02080 - Demokrasi Perwakilan dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Rakyat Memilih Wakil untuk Mengambil Keputusan atas Nama Mereka

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Abstract: Representative democracy is a form of popular sovereignty exercised through elected representatives who act on behalf of the people in legislative institutions. In modern states, this system has become the dominant form of democracy due to the practical impossibility of direct participation by all citizens in political decision-making. This article examines the concept of representative democracy from the perspective of Islamic political science by synthesizing various academic sources covering political theory, constitutional law, and Islamic jurisprudence (fiqh siyasah). The study finds that Islamic political thought recognizes the functional mechanism of political delegation through the concept of an-niyābah (representation) and the institutional practice of ahl al-ḥall wa al-'aqd. Elections as a means of selecting representatives are considered permissible (mubah) but not the sole legitimate mechanism. The principle of shūrā (deliberation) serves as the key ethical foundation guiding how representatives exercise their mandate. The main point of tension lies in the concept of sovereignty: whereas Western democracy places sovereignty entirely in the hands of the people, Islamic political thought emphasizes normative limits derived from divine authority (ḥudūd). Representative democracy in the Islamic perspective thus requires accountability, transparency, checks and balances, and strong ethical qualifications for representatives, including the qualities of siddiq, amānah, tablīgh, and faṭānah.
Keywords: representative democracy, Islamic political science, shūrā, an-niyābah, sovereignty, fiqh siyasah
________________________________________
Abstrak: Demokrasi perwakilan merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih untuk bertindak atas nama rakyat di lembaga perwakilan. Dalam negara modern, sistem ini menjadi bentuk demokrasi yang dominan karena ketidakmungkinan praktis bagi seluruh warga untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik. Artikel ini mengkaji konsep demokrasi perwakilan dari perspektif ilmu politik Islam dengan mensintesis berbagai sumber akademik yang mencakup teori politik, hukum ketatanegaraan, dan fikih siyasah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam mengakui mekanisme fungsional pendelegasian politik melalui konsep an-niyābah (perwakilan) serta praktik kelembagaan ahl al-ḥall wa al-'aqd. Pemilu sebagai cara memilih wakil dipandang mubah tetapi bukan satu-satunya mekanisme yang dikenal. Prinsip syura (musyawarah) menjadi fondasi etis utama yang mengarahkan cara wakil menjalankan mandat. Titik tegangan utama terletak pada konsep kedaulatan: sementara demokrasi Barat menempatkan kedaulatan sepenuhnya pada rakyat, pemikiran politik Islam menekankan batas normatif yang bersumber dari otoritas ilahi (ḥudūd). Demokrasi perwakilan dalam perspektif Islam dengan demikian menuntut akuntabilitas, keterbukaan, checks and balances, serta kualifikasi etis wakil yang kuat, meliputi sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah.
Kata Kunci: demokrasi perwakilan, ilmu politik Islam, syura, an-niyābah, kedaulatan, fikih siyasah
________________________________________
1. Pendahuluan
Demokrasi perwakilan merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu politik modern yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, namun pelaksanaannya didelegasikan kepada wakil-wakil yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Pernyataan konseptual yang menjadi titik tolak kajian ini adalah bahwa dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil untuk mengambil keputusan atas nama mereka.
Dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, konsep demokrasi perwakilan tidak sekadar persoalan prosedural, melainkan juga menyentuh perdebatan teologis dan normatif yang mendalam. Pertanyaan mengenai sejauh mana demokrasi perwakilan model Barat kompatibel dengan prinsip-prinsip politik Islam telah melahirkan berbagai perspektif, mulai dari yang menerima secara substantif, menerima dengan modifikasi, hingga yang menolak secara prinsipil.
Artikel ini bertujuan mengkaji konsep demokrasi perwakilan dari perspektif ilmu politik Islam secara komprehensif, mencakup: (1) pengertian demokrasi perwakilan dalam ilmu politik umum; (2) alasan demokrasi modern cenderung berbasis perwakilan; (3) padanan konseptual perwakilan dalam khazanah Islam; (4) prinsip syura sebagai fondasi etika politik; (5) titik tegangan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan; (6) status pemilu dalam perspektif fikih siyasah; (7) fungsi deliberatif wakil; (8) akuntabilitas dan checks and balances; (9) kualifikasi moral wakil; serta (10) ilustrasi historis dari Piagam Madinah.
