02097 - Emansipasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Multidimensi atas Pembebasan, Keadilan, dan Agensi

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep emansipasi dalam perspektif ilmu politik Islam secara multidimensi, mencakup fondasi teologis-etis, program transformasi sosial-politik, relasi dengan demokrasi dan ruang publik, emansipasi perempuan, kritik terhadap model emansipasi yang dipaksakan, serta dimensi pendidikan politik. Dengan menyandarkan kajian pada sintesis berbagai literatur, artikel ini berargumen bahwa emansipasi dalam ilmu politik Islam tidak memadai jika hanya diukur dengan standar kebebasan liberal yang mengharuskan penolakan religiositas. Emansipasi harus dipahami sebagai pembebasan multidimensi—teologis, institusional, sosial, dan epistemik—yang mengejar keadilan, martabat manusia, dan partisipasi publik, seraya kritis terhadap penggunaan bahasa "emansipasi" untuk menjustifikasi dominasi baru atas nama modernitas atau sekularisme. Temuan sintesis memperlihatkan bahwa emansipasi Islam bertumpu pada tauhid sebagai landasan teologis, agenda keadilan sosial sebagai orientasi normatif, pengakuan agensi religius sebagai batas epistemik, dan reformasi politik-hukum sebagai arena praktis yang senantiasa menjadi medan kontestasi ideologis.

Kata Kunci: emansipasi, ilmu politik Islam, tauhid, keadilan sosial, agensi religius, demokrasi, reformasi hukum

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of emancipation from the perspective of Islamic political science in a multidimensional manner, encompassing theological-ethical foundations, programs of socio-political transformation, the relationship between emancipation and democracy as well as the public sphere, women's emancipation, critiques of imposed emancipatory models, and the dimension of political education. Drawing on a synthesis of various scholarly literature, this article argues that emancipation in Islamic political science is insufficient if measured solely by liberal freedom standards that require the rejection of religiosity. Emancipation must be understood as multidimensional liberation—theological, institutional, social, and epistemic—that pursues justice, human dignity, and public participation, while remaining critical of the use of "emancipation" discourse to justify new forms of domination in the name of modernity or secularism. The synthesis findings reveal that Islamic emancipation rests on tawhid as a theological foundation, a social justice agenda as a normative orientation, recognition of religious agency as an epistemic boundary, and political-legal reform as a practical arena that remains a constant site of ideological contestation.

Keywords: emancipation, Islamic political science, tawhid, social justice, religious agency, democracy, legal reform

________________________________________

1. Pendahuluan

Emansipasi merupakan salah satu konsep kunci dalam diskursus ilmu sosial dan politik modern yang kerap digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kelompok masyarakat telah terbebas dari belenggu subordinasi—baik dalam ranah politik, sosial, maupun hukum. Dalam konteks ilmu politik Islam, konsep ini menghadirkan kompleksitas tersendiri karena harus dipertemukan dengan tradisi teologis, warisan fiqh, dan dinamika kontestasi politik yang khas di berbagai kawasan Muslim di dunia.

Secara konseptual, emansipasi merujuk pada pembebasan dari suatu bentuk keterikatan, dominasi, atau pembatasan—baik dalam ranah politik, sosial, maupun hukum. Dalam literatur yang dirujuk, istilah ini ditelusuri dari kata kerja emancipate yang berarti "to liberate" (membebaskan) dan dalam KBBI dijelaskan sebagai pembebasan (misalnya dari perbudakan) serta persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan sosial (misalnya kesetaraan laki-laki dan perempuan) (Hassan & Yaapar, 2023). Namun demikian, emansipasi juga dipahami sebagai istilah yang "tricky" (tidak sederhana) karena sejarah maknanya tidak selalu identik dengan "kesetaraan" (equality) meskipun kerap berkelindan dengannya (Lépinard, 2020).

