya memakai fasisme sebagai label eksternal, tetapi juga sebagai kategori kewaspadaan terhadap kecenderungan ideologisasi kekuasaan yang meniadakan kompromi, hak, dan pluralitas (Daven, 2019; Hazin et al., 2021).

________________________________________

VII. Kesimpulan

Dalam rujukan yang tersedia, fasisme dipahami terutama sebagai ideologi kekuasaan yang mengabsolutkan negara, memperluas fungsi negara tanpa batas, dan berimplikasi pada peniadaan hak politik warga (Razali et al., 2020; Rigoasmarputra, 2021; Siswati, 2018). Ia juga diposisikan sebagai bentuk totalitarianisme yang berkorelasi dengan kediktatoran satu partai (Sumadi, 2018), dan sebagai konfigurasi ekonomi-politik yang menggabungkan kontrol negara atas produksi dengan keberlanjutan kepemilikan privat serta subordinasi hak individu pada "kepentingan nasional" (Rahmawati, 2016; Razali et al., 2020; Sumadi, 2018).

Dalam kerangka normatif ilmu politik Islam yang memandang politik sebagai instrumen maṣlaḥah, menekankan persamaan derajat, dan mengaitkan etika politik dengan HAM–maqāṣid, fasisme tampil sebagai bentuk "politik kekuasaan tak terkontrol" yang menghambat perlindungan martabat manusia (Dahari, 2018; Hazin et al., 2021; Kurniati, 2018; Syatori, 2018). Pada saat yang sama, literatur juga menunjukkan dinamika internal: sebagian gerakan Islam politik pernah terpengaruh strategi atau organisasi fasis, sementara kritik keislaman menekankan bahaya absolutisme ideologis dan kultus figur yang dapat bergeser menjadi fasisme (Daven, 2019; Mawardi, 1970; Mukhlis, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Arayunedya, S. (2021). Titik berangkat strategi keamanan nasional. Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 8(1), 1–6. https://doi.org/10.33550/sd.v8i1.235

Aslamiyah, S. S. (2020). Peran pondok pesantren dalam mencegah faham radikalisme di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Lamongan. Kuttab, 4(2). https://doi.org/10.30736/ktb.v4i2.281

Chalik, A. (2015). Fundamentalisme dan masa depan ideologi politik Islam. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 54–80. https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.54-80

Dahari, D. (2018). Pendidikan multikultural dalam Al-Qur'an. Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(2), 91–120. https://doi.org/10.36769/asy.v19i2.37

Daven, M. (2019). Politik atas nama Allah. Jurnal Ledalero, 18(1), 22–60. https://doi.org/10.31385/jl.v18i1.162.22-60

Harris, K. M. A. (2018). Islam dan liberalisme: Antara maṣlaḥah dan mafsadah. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 20(2), 1–52. https://doi.org/10.22452/afkar.vol20no2.1

Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan maqashid al-syari'ah. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, 7(1), 101–114. https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123

Hidayatulah, R. P. (2019). Islam dan ideologi dalam pembangunan di Indonesia: Studi terhadap program Nawacita. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 18(2), 171–188. https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3426

Hidayatullah, M. F. (2017). Hiden movement KH. Hasyim Asy'ari dalam kajian fiqih siyasah. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 5(2), 73–90. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i2.113

Kurniati, K. (2018). Sistem politik demokrasi dalam bias hegemoni negara: Telaah gagasan politik Antonio Gramsci. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(2), 257–275. https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022

Mawardi, K. (1970). Fundamentalisme dan gerakan politik identitas. Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 7(1). https://doi.org/10.24090/komunika.v7i1.367

Mukhlis, M. (2017). Islam dan pemberontakan terhadap status quo: Telaah atas pemikiran teologi sosial Ali Syariati. Ulumuna, 13(2), 381–406. https://doi.org/10.20414/ujis.v13i2.368

Nugraha, P. P. (2021). Sekolah Guru Bangsa (SGB) Politeknik Harapan Bersama sebagai upaya dalam menanamkan jiwa nasionalisme. Jurnal Randai, 2(1), 58–66. https://doi.org/10.31258/randai.2.1.p.58-66

Rahmawati, Y. (2016). Posisi negara dalam menangani kepemilikan publik: Distribusi tanah milik negara dalam membangun ekonomi masyarakat miskin. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 5(2). https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2342

Razali, R., Febriansyah, S., & Hilmi, H. (2020). Pemikiran ekonomi Al-Maududi dalam perspektif post-modernism. Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 22(1). https://doi.org/10.30811/ekonis.v22i1.1909

Rigoasmarputra. (2021). Makalah ujian mahasiswa: Fungsi negara. https://doi.org/10.31219/osf.io/qhrd4

Siswati, E. (2018). Anatomi teori hegemoni Antonio Gramsci. Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media, 5(1), 11–33. https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355

Sumadi, S. (2018). Peran pendidikan dan pengenalan sistem ekonomi syariah kepada generasi muda di era perkembangan ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Edunomika, 2(02). https://doi.org/10.29040/jie.v2i02.313

Syatori, A. (2018). Tafsir dan ijtihad politik pesantren: Suatu perspektif dari Pondok Buntet Pesantren Cirebon. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan, 4(2). https://doi.org/10.24235/jy.v4i2.3552