________________________________________
2. Metode
Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap sumber-sumber akademik yang mencakup jurnal ilmu politik, jurnal hukum ketatanegaraan, dan jurnal fikih siyasah yang telah dipublikasikan. Sintesis dilakukan secara tematik untuk membangun kerangka analisis yang utuh mengenai demokrasi perwakilan dalam perspektif ilmu politik Islam.
________________________________________
3. Pembahasan
3.1 Pengertian Demokrasi Perwakilan dalam Ilmu Politik
Dalam literatur ilmu politik dan ketatanegaraan, demokrasi perwakilan (representative democracy) dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui orang-orang yang dipilih rakyat untuk bertindak atas nama mereka di lembaga perwakilan (parlemen). Definisi yang eksplisit menyatakan bahwa hak warga negara untuk membuat keputusan politik dijalankan melalui wakil-wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada warga melalui pemilihan yang bebas (Junaenah, 2016).
Rumusan lain yang sering dikutip dari Hendry B. Mayo menekankan bahwa kebijakan publik ditentukan oleh wakil-wakil yang berada di bawah kontrol efektif rakyat melalui pemilihan berkala, berdasarkan kesetaraan politik, dan berlangsung dalam kebebasan politik (Abrar, 2021).
Secara tipologis, demokrasi kerap dibedakan menjadi demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy); demokrasi perwakilan diposisikan sebagai bentuk demokrasi tidak langsung (Yunus, 2015). Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan; agar wakil dapat bertindak atas nama rakyat, wakil tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum (Yunus, 2015). Dengan demikian, pernyataan "rakyat memilih wakil untuk mengambil keputusan atas nama mereka" sejalan dengan konstruksi definisional demokrasi perwakilan sebagaimana dirumuskan dalam berbagai sumber tersebut (Junaenah, 2016; Yunus, 2015).
3.2 Mengapa Demokrasi Modern Cenderung Memakai Perwakilan
Sejumlah sumber menekankan bahwa dalam negara modern, demokrasi cenderung tidak lagi bersifat langsung, tetapi berbasis perwakilan (Hanafi, 2016; Sayuti & Armansyah, 2018). Salah satu argumentasi yang muncul adalah bahwa demokrasi tidak langsung menjadi alternatif efektif ketika pembuatan kebijakan tidak mungkin dilakukan oleh semua warga secara langsung, sehingga perwakilan rakyat dipandang sebagai cara untuk menyuarakan aspirasi rakyat dalam kebijakan (Zaman & Saiban, 2024).
Sumber lain menegaskan bahwa demokrasi perwakilan adalah perkembangan dari demokrasi langsung dan menempatkan lembaga perwakilan sebagai forum yang menjalankan fungsi perwakilan dalam pembuatan kebijakan (Hadi, 2013). Dalam pemahaman prosedural, pemilu berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan kedaulatan rakyat dengan pembentukan lembaga perwakilan (Yunus, 2015).
Namun, beberapa sumber juga menggarisbawahi kritik terhadap demokrasi perwakilan: perwakilan dapat dianggap memindahkan pengambilan keputusan dari tangan rakyat kepada kelompok warga tertentu yang "benar-benar memerintah" (Junaenah, 2016), dan dalam pengalaman tertentu demokrasi perwakilan dicurigai dikooptasi oleh kepentingan elite/oligarki sehingga mendorong sebagian masyarakat menyukai demokrasi langsung (Gusman, 2020). Dengan demikian, demokrasi perwakilan di satu sisi dipandang sebagai solusi praktis demokrasi modern, tetapi di sisi lain menghadirkan problem representasi dan akuntabilitas (Gusman, 2020; Junaenah, 2016).