Dalam sejarah hukum Romawi, "emancipation" dipakai untuk menunjuk pembebasan perempuan dan anak dari kuasa ayah; sementara dalam pengertian modern, emansipasi menunjuk fakta atau proses dibebaskan dari restriksi legal, sosial, atau politik (liberation) (Lépinard, 2020). Literatur yang sama menegaskan bahwa emansipasi historis sering kali sinonim dengan "pembebasan" (freedom's liberation) tetapi tidak niscaya sama dengan kesetaraan, sehingga diperlukan kehati-hatian analitis ketika emansipasi dipakai sebagai kategori normatif maupun politis (Lépinard, 2020). Kerangka umum ini penting karena ilmu politik Islam—sebagaimana tampak dalam diskursus pembaruan, demokrasi, dan keadilan sosial—sering memadukan bahasa "pembebasan" dengan legitimasi teologis dan etika sosial (Khair, 2020; Prihambodo & Tambusai, 2022).

Artikel ini bertujuan menyajikan kajian sintesis yang sistematis atas berbagai dimensi emansipasi dalam perspektif ilmu politik Islam, mencakup fondasi teologis-etis, program transformasi sosial, relasi dengan demokrasi, emansipasi perempuan, kritik terhadap model emansipasi yang dipaksakan, serta dimensi pendidikan politik. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan suatu definisi kerja emansipasi yang memadai bagi pengembangan ilmu politik Islam yang kritis dan kontekstual.

________________________________________

2. Emansipasi dalam Ilmu Politik Islam: Fondasi Teologis-Etis

2.1 Tauhid, Keadilan, dan Pembelaan yang Tertindas

Dalam perspektif pemikiran Islam yang dikaji oleh Nurcholish Madjid, emansipasi yang berakar pada iman dipahami sebagai pembebasan manusia dari penyembahan kepada selain Tuhan, yakni pembebasan dari segala sesuatu yang mengarah pada syirik (mengasosiasikan Tuhan) (Hassan & Yaapar, 2023). Dengan demikian, emansipasi tidak hanya dipahami sebagai agenda sosial-politik, melainkan juga sebagai proyek teologis yang menata ulang relasi manusia dengan sumber otoritas tertinggi (ketuhanan) dan, secara tidak langsung, mengkritik bentuk-bentuk dominasi yang "mempertuhankan" kuasa duniawi (Hassan & Yaapar, 2023). Dalam bingkai ini, emansipasi diposisikan sebagai proses pembebasan dari subordinasi yang bisa bersifat politik, sosial, maupun simbolik, tetapi dibaca melalui horizon tauhid (Hassan & Yaapar, 2023; Khair, 2020).

Kerangka etis-politik yang berdekatan muncul dalam gagasan teologi pembebasan Islam: pembebasan dipahami sebagai pembebasan dari penindasan, kekerasan, perbudakan, ketidakadilan, kemiskinan, dan kekejaman; sekaligus sebagai upaya mengatasi buta huruf, kebodohan, dan pengangguran yang dipandang sebagai sebab penderitaan sosial (Prihambodo & Tambusai, 2022). Literatur ini juga menyatakan bahwa Islam (melalui ajaran Al-Qur'an dan tradisi Nabi) diproyeksikan sebagai kekuatan yang memulihkan martabat manusia dari "social scourges" serta mempromosikan pengetahuan, kebijaksanaan, keadilan, kesetaraan, penghormatan, dan fairness—yang semuanya dipakai untuk menopang argumen bahwa pembebasan adalah tema yang inheren dalam ajaran, bukan sekadar adopsi modern (Prihambodo & Tambusai, 2022). Dalam bahasa politik, teologi pembebasan ini menekankan perlindungan kaum tertindas dari penindas serta penyediaan basis resistensi sosio-politik terhadap penindasan (Prihambodo & Tambusai, 2022), selaras dengan pemahaman emansipasi sebagai pelepasan dari restriksi dan dominasi (Lépinard, 2020).

________________________________________

3. Emansipasi sebagai Program Transformasi Sosial-Politik

3.1 Ilmu Sosial Profetik dan Humanisme Islam

Dalam tradisi pemikiran Kuntowijoyo, emansipasi ditempatkan dalam arsitektur normatif Ilmu Sosial Profetik melalui tiga pilar: humanisasi/emansipasi, liberasi, dan transendensi (Khair, 2020). Dalam pemaknaan ini, "humanisasi/emansipasi" diposisikan sebagai proses memanusiakan manusia dan menumbuhkan kesetaraan hidup sosial; sedangkan liberasi menandai agenda pembebasan dari struktur kemungkaran/ketertindasan; dan transendensi mengikat proyek transformasi pada orientasi ketuhanan (tauhid) (Khair, 2020). Formulasi ini relevan bagi ilmu politik Islam karena memperlihatkan bahwa emansipasi tidak dipahami sebagai tujuan individual semata, tetapi sebagai tugas transformasi sosial yang melekat pada analisis realitas dan pengubahan struktur yang menindas (Khair, 2020).

Kerangka profetik tersebut beresonansi dengan analisis humanisme Islam yang membaca emansipasi sebagai tanggung jawab sosial terhadap kelompok tertindas. Studi atas novel Wasripin dan Satinah menampilkan kritik terhadap penguasa politik yang mengabaikan penderitaan rakyat dan menciptakan jurang kelas; sementara emansipasi ditampilkan melalui tanggung jawab sosial untuk mengatasi penderitaan kelompok miskin dan tidak berkuasa (Mardhiah et al., 2024). Studi ini juga menekankan bahwa perlawanan terhadap penindasan "hendaklah bermula dengan diri sendiri" melalui pertobatan dan mujahadah dari belenggu hawa nafsu, sehingga emansipasi tidak direduksi menjadi mobilisasi politik belaka, tetapi memuat dimensi pembentukan moral dan subjek etis (Mardhiah et al., 2024). Dengan demikian, emansipasi dalam horizon politik Islam dapat disintesiskan sebagai gabungan kritik struktural atas dominasi dan pembentukan subjek yang bertanggung jawab secara moral (Khair, 2020; Mardhiah et al., 2024).

________________________________________

4. Emansipasi, Demokrasi, dan Ruang Publik

4.1 Kompatibilitas dan Ketegangannya dalam Diskursus Politik Islam

Dalam konteks Indonesia, kajian tentang Islam dan demokrasi menegaskan bahwa demokrasi tidak disebut secara tekstual di Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan, musyawarah, kerja sama (ta'awun), dan kebiasaan memperbaiki (taghyir) dinyatakan kompatibel dengan nilai demokrasi (Pasaribu, 2023). Pada saat yang sama, kajian tersebut juga mencatat adanya kasus-kasus ketika demokrasi menghadapi hambatan yang dikaitkan dengan faktor keagamaan, khususnya terkait kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi dalam relasi dengan hukum penodaan agama (Pasaribu, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa emansipasi politik (misalnya kebebasan berbicara, partisipasi, dan kontrol atas kekuasaan) diartikulasikan sebagai nilai yang dapat ditopang oleh prinsip Islam, tetapi juga dapat mengalami friksi melalui instrumen hukum dan kontestasi otoritas (Pasaribu, 2023).

Gagasan demokratisasi dalam ruang publik Islam Indonesia juga tampak dalam kajian mengenai Azyumardi Azra pada era Reformasi. Analisis wacana media menunjukkan bahwa Azra berkontribusi pada diskursus kompatibilitas Islam dan demokrasi, toleransi lintas iman, serta kritik terhadap elite politik dan keagamaan; dan hal ini dipahami sebagai kontribusi terhadap diskursus kritis dan ekspresi kebebasan berbicara di ruang publik yang sedang mengalami demokratisasi (Seeth, 2021). Kajian itu juga menekankan upaya Azra untuk menegaskan kekhasan Islam Indonesia dan mendorong kemandirian serta emansipasi dari role model Arab yang mapan (Seeth, 2021). Dalam sintesis ilmu politik Islam, hal ini dapat dibaca sebagai emansipasi pada level kewargaan demokratis (kebebasan berpendapat) sekaligus emansipasi pada level otoritas kultural-keagamaan (otonomi dalam memaknai Islam di konteks bangsa) (Pasaribu, 2023; Seeth, 2021).