3.3 Padanan Konseptual Perwakilan dalam Ilmu Politik Islam: An-Niyābah dan Institusi Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd
Dalam khazanah fikih siyasah (politik Islam), terdapat teori an-niyābah (perwakilan) sebagai respons atas kenyataan bahwa pelibatan seluruh umat secara langsung dalam urusan politik tidak selalu mungkin dilakukan (Muksin, 2018). Dalam kerangka ini, perwakilan dipahami sebagai mekanisme praktis untuk menyalurkan aspirasi umat dalam pengambilan keputusan (Muksin, 2018), dan bahkan pemilu dipotret sebagai salah satu aplikasi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang secara praktik membutuhkan mekanisme perwakilan karena "tidak mungkin semua rakyat dapat memimpin" sehingga diperlukan perwakilan umat/rakyat (Muksin, 2018; Usfunan & Pondayar, 2022).
Sumber juga mengaitkan demokrasi perwakilan dengan harapan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang analog dengan Ahlul Halli wal 'Aqd dalam fikih politik Islam. Pada sisi historis-institusional, pembentukan lembaga perwakilan umat (ahl al-ḥall wa al-'aqd) dipandang penting seiring perkembangan sejarah politik Islam (Muksin, 2018). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, gagasan perwakilan bukan sekadar adopsi modern, melainkan memiliki padanan konseptual berupa an-niyābah serta praktik kelembagaan (majelis syura/ahl al-ḥall wa al-'aqd) yang menghubungkan umat dengan proses pengambilan keputusan (Muksin, 2018).
3.4 Prinsip Syura sebagai Fondasi Etika-Politik Pengambilan Keputusan
Dalam berbagai sumber, syura diposisikan sebagai salah satu prinsip dasar politik Islam dan ditempatkan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan sosial, politik, dan pemerintahan (Ashidiq & Rohmah, 2023; Firmansyah et al., 2023). Syura dipahami sebagai cara memberi peluang partisipasi bagi anggota masyarakat dalam menghasilkan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan hukum maupun kebijakan politik (Firmansyah et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang implementasi syura di lembaga negara—misalnya MPR—menekankan bahwa musyawarah digunakan untuk mencapai mufakat agar keputusan publik tidak merugikan kepentingan umum (Ashidiq & Rohmah, 2023; Firmansyah et al., 2023).
Beberapa sumber menautkan syura dengan dasar normatif Qurani; misalnya, disebutkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan musyawarah, yakni QS Ali Imran: 159 dan QS Ash-Shura: 38, dalam diskursus demokrasi dan musyawarah (Rangkuti, 2019). Dalam kerangka tersebut, musyawarah tidak hanya merupakan prosedur, tetapi juga membawa dimensi moral-politik: mencegah keputusan yang merugikan publik serta menuntut keterlibatan pertimbangan kolektif (Ashidiq & Rohmah, 2023; Firmansyah et al., 2023). Oleh karena itu, dalam ilmu politik Islam, demokrasi perwakilan—bila dipahami sebagai pengambilan keputusan oleh wakil—idealnya dilekatkan pada etos syura: deliberasi, pencarian mufakat, dan orientasi kemaslahatan (Ashidiq & Rohmah, 2023; Firmansyah et al., 2023).
3.5 Titik Tegangan Utama: Kedaulatan Rakyat versus Kedaulatan Tuhan
Sumber-sumber yang dikaji menunjukkan adanya perdebatan konseptual ketika demokrasi—terutama versi Barat—dipertautkan dengan politik Islam. Di satu sisi, ada pandangan bahwa secara tekstual istilah demokrasi tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi secara implisit/substantif nilai-nilai seperti kesetaraan dan musyawarah kompatibel dengan demokrasi (Firmansyah et al., 2023; Zoelva, 2022). Di sisi lain, ada kritik bahwa demokrasi modern memberikan kewenangan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal, sementara dalam Islam otoritas hukum terkait syariat dipandang berada pada Allah (Muqorrobien, 2023; Rangkuti, 2019). Perbedaan ini juga tampak dalam perdebatan mengenai apakah DPR—dengan kedaulatan rakyat—dapat disamakan dengan Majelis Syura yang bertumpu pada kedaulatan Allah (Muqorrobien, 2023; Nugroho, 2016).