Di sisi lain, pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) menegaskan bahwa Islam tidak semata struktur formal negara atau kumpulan hukum negara, melainkan perwujudan tauhid sebagai kekuatan spiritual yang dapat melahirkan jiwa inklusif, demokratis, dan menghormati pluralisme; karena itu ia menekankan pentingnya "sekularisasi" (pembedaan urusan agama dari urusan politik) yang menurutnya tidak identik dengan sekularisme (Sudarman, 2017). Dalam lanskap emansipasi, posisi ini memberi dasar bahwa pembebasan dari manipulasi agama di arena politik dapat ditempuh lewat pembingkaian rasional-objektif urusan duniawi tanpa menanggalkan orientasi tauhid pada ranah spiritual (Sudarman, 2017), sekaligus menautkannya dengan agenda demokrasi, oposisi, keterbukaan, dan pluralisme (Pasaribu, 2023; Sudarman, 2017).

________________________________________

5. Emansipasi Perempuan dalam Politik Islam

5.1 Hak Partisipasi dan Kebebasan Sosial Perempuan dalam Bingkai Normatif Islam

Dalam pemikiran Syed Syeikh Ahmad al-Hadi, ditegaskan bahwa Islam tidak berkeberatan atas partisipasi politik baik laki-laki maupun perempuan; al-Hadi mengangkat hak politik perempuan secara tidak langsung melalui karya-karyanya, dan juga membahas kebebasan sosial perempuan untuk bergaul dan berdiskusi lintas gender selama mengikuti panduan Islam (Amir‐Moazami, 2011). Kajian ini menyimpulkan bahwa advokasi emansipasi perempuan dan kesetaraan gender yang dilakukannya tidak bertentangan dengan nilai Islam, serta merupakan upaya awal mengusulkan perubahan tradisi Melayu yang membatasi peran perempuan pada urusan domestik (Amir‐Moazami, 2011). Sejalan dengan itu, tinjauan "gender dan feminisme" dalam perspektif Islam menyatakan bahwa teks-teks Islam mendorong kemajuan peran perempuan dan mengizinkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik, sosial, dan ekonomi, termasuk dukungan atas kemandirian ekonomi perempuan (Gerung, 2016). Dua rujukan ini sama-sama menempatkan emansipasi sebagai perluasan akses dan peran publik perempuan, tetapi tetap dirumuskan dalam bahasa normatif Islam (Amir‐Moazami, 2011; Gerung, 2016).

5.2 Emansipasi sebagai Kesetaraan Hak: Muthahhari dan Pembedaan "Kesetaraan" vs. "Identitas"

Dalam pembacaan atas Murtadha Muthahhari, emansipasi dijelaskan sebagai gerakan yang menentukan persamaan hak perempuan terhadap hak laki-laki untuk memperoleh keadilan dan kebahagiaan (Dzuhayatin, 2020). Kajian tersebut juga menekankan argumen Muthahhari bahwa perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang setara, namun kesetaraan hak tidak boleh disamakan dengan penyamaan identitas; dengan kata lain, "equality" perlu dibedakan dari "identity" (Dzuhayatin, 2020). Hal ini penting bagi ilmu politik Islam karena memberikan perangkat konseptual untuk membahas emansipasi sebagai keadilan hak tanpa harus mengandaikan homogenisasi peran sosial secara total (Dzuhayatin, 2020), sekaligus beririsan dengan peringatan bahwa emansipasi tidak selalu identik dengan kesetaraan dalam sejarah konsepnya (Lépinard, 2020).

5.3 Reformasi Hukum Negara dan Emansipasi: Contoh Tunisia

Kajian mengenai modernisme hukum Islam di Tunisia menyebut emansipasi sebagai proses dibebaskan dari restriksi legal, sosial, atau politik (liberation) dan menegaskan bahwa emansipasi historis kerap berarti pembebasan tetapi tidak selalu kesetaraan (Lépinard, 2020). Dalam kasus Tunisia, studi tersebut berargumen bahwa kondisi sosial-politik dan upaya pemerintah mengadopsi interpretasi modern atas syariah berkontribusi pada emansipasi perempuan, termasuk melalui konstitusi dan kebijakan negara yang menjamin hak setara perempuan serta regulasi yang disebut "lebih gender-friendly" dan memaksimalkan potensi perempuan di sektor publik (Lépinard, 2020). Meskipun studi itu menyatakan partisipasi politik perempuan "sangat tinggi" dan perempuan menduduki banyak kursi parlemen serta posisi birokrasi tinggi, sumber tersebut tidak memberikan angka kuantitatif spesifik (Lépinard, 2020). Bagi sintesis ilmu politik Islam, Tunisia dipakai sebagai ilustrasi bagaimana emansipasi dapat bergerak melalui rekonstruksi fiqh menjadi kebijakan negara untuk memperluas perlindungan dan akses, sambil tetap diklaim sebagai hasil interpretasi syariah yang dimodernkan (Lépinard, 2020).

5.4 Indonesia: Emansipasi, Reformasi Hukum Keluarga, dan Kontestasi Otoritas

Studi tentang hukum keluarga Islam pasca-Soeharto menunjukkan bahwa sejak 1920-an—segera setelah organisasi-organisasi yang mendukung emansipasi perempuan berdiri—perbedaan ideologis mengenai hukum keluarga sudah tampak, memperhadapkan aktivis hak perempuan beragenda liberal dengan kelompok yang terinspirasi pembacaan Islam yang konservatif (Simon & Yosia, 2020). Studi itu juga berargumen bahwa reformasi pasca-1998 tidak banyak mengubah arah reformasi hukum keluarga yang cenderung mengarah pada kontrol negara yang lebih besar terhadap hukum keluarga Islam, tetapi liberalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi setelah 1998 telah mendorong perempuan Indonesia lebih berani menggunakan hak-haknya dan menghidupkan debat reformasi lanjutan (Simon & Yosia, 2020). Dengan demikian, emansipasi dalam ilmu politik Islam Indonesia dapat dipetakan sebagai proses yang bersifat institusional (peradilan agama, legislasi) sekaligus arena kontestasi (aktivisme perempuan vs. pembacaan konservatif) (Simon & Yosia, 2020), yang beririsan dengan isu kebebasan dan demokrasi dalam diskursus Islam Indonesia (Pasaribu, 2023; Sudarman, 2017).

________________________________________

6. Kritik terhadap "Model Emansipasi" yang Dipaksakan

6.1 Sekularisme, Pelarangan Simbol, dan Agensi Religius

Sebagian literatur menekankan bahwa "emansipasi" sering dijadikan parameter normatif oleh proyek sekular-modern yang memposisikan agama sebagai antitesis pembebasan. Kajian tentang narasi sekularisme menyatakan bahwa sekularisme (dalam narasi Pencerahan) menjanjikan liberasi, kebebasan, emansipasi, dan kemajuan bagi manusia sambil memosisikan agama sebagai lawan yang dikaitkan dengan dogmatisme dan kekerasan (Howard, 2012). Kajian tentang sekularisme dan modernitas di Indonesia juga mencatat konstruksi modernitas Barat yang menempatkan agama secara marginal, karena modernitas dipahami sebagai kemajuan dan emansipasi manusia dari belenggu tradisi sehingga agama dapat dicitrakan sebagai lokus politik tiranik dan stagnasi sosial (Lazuardi & Shamsu, 2024). Kerangka ini relevan bagi ilmu politik Islam karena menunjukkan bahwa bahasa emansipasi dapat beroperasi sebagai wacana legitimasi untuk meminggirkan religiositas dari ruang publik (Howard, 2012; Lazuardi & Shamsu, 2024).