Dalam spektrum pemikiran Islam Indonesia, M. Natsir disebut berpandangan bahwa Islam "tidak demokrasi 100%" karena keputusan politik tidak semata berdasarkan kemauan mayoritas parlemen; keputusan tidak boleh melampaui hudūd (batas-batas Tuhan), sehingga ia menyebutnya sebagai "Theistic Democracy" (Rachmawati & Setiawan, 2018). Sementara itu, Al-Maududi menolak demokrasi modern Barat karena dianggap produk manusia dan cenderung sekuler, serta menganggapnya problematis dari sudut pandang ketuhanan (Rangkuti, 2019). Dengan demikian, "demokrasi perwakilan menurut ilmu politik Islam" perlu dibaca sebagai konsep yang menerima mekanisme perwakilan dan musyawarah, tetapi sekaligus menempatkan batas normatif: keputusan politik tidak dipahami bebas nilai, melainkan dibingkai oleh rujukan etika dan batas syariat (Muqorrobien, 2023; Rachmawati & Setiawan, 2018; Rangkuti, 2019).
3.6 "Rakyat Memilih Wakil": Pemilu sebagai Mekanisme yang Mubah dalam Islam
Sumber yang dikaji menegaskan bahwa dalam praktik demokrasi Barat, pemilu diposisikan sebagai implementasi kedaulatan rakyat (Sodikin, 2019), tetapi dalam perspektif Islam, pemilu bukan satu-satunya cara memilih wakil/pemimpin; ia dapat dipandang sebagai salah satu cara yang dibolehkan sepanjang memperhatikan tuntunan syariah (Sodikin, 2019). Dalam sumber lain, pemilu Indonesia dipahami sebagai sarana perwujudan demokrasi yang memberi hak kepada rakyat untuk memilih/dipilih (Shodiq & Fanani, 2021), serta sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diimplementasikan melalui pemilihan untuk memilih perwakilan dan pemimpin (Shodiq & Fanani, 2021; Usfunan & Pondayar, 2022).
Dalam perspektif fikih siyasah, pemilu juga dipotret memiliki titik singgung dengan metode pemilihan pemimpin dalam tradisi politik Islam, misalnya melalui kemiripan dengan baiat dan musyawarah sebagai argumen kelompok yang pro, sementara kelompok yang kontra menolak karena tidak ada dalil eksplisit tentang pemilu dan mempersoalkan prinsip suara terbanyak (Rangkuti, 2019; Shodiq & Fanani, 2021). Dengan demikian, "rakyat memilih wakil" dapat diterima sebagai mekanisme politik modern yang mubah, tetapi statusnya tetap diperdebatkan dari segi justifikasi normatif dan bentuk operasionalnya, terutama jika pemilu dimaknai semata sebagai kompetisi suara terbanyak tanpa etika syura dan amanah (Shodiq & Fanani, 2021; Sodikin, 2019).
3.7 Representasi dan Deliberasi: Fungsi Wakil dalam Islam
Dalam berbagai sumber, perwakilan tidak dipahami semata "menggantikan rakyat", tetapi berkaitan dengan deliberasi dan partisipasi. Dalam kajian tentang DPRD, misalnya, perwakilan disebut memiliki hakikat sebagai fungsi deliberatif: forum perdebatan aspirasi untuk rule making dan public policy making (Hadi, 2013). Sejalan dengan itu, literatur hukum Islam tentang asas keterbukaan menekankan bahwa keterbukaan dalam fungsi legislasi dibentuk untuk mengakomodasi partisipasi publik agar produk legislasi tidak merugikan masyarakat; prinsip keterbukaan ini dipandang memiliki makna serupa dengan syura dalam proses legislasi, yakni pelibatan publik (Ashidiq & Rohmah, 2023; Munir, 2021).
Dengan demikian, bila demokrasi perwakilan dalam perspektif politik Islam dirumuskan dari sumber-sumber ini, mandat wakil rakyat idealnya mencakup: (i) menyerap dan menyalurkan aspirasi; (ii) bermusyawarah secara terbuka; dan (iii) menjaga agar keputusan publik tidak menyimpang dari kepentingan umum/kemaslahatan (Hadi, 2013; Munir, 2021). Hal ini juga konsisten dengan pandangan bahwa demokrasi deliberatif menuntut warga dilibatkan secara substantif dalam dialog serius, bukan sekadar pemungutan suara periodik (Munir, 2021).