Kritik lebih spesifik tampak pada perdebatan jilbab/kerudung dan larangan simbol. Analisis pelarangan jilbab/niqab menolak asumsi stereotipik bahwa larangan diperlukan demi kesetaraan gender: larangan dianggap mengabaikan keragaman alasan perempuan memakai kerudung/veil, tidak perlu bagi mereka yang memilih secara bebas, dan dapat kontraproduktif bagi mereka yang tertekan karena bisa menghambat akses pendidikan/pekerjaan dan mendorong isolasi sosial (Lal, 2023). Dalam konteks Jerman, studi tentang "dialog" negara dengan komunitas Muslim (DIK) berargumen bahwa meskipun mengklaim membebaskan perempuan Muslim dari norma gender yang restriktif, praktiknya beroperasi sebagai teknik pemerintahan (governmentality) untuk mengatur perilaku Muslim dan memberlakukan suatu pengertian kebebasan yang bersifat normatif dan menormalkan (AKSEL, 2019). Kajian tentang Turki menambahkan bahwa ruang publik—yang sering dianggap lokasi emancipatory melalui debat—dapat pula berfungsi sebagai rezim visibilitas yang menundukkan (subjugation) melalui pengkategorian dan tatapan publik, serta mengingatkan bagaimana kolonialisme mengkonstruksi "pembebasan perempuan" (misalnya melalui unveiling) sebagai bagian dari "colonial feminism" (Scott, 2012). Dengan demikian, ilmu politik Islam yang berbicara tentang emansipasi perlu membedakan emansipasi sebagai pembebasan substantif dari subordinasi versus emansipasi sebagai retorika pengaturan yang justru memproduksi subordinasi baru (AKSEL, 2019; Lal, 2023; Scott, 2012).

6.2 Problem Konseptual Agensi

Perdebatan ini juga terkait dengan problem konseptual "agensi" (agency). Literatur feminis pascasekular mencatat bahwa perdebatan tentang agensi perempuan religius memaksa feminisme melampaui pengertian agensi sebagai otonomi individual dan resistensi atas dominasi; Mahmood (sebagaimana dibahas Lépinard) menggeser fokus pada proses pembentukan etis dan relasi sosial yang membentuk diri, sehingga agensi tidak selalu identik dengan subversi norma (Erasiah et al., 2023). Studi tentang perempuan dalam komunitas kebangkitan Islam di Eropa juga menekankan dilema artikulasi martabat dan self-realization yang bersaing dengan bahasa dominan tentang kesetaraan, hak individual, dan otonomi (Pababbari, 2020); sementara kajian antropologis lain mengusulkan agar piety tidak dipaksa masuk ke dikotomi subordinasi vs. resistensi, melainkan dipahami melalui konfigurasi personhood dan etika yang juga dapat dipengaruhi diskursus liberal-sekular (Ojediran & Anderson, 2020). Selaras dengan itu, kritik atas sekularisme sebagai kerangka emansipatoris menyatakan perlunya membebaskan perempuan Muslim dari "posisi diskriminatif ganda": (i) aspek opresif budaya yang membatasi agensi, dan (ii) narasi sekular paternalistik yang menolak agensi mereka dan memaksakan satu model emansipasi (Akalay, 2022). Sintesisnya: dalam ilmu politik Islam, emansipasi tidak memadai jika hanya diukur dengan standar "kebebasan liberal" yang mengharuskan penolakan religiositas; emansipasi juga harus mengakui bentuk-bentuk agensi religius dan konflik norma dalam ruang publik (Akalay, 2022; Erasiah et al., 2023; Ojediran & Anderson, 2020).

________________________________________

7. Emansipasi melalui Pendidikan Politik dan Transformasi Relasi Kuasa

7.1 Perspektif Pendidikan Islam

Dalam analisis pendidikan Islam yang berdialog dengan Paulo Freire, pendidikan dipahami sebagai sarana pembebasan dari budaya verbal-mekanis yang membelenggu; pendidikan diharapkan bergeser dari kebiasaan deskriptif menuju pendidikan dialogis-transformatif agar tidak menjadi "pendidikan yang membelenggu" (Ismail & Hasan, 2021). Kajian ini juga menekankan perubahan paradigma dari otoriter ke demokratis, tertutup ke terbuka, doktriner ke partisipatoris, serta pentingnya membudayakan kritik, dialog, keterbukaan, dan praktik yang menyentuh problem kaum lemah dan tertindas secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Ismail & Hasan, 2021). Dalam bahasa ilmu politik Islam, hal ini memperkuat bahwa emansipasi bukan hanya agenda legal-formal, melainkan juga produksi kapasitas warga (kesadaran kritis dan partisipasi) agar subordinasi tidak direproduksi melalui relasi pengetahuan dan pendidikan (Ismail & Hasan, 2021), sejalan dengan visi emansipasi sebagai proyek transformasi sosial (bukan sekadar deskripsi realitas) dalam Ilmu Sosial Profetik (Khair, 2020).

________________________________________

8. Sintesis: Definisi Kerja "Emansipasi" menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis berbagai rujukan di atas, emansipasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, emansipasi merupakan proses pembebasan dari subordinasi politik, sosial, dan hukum (restriksi legal-sosial-politik) yang tidak berhenti pada retorika kebebasan, tetapi berorientasi pada perubahan relasi kuasa dan institusi (Ismail & Hasan, 2021; Lépinard, 2020; Simon & Yosia, 2020).

Kedua, emansipasi adalah proyek teologis-etis yang bertumpu pada tauhid, yakni pembebasan manusia dari penghambaan kepada selain Tuhan (termasuk fetisisasi kuasa duniawi), yang membentuk subjek bermoral dan bertanggung jawab (Hassan & Yaapar, 2023; Khair, 2020; Mardhiah et al., 2024).

Ketiga, emansipasi merupakan agenda keadilan sosial yang menuntut perlindungan terhadap kaum tertindas dan resistensi terhadap penindasan, sekaligus pembebasan dari kemiskinan dan kebodohan yang memproduksi subordinasi (Ismail & Hasan, 2021; Prihambodo & Tambusai, 2022).

Keempat, emansipasi mensyaratkan pengakuan atas pluralitas bentuk agensi, termasuk agensi religius, sehingga emansipasi tidak direduksi menjadi pemaksaan satu model "kebebasan" yang dapat berubah menjadi mekanisme normalisasi dan pengaturan (Akalay, 2022; AKSEL, 2019; Erasiah et al., 2023; Ojediran & Anderson, 2020).

Kelima, emansipasi dapat terwujud melalui reformasi politik-hukum yang dilakukan melalui ijtihad/interpretasi modern syariah dan kebijakan negara, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Tunisia dan dinamika reformasi hukum keluarga di Indonesia, namun tetap sebagai arena kontestasi ideologis (Lépinard, 2020; Simon & Yosia, 2020).

Dengan demikian, emansipasi dalam ilmu politik Islam paling kuat dipahami sebagai pembebasan multidimensi (teologis, institusional, sosial, dan epistemik) yang mengejar keadilan, martabat manusia, dan partisipasi publik—seraya kritis terhadap penggunaan bahasa "emansipasi" untuk menjustifikasi dominasi baru atas nama modernitas atau sekularisme (Hassan & Yaapar, 2023; Howard, 2012; Lal, 2023; Prihambodo & Tambusai, 2022; Scott, 2012).

________________________________________

Daftar Pustaka

AKSEL, H. S. (2019). Deleuzian conceptualizaion of "agency": Muslim women questions. Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi, 23(2), 1009–1025. https://doi.org/10.18505/cuid.540227

Akalay, Y. (2022). Secularism and the Muslim women question: A critique of secularism as a frame of reference for gender equality. Journal of Gender Culture and Society, 2(1), 57–67. https://doi.org/10.32996/jgcs.2022.2.1.6

Amir‐Moazami, S. (2011). Dialogue as a governmental technique: Managing gendered Islam in Germany. Feminist Review, 98(1), 9–27. https://doi.org/10.1057/fr.2011.8

Dzuhayatin, S. R. (2020). Islamism and nationalism among Niqabis women in Egypt and Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 10(1), 49–77. https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.49-77