3.8 Akuntabilitas dan Checks and Balances: Pengendalian Kekuasaan sebagai Tema Bersama
Sumber yang dikaji menegaskan bahwa demokrasi menuntut wakil berada di bawah kontrol rakyat melalui pemilihan berkala (Abrar, 2021; Junaenah, 2016). Dalam diskursus ketatanegaraan Islam, juga ditekankan pentingnya pencegahan pemimpin yang otoriter dan zalim melalui pengaturan kekuasaan secara sistematis (Yandy et al., 2024). Kajian tentang prinsip checks and balances dalam administrasi negara Islam menyebut adanya pembagian kewenangan—legislatif/sulṭān at-tasyrī'iyyah, eksekutif/sulṭān tanfīdziyyah, yudikatif/sulṭān qaḍā'iyyah—yang berorientasi menghindari otoritarianisme dan kezaliman (Yandy et al., 2024).
Di sisi lain, studi tentang kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara menegaskan bahwa badan perwakilan adalah kepanjangan tangan rakyat dalam demokrasi perwakilan, namun keterlibatan perwakilan tetap perlu ditopang model yang partisipatif dan deliberatif agar tidak jatuh pada politisasi dan praktik kolutif (Munir, 2021; Susanto et al., 2018). Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam, demokrasi perwakilan dapat dipahami bukan hanya sebagai mekanisme seleksi wakil, melainkan juga sebagai arsitektur pengendalian kekuasaan: ada prinsip pembatasan kekuasaan dan pengawasan agar keputusan publik sesuai kepentingan rakyat/kemaslahatan serta tidak melahirkan kezaliman (Susanto et al., 2018; Yandy et al., 2024).
3.9 Kualifikasi Moral Wakil: Amanah, Kejujuran, dan Keadilan sebagai Syarat Etis Representasi
Sumber yang dikaji menyoroti bahwa problem demokrasi elektoral sering terkait dengan kualitas wakil dan praktik politik transaksional. Dalam etika politik Islam, urusan sistem politik pemerintahan dipandang sebagai wilayah yang dapat ditentukan melalui konsensus politik selama tidak ada dalil yang melarang; namun praktik politik menjadi tercela jika tidak mengacu pada prinsip dasar seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum (Tampubolon, 2023). Literatur lain mengaitkan problem pemilu dengan praktik hoaks, kampanye hitam, dan politik uang, serta menekankan perlunya standar etika yang lebih profetik dalam pemilu (Abrar, 2021; Alamsyah & Arif, 2024).
Dalam konteks perdebatan sistem pemilu, sumber-sumber fikih siyasah juga menekankan bahwa Islam tidak menentukan secara baku apakah sistem proporsional terbuka atau tertutup yang harus dipilih; yang ditekankan adalah syarat moral dan kapasitas calon, seperti iman/takwa serta sifat-sifat yang dirumuskan sebagai siddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (aspiratif), dan fathonah (mampu) agar wakil yang terpilih berkualitas (Qomaruzzaman, 2023; Sodikin, 2019). Dengan demikian, demokrasi perwakilan dalam perspektif politik Islam memberi tekanan kuat pada kualitas etik wakil, bukan hanya prosedur elektoralnya (Qomaruzzaman, 2023; Tampubolon, 2023).
3.10 Ilustrasi Historis: Piagam Madinah dan Representasi Komunitas
Piagam Madinah dipandang sebagai bukti praktik demokrasi—dalam pengertian tertentu—pada masa klasik Islam. Dalam Piagam Madinah, penduduk Madinah dipotret memiliki pola perwakilan: umat Islam diwakili oleh Rasulullah, sedangkan non-Muslim diwakili para pemuka kabilah; perwakilan ini dipahami sebagai representatif karena kelompok-kelompok diwakili oleh pemukanya (Shobahah, 2019). Sumber lain menegaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi telah dipraktikkan sejak Nabi Muhammad, termasuk praktik permusyawaratan berbasis perwakilan antarsuku (Shobahah, 2019; Suryawati & Syahputri, 2024).
Ilustrasi ini penting dalam menjelaskan "demokrasi perwakilan menurut ilmu politik Islam" bukan semata pengesahan model Barat, melainkan dapat dipahami sebagai praktik representasi-komunal yang bekerja melalui perwakilan kelompok dan musyawarah, meskipun kerangka normatif dan sumber legitimasi politiknya tetap diperdebatkan ketika dibandingkan dengan demokrasi modern (Rangkuti, 2019; Shobahah, 2019).
________________________________________
4. Sintesis dan Diskusi
Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang dikaji, demokrasi perwakilan menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan melalui lima proposisi utama berikut.
Pertama, mekanisme delegasi politik (perwakilan) diakui secara fungsional melalui konsep an-niyābah karena tidak semua umat dapat terlibat langsung dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan (Muksin, 2018; Usfunan & Pondayar, 2022).
Kedua, pemilihan wakil oleh rakyat melalui pemilu dapat dipandang mubah/diterima sebagai salah satu cara modern memilih wakil/pemimpin, tetapi bukan satu-satunya mekanisme yang dikenal dalam tradisi Islam dan tetap harus tunduk pada pertimbangan syariah/etika Islam (Shodiq & Fanani, 2021; Sodikin, 2019).
Ketiga, syura (musyawarah) merupakan prinsip kunci yang menuntun bagaimana wakil menjalankan mandat: keputusan publik idealnya lahir dari deliberasi untuk mencegah mudarat publik dan menjaga kemaslahatan (Ashidiq & Rohmah, 2023; Firmansyah et al., 2023).
Keempat, batas normatif kedaulatan menjadi titik pembeda utama dari demokrasi sekuler: sebagian pemikir menegaskan keputusan politik tidak boleh melampaui batas Tuhan (ḥudūd) dan karena itu demokrasi dalam Islam dipahami sebagai "theistic democracy," sementara pihak lain menilai demokrasi modern Barat cenderung sekuler dan problematis secara teologis (Muqorrobien, 2023; Rachmawati & Setiawan, 2018; Rangkuti, 2019).
Kelima, untuk mencegah penyimpangan representasi, demokrasi perwakilan memerlukan akuntabilitas, keterbukaan, dan mekanisme pengendalian kekuasaan (checks and balances), yang dalam kajian ketatanegaraan Islam juga dikenali sebagai kebutuhan menghindari otoritarianisme dan kezaliman (Munir, 2021; Yandy et al., 2024).
Dengan kerangka itu, kalimat inti—"rakyat memilih wakil untuk mengambil keputusan atas nama mereka"—dalam perspektif ilmu politik Islam bukan sekadar prosedur elektoral, tetapi harus dipahami sebagai pendelegasian amanah yang dijalankan melalui musyawarah, keterbukaan, akuntabilitas, dan pembatasan normatif berdasarkan tradisi pemikiran yang menekankan kedaulatan Tuhan dan batas syariat (Munir, 2021; Rachmawati & Setiawan, 2018; Tampubolon, 2023).
________________________________________
5. Penutup
Demokrasi perwakilan dalam perspektif ilmu politik Islam merupakan konsep yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar pengesahan atau penolakan terhadap model Barat. Kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam memiliki sumber daya konseptual sendiri—an-niyābah, ahl al-ḥall wa al-'aqd, syura, dan prinsip kemaslahatan—yang memungkinkan penerimaan fungsional terhadap mekanisme perwakilan dan pemilu, sekaligus menempatkan batas-batas normatif yang membedakannya dari demokrasi sekuler.
Implikasi praktisnya adalah bahwa demokrasi perwakilan yang sehat menurut perspektif ini bukan hanya tentang siapa yang dipilih dan bagaimana prosedur pemilihannya, tetapi juga tentang bagaimana wakil menjalankan mandatnya: dengan bermusyawarah, berlaku amanah, menjaga kemaslahatan publik, dan tunduk pada prinsip-prinsip etika yang melampaui kepentingan kelompok atau kekuasaan semata.