Erasiah, E., Pratama, F. S., Seskia, Cajuniati, & Ummah, I. K. (2023). A historical overview of Muslim minority identity and positioning in the Philippines. Tsaqofah, 21(1), 67–84. https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v21i1.7966

Gerung, R. (2016). Feminist pedagogy: A political position. Jurnal Perempuan, 21(3), 265–271. https://doi.org/10.34309/jp.v21i3.132

Hassan, A. A., & Yaapar, Md. S. (2023). Emansipasi dan pencerahan jiwa manusia menurut perspektif teori humanisme Islam: Analisis dalam Wasripin dan Satinah. Malay Literature, 36(1), 89–116. https://doi.org/10.37052/ml36(1)no5

Howard, E. (2012). Banning Islamic veils. International Journal of Discrimination and the Law, 12(3), 147–165. https://doi.org/10.1177/1358229112464450

Ismail, Z., & Hasan, M. R. (2021). Islamic legal modernism and women's emancipation in Tunisia. Mazahib, 281–314. https://doi.org/10.21093/mj.v19i2.2800

Khair, N. S. H. (2020). Syed Syeikh Ahmad al-Hadi's thought on women's emancipation and gender equality: Re-evaluation and analysis. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 157–184. https://doi.org/10.22452/afkar.sp2020no2.6

Lal, L. D. (2023). In search of a utopian society: Situating 'Dalit' conversions in contemporary India. Caste / A Global Journal on Social Exclusion, 4(2), 288–305. https://doi.org/10.26812/caste.v4i2.503

Lazuardi, F., & Shamsu, L. S. (2024). Gender and feminism in an Islamic perspective. Focus, 5(1), 23–32. https://doi.org/10.26593/focus.v5i1.7659

Lépinard, É. (2020). Introduction (pp. 1–22). https://doi.org/10.1093/oso/9780190077150.003.0001

Mardhiah, N. A., Fadzira, E., Suryadi, A., Ifada, A. 'I., Gamaradikae, A. J., Suwartini, I., & Lixian, X. (2024). Emansipasi perjuangan Retna Pembayun dalam kisah heroik Mataram Islam di Kampung Purbayan. Jurnal Genre (Bahasa Sastra dan Pembelajarannya), 6(1), 119–129. https://doi.org/10.26555/jg.v6i1.9109

Ojediran, F., & Anderson, A. R. (2020). Women's entrepreneurship in the global South: Empowering and emancipating? Administrative Sciences, 10(4), 87. https://doi.org/10.3390/admsci10040087

Pababbari, M. (2020). Front antagonism towards social and political integration perspectives on the social science of prophetic. Jurnal Adabiyah, 20(1), 25. https://doi.org/10.24252/jad.v17i120i1a2

Pasaribu, S. R. (2023). The concept of Murtadha Muthahhari on freedom and equality of women's rights in Islam. Islamic Thought Review, 1(1), 52. https://doi.org/10.30983/itr.v1i1.6410

Prihambodo, D., & Tambusai, M. K. (2022). The negation of divinity in view of human emancipation: Nurcholish Madjid perspective. Journal of Comparative Study of Religions, 3(1), 35–44. https://doi.org/10.21111/jcsr.v3i1.7309

Scott, J. W. (2012). The vexed relationship of emancipation and equality. History of the Present, 2(2), 148–168. https://doi.org/10.5406/historypresent.2.2.0148

Seeth, A. tho. (2021). "Electing a president is Islamic worship"—The print media discourse of Azyumardi Azra during Reformasi (1998–2004). Archipel, 101, 209–244. https://doi.org/10.4000/archipel.2404

Simon, J. C., & Yosia, A. (2020). Practical considerations for Paul Ricoeur's "transformation of subjectivity" in the Indonesian context. Jurnal Jaffray, 18(2), 199. https://doi.org/10.25278/jj.v18i2.476

Sudarman, S. (2017). Liberating and humane education principles in the perspective of Islamic education: Analysis of Paulo Freire's thought. Didaktika Religia, 5(1), 1–28. https://doi.org/10.30762/didaktika.v5i1.851