________________________________________
Daftar Pustaka
Abrar, A. (2021). Puasa dan demokrasi: menuju pemilu profetik. Jurnal Darussalam Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 1(2), 86–97. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.8
Alamsyah, M. S., & Arif, M. Y. A. (2024). The effectiveness of implementing a closed-list proportional system in selecting legislative members from the perspective of Islamic law. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15001
Ashidiq, R., & Rohmah, S. N. (2023). Implementasi konsep syura pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(2), 457–470. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31970
Firmansyah, F., Riyani, W., & Putri, N. L. (2023). Prinsip syura dalam ketatanegaraan Indonesia. Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara, 3(1), 36–49. https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209
Gusman, D. (2020). Mengkaji ulang gagasan pengadilan khusus pemilihan umum di Indonesia. Nagari Law Review, 3(2), 70–83. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.70-83.2020
Hadi, S. (2013). Fungsi representative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sistem otonomi. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(17). https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.249
Hanafi, M. (2016). Kedudukan musyawarah dan demokrasi di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 1(2). https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657
Junaenah, I. (2016). Kontribusi tatanan Islam terhadap demokrasi permusyawaratan di Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 163–170. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4446
Muksin, A. (2018). Partai politik dan sistem demokrasi di Indonesia. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(2), 777–788. https://doi.org/10.47313/pjsh.v3i2.476
Munir, S. (2021). Asas keterbukaan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (perspektif Islam dan hukum positif di Indonesia). Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 12(2), 257. https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.12260
Muqorrobien, M. K. (2023). Penjabatan non-Muslim pada jabatan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam pandangan hukum Islam. Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 6(2), 92–118. https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5960
Nugroho, W. (2016). Politik hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan pemilu dan pemilukada di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 13(3), 480. https://doi.org/10.31078/jk1331
Qomaruzzaman, Q. Z. (2023). Pemilu legislatif sistem proporsional tertutup dan terbuka perspektif siyasah tasyri'iyyah. Jurnal Jatiswara, 38(2), 148–162. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507
Rachmawati, R., & Setiawan, M. A. (2018). Konsep kedaulatan dalam Islam: pandangan M. Natsir dan Jimly Asshiddiqie. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 1(2), 17. https://doi.org/10.21111/jicl.v1i2.3873
Rangkuti, A. (2019). Demokrasi dalam pandangan Islam dan Barat. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5(2), 40. https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191
Sayuti, S., & Armansyah, Y. (2018). Reformulasi sistem pemilukada tidak langsung berbasis Pancasila dan kearifan lokal. Kontekstualita, 33(02). https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v33i02.325
Shobahah, N. (2019). Piagam Madinah dan konsep demokrasi modern Islam masa klasik. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 7(1), 195–214. https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.195-214
Shodiq, J., & Fanani, A. Z. (2021). Persinggungan konsep pemilu di Indonesia dengan pemikiran politik dalam Islam. Jurnal Independent, 9(2), 41. https://doi.org/10.30736/ji.v9i2.150
Sodikin, S. (2019). Pemilihan umum menurut hukum Islam. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 15(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2848
Suryawati, N., & Syahputri, M. D. (2024). Pemenuhan hak asasi politik para pemilih pemula pemilihan umum tahun 2024 pada warga Surabaya. Jurnal Ilmiah Global Education, 5(1), 92–104. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2107
Susanto, M., Prasetianingsih, R., & Sungkar, L. (2018). Kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), 23–41. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.23-41
Tampubolon, I. (2023). Kampanye, gratifikasi, dan politik transaksional: ditinjau dari perspektif etika politik Islam. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 7(3), 1008–1021. https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.1013-1021
Usfunan, J. Z., & Pondayar, Y. (2022). Nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat adat dalam pemilihan legislatif di Papua. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han), 1(2), 277–289. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.53
Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M. S., & Isa, M. (2024). The principle of checks and balances in Islamic state administration studies. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 165–183. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118
Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 2(2), 156–166. https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2815
Zaman, J., & Saiban, K. (2024). Problematika sistem presidential threshold ditinjau dari maqāṣid al-syarī'ah. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 98–120. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1248
Zoelva, H. (2022). The development of Islam and democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37. https://doi.org/10.31078/consrev812
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar